PENGARUH GOOD GOVERNANCE, KUALITAS KOMUNIKASI, KUALITAS LAYANAN TERHADAP KEPATUHAN DAN PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA MAKASSAR YUSRIADI HALA STIE-YPUP Makassar
ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk:1. Mengukur besar pengaruh Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik (good Governance) secara langsung dan tidak langsung terhadap penerimaan PAD Kota Makassar .2.Mengukur besar pengaruh kualitas komunikasi secara langsung dan tidak langsung terhadap penerimaan PAD Kota Makassar .3. Mengukur besar pengaruh Kualitas layanan secara langsung dan tidak langsung terhadap penerimaan PAD Kota Makassar. 4. Mengukur besar pengaruh Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik ( good Governance ) terhadap kepatuhan masyarakat di Kota Makassar. 5. Mengukur besar pengaruh kualitas komunikasi terhadap kepatuhan masyarakat di Kota Makassar. 6. Mengukur besar pengaruh Kualitas layanan terhadap kepatuhan masyarakat di Kota Makassar. 7. Mengukur besar pengaruh kepatuhan terhadap penerimaan PAD Kota Makassar. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh dalam bentuk tertulis berupa dokumen dan informasi tertulis lainnya.Jumlah sampel110 0rang sebagai penyelenggara PAD pada masingmasing SKPD. Alat analisis data yang digunakan adalah SEM (structurl Equation Modeling). Hasil penelitian :Kualitas Komunikasi merupakan variabel eksogen yang paling besar pengaruhnya terhadap penerimaan PAD, baik dilihat dari perspektif pengaruh langsung maupun pengaruh tidak langsung serta pengaruh total.Kualitas Layanan menunjukkan, bahwa pengaruhnya terhadap pene-rimaan PAD ialah yang terkecil dibandingkan dengan variabel eksogen lainnya.Good Governance merupakan variabel eksogen yang besar pengaruhnya terhadap penerimaan PAD, baik dilihat dari perspektif pengaruh langsung maupun pengaruh tidak langsung serta pengaruh total. Kata Kunci : Good Governance, Kualitas Komunikasi, Kualitas Layanan, Kepatuhan dan Pendapatan Asli Daerah PENDAHULUAN Latar Belakang Undang-Undang No 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, merupakan suatu bentukdimulainya penyelenggaraan pemerintah daerah yang barudiutamakan untuk perbaikan pelayanan publik.Pemerintah Daerah mendapatkan lebih banyak wewenang dalam pengelolaan daerahnya. Sejak tahun 2004 rata-rata perolehan PAD di masing-masing propinsi tidak lebih dari 25% dari total pendapatan daerah, kecuali DKI Jakarta yang bisa mencapai 58,1%.Kuntjoro (2009). Kondisi tersebut jelas menunjukkan masih tingginya ketergantungan daerah terhadap penerimaan dari sektor non PAD khususnya dari transfer pemerintahan Pusat. Fenomena tersebut jelas menunjukkan bahwa apa yang menjadi tujuan UU. No. 22 belum terwujud .Bila membahas masalah 1
penerimaan PAD persoalan yang sering dibahas adalah upaya secara intensifikasi maupun ekstensifikasi dalam meningkatkan penerimaan namun sangat jarang melihat dari sisi yang lain misalnya dari segi tata kelola pemerintahan (good governance), kualitas komunikasi, kualitas layanan dari penyelenggara PAD itu sendiri.Good governance dalam konteks otonomi daerah merupakan suatu strategi karena erat relevansinya dengan berkembangnya operasionalisasi manajemen dan administrasi publik, selaras dengan berbagai perubahan kemasyarakatan, baik pada skala domestik maupun skala internasional. Pertimbangan lainnya adalah relevansinya yang nyata dengan upaya kita untuk membangun sistem nasional yang berdaya saing tinggi dan adaptif dalam memasuki era globalisasi dan liberalisasi ekonomi.. Pertimbangan selanjutnya adalah relevansinya dengan perubahan paradikma pembangunan, yakni dari paradigma rule governance