PENGARUH PENERAPAN GOOD GOVERNANCE DAN CLEAN GOVERNANCE TERHADAP KUALITAS PELAYANAN KESEHATAN (Survey Pada Puskesmas Kota Tasikmalaya)
Oleh : YULIA APRILIANI 123403094 Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Siliwangi
[email protected]
ABSTRACT THE INFLUENCE OF GOOD GOVERNANCE AND CLEAN GOVERNANCE TO QUALITY HEALTH SERVICES Guided By: H. Tedi Rustendi ,SE., M.Si.Ak.,CA Iwan Hermansyah, SE., M.Si.Ak.,CA Demands for the realization of a service in a government service, we need a good governance and clean governance in order to determine a quality of service. One of them is in health service. Formulation the problem in this research is how the influence of good governance and clean governance to quality health services. This research was conducted at the health center in the city of Tasikmalaya. Samples were 8 health centers of the city Tasikmalaya many as 16 people. Date analysis technique is done by descriptive analysis method, and to determine the relationship between the variables used in the analysis path. The results of this research that the implementation of good governance and clean governance in health centers Tasikmalaya can be considered good. However, the quality of service should be further enhanced, especially services performed by service personnel in health centers. Head of the health center must further enhance the quality of services at each health center to give a briefing more mature, to employees to create and improve the quality of services at the health center. Keywords: Good Governance, Clean Governance, Quality Health Services
PENGARUH PENERAPAN GOOD GOVERNANCE DAN CLEAN GOVERNANCE TERHADAP KUALITAS PELAYANAN KESEHATAN (Survey Pada Puskesmas Kota Tasikmalaya) ABSTRAK
Oleh: YULIA APRILIANI 123403094
Dibimbing Oleh: H. Tedi Rustendi ,SE., M.Si.Ak.,CA Iwan Hermansyah, SE., M.Si.Ak.,CA Tuntutan untuk mewujudkan suatu pelayanan dalam sebuah pelayanan pemerintah, diperlukan suatu penerapan good governance dan clean governance didalamnya dengan tujuan untuk mengetahui suatu kualitas pelayanan. Salah satunya pada pelayanan kesehatan. Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaruh good governance dan clean governance terhadap kualitas pelayanan kesehatan. Penelitian ini dilakukan di pskesmas kota tasikmalaya. Sample penelitian ini adalah 8 puskesmas kota tasikmalaya sebenyak 16 orang. Teknik analisa data yang dilakukan adalah dengan metode analisis deskriptif, dan untuk mengetahui hubungan antara variabel digunakan path analisis. Adapun hasil- hasil penelitian ini adalah bahwa pelaksanaan good governance dan clean governance di puskesmas tasikmalaya dikategorikan baik. Akan tetapi dalam kualitas pelayanan harus lebih ditingkatkan lagi terutama pelayanan yang dilakukan oleh petugas pelayanan di puskesmas. Kepala puskesmas harus lebih meningkatkan lagi kualitas pelayanan di puskesmas masing-masing dengan memberikan suatu pembekalan yang lebih matang lagi kepada pegawai untuk menciptakan dan meningkatkan kualitas pelayanan di puskesmas tersebut Kata kunci : Good Governance, Clean Governance dan Kualitas Pelayanan Kesehatan
PENDAHULUAN Indonesia di tengah dinamika perkembangan global maupun nasional, saat ini menghadapi berbagai tantangan yang membutuhkan perhatian serius dari semua pihak. Ini terbukti dengan masih banyaknya masalah yang timbul, seperti adanya korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) yang sulit diberantas, penegakan hukum yang sulit berjalan, monopoli dalam kegiatan ekonomi, serta kualitas pelayanan kepada masyarakat yang masih buruk. Masalah-masalah tersebut secara langsung telah menghambat proses perkembangan Indonesia dalam upayanya mewujudkan kehidupan yang sejahtera. Sehingga jumlah pengangguran semakin meningkat, jumlah penduduk miskin bertambah, tingkat kesehatan menurun, dan bahkan telah menyebabkan munculnya konflik-konflik di berbagai daerah yang dapat mengancam persatuan dan kesatuan negara Republik Indonesia. Oleh karena itu, tata pemerintahan yang baik (good governance) perlu segera dilakukan agar segala permasalahan yang timbul dapat segera dipecahkan dan juga proses pemulihan kestabilan negara dapat dilaksanakan dengan baik dan lancar. Disadari, mewujudkan tata pemerintahan yang baik membutuhkan waktu yang tidak singkat dan juga upaya yang terus menerus maka, perlu juga dibangun kesepakatan serta rasa optimis yang tinggi dari seluruh komponen bangsa yang melibatkan tiga pilar berbangsa dan bernegara, yaitu para aparatur negara, pihak swasta dan masyarakat madani untuk menumbuh kembangkan rasa kebersamaan dalam rangka mencapai tata pemerintahan yang baik tersebut (Sedarmayanti,2012 :2) .
