KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA UTARA DALAM MENGEMBANGKAN OBYEK WISATA GUNA MENUNJANG PENDAPATAN ASLI DAERAH Oleh : Yulianus.A.Rehiara NIM : 090813094
Abstak Untuk meningkatkan pendapatan suatu daerah,pemerintah daerahlah yang mempunyai peran penting dalam rangka terwujudnya peningkatan pendapatan asli daerah,dengan jalan melakukan pengembangan terhadap kekayaan alam yang dimiliki daerah tersebut,untuk pengelolaannya bisa dilakukan dengan cara mengedepankan potensi paling unggul yang dimiliki daerah tersebut. Seperti dikabupaten Halmahera Utara,disana terdapat potensi wisata yanga sangat baik,dihalmahera terdapat pantai – yang indah mempesona,pemandian air panas
dan
kekayaan
alam
lainnya,dengan
kekayaan
alam
yang
begitu
banyak,tentunya pemerintah kabupaten Halmahera Utara melalui Dinas Pariwisata harus melakukakan penanganan yang tepat terhadap potensi – potensi wisata yang ada,dengan meningkatkan kinerja melalui penanganan yang baik,dan juga haruslah didukung oleh sumber daya manusia yang tepat,agar bisa terjadi peningkatan pendapatan asli daerah yang signifikan,untuk menunjang pembangunan kabupaten Halmahera
Utara
ke
depan.
(Key
Words
Wisata,Pendapatan Asli Daerah).
1
:
Kinerja
Pemerintah,Obyek
A.Pendahuluan 1.Latar Belakang Kelahiran otonomi daerah di Indonesia,tidak dapat di lepaskan dengan bergulirnya Era Reformasi di penghujung Era 90-an,selepas ambruknya Resim Orde Baru yang berkuasa lebih dari tiga dasawarsa lamanya. Orde Baru melanjutkan sistem yang telah di warisinya sejak berdirinya negeri ini lebih dari 50 tahun silam,mengelola negara secara sentralistik dari Aceh (Nangroe Aceh Darussalam) hingga Papua (Dulu Irian Jaya). Namun, krisis ekonomi yang bermula dari tahun 1977, selain menurunkan resim yang telah berkuasa lebih dari 30 tahun, juga telah mengubah sistem pengelolaan negara dari sentralisasi menjadi desentralisasi. Disinilah Otonomi daerah mulai ada dan berkembang hingga saat ini,meski dalam pelaksanaannya harus berjalan tertatih-tatih dan menghadapi banyak rintangan,namun pada dasarnya memiliki payung hukum yang jelas untuk terus berkelanjutan,dengan adanya otonomi daerah ini daerah diberi kebebasan untuk mengurus dan mengembangkan dirinya sendiri dengan mandiri tanpa ada campur tangan yang berlebihan dari pemerintah pusat. Berkembangnya suatu daerah didasarkan pada kemampuan daerah untuk mengatur dan mengelola aset-aset daerah yang ada dengan sebaik mungkin,untuk bisa meningkatkan dan membuat taraf kehidupan masyarakat menjadi lebih baik dan makmur,maka haruslah ada upaya pengelolaan yang baik untuk mencapai itu semua. Yang harus dilakukan oleh daerah adalah melakukan proses manajemen yang tertata dan terstruktur dengan mengutamakan kualitas kinerja dalam mengelola segala sumberdaya dan kekayaan
yang dimiliki oleh daerah untuk meningkatkan PAD
(Pendapatan Asli Daerah) untuk meningkatkan pendapatan suatu daerah dapatlah
2
dengan memanfaatkan potensi yang dimiliki oleh daerah
salah satunya adalah
dengan jalan mengembangkan dan mengelola obyek – obyek wisata,yang merupakan aset penting yang dimiliki oleh daerah dan sangat bisa untuk menunjang dan meningkatkan pendapatan suatu daerah di karenakan obyek wisata mempunyai daya tarik tersendiri bagi masyrakat local maupun,masyarakat nonlokal. A.
