KONTRIBUSI PAJAK HOTEL TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KABUPATEN BANJAR PADA DINAS PENDAPATAN KABUPATEN BANJAR
Noordiyati ABSTRAK Optimalisasi penerimaan Pajak Hotel dalam meningkatkan Pajak Daerah masih rendah. Mengingat Pajak Hotel potensinya sangat signifikan dan jumlahnya besar dalam meningkatkan penerimaan Pajak Daerah secara keseluruhan. Diperlukan upaya yang lebih intensif dalam upaya mensosialisasikan tentang pajak untuk meningkatkan penerimaan Pajak Hotel. Dengan demikian, Pemerintah Kabupaten Banjar harus mampu mengoptimalkan Penerimaan Pajak Hotel melalui nilai potensi yang ada sebagai salah satu alternatif sumber pembiayaan pemerintah, pembangunan, dan kemasyarakatan yang menjadi tanggung jawab dalam berotonomi daerah. Sehubungan dengan hal tersebut maka Pemerintah Daerah Kabupaten Banjar perlu memikirkan secara serius masalah-masalah yang erat hubungannya dengan Pajak Hotel, dan berusaha melakukan upaya demi mengoptimalkan peningkatan penerimaan pajak sehingga Pajak Hotel dapat berperan dalam memberi kontribusi yang besar dalam meningkatkan Pajak Daerah secara khusus dan Pendapatan Asli Daerah secara umum Kata Kunci : Pajak Hotel, Pendapatan Asli Daerah PENDAHULUAN Latar Belakang Masalah Pembangunan daerah perlu dijalankan atau dikembangkan sebagai salah satu upaya penting untuk mewujudkan kehendak otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab. Dengan otonomi semacam ini diharapkan agar daerah otonom tidak hanya menerima bantuan subsidi dari pusat, tetapi dituntut juga untuk mengali potensi dan sumber keuangan baru serta sumber-sumber Pendapatan Asli Daerahnya, yang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga pembiayaan kegiatan pemerintah dan pembangunan tersebut dapat mendukung terwujudnya otonomi daerah yang luas dan nyata serta bertanggung jawab.
Sumber-sumber pendapatan daerah pada dasarnya dapat dikatagorikan menjadi 2 (dua) kelompok, yaitu kelompok pertama merupakan Pendapatan Asli Daerah yang terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan daerah dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Sedangkan kelompok kedua yaitu pendapatan yang merupakan pemberian pemerintah termasuk sumbangan pemerintah pusat dan daerah tingkat I serta sumbangan lainnya yang telah diatur dengan undang-undang. Diantara sumber-sumber pendapatan tersebut, hasil pajak daerah merupakan sumber pendapatan yang sangat pontensial dan memegang peranan yang sangat penting dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah, disamping sumber-sumber pendapatan daerah lainnya.
248
249 Salah satu jenis pajak daerah yang ada pada sebagian pemerintah kota/ kabupaten mempunyai kontribusi yang cukup besar yaitu kurang lebih 2% rata-rata pertahunnya bagi penerimaan asli daerah adalah pajak hotel. Begitu juga dengan Kabupaten Banjar sebagai daerah tingkat II dan sekaligus ibukota Propinsi Kalimantan Selatan juga memerlukan pembiayaan pembangunan dan pemerintahan dalam pelaksanaan otonomi daerah yang salah satunya diperoleh dengan mengadakan pemungutan pajak hotel. Kabupaten Banjar merupakan daerah yang sedang berkembang serta merupakan pusat pemerintahan dan pembangunan. Sasaran peningkatan sumber pendapatan daerah yang berasal dari pajak hotel memiliki dua arti strategis yaitu sebagai sumber pembiayaan pembangunan daerah dan sebagai salah satu komponen dalam melaksanakan otonomi daerah. Efektivitas penerimaan pajak hotel terhadap pajak daerah perlu dilakukan mengingat jumlah target penerimaan yang ditetapkan setiap tahun anggaran relatif lebih kecil dikarenakan jumlah hotel di Kabupaten Banjar yang sedikit dengan jumlah hotel sebesar 7 dibandingkan potensi yang dimiliki dari pajak hotel untuk pemerintah Kabupaten Banjar. Kesenjangan antara potensi dan target yang telah ditentukan menyebabkan kecilnya jumlah penerimaan Pendapatan Asli Daerah sebagai sumber pembiayaan pembangunan, yang berimplikasi pada para pengambil keputusan yang sulit melakukan perencanaan sumber pembiayaan secara lebih baik, sehingga upaya percepatan pelaksanaan pembangunan dapat terhambat dan otonomi daerah tidak dapat berjalan sebagaimana yang diharapkan. Upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah harus dilakukan secara
