Jurnal Magister Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala
11 Pages
ISSN 2302-0164 pp. 69- 79
ANALISIS STRATEGI PENINGKATAN PENDAPATAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH DALAM RANGKA MENINGKATKAN KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH DI KOTA BANDA ACEH 1)
Rizka, 2) Dr. Islahuddin, M.Ec, Ak, 3) Dr. Nadirsyah, M.Si, Ak Magister Akuntansi Pascasarjana Universyitas Syiah Kuala Banda Aceh 2,3) Staff Pengajar Magister Akuntansi Pascasarjana Universyitas Syiah Kuala Banda Aceh 1)
Abstract: This study is aimed at analyzing the problems encountered, analyze the strategies undertaken and analyze the problems in determining the strategy of Banda Aceh government in an effort to improve the reception area. The object of this study is the strategy of increasing local tax revenues and levies which are prepared by the Government of Banda Aceh city. While the subjects in this study is the Head of DPKAD, DPKAD Secretary, Head of Billing, Head of Data Collection, as well as the Head of Accounting who shared duty and obligation to participate in formulating strategies for improving the reception city. This research is descriptive, while the approach is qualitative approach. Data collection was done in two ways, namely library research and field research. The results showed that; (1) The problems that exist in Banda Aceh Government that the fiscal dependence of the central government, not optimal potential exploration city, the city of financial management performance yet efficient and systems and socialization that goes weak. (2) The strategy pursued by Government Banda Aceh, namely by applying the intensification and extension efforts. (3) The problems encountered in realizing the strategy of increasing local revenues that the overall organizational objectives have not been achieved, the lack of coordination with other parties, including the instrument weak supervision, lack of utilization of information technology, as well as the limitations of the quality of human resources. Keyword: Strategy, Local Tax, Local Retribution, City Financial Capability. Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis permasalahan yang dihadapi, menganalisis strategi yang dilakukan serta menganalisis permasalahan dalam menentukan strategi Pemerintah Kota Banda Aceh sebagai usaha untuk meningkatkan penerimaan daerah. Objek penelitian ini adalah strategi peningkatan pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah yang disusun oleh Pemerintah Kota Banda Aceh. Sedangkan yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah Kepala Dinas DPKAD, Sekretaris DPKAD, Kabid Penagihan, Kabid Pendataan, serta Kabid Akuntansi yang dibagi tugas dan kewajiban untuk ikut serta dalam menyusun strategi peningkatan penerimaan daerah. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif, sedangkan pendekatannya adalah pendekatan kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan dua cara yaitu pengumpulan data pustaka dan pengumpulan data lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa; (1) Permasalahan yang ada pada Pemko Banda Aceh yaitu ketergantungan fiskal dari Pemerintah Pusat, belum optimalnya penggalian potensi daerah, kinerja pengelolaan keuangan daerah yang belum efisien serta sistem dan sosialisasi yang berjalan lemah. (2) Strategi yang ditempuh Pemko Banda Aceh yaitu dengan menerapkan upaya intensifikasi dan ekstensifikasi. (3) Masalah yang dihadapi dalam mewujudkan strategi peningkatan penerimaan daerah yaitu tujuan organisasi yang secara keseluruhan belum tercapai, kurangnya koordinasi dengan pihak lain, lemahnya pengawasan termasuk instrumennya, kurangnya pemanfaatan teknologi informasi, serta keterbatasan kualitas SDM. Kata kunci: Strategi, Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Kemampuan Keuangan Daerah.
69 -
Volume 3, No. 3, Agustus 2014
Jurnal Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala yang mereka hadapi. Dengan strategi, organisasi
PENDAHULUAN
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah mengisyaratkan dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah dan
dapat membangun kekuatan dan mengambil keuntungan dari peluang, sembari mengatasi dan meminimalkan kelemahan dan ancaman dari luar (Bryson, 1995:24).
desentralisasi fiskal, pemerintah daerah diberi keleluasaan untuk mengelola dan memanfaatkan sumber penerimaan daerah yang dimilikinya sesuai dengan
aspirasi
masyarakat
daerah.