Tata kepemerintahan yang baik (good governance) merupakan suatu konsep yang akhir-akhir ini marak dipergunakan dalam ilmu politik dan administrasi publik. Konsep ini lahir sejalan dengan konsep-konsep dan terminologi birokrasi, masyarakat sipil, partisipasi rakyat, hak asasi manusia dan pembangunan masyarakat yang berkelanjutan. Pada akhir dasawarsa yang lalu, konsep good governance ini lebih dekat digunakan dalam reformasi sektor publik. Di dalam disiplin atau profesi manajemen publik konsep ini dipandang sebagai salah satu ospek dalam paradigma baru ilmu administrasi publik. Paradigma ini menekankan pada peranan manajer publik agar memberikan pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat, mendorong meningkatkan otonomi manajerial terutama sekali mengurangi campur tangan kontrol yang dilakukan pemerintahan pusat, transparansi, akuntabilitas publik dan diciptakan pengelolaan manajerial yang bersih bebas dari korupsi. Abad 21 menghadapkan lingkungan strategis dan internasional yang berbeda dengan tantangan strategis yang dihadapi pada abad 20. Indonesia menghadapi tantangan berat di segala bidang krisis multi dimensi, ancaman disintegrasi, dan keterpurukan ekonomi. Indikator-indikator pembangunan menunjukan
bahwa posisi Indonesia berada dalam
kelompok terendah dalam peta kemajuan pembangunan bangsa-bangsa termasuk dalam penyelenggaraan clean governance dan penyelenggaraan good governance baik pada sektor publik maupun sektor bisnis. Governance merupakan seluruh rangkaian proses pembuatan keputusan atau kebijakan dan seluruh rangakaian proses dimana keputusan itu diimplementasikan atau
tidak diimplementasikan. Good governance adalah suatu penyelenggara manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah satu alokasi dana investasi, dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administratif, menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan legal dan political framework bagi tumbuhnya aktivitas usaha (Tahir, 2011) Dalam mewujudkan good governance pemerintah pun harus dapat menerapkan clean governance untuk dapat mewujudkan kepemerintahan yang baik (good governance). Clean governance adalah pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Harapan dan keinginan ini juga diinstruksikan kepada para menteri untuk bersama-sama memberantas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) dan mewujudkan pemerintahan yang bersih (Clean Governance). Pemerintahan yang bersih adalah kondisi pemerintahan yang para pelaku yang terlibat di dalamnya menjaga diri dari perbuatan KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme). (Chamim 2006 : 54) Good governance dan clean governance juga diterapkan pemerintah pada pelayanan kesehatan untuk dapat memberikan kualitas pelayanan kesehatan yang baik kepada masyarakat. Kualitas pelayanan kesehatan bersifat multi dimensi, Ditinjau dari pemakai jasa pelayanan kesehatan health consumer maka pengertian kualitas pelayanan kesehatan lebih terkait pada ketanggapan petugas memenuhi kebutuhan pasien, kelancaran komunikasi antara petugas dengan pasien, keprihatinan serta keramahtamahan petugas dalam melayani pasien.
