Analisis Efektifitas Pajak Reklame Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Banyuwangi ANALISIS EFEKTIFITAS PAJAK REKLAME TERHADAP PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DI KABUPATEN BANYUWANGI * Rahayuningsih ABSTRAK Pajak daerah khususnya pajak reklame menjadi sumber pendapatan yang diandalkan dalam memenuhi kebutuhan pembiayaan daerah. Penelitian ini betujuan untuk menganalisis apakah efektifitas pemungutan pajak reklame dapat meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD). Penelitian dilakukan dikantor Dinas pendapatan daerah Kabupaten Banyuwangi. Pengumpulan data dengan menggunakan wawancara langsung dengan pimpinan dan karyawan guna memperoleh data yang akurat, untuk menganalisis data dalam penelitian ini, menghitung laju pertumbuhan pajak reklame, konstribusi pajak reklame terhadap pajak daerah dan pendapatan asli daerah dan efektifitas pemungutan pajak reklame. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektifitas penerimaan pajak reklame, laju pertumbuhan pajak reklame dan konstribusi pajak reklame mengalami peningkatan. Sehingga pajak daerah khususnya pajak reklame menjadi sumber pendapatan yang diandalkan dalam memenuhi kebutuhan pembiayaan daerah. Kata kunci
: Pajak Reklame, Pendapatan Asli Daerah (PAD).
PENDAHULUAN Pembangunan Daerah merupakan suatu bagian yang tidak dapat dipisahkan dari pembangunan suatu bangsa. Eksistensi pembangunan daerah merupakan wujud dari keberlangsungannya pembangunan suatu negara, keberhasilan pembangunan suatu bangsa tidak terlepas dari keberhasilan daerah dalam mengelola potensi–potensi yang dimiliki oleh daerah tersebut. Untuk mencapai ke berhasilan pembangunan tersebut diperlukan adanya suatu kebijakan dan sistem pembangunan yang mampu memacu peningkatan kinerja sumber daya
Jurnal Ilmiah PROGRESSIF, Vol. 6 No. 16, April 2009
manusia dalam mengelola dan mengolah sumber daya alam yang dimiliki tiap daerah, dapat mengelola sumber-sumber pendapatan daerah yang ada dan yang belum tergali agar dapat terpakai sehingga mampu meningkatkan pendapatan daerah agar lebih baik hasilnya dapat digunakan untuk kesejahteraan masyarakat daerah. Daerah harus mengoptimalkan sumber daya daerahnya, baik dari sumber daya alam maupun sumber daya manusia guna meningkatkan pendapatan asli daerah sehingga ketergantungan daerah kepada pusat bisa dikurangi. Potensi-potensi di bidang industri, perdagangan, 39
Analisis Efektifitas Pajak Reklame Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Banyuwangi pariwisata, pertambangan serta peng olahan hasil tambang maupun pelayanan umum (retribusi) manjadi salah satu faktor yang sangat penting dalam pengembangan perekonomian yang dapat meningkatkan penerimaan pajak daerah. Seperti yang telah tertuang dalam Undang-Undang No 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Dalam melaksanakan pemungut an pajak reklame,Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi mengalami hambatan dalam proses pemungutannya. Hambatan-hambatan ini dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Hambatan dalam faktor internal misalnya, kurangnya kemampuan petugas pelaksana dalam melaksanakan pemungutan pajak reklame, terbatasnya jumlah personil di masing-masing unit pelaksana teknis daerah sehingga jumlah petugas dibandingkan jumlah objek pajak tidak seimbang, terbatasnya sarana dan prasarana operasional yang dibutuhkan oleh petugas pemungut dan kurangnya sosialisasi dari Dinas Pendapatan sehingga masyarakat banyak yang kurang tahun tentang adnya peraturan daerah tentang pajak reklame. Sedangkan hambatan dalam faktor eksternal misalnya, kurangnya pengawa san pelaksanaan pemungutan sehingga petugas dapat melakukan kecurangan atau manipulasi data, rendahnya kesadaran masyarakat untuk membayar pajak atau mereka cenderung untuk menghindar dan berbuat tidak jujur dalam melaporkan hasil pemasangan reklame serta wajib pajak berdomisili di luar wilayah
Jurnal Ilmiah PROGRESSIF, Vol. 6 No. 16, April 2009