KAJIAN KEPUSTAKAAN Keuangan Daerah
Untuk
melaksanakan dan menyelenggarakan otonomi
Menurut
Mamesah
(1995:45)
keuangan
daerah secara luas, nyata, dan bertanggung jawab
daerah adalah “semua hak dan kewajiban yang
diperlukan kewenangan dan kemampuan daerah
dapat dimulai dengan uang, demikian pula segala
untuk menggali sumber-sumber keuangan sendiri
sesuatu baik berupa uang maupun barang yang
disamping dukungan perimbangan keuangan dari
dapat dijadikan kekayaan daerah sepanjang belum
pemerintah pusat.
dimiliki/dikuasai oleh negara atau daerah yang lebih
Kota Banda Aceh sebagai ibu kota Provinsi
tinggi
serta
pihak-pihak
lain
sesuai
Aceh memerlukan dana yang cukup besar dalam
ketentuan/peraturan.” Uraian di atas menyiratkan
menyelenggarakan kegiatan pembangunan daerah
kata kunci bahwa keuangan daerah adalah hak dan
di berbagai sektor. Perkembangan PAD Kota Banda
kewajiban. Hak mengarah kepada hak daerah untuk
Aceh perlu terus ditingkatkan seiring dengan
mencari
berlakunya undang-undang tentang otonomi daerah
pungutan pajak daerah, retribusi daerah, atau
melalui optimalisasi sumber-sumber pendanaan
sumber-sumber penerimaan lain yang sesuai
yang ada selama ini, selain berusaha menciptakan
dengan
sumber-sumber pendanaan yang baru, baik dari
berlaku. Kewajiban mengarah kepada daerah dalam
sektor pajak maupun retribusi daerah.
mengeluarkan/memanfaatkan uang dalam rangka
sumber
pendapatan
ketentuan
daerah,
perundang-undangan
seperti
yang
Untuk mewujudkan peningkatan PAD sebagai
melaksanakan semua urusan pemerintahan di
indikator kemampuan keuangan daerah dalam
daerah. Hal terpenting dalam era otonomi daerah
memenuhi
diperlukan
dimana beban pembelanjaan bagi pelayanan publik
strategi-strategi yang harus selalu direncanakan dan
menjadi titik sentral atau tolak ukur keberhasilan
diimplementasikan oleh pihak Pemko Banda Aceh.
pembangunan daerah, sehingga memacu daerah
Strategi juga merupakan salah satu cara untuk
untuk
membantu organisasi mengatasi lingkungan yang
terhadap perbaikan sistem perpajakan dan retribusi
selalu berubah serta membantu organisasi untuk
sebagai masalah pokoknya.
kebutuhan
belanjanya,
memperkuat
pemusatan
perhatiannya
membantu dan memecahkan masalah terpenting Volume 3, No. 3, Agustus 2014
- 70
Jurnal Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala meminimalkan keterbatasan bersaing”. Sedangkan
Pajak Daerah Pajak daerah berdasarkan Undang-Undang
Kaplan dan Norton (2000) menjelaskan bahwa
Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang
strategi adalah “bagaimana sebuah organisasi
Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Pasal 1 Angka
mencapai visinya untuk menciptakan nilai bagi para
10 yaitu sebagai kontribusi wajib kepada daerah
stakeholder penting mereka”.
yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang,
METODE PENELITIAN
dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung
Penelitian ini merupakan penelitian dengan
dan digunakan untuk keperluan daerah bagi
pendekatan kualitatif. Sumber data yang digunakan
sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Mardiasmo
dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan
(2000:51) mendefinisikan pajak daerah adalah
sumber data sekunder. Sumber data primer yaitu
“pajak yang dipungut daerah berdasarkan peraturan
informasi yang diperoleh dari pemberi informasi
pajak
untuk
atau key person. Sedangkan sumber data sekunder
kepentingan pembiayaan rumah tangga daerah
adalah dokumen yang diperoleh dalam bentuk
tersebut”.
laporan keuangan dan berbagai dokumentasi yang
yang
ditetapkan
oleh
daerah
relevan
dengan
fokus
penelitian.