menjadi paradigma good governance. Ditinjau berdasarkan teknis pelaksanaannya, komunikai dapat dirumuskan sebagai kegiatan dimana seseorang menyampaikan pesan melalui media tertentu kepada orang lain dan sesudah menerima pesan serta memahami sejauh mana kemampuannya, penerima pesan menyampaikan tanggapan melalui media tertentu kepada orang yang menyampaikan pesan tersebut kepadanya. Salah satu instrumen pembangunan yang merupakan kewajiban pemerintah terhadap masyarakat adalah layanan publik termasuk bidang perpajakan dan retribusi sebagai salah satu unsur penerimaan asli daerah.. Kesadaran akan hak layanan yang harus diterima oleh masyarakat dan kewajiban memberikan layanan yang harus dilaksanakan oleh pemerintah merupakan dua hal penting untuk mewujudkan kualitas pelayanan umum yang baik. Hal lain yang perlu mendapat perhatian kaitannya dengan penerimaan PAD adalah hal kepatuhan baik dari masyarakat itu sendiri maupun dari aparatur pemerintah. Kepatuhan masyarakat adalah seberapa besar kemampuan masyarakat untuk menunaikan kewajiban dan melakukan perubahan pribadi dengan kesadaran sendiri, serta kesadaran aparatur pemerintah untuk patuh pada peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Perolehan PAD Kota Makassar beberapa tahun terakhir menunjukkan grafik naik akan tetapi bila dibandingkan dengan dana perimbangan antara daerah dan pusat masih sangat jauh dalam artian ketergantungan daerah Kota Makassar masih sangat besar kepada pusat untuk menjalankan roda pemerintahan di daerah. Berdasarkan fenomena tersebut, maka perlu untuk meneliti pengaruh Good Governance ( tata kelola pemerintahan yang baik ) Kota Makassar selain itu, pengaruh kualitas komunikasi, pengaruh Kualitas Layanan terhadap kepatuhan yang implikasinya pada penerimaan PAD di Kota Makassar, sehingga dari situ akan dapat dijadikan pertimbangan bagi pengambilan kebijakan dan Strategi keuangan daerah dimasa yang akan datang. Rumusan Masalah Berdasarkan latar belakang permasalahan dan identifikasi masalah yang dikemukakan di atas, secara umum penelitian ini akan menjawab permasalahanpermasalahan sebagai berikut :
2
1.
2. 3. 4. 5. 6. 7.
Apakah Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik (good Governance) berpengaruh langsung dan tidak langsung terhadap penerimaan PAD Kota Makassar. Apakah kualitas komunikasi berpengaruh langsung dan tidak langsung terhadap penerimaan PAD Kota Makassar. Apakah Kualitas layanan berpengaruh langsung dan tidak langsung terhadap penerimaan PAD Kota Makassar. Apakah Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik (good Governance) berpengaruh langsung terhadap kepatuhan masyarakat di Kota Makassar. Apakah kualitas komunikasi berpengaruh langsung terhadap kepatuhan masyarakat di Kota Makassar. Apakah Kualitas layanan berpengaruh langsung terhadap kepatuhan masyarakat di Kota Makassar. Apakah kepatuhan berpengaruh langsung terhadap penerimaan PAD Kota Makassar.
Tujuan Penelitian Penelitian ini bertujuan untuk: 1. Mengukur besar pengaruh Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik (good Governance) secara langsung dan tidak langsung terhadap penerimaan PAD KotaMakassar . 2. Mengukur besar pengaruh kualitas komunikasi secara langsung dan tidak langsung terhadap penerimaan PAD Kota Makassar . 