Pusat kesehatan masyarakat (Puskesmas) menurut Depkes RI (2008) adalah suatu unit organisasi yang bergerak dalam bidang pelayanan kesehatan yang berada di garda terdepan dan memiliki nilai misi sebagai pusat pengembangan pelayanan kesehatan, yang melaksanaan pembinaan dan pelayanan kesehatan secara menyeluruh dan terpadu untuk masyarakat di suatu wilayah kerja tertentu yang telah ditentukan secara mandiri dalam menentukan kegiatan pelayanan namun tidak mencakup aspek pembiayaan. Pelayanan kesehatan sebagai penggerak utama yang juga dianggap penting oleh semua aktor dari unsur good governance dan clean governance. Pada pelayanan kesehatan, unsurunsur dalam masyarakat sipil memiliki kepentingan terhadap perbaikan kinerja pelayanan publik. Ada tiga alasan penting yang melatar-belakangi bahwa pembaharuan pelayanan publik salah satunya pelayanan kesehatan yaitu dapat mendorong praktik good governance dan clean governance di Indonesia. Pertama, perbaikan kinerja pelayanan kesehatan dinilai penting oleh stakeholders, yaitu pemerintah dan warga. Kedua, pelayanan publik salah satunya pelayanan kesehatan adalah ranah dari ketiga unsur governance melakukan interaksi yang sangat intensif. Ketiga, nilai-nilai yang selama ini mencirikan praktik good governance dan clean governance diterjemahkan secara lebih mudah dan nyata melalui pelayanan publik yang salah satunya adalah pelayanan kesehatan. METODE PENELITIAN Menurut sugiyono (2010 : 2) metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analitis dengan pendekatan survei. Pengertian metode deskriptif menurut Sugiono (2010 : 29) adalah metode yang digunakan untuk menggambarkan atau menganalisis suatu hasil penelitian tetapi tidak digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih luas.
OPERASIONAL VARIABEL “Pengaruh Penerapan Good Governance dan Clean Governance Terhadap Kualitas Pelayanan Kesehatan”, maka yang menjadi variable dalam penelitian ini adalah : 1.
Variabel Independent (X) Menurut sugiyono (2013 : 59) variabel independen atau variabel bebas yaitu : “Variabel yang mempengaruhi atau menjadi
sebab perubahannya atau
timbulnya variabel dependen (terkait)” Dalam penelitian ini yang menjadi variabel independen adalah : 1) Good Governance (X1) adalah sistem pemerintah dalam menyelenggarakan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab untuk mewujudkan moral kepemerintahan yang baik, dan lebih memerlukan suatu butir-butir moral-legal dalam pelaksanaannya. 2) Clean Governance (X2) adalah pemerintahan yang bersih, yaitu bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme serta permasalahan-permasalahan yang lain
terkait dengan pemerintahan. Mendahulukan Clean adalah lebih baik dari pada Good, dengan alasan, untuk menciptakan pemerintahan yang baik dalam diri birokrat harus ada komitmen bersih (clean) terlebih dahulu, apabila tidak maka percuma saja. 3) Variabel Dependent (Y) Menurut Sugiyono (2013 : 59) variabel dependent atau terikat adalah : “Variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas”. Dalam penelitian ini yang menjadi variabel dependent (Y) adalah kualitas pelayanan kesehatan, kualitas pelayanan kesehatan yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat melalui pelayanan kesehatan yang ditentukan dengan penerapan good governance dan clean governance dalam penyelenggaraan layanan kesehatan. Tabel 3.1 Operasionalisasi variabel Variabel Good governance (X1)
Definisi variabel Good governance adalah suatu proses tata kelola pemerintahan yang baik, dengan melibatkan stakeholder, terhadap berbagai kegiatan perekonomian, sosial politik dan pemanfaaatan
Indikator 1. Participation (keterlibatan masyarakat) 2. Rule of law (penegakan hukum yang adil) 3. Transprancy(kebebasan memperoleh informasi) 4. Responsiveness (cepat dan tanggap) 5. Consensus orientation (berorientasi pada kepentingan masyarakat) 6. Equity (kesempatan yang
Skala Interval
beragam sumber daya. (Sedarmayanti, 2012 : 2)