Teknik
pengumpulan data dalam penelitian kualitatif dapat
Retribusi Daerah Menurut Suparmoko (2002:85) pengertian retribusi daerah adalah “pungutan daerah sebagai
dilakukan
dengan
observasi
(pengamatan),
interview (wawancara), dan dokumentasi.
pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan”. Selanjutnya menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 retribusi daerah terdiri atas tiga jenis yaitu: (1) Retribusi Jasa Umum; (2) Retribusi Jasa Usaha; (3) Retribusi
Operasionalisasi Variabel Kemampuan Keuangan Daerah Menurut
Halim
kemampuan
keuangan daerah adalah “kemampuan daerah dalam membiayai urusan-urusan rumah tangganya, khususnya yang berasal dari PAD.” Besaran tingkat kemandirian
Perizinan tertentu.
(2001:128)
masing-masing
pemerintah
kabupaten/kota/provinsi dalam hal pendanaan atau mendanai
Strategi Menurut Hunger dan Wheelen (2003), strategi adalah “rumusan rencana yang komprehensif mengenai bagaimana suatu perusahaan akan
semua
menggambarkan
aktivitas
kedaerahanya
kemampuan
daerah
kabupaten/kota/provinsi dalam mengelola sumber daya alam yang dimilikinya.
berusaha mencapai misi dan tujuanya dengan memaksimalkan
keunggulan
kompetitif
dan
Strategi Peningkatan Pajak Daerah Suatu
71 -
Volume 3, No. 3, Agustus 2014
perencanaan
komprehensif
yang
Jurnal Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala dilakukan oleh pihak Pemerintah Daerah dalam
penelitian ini adalah metode analisis deskriptif.
misi
Langkah berikutnya dalam memetakan isu atau
dan
penerimaan
tujuannya
faktor strategis yang ada digunakan alat analisis
kontribusi wajib masyarakat kepada Negara
SWOT (Strenght, Weekness, Opportunity, Treath
ataupun Pemerintah Daerah. Pemungutuan pajak
Analysis), sehingga dapat diketahui struktur serta
daerah tersebut berdasarkan peraturan pajak yang
tingkat strategis dari faktor-faktor tersebut.
oleh
daerah
meningkatkan merupakan
ditetapkan
pajak
untuk
daerah
yang
untuk
kepentingan
pembiayaan rumah tangga daerah tersebut. Tujuan dilakukannya strategi peningkatan pajak daerah agar memperoleh penerimaan yang maksimal
HASIL PENELITIAN Gambaran Umum Kota Banda Aceh Kota
Banda
Aceh
yang
dibentuk
dalam bentuk pendapatan daerah (Mardiasmo,
berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 (Drt)
2000:51).
Tahun 1956 (yang disebut Undang–Undang Darurat) adalah kota yang berstatus sebagai Daerah Otonom dalam Wilayah
Strategi Peningkatan Retribusi Daerah Suatu
perencanaan
komprehensif
yang
Propinsi
Daerah Istimewa Aceh.
dilakukan oleh pihak Pemerintah Daerah dalam misi
dan
tujuannya
untuk
meningkatkan
penerimaan retribusi daerah terhadap fasilitas
Hasil
Analisis
Statistik
Deskriptif
Data
Penelitian
tertentu dalam bentuk retribusi jasa umum, retribusi
Analisis statistik deskriptif pada penelitian
jasa usaha, dan retribusi perizinan tertentu yang
ini dilakukan terhadap permasalahan penelitian
merupakan pungutan daerah kepada masyarakat.
terkait pajak daerah dan retribusi daerah.