Kabupaten Banyuwangi. Dari hambatan diatas harus dicari jalan keluarnya dengan upaya-upaya yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah agar pemungutan dan pelaksanaan pajak dapat berjalan dengan baik. Dengan demikian, pajak reklame diharapkan mampu memaksimalkan potensinya untuk meningkatkan kemandirian serta meningkatkan daerah dalam pem biayaan keuangan daerah yang mampu mendorong pemerintah daerah untuk meningkatkan pembangunan perekonomi an yang dapat mensukseskan kemajuan daerah dan mengokohkan pondasi pembangunan nasional. Perumusan Masalah Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka rumusan masalah yang dapat diungkapkan adalah : Apakah efektifitas pemungutan Pajak Reklame dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah ( PAD ) di Kabupaten Banyuwangi ? Tujuan Penelitian Untuk meganalisis apakah efek tifitas pemungutan pajak reklame dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. METODE PENELITIAN Objek Penelitian Objek penelitian dilakukan di Dinas Pendapatan Kabupaten Banyuwangi yang berlokasi di Jalan Adi Sucipto No. 28 Banyuwangi, Telepon ( 0333) 416061
40
Analisis Efektifitas Pajak Reklame Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Banyuwangi
Teknik Pengumpulan Data Interview merupakan pengumpulan data dengan jalan mengadakan Tanya jawab atau wawancara langsung dengan pimpinan dan karyawan yang berada di lingkungan Dispenda, guna memperolah data yang akurat. Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang mengandalkan dokumen-dokumen, laporanlaporan, bulletin-buletin dan penerbitan ilmiah lainnya yang mendukung penelitian ini. Metode Analisis Data Dalam analisis data ini penulis menggunakan analisis deskriptif kualitatif dan deskriptif kuantitatif. Deskriptif kualitatif merupakan penelitian yang digunakan untuk meneliti kondisi obyek yang alami (natural), dimana peneliti berperan sebagai instrument kecil. Penelitian kualitatif merupakan suatu penelitian yang mempunyai tujuan untuk menyusun teori, memandang teori sebagai hasil proses induksi dari pengamatan terhadap fakta (pengumpulan informasi) yang disusun malalui proses pengumpulan data, kategorisasi data, dan pengembangan pola atau susunan ( patterns ) teori. Sedangkan deskriptif kuantitatif merupakan analisis dengan melakukan perhitungan terhadap data-data yang bersifat pembuktian dari masalah, sehingga memaparkan dan menjelaskan data melalui angkaangka.
Jurnal Ilmiah PROGRESSIF, Vol. 6 No. 16, April 2009
Laju Pertumbuhan Pajak Reklame Untuk menghitung laju pertumbuhan dari penerimaan pajak reklame (Arsyad, 1999 : 133) digunakan rumus sebagai berikut: Xt - X(t-1) Gx = x 100 % X(t-1) Keterangan : Gx = Laju Pertumbuhan Pajak Reklame pertahun Xt = Realisasi Penerimaan Pajak Reklame pada tahun tertentu. X(t-1) =Realisasi Penerimaan Pajak Reklame pada tahun sebelumnya. Kontribusi Pajak Reklame Terhadap Pajak Daerah dan Pendapatan Asli Daerah Untuk menghitung kontribusi pajak reklame digunakan rumus sebagai berikut: x/y x 100 % dan x/z x 100% Efektifitas Pemungutan Pajak Reklame Untuk menghitung rumus efektifitas ada dua cara yaitu sebagai berikut : 1. Efektifitas = Realisasi Penerimaan Pajak Reklame x 100 % Potensi Pajak Reklame 2. = Y x Tarif Pajak Hasil dari pemungutan pajak reklame akan dikategorikan efektif apabila rasio yang dicapai minimal 1 ( satu ) atau 100 %. Sehingga apabila rasio efektifitasnya semakin tinggi maka akan
41
Analisis Efektifitas Pajak Reklame Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Banyuwangi menggambarkan kemampuan daerah yang semakin baik HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN Pembahasan Target dan Realisasi Pajak Reklame Target dan realisai pajak reklame dapat dilihat dari tabel di bawah ini: Tabel 2. Perkembangan Pajak Reklame Kab. Banyuwangi Tahun 2005 – 2007 Tahun Target 2005 Rp. 600.000.000 2006 Rp. 650.000.000 2007 Rp. 725.085.000 Sumber : Dispenda Kab. Banyuwangi Pada tabel diatas dapat diketahui bahwa target pajak reklame yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi pada setiap tahunnya selalu mengalami peningkatan, demilian pula dengan realisasi pajak reklame pada setiap tahunnya dapat melebihi target yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah Kabupaten Banyuwangi.
