IKHTISAR EKSEKUTIF. (RPJMD) Sumatera Utara dan Rencana Strategis Dinas Kesehatan Provinsi

IKHTISAR EKSEKUTIF

engan berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

D

(RPJMD) Sumatera Utara dan Rencana Strategis Dinas Kesehatan Provinsi

Sumatera Utara Tahun 2009 - 2013, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini disusun dengan penyajian materi laporan yang ditekankan pada Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS) dan Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK).

1. TUJUAN, SASARAN DAN HASIL CAPAIAN a. Tujuan Tujuan yang akan dicapai Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara adalah meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya.

b. Sasaran Sasaran pembangunan kesehatan pada tahun 2010 sebagaimana disebutkan dalam RPJM Provinsi Sumatera Utara dan Rencana Strategis Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2009-2013, adalah mencapai: 1.

Angka Kematian Bayi (AKB) sebesar 25 per 1.000 kelahiran hidup;

2.

Angka Kematian Ibu Melahirkan sebesar 305 per 100.000 kelahiran hidup;

3.

Angka prevalensi Gizi Buruk dan Kurang pada balita yaitu 21,8% dan

4.

Umur Harapan Hidup penduduk mencapai 69,6 tahun.

c. Hasil Capaian Secara keseluruhan, Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2010 pada Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara yang terdiri dari 10 (sepuluh) program utama

1 Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2010

dan 5 (lima) program pendukung (terlampir pada Formulir Rencana Kinerja Tahunan) telah dilaksanakan sesuai dengan rencana, dengan hasil capaian realisasi fisik sebesar 94,66% dan realisasi keuangan mencapai 94,66%.

Pencapaian sasaran utama pembangunan kesehatan tahun 2010, yaitu :  Angka Kematian Ibu (AKI) menurun. Dengan mempergunakan angka hasil survey AKI dan AKB Provinsi Sumatera Utara, AKI tahun 2010 adalah 268/100.000 kelahiran hidup.  Angka

Kematian

Bayi

(AKB)

menurun.

Perhitungan

AKB

dengan

mempergunakan angka rata-rata kecendrungan penurunan AKB (BPS, 20022008) yaitu antara 1,7/1.000 kelahiran hidup dan 1,3 per 1.000 kelahiran hidup pertahun; dan hasil survey AKI dan AKB Provinsi Sumatera Utara maka diperhitungkan AKB tahun 2010 yaitu 23 per 1.000 kelahiran hidup.  Prevalensi balita dengan gizi buruk dan kurang menurun. Laporan Riskesda menunjukkan bahwa prevalensi balita dengan gizi buruk dan kurang di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2010 yaitu 21,4%.  Umur Harapan Hidup (UHH) meningkat. BPS memperhitungkan UHH penduduk Sumatera Utara pada tahun 2009 yaitu 69,35 tahun. Dengan mempergunakan angka rata-rata kecendrungan peningkatan UHH selama kurun waktu 2004-2009 yaitu 4 bulan per tahun, maka diproyeksikan UHH pada tahun 2010 yaitu 69,75 tahun


2. KENDALA - KENDALA DALAM MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN Secara umum kendala dan masalah yang ditemukan dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2010 adalah sebagai berikut : 1.

Rendahnya

kerjasama

dan

koordinasi

permasalahan kesehatan menyebabkan

lintas adanya

sektor

dalam

mengatasi

kecendrungan

lambatnya

peningkatan pencapaian target program terutama pada program-program yang membutuhkan kerjasama lintas sektoral seperti program lingkungan sehat, perbaikan gizi masyarakat, dan promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat.

2.

Rendahnya alokasi pembiayaan kesehatan bersumber dana pemerintah dan lemahnya kemampuan tenaga perencana dalam mengidentifikasi kegiatankegiatan yang memiliki efisiensi dan efektivitas tinggi dalam mencapai target program menyebabkan adanya kecendrungan perlambatan pencapaian target program serta kurang sinergisme antara perencanaan, pelaksanaan dan monitoring serta evaluasi program/kegiatan kesehatan.

3.

Lemahnya koordinasi antar kabupaten/kota dengan Provinsi maupun Pusat menyebabkan rendahnya sinergisme antara kebijakan, perencanaan dan penggangaran

serta

pelaksanaan

program/kegiatan

bidang

kesehatan,

menyebabkan terfragmentasinya kegiatan-kegiatan kesehatan sehingga sehingga tidak terbentuk koordinasi yang mantap antar pemerintah, lintas sektor dan program dalam mencapai indikator yang ditetapkan.

4.

Rendahnya kualitas pelayanan akibat kurangnya sarana dan prasarana pendukung serta masih terkonsentrasinya tenaga kesehatan di daerah perkotaan, dan kurangnya kepekaan dan keprofesionalismean tenaga kesehatan berdampak pada lambatnya pencapaian sasaran utama pembangunan dan sasaran program kesehatan.


5.

Lemahnya kegiatan promosi kesehatan menyebabkan kurang berkembangnya perilaku-perilaku yang mendukung hidup bersih dan sehat di masyarakat yang berdampak kepada meningkatnya angka kesakitan akibat penyakit.

6.

Belum mantapnya Sistem Kewaspadaan Dini dan Informasi Kesehatan di semua lini menyebabkan tidak tergambarnya dan tercegahnya peningkatan kasus-kasus penyakit menular atau Kejadian Luar Biasa (KLB) di masyarakat serta sulitnya memperoleh data/angka pencapaian target sasaran program kesehatan yang valid dan akurat.

7.

Kurangnya pengkajian terhadap efektivitas kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan setiap tahunnya menyebabkan terjadinya pengulangan pelaksanaan kegiatankegiatan yang kurang memberikan daya ungkit yang bermakna terhadap pencapaian target-target yang ditetapkan, dan

8.

Belum berubahnya “mind-set” pelaksana-pelaksana program/kegiatan kesehatan dari “project atau budget-oriented” kepada “Performance Based-Budget” menyebabkan kurang menyentuhnya kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di dalam menanggulangi masalah-masalah kesehatan yang sedang dihadapi Provinsi Sumatera Utara saat ini.

3.

LANGKAH-LANGKAH

ANTISIPATIF

UNTUK

MENANGGULANGI

MASALAH : 1.

Lebih meningkatkan koordinasi, bimbingan dan fasilitasi ke kabupaten/kota (baik Dinas Kesehatan, RSUD maupun Puskesmas) untuk meningkatkan mutu perencanaan, pelaksanaan serta pengendalian program/kegiatan kesehatan sehingga terciptanya sinergisme dan sinkronisasi di dalam penetapan kebijakan, perencanaan

dan

penggangaran

bidang

kesehatan

serta

pelaksanaan

program/kegiatan di daerah, Provinsi dan pusat.


2.

Lebih

memantapkan

koordinasi,

kerjasama

dan

membangun

jejaring

(networking) antar lintas sektor, masyarakat dan swasta dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan pelayanan kesehatan.

3.

Lebih meningkatkan kegiatan promosi kesehatan terutama mengikutsertakan swasta serta Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) di dalam pelaksanaan kegiatan promosi kesehatan agar lebih dapat menjangkau target group dan memberikan dampak yang luas dalam perubahan perilaku sehat masyarakat.

4.

Lebih meningkatkan kegiatan pendidikan dan pelatihan bagi tenaga kesehatan baik yang bersifat tehnis maupun fungsional berdasarkan keahlian dan kebutuhan daerah untuk meningkatkan kualitas, kepekaan dan profesionalisme tenaga kesehatan.

5.

Lebih meningkatkan dan mengembangkan berfungsinya Sistem Informasi Kesehatan (SIK) melalui peningkatan kemampuan tenaga kesehatan di dalam pengolahan dan analisa data dan penyediaan fasilitas SIK sehingga tersedia data yang valid dan akurat yang dapat digunakan sebagai bahan perencanaan pembangunan kesehatan.

6.

Lebih mengembangkan

kegiatan penelitian terutama

yang mendukung

pengukuran kinerja/sasaran pembangunan kesehatan, serta evaluasi efisiensi dan efektivitas pelaksanaan kegiatan.