3. Mengukur besar pengaruh Kualitas layanan secara langsung dan tidak langsung terhadap penerimaan PAD Kota Makassar 4. Mengukur besar pengaruh Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik ( good Governance ) terhadap kepatuhan masyarakat di Kota Makassar 5. Mengukur besar pengaruh kualitas komunikasi terhadap kepatuhan masyarakat di Kota Makassar 6. Mengukur besar pengaruh Kualitas layanan terhadap kepatuhan masyarakat di Kota Makassar 7. Mengukur besar pengaruh kepatuhan terhadap penerimaan PAD Kota Makassar. TINJAUAN PUSTAKA Tinjauan Teori 1. Tata Kelola Pemerintahan Baik ( good Governance ) Konsep World Bank dan United Nation Development Program (UNDP) adalah berorientasi pada pembangunan sector public ; untuk menciptakan good governance. Pengertian good governance sering diartikan sebagai kepemerintahan yang baik. Mardiasmo, (2002 ; 18). Word Bank mendefenisikan good governance sebagai suatu penyelenggaran manajemen pembangunan yang solid dan bertanggungjawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi, dan pencegahan korupsi baik secara poliitik maupun secara administasi, menjalan disiplin anggaran serta penciptaan legal and political framework bagi tumbuhnya aktifitas usaha.Selanjutnya UNDP memberikan beberapa karasteristik pelaksanaan good governace meliputi
3
:Participation,Rule of law, Tranparency,Responciveines, Konsensus orientation, Equity, Efficiency and effektiviness, Accountability, Strategic vision. 2. Kualitas Komunikasi Argiris (1994) mendefinisikan komunikasi sebagai suatu proses dimana seseorang, kelompok, atau organisasi (sender) mengirimkan informasi (massage) pada orang lain, kelompok, atau organisasi (receiver). Proses komunikasi umumnya mengikuti beberapa tahapan. Pengirim pesan mengirimkan informasi pada penerima informasi melalui satu atau beberapa sarana komunikasi. Proses berlanjut dimana penerima mengirimkan feedback atau umpan balik pada pengirim pesan awal. Dalam proses tersebut terdapat distorsi-distorsi yang mengganggu aliran informasi yang dikenal dengan noise. Griffith, (2002), lima pondasi membangun komunikasi efektif ;Berusaha benar2 mengerti orang lain (emphatetic communication), Memenuhi komitmen / janji, Menjelaskan harapan, Meminta maaf dengan tulus ketika membuat kesalahan. 3. Kualitas Layanan Kualitas yang diharapkan adalah penilaian pelanggan mengenai keseluruhan kesatuan keunggulan pelayanan (Zeithaml, 1996; dalam Pasuraman, Zeithaml, dan Berry, 1998).Apabila pelayanan yang diterima atau dirasakan sesuai dengan yang diharapkan, maka kualitas pelayanan dipersepsikan baik dan memuaskan.Kotler, (2007), kualitas harus dimulai dari kebutuhan pelanggan dan berakhir pada persepsi pelanggan. 4. Kepatuhan Kepatuhan berasal dari kata patuh yang berarti disiplin dan taat. Menurut Niven (2000), kepatuhan adalah sejauh mana prilaku individu melaksanakan apa yang dianjurkan sesuai dengan ketentuan profesional. Selanjutnya Haynes (1979) dalam Lam (2001) menjelaskan bahwa kepatuhan adalah tingkat prilaku klien dalam mengikuti anjuran atau melakukan perubahan gaya hidup sesuai dengan yang. 5. Pendapatan Asli Daerah Konsep Dasar Pajak Daerah dan Retribusi Daerah idealnya dalam melaksanakan otonomi daerah harus bertumpu pada sumber-sumber dari daerahnya sendiri yaitu Pendapatan Asli Daerah, khususnya bersumber pada pajak daerah dan retribusi daerah.Dibawah desentralisasi. Kuncoro (2004:71)Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran pemakaian atau karena memperoleh jasa pekerjaan, usaha atau milik daerah untuk kepentingan umum, atau karena jasa yang diberikan oleh daerah baik langsung maupun tidak langsung. Penelitian Terdahulu a. Khasawneh, Abdulhadi et.al. (2008) di Yordania Income Tax Fairness and the Taxpayers' Compliance in Jordan;Variabel Penelitian Variabel bebas: Latar belakang demografik, umur, jenis kelamin, tingkat. pendidikan, pekerjaan, pendapatan, keadilan pajak pendapatan, variabel terikat: Kepatuhan wajib pajak, Metode Analisis yang digunakan adalah Regresi linear berganda.
4
b.
c.
d.
e.