Realisasi Rp.608.591.097 Rp. 655.441.900 Rp. 729.825.940
tahun 2005 sampai dengan tahun 2007, dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut: Xt - X(t-1) Gx = x 100 % X(t-1) Hasil perhitungan laju pertumbuhan pajak reklame pada tahun 2005 sampai dengan tahun 2007, dapat dilihat dari tabel berikut:
Laju Pertumbuhan Pajak Reklame Laju pertumbuhan pajak reklame selama tiga tahun yaitu pada Tabel 3. Laju Pertumbuhan Pajak Reklame Kab. Banyuwangi Tahun 2005-2007 Tahun Realisasi 2005 Rp. 608.591.097 2006 Rp. 655.441.900 2007 Rp. 729.825.940 Sumber : Data tabel II diolah Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa pertumbuhan penerimaan pajak reklame selama tiga tahun terakhir secara terus menerus
Jurnal Ilmiah PROGRESSIF, Vol. 6 No. 16, April 2009
Prosentase 7,7% 11,3%
mengalami peningkatan. Dimana pada tahun 2005 pertumbuhan pajak reklame dari Rp.608.591.097 pada tahun 2006 menjadi Rp.655.441.900.
42
Analisis Efektifitas Pajak Reklame Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Banyuwangi kemudian pada tahun 2007 terus meningkat menjadi Rp.729.825.940. Begitu pula dengan laju pertumbuhan pajak reklame yang mengalami peningkatan pada tahun 2006 sebesar 7,7% dari tahun 2005 dan meningkat 11,3% di tahun 2007. Sehingga dapat di rata-rata bahwa laju pertumbuhan pajak reklame dari tahun 2005 sampai dengan tahun 2007 mengalami peningkatan sebesar 9,5%. Peningkatan prosentase laju pertumbuhan pada tahun 2006 sampai dengan tahun 2007 karena adanya peran aktif kinerja pemerintah dalam penargetan pajak yang dapat terealisasi. Target pajak reklame yang telah ditetapkan tiap tahunnya oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi selalu mengalami peningkatan yaitu dari Rp. 600.000.000 di tahun 2005 pada tahun 2007 meningkat menjadi Rp.650.000.000 dan pada tahun 2007 mengalami
peningkatan menjadi Rp.725.085.000. Walaupun target pajak reklame tiap tahunnya mengalami peningkatan, hal ini juga dibarengi dengan realisasi pajak reklame yang selalu melebihi target yang telah ditentukan oleh Dinas Pendapatan. Kontribusi Pajak Reklame Terhadap Pajak Daerah dan Pendapatan Asli Daerah ( PAD) Kontribusi Pajak Reklame terhadap Pajak Daerah dan Pendapatan Asli Daerah dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:dilihat dari tabel berikut : x x 100 % dan xx 100% y Z Hasil perhitungan kontribusi pajak reklame terhadap pajak daerah dapat dilihat pada tabel berikut:
Tabel 4. Kontribusi Pajak Reklame Terhadap Pajak Daerah Tahun 2005-2007 Tahun 2005 2006 2007
Realisasi Pajak Pajak Daerah Reklame Rp. 608.591.097 Rp. 14.232.121.526 Rp. 655.441.900 Rp. 16.253.841.951 Rp. 729.825.940 Rp. 17.929.865.300 Sumber : Data tabel I dan II diolah
Pada tabel diatas dapat diketahui bahwa realisasi pajak reklame dari tahun 2005 sampai dengan tahun 2007 terus meningkat. Pada tahun 2005 realisasi pajak reklame sebesar Rp. 608.591.097 menjadi Rp. 655.441.900 di tahun 2006. kemudian di tahun 2007 meningkat menjadi Rp.729.825.940.