7.

Lebih meningkatkan koordinasi dan kerjasama lintas program melalui identifikasi kegiatan dan penyusunan indikator yang mampu menyelesaikan permasalahan kesehatan yang ada dan memiliki daya ungkit yang tinggi dalam pencapaian sasaran program maupun sasaran utama pembangunan kesehatan.


BAB I PENDAHULUAN

1.1. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI alam melaksanakan tugas, fungsi, dan tata kerja Dinas Kesehatan serta organisasi

D

dan tata kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT), Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera

Utara masih berpedoman kepada Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor: 061 437.K/2002 yang menetapkan bahwa tugas pokok dan fungsi Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara adalah sebagai berikut :

Tugas Pokok Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara adalah "Membantu Gubernur Sumatera Utara dalam melaksanakan tugas otonomi, tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan di bidang kesehatan. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut diatas, maka Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara menyelenggarakan fungsi-fungsi sebagai berikut : a. Penyiapan konsep kebijakan daerah dan standard pelaksanaan kewenangan daerah Kabupaten/Kota serta standard pelaksanaan tugas-tugas dinas di bidang kesehatan. b. Perencanaaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan jangka menengah dan tahunan di bidang kesehatan, sesuai ketentuan dan standard yang ditetapkan c. Penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama kemitraan dengan Daerah Kabupaten/Kota dan pihak terkait dalam pemeliharaan kesehatan masyarakat sesuai ketentuan dan standard yang ditetapkan d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Gubernur dan Sekretaris Daerah, sesuai bidang tugas dan fungsinya


e. Pemberian masukan yang perlu kepada Gubernur dan Sekretaris Daerah, sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya f. Pelaporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah, sesuai standard yang ditetapkan.

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah Provinsi Sumatera Utara, maka Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara adalah merupakan penyelenggara pemerintah dalam bidang kesehatan yang melaksanakan fungsi kesehatan. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut, Dinas Kesehatan Provinsi Provinsi Sumatera Utara dipimpin oleh seorang pejabat eselon II yaitu Kepala Dinas, dibantu oleh 5 pejabat eselon III yaitu : 1. Sekretaris Dinas yang membawahi 3 Sub Bagian, yaitu :

2.

-

Sub Bagian Umum

-

Sub Bagian Keuangan

-

Sub Bagian Program

Kepala Bidang Penanggulangan Masalah Kesehatan terdiri atas 3 Seksi, yaitu : - Seksi Bimdal Bencana - Seksi Bimdal Kesehatan Lingkungan - Seksi Pemberantasan Penyakit

3.

Kepala Bidang Jaminan dan Sarana Kesehatan terdiri dari 3 Seksi yaitu : - Seksi Bimdal Jaminan Pemeliharaan Kesehatan - Seksi Bimdal Sarana dan Prasarana Kesehatan - Seksi Bimdal Kefarmasian


4.

Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan, terdiri dari 3 Seksi, yaitu : - Seksi Bimdal Kesehatan Dasar - Seksi Bimdal Kesehatan Rujukan - Seksi Bimdal Kesehatan Khusus

5.

Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan, terdiri dari 3 seksi, yaitu : - Seksi Bimdal Perencanaan dan Pendayagunaan - Seksi Bimdal Pendidikan dan Pelatihan - Seksi Bimdal Registrasi dan Akreditasi

6.

Kelompok Jabatan Fungsional.

Selain itu, Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara juga membawahi 8 (delapan) Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang memberikan pelayanan teknis. Masing-masing UPT dipimpin oleh seorang pejabat eselon III yakni Kepala UPT, yaitu : 1. UPT Pelatihan Kesehatan 2. UPT Provincial Training Center Kesehatan Masyarakat 3. UPT Kesehatan Indera Masyarakat 4. UPT Kesehatan Paru Masyarakat 5. UPT Laboratorium Kesehatan Daerah 6. UPT Rumah Sakit Kusta Sicanang 7. UPT Rumah Sakit Kusta Lau Simomo 8. UPT Layanan Ambulans dan Pengaduan Masyarakat


1.2. SUMBER

DAYA

YANG

DIMILIKI

DALAM

PEMBANGUNAN

KESEHATAN alam penyelenggaran upaya pembangunan kesehatan, Dinas Kesehatan Provinsi

D

Sumatera Utara didukung oleh sumber daya yang ada, meliputi :

1. Sumber Daya Manusia Pada tahun 2010, tercatat 36.519 tenaga kesehatan yang tersebar di seluruh wilayah Provinsi Sumatera Utara, yang dapat diperinci sebagai berikut : - Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara termasuk di UPT, Universitas Sumatera Utara, Rumah Sakit Jiwa Daerah dan RSUP H. Adam Malik Medan sebanyak 2.145 orang atau 5,87% dari total tenaga kesehatan. - Di Kabupaten/Kota yang meliputi Dinas Kesehatan, RSUD, Puskesmas dan jaringannya, UPT Kabupaten/Kota, RSU Swasta, RSU TNI Polri dan Institusi Pendidikan Kesehatan sebanyak 34.734 orang atau 94,13% dari total tenaga kesehatan. Berdasarkan jumlah dan jenis ketenagaan, tenaga kesehatan di Provinsi Sumatera Utara terdiri atas : - Dokter

:

2.342 orang

- Dokter Gigi

:

855 orang

- Spesialis

:

730 orang

- Perawat

: 12.322 orang

- Perawat Gigi

:

- Bidan

: 10.573 orang

636 orang


- Apoteker

:

280 orang

- SAA-SMF

:

1.135 orang

- Sanitarian

:

588 orang

- Kesehatan Masyarakat :

1.161 orang

- Gizi

:

911 orang

- Keterapian Fisik

:

163 orang

- Keterapian Medis

:

819 orang

- Non Kesehatan

:

4.004 orang

2. Sarana dan prasarana kesehatan Pembangunan kesehatan yang diselenggarakan telah berhasil menyediakan sarana kesehatan di seluruh pelosok Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara. Setiap kecamatan di Provinsi Sumatera Utara telah memiliki paling sedikit sebuah puskesmas. Lebih dari 40% desa telah dilayani oleh sarana pelayanan kesehatan pemerintah. Pada tahun 2010 tersedia 523 puskesmas, 1.915 puskesmas pembantu yang tersebar di seluruh kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara. Dengan demikian setiap 100.000 penduduk Provinsi Sumatera Utara, rata-rata dilayani oleh 3,95 puskesmas atau satu puskesmas melayani 25.332 jiwa penduduk dan satu puskesmas pembantu melayani 6.918 jiwa penduduk. Angka ini mengalami peningkatan dari tahun 2008, dimana satu puskesmas melayani 28.671 jiwa penduduk dan satu puskesmas pembantu telah melayani 7523 jiwa penduduk. Pemerataan sarana pelayanan kesehatan dasar diikuti dengan penambahan sarana pelayanan kesehatan rujukan (Rumah Sakit), dengan penyediaan upaya pelayanan medis spesialistik. Pada tahun 2010, Provinsi Sumatera Utara terdapat 196 rumah sakit baik pemerintah dan swasta. Hampir di setiap ibukota kabupaten/kota telah memiliki rumah sakit pemerintah


(kecuali Kabupaten pemekaran, yaitu Labuhan Batu Utara, Labuhan Batu Selatan, Nias Utara, Nias Barat, Kota Gunung Sitoli, dan Kabupaten Batubara).

3. Pembiayaan kesehatan Pada tahun 2010, melalui dana APBD / P APBD Provinsi Sumatera Utara, Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara mendapatkan alokasi pembiayaan kesehatan untuk belanja langsung sebesar Rp. 133.737.518.574,-, yang terdiri atas : - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

: Rp. 9.951.290.000,-

- Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

: Rp. 10.876.754.300,-

- Program Peningkatan Displin Aparatur

: Rp.

- Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

: Rp. 2.632.390.000,-

- Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan

: Rp.

