ANALISA EFEKTIFITAS PEMUNGUTAN PAJAK DAN RETRIBUSI SERTA PENGARUHNYA TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA KEDIRI

Lieta Murniati

Cahaya Aktiva, Vol. 02, No. 01, Januari 2012

ANALISA EFEKTIFITAS PEMUNGUTAN PAJAK DAN RETRIBUSI SERTA PENGARUHNYA TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA KEDIRI Oleh : Lieta Murniati

Abstract Thes purpose of this research are to learn and to test the effectiviness and the influence and the relationships between the individu and the tax advertisiments, the restribution to build, and the disturbend restribution in Kediri Government. The writer get the data from PAD Kediri from 2003 – 2007. The Hipotesis in this research Ho : There is no significans influence in together and individu between the tax advertisiments, the restribution to build, and the restribution to disturbend to PAD Kediri. The result of this research show that the average of efectivitines acceptment of tax advertisiment 118.6 % , the restribution to build 118.6 %, , the disturbend restribution 105.96 %, and PAD 113.12 % in Kediri City so can be decided that it has efffective. Both of he tax advertisiments, the restribution to build, and the disturbed have no influence to PAD Kediri can be proved with F hitung (0,370) < F tabel ( 6, 59) or F hitung (0,370) > level of significans (0,05) meanwhile individuality not significans influenceto PAD Kediri City and has been proved with t test the tax advertisiments t hitung (0,49) < t tabel (2, 015); the restribution to build t hitung (0,171) < t tabel (2, 015), and the restribution to disturbend t hitung (0,044) < t tabel (2,015). The most of dominan variable in relation to PAD is the restribution to build eventhough skor of correlstion is not to big (0, 598). Keywords : the tax advertisiments, the restribution to build, the restribution to disturbend, PAD Kediri.

1.

PENDAHULUAN

Diberlakunya Undang-Undang nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, maka kabupaten atau kotamadya sebagai daerah otonom memiliki kewenangan penuh untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dengan adanya kebijaksanaan tersebut, maka pemerintah daerah diharap dapat menciptakan efisiensi dan efektifitas pengelolaan keuangan daerah otonomi yang diberikan kepada pemerintah daerah, membuat pemerintah daerah harus menyediakan dana untuk membangun dan membiayai kegiatan sesuai dengan sasaran program dan kebijaksanaan yang telah ditetapkan daerahnya sendiri.

Sumber dana penerimaan yang diperoleh oleh daerah otonom meliputi pendapatan asli daerah (PAD), dana perimbangan, pinjaman daerah, dan penerimaan lain. Menurut Mardiasmo (2006:2), PAD merupakan sumber utama bagi penerimaan daerah yang berasal dari pajak daerah (50%), retribusi daerah (35%), bagian laba BUMD (14%) dan pendapatan lain-lain (1%). Seperti diketahui, alternatif pemerintah daerah dalam menggali sumber dana penerimaan daerah yang besar dan potensial menuju pembiayaan pembangunan daerah yang mandiri dan tidak tergantung pada pemerintah pusat adalah dari sektor pajak daerah dan retribusi daerah.

Politeknik Cahaya Surya Kediri 50

Cahaya Aktiva, Vol. 02, No. 01, Maret 2012

Pemungutan retribusi izin mendirikan bangunan, izin gangguan dan pajak reklame merupakan komponen sumber pendapatan asli daerah yang penting untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Permasalahan yang dihadapi oleh daerah pada umumnya dalam kaitan penggalian sumber-sumber pendapatan adalah belum memberikan kontribusi yang signifikan terhadap penerimaan daerah secara keseluruhan.

2.

RUMUSAN MASALAH Berdasarkan yang telah diuraikan dalam latar belakang masalah maka penulis merumuskan: 1. Seberapa efektif pajak reklame, retribusi izin mendirikan bangunan, dan retribusi izin gangguan dalam menunjang penerimaan pendapatan asli daerah di kota Kediri? 2. Seberapa besar pengaruh secara serempak dari pajak reklame, retribusi izin mendirikan bangunan, dan retribusi izin gangguan terhadap pendapatan asli daerah di kota Kediri? 3. Seberapa besar pengaruh secara individu pajak reklame, retribusi izin mendirikan bangunan, dan retribusi izin gangguan terhadap pendapatan asli daerah di kota Kediri? 4. Manakah diantara variabel pajak reklame, retribusi izin mendirikan bangunan, dan retribusi izin gangguan yang hubungannya dominan terhadap pendapatan asli daerah di kota Kediri?

3.

TINJAUAN PUSTAKA

Menurut Baldric Siregar (2001:395), pendapatan asli daerah merupakan sumber utama penerimaan bagi daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Sedangkan desentralisasi itu sendiri adalah penyerahan wewenang (tugas-tugas) pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah otonom dalam kerangka negara kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Dan daerah otonom adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu, berwenang mengatur dan mengurus kepentingan

Lieta Murniati

masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan NKRI. Menurut Mardiasmo (2002:140)¹, salah satu dampak otonomi daerah dan desentralisasi fiskal adalah perlunya dilakukan reformasi manajemen keuangan daerah meliputi manajemen penerimaan daerah dan manajemen pengeluaran daerah. Pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah bedasarkan pada Undang-Undang nomor 34 tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia nomor 18 tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Dan berdasarkan keterangan Undang-Undang nomor 34 tahun 2000 tentang perubahan atas UndangUndang Republik Indonesia nomor 18 tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah bahwa anggaran pendapatan dan belanja daerah bersumber dari pendapatan asli daerah dan penerimaan berupa dana perimbangan yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara. Pendapatan asli daerah, yang antara lain berupa pajak daerah dan retribusi daerah, diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, untuk meningkatkan dan memeratakan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, daerah mampu melaksanakan otonomi, yaitu mampu mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Berdasarkan Undang-Undang nomor 34 tahun 2000 tentang perubahan atas UndangUndang Republik Indonesia nomor 18 tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, ada beberapa istilah tentang pajak daerah yang tidak disebutkan oleh Mardiasmo, antara lain: 1. Peraturan daerah adalah peraturan yang ditetapkan oleh kepala daerah dengan persetujuan dewan perwakilan rakyat daerah. 2. Masa pajak adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan 1 (satu) bulan takwim atau jangka waktu lain yang ditetapkan dengan keputusan kepala daerah. 3. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada wajib pajak atau wajib retribusi serta pengawasan penyetorannya.