Jurnal Ilmiah PROGRESSIF, Vol. 6 No. 16, April 2009
Prosentase 4,27% 4,03% 4,07%
Begitu pula dengan pajak daerah yang mengalami peningkatan di tahun 2005-2007. Pada tahun 2005 pajak daerah sebesar Rp. 14.232.121.526 meningkat menjadi Rp.16.253.841.951di tahun 2006, terus meningkat di tahun 2007 sebesar Rp.17.929.865.300.
43
Analisis Efektifitas Pajak Reklame Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Banyuwangi Namun perlu diketahui bahwa prosentase kontribusi pajak reklame terhadap pajak daerah mengalami penurunan dari 4,27% di tahun 2005 menjadi 4,03 di tahun 2006, tetapi pada tahun 2007 prosentase ini mengalami peningkatan yang relative kecil sebesar 4,07%. Kontribusi pajak reklame terhadap pajak daerah pada tahun 2005 sampai dengan tahun 2006 apabila di rata-rata mengalami penurunan sebesar 4,15% dan pada tahun 2007 mengalami peningkatan
dengan rata-rata 4,05%. Hal ini dapat diketahui bahwa sumber penerimaan pajak daerah tidak hanya berasal dari pajak reklame saja tetapi bisa berasal dari pajak hotel, hiburan, restoran, penerangan jalan, parkir, pengambilan bahan galian golongan C. Hasil perhitungan kontribusi pajak reklame tehadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) , dapat dilihat dari tabel berikut:
Tabel 5. Kontribusi Pajak Reklame Terhadap Pad Tahun 2005-2007 Tahun 2005 2006 2007
Realisasi Pajak Pendapatan Asli Reklame Daerah Rp. 608.591.097 Rp. 42.426.743.760 Rp. 655.441.900 Rp. 52.238.760.987 Rp. 729.825.940 Rp. 60.842.355.028 Sumber : Tabel 1dan 2 diolah
Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa penerimaan PAD pada tahun 2005 sampai dengan tahun 2007 terus mengalami peningkatan. Begitu pula dengan realisasi pajak reklame yang dari tahun 2005 sampai dengan tahun 2007 juga mengalami peningkatan. Tetapi bila dilihat dari prosentasenya, kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah terus menerus mengalami penurunan. Pada tahun 2005 kontribusi pajak reklame terhadap pendapatan asli daerah sebesar 1,43% pada tahun 2006 menurun menjadi 1,25% dan pada tahun 2007 mengalami penurunan menjadi 1,2%. Secara keseluruhan rata-rata kontribusi pajak reklame terhadap pendapatan asli daerah selama tiga
Jurnal Ilmiah PROGRESSIF, Vol. 6 No. 16, April 2009
Prosentase 1,43% 1,25% 1,2%
tahun terakhir mengalami penurunan sebesar 41,2%. Prosentase ini memperlihatkan bahwa sumbangan pajak reklame tidak besar terhadap pendapatan asli daerah. Hal ini dipengaruhi penyumbang terbesar dalam penerimaan PAD berasal dari retriburi daerah, laba perusahaan milik daerah dan penerimaan lain-lain yang sah. Dapat disimpulkan bahwa peningkatan prosentase kontribusi pajak reklame terhadap PAD mengalami kelambatan. Sehingga dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Banyuwangi secara terus menerus harus menggali potensi yang ada dengan usaha intensifikasi dan ekstensifikasi terhadap pajak reklame agar kemandirian daerah dapat terwujud.