Clean governance (X2)
Pemerintahan yang bersih adalah kondisi pemerintahan yang para pelaku yang terlibat di dalamnya menjaga diri dari perbuatan KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme). (Chamim 2006 : 54)
Kualitas pelayanan kesehatan (Y)
kualitas pelayanan kesehatan adalah menunjuk pada tingkat kesempurnaan penampilan pelayanan kesehatan yang di satu pihak dapat memuaskan para pemakai jasa pelayanan kesehatan. (azwar, 2010:55)
sama) 7. Efficiency and effectiveness (efisiensi dan efektivitas) 8. Accountability (pertanggungjawaban publik) 9. Strategic vision (adanya visi ke depan) (Sedarmayanti, 2012 : 13) 1. Upaya merampingkan organisasi dalam pemerintahan menuju kepada birokrasi yang lebih efisien 2. Upaya memberikan insentif terhadap prestasi 3. Upaya memeberantas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) 4. Upaya meningkatan kualitas pelayanan publik 5. Upaya mendorong partisipasi (Sedarmayanti,2012:7) 1. Tangible 2. Realiable 3. Responsiveness 4. Assurance 5. Empaty (azrul azwar, 2010 : 55)
Interval
Interval
Teknik Pengumpulan Data Jenis data yang dikumpulkan terdiri dari data primer dan data sekunder.
1.
Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari objek penelitian, sesuai ruang lingkup dan kebutuhannya.
2.
Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung dari objek yang diteliti maupun dari dokumen dan catatan lainnya yang menunjang penelitian.
Populasi Pengertian populasi menurut sugiyono (2013 : 115) mengemukakan bahwa: “Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas : objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakterisik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya” Berdasarkan definisi di atas, populasi merupakan objek atau subjek yang berada pada suatu wilayah dan memenuhi suatu syarat tertentu yang berkaitan dengan masalah dalam penelitian. Populasi penelitian ini adalah seluruh UPTD puskesmas yang ada di Kota Tasikmalaya. Berdasarkan Peraturan Walikota Tasikmalaya No. 70 Tahun 2014, terdapat 21 UPTD puskesmas di 68 kelurahan.
Paradigma Penelitian Paradigma penelitian diartikan sebagai pola pikir yang menunjukkan hubungan antara variabel yang akan diteliti yang sekaligus mencerminkan jenis dan jumlah rumusan masalah yang perlu dijawab melalui penelitian, teori yang digunakan untuk merumuskan hipotesis, jenis, dan jumlah hipotesi, dan teknik analisis statistik yang
akan digunakan (Sugiyono , 2013 : 63) berdasarkan hipotesis sebagaimana diutarakan pada bagian terlebih dahulu. Paradigma penelitian ini didesain dalam model penelitian seperti pada gambar berikut ini
Good Governance (X1)
Kualitas Pelayanan Kesehatan (Y)
Clean Governance €```
Gambar 3.1 Paradigma Penelitian
PEMBAHASAN dan HASIL PENELITIAN Deskripsi hasil penelitian ini akan menunjukan keberadaan Puskesmas-Puskesmas di Kota Tasikmalaya mengenai : Pengaruh Penerapan Good Governance dan Clean Governance Terhadap Kualitas Pelayanan Kesehatan Tempat penelitian penulis adalah 8 Puskesmas Kota Tasikmalaya antara lain sebagai berikut: 1. Puskesmas Kahuripan yang terletak di Jalan Siliwangi, kec. Tawang. 2. Puskesmas Purbaratu yang terletak di kel. Purbaratu, kec. Purbaratu. 3. Puskesmas Cilembang yang terletak di Jalan Bebedilan, kec. Cihideung. 4. Puskesmas Tawang yang terletak di kel. Tawangsari, kec. Tawang 5. Puskesmas Parakannyasag yang terletak di Jalan Leuwidahu Kaler kec. Indihiang 6. Puskesmas Cipedes yang terletak di Jalan R.E. Martadinata No.53, kec. Cipedes 7. Puskesmas Sambongpari yang terletak di Jalan S.L Tobing, kel. Sambongpari, kec. Mangkubumi 8. Puskesmas Panglayungan yang terletak di Jalan Dinding Ari, kec. Cipedes
Untuk menguji keabsahan dari data yang telah ditransformasikan dari kualitatif ke kuantitatif, maka dilakukan pengujian yaitu uji validitas dan uji reliabilitas terhadap instrumen agar kesimpulan penelitian tidak keliru dan tidak memberikan gambaran yang jauh berbeda dari keadaan yang sebenarnya.
