Serambi Akademica, Volume IV, No. 2, November 2016
ISSN : 2337 - 8085
EFEKTIFITAS PENINGKATAN RETRIBUSI SAMPAH TERHADAP PENCAPAIAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KOTA BANDA ACEH Saifullah1, Anwar2, Marlina3 Pendidikan Ekonomi Universitas Serambi Mekkah
1,2,3
ABSTRAK Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui perkembangan penerimaan retribusi sampah terhadap pendapatan asli daerah, untuk mengetahui besarnnya kontribusi retribusi sampah dalam meningkatkan pendapatan asli daerah dan untuk mengetahui efektifitas peningkatan retribusi sampah terhadap pendapatan asli daerah Kota Banda Aceh Tahun 2011-2014. Subjek dalam penelitian ini adalah Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset. Objek penelitian berupa sesuatu yang menjadi fokus masalah untuk diteliti berupa laporan kontribusi retribusi sampah terhadap PAD Kota Banda Aceh Tahun 2010-2014. Metode pengumpulan data menggunakan metode dokumentasi dan metode wawancara sebagai pembantu. Analisis data menggunakan rumus persentase. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa laju pertumbuhan rata rata PAD Kota Banda Aceh selama lima tahun terakhir adalah sebesar 117 persen pertahun. Laju pertumbuhan rata-rata retribusi sampah dari tahun anggaran 2010 sampai tahun anggaran 2014 yaitu sebesar 77 persen pertahun. Kontribusi rata-rata retribusi sampah terhadap PAD Kota Banda Aceh selama lima tahun terakhir, yaitu dari tahun anggaran 2010 sampai dengan tahun anggaran 2014 yaitu sebesar 3,88 pertahun. Kata Kunci: Efektifitas, Retribusi Sampah, PAD, Banda Aceh PENDAHULUAN Berdasarkan UU No 32 Tahun 2004 kewenangan daerah menjadi lebih luas dalam mengatur pemerintahnya sendiri, kecuali tujuh bidang tertentu yang tetap menjadi kewenagan perintah pusat yaitu politik luar negri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional dan agama. Pengembangan pada daerah kabupaten maupun kota menurut UU tersebut diselenggarakan dengan memperhatikan prinsipprinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadialan serta memperhatikan potensi dan keaneka ragaman daerah. Pemberian otonomi daerah yang luas nyata dan bertanggung jawab bearti bahwa pemberian otonomi kepada daerah harus benar-benar mempertimbangkan kemampuan daerah untuk mengurus rumah tangganya sendiri serta bertanggung jawab atas kemajuan pembangunan daerah selama tidak bertentangan dengan tujuan nasional. Pembangunan daerah merupakan bagian integral dari pembangunan nasional yang dalam pelaksanaannya memerlukan adanya peran aktif atau partisipasi seluruh masyrakat. Otonomi daerah yang dituju dalam pembangunan daerah dicapai melalui proses desentralisasi yang didefinisikan sebagai proses pelimpahan kewenangan pengambilan keputusan dan pembiayaan pembangunan dari pemerintah pusatkepada pemerintah 96
Serambi Akademica, Volume IV, No. 2, November 2016
ISSN : 2337 - 8085
daerah. Proses pengalihan ini diperlukan karena alasan berikut: pertama, beban pembangunan yang dimiliki oleh pemerintah pusat semakin besar dari waktu kewaktu sehingga tidak teratasi, oleh karena itu mutu pembangunan berkurang. Kedua, pemerintah daerah adalah bagian atau sub sistem pemerintah yang paling pasti mengetahui kondisi, kebutuhan, masalah sekaligus potensi pembangunan yang ada didaerahnya dari pada pemerintah pusat. Salah satu indikasi yang menunjukkan suatu daerah itu dapat dikatakan mampu dalam mengurus rumah tangganya sendiri adanya mampu membiayai urusan yang diserahkan pemerintah pusat denagan keuangan sendiri. Atau memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: Pertama, adanya kesiapan SDM aparatur yang berkeadilan. Kedua, adanya sumber dana yang pasti untuk membiayai berbagai urusan