Lieta Murniati


4.

5.

6.

Surat pemberitahuan pajak daerah (SPTPD) adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban, menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah. Surat setoran pajak daerah (SSPD) adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke kas daerah atau ke tempat pembayaran lain yang ditunjuk oleh kepala daerah. Surat ketetapan pajak daerah (SKPD) adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak.

Berdasarkan peraturan daerah kota Kediri nomor 4 tahun 2002 tentang perubahan atas peraturan daerah kotamadya daerah tingkat II Kediri nomor 2 tahun 1998 tentang pajak reklame, ada beberapa istilah untuk pajak reklame, antara lain: 1. Pajak reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame. 2. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang menurut bentuk dan corak ragamnya untuk tujuan komersial, dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan atau memuji suatu barang atau jasa atau orang yang ditempatkan atau dapat dilihat, dibaca dan atau didengar dari suatu tempat oleh umum kecuali dilakukan pemerintah. 3. Reklame terbatas adalah termasuk reklame khusus yang menggunakan konstruksi pemasangannya dengan ketentuan sebagai berikut: a. Luas bidang reklame lebih dari 6 m² dan dengan ketinggian tiang konstruksi di atas 3 m dari permukaan tanah, b. Luas bidang reklame kurang dari 6 m³ dan dengan ketinggian tiang konstruksi di atas 5 m dari permukaan tanah, c. Semua reklame yang dipasang di atas toko, rumah, gedung dan bangunan sejenisnya.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10. 11. 12.

13.

Panggung/lokasi reklame adalah suatu sarana atau tempat pemasangan atau beberapa buah reklame yang disediakan atau diizinkan. Penyelenggara reklame adalah perseorangan atau badan hukum yang menyelenggarakan reklame baik untuk dan atas namanya sendiri atau untuk atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya. Kawasan atau zone adalah batasanbatasan wilayah tertentu sesuai dengan pemanfaatan wilayah tersebut yang dapat digunakan untuk pemasangan reklame Nilai jual objek pajak reklame (NJOP) adalah keseluruhan pembayaran atau pengeluaran biaya yang dikeluarkan oleh pemilik atau penyelenggara reklame termasuk dalam hal ini adalah biaya/harga beli bahan reklame, konstruksi, instalasi listrik, pembayaran/ongkos perakitan, pemancaran, peragaan, penayangan, pengecetan, pemasangan, dan transportasi pengangkutan dan lain sebagainya sampai dengan bangunan reklame rampung, dipancarkan, diperagakan, ditayangkan dan atau terpasang di tempat yang telah diizinkan. Nilai strategis lokasi reklame adalah ukuran nilai yang ditetapkan pada titik lokasi pemasangan reklame tersebut berdasarkan kriteria kepadatan pemanfaatan tata ruang kota untuk berbagai aspek kegiatan dibidang usaha. Subyek pajak reklame adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan atau melakukan pemesanan reklame. Objek pajak reklame adalah semua penyelenggaraaan reklame. Wajib pajak reklame adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan. Masa pajak adalah jangka waktu lamanya sama dengan 1 (satu) bulan takwin atau jangka waktu lain yang telah ditetapkan kepala daerah. Tahun pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun takwim kecuali bila wajib pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun takwim.


Lieta Murniati


Berdasarkan Undang-Undang nomor 34 tahun 2000 tentang perubahan atas UndangUndang Republik Indonesia nomor 18 tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, ada beberapa istilah tentang retribusi daerah, antara lain: 1. Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. 2. Jasa adalah kegiatan pemerintah daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. 3. Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu. 4. Objek retribusi adalah berbagai jenis jasa tertentu yang disediakan oleh pemerintah daerah menurut pertimbangan sosial-ekonomi. 5. Masa retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari pemerintah daerah yang bersangkutan. 6. Surat setoran retribusi daerah (SSRD) adalah surat yang oleh wajib retribusi digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang terutang ke kas daerah atau ke tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh kepala daerah. 7. Surat keputusan retribusi daerah adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan izin tempat usaha. 8. Surat ketetapan retribusi daerah (SKRD) adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya pokok retribusi. 9. Surat ketetapan retribusi daerah lebih bayar (SKRDLB) adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.

10.

Surat tagihan retribusi daerah (STRD) adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.