44
Analisis Efektifitas Pajak Reklame Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Banyuwangi
Efektifitas Pemungutan Pajak Reklame Untuk mengetahui efektifitas pemungutan pajak reklame di Kabupaten Banyuwangi, terlebih dahulu harus mengetahui potensi pajak reklame yang ada di Kabupaten Banyuwangi.
Reklame di Kabupaten Banyu wangi dapat dibedakan menjadi dua yaitu, biro dan insidentil. Jumlah reklame biro dan insidentil dapat dilihat pada tabel VI. Adapun jumlah reklame yang tercatat di Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kabupaten Banyuwangi tahun 2005 sampai dengan tahun 2007 adalah sebagai berikut:
Potensi Pajak Reklame.
Tabel 6. Jumlah Reklame Biro Dan Insidentil Tahun 2005-2007 Tahun Jumlah Biro Jumlah Insidentil 2005 1.847 469 2006 2.014 483 2007 2.936 415 Sumber : Dispenda Kab. Banyuwangi Perhitungan potensi pajak reklame berdasar pada penentuan harga lokasi strategis pemasangan reklame pada zona yang terdaftar pada Dispenda Kabupaten Banyuwangi.
Adapun perhitungan potensi pajak reklame yang diperoleh dari Kantor Dinas Pendapatan Daerah Banyuwangi adalah sebagai berikut:
Tabel 7. Perhitungan Pendapatan Pajak Reklame Tahun 2005 TOTAL BIRO BIRO INSIDENTIL (Rp) 47 52 152.815.850 164 39 159.074.950 436 68 180.869.750 597 127 186.975.450 219 101 138.603.000 384 28 89.974.500 1847 415 908.313.500 Sumber : Dispenda Kab. Banyuwangi
KLASIFIKASI REKLAME NO
ZONA
1 2 3 4 5 6
Utama A B C D E
Jurnal Ilmiah PROGRESSIF, Vol. 6 No. 16, April 2009
TOTAL INSIDENTIL (Rp) 41.587.400 43.578.600 46.793.350 51.675.300 43.610.100 38.841.250 266.086.000
45
Analisis Efektifitas Pajak Reklame Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Banyuwangi
Tabel 8. Perhitungan Pendapatan Pajak Reklame Tahun 2006 KLASIFIKASI REKLAME BIRO INSIDENTIL 1 Utama 59 63 2 A 197 47 3 B 464 79 4 C 626 132 5 D 241 116 6 E 427 32 2014 469 Sumber : Dispenda Kab. Banyuwangi NO
ZONA
TOTAL BIRO (Rp)
TOTAL INSIDENTIL (Rp)
178.475.500 189.890.800 203.315.450 199.450.250 143.725.350 96.294.150 1.011.151.500
46.429.650 53.966.500 61.315.300 62.725.500 51.631.700 43.110.350 319.179.000
Tabel 9. Perhitungan Pendapatan Pajak Reklame Tahun 2007
TOTAL BIRO (Rp) 187.568.300 190.713.500 205.427.350 202.603.801 148.530.350 98.375.000
TOTAL INSIDENTIL (Rp) 53.885.850 56.435.250 65.275.900 67.501.400 54.981.100 49.232.500
1.033.218.301
347.312.000
KLASIFIKASI REKLAME NO 1 2 3 4 5 6
ZONA Utama A B C D E
BIRO 142 339 711 849 384 511
INSIDENTIL 65 52 81 131 119 35
2936 483 Sumber : Dispenda Kab. Banyuwangi Berdasarkan jumlah potensi tersebut diatas dapat diketahui efektifitas penerimaan pajak reklame
tahun 2005 sampai dengan tahun 2007 sebagai berikut:
Tabel 10. Efektifitas Pajak Reklame Tahun 2005-2007 Tahun
Potensi
Jurnal Ilmiah PROGRESSIF, Vol. 6 No. 16, April 2009
Realisasi
Efektifitas
46
Analisis Efektifitas Pajak Reklame Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Banyuwangi 2005 Rp. 1.174.399.500 Rp. 608.591.079 2006 Rp. 1.330.330.500 Rp. 655.441.900 2007 Rp. 1.380.533.301 Rp. 729.825.940 Sumber : Data tabel II, VII, VIII, IX diolah Dari tabel diatas diketahui bahwa efektifitas pemungutan pajak reklame mengalami fluktuasi, dimana efektifitasnya pada tahun 2005 sebesar 51% mengalami penurunan pada tahun 2006 menjadi 49% dan mengalami peningkatan sebesar 52% di tahun 2007. Penurunan efektifitas yang terjadi pada tahun 2006 disebabkan karena Dinas Pendapatan Kabupaten Banyuwangi terlalu rendah dalam mengukur potensinya. Bahkan bisa juga dikarenakan dalam melakukan pengukuran potensi tidak dilakukan secara menyeluruh