pemerintah, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik daerah. Ketiga, tersedianya fasilitas pendudukung pelaksanaan pemerintah daerah. Keempat, bahwa otonomi daerah yang dapat kita terapkan adalah otonomi dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. (Widjaja, 2004). Oleh karena itu daerah otonom harus memiliki kewenangan dan kemampuan menggali sumber keuangan sendiri, mengelola, dan menggunakannya untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerahnya. Ketergantungan kepada bantuan pusat harus dapat diminimalisir, sehingga pendapatan asli daerah harus menjadi bagian sumber keuangan terbesar, yang didukung oleh kebijakan perimbangan keuangan antara pusat dan daerah serta antara provinsi dan kabupaten sebagai prasyarat mendasar dalam sistem pemerintahan negara. Untuk menjamin terselanggaranya otonomi daerah yang semakin mantap maka diperlukan usaha-usaha untuk meningkatkan dan mengembangkan potentesi Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara optimal. Peningkatan PAD bisa dilakukan dengan meningkatkan PAD yang sudah ada maupun dengan penggalian sumber PAD yang baru sesuai dengan ketentuan yang ada serta memperhatikan kondisi dan potensi suatu daerah. Pendapatan asli daerah yang merupakan sumber penerimaan dari daerah perlu ditingkkatkan agar dapat membantu dan memikul sebagian beban biaya yang diperlukan untuk penyelenggaraan pemerintahan dan kegiatan pembangunan yang semakin meningkat. Menurut UU No 33 Tahun 2004 sebagai pengganti UU No 25 Tahun 1999 tentang perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah, PAD adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Pada dasarnya sumber pendapatan daerah terdiri dari: 1. Pendapatan Asli Daerah 2. Dana Perimbangan 3. Pinjaman Daerah 4. Lai-lain PAD yang sah Pendapatan asli daerah terdiri pajak, retribusi, hasil perusahaan milik daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah seperti laba, deviden dan penjualan saham milik daerah serta pinjaman lain-lain. Sektor pajak dan retribusi daerah untuk setiap daerah berbeda-beda, tergantung pada potensi dan pengelolaan yang dilakukan daerah yang bersangkutan. Beberapa daerah pariwisata menikmati penerimaan PAD yang besar karena banyaknya aktivitas bisnis yang luas serta memiliki banyak jasa umum dan ini berbeda berbeda dengan daerah yang masih terpencil. 97
Saifullah, Anwar, dan Marlina
Melihat potensi Kota Banda Aceh yang dibidang pariwisata, kuliner dan pendidikan maka tidaklah heran banyak terdapanya jasa-jasa umum yang diusahakan baik oleh pemerintah Kota Banda Aceh maupun pihak swasta. Hal itu terbukti dengan berkembangnya supermarket, pertokoan dan mall yang dapat menunjukkan bahwa tingkat daya beli masyarakat Kota Banda Aceh juga meningkat. Jumlah jasa- jasa umum yang terdapat di Kota Banda Aceh tersebut berpotensi sekali dalam mengembangkan pendapatan asli daerah. Lewat sektor retribusi daerah khususnya dari retribusi sampah sebagai bagian dari retribusi daerah hal tersebut dapat direalisasi, tidak terkecuali dengan penerimaan retribusi sampah menjadi penyumbang kepada penerimaan retribusi daerah selain retribusi jasa usaha dan retribusi perijinan tertentu. Pembangunan kota Banda Aceh diarahkan untuk mewujudkan visi kota Banda aceh sebagai model kota madani dengan melaksanakan strategi-strategi yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Banda Aceh Tahun 2010-2014. Dalam susunan sterategi tersebut diantaranya yaitu membangun infrastruktur perkotaan yang mendukung pariwisata, dimana salah satu hasil yang diharapkan adalah terwujudnya Kota Banda Aceh bebas dari sampah dan seluruh sampah diolah menjadi produk bernilai tambah. Untuk itu diperlukan usaha keras dari pemerintah kota dalam menangani sampah