Tujuan Penelitian Dan Manfaat Penelitian
1. Tujuan Penelitian Mengacu pada perumusan masalah yang telah dikemukakan di atas, maka yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah ”untuk mengetahui bagaimana peran serta kinerja,pemerintah
Kabupaten
Halmahera
Utara
mengembangkan dan mengoptimalkan obyek wisata
(Dinas
Pariwisata),dalam
guna menunjang pendapatan
asli Daerah. 2. Manfaat Penelitian Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dalam hal pengembangan ilmu pengetahuan, kususnya ilmu pemerintahan yang berkaitan dengan efektifitas kinerja aparatur pemerintah. Secara praktis, hasil penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi yang positif kepada Pemerintah Daerah, khususnya Pemerintah Daerah yang mempunyai tannggung jawab melestarikan obeyek wisata di Kabupaten Halmahera Utara,agar terdorong lebih giat dan meningkatkan kinerja dalam mengelola obyek-obyek wisata yang ada,dalam menunjang PAD Kabupaten Halmahera Utara untuk mendukung pembangunan Kabupaten Halmahera Utara ke depan.
3
C.PEMBAHASAN Kinerja Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara Dalam Mengembangkan Obyek Wisata Guna Menunjang Pendapatan Asli Daerah
A.Pengelolaan Pariwisata Di Halmahera Utara
Pengembangan obyek wisata di Halmahera Utara bisa dikatakan belumlah maksimal hal ini terjadi dikarenakan masih sangat minimnya kreatifitas dari pemerintah daerah terlebih khusus dinas pariwisata dalam melakukan inovasi untuk menciptakan produk – produk wisata yang mempunyai daya tarik bagi wisatawan,berdasarkan yang terjadi dilapangan,masih sangat banyak obyek – obyek wisata yang tidak terawat bahkan ada obyek wisata yang nyatanya mempunyai potensi tetapi belum dikelola sama sekali oleh pemerintah daerah,jika ditinjau dari segi sumber daya alam,kabupaten Halmahera Utara mempunyai sumber daya alam yang sudah sangat siap tetapi keterbatasan pada sumber daya manusialah yang membuat pariwisata di Halmahera Utara tidak mempunyai perkembangan yang begitu pesat,jika dibandingkan dengan daerah – daerah lain,di Halmahera terdapat bermacam – macam obyek wisata yang mempunyai nilai jual yang sangat tinggi,tetapi diantara sekian banyak obyek wisata yang ada di Hlmahera Utara ada empat tempat wisata yang paling sering dikunjungi oleh wisatwan,yaitu : Pantai Kupa – kupa,Pantai Kumo,Pemandian air panas Mamuya dan Pantai Luwari,di keempat tempat diatas walaupun merupakan tempat favorit para wisatawan tetapi disana ada beberapa kendala yang membuat kunjungan wisatawan tidak tetap bahkan kalau dibandingakan dengan angka kunjungan wisatawan didaerah – daerah wisata lainnya,angka kunjungan wisatwan di Halmahera Utara masih sangatlah kecil hal ini disebabkan karena ditempat – tempat wisata di Halmahera Utara termasuk keempat tempat diatas,belumlah mempumyai infrastrukr
4
yang memadai untuk ditawarkan kepada wisatawan sebagia sarana pelengkap wisata bagi wisatawan,bahkan ada beberapa infrastruktur standar yang sudah ada,keadaanya tidaklah terawat,hal ini menunjukan bahwa fungsi control dari pemerintah daerah terhadap asset – asset wisata di Halmahera Utara masilah sangat kurang,jadi kalau ditinjau dari keadaan yang ada dilapangan dan berdasarkan hasil wawancara yang telah
dilakukan,dapatlah
disimpulkan
bahwa,kinerja
pemerintah
kabupaten
Halmahera Utara belumlah efektif dalam pengembangan dan pengelolaan obyek wisata yang ada di Halmahera Utara.
Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Halmahera Utara Dari Sektor Pariwisata Berdasarkan pembahasan diatas sudah sangatlah jelas,jika dengan kinerja yang seperti itu mana mungkin ada dampak yang signifikan dalam perkembangan pariwisata di Halmahera Utara,belum lagi untuk sekarang ini semua obyek wisata yang ada di Halmahera Utara tidak semua dikuasai oleh pemerintah tetapi dikuasai oleh masyrakat pemilik lahan yang dimana terdapat obyek wisata,sehingga pemerintah melakukan kerja sama dengan pihak pemilik lahan untuk sama – sama mengelolah obyek wisata tersebut dan disana ada kesepakatan bagi hasil yaitu dari seluruh pendapatan perbulan pihak pengelolah tempat wisata harus menyetor 10% kepada Dinas Pariwisata untuk dimasukan ke kas Daerah. Jadi bisa dikatakan bahwa pendapatan asli daerah dari sector pariwisata di Halmahera Utara masihlah sangat jauh dari yang diharapakan,hal ini bisa dilihat dari data yang ada,pada tahun 2012 pendapatan asli daerah dari sektor pariwisata hanya Rp.11.825.000,00 dan pada tahun 2013 ini hanya Rp.4.000.000,00 rupiah pada periode bulan mei,dengan pendapatan yang hanya seperti ini,bisa disimpulkan juga bahwa pendapatan asli daerah dari sektor pariwisata di Halmahera Utara masih belum siap untuk menujang pendapatan asli daerah. Kualitas Sumber Daya Manusia Di Halmahera Utara
5
Salah satu kunci sukses pariwisata di Indonesia adalah human resources development diberbagai subsistem pariwisata tersebut. Ini menunjukkan bahwa sumber daya manusia yang berkualitas memegang peranan yang sangat penting dalam pengembangan industri pariwisata terutama ketika pemerintah Indonesia mulai menerapkan kebijakan otonomi daerah.Profesionalisme sumber daya manusia merupakan suatu tuntutan dalam menghadapi persaingan global dimana sumber daya manusia yang dibutuhkan adalah sumber daya manusia yang berkualitas, mempunyai gagasan,inovasi dan etos kerja profesional.
BAB VI PENUTUP A.KESIMPULAN Dari hasil penelitian dan pembahasan di atas maka dapat di lihat,kinerja pemerintah kabupaten Halmahera Utara dalam mengelola obyek wisata guna menunjang pendapatan asli daerah yaitu,di sini pemerintah sudah menjalankan peran mereka tetapi dalam pelaksanaannya belum mencapai hasil yang maksimal hal ini disebabkan oleh masih kurangnya sumber daya manusia yang mempunyai skill yang memadai untuk mengelola obyek wisata dengan professional,dan juga dari semua obyek wisata yang ada di Halmahera Utara tidak sepenuhnya dikelola oleh pemerintah daerah,hal ini karenakan,semua lahan obyek wisata yang ada di Halmahera Utara masih menjadi milik pribadi,tidak terkecuali ke empat tempat wisata yang menjadi focus penelitian yaitu : Pantai Kupa – Kupa,Pulau Kumo,Pemandian Air Panas Mamuya,dan Pantai Luawari,oleh karena itu pemerintah mengadakan kerja sama dengan masyrakat pemilik lahan wisata,untuk sama – sama mengelolah obyek wisata tersebut dan disana ada kesepakatan bagi hasil yaitu,setiap
6
bulan dari dari pihak pengelola lokasi wisata harus menyetor sepuluh persen ke pemerintah
daerah,kekurangan
yang
lain
terdapat
pada
pengawasan
dan
pemeliharaan terhadap aset – aset wisata yang ada,pada akhir banyak aset wisata yang sudah tidak layak dipakai lagi,keadaan tempat wisata yang belum terlalu bersih,hal ini yang menyebabkan masih kurangnya kunjungan wisatawan ke Halmahera Utara.Untuk bisa dikatakan layak dijadikan tempat tujuan wisata haruslah ada infrastruktur dan wahana pendukung yang benar – benar layak untuk bisa ditawarkan kepada wisatawan dan harus berstandart Internasional,yang terjadi di Halmahera Utara adalah infrastruktur dan wahana pendukung masih sangat minim,padahal kalau untuk potensi wisata Halmahera Utara mempunayi sumber daya alam yang sangat kaya,akan tetapi dengan sumber daya manusia yang kurang memadai akhirnya perkembangan pariwisata di Halmahera Utara masih sangat jauh dari yang diharapkan,dan imbasnya adalah pendapatan daerah dari sektor pariwisata sangatlah minim,jadi,untuk kinerja pemerintah kabupaten Halmahera Utara dalam mengelola obyek wisata,ditinjau dari kenyataan yang ada bisa dikatakan kinerja mereka belumlah baik masih perlu banyak pembenahan dalam hal kinerja dan pengembangan program kerja pertahun,agar kedepannya perkembangan pariwisata di Halmahera Utara bisa mengalami perubahan ke arah yang lebih baik .