Temuan Penelitian yaitu variabel bebas secara signifikan mempenga-ruhi kepatuhan membayar pajak. Yang paling dominan pengaruhnya ialah keadilan beban pajak pendapatan.(Dalam penelitian ini, variabel bebas menjadi proksi terhadap good governance). Monfardini, Patrizio (2010) di Italia dan Swedia, Accountability in the new public sector: a comparative case study; Variabel Penelitian yang menjadi Variabel bebas adalah reformasi manajemen publik, akuntabilitas publik, budaya dan geografi. sedang Variabel terikat: Partisipasi masyarakat. Metode Analisis yang digunakan adalah analisis varians. Hasil penelitian menunjukkan mutu manajemen dan kejelasan informasi ke publik serta akuntabilitas publik pemerintah menimbulkan perbedaan partisipasi (kepatuhan masyarakat). (Variabel bebas dalam penelitian, dijadikan proksi terhadap kualitas komunikasi). Dellande, Stephanie dan Andrew Saporoschenko (2004) di USA dan Inggris, Factors in gaining compliance toward an acceptable level of personal unsecured debt; Variabel bebas dalam penelitian adalah Variabelperilaku danvariabel psikologis. Jugadiperiksaadalahperanvariabel penjelasgeografis dan demografisdalam pengelolaan program utang pribadi tanpa jaminan (kartu kredit). Variabel terikat ialah kepatuhan membayar. Metode analisis yang digunakan adalah Regresi linear berganda. Temuan penelitian menunjukkan Variabel bebas dalampenelitian, yaitu variabelperilaku danvariabel psikologis. Jugadiperiksaadalahperanvariabel penjelasgeografis dan demografisdalam pengelolaanutang pribadi tanpa jaminan mempunyai pengaruh terhadap kepatuhan membayar kembali. (Variabel bebas dijadikan proksi terhadap kualitas layanan). Ratna Sari, Maria M dan Ni Nyoman Afriyanti, (2011), Denpasar – Bali, Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak Dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan PPH Pasal 25/29 Wajib Pajak Badan Pada KPP Pratama Denpasar Timur.Variabel bebas; kepatuhan wajib pajak dan pemeriksaan pajak.Variabel terikat adalah penerimaan pajak penghasilan pasal 25/29 wajib pajak badan pada Kantor. Metode Analisis dalam penelitian adalah analisis regresi berganda. Berdasarkan hasil analisis diketahui bahwa kepatuhan wajib pajak dan pemeriksaan pajak secara simultan berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan pasal 25/29 wajib pajak badan. Tri Haryanto, Joko (2005), Kabupaten/Kota di Indonesia, Potret PAD dan Relevansinya terhadap Kemandirian Daerah”,Variabel bebas penelitian ini adalah menelaah peran PAD itu sendiri, sedang varibel terikat adalah kemandirian anggaran daerah. Metode analisis yang digunakan adalah analisis regresi. Hasil analisis menunjukkan bahwa dengan melihat realita pencapaian PAD di hampir semua daerah di Indonesia, tujuan mulia otonomi tersebut bagaikan jauh panggang dari pada api. Bukan kemandirian yang ada justru tingkat ketergantunagn terhadap pusat yang semakin besar. METODE PENELITIAN
Pendekatan Penelitian
5
Pada penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan kuantitatif, Pendekatan kuantitatif merupakan salah satu upaya pencarian ilmiah (scientific inquiry) yang didasari oleh filsafat positivisme logikal (logical positivism) yang beroperasi dengan aturan-aturan yang ketat mengenai logika, kebenaran, hukumhukum, dan prediksi (Watson, dalam Danim 2002:59). Waktu dan Lokasi Penelitian Penelitian ini berlangsung selama 3,5 (tiga koma lima) bulan, dan lokasi penelitian dilakukan pada Jajaran SKPD pemerintah Kota Makassar di Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan. Jenis dan Sumber Data Jenis data yang digunakan dalam penulisan ini adalah data yang berupa : a. Data primer yaitu pengumpulan data dilakukan melalui survey dengan menggunakan kuesioner yang disampaikan kepada para responden yaitu para pejabat/ Kepala Bidang di masing-masing SKPD Kota Makassar.. Data tersebut berupa data perkembangan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), peningkatan Produk Domestik Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Konstan, total Pengeluaran Pemerintah, serta target dan realisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah disertai efektifitasnya periode 2000-2009 di Kota Makassar. b. Data sekunder yang dikumpulkan mencakup berbagai jenis data yang berhubungan dengan variabel Pendapatan Asli Daerah (Y) dan variabelvariabel lainnya (X1, X2, dan X3) beserta dengan indikator-indikatornya. Sedangkan sumber data yang digunakan dalam penulisan ini berasal dari : Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar, Kantor Badan Pusat Statistik KotaMakassar, Literatur-literatur/ buku-buku, dan laporan-laporan yang berkaitan dengan penulisan ini. Teknik Pengumpulan Data Untuk lebih memudahkan penelitian, maka data dapat diperoleh melalui tehnik pengumpulan data sebagai berikut : 1. Observasi, yaitu dengan mengadakan peninjauan langsung kelokasi penelitian untuk mendapatkan data yang sebenarnya. 2. Wawancara, yaitu suatu cara pengumpulan data dengan mengadakan tanya jawab yang berkaitan dengan obyek penelitian atau dengan melihat materimateri wawancara dengan responden yang terkait yang dianggap mampu memberikan data yang akurat. 3. Dokumentasi, yaitu pengumpulan data yang diperoleh dari arsip-arsip yang dimilki responden yang dianggap mampu memberikan data yang signifikan dengan obyek penelitian. 4. Kuesioner, yaitu pengumpulan data melalui penyebaran angket yang berisi pertanyaan yang dibutuhkan dan berhubungan dengan obyek penelitian. Populasi dan Sampel a. Populasi Penelitian ini akan dilaksanakan Pada Kantor Pemerintah Kota Makassar di Kota Makassar Dalam penelitian ini yang dijadikan populasi adalah seluruh jajaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) pemerintah Kota Makassar.