perkotaan Banda Aceh yang terdiri atas sembilan kecamatan. Saat ini cakupan pelayanan persampahan di kota Banda Aceh telah meliputi keseluruhan kecamatan yang ada. Tujuan Penelitian Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui efektifitas peningkatan retribusi sampah terhadap pendapatan asli daerah Kota Banda Aceh Tahun 2010-2014. METODE PENELITIAN Pendekatan dan Jenis Penelitian Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif deskriptif yaitu jenis penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat dicapai dengan menggunakan prosedur-prosedur statistik atau dengan cara kuantifikasi lainnya. Sedangkan jenis penelitian ini menggunakan jenis deskriptif yang bertujuan untuk membuat pencanderaan/ lukisan/ deskripsi mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat suatu populasi atau daerah tertentu secara sistematik, faktual dan teliti, serta meluas dari beberapa variabel tertentu saja (Arikunto, 2006: 45). Tempat dan Waktu Penelitian Penelitian ini dilakukan di Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Banda Aceh. Waktu penelitian dilangsungkan pada bulan November sampai dengan selesai. Subjek dan Objek Penelitian Subjek dalam penelitian ini adalah Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset. Sedangkan objek penelitian berupa sesuatu yang menjadi fokus masalah untuk diteliti berupa laporan kontribusi retribusi sampah terhadap PAD Kota Banda Aceh Tahun 2010-2014. 98
Serambi Akademica, Volume IV, No. 2, November 2016
ISSN : 2337 - 8085
Teknik Pengumpulan Data da Pengolahan Data Sesuai dengan pokok persoalan dalam penelitian mengenai kontribusi dan efektivitas antara retribusi sampah terhadap penerimaan pendapatan asli daerah, maka metode yang dianggap tepat adalah metode dokumentasi dan metode wawancara sebagai pembantu. Data diolah dengan teknik deskriptif yaitu menggambarkan temuantemuan yang ada. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN Hasil Penelitian Efektifitas Peningkatan Retribusi Sampah Terhadap PAD Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Banda Aceh yang dihasilkan dari pajak sejak tahun 2010 sampai tahun 2014 juga mengalami fluktuasi, hal ini dapat dilihat pada tahun 2013 yang mengalami penurunan realisasi, sedangkan pada tahun 2011 mencapai realisasi yang baik dengan jumlah realisasi 86%. Adapun jumlah retribusi yang dipungut dari sampah sejak tahun 2010 sampai tahun 2014 dapat dilihat pada Tabel 1 berikut. Tabel 1. Efektifitas Peningkatan Retribusi Sampah Terhadap PAD Kota Banda Aceh Target Realisasi PerkemTahun Retribusi Retribusi % Realisasi PAD % bangan Sampah Sampah PAD (%) 2010 3.000.000.000 1.951.077.500 65 51.679.168.074 97 0 2011 3.000.000.000 2.591.934.000 86 60.908.804.344 120 4,26 2012 3.500.000.000 2.793.265.000 80 78.377.739.729 134 3,56 2013 3.850.000.000 3.024.150.900 79 75.862.691.627 112 3,99 2014 4.657.700.000 3.557.763.500 76 91.992.540.510 121 3,87 Total 18.007.700.000 13.918.190.900 77 358.820.944.284 117 3,88 Sumber : Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Banda Aceh (2015) Dari Tabel 1 di atas, dapat dijelaskan bahwa efektifitas retribusi sampah Kota Banda Aceh pada Tahun 2010 mencapai 65%, pada tahun 2011 efektifitas retribusi sampah naik dari tahun sebelumnya mencapai 86%, pada tahun 2012 efektifitas retribusi sampah menurun dari tahun sebelumnya, sehingga efektifitas retribusi sampah hanya mencapai 80%. Penurunan retribusi sampah juga terjadi pada tahun 2013 dan tahun 2014, dimana pada tahun 2013 retribusi sampah hanya mencapai 79% dan pada tahun 2014 retribusi sampah turun hingga 76%. Efektifitas retribusi sampah di Kota Banda Aceh mengalami kenaikan dan penurunan, dikarenakan kesadaran dan komitmen masyarakat terhadap kewajiban membayar retribusi sampah belum berjalan secara maksimal, dapat kita perhatikan bahwa jumlah realisasi pembayaran cenderung selalu berkurang pada tahun-tahun berikutnya, hal ini terjadi pada tahun 2012 hingga pada tahun 2014 mengalami peningkatan target realisasi dalam reribusi sampah di Kota Banda Aceh. Pembahasan Efektifitas peningkatan retribusi sampah Kota Banda Aceh dari tahun anggaran 2010 sampai tahun anggaran 2014 di Kota Banda Aceh megalami peningkatan dan 99