285.500.000,-

447.550.000,-

Capaian Kinerja dan Keuangan - Program Obat dan Perbekalan Kesehatan

: Rp. 14.002.938.650,-

- Program Upaya Kesehatan Masyarakat

: Rp. 6.925.979.750,-

- Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan

: Rp. 6.581.139.100,-

Masyarakat - Program Perbaikan Gizi Masyarakat

: Rp. 3.857.181.650,-

- Program Lingkungan Sehat

: Rp. 4.049.660.000,-

- Program Upaya Kesehatan Perorangan

: Rp. 41.013.372.974,-

- Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit

: Rp. 14.505.793.600,-

- Program Sumber Daya Kesehatan

: Rp. 2.415.591.600,-

- Program Kebijakan dan Manajemen Pembangunan

: Rp. 5.744.376.950,-

Kesehatan - Program Penelitian dan Pembangunan Kesehatan

: Rp.

450.000.000,-


1.3. KEKUATAN BERBAGAI SUMBER DAYA YANG ADA encermati perkembangan pembangunan kesehatan serta lingkungan strategis yang

M

mempengaruhi pelaksanaan penyelenggaraan pembangunan kesehatan maka

dilaksanakan pencermatan dan analisis lingkungan internal dan eksternal sehingga tergambar kekuatan dan kelemahan penyelenggaran pembangunan kesehatan di Provinsi Sumatera Utara.

Adapun kekuatan dan kelemahan yang dimiliki Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara di dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan dan untuk mencapai tujuan yaitu : 1.

Kekuatan (strength) 1. Ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Sistem Kesehatan Provinsi Sumatera Utara. 2. Ditetapkannya bidang kesehatan sebagai salah satu prioritas dalam pembangunan daerah. 3. Tersedianya sarana pelayanan kesehatan mulai dari tingkat desa sampai ke tingkat provinsi.

2.

Kelemahan (weakness) a. Upaya pemerataan, keterjangkauan dan pelayanan kesehatan yang bermutu belum optimal khususnya di sarana pelayanan kesehatan pemerintah. b. Pemerataan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia kesehatan belum sepenuhnya menunjang penyelenggaraan pembangunan kesehatan. c. Lemahnya koordinasi dalam penyelenggaran pembangunan kesehatan dalam era desentralisasi.


d. Manajemen kesehatan yang meliputi administrasi kesehatan, sistem informasi, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang kesehatan belum berjalan secara optimal serta belum sepenuhnya mampu menunjang pembangunan kesehatan.

Adapun peluang dan tantangan yang dihadapi oleh Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara di dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan dan untuk mencapai tujuan yaitu : 1.

Peluang (opportunities) a. Ditetapkannya RPJM Provinsi Sumatera Utara 2009-2013, merupakan acuan untuk bidang kesehatan dalam perencanaan sampai dengan tahun 2013. b. Adanya globalisasi dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) bidang kesehatan. c. Digalakkannya prinsip Good Governance untuk memacu peningkatan kemitraan antara masyarakat, pemerintah dan dunia usaha. d. Ditetapkannya Provinsi Sumatera Utara sebagai Pusat Regional I dalam penanggulangan Bencana untuk sektor kesehatan.

2.

Ancaman (threats) a. Munculnya krisis ketidak-percayaan dan ketidak-puasan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan. b. Adanya perbedaan kepentingan (vested interested) dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan terutama sejak dalam pelaksanaan otonomi daerah. c. Melemahnya partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan. d. Belum terciptanya pembangunan yang berwawasan kesehatan.


e. Meningkatnya jumlah penduduk miskin, rentan dan berisiko tinggi serta penangan bencana belum memadai.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN LAKIP AKIP Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2010 disusun dengan

L 1.

sistematika sebagai berikut:

Ikhtisar Eksekutif memuat ringkasan isi LAKIP 2010 yang berisi penjelasan tentang tujuan dan sasaran utama Renstra Dinas Kesehatan Tahun 2010, kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan/program dan tindak lanjut yang diharapkan untuk menghadapi permasalahan.

2.

Bab I Pendahuluan memberikan penjelasan tentang Struktur, Tugas dan Fungsi, Sumber Daya serta Analisa Kekuatan yang dimiliki oleh Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara serta Sistematika Penulisan LAKIP.

3.

Bab II Perencanaan Strategis memuat tentang Visi dan Misi Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara, Tujuan dan Sasaran Rentra Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2009 - 2013, Strategi dan Kebijakan yang ditetapkan untuk mencapai tujuan dan sasaran.

4.

Bab III Akuntabilitas Kinerja, Bab ini menjelaskan secara rinci tentang pencapaian sasaran utama Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara serta Indikator, Pengukuran dan Evaluasi Capaian Kinerja Tahun 2010, dan Aspek Keuangan.


5.

Bab IV Penutup berisi Kesimpulan, Permasalahan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2010 dan Strategi yang dibutuhkan untuk tahun berikutnya.

6.

Lampiran-Lampiran, memuat : a. Formulir Rencana Kinerja Tahunan (F - RKT) b. Formulir Pengukuran Kinerja Kegiatan (F - PKK) c. Formulir Pengukuran Pencapaian Sasaran (F - PPS)


BAB II PERENCANAAN STRATEGIS

alam upaya memberikan arah bagi penyelenggaraan pembangunan kesehatan

D

kedepan, sesuai amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), maka Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara sebagai salah satu pelaku pembangunan kesehatan menyusun Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara 2009-2013 yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Provinsi Sumatera Utara tahun 2009-2013. Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara disusun juga dengan berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM-N) 2009-2014 serta Rencana Strategis (Renstra) Departemen Kesehatan Tahun 2009-2014.

Gambaran tentang Perencanaan Strategis adalah untuk memberikan penjelasan tentang lingkungan strategis, serta gambaran singkat dan latar belakang keberadaan Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara, yang meliputi pernyataan Visi dan Misi, Tujuan dan Sasaran serta Strategi dan Kebijakan yang di tempuh untuk mencapai tujuan, seperti yang digambarkan pada skema berikut ini :


RENSTRA

PERNYATAAN VISI

PERNYATAAN MISI

PENETAPAN TUJUAN

PENETAPAN SASARAN

CARA PENCAPAIAN TUJUAN DAN SASARAN: 1. KEBIJAKAN ; 2. PROGRAM ; 3. KEGIATAN

2.1

VISI DAN MISI engan mempertimbangkan perkembangan, masalah, serta berbagai kecendrungan

D

pembangunan kesehatan ke depan, maka ditetapkan VISI Dinas Kesehatan

Provinsi Sumatera Utara adalah:

“MASYARAKAT YANG SEHAT DAN MAJU DALAM KEMANDIRIAN, KESETARAAN DAN KEADILAN”


1.

Masyarakat yang sehat adalah suatu kondisi dimana masyarakat Sumatera Utara bebas dari gangguan kesehatan, baik yang disebabkan karena penyakit termasuk gangguan kesehatan akibat bencana, maupun lingkungan dan perilaku yang tidak mendukung untuk hidup sehat.

2.

Masyarakat yang maju, yaitu suatu kondisi dimana masyarakat memiliki pengetahuan akan pemenuhan kebutuhan kesehatan baik secara individu dan kelompok serta mampu mengikuti dan menyesuaikan diri dengan perkembangan pembangunan dengan tetap mempertahankan ciri dan identitas masyarakat Sumatera Utara yang majemuk.

3.

Kemandirian, kesetaraan dan keadilan, yaitu suatu kondisi dimana masyarakat menyadari, mau dan mampu untuk mengenali, mencegah, dan mengatasi permasalahan kesehatan yang dihadapi, serta terwujudnya keserasian dan keharmonisan dimana setiap masyarakat Sumatera Utara memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk ikut berpartisipasi dan menikmati hasil-hasil pembangunan kesehatan atas dasar asas perikemanusiaan, keadilan dan pemerataan.

Dalam rangka mewujudkan Visi “Masyarakat yang Sehat dan Maju dalam Kemandirian, Kesetaraan dan Keadilan”, maka MISI yang diemban oleh Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara adalah : 1.