6
b.
Sampel Penelitian ,Pengambilan sample dalam penelitian ini dilakukan secara dua tahap atau two-step sampling. Pertama, seluruh populasi yang ada yaitu pada jajaran seluruh SKPD Kota Makassar sebanyak 31 SKPD terdiri dari 14 kecamatan, 17 Dinas, 5 Kantor, dan 5 Badan.
Metode Analisis Data Untuk mengetahui korelasi antara variabel eksogen dengan variabel endogen peneliti menggunakan analisis. (Structural Equation Model, SEM ) Analisis dengan model ini merupakan analisis yang bersifat kuantitatif yang akan digunakan untuk membuktikan hipotesis. 1.Pengujian Outliers Data, 2. Normalitas Data, 3. Linearitas, 4.Confirmatory Factor Analysis. Definisi Operasional Variabel dan Pengukurannya 1. Variabel eksogen (X1) : yaitu good governance adalah upaya pemerintahan yang amanah dan untuk menciptakan good governance pemerintahan perlu didesentralisasi dan sejalan dengan kaidah penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme dengan indicator; Akuntabilitas, Keterbukaan, Partisipasi, Tertib hukum, Daya-tanggap, Orientasi konsensus, Keadilan, Efisiensi dan efektivitas, dan Visi strategis Indikator tersebut diukur dengan menggunakan Skala Likckert 2. Variabel eksogen (X2) yaitu Kualitas Komunikasi: komunikasi yang efektif yang bertujuan; mampu menghasilkan perubahan sikap (attitude change) pada orang yg terlibat dalam komunikasi dalam kaitannya kepatuhan wajib pajak dan penerimaan PAD Kota Makassar dengan indikator:Sikap menghargai / RespectKemampuan mendengar / Empathy, Dapat didengarkan/dimengerti dengan baik / Audible, Jelas/ Clarity, Humble (rendah hati).Indikator tersebut diukur dengan Skala Likckert. 3. Variabel eksogen (X3) yaitu Kualitas Layanan: sebagai tingkat keunggulan yang diharapkan dan pengendalian atas tingkat keunggulan tersebut untuk memenuhi keinginan pelanggan dalam kaitannya kepatuhan wajib pajak dan penerimaan PAD Kota Makassar dengan indikator; Reliability (keandalan), Responsiveness (ketanggapan), Assurance (jaminan), Empathy (empati), Tangibles (benda berwujud). Indikator tersebut diukur Skala Likckert 4. Variabel endogen (Y1) yaitu kepatuhan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya dalam kaitannya penerimaan PAD Kota Makassar dengan indikator; Pengetahuan masyarakat. (merupakan tingkat pemahaman masyarakat terhadap suatu objek tertentu), Sikap masyarakat. (reaksi atau respon masyarakat yang masih tertutup terhadap suatu stimulus atau objek) , Tindakan masyarakat (merupakan hasil respon masyarakat terhadap stimulus dalam bentuk nyata atau terbuka).Indikator tersebut diukur dengan menggunakan Skala Likckert 5. Variabel endogen (Y2) penerimaan PAD Kota Makassar yaitu Konsep Dasar Pajak Daerah dan Retribusi Daerah idealnya dalam melaksanakan otonomi daerah harus bertumpu pada sumber-sumber dari daerahnya sendiri dengan indikator :Penetapan beban pajak secara adil, Penggunaan penerimaan secara transparan, Fasilitas dari obyek retribusi baik, Pendataan obyek penerimaan
7
memadai, Manajemen penerimaan berakuntabelIndikator tersebut diukur dengan menggunakan Skala Likckert. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN Implikasi Penelitian Hasil estimasi parameter (regression, weight atau loading factor) baik melalui metode maksimum likelihood, diperoleh berdasarkan pengolahan data. Hasil analisis untuk model ini belum dapat dijadikan patokan dalam estimasi parameter karena model belum menunjukkan indeks fit yang acceptable.