Saifullah, Anwar, dan Marlina
penurunan. Pada tahun 2011 sampai 2012 perkembangan retribusi sampah mengalami peningkatan, pencapaian retribusi sampah pada tahun 2010 menacapai 65 persen, pada tahun 2011 hasil retribusi sampah naik mencapai Rp.2.591.934.000,- atau 86 persen dari retribusi sampah tahun 2010. Penurunan efektifitas retribusi sampah pada terjadi dari tahun 2012 hingga tahun 2014. Penurunan efektifitas ini terjadi kurangnya kesadaran masyarakat dalam membayar retribusi sampah, penurunan retribusi sangat berdampak kepada tingkat efektifitas PAD kota Banda Aceh. Total efektifitas retribusi sampah turun hingga 76 persen atau dengan jumlah retribusi Rp. 3.557.763.500,-. Penurunan efektifitas penerimaan retribusi sampah disebabkan kesadaran masyarkat akan wajib retribusi sampah masih kurang, oleh karena itu perlu diadakan sosialisasi dari pemerintah sehingga efektifitas retribusi sampah di Kota Banda Aceh dapat berjalan maksimal. Ditinjau dari efektifitas retribusi sampah dari tahun ke tahun pada dasarnya mengalami kenaikan. Penurunan efektifitas retribusi sampah selalu berkurang setiap tahunnya dikarenakan selalu meningkatnya target retribusi sampah pada setiap tahunnya, hal in dapat dilihat untuk tahun anggaran 2013 ke tahun anggaran 2014 retribusi sampah di Banda Aceh naik menjadi lebih baik yaitu mencapai Rp.533.612.600,- dari total penerimaan dari tahun sebelumnya. Pertumbuhan dan perkembangan penerimaan retribusi sampah di Kota Banda Aceh terus dikembangkan, hal ini dapat kita lihat dengan adanya penambahan armada pengangkut sampah yang disediakan untuk mengangkut sampah-sampah dari masyarakat sehingga kesadaran masyarakat akan pentingnya membayar retribusi sampah dapat meningkat. Biaya retribusi sampah ini selain dipergunakan untuk membiayai pemeliharaan sarana dan prasarana, juga dialokasikan untuk menutupi kekurangan PAD Kota Banda Banda Aceh, sehingga pendapatan daerah dapat meningkat. Dalam rangka meningkatkan PAD Pemerintah Kota Banda Aceh dalam hal ini Dinas Pendapatan sebagai koordinator bagi dinas-dinas teknis lainnya telah melakukan berbagai upaya dan kebijaksanaan dengan mempertimbangkan berbagai macam aspek potensi ekonomi publik atau dengan kata lain potensi sumber daya ekonomi publik di setiap daerah dengan memperhatikan sumber-sumber PAD yang sudah layak. Usahausaha pemerintah Kota Banda Aceh dalam upaya peningkatan PAD antara lain dengan program intensifikasi merupakan salah satu upaya Dinas Pendapatan Daerah Kota Banda Aceh dalam mendayagunakan potensi sumber-sumber PAD pemerintah daerah secara optimal. Intensifikasi PAD yakni suatu tindakan atau usaha-usaha memperbesar penerimaan dengan cara melakukan pemungutan yang lebih giat, ketat dan teliti terhadap jenis penerimaan yang telah ada. Aktualisasi upaya intensifikasi PAD secara kongkrit mencakup: a. Peningkatan pendaftaran dan pendataan objek dan subjek pungutan Dalam melaksanakan upaya intensifikasi yang menjadi indikator keberhasilan awal adalah pelaksanaan kegiatan pendaftaran dan pendataan terhadap subjek pajak/retribusi daerah secara berkala dan kontinyu, sehingga setiap ada wajib pajak/retribusi yang baru segera didaflar dan didatakan. Hasil dan pendaftaran tersebut akan tergambar dan jumlah Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD). b. Peningkatan Penyuluhan Sebagai upaya kedua dalam melaksanakan intensifikasi PAD adalah meningkatkan penyuluhan kepada wajib pajak/wajib retribusi tentang hak dan 100