Fasilitas tersebut khusus disediakan atau diberikan
Berikut ditampilkan data penerimaan pajak
oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang
daerah dan retribusi daerah dibandingkan
pribadi atau badan (Suparmoko, 2002:85).
dengan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) selama tahun 2008-2013 Kota Banda
Metode Analisis
Aceh.
Metode analisis data yang digunakan dalam
Volume 3, No. 3, Agustus 2014
- 72
Jurnal Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala
Sumber PAD Tahun 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Rata-Rata
Tabel 1.1 Data Penerimaan Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan PAD Kota Banda Aceh Tahun 2008-2013 Pajak Daerah Total PAD Persentase Anggaran Realisasi Persentase 23.303.000.000,00 25.518.334.146,00 109,51 43.097.704.361,00 59,21 24.581.820.000,00 27.468.807.297,00 111,74 49.482.544.619,00 55,51 25.673.074.261,00 27.994.909.379,25 109,04 61.794.487.546,00 45,30 27.286.514.939,00 33.508.152.810,00 122,80 85.560.269.620,00 39,16 35.015.000.000,00 38.662.932.308,00 110,42 99.022.803.954,00 39,04 36.460.000.000,00 46.726.398.187,00 128,16 129.122.120.462,00 36,19 28.719.901.533,33 33.313.255.687,88 115,28 78.013.321.760,33 45,74
Sumber PAD Tahun 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Rata-Rata
Retribusi Daerah Anggaran Realisasi Persentase 13.024.624.500,00 8.644.628.092,00 66,37 14.522.560.000,00 11.400.912.918,00 78,50 16.978.805.000,00 12.042.079.377,00 70,92 17.592.853.241,00 14.797.816.701,00 84,11 17.179.300.000,00 14.652.334.236,00 85,29 17.515.775.000,00 17.893.186.595,00 102,15 16.135.652.956,83 13.238.492.986,50 81,23
Berdasarkan Tabel 1.1, penerimaan pajak
Selanjutnya
Total PAD
Persentase
43.097.704.361,00 49.482.544.619,00 61.794.487.546,00 85.560.269.620,00 99.022.803.954,00 129.122.120.462,00 78.013.321.760,33 ditampilkan
data
20,06 23,04 19,49 17,30 14,80 13,86 18,09 jenis-jenis
daerah Kota Banda Aceh selama kurun waktu 6
penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah
tahun
selama tahun 2009-2013 Kota Banda Aceh.
terakhir
(2008-2013)
mengalami
kenaikan setiap tahunnya baik dari segi anggaran
maupun
realisasinya
meskipun
kenaikan yang dialami tidak signifikan.
Tabel 1.2 Data Jenis-Jenis Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2009-2013
73 -
Volume 3, No. 3, Agustus 2014
Jurnal Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala
Sumber Pajak Daerah Pajak hotel Pajak restoran Pajak hiburan Pajak reklame Pajak penerangan jalan Pajak parkir Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Pajak Bumi dan Bangunan Total Sumber Retribusi Daerah Pelayanan Kesehatan Pelayanan Persampahan/Kebersihan Penggantian Biaya KTP dan Akte Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat Parkir di Tepi Jalan Umum Pelayanan Pasar Pengujian Kendaraan Bermotor Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran Ketenagakerjaan Pemakaian Kekayaan Daerah Terminal Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus Rumah Potong Hewan Pelayanan Kepelabuhan Izin Mendirikan Bangunan Izin Gangguan/Keramaian Izin Trayek Izin Usaha Perikanan Izin Perdagangan Izin Jasa Konstruksi Izin Tempat Usaha Total