pada setiap wajib pajak daerah atau adanya penambahan wajib pajak daerah baru dan juga di karenakan objek pajak dihitung berdasarkan asumsi terendah atau terkecil dari dasar perhitungan jual objek pajak. Misalnya, spanduk hanya dihitung sepanjang 8m dengan jumlah 1 buah padahal umumnya pemasang spanduk memasang lebih dari dua spanduk. Begitu pula dengan umbul-umbul yang umumnya memasang lebih dari 10 lembar per lokasi, tetapi yang dihitung hanya 1 buah serta selebaran/poster diasumsikan 10 lembar per objek pajak padahal umumnya dibuat ratusan lembar. Pada tahun 2007 mengalami peningkatan dikarenakan Dispenda telah menata kembali sistem pengukuran potensi dengan memperhitungkan penambahan wajib pajak baru.
Jurnal Ilmiah PROGRESSIF, Vol. 6 No. 16, April 2009
51% 49% 52%
Upaya-upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah dalam meningkatkan Penerimaan Pajak Reklame Upaya-upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah dalam meningkatkan Penerimaan Pajak Reklame dapat dilakukan dengan: 1. Intensifikasi Pajak Reklame Intensifikasi merupakan usaha yang dilakukan Pemerintah Daerah Melalui Dinas Pendapatan Kabupaten Banyuwangi dalam rangka meningkatkan penerimaan pajak reklame. Dalam hal ini subyek pajak sangat menentukan besar kecilnya pajak yang harus disetor pada Kantor Dinas Pendapatan. Dalam penyetoran ini terkadang pengawasan sangat sulit dilakukan sehingga memungkinkan terjadinya manipulasi atau kecurangan dalam perhitungan pajak. Sehingga muncul ketidakpuasan sebagian anggota masyarakat karena proses dan pelayanan yang tidak baik. Upaya pemerintah daerah melalui dinas pendapatan dapat dilakukan dengan menjalin hubungan kemitraan yang baik dengan subyek pajak. Hal ini merupakan langkah yang efektif dalam membangun subyek pajak. Pemerintah dapat mengadakan penyuluhan memahami arti penting membayar pajak serta mengevaluasi hasil pelaksanaan pemungutan agar masyarakat mempunyai keinginan rasa
47
Analisis Efektifitas Pajak Reklame Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Banyuwangi ikut memiliki dari subyek pajak dalam membangun daerahnya. Menjalin hubungan kemitraan akan saling menguntungkan apabila didukung pemerintah daerah untuk memberikan kemudahan dalam ijin administrasi dalam pemasangan reklame. 2. Ekstensifikasi Pajak Reklame Ekstensifikasi merupakan kebijakan yang dilakukan pemerintah dalam upaya meningkatkan pajak reklame. Setiap tahunnya pemasangan reklame mengalami peningkatan, oleh karena itu Dinas Pendapatan Kota Banyuwangi harus mampu mengidentifikasi bertambahnya jumlah pemasangan reklame dengan turun ke lapangan atau mengecek secara langsung keberadaannya. Dalam hal ini kemampuan aparat/ petugas pelaksana memegang peranan penting karena dapat mempengaruhi besar dan kecilnya jumlah penerimaan pajak pada tiap tahunnya melalui pemungutan tersebut. Penambahan jumlah personil serta sarana dan prasarana juga dibutuhkan guna menunjang kelancaran tugas. Pengawasan sangat diperlukan oleh pemerintah daerah apabila dapat bekerjasama dengan seksi pendataan. Dalam pelaksanaan pendataan harus diperketat yang berpengaruh terhadap perubahan jumlah obyek pajak dan menyangkut perincian keseluruhan obyek pajak reklame. Oleh karena itu seksi pendataan ini harus memiliki kemampuan yang professional untuk meningkatkan mutu kerja aparat, sehingga pemerintah
Jurnal Ilmiah PROGRESSIF, Vol. 6 No. 16, April 2009