terintegrasi dan terkordinasi dari keseluruhan sistem penerimaan daerah. Upaya tersebut efektif apabila diketahui sumber penyebabnya. Oleh sebab itu harus ditemukan sumber penyebab masalah pokok dari kecilnya penerimaan pendapatan daerah yang merupakan langkah pertama yang harus dilakukan untuk memperoleh alternatif pemecahan masalah. Oleh sebab itu perlu metode perhitungan untuk melihat sejauh mana pajak Hotel yang merupakan salah satu komponen Pajak Daerah Kabupaten Banjar memberikan sumbangannya atau kontribusi bagi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Banjar. Penulis dalam mengambil judul Kontribusi Pajak hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Banjar adalah untuk menjelaskan kontribusi penerimaan Pajak Hotel terhadap perolehan Pendapatan Asli Daerah, khususnya pada Pemerintah Daerah dan juga hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat tidak saja bagi subjek permasalahan yang relevan dengan administrasi publik, khususnya administrasi keuangan daerah yang menjadi tema dan ruang lingkup penelitian ini, mencangkup disiplin ilmu lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan pengertian kepada pemilik Hotel bahwa kontribusi manakah yang sangat diperlukan dalam pembangunan Daerah Kabupaten Banjar. Rumusan Masalah Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, maka yang menjadi pokok permasalahan adalah: 1. Bagaimana perkembangan Pajak Hotel di Kabupaten Banjar periode 2010-2012? 2. Bagaimana Kontribusi Pajak Hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah
250 Kabupaten Banjar Tahun Anggaran 2010-2012 ? Batasan Masalah Arah pembahasan dalam penelitian ini tidak mengalami kesimpangsiuran serta terhindar dari pembahasan yang terlalu luas, maka penelitian ini hanya terbatas pada Kontribusi Pajak Hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Banjar Tahun Anggaran 2010-2012. Tujuan Penelitian Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut: 1. Untuk mengetahui perkembangan Pajak Hotel periode tahun 20102012 di Kabupaten Banjar? 2. Untuk mengetahui Kontribusi Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Banjar Tahun Anggaran 2010-2012. Manfaat Hasil Penelitian Dengan penelitian ini peneliti memperoleh kesempatan untuk menerapkan keilmuannya dan penguasaan teori Perpajakan serta menambah wawasan tentang konsep tersebut dan terapannya di organisasi. Bagi Dinas Pendapatan Kabupaten Banjar penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan pemikiran kepada instansi terkait bagaimana upaya dan kontribusi Pajak Hotel dalam meningkatkan Pendapatan Daerah Kabupaten Banjar tahun anggaran 2010-2012. TINJUAN PUSTAKA Definisi Pajak Daerah Pengertian pajak daerah berdasarkan Undang-undang No. 34 Tahun 2000 yang dikutip oleh Prakoso (2006:2) dalam bukunya Pajak dan Retribusi Daerah, adalah sebagai berikut: Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau
badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dimana hasilnya digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah. Pengertian Pajak Daerah menurut Rahardjo (2009:72) dalam bukunya Pembiayaan Pembangunan Daerah, mengemukakan bahwa Pajak Daerah yaitu kewajiban penduduk masyarakat menyerahkan sebagian dari kekayaan kepada daerah disebabkan suatu keadaan, kejadian atau perbuatan yang memeberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai suatu sanksi atau hukum. Definisi Retribusi Daerah Retribusi daerah sebagaimana halnya pajak daerah merupakan salah satu Pendapatan Asli Daerah yang diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah untuk meningkatkan dan memeratakan kesejahteraan masyarakat. Daerah kabupaten/ kota diberi peluang dalam menggali potensi sumber-sumber keuangannya dengan menetapkan jenis retribusi selain yang telah ditetapkan, sepanjang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan dan sesuai dengan aspirasi masyarakat. Menurut Siahaan dalam bukunya Pajak Daerah dan Retribusi Daerah,Sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Undangundang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pasal 1 angka 26, Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/ atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang
251 pribadi atau badan. (2006:372) Sedangkan Retribusi Daerah menurut Rahardjo (2009:112) dalam bukunya Pembiayaan Pembangunan Daerah, mengemukakan bahwa, Retribusi Daerah yaitu pungutan sebagai pembayaran pemakaian atau karena memperoleh jasa pekerjaan usaha atau milik daerah bagi yang berkepentingan atau karena jasa yang diberikan oleh daerah. Pengertian Pajak Hotel Pajak merupakan sumber keuangan pokok dari daerah termasuk di dalamnya Pajak Hotel. Menurut Muqodim (2005:127) dalam bukunya yang berjudul Perpajakan, pengertian dari Pajak Hotel adalah sebagai berikut: Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan hotel. Hotel adalah bangunan yang khusus disediakan bagi orang untuk dapat menginap atau beristirahat, memperoleh pelayanan, dan atau fasilitas lainnya dengan dipungut bayaran, termasuk bangunan lainnya yang menyatu, dikelola dan dimiliki oleh pihak yang sama, kecuali untuk pertokoan dan perkantoran. Pajak Hotel tergolong sebagai Pajak Daerah Tingkat II. (UU No. 28 tahun 2009 Pasal 1 ayat 20 dan 21). Objek Pajak dan Pengecualiannya Objek Pajak Hotel adalah pelayanan yang disediakan dengan pembayaran dihotel, termasuk : a. Fasilitas penginapan atau fasilitas tinggal jangka pendek : Fasilitas penginapan atau fasilitas tinggal jangka pendek meliputi antara lain: gubuk wisata (cottage), motel, wisma pariwisata, pesanggrahan (hostel), losmen, dan rumah penginapan. Dalam pengertian rumah penginapan termasuk rumah kos dengan jumlah kamar 15
(lima belas) atau lebih yang menyediakan fasilitas seperti rumah penginapan. b. Pelayanan penunjang sebagai kelengkapan fasilitas penginapan atau fasilitas tinggal jangka pendek yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan. Pelayanan penunjang antara lain: telpon, faksimile, teleks, fotocopy, pelayanan cuci, seterika, taksi, dan pengangkutan lainnya yang disediakan atau dikelola penginapan. c. Fasilitas olahraga dan hiburan yang disediakan khusus untuk tamu hotel, bukan untuk umum. d. Jasa persewaan ruangan untuk kegiatan acara atau pertemuan di hotel. e. Penjualan makanan dan/ atau minuman ditempat yang disertai dengan fasilitas penyantapannya. Subjek Pajak Subjek Pajak Hotel adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran atas pelayanan hotel. Wajib Pajak Hotel adalah pengusaha hotel. Besarnya jumlah pajak hotel yang terutang dihitung mengalikan tarif dengan dasar pengenaan pajak. Tarif Pajak Hotel ditetapkan paling tinggi adalah 10% (sepuluh persen). Tarif Pajak Hotel ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Dasar Pengenaan Pajak Hotel adalah jumlah pembayaran yang dilakukan kepada hotel. Tempat terutangnya Pajak Hotel adalah di wilayah daerah tempat hotel berlokasi. Mardiasmo (2009:34). Pengertian Pendapatan Pendapatan adalah jumlah uang yang diterima oleh perusahaan dari aktivitasnya, kebanyakan dari
252 penjualan produk dan/atau jasa kepada pelanggan. Bagi investor, pendapatan kurang penting dibanding keuntungan, yang merupakan jumlah uang yang diterima setelah dikurangi pengeluaran. Pertumbuhan pendapatan merupakan indikator penting dari penerimaan pasar dari produk dan jasa perusahaan tersebut. Pertumbuhan pendapatan yang konsisten, dan juga pertumbuhan keuntungan, dianggap penting bagi perusahaan yang dijual ke publik melalui saham untuk menarik investor. Pendapatan merupakan salah satu unsur yang paling utama dari pembentukan laporan laba rugi dalam suatu perusahaan. Banyak yang masih bingung dalam penggunaan istilah pendapatan. Hal ini disebabkan pendapatan dapat diartikan sebagai revenue dan dapat juga diartikan sebagai income. Menurut Standar Akuntansi Keuangan (2005 : 23.1), kata “income diartikan sebagai penghasilan dan kata revenue sebagai pendapatan, penghasilan (income) meliputi baik pendapatan (revenue) maupun keuntungan (gain”). METODE PENELITIAN Teknik Pengumpulan Data 1. Studi Lapangan (Field Research) Yaitu teknik pengumpulan data dengan cara melakukan penelitian dan pengamatan secara langsung pada objek yang diteliti. Data tersebut penulis peroleh dengan cara : a. Pengamatan (Observasi) Yaitu teknik pengumpulan data dengan cara mengamati langsung data yang berkaitan dengan masalah yang akan