,08 e9
,19 e10
1 X11
,13 e11
1
,17 e12
1
X12
,22 e13
1
X13
X14
,41 e14
1
,26 e15
1
X15
X16
,19 e16
1
,45 e17
1
X17
1
X18
X19
,71 ,30 ,03 ,73 ,61 ,81 ,81 1,00 ,86 ,12 Good Governance X1
,25 1 e18,10 1 e19,33 1 e20,58 1 e21,46 1 e22
,41 ,09
X21
,90 1,10
X22
1,00 ,02 X23 ,52 ,37
,24
,39
Kualitas Komunikasi X2
,32
,38 ,31 ,04
,24 X31
,29 e23
,34 ,89
,84
X32
1
,12
Kualitas Layanan X3
1,00
1 ,14 e24
X33
X34
1 ,18 e25
Y1
e2
Y12
1,06
1 ,22 e26
,15 1,08 ,85 Penerimaan ,69 1 ,00
X35
e3
,26
1
PAD
-,51
,20
1 Y13
X24 X25
Goodness of fit Indecase Chi-Square =413,922 Probabiliti =,000 RMSEA =,055 CMIN/DF =1,318 GFI =,790 AGFI =,748 TLI =,810 CFI =,830 ,09 DF =314 ,13 err1 1 1 e1 Y11 ,86 ,43 1 Kepatuhan 1,00
err2
Y21
1 Y22
1 Y23 1,00
1,18
1
Y24
1 Y25
e4 ,32 e5 ,34 e6 ,41 e7 ,33 e8
1 ,22 e27
Gambar . Model Awal Sumber : Hasil Analisis SEM (Lampiran ) Hasil analisis tahap final/akhir yang diperoleh hasil estimasi parameter (regression, weight atau loading factor) baik melalui metode maksimum likelihood, diperoleh berdasarkan pengolahan data.dapat dijadikan patokan dalam estimasi parameter karena model sudah menunjukkan indeks fit yang acceptable
8
,09
,19
e9
,10 -,05
e10
1
,09 1
X11
X12
e11
,15 e12
1
e13
1
X13
,41 -,02 ,26
,23
e14
1
X14
1
X15
X16
,19
e15 ,07 1
e16
X17
X18
e17
1
1 X19
1,28 1,23 ,47 ,01 ,92 ,04
1,00 1,35 1,53 1,84
Good Governance X1
,25 1 X21
e19
X22
,08 1 ,35 1
e20
-,12
,58 1 ,05 e21 ,47 ,17 1 e22
,08 ,56
,02
e18
X25
,05
,75
Kualitas Komunikasi X2
1,13 ,05 Kepatuhan Y1
,63
-,04
X31
1 ,28 e23
X32
1 ,13 e24
X33
1 ,19 e25
e2
,20
1
-,46
X34
1 ,23 e26 ,10
1 -,02
Y21
,28 e4
1 Y22
e5
1 1,00 1,08
Y23
e6
1 e7
Y24
1
err2
X35
e3
1
1,00 ,09 ,79 ,66 Penerimaan PAD
,87
,81
,43
1 Y12
1,21
,29
,30 ,65
,05 ,29
Kualitas Layanan X3
1,00
e1
Y13
,02
,28
,12
1 Y11
-,08
,13
-,06
err1
1 1,00
2,03 2,59
2,40 ,01 X23 1,17 1,00 X24
Goodness of fit Indecase Chi-Square =287,116 Probabiliti ,06 =,570 RMSEA =,000 CMIN/DF =,983 GFI =,846 AGFI =,800 ,07 TLI =1,010 CFI =1,000 DF =292
,47
Y25
,03
,33 ,35 ,42 ,13 ,35 ,06
e8
1 ,23 e27
-,08
-,06
-,05
Gambar . Model Akhir Sumber : Hasil Analisis SEM (Lampiran ) Implikasi Teori a. Good governance merupakan salah satu faktor yang memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan kepatuhan masyarakat serta penerimaan PAD Kota Makassar, dimana good governance adalah tata kelola pemerintahan yang amanah bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme, dalam konteks penelitian ini telah dijelaskan bahwa dalam menciptakan good governance digunakan indikator yang terukur antara lain : 1) Partispasi, 2) Tertib Hukum, 3) Transparansi, 4) Daya Tanggap, 5) Orientasi Konsensus, 6) Keadilan, 7) Efisiensi dan efektivitas, 8) Akuntabilitas dan 9) Visi strategis. b. Kualitas komunikasi merupakan komunikasi yang mampu menghasilkan perubahan sikap (attitude change) pada orang yg terlibat dalam komunikasi dalam kaitannya kepatuhan dan PAD Kota Makassar. Kualitas komunikasi harus memiliki indikator yang terukur antara lain : 1) Berusaha benar-benar mengerti orang lain, 2) Memenuhi komitmen / janji, 3) Menjelaskan harapan, 4) Meminta maaf dengan tulus ketika membuat kesalahan, dan 5) Memperlihatkan integritas pribadi