Mewujudkan pelayanan kesehatan yang lebih berkualitas, merata, dan terjangkau.

2.

Meningkatkan pemerataan dan profesionalisme tenaga kesehatan.

3.

Mewujudkan pembangunan yang berwawasan kesehatan.

4.

Meningkatkan partisipasi dan kemandirian masyarakat dalam pembangunan bidang kesehatan.


2.2

TUJUAN DAN SASARAN

S

ebagai penjabaran dari Visi, maka tujuan yang akan dicapai oleh Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara dalam kurun waktu 2009-2013 adalah terciptanya derajat

kesehatan masyarakat yang setinggi-tinggi. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka sasaran utama jangka menengah 5 (lima) tahunan pembangunan kesehatan adalah : 1.

Menurunnya angka kematian bayi dari 26 per 1.000 kelahiran hidup menjadi 22 per kelahiran hidup.

2.

Menurunnya angka kematian ibu melahirkan dari 260 per 100.000 kelahiran hidup menjadi 156 per 100.000 kelahiran hidup.

3.

Meningkatnya umur harapan hidup menjadi 72 tahun.

4.

Menurunnya prevalensi gizi kurang pada anak balita menjadi setinggi-tingginya 20%.

Sasaran lima tahunan tersebut telah dirinci menjadi sasaran jangka pendek yang hendak dicapai setiap tahunnya, seperti yang terurai di dalam matriks berikut ini:


TABEL 1 PERINCIAN PENCAPAIAN TAHUNAN SASARAN UTAMA BIDANG KESEHATAN TAHUN 2009 – 2013 SASARAN TAHUNAN SASARAN UTAMA

TARGET 2013 2009

2010

2011

2012

2013

1. Angka Kematian Bayi (AKB)

22 per 1.000 kelahiran hidup


25 per 24 per 1.000 1.000 kelahiran kelahiran hidup hidup



2. Angka Kematian Ibu Melahirkan (AKI)



305 per 295 per 100.000 100.000 kelahiran kelahiran hidup hidup



20 %

22,5%

21,8%

21,2%

20,6%

20%

72 tahun

68,8 thn

69,6 thn

70,4 thn

71,2 thn

72 thn

3. Prevalensi Gizi Buruk dan Kurang pada balita

4. Umur Harapan Hidup (UHH)

Dari tabel terlihat bahwa pada tahun 2010, target sasaran utama pembangunan kesehatan adalah mencapai: 1. Angka Kematian Bayi (AKB) sebesar 25 per 1.000 kelahiran hidup; 2. Angka Kematian Ibu Melahirkan sebesar 305 per 100.000 kelahiran hidup; 3. Angka prevalensi Gizi Buruk dan Kurang pada balita yaitu 21,8% dan 4. Umur Harapan Hidup penduduk mencapai 69,6 tahun.


2.3

STRATEGI DAN KEBIJAKAN ntuk mewujudkan tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan di dalam

U

Rencana Strategis Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2009-2013,

maka dilaksanakan pembangunan kesehatan dengan strategi sebagai berikut: a.

Meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas..

b.

Mendorong peningkatan penyediaan pendidikan dan pelatihan tenaga kesehatan.

c.

Meningkatkan pengawasan terhadap kualitas lingkungan dan pengendalian wabah

d.

Mendorong pemberdayaan masyarakat serta kemitraan dalam bidang kesehatan.

e.

Mengembangkan sistem jaminan pemeliharaan kesehatan.

f.

Meningkatkan manajemen dan kebijakan kesehatan.

Untuk melaksanakan strategi-strategi dalam mencapai tujuan dan sasaran-sasaran tersebut, beberapa kebijakan yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara antara lain: (1) Peningkatan jumlah, mutu dan keterjangkauan fasilitas kesehatan pemerintah terutama di daerah terpencil, perbatasan dan kepulauan; (2) Peningkatan pemerataan tenaga kesehatan dalam jumlah dan jenis; (3) Peningkatkan pengawasan terhadap lingkungan; (4) Peningkatan kemandirian dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan kesehatan; (5) Peningkatan jaminan pemeliharaan kesehatan masyarakat; dan (6) Peningkatan managemen pembangunan kesehatan.

Pembangunan kesehatan memprioritaskan upaya promotif dan preventif yang dipadukan secara seimbang dengan upaya kuratif dan rehabilitatif. Perhatian khusus diberikan kepada pelayanan kesehatan bagi penduduk miskin, penduduk di daerah terpencil, perbatasan dan kepulauan serta daerah bencana, dengan memperhatikan aspek kesetaraan dan keadilan.


BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1

PENCAPAIAN SASARAN UTAMA PEMBANGUNAN KESEHATAN

T

ujuan yang ingin dicapai oleh Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara melalui pelaksanaan kegiatan/program kesehatan adalah untuk meningkatkan

derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, melalui pencapaian target sasaran utama di tahun 2010 yaitu menurunkan : 1. Angka Kematian Bayi (AKB) sebesar 25 per 1.000 kelahiran hidup; 2. Angka Kematian Ibu Melahirkan sebesar 305 per 100.000 kelahiran hidup; 3. Angka prevalensi Gizi Buruk dan Kurang pada balita yaitu 21,8% dan meningkatkan 4. Umur Harapan Hidup penduduk mencapai 69,6 tahun.

1. Angka Kematian Bayi (AKB) Grafik 1 Angka Kematian Bayi (AKB)/Infant Mortality Rate (IMR) Tahun 2001 – 2008

Berdasarkan data BPS, AKB di Provinsi Sumatera Utara setiap tahunnya

mengalami

penurunan. Pada tahun 2001, AKB adalah sebesar 39,4 per 1.000 kelahiran hidup dan pada tahun 2008 mampu diturunkan

45 40 35 30 25 20 15 10 5 0

39,4

39

37

36,7 29,6

28,2

26,9 25,6

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Sumber : BPS Provinsi Sumatera Utara (2001 – 2010)

menjadi 25,6 per 1.000 kelahiran hidup, seperti yang terlihat pada grafik sebelah ini.


Di dalam Buku Sumatera Utara Dalam Angka (SUDA) Tahun 2010, BPS masih menggunakan AKB tahun 2008 yaitu 25,6 per 1.000. kelahiran hidup. Untuk memperhitungkan AKB Tahun 2010, dipergunakan angka rata-rata penurunan AKB yaitu selama kurun tahun 2001 – 2008 yaitu antara 1,7 per 1.000 kelahiran hidup sampai 1,3 per 1.000 kelahiran hidup. Berdasarkan angka rata-rata penurunan ini, maka diperhitungkan AKB pada tahun 2010 mencapai angka antara 23 – 22,2 per 1.000 kelahiran hidup.

Angka ini tidak jauh berbeda dengan hasil Survey AKI dan AKB di Provinsi Sumatera Utara yang dilaksanakan oleh FKM USU pada tahun 2010, dimana diketahui ada 2.241 kematian bayi dari 101.695 kelahiran hidup. AKB berdasarakan survey tersebut ditetapkan 23/1.000 kelahiran hidup.

LAKIP pada tahun 2010, AKB Provinsi Sumatera Utara yaitu 23 per 1.000 kelahiran hidup. Dengan mempergunakan angka ini maka disimpulkan target sasaran utama AKB tahun 2010 yaitu menurunnya AKB menjadi 25 per 1.000 kelahiran hidup telah mampu dicapai.

2. Angka Kematian Ibu (AKI) Tinggi rendahnya AKI merefleksikan status kesehatan/gizi ibu selama hamil serta nifas, kualitas pelayanan kesehatan serta kondisi lingkungan sosial dan ekonomi di suatu negara. Berdasarkan Survei AKI dan AKB di Provinsi Sumatera, diketahui ada 273 kematian ibu hamil, melahirkan dan nifas dari 101.695 kelahiran hidup. Maka diperhitungkan AKI pada tahun 2010 yaitu 268/100.000 kelahiran hidup. Dengan


mempergunakan angka ini maka disimpulkan target sasaran utama AKI tahun 2010 yaitu menurunnya AKI menjadi 305 per 100.000 kelahiran hidup telah mampu dicapai.