1.
Uji Validitas Uji validitas dilakukan untuk mengetahui apakah jawaban responden atas
pertanyaan yang diberikan memiliki validitas (kesahihan) atau tidak. Adapun daftar pertanyaan yang penulis ajukan kepada responden terdiri dari tiga kelompok yaitu variabel independen yang terdiri dari Good Governance (X1), Clean Governance (X2) dan variabel dependen yaitu Kualitas Pelayanan Kesehatan (Y). Berdasarkan hasil perhitungan Product Moment Pearson dengan menggunakan program aplikasi SPSS 23.0, alat ukur dari Good Governance (X1), Clean Governance (X2) dan Kualitas Pelayanan Kesehatan (Y) semua pertanyaan dinyatakan valid karena rhitung > rtabel, yaitu sebesar 0,497. Berdasarkan hasil perhitungan untuk item pernyataan variabel Good Governance yang terdiri dari 19 pertanyaan, Clean Governance terdiri dari 10 pernyataan dan Kualitas Pelayanan Kesehatan terdiri dari 26 pernyataan diperoleh hasil sebagai berikut :
Tabel 4.1 Rekapitulasi Hasil Uji Validitas Variabel X1 (Good Governance) Item rhitung rtabel Status 1 0,643 0,497 Valid 2 0,713 0,497 Valid 3 0,623 0,497 Valid 4 0,736 0,497 Valid 5 0,762 0,497 Valid 6 0,741 0,497 Valid 7 0,598 0,497 Valid
8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
0,786 0,674 0,675 0,742 0,662 0,690 0,680 0,654 0,805 0,605 0,685 0,641
0,497 0,497 0,497 0,497 0,497 0,497 0,497 0,497 0,497 0,497 0,497 0,497
Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid
Tabel 4.2 Rekapitulasi Hasil Uji Validitas Variabel X2 (Clean Governance) Item rhitung rtabel Status 1 0,829 0,497 Valid 2 0,819 0,497 Valid 3 0,688 0,497 Valid 4 0,694 0,497 Valid 5 0,762 0,497 Valid 6 0,761 0,497 Valid 7 0,697 0,497 Valid 8 0,659 0,497 Valid 9 0,802 0,497 Valid 10 0,623 0,497 Valid
Tabel 4.3 Rekapitulasi Hasil Uji Validitas Variabel Y (Kualitas Pelayanan Kesehatan) Item rhitung rtabel Status 1 0,600 0,497 Valid 2 0,626 0,497 Valid 3 0,644 0,497 Valid 4 0,620 0,497 Valid 5 0,667 0,497 Valid
6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
2.