Serambi Akademica, Volume IV, No. 2, November 2016
ISSN : 2337 - 8085
kewajibannya sebagai objek dan subjek pajak/retribusi daerah. Kegiatan penyuluhan akan dilaksanakan dalam dua metode yaitu: 1. Penyuluhan yang dilakukan pada saat kegiatan pendataan dan penagihan di lapangan, dengan demikian wajib pajak/wajib retribusi akan mengerti tentang hak dan kewajibannya. 2. Penyuluhan dalam bentuk selebaran dan brosur-brosur tentang jenis retribusi daerah yang menjadi kewajiban wajib pajak/wajib retribusi dalam Daerah Kota Banda Aceh serta manfaatnya dalam pembangunan. Melalui kegialan penyuluhan tersebut diharapkan masyarakat (wajib pajak/wajib retribusi) mengetahui lebih jauh tentang hak dan kewajibannya serta bagaimana manfaat pajak/retribusi daerah dalam memacu pembangunan daerah, sehingga secara bertahap akan menggugah dirinya untuk membayar pajak/retribusi daerah yang dikenakan atasnya. c. Meningkatkan operasional di lapangan Dengan diberlakukannya sistem dan prosedur manual pendapatan daerah (mapatda) diharapkan para wajib pajak/wajib retribusi akan menyetor langsung pajak/retnbusi daerah yang menjadi kewajibannya kepada Pembantu Bendaharawan Khusus Penerima (PBKB) yang ada di kecamatan atau pada BKP DIPENDA Kota Banda Aceh, sesuai dengan surat ketetapan pajak/retribusi (SKP/SKR) yang diterimanya. Namun setelah dievaluasi ternyata sebagian dan wajib pajak/wajib retribusi belum melaksanakan ketentuan tersebut. Hal mi disebabkan oleh masih adanya budaya sebagian masyarakat kita yang merasa bangga bila tidak memenuhi kewajibannya membayar pajak. Dilain pihak alasan tidak membayar pajak/retribusi daerah adalah bersifat konvensional seperti tidak ada waktu dan tidak ada orang yang menjaga toko dan lain sebagainya. Bertitik tolak dengan kenyataan tersebut maka perlu diadakan operasional langsung ke lapangan untuk melakukan penagihan pajak/retribusi daerah pada wajib pajak/wajib retribusi baik melalui suatu Tim maupun penagihan secara kontinyu oleh aparat UPTD yang ada di kecamatan, sehingga penerimaan daerah tetap terealisir sesuai dengan yang diharapkan. Manfaat lain penagihan dilapangan adalah sebagai upaya penyuluhan langsung kepada wajib pajak/wajib retribusi. d. Meningkatkan koordinasi Upaya intensifikasi PAD selanjutnya yaitu melalui peningkatan koordinasi kerja dengan instansi terkait seperti: Melakukan koordinasi kerja dengan unit kerja yang mengeluarkan izin usaha, dengan meminta Surat Keterangan Lunas Pajak/Retribusi Daerah Kota Banda Aceh, seperti pajak pendaftaran perusahaan bagi setiap jenis usaha retribusi sewa los/kios bagi pengusaha yang menyewa los/kios Pemda retribusi sampah bagi setiap jenis usaha retribusi bengkel bagi pengusaha bengkel. Dengan adanya koordinasi tersebut diharapkan akan mampu merubah pola pikir masyarakat yang ingin terus menghindar dan kewajiban membayar pajak/retribusi daerah, agar nantinya atas kesadaran sendiri mau memenuhi segala kewajibannya. e. Mengkaji pensuaian qanun-qanun pendapatan daerah Dalam melaksanakan pungutan pajak/retribusi daerah pada wajib pajak/wajib retribusi haruslah berdasarkan ketentuan yang diatur dalam qanun, namun mengingat semakin bertambahnya tuntutan pelayanan oleh masyarakat serta adanya pertumbuhan 101
Saifullah, Anwar, dan Marlina