diteliti kemudian mencatatnya secara sistematis b. Wawancara (Interview) Yaitu teknik pengumpulan data dengan cara berkomunikasi langsung untuk mendapatkan informasi langsung dari koresponden. a. Dokumentasi Yaitu teknik pengembilan dan pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mempelajari catatan-catatan dari pihak-pihak yang mempunyai otoritas. 2. Studi Pustaka (Library Research) Yaitu mengumpulkan data sebagai referensi untuk melakukan penelitian dengan mempelajari literatur-literatur yang berhubungan dengan aspek permasalahan dan menunjang pembahasan dalam pembuatan skripsi. Teknik Analisis Data Keseluruhan data yang telah diolah dari hasil studi kepustakaan dan studi lapangan, maka kegiatan terakhir yang perlu dilakukan adalah menganalisis data. Adapun analisis data yang penulis gunakan adalah analisis deskripsi kualitatif yaitu dengan cara menguraikan data dari hasil dilapangan, yang selanjutnya diadakan pembahasan terhadap masalah yang diteliti, sehingga memudahkan untuk menarik kesimpulan dalam menjawab permasalahan dalam penulisan ini. Lokasi Penelitian Sebagai objek penelitian Dinas Pendapatan Kabupaten Banjar yang beralamat di Jalan Pangeran Hidayatullah No.1 Martapura Kabupaten Banjar
253 ANALISIS HASIL PENEL:ITIAN DAN PEMBAHASAN Sejarah Umum Organisasi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Banjar dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah 16 tahun 2012 perubahan ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banjar. Sebagai lembaga baru yang merupakan peleburan dari Dinas Pendapatan, Bagian Keuangan dan Bagian Perlengkapan di bawah Sekretariat Daerah Kabupaten Banjar mulai melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan Struktur Organisasi dan Tata Kerja baru tahun 2009. Sebelum dibentuknya Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2008 tanggal 09 Juni 2008 tentang pembentukan organisasi dan tata kerja perangkat daerah dan satuan polisi pamong praja Kabupaten Banjar, Dinas Pendapatan Kabupaten Banjar adalah Dinas Pendapatan Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsinya yaitu sebagai koordinator pemungut dan penggali Pendapatan Daerah. Hasil Penelitian Pemerintah Kabupaten Banjar merupakan salah satu Daerah yang diberi hak otonomi daerah untuk mengatur rumah tangganya sendiri. Seiring dengan berjalannya otonomi daerah, diharapkan pemerintah daerah mampu mengelola dan memaksimalkan sumber daya yang ada di daerah untuk kelangsungan dan kemajuan daerah itu sendiri. Sesuai dengan pasal 79 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, bahwa sumber Pendapatan Daerah terdiri dari: 1. Hasil Pajak Daerah 2. Hasil Retribusi Daerah
3. 4.
Hasil Perusahaan Daerah Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah. Dari sumber pendapatan daerah tersebut, Pemerintah Kabupaten Banjar membiayai segala kegiatannya, baik kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan. Disadari bahwa pengendalian sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak gampang, karena perlu didukung aparat pelaksana dan aparat penunjang pemungut untuk melakukan pemungutan terhadap Pendapatan Asli Daerah. Dalam rangka upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, aparat pelaksana dan aparat pemungutan perlu dibina dan diberikan biaya pemungutan yang diatur dan ditetapkan dalam Peraturan Daerah. Tabel 1 Data Hotel yang ada di Kab.Banjar N o
Nama Usaha
Alamat
1
Guest House Amaris by Santika
2
Hotel Bumi Banjar
3
Efa Hotel
Jl. A. Yani Kertak Hanyar Jl. A. Yani Km. 8 Kertak Hanyar Jl. A. Yani Kertak Hanyar
4
Penginapan Martapura
Jl. A. Yani Martapura
5
Wisma Raudah
Jl. Keraton Martapura
6
Hotel Mutiara
Jl. Sukaramai Martapura
7
Losmen Kita
Jl. Keraton Martapura
Kelas Hotel
Tarif (%)
Melati 1
10%
Melati 1
10%
Melati 1
10%
Sumber : Dinas Pendapatan Kab.Banjar
Berdasarkan data sekunder yang diamati oleh penulis jika dilihat dari jumlah Hotel yang berjumlah 7 buah yang terdapat di Kabupaten Banjar pada dasarnya cukup berperan aktif dalam memberikan kontribusi terhadap pendapatan dan penerimaan pajak daerah. Selain itu, jika dilihat dari kebudayaan Banjar, merupakan kota Pariwisata maka seharusnya Pajak Hotel dapat merupakan suatu Pajak yang memberi peranan besar bagi Kabupaten Banjar.