Berdasarkan Undang-Undang nomor 34 tahun 2000 tentang perubahan atas UndangUndang Republik Indonesia nomor 18 tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, objek retribusi daerah antara lain: a. Jasa umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. b. Jasa usaha adalah jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta c. Perizinan tertentu adalah kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan Menurut Mardiasmo (2006:17), subjek retribusi daerah sebagai berikut: 1. Retribusi jasa umum adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan jasa umum yang bersangkutan. 2. Retribusi jasa usaha adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan jasa usaha yang bersangkutan. 3. Retribusi perizinan tertentu adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin tertentu dari pemerintah daerah kota Kediri. Berdasarkan Undang-Undang nomor 34 tahun 2000 tentang perubahan atas UndangUndang Republik Indonesia nomor 18 tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, penggolongan jenis retribusi ini dimaksudkan


Lieta Murniati


guna menetapkan kebijakan umum tentang prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi yang ditentukan Menurut panduan prosedur perizinan kantor pelayanan perizinan pemerintahan kota Kediri, “yang menjadi dasar hukum IMB adalah peraturan daerah kota Kediri nomor 6 tahun 2000 tentang izin mendirikan bangunan, SK walikota nomor 26 tahun 2001, SK walikota nomor 278 tahun 2001 pemutihan IMB.” Berdasarkan peraturan daerah kota Kediri nomor 6 tahun 2000 tentang izin mendirikan bangunan, pada dasarnya ada satu maksud disusun peraturan ini yang paling penting adalah sebagai pedoman dalam mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan pembangunan fisik di kota kediri agar sesuai tata ruang kota Kediri dan memenuhi peraturan keselamatan bangunan. Menurut buku panduan prosedur perizinan kantor pelayanan perizinan pemerintahan kota Kediri (2005: 6), besarnya tarif retribusi adalah: luas bangunan X lantai bangunan X guna bangunan X Rp 2.000/m² Menurut panduan prosedur perizinan kantor pelayanan perizinan pemerintahan kota Kediri, dasar hukum izin gangguan adalah peraturan daerah kota Kediri nomor 8 tahun 2000 tentang retribusi izin gangguan, keputusan walikota Kediri nomor 32 tahun 2001 tentang petunjuk pelaksanaan peraturan daerah kota Kediri nomor 8 tahun 2000 tentang retribusi izin gangguan. Bagi setiap orang pribadi atau badan yang mendirikan, mengubah, dan atau memperluas tempat kegiatan usahanya yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian, dan gangguan diwajibkan memiliki izin gangguan. Maka berdasarkan salinan peraturan daerah kota Kediri nomor 8 tahun 2000 tentang retribusi izin gangguan, ada beberapa istilah untuk retribusi izin gangguan, antara lain: 1. Izin gangguan adalah izin yang diberikan kepada orang atau badan untuk mendirikan atau menggunakan tempat kegiatan usaha yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan. 2. Retribusi izin gangguan adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin gangguan yang khusus dan atau diberikan pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

3.

Objek izin gangguan adalah semua tempat usaha yang kegiatan usahanya dapat menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan. 4. Subyek izin gangguan adalah orang pribadi atau badan yang mendirikan, mengubah, dan atau memperluas tempat usahanya yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan. 5. Jangka waktu berlakunya izin gangguan ditetapkan selama usahanya tersebut masih berjalan dan selama tidak ada alih fungsi tempat kegiatan usaha yang wajib dilakukan pendaftaran ulang tiga (3) tahun sekali. Berdasarkan surat keputusan walikota Kediri nomor 32 tahun 2001 tentang petunjuk pelaksanaan peraturan daerah kota Kediri nomor 8 tahun 2000 tentang retribusi izin gangguan, yang tergolong objek retribusi HO antara lain: 1. Untuk warung-warung, toko (termasuk ruko, supermarket/pasar swalayan, toserba) dalam bangunan yang tetap demikian pula segala pendirianpendirian yang lain yang dapat mengakibatkan bahaya, kerugian atau gangguan. 2. Yang disediakan untuk membuat, mengerjakan dan menyimpan mesin dan bahan-bahan lain yang mudah meletus (termasuk petasan atau mercon) 3. Yang disediakan untuk memperoleh dan mengolah benda-benda hasil pengolahan yang mudah habis (menguap) 4. Yang disediakan untuk membuat bahanbahan kimia termasuk pabrik-pabrik geretan 5. Yang disediakan untuk menyimpan dan mengolah ampas (bungkil atau sampah) 6. Yang disediakan untuk bahan baku produksi (binatang, tanaman dan sebagainya) yang dapat menimbulkan bau 7. Yang disediakan untuk membuat lemak 8. Untuk peleburan logam, penuangan, pertukangan kayu, lembaga, alumunium, kaleng dan pembuatan kawah 9. Untuk penggilingan batu, penggergajian kayu, dan pengilangan (kilang minyak) 10. Guna pemotongan hewan, pertenakan hewan, perkulitan, tempat mengolah isi


Lieta Murniati


11.

12.

13. 14.

15.

16.

17. 18. 19. 20.

21.

4.

perut hewan, penjemuran, pengasapan, dan pengasinan benda-benda ynag berasal dari binatang, demikian pula penyamakan kulit Guna prabrik-pabrik porselin dan keramik, pembakaran-pembakaran batu, genting, tempat membikin barangbarang kaca pembakaran kapur karang dan kapur batu serta tempat menghancurkan batu Guna tempat membuat bir, pembakaran pengukusan pabrik spiritus, pabrik cuka, penyaringan, pabrik tepung dan pembikinan roti, pembikinan agar-agar, demikian pula pabrik sirup buah-buahan Untuk pabrik krupuk dan ubi kayu (singkong tapioka) Untuk pabrik mengerjakan ruber, karet, busa, getah percah atau benda-benda yang mengandung karet Guna tempat menyimpan/memperdagangkan bahanbahan yang mudah terbakar antara lain minyak, gas bensin biru, kain, plastik, kimia, busa, kertas, karet, kapuk Guna tempat perbengkelan, peruntukan lahan parkir baik terbuka maupun tertutup termasuk untuk perusahaan truk, bus, alat-alat berat Untuk bangsal kapuk, pembatikan Untuk tempat latihan menembak Untuk bangsal untuk menggantungkan daun-daun tembakau Guna tempat permainan bola sodok, video game/play station dalam bangunan yang tetap Guna tempat penampungan, penginapan (hotel), pelayanan pijat, diskotik, karaoke, pub dan restoran