9
c.
d.
Kualitas Layanan: sebagai tingkat keunggulan yang diharapkan dan pengendalian atas tingkat keunggulan tersebut untuk memenuhi keinginan pelanggan dalam kaitannya kepatuhan dan PAD Kota Makassar, dalam konteks penelitian ini kualitas layanan memiliki indikator yang terukur antara lain : 1) Reliability (keandalan), 2) Responsiveness (ketanggapan), 3) Assurance (jaminan), 4) Empathy (empati), dan 5) Tangibles (benda berwujud). Hubungan ketiga variabel bebas secara tidak langsung atau melalui intervening kepatuhan masyarakat berpengaruh terhadap penerimaan PAD Kota Makassar. KESIMPULAN DAN SARAN
Kesimpulan Berdasarkan dari hasil penelitian dan pembahasan sebagaimana telah dikemukakan pada bagian terdahulu, maka pada bagian akhir dari hasil penelitian ini dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut : 1. Good governace berpengaruh langsung dan tidak langsung terhadap penerimaan PAD Kota Makassar. Good governance yang meliputi: partispasi, tertib hukum, transparansi, daya tanggap, orientasi konsensus, keadilan, efisiensi dan efektivitas, akuntabilitas dan visi strategis dapat meningkatkan penerimaan PAD Kota Makassar. 2. Kualitas komunikasi berpengaruh langsung dan tidak langsung terhadap penerimaan PAD Kota Makassar. Kualitas komunikasi yang meliputi: 1) Berusaha benar-benar mengerti orang lain, 2) Memenuhi komitmen / janji, 3) Menjelaskan harapan, 4) Meminta maaf dengan tulus ketika membuat kesalahan, dan 5) Memperlihatkan integritas pribadi dapat meningkatkan penerimaan PAD Kota Makassar. 3. Kualitas layanan berpengaruh langsung dan tidak langsung terhadap penerimaan PAD Kota Makassar. Dengan Adanya kualitas layanan yang meliputi : 1) Reliability (keandalan), 2) Responsiveness (ketanggapan), 3) Assurance (jaminan), 4) Empathy (empati), dan 5) Tangibles (benda berwujud) untuk meningkatkan penerimaan PAD Kota Makassar. 4. Good governance berpengaruh terhadap kepatuhan masyarakat Kota Makassar. Dengan adanya partispasi, tertib hukum, transparansi, daya tanggap, orientasi konsensus, keadilan, efisiensi dan efektivitas, akuntabilitas dan visi strategis dapat meningkatkan kepatuhan masyarakat Kota Makassar. 5. Kualitas komunikasi berpengaruh terhadap kepatuhan masyarakat Kota Makassar. Dengan adanya kualitas komunikasi meliputi berusaha benar-benar mengerti orang lain, memenuhi komitmen / janji, menjelaskan harapan, meminta maaf dengan tulus ketika membuat kesalahan, dan memperlihatkan integritas pribadi mampu meningkatkan kepatuhan masyarakat Kota Masyarakat. 6. Kualitas layanan berpengaruh terhadap kepatuhan masyarakat Kota Makassar. Dengan Adanya kualitas layanan yang meliputi :Reliability (keandalan), Responsiveness (ketanggapan), Assurance (jaminan), Empathy (empati), dan
10