3. Prevalensi Gizi Kurang dan Gizi Buruk Prevalensi balita dengan gizi buruk dan kurang sempat mengalami peningkatan pada tahun 2006, yang mencapai angka hampir 30%. Peningkatan ini cukup drastis bila dibandingkan dengan angka tahun 2005 yaitu 26,6%. Grafik 2 Prevalensi Balita dengan Gizi Buruk dan Kurang Tahun 2005-2009

25 20 15 10 5 0

20,82

18,8

15,78 8,82

2005

16,2 8,1

2006

4,4

4,21

2007

2009

Gizi Buruk Gizi Kurang

Sumber : Survey PSG 2005-2009

Status gizi balita di Provinsi Sumatera Utara menunjukkan perbaikan sejak tahun 2007, dimana hasil survey Pemantauan Status Gizi (PSG) yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara bekerja sama dengan FKM USU pada tahun 2007 dan 2009 menunjukkan bahwa prevalensi balita dengan gizi buruk dan kurang menurun yaitu dari 23,2% (18,8% gizi kurang dan 4,4% gizi buruk) menjadi 20,41% (gizi kurang yaitu 16,2% dan gizi buruk 4,21%).


Hasil Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) yang dilaksanakan oleh Kemenkes tahun 2010, menunjukkan prevalensi balita dengan gizi buruk dan kurang di Provinsi Sumatera Utara yaitu 21,4%, angka ini mengalami penurunan dibandingkan hasil Riskesdas tahun 2007 yaitu 22,7%.

Dengan demikian dapat disimpulkan, bahwa prevalensi balita dengan gizi buruk dan kurang tahun 2010, dengan mempergunakan angka Riskesdas yaitu 21,4 maka target sasaran utama penurunan angka prevalensi gizi buruk dan kurang pada balita menjadi 21,8% pada tahun 2010 telah mampu dicapai.

4. Umur Harapan Hidup (UHH) UHH penduduk di Provinsi Sumatera Utara mengalami peningkatan setiap tahunnya, seperti yang tercantum pada tabel berikut ini : Tabel 2 Pencapaian UHH Tahun 2004-2009 TAHUN

2004

2005

2006

2007

2008

2009

UHH

67,3 tahun

68,7 tahun

68,9 tahun

69,1 tahun

69,2 tahun

69,35 tahun

Sumber : SUDA; BPS 2005-2010

Berdasarkan angka-angka tersebut, terlihat ada peningkatan UHH penduduk setiap tahunnya, namun peningkatan ini bergerak lambat. Selama kurun waktu 2004-2009, UHH penduduk hanya mampu ditingkat sekitar 2 tahun atau rata-rata sekitar 4 bulan per tahunnya. Dengan menggunakan angka UHH tahun 2009 yaitu 69,35 tahun dan rata-rata kecendrungsan peningkatan UHH yaitu 4 bulan per tahunnya, maka


diperhitungkan UHH tahun 2010 yaitu mencapai 69,75 tahun. Dengan angka 69,75 tahun target sasaran utama peningkatan UHH pada tahun 2010 yaitu 69,6 tahun telah mampu dicapai.

Pencapaian sasaran utama Renstra Dinas Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2010 didukung oleh pelaksanakan kegiatan-kegiatan di 10 (sepuluh) program utama pembangunan kesehatan, yang terdiri atas : 1.

Program Obat dan Perbekalan Kesehatan

2.

Program Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)

3.

Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

4.

Program Lingkungan Sehat

5.

Program Perbaikan Gizi Masyarakat

6.

Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit

7.

Program Upaya Kesehatan Perorangan (UKP)

8.

Program Sumber Daya Kesehatan

9.

Program Kebijakan dan Manajemen Pembangunan

Kesehatan

10. Program Penelitian dan Pengembangan Kesehatan

3.2

KEGIATAN, PENGUKURAN DAN EVALUASI CAPAIAN KINERJA i dalam LAKIP 2010 ini, untuk mempermudah pemahaman akan pencapaian

D

kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara, maka penjelasan tentang

indikator kinerja, pengukuran dan Evaluasi Capaian Kinerja akan diuraikan program per program.


3.2.1 PROGRAM OBAT DAN PERBEKALAN KESEHATAN A. Tujuan Program Adalah untuk menjamin ketersediaan, pemerataan, mutu, keterjangkauan obat dan perbekalan kesehatan termasuk obat tradisional, kosmetika, alat kesehatan, perbekalan kesehatan rumah tangga, dan makanan minuman serta produk komplemen.

B. Kegiatan-Kegiatan Tahun 2010 Jumlah anggaran yang dialokasikan untuk Program Obat dan Perbekalan Kesehatan pada tahun 2010 yaitu sebesar Rp. 14.002.938.650,- dengan jumlah yang terealisasi sebesar Rp. 13.918.851.650,- atau 99,40%. Adapun kegiatankegiatan pada Program Obat dan Perbekalan Kesehatan yang telah dilaksanakan dengan adalah sebagai berikut : 1.

Pertemuan Evaluasi

Pencatatan Pelaporan

Distribusi

Narkotika dan

Psikotropika 2.

Pengadaan Obat Untuk Buffer Stok Obat, Perbekalan Kesehatan, Reagensia dan Vaksin, Vitamin A, Tablet Fe.

3.

Pertemuan Evaluasi Ketersediaan Obat dan Perbekes di Sarana Pelayanan Kesehatan Kab/Kota.

4.

Monitoring Ketersediaan Obat dan Perbekes di Sarana Pelayanan Kesehatan Kab/Kota.

5.

Pertemuan Tehnis Penyusunan Formularium Rumah Sakit Kab/Kota.

6.

Monitoring Pengawasan Sarana Pelayanan dan Distribusi Narkotika dan Psikotropika.

7.

Pertemuan Bimbingan Teknis Manajemen Pengawasan Produksi Makanan.


8.

Pertemuan Koordinasi Jejaring Pengawasan Distribusi Kosmetika.

9.

Monitoring dan Pengawasan Penggunaan Bahan Kimia Obat pada Sediaan Obat Tradisional.

10. Pertemuaan Pembinaan Penerapan Cara Produksi yang Baik pada Sarana Produksi Makanan. 11. Pertemuan

Sosialisasi

Pencegahan

Penanggulangan

Penyalahgunaan

Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya (NAPZA). 12. Monitoring dan Managemen Obat dan Perbekes di Instalansi Farmasi Kabupaten/Kota. 13. Pertemuan Sosialisasi Standard Cara Produksi Alkes dan PKRT. 14. Pertemuan Sosialisasi Standard Pelayanan Kefarmasian di Apotik. 15. Pertemuan Bimbingan Teknis Manajemen Pelayanan Kefarmasian di Sarana Pelayanan Kesehatan Kabupaten/Kota. 16. Monitoring Pelaksanaan Pelayanan Kefarmasian di Sarana Pelayanan Kesehatan Kabupaten/Kota. 17. Pertemuan Evaluasi Pelaksanaan Obat yang Rasional di Sarana Pelayanan Kesehatan Kabupaten/Kota. 18. Monitoring Pelaksanaan Penggunaan Obat Rasional di Sarana Pelayanan Kesehatan Kabupaten/Kota. 19. Pertemuan Koordinasi dengan Perguruan Tinggi dan Ikatan Profesi tentang Penerapan Standard Pelayanan Kefarmasian. 20. Operasional Pengelolaan Program Obat dan Perbekalan Kesehatan. 21. Penertiban Sarana PBF, PAK dan Rumah Sakit/Klinik Rehabilitasi Distribusi Narkoba.


Pengukuran indikator dari masing-masing kegiatan menunjukkan bahwa setiap kegiatan pada Program Obat dan Perbekalan Kesehatan telah mencapai target kinerja output maupun outcome masing-masing 100%. Penjelasan lebih lanjut tentang pengukuran indikator kegiatan dapat dilihat pada tabel lampiran PKK (Pengukuran Kinerja Kegiatan).