2009 5.937.591.003,00 4.865.258.632,00 40.228.125,00 4.277.318.892,00 11.964.569.695,00 135.994.200,00 0 0 27.468.807.297,00
2009 811.600.044,00 1.468.946.500,00 20.530.000,00 50.000,00 1.564.498.500,00 852.272.000,00 431.756.500,00 27.024.000,00 14.383.000,00 1.548.625.000,00 491.119.300,00 174.100.000,00 149.038.225,00 621.936.109,00 1.063.969.000,00 441.234.240,00 23.927.500,00 7.828.000,00 274.450.000,00 928.500.000,00 485.125.000,00 11.400.912.918,00
2010 5.979.169.812,00 5.051.600.909,00 396.140.257,00 4.473.491.816,25 11.851.618.985,00 242.887.600,00 0 0 27.994.909.379,25
Tahun (Realisasi) 2011 6.360.946.928,00 5.293.320.916,00 610.558.538,00 4.997.524.491,00 15.886.937.737,00 358.864.200,00 0 0 33.508.152.810,00
2010 38.630.000,00 1.984.917.500,00 22.370.000,00 0 1.703.377.000,00 0 419.739.984,00 56.750.000,00 45.863.000,00 2.907.482.300,00 547.528.500,00 170.025.000,00 140.354.850,00 642.112.565,00 1.994.914.458,00 404.979.220,00 24.780.000,00 0 250.955.000,00 169.000.000,00 518.300.000,00 12.042.079.377,00
Tahun (Realisasi) 2011 57.330.000,00 2.608.931.500,00 40.595.000,00 0 2.217.421.000,00 0 439.435.500,00 55.176.000,00 87.114.500,00 4.258.614.861,00 609.300.500,00 121.110.000,00 160.096.550,00 685.598.845,00 2.019.721.920,00 372.680.025,00 37.490.500,00 0 243.650.000,00 289.500.000,00 494.050.000,00 14.797.816.701,00
2012 7.138.984.897,00 5.631.640.446,00 532.503.169,00 4.856.156.656,00 15.642.977.075,00 450.986.275,00 4.409.683.790,00 0,00 38.662.934.320,00
2013 8.236.552.250,00 6.118.927.014,00 374.832.111,00 5.386.857.167,00 17.506.570.144,00 516.493.438,00 5.256.331.078,00 3.329.834.985,00 46.726.398.187,00
2012 0 2.846.681.600,00 32.415.000,00 0 2.511.488.000,00 1.370.293.140,00 457.839.500,00 59.064.000,00 0 2.927.081.856,00 925.930.500,00 105.940.000,00 143.744.400,00 829.781.940,00 1.901.308.000,00 490.963.800,00 49.802.500,00 0 0 0 0 14.652.334.236,00
2013 0,00 3.126.935.900,00 35.040.000,00 0,00 2.867.781.000,00 3.533.293.410,00 523.773.500,00 70.120.000,00 0,00 2.663.328.852,00 1.149.766.000,00 151.465.000,00 159.202.000,00 1.026.908.210,00 2.049.348.000,00 518.169.723,00 18.055.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.893.186.595,00
Berdasarkan Tabel 1.2 dapat dilihat jenis-jenis
Penerangan Jalan; Pajak Parkir; Bea Perolehan
penerimaan pajak daerah yang diterima oleh
Hak atas Tanah dan Bangunan; serta Pajak
Kota Banda Aceh selama tahun 2009-2013 hanya terdapat 8 (delapan) jenis pajak daerah
Bumi
dan
Bangunan.
Artinya
jenis-jenis
yang meliputi Pajak Hotel; Pajak Restoran;
penerimaan pajak daerah Kota Banda Aceh
Pajak Hiburan; Pajak Reklame; Pajak
lebih sedikit diterima daripada jenis pajak yang Volume 3, No. 3, Agustus 2014
- 74
Jurnal Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala telah ditetapkan berdasarkan UU No. 28 Tahun
ekonomi dan potensi objek-objek PAD
2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi
sebagai sektor unggulan untuk menjadi
Daerah pada kabupaten/kota.
kekuatan dan daya saing daerah (core competence). 4. Kinerja pengelolaan keuangan daerah Kota
Hasil Pembahasan Permasalahan dalam Menentukan Strategi
Banda Aceh dinilai masih dalam kategori
Peningkatan Pendapatan Pajak Daerah dan
kurang efisien.