HIPOTESIS

Pemungutan pajak reklame, retribusi izin mendirikan bangunan, dan izin gangguan merupakan komponen sumber pendapatan asli daerah yang penting untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah maka rumusan hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah: Ho1 : Tidak ada pengaruh yang signifikan secara bersama-sama antara pajak reklame, retribusi

izin mendirikan bangunan (IMB), dan retribusi izin gangguan terhadap pendapatan asli daerah. Ha1 : Ada pengaruh yang signifikan secara bersamasama antara pajak reklame, retribusi izin mendirikan bangunan (IMB), dan retribusi izin gangguan terhadap pendapatan asli daerah. Ho2 : Tidak ada pengaruh yang signifikan secara individu antara pajak reklame, retribusi izin mendirikan bangunan, dan retribusi izin gangguan terhadap pendapatan asli daerah. Ha2 : Ada pengaruh yang signifikan secara individu antara pajak reklame, retribusi izin mendirikan bangunan, dan retribusi izin gangguan terhadap pendapatan asli daerah.

5.

METODE PENELITIAN

Peneliti menggunakan metode analisis deskriptif kuantitatif yaitu analisa yang digunakan untuk menghubungkan antara dua variabel atau lebih yang dinyatakan dalam bentuk matematik atau angka-angka. Agar presepsi pembahasan tidak terlalu luas dan dapat terarah pada permasalahan yang diteliti, maka peneliti memberikan ruang lingkup penelitian yang digunakan untuk diteliti adalah hasil pendapatan asli daerah serta pajak reklame, retribusi izin mendirikan bangunan, dan retribusi izin gangguan di kota Kediri selama 5 (lima) tahun terakhir yaitu tahun 2003 – 2007.Penelitian dilakukan di kantor pelayanan perizinan di kota Kediri yang beralamatkan di jalan Basuki Rahmat nomor 15 Kediri. Teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti adalah Field Research Pengumpulan data yang dilakukan dengan cara terjun langsung pada lokasi penelitian untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan. Untuk mengetahui efektifitas pemungutan pajak reklame, retribusi izin mendirikan bangunan, dan retribusi izin gangguan di kota Kediri adalah dengan jalan membandingkan antara realisasi dan target penerimaan pajak reklame, retribusi izin mendirikan bangunan, dan retribusi izin gangguan pada setiap tahunnya, analisa ini digunakan untuk pajak reklame, retribusi izin mendirikan bangunan, dan retribusi izin gangguan secara total atau keseluruhan. Berdasarkan Undang-Undang nomor 34 tahun 2000 tentang pajak daerah dan retribusi daerah.


Lieta Murniati


Sedangkan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh secara individu dan bersamaan dari pajak reklame, retribusi izin mendirikan bangunan, dan retribusi izin gangguan terhadap pendapatan asli daerah maka peneliti menggunakan alat bantu program komputer SPSS (statistical program for social science). a.

b.

Melakukan Uji F Untuk menguji apakah variabel pajak reklame (X1), retribusi izin mendirikan bangunan (X2), dan retribusi izin gangguan (X3) secara serempak berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah (Y). Adapun langkah-langkanya sebagai berikut: 1) Merumuskan Hipotesis yang diuji Jika Ho1 = 0, berarti semua variabel bebas (X) tidak mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel terikat (Y) 2) Jika Ha1 ≠ 0, berarti semua variabel bebas (X) mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel terikat (Y) 3) Sebagai peneliti di bidang ilmu sosial maka peneliti menggunakan Level of Signification (α) sebesar 5% (jika menerapkan kesimpulan penelitian ini maka akan ada penyimpangan sebanyak 5%) 4) Menentukan besarnya F hitung. 5) Membandingkan antara F hitung dengan F tabel dengan kriteria sebagai berikut: a) Jika F hitung ≥ F tabel maka hipotesis nol (Ho1) ditolak, berarti semua variabel bebas (X) secara serempak berpengaruh yang signifikan terhadap variabel terikat (Y). b) Jika F hitung < F tabel maka hipotesis nol (Ho1) diterima, berarti semua variabel bebas (X) secara serempak tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel terikat (Y). Melakukan Uji t Bertujuan untuk menguji taraf signifikan masing-masing variabel bebas diantaranya pajak reklame (X1), retribusi izin mendirikan bangunan (X2), dan retribusi izin gangguan (X3) secara individu

terhadap pendapatan asli daerah (Y), dengan langkah sebagai berikut: 1) Merumuskan hipotesis yang akan diuji. a) Jika Ho2 = 0, berarti tidak ada pengaruh yang signifikan secara individu antara variabel bebas (X) terhadap variabel terikat (Y) b) Jika Ha2 ≠ 0, berarti ada pengaruh yang signifikan secara individu antara variabel bebas (X) terhadap variabel terikat (Y) 2) Sebagai peneliti di bidang ilmu sosial maka peneliti menggunakan Level of Signification (α) sebesar 5% (jika menerapkan kesimpulan penelitian ini maka akan ada penyimpangan sebanyak 5%) 3) Menentukan besar t hitung. 4) Membandingkan antara t hitung dengan t tabel dengan kriteria sebagai berikut: a) Jika t hitung ≥ t tabel, maka hipotesis nol (Ho2) ditolak artinya variabel bebas (X) ke i memberikan pengaruh yang signifikan terhadap variabel terikat (Y). b) Jika t hitung < t tabel, maka hipotesis nol (Ho2) diterima artinya variabel bebas (X) ke i tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap variabel terikat (Y). 6.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Untuk mengetahui efektifitas pemungutan pajak reklame, retribusi izin mendirikan bangunan, retribusi izin gangguan serta pendapatan asli daerah di kota Kediri yaitu dengan cara membandingkan antara target yang telah ditetapkan dengan realisasi penerimaan pajak reklame, retribusi izin mendirikan bangunan, retribusi izin gangguan serta pendapatan asli daerah dalam setiap tahunnya. Dengan penelitian ini akan diketahui apakah hasil yang dicapai sudah memenuhi target yang ditetapkan atau belum. Adapun perbandingan yang dilakukan dapat dilihat dari data laporan target dan realisasi penerimaan pajak reklame, retribusi izin mendirikan bangunan, retribusi izin gangguan serta pendapatan asli daerah selama lima periode tahun anggaran, yaitu mulai dari tahun