Tangibles (benda berwujud) untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat Kota Makassar. 7. Kepatuhan berpengaruh terhadap penerimaan PAD Kota Makassar. Kepatuhan yang meliputi ; pengetahuan masyarakat, sikap Masyarakat, dan tindakan Masyarakat dapat meningkatkan penerimaan PAD Kota Makassar. Saran Berdasarkan uraian hasil penelitian dan simpulan sebagaimana diemukakan pada bagian terdahulu, maka penulis memberikan beberapa saran yang dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan kebijakan bagi organisasi baik dimasa sekarang maupun masa yang akan datang, sebagai berikut : 1. Saran bagi peneliti : a. Dalam rangka pengembangan pengetahuan khususnya dalam bidang keuangan, maka disarankan agar objek penelitian diarahkan pada lembaga pemerintah dan masyarakat pada umumnya dengan maksud untuk memahami lebih mendalam peran pemerintah dan masyarakat dalam meningkatkan penerimaan pendapatan asli daerah Kota Makassar b. Perlu dilakukan kajian lebih mendalam pada hubungan variabel yang bertengtangan dengan penelitian sebelumnya. Tujuannya untuk lebih memahami secara mendalam teori-teori yang berkaitan dengan variabel penelitian dan sebaiknya digunakan indikator lain untuk membentuk variabel penelitian. 2. Saran Bagi Praktisi. a. Dalam rangka peningkatan penerimaan pendapatam asli daerah Kota Makassar sebaiknya Pemerintah Kota Makassar senantiasa memperhatikan konsep good governance meningkatkan kualitas komunikasi.dan kualitas layanan. b. Jika kualitas masing-masing (.good governance ,komunikasi.dan layanan) ditingkatkan maka dengan sendirinya akan berpengaruh terhadap kepatuhan masyarakat yang implikasinya kepada penerimaan pendapatan asli daerah kota Makassar. DAFTAR PUSTAKA Argiris C., 1994. Good communication that block learning. HBR. July - Agustus Batubara, Alwi Hasyim. 2006. Konsep Good Governance Dalam Konsep Otonomi Daerah. USU. Institutional Repository Danim, Sudarwan. 2000. Metode Penelitian untuk Ilmu-Ilmu Perilaku Dellande,Stephanie dan Andrew Saporoschenko 2004 Factors in gaining compliance toward an acceptable level of personal unsecured debt di USA dan Inggris, Griffith, D.A., 2002. The role of communication competencies in international business relationship development. Journal of World Business, 37 (4), 256-265. Khasawneh, Abdulhadi et.al.2008, Income Tax Fairness and the Taxpayers' Compliance in Jordan.Yordania
11
Kotler , P. dan Keller , K.L. 2007. Manajemen Pemasaran, Edisi Kedua Belas Zeithaml. 2003. Service Marketing : Integrating Customer Focus Across the Firm. United Stated of America : International Edition. Mc.Graw-Hill Kuntjoro.N, 2004. Ekonomi Pembangunan :Teori, Masalah dan Kebijakan. Yogyakarta : AMP-YKPN. Mardiasmo, 2002, Otonomi Dan Manajemen Keuangan Daerah, BP FE-UGM, Yogyakarta Monfardini, Patrizio, 2010, Accountability in the new public sector: a comparative case study, Italia dan Swedia Niven, Neil, 2000, "Psikologi kesehatan : pengantar untuk perawat & profesional kesehatan lain, Edisi 2, Jakarta: EGC Parasuraman, A., Zeithmal, V.A., & Berry, LL, 1998. “Reassessment of expectation as a comparison standard in measuring service quality : Implication for further research”. Journal of Marketing, 58 (January) 111124. Pujiyono, 2006. Konsep Good Governance, Instrumen Neo Liberalisme Dalam Kapitalisme Ekonomi Global.Majalah Masalah-Masalah Hukum, 35 (3). pp. 299-307. ISSN 0216-1389
12