0,631 0,600 0,589 0,645 0,587 0,587 0,644 0,636 0,602 0,618 0,687 0,620 0,608 0,634 0,622 0,615 0,597 0,608 0,620 0,604 0,608
0,497 0,497 0,497 0,497 0,497 0,497 0,497 0,497 0,497 0,497 0,497 0,497 0,497 0,497 0,497 0,497 0,497 0,497 0,497 0,497 0,497
Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid
Uji Reabilitas Dalam penelitian ini untuk menguji reliabilitas digunakan pendekatan Alpha
Cronbach dilakukan dengan bantuan progran aplikasi SPSS 23.0, hasil uji reliabilitas dapat dilihat pada lampiran. Berdasarkan hasil pengolahan tersebut, nilai alpha untuk variabel X1 (Good Governance) sebesar 0,935 dengan tingkat reliabilitasnya adalah reliabel, untuk variabel X2 (Clean Governance) nilai alpha sebesar 0,901 dengan tingkat reliabilitasnya adalah reliabel dan untuk variabel Y (Kualitas Pelayanan Kesehatan) nilai alpha sebesar 0,930 dengan tingkat reliabilitasnya adalah reliabel. Nilai alpha untuk semua variabel tersebut berada
pada kisaran 0,901 – 0,930, maka dapat disimpulkan bahwa semua item untuk setiap variabel mempunyai tingkat reliabilitas yang reliabel, artinya pertanyaan tersebut konsisten didalam mengukur gejala yang sama. Berdasarkan hasil pengujian mengenai hubungan Good Governance dengan Clean Governance dapat divisualisasikan pada gambar 4.1 berikut.
rX1rX2= 0,595 (X1)
(X2)
Gambar 4.1 Struktur Hubungan Good Governance dan Clean Governance
Berdasarkan hasil perhitungan SPSS yang terdapat pada tabel correlation, diketahui nilai koefisien korelasi sebesar 0,595 yang menunjukan besarnya hubungan atau korelasi antara variabel X1 (Good Governance) dengan variabel X2 (Clean Governance) mempunyai hubungan yang positif yaitu sebesar 5,95 dan memiliki nilai signifikansi sebesar 0,015. Karena 0,015 < 0,05 berarti tolak Ho atau terima Ha yang artinya antara variabel X1 (Good Governance) dengan variabel X2 (Clean Governance) memiliki hubungan yang signifikan. Jadi, Good Governance sangat terkait dengan Clean Governance, dapat dikatakan dengan Good Governancea akan tercapai apabila terdapat pelaksanaan Clean Governance terlebih dahulu, karena pemerintahan dapat terlihat baik apabila didalam nya sudah bersih dari tindakan – tindakan yang dapat merugikan seperti KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme).
4.2.1 Pengaruh Good Governance dan Clean Governance secara Simultan terhadap Kualitas pelayanan Kesehatan Untuk mengetahui pengaruh Good Governance dan Clean Governance secara Simultan terhadap Kualitas pelayanan kesehatan Puskesmas kota Tasikmalaya, maka dilakukan uji hipotesis. Hipotesis yang diajukan adalah “Good Governance dan Clean Governance secara simultan berpengaruh terhadap Kualitas pelayanan kesehatan”, yang berarti apabila Good Governance dan Clean Governance dilaksanakan dengan baik maka akan meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan menjadi lebih baik. Untuk menguji hipotesis diatas, maka dilakukan pengolahan atas data hasil penelitian. Dari hasil perhitungan SPSS versi 23.0 (Tabel Coefficient), diperoleh data mengenai nilai R (koefisien korelasi) dan R Square/R2 (koefisien determinasi). Nilai R menunjukan besarnya hubungan atau korelasi antara Good Governance dan Clean Governance terhadap Kualitas pelayanan kesehatan sebesar 0,888. Ini berarti antara Good Governance dan Clean Governance terhadap kualitas pelayanan kesehatan yaitu sebesar 88,8% dengan kategori kuat (Sugiyono, 2006:214). Sedangkan nilai koefisien determinasi (R2) menunjukan besarnya pengaruh antara Good Governance dan Clean Governance terhadap kualitas pelayanan kesehatan, yaitu sebesar 0,789 atau 78,9%. Artinya 78,9% variabilitas variabel kualitas pelayanan kesehatan dipengaruhi secara Simultan oleh variabel bebas yang dalam hal ini adalah Good Governance dan Clean Governance. Pengaruh variabel lainnya (faktor residu) terhadap kualitas pelayanan