10% 10% 10% 10%
254 Namun kenyataan yang ada berbeda dari yang seharusnya.
Salah satu upaya Pemerintah Kabupaten Banjar dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah melalui Pajak Daerah yaitu Pajak Hotel, yang mana di Tahun Anggaran 2012 untuk Pajak Hotel sendiri mengalami kenaikan yang cukup baik sesuai target yang ditetapkan. Berikut Realisasi Pajak Hotel tahun Anggaran 2010-2012 pada Dinas Pendapatan Kabupaten Banjar: Tabel 2
Tahun
1
2010
2 3
Target Anggaran
Tabel 3 Kontribusi Pajak Hotel Tahun Anggaran 2010-2012 Tahun
Pajak Hotel
Pajak Daerah
PAD
Kontribusi Terhadap Pajak Daerah (%)
Kontribusi terhadap
PAD (%)
2010
347,356,155
8,036,345,640
49,291,781,250
4.32
0.70
2011
982,123,787
16,334,410,647
96,413,690,371.60
6.01
1.02
2012
1,816,284,737
23,672,441,568
147,042,398,145.00
7.67
1.24
Sumber : Dinas Pendapatan Kabupaten Banjar
Realisasi Pajak Hotel Tahun 2010-2012 Kabupaten Banjar NO
Kemudian dapat dilihat berapa sumbangan/ kontribusi Pajak Hotel dalam penambahan Pendapatan Asli Daerah sebagai berikut :
Realisasi
Lebih/ Kurang
%
40,600,000
347,356,155
306,756,155.00
855.56
2011
900,000,000
982,123,787
82,123,787.00
109.12
2012
1,200,000,000
1,816,284,737
616,284,737.00
151.36
Sumber : Dinas Pendapatan Kabupaten Banjar
Dapat dilihat dari tabel diatas jumlah pendapatan yang disumbangkan dari pajak Hotel dari tahun periode 2010 sampai dengan 2012 yang mengalami kenaikan yang cukup signifikan, artinya setiap tahunnya pajak hotel mengalami kenaikan dalam penerimaan pajak dari tahun 2010 4.32%, 2011 6.01% dan 2012 sebesar 7.67%.
Sebagaimana table diatas dapat dilihat realisasi pajak hotel tahun Pembahasan Anggaran 2010-2012 pada Dinas Pendapatan Kab.Banjar setiap tahunnya Perkembangan Pajak Hotel Periode mengalami kenaikan yang signifikan, berikut kurva kenaikan realisasi pajak hotel Tahun 2010-2012. pada tahun 2010-2012: 2,000,000,000 1,500,000,000 1,000,000,000 500,000,000
Target Anggaran Realisasi
-
Gambar 1 : Realisasi Anggaran Pajak Hotel tahun 2010-2012 Sumber : Dinas Pendapatan Kab.Banjar
Perkembangan Pajak Hotel pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Banjar terhadap Pendapatan Daerah selama 3 periode yaitu tahun 2010 sampai dengan 2012 tabel-tabel sebagai berikut
255
Tabel 4 Target/ Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja
Tahun 2010-2012 TARGET ANGGARAN
JENIS SUMBER PENDAPATAN ASLI DAERAH
REALISASI
Jumlah Lebih/Kurang(%)
2010
2011
2012
2010
2011
2012
5,861,049,500
13,856,626,000
18,622,064,487
8,036,345,640
16,334,410,647.0
23,672,441,568
POS PAJAK DAERAH
2010
2011
2012
137.11
117.88
127.12
PAJAK HOTEL
40,600,000
900,000,000
1,200,000,000
347,356,155
982,123,787
1,816,284,737
855.56
109.12
151.36
PAJAK RESTORAN
80,000,000
378,000,000
1,500,000,000
148,677,958
574,217,069
1,797,319,273
185.85
151.91
119.82
PAJAK HIBURAN
210,000,000
110,000,000
60,000,000
117,575,000
72,142,000
178,000,000
55.99
65.85
296.67
103.56
66.92
380,050,000
750,000,000
1,250,000,000
625,812,736
776,673,194
836,534,713
164.67
4,308,472,000
6,000,000,000
7,000,000,000
5,776,291,161
7,469,038,872
8,022,963,032
134.07
124.48
114.61
841,927,500
2,412,626,000
2,058,264,487
1,020,632,630
2,213,835,913
3,201,763,840
121.23
91.76
155.56
PAJAK PARKIR
6,000,000
8,800,000
2,250,000
10,930,000
37.50
124.20
PAJAK AIR TANAH PAJAK SARANG BURUNG WALET
100,000,000
20,000,000
14,848,750
23,190,400
14.85
115.95
3,200,000,000
25,000,000
4,229,281,062
20,532,800
132.17
82.13
PAJAK REKLAME PAJAK PENERANGAN JALAN UMUM PAJAK PENGAMBILAN BGGC
PAJAK BPHTB JUMLAH
5,500,000,000 5,861,049,500
13,856,626,000
18,622,064,487
7,764,922,773 8,036,345,640
16,334,410,647
23,672,441,568
141.18
Sumber : Dinas Pendapatan Kab.Banjar (Data Diolah)
Dapat disimpulkan bahwa Pendapatan Asli Daerah untuk Pajak Hotel sendiri pertahunnya memberikan kontribusi rata-rata sebesar 124,4% selama 3 periode yaitu periode 20102012. Dapat dilihat tabel diatas kenaikan setiap tahunnya dalam peran pajak Hotel untuk ikut membantu dalam usaha peningkatan Pendapatan Daerah Kabupaten Banjar. Tahun 2010 Pendapatan Daerah yang diterima dari Pajak Hotel dengan Target Anggaran sebesar Rp. 40.600.000,dengan Realisasi Anggaran Rp. 347,356,155,- dan kelebihan anggaran sebesar Rp. 306.756.155,- atau sebesar 855.56%. Kemudian pada tahun 2011 kenaikan yang cukup signifikan dapat dilihat dari target anggaran sebesar