daerah mengadakan pelatihan/diklat guna mencapai tujuan yang diinginkan. Kesadaran obyek pajak sangat penting, untuk itu pemerintah daerah harus mensosialisasikan dengan obyek dan sasaran serta melibatkan elemen masyarakat guna menumbuhkan partisipasi masyarakat secara luas dan menampung aspirasi/keluhan masyarakat dengan jaminan keluhan tersebut akan ditindak lanjuti dengan baik. Dengan adanya upaya pemecahan masalah diatas akan dapat dengan mudah dilaksanakan bila didukung secara keseluruhan oleh elemen masyarakat. Dukungan tidak hanya dalam bentuk lisan tetapi diwujudkan dengan perbuatan yang nyata dilapangan, sehingga orientasi kebijakan pemerintah daerah dalam meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) melalui pemungutan pajak reklame dapat diimbangi denagn kualitas pelayanan kepada masyarakat. KESIMPULAN DAN SARAN Kesimpulan Berdasarkan pada analisis yang telah dilakukan dalam penelitian ini, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 1. Efektifitas penerimaan pajak reklame di Kabupaten Banyuwangi dari tahun 2005 sampai dengan tahun 2006 mengalami penurunan dari 51% menjadi 49%, namun mengalami peningkatan pada tahun 2007 sebesar 52%
48
Analisis Efektifitas Pajak Reklame Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Banyuwangi 2. Laju pertumbuhan pajak reklame dari tahun 2005 sampai dengan tahun 2007 mengalami peningkatan dengan rata-rata sebesar 9,5 % 3. Kontribusi pajak reklame terhadap pajak daerah mengalami penurunan pada tahun 2006 dengan rata-rata sebesar 4,15% dari tahun 2005 dan mengalami peningkatan pada tahun 2007 dengan rata-rata sebesar 4,05%. 4. Efektifitas pajak reklame dikatakan tidak efektif karena dalam penghitungannya pengukuran potensi tidak dilakukan secara menyeluruh pada setiap wajib pajak daerah atau adanya penambahan wajib pajak daerah baru dan juga di karenakan objek pajak dihitung berdasarkan asumsi terendah atau terkecil dari dasar perhitungan jual objek pajak. Saran Berdasarkan pada penelitian yang dilakukan dan hasil kesimpulan yang telah diperoleh, maka saran yang diajukan dalam penelitian ini adalah: 1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDA) kepada aparat pelaksana melalui pelatihan/diklat agar dalam melaksanakan tugas dapat meningkatkan mutu kerjanya. 2. Peningkatan pelaksanaan pengawasan kepada petugas pemungut untuk mencegah terjadinya manipulasi dan kecurangan yang dilakukan oleh petugas pemungut. Pengawasan dapat dilaksanakan
Jurnal Ilmiah PROGRESSIF, Vol. 6 No. 16, April 2009
secara langsung maupun tidak langsung. Dapat dilakukan secara langsung berarti pihak yang berwenang mengawasi kegiatan pemungutan pajak reklame langsung kepada aparat pelaksana, sedangkan pengawasan tidak langsung dilaksanakan oleh instansi yang berwenang dengan memeriksa laporan-laporan dari hasil pemungutan pajak. Selain itu juga dapat dengan cara mengadakan inspeksi secara mendadak tanpa diberitahu sebelumnya agar tidak terjadi rekayasa pencatatan dan pelaporan oleh petugas pemungut. Dengan adanya pengawasan ini dapat diketahui hambatanhambatan yang dijumpai pada saat pengawasan, sehingga dapat dicarikan pemecahan jalan keluarnya. Melakukan pengawasan dalam pemungutan pajak tidak hanya ditujukan kepada petugas pemungut tetapi juga pengawasan terhadap wajib pajak agar aktifitas sistem dan prosedur pemungutan dapat berjalan dengan baik. 3. Penambahan jumlah personil dalam pemungutan pajak untuk meningkatkan pendapatan pajak reklame. 4. Peningkatan terhadap sistem pendataan yang menyangkut perincian keseluruhan objek pajak. Dapat dilakukan dengan pelaksanaan pendataan yang diperketat lagi atau melakukan pendataan ulang terhadap wajib pajak agar mempermudah petugas dalam proses pemungutan.