B. SARAN
Kabupaten Halmahera Utara memiliki potensi kepariwisataan yang tidak kalah dengan daerah lain. Potensi wisata bahari berupa taman laut yang kaya dengan biota laut,pulau - pulau kecil dengan pantai pasir putih yang indah dan air laut yang bening,hutan,flora dan fauna yang beraneka ragam dan gunung berapi Dukono serta beberapa air terjun yang dapat dikembangkan menjadi ekowisata dan wisata petualangan.
7
Seni dan budaya dengan berbagai jenis tarian dan musik tradisional yang berakar pada budaya hibualamo, kerajinan tangan, bahasa daerah yang beraneka macam serta peninggalan sejarah perang dunia II ada di daerah ini. Dua landasan perintis pesawat terbang masing-masing di Kao dan Galela dan satu dapat dikembangkan untuk rute penerbangan domestik maupun internasional. Bila potensi itu dikemas dengan baik,ke depan daerah ini dapat menjadi daerah tujuan wisata yang handal. Pertanyaannya adalah apakah keamanan dan kenyamanan di daerah ini terjamin sehingga para investor dan wisatawan tidak ragu datang kesini? Berapa besar investasi yang dibutuhkan daerah ini? Berapa banyak kesempatan berusaha dan kesempatan kerja yang tersedia sehingga dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat,dan ikut memberi kontribusi pada pendapatan asli daerah? Jawaban atas pertanyaan itu sangat tergantung pada sampai seberapa jauh komitmen pemerintah daerah dan masyarakat di Halmahera Utara pada pengembangan sektor pariwisata. Bila keamanan dan kenyamanan terjamin investor dan wisatawan akan datang. Bila ada investasi maka kesempatan berusaha dan bekerja akan terbuka yang pada gilirannya akan meningkatkan taraf hidup masyarakat dan biasnya pada pendapatan asli daerah.Pengembangan sektor kepariwisataan haruslah dilakukan dengan mengacu pada pokok-pokok pikiran dan kebijakan sebagai berikut : 1. Menjadikan pariwisata sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi dan penciptaan kesempatan berusaha dan kesempatan kerja di Halmahera Utara. 2. Mengembangkan pariwisata di Halmahera Utara sebagai wahana pemahaman ragam budaya bangsa dalam bingkai NKRI,sebab pariwisata dapat mempererat hubungan antar suku dengan mengenal budaya daerah atau suku lain. 3. Mengembangkan pariwisata yang berkualitas dan berdaya saing. 4. Menjadikan pariwisata sebagai alat pelestarian lingkungan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
8
5. Mengupayakan kualitas produk pariwisata melalui program standarisasi.Untuk mewujudkan pokok-pokok pikiran dan kebijakan di atas,maka sejumlah upaya perlu dilakukan di antaranya adalah : a) Perlu ditetapkan Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah (RIPPDA) dengan peraturan daerah dan Rancangan Induk Pengembangan Obyek Wisata (RIPOW). b) Perencanaan mengacu pada kebijakan yang berjenjang secara nasional,regional (provinsi) dan lokal (kabupaten). c) Perencanaan dibuat dengan pendekatan bottom - up dan top - down. d) Peningkatan anggaran untuk sektor pariwisata dan kebudayaan. e) Penentuan skala prioritas pembangunan di bidang kepariwisataan secara berencana, terarah, bertahap dan berkesinambungan. f) Peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia. g) Pengamanan obyek dan daya tarik wisata. h) Pembangunan sarana penunjang dan telekomunikasi. i) Revitalisasi seni budaya sebagai daya tarik wisata. Dan yang terpenting adalah pemerintah daerah haruslah mengambil langkah yang tepat,sebisa mungkin harus ada peraturan daerah yang mengatur tentang kepemilikan obyek – obyek dan harus dialihkan ke pihak pemerintah,agar semua obyek wisata bisa dikelola sepenuhnya oleh pemerintah daerah agar pemasukan daerah dari sektor pariwisata bisa meningkat,dan untuk sekarang ini pemerintah daerah harus meningkatkan fungsi pemeliharaan dan pengawasan terhadap aset – aset wisata yang sudah ada agar bisa terjaga dan akan menjadi daya tarik bagi wisatawan untuk datang ke Halmahera Utara. DAFTAR PUSTAKA
Bastian,Indra, 2001. Manual Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah, Yokyakarta:BPEE.