Rp. 900,000,000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 982.123.787,kelebihan anggaran ditampilkan pada angka sebesar Rp. 82.123.787.00 atau sebesar 109.12%. Seperti yang dicanangkan bahwa Tahun 2011 adalah Tahun Pendapatan, Kabupaten Banjar belum berhasil mendapatkan pendapatan daerah yang lebih baik pada tahun sebelumnya untuk pajak hotel kemudian pada tahun 2012 juga dapat dilihat target anggaran sebesar Rp. 1.200.000.00,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp 1.816.284.737,dan memiliki kelebihan anggaran sebesar Rp. 616.284.737,- atau dana yang terpakai sebesar 151.36%. Kontribusi Pajak Hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Banjar Tahun Anggaran 2010-2012
256 Dapat dilihat dari table Presentasi Rata-Rata Pertahun Jumlah Penerimaan PAD Dalam 3 Tahun Terakhir Kabupaten Banjar Tabel 5 PERSENTASE RATA-RATA JUMLAH PENERIMAAN PAD PERIODE TAHUN 2010-2012 NO
TAHUN
PAD
KENAIKAN
1
2009
Rp
37,364,158,585
2
2010
Rp
49,291,781,250
Rp 11,927,622,665
(TH. 2010 - TH. 2009)
31.92%
3
2011
Rp
96,413,690,371
Rp 47,121,909,121
(TH. 2011 - TH. 2010)
95.60%
4 2012 Rp 147,042,398,145 Rp 50,628,707,774 Sumber : Dokumen Asli Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Banjar
(TH. 2012 - TH. 2011)
52.51%
Berdasarkan table 4.6 dilihat bahwa Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Banjar mengalami kenaikan sebesar 95.60% pada Tahun 2011, berarti Kabupaten Banjar berhasil menaikan Pendapatan Daerahnya pada Tahun 2011 sesuai dengan yang dicanangkannya. Namun, Pendapatan yang didapat dari hasil pajak hotel belum banyak memberikan kontribusi tapi ikut berperan aktif dalam meningkatkan Pendapatan Daerah sebesar 109.12% dari realisasi anggaran dengan yang ditargetkan sebesar Rp. 982.123.787,- yang dapat dilihat dari table 4.5 Tahun 2012 kenaikan Pendapatan Pajak Hotel berperan dalam meningkatkan Pendapatan Daerah Kabupaten Banjar, dengan Target Anggaran sebesar Rp. 1.200.000.000,dengan Realisasi Anggaran sebesar Rp. 1.816.284.737,dan memperoleh kelebihan dana sebesar Rp. 614.286.737.00 atau 151.36% dapat dilihat dari table 4.5 yang berpengaruh terhadap kenaikan PAD 2012 sebesar Rp. 147.042.398.145,atau sebesar 52.51%, memang kenaikan ini tidak sebanding dengan kenaikan PAD ditahun 2011 yang mencapai 109.12%. Namun, pajak hotel mampu berkontribusi dalam meningkatkan
%
% RATA-RATA
60.01%
PAD untuk pertumbuhan perekonomian Kab. Banjar. Kontribusi pajak hotel yang diambil dengan cara pungutan baik secara langsung maupun tidak langsung, memberikan sumbangan dalam peningkatan Pendapatan Daerah Kabupaten Banjar. Pajak Hotel diambil dari objek pajak yang memberikan pelayanan yang disediakan Hotel, warung dan tempat yang menjual makanan atau minuman. Pelayanan yang dimaksud adalah yang meliputi pelayanan penjualan makanan dan/ minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik yang dikonsumsi ditempat pelayanan maupun ditempat lain. Objek Pajak yang ditagih pajak adalah penjualan yang keuntungannya kurang lebih Rp. 500.000,-. Pendapatan yang didapat dari Pajak Hotel ini, dari tahun 2010 saja telah meyumbang untuk Pendapatan Daerah sebesar 185.85% dari total keseluruhan Pendapatan Asli Daerah untuk Pos Pajak Daerah sebesar 137.11%. Persentase yang signifikan juga dapat dilihat dari Pendapatan Pajak Hotel pada Tahun 2011 sebesar 151.91% dari total keseluruhan Pendapatan Asli Daerah yaitu sebesar 117.88%. Tahun 2012 Pajak Hotel 119.82% dari total keseluruhan