Lieta Murniati


anggaran 2003 – 2007. Perbandingan ini disajikan berupa data penerimaan pajak reklame, retribusi izin mendirikan bangunan, retribusi izin gangguan serta pendapatan asli daerah secara total atau keseluruhan. Hal ini ditunjukan untuk mendapatkan pemilihan data yang akurat dan untuk mengetahui perbandingan hasil-hasil yang dicapai pada masing-masing tahun anggaran serta sejauh mana dalam pencapaian target yang telah ditentukan. Berikut ini disajikan data target yang telah ditetapkan serta realisasi penerimaan pajak reklame, retribusi izin mendirikan bangunan, retribusi izin gangguan serta pendapatan asli daerah pada tahun 2003 – 2007. a. Pajak Reklame Berikut ini data target yang telah ditetapkan serta realisasi penerimaan pajak reklame pada tahun 2003 – 2007. Tabel 1 Efektifitas Pajak Reklame Di Kota Kediri Periode Tahun 2003 – 2007 Tahun

Target

Realisasi

Efektifitas

2003

Rp 320.000.000,-

Rp 293.314.533,-

142,56 %

2004

Rp 360.000.000,-

Rp 502.321.451,-

139,53 %

2005

Rp 445.000.000,-

Rp 522.638.247,-

117,45 %

2006

Rp 490.000.000,-

Rp 431.861.930,-

88,13 %

2007

Rp 530.000.000,-

Rp 558.363.830,-

105,35 %

b.

Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Berikut ini data target yang telah ditetapkan serta realisasi penerimaan retribusi izin mendirikan bangunan pada tahun 2003 – 2007.

Tabel 2 Efektifitas Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Di Kota Kediri Periode Tahun 2003 – 2007 Tahun

Target

Realisasi

Efektifitas

2003

Rp 580.000.000,-

Rp 729.673.581,-

130,30 %

2004

Rp 503.000.000,-

Rp 752.846.198,-

149,67 %

2005

Rp 790.000.000,-

Rp 548.376.392,-

69,41 %

2006

Rp 560.000.000,-

Rp 622.960.518,-

111,24 %

2007

Rp 700.000.000,-

Rp 929.536.248,-

132,79 %

Sumber: Kantor Pelayanan Perizinan kota Kediri, 2008

Dari tabel di atas diperoleh rata-rata efektifitas penerimaan retribusi izin mendirikan bangunan selama tahun 2003 – 2007 yaitu 118,68 %, dengan realisasi tertinggi pada tahun 2004 yaitu 149,67 % karena adanya peningkatan orang atau badan usaha yang mendirikan bangunan di wilayah kota Kediri. Namun pada tahun 2005 realisasinya hanya mencapai Rp 548.376.392,00 atau hanya memenuhi target sebesar 69,41 %, hal ini dikarenakan ada beberapa orang yang mendirikan bangunan yang tidak mau membayar retribusi izin mendirikan bangunan.


c. Dari tabel di atas diperoleh ratarata efektifitas penerimaan pajak reklame selama tahun 2003 – 2007 yaitu 118,6 %, dengan realisasi tertinggi pada tahun 2003 yaitu 142,56 % karena adanya peningkatan penggunaan reklame oleh para pengusaha baik di kota kediri maupun dari luar kota Kediri yang memasarkan produk/jasa mereka di kota Kediri. Namun pada tahun 2006 realisasinya hanya mencapai Rp 431.861.930,00 sehingga tidak memenuhi target, hal ini disebabkan karena ada penunggaan dalam jumlah yang besar dari beberapa wajib pajak reklame, misalnya: penyelenggara Dhoho Plasa.

Retribusi Izin Gangguan Berikut ini data target yang telah ditetapkan serta realisasi penerimaan retribusi izin gangguan pada tahun 2003 – 2007. Tabel 3 Efektifitas Retribusi Izin Gangguan Di Kota Kediri Periode Tahun 2003 – 2007 Tahun

Target

Realisasi

Efektifitas

2003

Rp 235.000.000,-

Rp 269.839.199,-

114,83 %

2004

Rp 148.000.000,-

Rp 148.120.072,-

100,08 %

2005

Rp 80.300.000,-

Rp 82.904.584,-

103,24 %

2006

Rp 137.456.132,-

Rp 139.733.855,-

101,66 %

2007

Rp 175.000.000,-

Rp 192.440.625,-

109,97 %



Lieta Murniati


Tabel di atas menunjukan bahwa efektifitas penerimaan retribusi izin gangguan mencapai target semua dari tahun 2003 sampai tahun 2007. Rata-rata efektifitas selama lima tahun terakhir adalah 105,96 %. Meskipun selama lima tahun mencapai target semua, namun rata-rata efektifitas selama tahun 2003 – 2007 masih di bawah pajak reklame dengan retribusi izin mendirikan bangunan.

Tabel 5 Target Serta Realisasi Penerimaan PAD Kota Kediri Periode Tahun 2003 (Dalam Satuan Rupiah) No

Sektor Penerimaan Pajak Daerah Retribusi Daerah Laba Perusahaan Milik Daerah Lain-lain PAD yang Sah

1. 2. 3.