kesehatan selain Good Governance dan Clean Governance adalah sebesar 1 - 0,789 = 0,211 atau 21,1%. Dengan kriteria tolak Ho jika Fhitung > Ftabel, maka berdasarkan perhitungan SPSS pada lampiran 5 diperoleh nilai Fhitung sebesar 24,322. Dengan mengambil taraf signifikan 5% maka Ftabel sebesar 3,81 sehingga Fhitung > Ftabel (24,322 > 3,81) dengan tingkat signifikansi 0,000 yang berarti lebih kecil dari tingkat α = 0,05. Dikarenakan Fhitung > Ftabel dan tingkat signifikansi lebih kecil dari 0,05 maka kaidah keputusannya adalah tolak Ho atau terima Ha, artinya Good Governance dan Clean Governance secara Simultan berpengaruh signifikan terhadap Kualitas pelayanan kesehatan. Dari gambar 4.2 dapat dilihat pengaruh langsung dan tidak langsung antara variabel X1, X2 dan Y yang disajikan dalam Table 4.62
Tabel 4.62 Formula untuk mencari Pengaruh Langsung dan Tidak Langsung antara Variabel Penelitian No
1
Pengaruh Langsung
Pengaruh Tidak Langsung
Y X1 Y = (ρY = (0,346)2
0,120 (0,346) (0,595) (0,638)
2
Total pengaruh X1 terhadap Y Y X2 Y = (ρY = (0,638)2
0,131 0,251 0,407
(0,346) (0,595) (0,638) Total pengaruh X2 terhadap Y Total Pengaruh X1 dan X2 terhadap Y
Total Pengaruh
0,131 0,538
0,251 + 0,538
0,789
Pengaruh Residu Total Pengaruh X1, X2 dan ε terhadap Y
(ρYε) = 1 - 0,789
0,211
0,789 + 0,211
1,000
Dari hasil analisis berdasarkan Tabel 4.44 menunjukan bahwa koefisien korelasi jalur variabel X1 (Good Governance) terhadap variabel Y (Kualitas Pelayanan Kesehatan) adalah sebesar 0,346. Dengan demikian pengaruh langsung variabel X 1 terhadap Y adalah sebesar (0,3462) = 0,120 yang artinya pengaruh langsung Good Governance terhadap kualitas pelayanan kesehatan sebesar 12%. Koefisien jalur variabel X2 (Clean Governance) terhadap variabel Y (kualitas pelayanan kesehatan) adalah sebesar 0,638. Dengan demikian pengaruh langsung variabel X2 terhadap variabel Y adalah sebesar (0,6382) = 0,407 yang artinya bahwa pengaruh langsung Clean Governance terhadap Kualitas Pelayanan Kesehatan sebesar 40,7%. Sedangkan koefisien korelasi variabel X1 (Good Governance) dengan variabel X2 (Clean Governance) adalah sebesar 0,595.
PENUTUP Kesimpulan Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan mengenai good governance dan clean governance terhadap Kualitas pelayanan kesehatan, maka penulis menarik simpulan sebagai berikut :
1. Puskesmas kota Tasikmalaya umumnya telah menerapkan Good Governance, Clean Governance dan Kualitas pelayanan kesehatan yang baik. Hal ini terlihat dari interpretasi nilai total jawaban responden mengenai good governance, clean governance dan kualitas pelayanan kesehatan menunjukan kategori baik. 2. Berdasarkan uji hipotesis, dapat ditarik kesimpulan bahwa good governance dan clean governance secara parsial berpengaruh terhadap kualitas pelayanan kesehatan. Artinya semakin meningkat Good Governance maka akan diikuti oleh peningkatan Kualitas pelayanan Kesehatan karena mekanisme Good Governance dapat meningkatkan Kualitas Pelayanan kesehatan di puskesmas tersebut. 3. Pengujian secara simultan menunjukan bahwa, good governance dan clean governance secara simultan berpengaruh terhadap kualitas pelayanan kesehatan Puskesmas kota Tasikmalaya. Artinya, apabila good governance dan clean governance dilaksanakan secara bersamaan dengan baik, maka kualitas pelayanan kesehatan pada Puskesmas kota Tasikmalaya akan meningkat menjadi lebih baik. Saran Berdasarkan simpulan yang telah dikemukakan diatas, maka penulis ingin memberikan memberikan saran yang diharapkan dapat memberikan manfaat yaitu sebagai beikut ;
1. Bagi Puskesmas di kota Tasikmalaya Puskesmas kota Tasikmalaya diharapkan untuk terus meningkatkan good dan clean governance atas pelayanan sehingga dapat pula meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan Puskesmas kota Tasikmalaya tersebut, karena semakin clean suatu pelayanan pemerintahan dalam mempertanggungjawabkan penyelenggaraan kegiatannya maka akan berpengaruh terhadap meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan tersebut menjadi lebih baik. 2. Untuk peneliti selanjutnya Untuk penelitian selanjutnya diharapkan menggunakan variabel-variabel lain yang memiliki pengaruh terhadap Kualitas pelayanan kesehatan dan menggunakan sampel yang lebih luas.