257 pendapatan asli daerah sebesar 127.12% dapat dilihat pada table 4.5. Selama 3 periode berlangsung yaitu dari tahun 2010 – 2012 Pajak Hotel mampu menyumbang sebagai Pendapatan Asli Daerah dalam Pos Pajak Daerah sebesar 60.01%. Perkembangan Pajak Hotel dalam peranannya di Kabupaten Banjar sendiri sangat terasa, karena untuk pembangunan daerah yang dananya diambil dari Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Banjar melaju sangat pesat. Pembangunan Infrastruktur, belanja anggaran daerah pun juga diambil dari dana Pendapatan Asli Daerah yang didalamnya Pajak Hotel ikut serta berperan dalam kontribusinya menaikkan Pendapatan Asli Daerah. Sebagaimana diketahui bahwa Kabupaten Banjar adalah Kabupaten yang masuk dalam Kabupaten yang memiliki Pendapatan Asli Daerah tertinggi dan yang mampu membiayai pembangunan daerahnya dengan Pendapatan Daerahnya sendiri. Peranan Pajak Hotel yang ikut serta memberikan kontribusi dalam Pendapatan Daerah sangat diperlukan, namun semua itu tidak lepas dari kepercayaan pihak ketiga atau para investor atau masyarakat yang membuka usaha Hotel, Motel, Penginapan, Wisma, Losmen dan kesediaan mereka dalam membayar pajak atau taat pajak. Keberadaan mereka itulah yang membuat Pajak Hotel di Kabupaten Banjar berperan aktif dalam ikut serta menambah Pendapatan Daerah, Pajak yang diambil secara langsung ataupun tidak langsung dengan pemberlakuan keputusan dan peraturan Bupati yang menyerukan masyarakat yang membuka usaha tersebut diharuskan membayar pajak kepada daerah. Namun karena belum dikelola secara optimal baik dari perhitungan potensi yang dimiliki, pelaksanaan pemungutan, serta pengawasan
terhadap pemungutan Pajak Hotel itu sendiri maka pendapatan dan penerimaan yang diperoleh kurang sesuai dengan potensi yang ada. Salah satu pendapat narasumber (Kepala Seksi Penagihan dan Penyuluhan) mengenai pengaruh kurangnya penerimaan pajak yaitu : “Belum adanya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak. Padahal pajak sudah diatur dalam perundang-undangan. Namun masyarakat akan dikenakan sanksi apabila wajib pajak tidak memenuhi kewajibanya dalam membayar pajak.” Dari hasil wawancara diatas penulis menyimpulkan bahwa faktor yang mempengaruhi kurangnya penerimaan Pajak di Kabupaten Banjar disebabkan karena kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya membayar pajak. Walaupun sudah ada sanksi yang akan diberikan namun para wajib pajak masih saja acuh atau tidak mau tahu. Mungkin ini disebabkan karena kurangnya sosialisasi terhadap masyarakat tentang pentingnya membayar pajak. Untuk itu perlu dilakukan sosialiasi kepada masyarakat akan pentingnya membayar pajak. Kurangnya pemasukan juga disebabkan oleh kurangnya pemasukan yang diterima oleh wajib pajak menyebabkan wajib pajak enggan membayar pajak. Kesimpulan 1. Perkembangan pajak hotel periode tahun 2010-2012 mengalami kenaikan pada tahun ini Kabupaten Banjar berhasil meningkatkan pendapatan sesuai yang dicanangkan untuk tahun 2011 sebagai tahun pendapatan. Tahun 2012 persentase rata-rata jumlah penerimaan PAD sebesar lima puluh dua koma lima puluh satu persen. Jadi, dapat dipastikan bahwa perkembangan pajak hotel dalam berkontribusi pada pendapatan dan penerimaan kas daerah sangat
258 penting, karena dari nominal angka yang didapat sudah mampu menyumbang untuk pertumbuhan perkembangan perekonomian Kabupaten Banjar. 2. Kontribusi Pajak Hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Banjar tahun 2010-2012 yang diambil dengan cara pungutan baik secara langsung maupun tidak langsung, memberikan sumbangan dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah, selama tahun 2010-2012 pajak hotel mampu menyumbang sebagai PAD dalam pos pajak daerah. Perkembangan pajak hotel dalam peranannya sangat terasa, karena untuk pembangunan daerah yang dananya diambil dari PAD Kabupaten Banjar melaju sangat pesat seperti pembangunan infrastruktur, belanja anggaran daerah pun diambil dari dana PAD. Saran 1. Perlu dilakukan pemuktahiran data atau informasi yang berkaitan dengan masalah Pajak Hotel dengan nilai potensi Pajak Hotel sehingga penerimaan pajak yang diharapkan dapat mendekati nilai potensi yang sangat menjanjikan, di Kabupaten Banjar yang seharusnya dapat di kelola secara optimal melalui berbagai kajian yang menyeluruh untuk meminimalisir kendala-kendala dalam pencapaian target penerimaan. Upaya peningkatan pelaksanaan sistem dan prosedur yang seharusnya didasarkan pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku dengan menerapkan tarif yang telah ditetapkan. Jumlah petugas pemungut pajak yang dikerahkan masih kurang sehingga perlu ditambah untuk mengoptimalisasi pemungutan pajak dan tingkat pengetahuan ditingkatkan. Begitu pula pengadaan sarana dan prasarana perlu diperhatikan dan diberikan kepada petugas pemungut pajak demi
2.