4.

d. Penerimaan pendapatan asli daerah

Jumlah

Target

Realisasi

Efektifitas

Rp 30.452.333.397,30

Rp 33.718.807.496,03

110,73 %

2004

Rp 29.378.106.703,89

Rp 36.291.646.181,05

123,53 %

2005

Rp 36.141.115.086,68

Rp 39.184.333.793,13

108,42 %

2006

Rp 40.748.004.446,02

Rp 55.151.330.895,42

111,82 %

2007

Rp 68.007.922.654,58

Rp 75.564.188.623,76

111,12 %

6.087.000.000,00 4.104.366.325,00

7.441.905.549,75 4.302.963.221,00

122,26 % 104,84 %

108.949.072,34

108.949.072,34

100,00 %

20.152.018.499,96

21.864.989.652,94

108,50 %

30.452.333.397,96

33.718.807.496,03

110,73 %

Tabel 6 Target Serta Realisasi Penerimaan PAD Kota Kediri Periode Tahun 2004 (Dalam Satuan Rupiah) No 1. 2. 3.

Sumber: Kantor Pelayanan Perizinan kota Kediri, 2008 4.

Penerimaan PAD pada tahun 2003 – 2007 mengalami peningkatan dan juga melebihi target yang telah diputuskan oleh anggota dewan. Dari tabel di atas dapat diperoleh rata-rata efektifitas 113,12 %, dimana efektifitas tertinggi pada taun 2004 sebesar 123,53 %. Untuk mengetahui keefektifan penerimaan pajak reklame, retribusi izin mendirikan bangunan, dan retribusi izin gangguan terhadap PAD kota Kediri maka membandingkan pola penerimaan PAD dari pos-pos yang lain selain dari pos pajak daerah (pajak reklame masuk dalam pos pajak daerah) dan pos retribusi daerah (retribusi izin mendirikan bangunan, dan retribusi izin gangguan masuk dalam pos retribusi daerah).

Efektifit as

Realisasi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah dari masing-masing pos, secara umum memenuhi target sehingga target pajak daerah dan retribusi daerah dalam PAD terpenuhi. Hal ini bisa dibuktikan dari tabel di atas efektifitas pajak daerah sebesar 122,26 % dan efektifitas retribusi daerah sebesar 104,84 %.

Tabel 4 Efektifitas Pendapatan Asli Daerah Kota Kediri Periode Tahun 2003 – 2007

2003

Realisasi


Pendapatan asli daerah sangat penting artinya bagi kelangsungan kegiatan pemerintahan dan pembangunan daerah kota Kediri. Oleh karena itu peningkatan pendapatan daerah diharapkan akan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat kota Kediri. Berikut ini tabel tingkat penerimaan pendapatan asli daerah kota Kediri:

Tahun

Target

Sektor Penerimaan Pajak Daerah Retribusi Daerah Laba Perusahaan Milik Daerah Lain-lain PAD yang Sah Jumlah

Target

Realisasi

Efektifitas

7.994.600.000,00

8.926.642.182,00

111,66 %

4.074.973.827,50

4.555.879.566,00

111,80 %

128.000.000,00

115.333.425,24

90,10 %

17.180.532.876,39

22.693.791.007,8 1

132,09 %

29.378.106.703,89

36.291.646.181,05

123,53 %


Realisasi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah dari masing-masing pos, secara umum memenuhi target sehingga target pajak daerah dan retribusi daerah dalam PAD terpenuhi. Hal ini bisa dibuktikan dari tabel di atas efektifitas pajak daerah sebesar 111,66 % dan efektifitas retribusi daerah sebesar 111,80 %. Tabel 7 Target Serta Realisasi Penerimaan PAD Kota Kediri Periode Tahun 2005 (Dalam Satuan Rupiah) No 1. 2. 3. 4.

Sektor Penerimaan Pajak Daerah Retribusi Daerah Laba Perusahaan Milik Daerah Lain-lain PAD yang Sah Jumlah

Target 8.393.000.000,00 5.173.431.452,50 237.026.588,79

Realisasi 9.226.830.370,00 5.096.210.979,00 240.033.588,79

Efektifitas 109,93 % 98,51 % 101,27 %

22.337.657.045,39

24.621.258.855,34

110,22 %

39.184.333.793,13

108,42 %

36.141.115.086,68



Lieta Murniati


1. Realisasi penerimaan pajak daerah dari masing-masing pos, secara umum memenuhi target sehingga target pajak daerah terpenuhi. Namun realisasi penerimaan retribusi daerah dari beberapa pos tidak memenuhi target seperti retribusi izin mendirikan bangunan sehingga target retribusi daerah dalam PAD hanya terpenuhi 98,51 %.

Analisis Pengaruh Secara Serempak (Uji F)

Untuk menguji pengaruh antara variabel pajak reklame, retribusi izin mendirikan bangunan, retribusi izin gangguan secara serempak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pendapatan asli daerah di kota Kediri maka digunakan Uji Serempak (Uji F). Hasil Uji F ditunjukan pada tabel 17.

Tabel 8 Target Serta Realisasi Penerimaan PAD Kota Kediri Periode Tahun 2006 (Dalam Satuan Rupiah) No 1. 2. 3.

Sektor Penerimaan Pajak Daerah Retribusi Daerah Laba Perusahaan Milik Daerah Lain-lain PAD yang Sah

4. Jumlah

Target 8.796.000.000,00 5.611.593.867,50 295.026.588,79

Realisasi 10.053.287.067,25 5.545.320.995,00 312.302.350,24

Efektifitas 111,33 % 97,02 % 100,00 %

26.045.383.989,73

39.240.420.452,93

114,52 %

40.748.004.446,02

55.151.330.895,42

111,82 %


Tabel 9 Target Serta Realisasi Penerimaan PAD Kota Kediri Periode Tahun 2007 (Dalam Satuan Rupiah) Sektor Penerimaan Pajak Daerah Retribusi Daerah Pengelolaan Kekayaan Daerah Lain-lain PAD yang Sah

1. 2. 3.