C. Evaluasi Capaian Kinerja Didalam Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara, capaian Program Obat dan Perbekalan Kesehatan yang harus dicapai pada tahun 2010, antara lain :

Tabel 3 Capaian Kinerja Program Obat dan Perbekalan Kesehatan Tahun 2010

NO 1 2

3

INDIKATOR Persentase ketersediaan obat dan vaksin Tercapainya persentase sarana produk alat kesehatan dan PKRT yang memenuhi persyaratan keamanan, mutu dan manfaat Tercapainya persentase kab/kota yang melaksanakan pembinaan dan pengawasan sediaan farmasi

4

Tercapainya persentase penggunaan obat rasional di sarana pelayanan kesehatan dasar.

5

Rumah Sakit Pemerintah yang menyelenggarakan pelayanan kefarmasian sesuai standar.

SASARAN TAHUN 2010 85%

CAPAIAN TAHUN 2010 85%

30%

27,93%

30%

32%

45%

37,02%

4 RSUD

4 RSUD


1. Persentase ketersediaan obat dan vaksin Persentase ketersediaan obat dan vaksin dari tahun 2005-2010 dapat dilihat pada tabel berikut : Tabel 4 Persentase ketersediaan obat dan vaksin Tahun 2005-2010

TAHUN

% ketersediaan obat dan vaksin

2005

2006

2007

2008

2009

2010

70

79

81

81

81

85

Dari tabel terlihat bahwa peningkatan persentase ketersediaan obat dan vaksin terjadi pada tahun 2006, sejak tahun 2007-2009 persentase ketersediaan obat dan vaksin mengalami stagnasi hanya mencapai 81%. Ketersediaan obat dan vaksin sangat tergantung kepada pembiayaan obat per kapita. Sejak tahun 2006, pembiayaan obat per kapita hanya sekitar Rp. 5.000 sampai Rp. 5.800.

Lambatnya peningkatan alokasi pembiayaan obat per kapita mempengaruhi persentase ketersediaan obat dan vaksin. Pada tahun 2010, pembiayaan obat per kapita mengalami peningkatan menjadi Rp. 8.500 dan persentase ketersediaan obat dan vaksin meningkat menjadi 85%, mampu mencapai target sasaran program Obat dan Perbekalan Kesehatan.


2. Tercapainya persentase sarana produk alat kesehatan dan PKRT yang memenuhi persyaratan keamanan, mutu dan manfaat Di Provinsi Sumatera Utara terdapat 208 sarana distribusi dan 39 sarana produksi alat kesehatan (Alkes) dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT). Sarana distribusi maupun produksi Alkes dan PKRT diharapkan mampu memenuhi persyaratan keamanan, mutu dan manfaat. Pada tahun 2010, ditargetkan 30% sarana distribusi dan produksi alkes dan PKRT memenuhi persyaratan keamanan, mutu dan manfaat, namun hasil dari monitoring dan pembinaan menunjukkan hanya 60 sarana atau 27,93%, yang mampu memenuhi persyaratan keamanan, mutu dan manfaat.

3. Tercapainya persentase kab/kota yang melaksanakan pembinaan dan pengawasan sediaan farmasi. Kabupaten/kota yang melaksanakan pembinaan dan pengawasan sediaan farmasi ada 5 yaitu Kota Medan, Pematang Siantar, Tebing Tinggi, Kabupaten Deli Serdang, Karo, Kisaran dan Serdang Bedagai.

4. Tercapainya persentase Penggunaan obat rasional di sarana

pelayanan

kesehatan dasar. Dari hasil monitoring ke 24 puskesmas di 24 Kabupaten/Kota diketahui bahwa 46,28% puskesmas melaksanakan penggunaan obat rasional untuk 1 (satu) pola penyakit yaitu ISPA Non Pneumonia. Puskesmas dengan penggunaan obat rasional untuk 3 pola penyakit (Mialgia, Ispa Non Pneumonia dan Diare Non Spesik) baru mencapai 37,02%.


5. Rumah Sakit Pemerintah yang menyelenggarakan pelayanan kefarmasian sesuai standar. Penerapan Standard Kefarmasian di rumah sakit di Provinsi Sumatera Utara terlihat lambat. Sampai dengan akhir tahun 2010, sekitar 98% rumah sakit baik (Pemerintah dan Swasta) belum menerapkan Standard Pelayanan Kefarmasian. Rendahnya pencapaian ini karena parameter “pelayanan kefarmasian memenuhi standard” diukur dari sarana dan prasarana juga terlaksananya prosedur/sistem kefarmasian, yang meliputi : -

Struktur Organisasi Farmasi di Rumah Sakit

-

Panitia/Sub Komite Farmasi dan Terapi

-

Formularium Rumah Sakit yang diperbaharui secara berkala.

Agar RSUD mampu menyelenggarakan pelayanan kefarmasian sesuai standard, maka sejak tahun 2008 telah dilaksanakan pilot project pelayanan kefarmasian. Sampai dengan tahun 2010, terdapat 4 RSUD yang telah menyelenggarakan pelayanan kefarmasian sesuai standard yaitu RSUD Dr. Pirngadi Medan dan RSUD Lubuk Pakam Deli Serdang (tahun 2008) dan RSUD Dr. Djoelham Binjai dan RSUP H. Adam Malik Medan (tahun 2009).

3.2.2 Program Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) A. Tujuan Program Adalah untuk meningkatkan jumah, pemerataan kualitas pelayanan kesehatan melalui Puskesmas dan jaringannya meliputi Puskesmas Pembantu, Puskesmas Keliling, dan Bidan di Desa.


B. Kegiatan-kegiatan Tahun 2010 Jumlah anggaran yang dialokasikan untuk Program UKM pada tahun 2010 yaitu sebesar Rp. 6.925.979.750,- dengan jumlah dana yang terealisasi sebesar Rp. 6.468.618.850,- atau 93,40%. Adapun kegiatan-kegiatan pada Program UKM yang telah dilaksanakan dengan adalah sebagai berikut : 1.

Pengadaan

Sarana

dan

Prasarana

Pendukung Kebutuhan

Pelayanan

Ambulance 2.

Pertemuan ANC Berkualitas bagi Bidan Terpencil

3.

Peningkatan Manajemen Program KIA/PWS KIA Bidan Koordinator dan Pengelola KIA

4.

Fasilitas Intervensi Partnership Bidan dan Dukun

5.

Evaluasi Buku KIA, MTBS dan SDIDTKA

6.

Pertemuan Amanat Persalinan di Desa Siaga

7.

Lomba Desa Siaga Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)

8.

Pertemuan Public Private Mix dalam Upaya Percepatan Penurunan AKI dan AKB

9.

Peningkatan Pelayanan Ambulans

10. Review Kegiatan Prevention Mother to Child Transmission (PMTCT) bagi Petugas Puskesmas 11. Refreshing Puskesmas Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Dasar (PONED) 12. Dukungan Tim Provinsi dalam Pembahasan Audit Maternal Perinatal (AMP) 13. Review Tim Penanggulangan Kanker Terpadu 14. Workshop/Lokakarya Kesehatan Reproduksi Bagi Institusi Kesehatan 15. Peningkatan Kemampuan Pap Smear


16. Peningkatan Kemampuan Manajemen Asfiksia bagi Bidan 17. Peningkatan Kemampuan Manajemen Berat Bayi Lahir Rendah (BBLR) bagi Bidan 18. Refreshing Petugas Puskesmas PKPR 19. Koordinasi Manajemen Puskesmas Tk. Provinsi 20. Perencanaan, Monitroing dan Evaluasi Pembangunan Kesehatan Tertinggal, Perbatasan dan Kepulauan 21. Peningkatan Mutu Pelayanan Puskesmas dalam rangka Memperoleh ISO 9001 : 2000 22. Peningkatan Sistem Informasi Manajemen Puskesmas (SIMPUS) 23. Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Puskesmas di 2 Kab/Kota 24. Revitalisasi Puskesmas (Pelatihan Manajemen Puskesmas) 25. Perencanaan dan Evaluasi Kesehatan Perkotaan 26. Pelatihan Senam Kesegaran Jasmani Usia Lanjut bagi Petugas Kesehatan Usia Lanjut 27. Pembinaan Pelayanan Puskesmas Santun Usila dan Kelompok Usila 28. Pembinaan Pelayanan Konseling Usila di Puskesmas. 29. Pemberian Paket Pelayanan Kesehatan Usila di Desa Percontohan 30. Peningkatan Pemberdayaan Kelompok Usia Lanjut di Kabupaten/Kota Percontohan. 31. Bimbingan Tehnis Pelayanan Usia Lanjut. 32. Peningkatan Komitmen Kemitraan LP/LS Kesehatan Usia Lanjut Tingkat Kabupaten/Kota 33. Operasional Pengelolaan Program Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)


Pengukuran indikator dari masing-masing kegiatan menunjukkan bahwa setiap kegiatan pada Program UKM telah mencapai target kinerja output maupun outcome masing-masing 100%. Penjelasan lebih lanjut tentang pengukuran indikator kegiatan dapat dilihat pada tabel lampiran PKK (Pengukuran Kinerja Kegiatan).