Retribusi
Daerah
dalam
Rangka
5. Sistem dan sosialisasi yang berjalan lemah mengakibatkan banyaknya permasalahan
Meningkatkan Kemampuan Keuangan. Untuk mengantisipasi desentralisasi dan proses otonomi daerah, tampaknya pungutan
non teknis yang terjadi di lapangan sehingga target kerap sulit dicapai.
pajak dan retribusi daerah masih belum dapat diandalkan
oleh
pembiayaan
daerah
sebagai
desentralisasi.
sumber
Strategi Peningkatan Pendapatan Pajak
Berdasarkan
Daerah dan Retribusi Daerah dalam Rangka
Laporan Akhir - Assesment Pendapatan Asli
Meningkatkan
Daerah
Daerah.
Kota
Banda
Aceh,
Kegiatan
Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-sumber
Secara
Kemampuan
umum,
perlu
dilakukan
(Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
pendapatan
Kota Banda Aceh) menyebutkan beberapa
intensifikasi pemungutan pajak daerah dan
pokok permasalahan terkait peningkatan potensi
retribusi daerah, antara lain dapat dilakukan
penerimaan daerah, diantaranya:
dengan cara-cara sebagai berikut (Laporan
mengalami Pemerintah
ketergantungan fiskal Pusat,
meskipun
dari
adanya
daerah
rangka
yang
Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2013
1. Pemerintah Kota Banda Aceh masih
dalam
upaya
Keuangan
meningkatkan
melalui
optimalisasi
Akhir, Assessment PAD Kota Banda Aceh): 1. Memperluas basis penerimaan Tindakan yang dilakukan untuk memperluas
kecenderungan peningkatan PAD dalam
basis penerimaan yang dapat dipungut oleh
beberapa tahun terakhir.
daerah, yang dalam perhitungan ekonomi
2. Kota Banda Aceh belum sepenuhnya
dianggap potensial, antara lain yaitu
mampu menggali potensi daerah sebagai
mengidentifikasi pembayar pajak
sumber
baru/potensial dan jumlah pembayar pajak,
penerimaan
daerah,
sekaligus
dianggap belum mencapai kemandirian
memperbaiki basis data objek, memperbaiki
daerah.
penilaian, menghitung kapasitas penerimaan
3. Belum maksimalnya pemetaan dan belum optimalnya penggalian potensi sumberdaya 75 -
Volume 3, No. 3, Agustus 2014
dari setiap jenis pungutan. 2. Memperkuat proses pemungutan
Jurnal Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala Upaya yang dilakukan dalam memperkuat
penerimaan keuangan daerah memiliki banyak
proses pemungutan, yaitu antara lain
faktor
mempercepat penyusunan Perda, mengubah
penerimaan
tarif, khususnya tarif retribusi dan
diperoleh sulit untuk direalisasikan. Secara
peningkatan SDM.
umum masalah dalam mewujudkan strategi
3. Meningkatkan pengawasan
penghambat, yang
sehingga
ditemukan
potensi
atau
yang
penerimaan keuangan daerah dijelaskan berikut
Hal ini dapat ditingkatkan yaitu antara lain
(Adegustara, Syofiarti, dan Fatimah, 2011).
dengan melakukan pemeriksaan secara
1. Tujuan organisasi yang secara keseluruhan
dadakan dan berkala, memperbaiki proses
belum tercapai.
pengawasan, menerapkan sanksi terhadap
Hal ini disebabkan karena masih belum
penunggak pajak dan sanksi terhadap pihak
ditetapkannya standar pengawasan dan
fiskus, serta meningkatkan pembayaran
standar pelaksanaan kegiatan, sehingga
pajak dan pelayanan yang diberikan oleh
peningkatan kualitas pelayanan, peningkatan
daerah.
kualitas sistem administrasi dan penerimaan
4. Meningkatkan efisiensi administrasi dan menekan biaya pemungutan
pendapatan daerah masih belum dihasilkan dengan maksimal.