4. Jumlah

Target

Realisasi

Efektifitas

10.099.378.000,00 51.014.180.092,04 674.421.874,54

11.494.201.135,25 49.307.740.411,00 468.498.378,27

113,81 % 96,65 % 69,47 %

6.219.942.688,00

14.293.748.699,24

229,81 %

514.707.756.175,76

111,12 %

68.007.922.654,58

Regresi

Derajat Bebas 3

Jumlah Kwadrat 6,47E+20

Rata-rata Kwadrat 2,155E+20

Residual

1

5,83E+20

5,831E+20

Total

4

1,23E+21

Sumber

F Hitung 0,370

Sumber: Lampiran 2

Realisasi penerimaan pajak daerah dari masing-masing pos, secara umum memenuhi target sehingga target pajak daerah terpenuhi. Namun realisasi penerimaan retribusi daerah dari beberapa pos tidak memenuhi target seperti retribusi izin mendirikan bangunan sehingga target retribusi daerah dalam PAD hanya terpenuhi 97,02 %.

No

Tabel 10 Hasil Uji Serempak Variabel Bebas Terhadap PAD

Sumber: Kantor Pelayanan Perizinan kota Kediri, 2008 Realisasi penerimaan pajak daerah dari masing-masing pos, secara umum memenuhi target sehingga penerimaan dari sektor pajak daerah mencapai Rp 11.494.201.135,25. Namun realisasi penerimaan retribusi daerah dari beberapa pos tidak memenuhi target sehingga target retribusi daerah dalam PAD hanya terpenuhi 96,65 %.

Berdasarkan tabel di atas maka F hitung (0,370) < F tabel ( 6,59). Dengan demikian hipotesis nol (Ho) diterima, berarti bahwa variabel-variabel pajak reklame, retribusi izin mendirikan bangunan, retribusi izin gangguan secara serempak tidak berpengaruh yang signifikan terhadap pendapatan asli daerah. Hal ini juga dapat dibuktikan bahwa F hitung (0,370) > level of significan (0,05). Variabel-variabel X tidak berpengaruh yang signifikan karena disebabkan terlalu kecil nilai penerimaan masingmasing variabel X jika dibandingkan terhadap penerimaan PAD. Dengan demikian hipotesis pertama yang diajukan tidak terbukti kebenarannya. Sedangkan untuk mengetahui persamaan regresi berganda antara variabel pajak reklame, retribusi izin mendirikan bangunan, retribusi izin gangguan secara serempak terhadap pendapatan asli daerah di kota Kediri, berdasarkan tabel sebagai berikut: Tabel 11 Koefisien Regresi Model (konstanta) Pajak Reklame Retribusi IMB Retribusi HO

Unstandardized Coefficients b Standat Eror -18.800.000.000 240.000.000.000 37,285

756,639

82,889 -59,024

484,807 1351,070

Sumber: Lampiran 2


Lieta Murniati


Dari tabel di atas maka diperoleh persamaan regresi berganda sebagai berikut: Y = (-18.800.000.000) + 37,285X1 + 82,889X2 + (-59,024X3) Dari persamaan di atas maka terdapat interprestasi terhadap nilai a, b1, b2, dan b3 adalah sebagai berikut: a. Nilai a = (-18.800.000.000) memiliki arti bahwa penerimaan pendapatan asli daerah rata-rata per tahun sebesar (18.800.000.000) bila pajak reklame (X1 = 0), retribusi izin mendirikan bangunan (X2 = 0), retribusi izin gangguan (X3 = 0) tetap. b. Nilai b1 = 37,285 memiliki arti bahwa bila pajak reklame tersebut naik satu juta rupiah, maka penerimaan pendapatan asli daerah rata-rata per tahun akan naik sebesar 37,285 juta rupiah (= Rp 37.285.000,-), bila retribusi izin mendirikan bangunan (X2 = 0), dan retribusi izin gangguan (X3 = 0) tetap. c. Nilai b2 = 82,889 memiliki arti bahwa bila Retribusi izin mendirikan bangunan tersebut naik satu juta rupiah, maka penerimaan pendapatan asli daerah rata-rata per tahun akan naik sebesar 82,889 juta rupiah (= Rp 82.889.000,-), bila pajak reklame (X1 = 0), dan retribusi izin gangguan (X3 = 0) tetap. d. Nilai b3 = (-59,024) memiliki arti bahwa bila Retribusi izin mendirikan bangunan tersebut naik satu juta rupiah, maka penerimaan pendapatan asli daerah rata-rata per tahun akan naik sebesar (-59,024) juta rupiah (= Rp – 59.024.000,-), bila pajak reklame (X1 = 0), dan retribusi izin mendirikan bangunan (X2 = 0) tetap. 2. Analisis Parsial (Uji t) Untuk menguji hubungan antara variabel pajak reklame, retribusi izin mendirikan bangunan, retribusi izin gangguan secara individu mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pendapatan asli daerah kota Kediri menggunakan uji parsial (Uji t) Tabel 12 Hasil Uji Parsial Variabel Bebas Terhadap PAD Koefisien P. Reklame IMB HO

Nilai Regresi 37.285 82.889 -59.024

Standart Devisi 756.639 484.807 1351.070

t hitung 0.049 0.171 -0.044

t tabel 2.015 2.015 2.015

Keterangan Tidak signifikan Tidak signifikan Tidak signifikan

a.

b.

c.

Pengaruh pajak reklame terhadap PAD Oleh karena t hitung (0,049) < t tabel (2,015), maka Ho diterima yang berarti bahwa pajak reklame tidak memberikan pengaruh yang signifikan (tidak berarti) terhadap PAD. Pengaruh retribusi izin mendirikan bangunan terhadap PAD Oleh karena t hitung (0,171) < t tabel (2,015), maka Ho diterima yang berarti bahwa retribusi izin mendirikan bangunan tidak memberikan pengaruh yang signifikan (tidak berarti) terhadap PAD. Pengaruh retribusi izin gangguan terhadap PAD Oleh karena t hitung (-0,044) < t tabel (2,015), maka Ho diterima yang berarti bahwa retribusi izin gangguan tidak memberikan pengaruh yang signifikan (tidak berarti) terhadap PAD.