C. Evaluasi Capaian Kinerja Di dalam Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2009 - 2013, capaian Program UKM pada tahun 2010 yaitu : Tabel 5 Capaian Program Upaya Kesehatan Masyarakat Tahun 2010 NO

INDIKATOR

1

Tercapainya cakupan persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan Tercapainya cakupan pelayanan : - antenatal (K4), - cakupan kunjungan neonatus (KN Lengkap) - cakupan kunjungan bayi Tercapainya persentase Puskesmas yang melaksanakan PONED Tercapainya persentase fasilitas kesehatan dasar milik pemerintah yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan reproduksi terhadap wanita dan remaja Terbentuk minimal 2 puskesmas santun usila di Kab/Kota Tercapainya cakupan pelayanan kesehatan usia lanjut Terselenggaranya pelayanan gawat darurat di puskesmas Terselenggaranya Puskesmas yang menerapkan standard Pelayanan Medik Dasar

2

3 4

5 6 7 8


CAPAIAN TAHUN 2010 84,4%

84% 89,5%

88,3% 55,2%

90,5% 45%

69,82% 46,6%

20%

0%

30 Puskesmas

30 Puskesmas

35%

12,25%

58 Puskesmas

58 Puskesmas

2 Puskesmas

2 Puskesmas


9

10 11 12

13

14

Tercapainya jumlah puskesmas yang menerapkan pelayanan ISO 9001-2008 Terselenggaranya Pelayanan Kesehatan di Puskesmas DTPK Meningkatnya jumlah sarana pengobatan tradisional yang dibina Tercapainya jumlah Kab/Kota yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan kerja Setiap Kab/Kota memiliki 3 puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan olah raga Persentase pesantren yang memiliki poskestren

6 Puskesmas

6 Puskesmas

6 Puskesmas

6 Puskesmas

35%

35%

4 Kab/Kota

4 Kab/Kota

5 Kab/Kota

5 Kab/Kota

25%

14%

1. Tercapainya Cakupan Persalinan yang Ditolong oleh Tenaga Kesehatan Cakupan persalinan ditolong oleh nakes selama kurun waktu 2005-2010 menunjukkan peningkatan walaupun terkesan lambat sejak tahun 2007-2010, seperti yang tergambar pada grafik berikut ini:

Grafik 3 Persentase Persalinan yang di tolong oleh tenaga kesehatan Tahun 2005-2010

100 89 88 87 86,2 81,08 76 ada perlambatan Walaupun terlihat peningkatan, namun diyakini target Renstra 50 2005 2006 Sumatera 2007 Utara 2008 2010 90% Dinas Kesehatan Provinsi dan target 2009 nasional, yaitu Persalinan Nakes persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan tahun 2013 dapat dicapai.

2. Cakupan Pelayanan Antenatal Care (K4), Cakupan Kunjungan Neonatus (KN Lengkap) dan Cakupan Kunjungan Bayi. Gambaran cakupan pelayanan antenatal care (K4), kunjungan neonatus (KN Lengkap) menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan dari tahun 2005-


2009 kecuali cakupan kunjungan bayi yang terlihat mengalami stagnasi, dimana dari tahun 2007-2009 hanya mencapai 70,66%. Dibandingkan dengan tahun 2009, pencapaian ke-3 indikator program UKM pada tahun 2010 mengalami penurunan yang cukup besar terutama pada cakupan neonatus yang mendapatkan pelayanan lengkap menurun hampir 40%,

Grafik 4 Persentase Antenatal Care (K4), Kunjungan Neonatus (KN Lengkap) dan Kunjungan Bayi Tahun 2005 – 2010

100 80 60

% 40 20 0

K4

KN

Kunj Bayi

2005

67,76

79,96

78,83

2006

80,75

84,06

71,46

2007

83,8

87

70,66

2008

90,2

90,2

70,66

2009

91,4

90,4

70,66

2010

88,3

55,2

69,82

Sumber : Laporan Subdis Kesga Tahun 2005-2010.

3. Persentase Puskesmas yang melaksanakan PONED (Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Dasar) Dari 150 puskesmas rawat inap yang tersebar di seluruh kabupaten/kota, terdapat 70 puskesmas (46,7%) yang telah menyelenggarakan PONED secara aktif. yaitu Kabupaten Labuhan Batu Utara, Labuhan Batu Selatan, Asahan, Tapanuli Selatan, Dairi, Karo, Samosir masing-masing 3 Puskesmas, Tapanuli


Utara 5 puskesmas, Kabupaten Deli Serdang yaitu 8 puskesmas, dan Labuhan Batu dan Kabupaten Langkat masing-masing 1 puskesmas.

4. Terbentuk minimal 2 Puskesmas Santun Usila di Kab/Kota Pada tahun 2010, terbentuk 2 puskesmas santun usila yaitu di Kabupaten Deli Serdang dan Kota medan masing-masing 2 Puskesmas.

5. Tercapainya Cakupan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut Cakupan pelayanan kesehatan usia lanjut dihitung berdasarkan jumlah penduduk usia lanjut yang mendapatkan pelayanan di puskesmas dibagi dengan sasaran (total) penduduk usia lanjut di wilayah tersebut. Sampai dengan tahun 2010, jumlah penduduk usila yang mendapatkan pelayanan mencapai 12,25% dari 35% target yang ditetapkan pada tahun 2010.

6. Terselenggaranya pelayanan gawat darurat di puskesmas Pelayanan gawat darurat telah terselenggara di 58 puskesmas yang tersebar di 29 Kabupaten/Kota yaitu Kota Medan, Kota Pematang Siantar, Sibolga, Padang Sidempuan, Deli Serdang, Serdang Bedagai, Langkat, Simalungun, Tobasa, Tapanuli Utara, Samosir, Humbang Hasundutan, Tapanuli Tengah, Tapanuli Selatan, Madailing Natal, Padang Lawa, Padang Lawas Utara, Labuhan Batu, Labuhan Batu Utara, Labuhan Batu Selatan, Asahan, Batubara, Karo, Pakpak Bharat, Dairi, Nias, Nias Selatan, Nias Barat dan Nias Utara yaitu masingmasing 2 puskesmas.


7. Terselenggaranya Puskesmas yang menerapkan standard Pelayanan Medik Dasar Terdapat 2 Puskesmas yang menerapkan standard pelayana medik dasar, yaitu di Kota Medan dan Padang Sidempuan, masing-masing 1 puskesmas.

8. Tercapainya jumlah puskesmas yang menerapkan pelayanan ISO 9001-2008 Puskesmas yang menerapkan pelayanan ISO 9001-2008 ada 6 puskesmas yaitu Puskesmas Glugur Darat di Kota Medan, Puskesmas Pantai Cermin di Kabupaten Serdang Bedagai, Puskesmas Satria di Kota Tebing Tinggi, Puskesmas Sidodadi di Kabupaten Asahan, Puskesmas Sambas di Kota Sibolga, dan Puskesmas Panyabungan Jae di Kabupaten Madina.