ekonomi daerah, maka perlu dikaji kembali beberapa ketentuan penggolongan tarif pajak/retribusi daerah yang selama ini sudah berlaku untuk direvisi. f. Memberikan sanksi/denda terhadap wajib pajak dan retribusi daerah yang terlambat membayar kewajibannya Upaya lainnya untuk mengintensifkan penerimaan PAD adalah melalui pemberlakuan sanksi atau denda bagi wajib pajak/wajib retribusi yang tidak membayar pajak/retribusj daerah dalam batas waktu yang telah ditentukan atau pada saat jatuh tempo, sehingga wajib pajak/wajib retribusi yang selama ini hanya mau membayar pajak/retribusi daerah apabila ada kaitannya dengan pengurusan perpanjangan izin usaha atau karena adanya kepentingan lain, maka dengan pemberlakuan denda tersebut akan memotivasi wajib pajak/retribusi daerah untuk tetap membayar kewajibannya pada tahun berjalan. Kondisi demikian perlu ditumbuh kembangkan dalam budaya masyarakat mengingat pada masa yang akan datang sistem perizinan akan diberikan untuk jangka waktu tidak terbatas selama perusahaan atau unit usaha tetap aktif. Sebagai usaha dalam meningkatkan PAD Kota Banda Aceh ditempuh melalui kegiatan ekstensifikasi PAD yakni upaya meningkatkan penerimaan daerah dengan menggali sumber-sumber PAD yang baru, seperti: 1. Mempelajari kemungkinan penetapan jenis pajak/retribusi daerah yang baru pada retribusi jasa usaha laundry, retribusi jasa usaha pengolahan limbah, retribusi usaha kecil menengah, rumah makan menengah dan kafe-kafe atau warung kopi dan lainlain. 2. Mempelajari kemungkinan penetapan jenis pajak/retribusi daerah yang baru bagi pemakai antena parabola 3. Mempelajari kemungkinan penetapan jenis pajak/retribusi daerah yang baru bagi setiap produk yang dihasilkan oleh perusahan daerah. Realisasi dan upaya tersebut sangat ditentukan oleh adanya partisipasi yang positif dan semua pihak mengingat upaya tersebut merupakan terobosan baru dan perlu adanya koordinasi dengan pihak terkait terutama dalam mempelajari berbagai jenis objek pajak/retribusi baru yang sudah layak dipungut untuk menjadi bagian dari pendapatan asli daerah (PAD) Kota Banda Aceh. PENUTUP Simpulan Berdasarkan uraian di atas dapat disimpullkan bahwa efektifitas rata-rata penerimaan retribusi sampah terhadap PAD Kota Banda Aceh selama lima tahun terakhir, yaitu dari tahun anggaran 2010 sampai dengan tahun anggaran 2014 yaitu sebesar Rp. 71.764.188.857. Saran-saran Berdasarkan hasil penelitian pada bab sebelumnya, penullis menyarankan beberapa hal sebagai berikut: 1. Kontribusi retribusi sampah terhadap PAD diketahui telah mencapai 4 persen setiap tahunnya, namun demikian masih perlu ditingkatkan secara terus menerus penerimaan pajak daerah yang lainnya untuk menambah pendapatan asli daerah supaya kelansungan pembangunan dapat berjalan. 102
Serambi Akademica, Volume IV, No. 2, November 2016
ISSN : 2337 - 8085
2. Peningkatan pajak daerah hendaknya lebih memperioritaskan kebijaksanaan eksistensi pajak daerah dalam bentuk penciptaan sumber-sumber pajak daerah melalui investasi dari pada kebijaksanaan intresifikasi pajak daerah. 3. Melakukan pengkajian ulang terhadap sumber-sumber pajak yang baru berkembang dan sedang berkembang di Kota Banda Aceh, seperti sowroom mobil atau kereta, usaha jasa laundry, percetakan, warung kopi, terminal, dan lain-lain yang sudah mempunyai keuntungan yang sesuai untuk menjadi wajib pajak/wajib retribusi. DAFTAR PUSTAKA Arikunto, Suharsimi. 2006. Penelitian Kualitatif. Suatu Pendekatan Praktek. Gramedia Utama: Jakarta. Peraturan Daerah Kota Banda Aceh No 11 Tahun 2003. Tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan: Banda Aceh Peraturan Pemerintah No 66 Tahun 2001. Tentang Retribusi Daerah. Undang-Undang No 32 Tahun 2004. Tentang Kewenangan Daerah: Jakarta Undang-Undang No 33 Tahun 2004. Tentang Perimbangan Keuangan Pemerintash Pusat dan Daerah: Jakarta Widjaja, HA. 2004, Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah. Penerbit Andi: Yogyakarta
103