Tindakan yang dilakukan oleh daerah yaitu
2. Kurangnya
koordinasi
dengan
antara lain memperbaiki prosedur
Dinas/Badan/Instansi
terkait
serta
administrasi pajak melalui penyederhanaan
kesepahaman dengan key stakeholders.
admnistrasi pajak, meningkatkan efisiensi
Hal ini menjadi kelemahan internal
pemungutan dari setiap jenis pemungutan.
DPKAD, baik pejabat yang mengambil
5. Meningkatkan kapasitas penerimaan melalui
keputusan penetapan pajak dan retribusi,
perencanaan yang lebih baik
maupun pelaksana lapangan dalam
Hal ini dapat dilakukan dengan
melakukan identifikasi terhadap jenis
meningkatkan koordinasi dengan instansi
kegiatan atau usaha yang wajib dikenakan
terkait di daerah.
pajak atau retribusi daerah serta minimnya ketersediaan data base potensi objek pajak
Permasalahan Mewujudkan
yang
Dihadapi
Strategi
dalam
Peningkatan
dan retribusi daerah. 3. Masih
lemahnya
pengawasan
(internal
Pendapatan Pajak Daerah dan Retribusi
control) termasuk instrumennya.
Daerah
Hal ini menimbulkan tidak optimalnya
dalam
Rangka
Meningkatkan
pencapaian realisasi sesuai dengan target
Kemampuan Keuangan Daerah. Peningkatan
kemampuan
keuangan
daerah dalam hal ini pengelolaan potensi
yang telah ditetapkan. Seperti petugas yang tidak konsisten dan lebih cenderung Volume 3, No. 3, Agustus 2014
- 76
Jurnal Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala menggunakan pendekatan persuasif dan
masih mengalami ketergantungan fiskal
toleransi terhadap masyarakat yang
dari Pemerintah Pusat, kota Banda Aceh
melalaikan kewajiban membayar pajak dan
belum sepenuhnya mampu menggali
retribusi daerah.
potensi daerah sebagai sumber penerimaan
4. Kurangnya pemanfaatan teknologi informasi sebagai
pendukung
sistem
pengelolaan
daerah, belum maksimalnya pemetaan dan belum optimalnya penggalian potensi
keuangan.
sumberdaya ekonomi dan potensi objek-
Hal tersebut berdampak pada rendahnya
objek PAD, kinerja pengelolaan keuangan
kinerja aparatur dalam penyusunan APBD
daerah Kota Banda Aceh dinilai masih
dan ketentuan pengelolaan keuangan
dalam kategori kurang efisien, sistem dan
lainnya. Oleh karena itu perangkat lunak
sosialisasi
yang dimiliki sekarang perlu ada
mengakibatkan banyaknya permasalahan
penyesuaian.
non teknis yang terjadi di lapangan.
5. Keterbatasan kualitas SDM pada DPKAD
yang
berjalan
lemah
2. Strategi peningkatan pendapatan pajak
dalam bidang pekerjaannya masing-masing.
daerah dan retribusi daerah di Kota Banda
Pentingnya kualitas SDM karena merupakan
Aceh dilakukan dengan upaya intensifikasi
subyek dalam aktivitas pengelolaan
dan ekstensifikasi. Upaya intensifikasi
keuangan seperti petugas penyidik dan juru
yang ditempuh meliputi memperluas basis
sita. Oleh sebab itu, agar mekanisme
penerimaan,
pengelolaan pajak dan retribusi daerah dapat
pemungutan, meningkatkan pengawasan,
berjalan sesuai dengan tujuan yang
meningkatkan efisiensi administrasi dan
diharapkan DPKAD, maka subyek atau
menekan
pelaku dalam organisasinya harus
meningkatkan
berkualitas.
melalui perencanaan yang lebih baik.
memperkuat
biaya
proses
pemungutan, kapasitas
serta
penerimaan
Selanjutnya upaya ekstensifikasi yang KESIMPULAN DAN SARAN
ditempuh
meliputi
Kesimpulan
kebijaksanaan
Pemerintah
penetapan untuk
Kesimpulan yang dapat diambil setelah
memberikan kewenangan perpajakan yang
dilakukan pengujian dan analisis data dalam
lebih besar kepada daerah pada masa
penelitian ini adalah:
mendatang. Upaya ekstensifikasi juga
1. Permasalahan yang ada untuk menentukan
dilakukan dengan memetakan potensi
strategi peningkatan pendapatan pajak
objek-objek PAD yang ada di Kota Banda
daerah dan retribusi daerah di Kota Banda
Aceh.