49
Analisis Efektifitas Pajak Reklame Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Banyuwangi 5. Koordinasi dengan instansi terkait untuk membentuk kerja sama di dalam pelaksanaan pemungutan pajak reklame, sehingga adanya koordinasi akan memperlancar mekanisme kerja secara menyeluruh. Misalnya dengan melakukan penyuluhan terhadap masyarakat agar mengetahui arti penting pembayaran pajak daerah bagi pembangunan daerah.
6. Penerapan sanksi administrasi baik kepada wajib pajak maupun terhadap petugas pemungut. Sanksi ini diberikan apabila wajib pajak melalaikan kewajiban dalam membayar pajak. Untuk petugas pemungut diberikan sanksi apabila telah melakukan pelanggaran dalam pelaksanaan pemungutan dengan manipulasi/korupsi sehingga dapat merugikan Dispenda.
DAFTAR PUSTAKA Arsyad, lincolin. 1999. pengantar Perencanaan Dan Pembangunan Ekonomi Daerah. Edisi pertama, BPFE-Yogyakarta. Deddy Supriady. 2002. Otonomi Penyelenggaraan Pemerintah daerah. Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama Hanif Nurcholis. 2005. Teori Praktis Pemerintahan Dan Otonomi Daerah. Jakarta: PT. Grasindo. HAW, Widjaja, Prof, Drs. 2001. Otonomi Daerah dan Daerah otonom. Jakarta : PT. Raya Grafindo Persada. Indriantoro, Nur Dr, M.sc. Bambang Supomo, Drs, M.si. 2002. Metodologi Penelitian. Yogyakarta : BPFE. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara. 1993. Nomor 81 Tahun 1993 Tentang Standard Pelayanan Kepada Masyarakat. Mardiasmo, Dr, MBA, Ak, 2002. Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: Penerbit Andi. Pemerintah Kabupaten Banyuwangi. 2000. Peraturan Daerah No. 17 Tahun 2000 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Banyuwangi. Banyuwangi. Pemerintah Kabupaten Banyuwangi. 2001. Peraturan Daerah No. 105 Tahun 2001 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyuwangi. Banyuwangi.
Jurnal Ilmiah PROGRESSIF, Vol. 6 No. 16, April 2009
50
Analisis Efektifitas Pajak Reklame Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Banyuwangi
Pemerintah Kabupaten Banyuwangi. 1998. Peraturan daerah Kabupaten Tingkat II Banyuwangi No. 19 Tahun 1998 Undang - Undang Otonomi Daerah 2004. Undang - Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. Bandung : Fokusmedia. Wirawan B. Ilyas, Waluyo. 2000. Perpajakan Indonesia. Tentang Pajak Reklame. Banyuwangi Sunarto. 2005. Kamus Ekonomi. Yogyakarta : Amus.Jakarta : Salemba 4 Wirawan B.Ilyas, Waluyo. 2003. Perpajakan Indonesia Edisi Revisi. Jakarta : Salemba 4 Yani, Ahmad. 2002. Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah Di Indonesia. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada
Jurnal Ilmiah PROGRESSIF, Vol. 6 No. 16, April 2009
51