kelancaran pemungutan pajak di Kabupaten Banjar. Perlu adanya intensitas kualitas pengawasan untuk menjamin konsistensi penyelenggaraan sistem dan prosedur pemungutan Pajak Hotel. Intensitas pengawasan ini untuk menghindari terjadinya penyelewangan dan kolusi antara wajib pajak dengan petugas pemungut pajak Dinas Pendapatan Kabupaten Banjar. DAFTAR PUSTAKA
Ardinardo, Reza.2005. Peran Pajak dan Retribusi Dalam Ragka Pembiayaan Daerah Lampung Utara Brotodihardjo, R. Santoso.1998. Pengantar Ilmu Hukum Pajak.PT,Rafika Aditam: Bandung Haula, Rosdiana dkk.2005. Perpajakan. PT. Raja Grapindo Persada : Jakarta Himpunan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2003, disususun oleh Sub.Bagian Hukum, DokumEntasi dan Perpustakaan pada Bagian Humas dan Hukum Sekretariat DPRD Kabupaten Banjar Hilarius Abut, 2005. Perpajakan 2005 – 2006, Diadit Media, Jakarta. Himpunan perundang-undangan tentang Pajak Daerah dan Retribusi, Biro Hukum Sekretariat Propinsi Kalimantan Selatan. Kamaluddin, Rustian, 2007, Pembangunan Ekonomi Daerah Cetakan Kedua, Penerbit Ghalia Indonesia,Jakarta. Kusuma, Deddy Supriady Barat, dan Dadang Solihin, 2007, Otonomi Penyelengaraan Pemerintah Daerah, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta. Keputusan Bupati Banjar Nomor 135 Tahun 2004, Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pajak Restoran
259 Keputusan Bupati Banjar Nomor 27/ 2001 Tentang Pengenaan Pajak Hotel dan Restoran pada tempat penjualan makanan dan atau minuman seperti warung dengan menggunakan karcis Mardiasmo. 2011. Perpajakan. Edisi Revisi 2009. Yogyakarta. Penerbit Andi Mardalis.1999. Metode Penelitian. PT.Bumi Aksara: Jakarta Muqodim, 2005, Perpajakan Revisi ke-2, Penerbit UII Press dan Ekonisia, Yogyakarta. Novalita, Betta Sari. 2008. Peranan Pajak Daerah Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli daerah Kabupaten Bogor Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 12 tahun 2003 tentang pajak restoran. Bagian Hukum Sekretariat Kabupaten Banjar Peraturan Pemerintah Nomor 63,64,65,66 tahun 2001. tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Citra Umbara : Bandung Siahaan, Marihot,P. 2010. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. PT. Raja Grafindo Persada: Jakarta
Sonny Agustinus dan Isnianto Kurniawan, 2009. Panduan Praktis Perpajakan,Andi, Yogyakarta. Triwiylda, Arinda.2012. Analisis Kontribusi Pajak Hotel dan Restoran Terhadap Pendapatan Daerah di Kota Samarinda Undan-Undang Otonomi Daerah ,Penerbit “ArkolA” Surabaya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2007. Tentang Perpajakan. Citra UMbara: Bandung Undang-Undang Republik Indonesia UUD Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997.Tentang Pajak Daerah Retribusi Daerah. CV.Novindo Pustaka Mandiri: Jakarta
Yusdianto Prabowo, 2006. Akuntansi Perpajakan Terapan, PT. Grasin