DAFTAR PUSTAKA
Azwar, Azrul. 2010. Pengantar Administrasi Kesehatan. Jakarta : Bina Rupa Aksara Bastian, Indra. 2014. Sistem Pengendalian Manajemen. Jakarta : Salemba Empat Budiati, Lilin. 2012. Good Governance dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup. Bogor : Ghalia Indonesia Chamim, Asyakuri IBN, dkk. 2006. Pendidikan Kewarganegaraan. Surakarta : Majelis Pendidikan Tinggi, Penelitian & Pengembangan Pimpinan Pusat Muhammadiyah DepKes RI. 2009. Sistem Kesehatan Nasional. Jakarta
Dwiyanto, Agus. 2010. Manajemen Pelayanan Publik : Peduli, Inklusif, dan Kolaboratif. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press Hatta, R, Gemala. 2008. Pedoman Manajemen Informasi Pembelian dan Penjualan. Jakarta : Universitas Indonesia Hidayatullah. 2013. Penerapan Prinsip Good Governance terhadap Fungsi dan Tugas Badan Kepegawaian Daerah pada Proses Pengangkatan Tenaga Honorer menjadi CPNS dikabupaten baru,Universitas Hassanudin. Makassar : Skripsi Mardiasmo. 2010. Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta : Andi Rewansyah, Asmawi. 2010. Reformasi Birokrasi dalam Rangka Good Governance. Jakarta : CV. Yusa Intanah Prima Riyadi, Reizky. 2015. Mutu Pelayanan Kesehatan Peserta Jaminan Kesehatan Nasional di Puskesmas Kecamatan Kembangan Jakarta Barat. Universitas Islam Negeri Sarif Hidayatullah. Jakarta : Skripsi Riyanto, Bambang. 2002. Pelaksanaan Asas Transparansi dan Akuntabilitas dalam Pengelolaan Perusahaan Daerah Guna Meningkatkan Pendapat Asli Daerah di Kabupaten Sukoharjo. Universitas Sebelas Maret. Surakarta : Tesis Sadhita Evindyaswati,Nilla. 2010. Penerapan Good Governance dalam Pelayanan Publik dikantor Kecematan Mayangan Kota Probolinggo,Universitas Jember. : Skripsi Safroni, Ladzi. 2012. Manajemen dan Reformasi Pelayanan Publik Dalam Konteks Birokrasi Indonesia. Surabaya : Aditya Media Publishing Satrianegara,M.faiz. 2009. Buku Ajar Organisasi dan Manajemen Pelayanan Kesehatan serta Kebidanan. Jakarta : Salemba Medika Sedarmayanti. 2012. Good Governance “Kepemerintahan yang Baik” dan Good Corporate Governance “Tata Kelola Perusahaan yang Baik”. Bandung : CV.Mandar Maju Sugiyono. 2013. Metode Penelitian Bisnis. Bandung : Alfabeta, CV Tahir, Ariffin. 2011. Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. PT. Pustaka Indonesia
Tjiptono, Fandy. 2012. Service Management Mewujudkan Layanan Prima. Yogyakarta : CV. Andi Offset Wijoyono, Djoko. 2008. Manajemen Mutu Rumah Sakit dan Kepuasan Pasien, Prinsip dan Praktik. Surabaya : CV. Duta Prima Airlangga