3.

Uji Korelasi Uji korelasi digunakan untuk mengetahui diantara variabel pajak reklame, retribusi izin mendirikan bangunan, retribusi izin gangguan sebagai variabel bebas yang mempunyai pengaruh dominan terhadap pendapatan asli daerah di kota Kediri. Maka di bawah ini disajikan nilai koefisien korelasi parsial (r) masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikat sebagaimana tampak pada tabel 19 berikut: Tabel 13 Nilai Koefisien Korelasi Parsial (r) Variabel X1, X2, dan X3 Terhadap Variabel Y X1 X2 Y 0.523 0.598 Sumber: Lampiran 3

X3 0.000

Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan bahwa pajak reklame dan retribusi izin mendirikan bangunan mempunyai hubungan dengan pendapatan asli daerah. Untuk mengetahui interprestasi korelasi pajak reklame retribusi izin mendirikan bangunan, dan retribusi izin gangguan terhadap PAD maka di bawah ini standart korelasi, sebagai berikut:

Sumber: Lampiran 2 Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan sebagai berikut: Politeknik Cahaya Surya Kediri 60


Tabel 14 Nilai Standart Korelasi Besarnya Koefisien korelasi (r) (positif / negatif) 0,00 – 0,20

0,20 – 0,40 0,40 – 0,70 0,70 – 0,90 0,90 – 1,00

Interprestasi Antara variabel X dan Y memang terdapat korelasi akan tetapi korelasi itu sangat lemah atau sangat rendah sehingga korelasi itu diabaikan Antara X dan Y terdapat korelasi yang lemah atau rendah Antara X dan Y terdapat korelasi yang sedang atau cukup Antara X dan Y terdapat korelasi yang kuat atau tinggi Antara X dan Y terdapat korelasi yang sangat kuat atau sangat tinggi

Sumber: Nata Wirawan (2001:232) Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa pajak reklame dan retribusi izin mendirikan bangunan terhadap pendapatan asli daerah di kota Kediri terdapat korelasi yang sedang atau cukup. Sedangkan retribusi izin gangguan terhadap pendapatan asli daerah di kota Kediri terdapat korelasi akan tetapi korelasi itu sangat lemah atau sangat rendah sehingga korelasi itu diabaikan karena nilainya 0. 7.

KESIMPULAN & SARAN

Realisasi penerimaan pajak reklame, retribusi izin mendirikan bangunan, dan retribusi izin gangguan serta PAD di Kota Kediri sudah efektif. Pajak reklame, retribusi izin mendirikan bangunan, dan retribusi izin gangguan secara serempak tidak berpengaruh signifikans terhadap PAD Kota Kediri Pajak reklame, retribusi izin mendirikan bangunan, dan retribusi izin gangguan secara indivvidu tidak berpengaruh signifikans terhadap PAD Kota Kediri Bagi peneliti selanjutnya diharapkan menambah variabel penelitian dan periode penelitian agar hasil penelitian dapat lebih digeneralisasi, misal objek penelitian tidak hanya Kota Kediri, tetapi seluruh Kabupaten dan Kota Di Jawa Timur. Selain itu bisa ditambahkan variabel penelitian yang lain, seperti komponen – komponen PAD. DAFTAR PUSTAKA

Lieta Murniati

Mardiasmo. 2002. ”Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah”. Yogyakarta: ANDI ________. 2006. ”Perpajakan”. Edisi Revisi 2006. Yogyakarta: ANDI Nurmantu, Safri. ”Pengantar Akuntans”i. Jakarta: Granit. Pemerintah Kota Kediri. 2000. ”Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2000 tentang Izin Mendirikan Bangunan (IMB) ”. ________. 2000. ”Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2000 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) ”. ________. 2000. ”Salinan Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 8 Tahun 2000 Tentang Retribusi Izin Ganggguan”. ________. 2001. ”Surat Keputusan Walikota Kediri Nomor 32 Tahun 2001 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 8 Tahun 2000 Tentang Retribusi Izin Ganggguan”. ________. 2002. ”Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 4 Tahun 2002 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Kediri Nomor 2 Tahun 1998 Tentang Pajak Reklame”. ________. 2003. ”Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 5 Tahun 2003 Tentang Struktur Organisasi Dan Tata Kerja Dinas”. ________. 2005. ”Panduan Prosedur Perizinan”. Kantor Pelayanan Perizinan Kota Kediri. ________. 2008. ”Peraturan Walikota Kediri Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Uraian, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Kota Kediri”. Republik Indonesia. 2000. ”Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Perubahan Atas UndangUndang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah”. Siregar, baldric dan Bonni Siregar. 2001. ” Akuntansi Pemerintahan Dengan Sistem Dana”. Yogyakarta: YKPN Suandy, Erly. 2003. ”Perencanaan Pajak”. Edisi Revisi. Jakarta: Salemba Empat. Sugiyono. 2007. ”Statistika Untuk Penelitian”. Bandung: ALFABETA. Tjahjono dan Fakhri Husein. 2005. ”Perpajakan”. Edisi ketiga. Yoyakarta: YKPN

Direktorat Jendral Pajak. 2006. ”Lebih Dekat Dengan Pajak”. Jakarta: Direktorat Penyuluahn Perpajakan Politeknik Cahaya Surya Kediri 61

ANALISA EFEKTIFITAS PEMUNGUTAN PAJAK DAN RETRIBUSI SERTA PENGARUHNYA TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA KEDIRI

Recommend Documents