9
Bungin,Burhan,.2003,Analisis Data Penelitian Kualitatif,pemahaman filosofis dan Metodologis ke Arah Penguasaan Aplikasi. Jakarta PT.Raja Grafindo Persada. Bratakusumah,D,S.,Ph.D,dan Solihin,D.MA,2001,Otonomi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah,Jakarta:PT.Gramedia Pustaka Utama. ------------, 2013 http:/Link/pendapatan-asli-daerah.html ,2013. ------------, 2013 http:/Link/teori-kinerja.html ,2013. ------------, 2013 http:/Link/pengertian-pemerintah-danpemerintahan.htm.2013. ------------, 2013 http:Link/populasi-dan-sampel_25.html 2013. -----------, 2013 http://ariexsdelpotro.blogspot.com/2011/05/contoh-prosedur-dalampenelitian.html -----------, 2013 http://dodynurandriyan.blogspot.com/2011/05/prinsip-prinsip-umumpenyusunan.html Devas,N dan Binder,B .,Booth,A ,Davey,K ,Kelly,R , 1989.,Keuangan Pemerintah Daerah Diindonesia,Maris,M dan Swasono,S,E, (Penerjemah) ,Jakarta:Universiats Indonesia (Press-UI). Finer,H.,1974,Filsafat Pemerintahan,Jakarta,PT.Raja Grafindo. Ilyas,Y.,2000.,Buku Teori Kinerja.,Jakarta”:Pustaka Utama.James.,S,2002,.Dampak Sosiokultural Dari Pariwisata ,Yogyakarta: PPSD, Kota: Yogyakarta. Kaho,J.R,Drs,MPA ,2005., Prospek Otonomi Daerah Dinegara Republic Indonesia Jakarta: PT.RajaGrafindo.
10
Mardalis, 2006, Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal Muhamad,F.DR,IR.,2008,Reinventing Local Goverment,Jakarta:PT.Gramedia Musanef.,1995., Manajemen Pariwisata di Indonesia., Jakarta: Gunung Agung. Jakarta. Nurcholis,H.dkk,Perencanaan Partisipatif Pemerintah Daerah,Jakarta: Grasindo. Nurcholis,H,2005,Pemerintahan Dan Otonomi Daerah,Jakarta:Grasindo Nasution,A,B. ,2010,Demokrasi Konstitusional,Jakarta:PT.Kompas Ndraha,T.,2010.,Metodologi Ilmu Pemerintahan,.Jakarta:Rineka Cipta Media Nusantara. Poerwadarminta, W.J.S. 1991, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: P.N Balai Pustaka Ruky,A,S,DR ,2001,Sistem Manajemen Kinerja,Jakarta:PT.Gramedia Pustaka Utama. Sugiyono,Prof.,DR, 2012, Memahami Penelitian Kualitatif,Bandung:Alfabeta. Supranto,J.M.A. ,1991BabVIII,Metode Riset,Jakarta:Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Sugianto,SH,MM .,2007,Pajak Dan Retribusi Daerah,Jakarta:Grasindo. Suradinata,1998 ,.“L. Esperit des Lois”,Jakarta:Yayasan Buku Pintar. .Untoro,J.,1999.,Mahakarya Pariwisata Nusantara,.Jakarta:Media Pustaka. Vellas,F, Dan,Becherel,L ,2008,Pemesaran PariwisataInternasional,Jakarta:Yayasan 11
Obor Indonesia Anggota IKAPI DKI. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah, Fokus Media. Bandung.
12