Aceh yaitu Pemerintah Kota Banda Aceh 75 -
Volume 3, No. 3, Agustus 2014
3. Masalah
yang
dihadapi
dalam
Jurnal Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala mewujudkan
strategi
peningkatan
2. Bagi pihak DPKAD, berupaya untuk
pendapatan pajak daerah dan retribusi
meningkatkan akurasi data tentang
daerah di Kota Banda Aceh yaitu tujuan
objek pajak, retribusi dan komponen
organisasi yang secara keseluruhan belum
PAD
tercapai, kurangnya koordinasi dengan
perencanaan target PAD dalam setiap
Dinas/Badan/Instansi
tahun anggaran tidak berdasarkan pada
terkait
serta
lainnya
sehingga
kesepahaman dengan key stakeholders,
kebutuhan
masih lemahnya pengawasan (internal
berdasarkan pada potensi PAD.
control)
termasuk
kurangnya informasi
instrumennya,
pemanfaatan sebagai
teknologi
pendukung
sistem
belanja
daerah
dalam
tetapi
3. Bagi Pemerintah Daerah, dalam hal ini Pemko
Banda
memperhatikan
Aceh,
hendaknya
strategi peningkatan
pengelolaan keuangan, serta keterbatasan
pendapatan daerah yang akhirnya dapat
kualitas SDM pada DPKAD dalam bidang
meningkatkan kemampuan keuangan
pekerjaannya masing-masing.
daerah dalam upaya penanggulangan kemiskinan
Saran
masyarakat
dengan
menuntut keterlibatan baik dunia usaha,
Saran yang dapat diberikan dari penelitian ini dapat disimpulkan dalam beberapa hal yaitu: 1. Bagi
aparatur
Dinas
Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD), harus
merumuskan
langkah-langkah
strategis baru untuk mengekstensifikasi sumber-sumber PAD baru yang belum ditetapkan
dalam peraturan
lembaga
swadaya
masyarakat,
organisasi
kemasyarakatan,
dalam
memberikan kontribusi secara sadar bagi peningkatan pendapatan daerah untuk dapat memutuskan, mengawal dan
mengawasi
program
yang
dilaksanakan.
daerah
dengan meningkatkan akurasi data lapangan. DAFTAR KEPUSTAKAAN Bryson, John M. 1995. Strategic Planning for Public and Nonprofit Organization: A Guide to Strengthening and Sustaining Organizational Achievment. San Fransisco: Jossey-Bass Publishers. Halim,
Abdul. 2001. Bunga Rampai: Manajemen Keuangan Daerah. Edisi Pertama. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
Hunger D. J dan Wheelen T. L. 2003.
Manajemen ANDI.
Strategi.
Yokyakarta:
Kaplan R.S. dan Norton D.P. 2000. Balanced Scorecard Menerapkan Strategi Aksi. Jakarta: Erlangga. Mamesah, D.J. 1995. Sistem Administrasi Keuangan Daerah. Jakarta: Gramedia. Mardiasmo. 2000. Sumber Penerimaan Pendapatan Daerah. Jakarta: PT. Raja Volume 3, No. 3, Agustus 2014
- 76
Jurnal Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala Grafindo Persada. Republik Indonesia. 2009. Undang-Undang Nomor 28 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah. ---------. 2004. Undang-Undang Nomor 33 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Suparmoko. 2002. Keuangan Negara Dalam Teori dan Praktek. Yogyakarata: BPFE.
75 -
Volume 3, No. 3, Agustus 2014