9. Terselenggaranya Pelayanan Kesehatan di Puskesmas DTPK Penyelenggaraan pelayanan kesehatan di daerah terpencil, perbatasan dan kepulauan diprioritas bagi 6 puskesmas di 6 Kabupaten/Kota yaitu Kabupaten Dairi, Pakpak Bharat, Samosir, Tapanuli Tengah, Nias dan Nias Selatan.

10. Tercapainya

jumlah

Kab/Kota

yang

menyelenggarakan

pelayanan

kesehatan kerja Pelayanan Kesehatan Kerja sasarannya adalah kepada kabupaten/kota yang memiliki industri besar, kecil maupun menengah. Kabupaten/Kota yang telah menyelenggarakan pelayanan kesehatan kerja adalah Kabupaten Serdang Bedagai, Deli Serdang, Kota Pematang Siantar dan Medan.


11. Setiap Kab/Kota memiliki 3 puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan olah raga Pada tahun 2010, Kabupaten/Kota yang memiliki 3 puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan olah raga yaitu Kabupaten Serdang Bedagai, Humbang Hasundutan, Tapanuli Selatan, Kota Pematang Siantar dan Tebing Tinggi.

12. Persentase pesantren yang memiliki poskestren Sampai dengan tahun 2010, dari 222 pesantren terdapat 31 pesantren yang memiliki poskestren (14%) yang tersebar di 7 kabupaten/kota, yaitu: - Pematang Siantar

: 1 pesantren

- Simalungun

: 6 pesantren

- Serdang Bedagai

: 3 pesantren

- Langkat

: 18 pesantren

- Tebing Tinggi

: 1 pesantren

- Medan

: 1 pesantren

- Karo

: 1 pesantren

3.2.3 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat A. Tujuan Program Adalah untuk memberdayakan individu, keluarga / kelompok dan masyarakat termasuk swasta dalam bidang kesehatan agar mampu menumbuhkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) serta mengembangkan Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM) sesuai dengan kespesifikan sosial budaya setempat.


B. Kegiatan-kegiatan Tahun 2010 Jumlah anggaran yang dialokasikan untuk Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat pada tahun 2010 yaitu sebesar Rp. 6.581.139.100,dengan jumlah yang terealisasi sebesar Rp. 6.017.016.000,- atau 91,43%. Adapun kegiatan-kegiatan pada Program UKM yang telah dilaksanakan dengan adalah sebagai berikut : 1.

Sosialisasi Batra kepada Kelompok Masyarakat Potensial

2.

Paket Bantuan PHBS dan UKS bagi Anak Sekolah

3.

Pertemuan Forum Komunikasi Pengobatan Tradisional

4.

Pertemuan Evaluasi Program Batra

5.

Revitalisasi Posyandu (Melalui Pembinaan & Lomba Kegiatan Posyandu)

6.

Pengembangan Desa Siaga

7.

Lokakarya Pemberdayaan Guru UKS dalam rangka Peningkatan Kinerja Program UKS

8.

Karnaval/Mobil Hias 17 Agustus

9.

Pelatihan Pembuatan Media Promosi Kesehatan bagi Petugas Rumah Sakit

10. Review Program Metode dan Sarana 11. Pembuatan Buletin Kesehatan 12. Reportase Bidang Kesehatan dan Pemutaran Film Kesehatan 13. Pembuatan Billboard 14. Peningkatan Pendidikan Kesehatan bagi Masyarakat pada Event Hari-hari Kesehatan 15. Penyebaran Informasi Kesehatan Melalui Media Elektronik, Cetak dan Tradisional 16. Sosialisasi Program Jamkesmas bagi Aparat Kecamatan di Kab/Kota


17. Evaluasi Program JPKM bagi Petugas Kab/Kota 18. Penyiapan Rumah Sakit dalam Implementasi Indonesia - Diagnostic Related Groups (INA_DRG) dalam Program Jamkesmas 19. Pertemuan Forum Komunikasi Kesehatan Kerja di Provinsi Sumatera Utara 20. Sosialisasi Program UKK bagi Organisasi Pekerja 21. Jambore SBH Tingkat Daerah 22. Sosialisasi Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) pada 4 Tatanan 23. Senam Bugar Kesehatan bagi Pemberdayaan Masyarakat 24. Pertemuan Evaluasi Pelaksanaan Program Desa Siaga 25. Peningkatan Promosi Kesehatan kepada Masyarakat dalam rangka Peningkatan PHBS

Dari 26 kegiatan yang terdapat dalam program ini, ada 1 (satu) kegiatan yang tidak dilaksanakan yaitu Pengembangan Geographical Information System (GIS) Desa Siaga dengan output kegiatan yaitu adanya Software GIS Desa Siaga. Kegiatan tidak dapat dilaksanakan karena Pedoman Umum tentang Desa Siaga baru selesai ditandatangani oleh 3 (tiga) menteri sekitar akhir bulan Oktober dan dicetak pada bulan Nopember sehingga pedoman tersebut belum didistribusikan ke provinsi sampai akhir Desember 2010. Dengan belum diterimanya pedoman tersebut, maka dipertimbangkan bahwa bila software dibuat maka data-data yang dibutuhkan dalam pembuatan software tidak akan lengkap dan akurat sehingga tidak dapat difungsikan secara maksimal.

Pengukuran indikator dari masing-masing kegiatan menunjukkan bahwa setiap kegiatan pada Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat telah


mencapai target kinerja output maupun outcome masing-masing 100%. Penjelasan lebih lanjut tentang pengukuran indikator kegiatan dapat dilihat pada tabel lampiran PKK (Pengukuran Kinerja Kegiatan).

C. Evaluasi Capaian Kinerja Didalam Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara, capaian Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat pada tahun 2010 yaitu:

Tabel 6 Capaian Kinerja Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2010

NO

1.

INDIKATOR



1

Persentase rumah tangga berperilaku hidup bersih dan sehat

2

Persentase Posyandu Purnama dan Mandiri

40%

40%

3

Tersedianya Pos Kesehatan Desa (Poskesdes) di Desa Siaga

100%

62%

4

Persentase desa siaga aktif

70%

47,66%

5

Persentase sekolah dasar yang mempromosikan kesehatan

10%

5%

Persentase rumah tangga berperilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) Persentase penduduk yang melaksanakan PHBS mengalami peningkatan yang cukup dari tahun 2006 ke 2007, mengalami peningkatan hampir 10%. Namun sejak tahun 2007 sampai 2010, persentase penduduk ber-PHBS tidak mengalami peningkatan bahkan stagnan yaitu 36,25%. Terjadinya stagnasi


pencapaian ini disebabkan tidak adanya survey penduduk ber-PHBS yang dilaksanakan setelah tahun 2007. Untuk itu, pada tahun selanjutnya kegiatan penelitian dan pengembangan kesehatan perlu diarahkan untuk meneliti penduduk yang melaksanakan PHBS.

Grafik 5 Persentase Penduduk Melaksanakan PHBS Tahun 2005 – 2010

45 40 35 30 25 20 15 10 5 0 % pendk dgn PHBS

2.

2005

2006

2007

2008

2009

2010

23

26,6

36,25

36,25

36,25

36,25

Persentase Posyandu Purnama dan Mandiri Pemberdayaan masyarakat dalam bidang kesehatan dilihat dari persentase posyandu Purnama dan Mandiri. Pada tahun 2008, persentase posyandu Purnama Mandiri yaitu 29,87%, mengalami peningkatan pada tahun 2009 mencapai 43,59% namun mengalami penurunan menjadi 40% pada tahun 2010. Penurunan ini terjadi akibat munculnya kabupaten/kota pemekaran, sehingga penambahan desa sebagai denominator (penyebut) menjadi besar. Walaupun terjadi penurunan, Provinsi Sumatera Utara masih mampu mencapai target nasional yaitu 40%.


3.

Tersedianya Pos Kesehatan Desa (Poskesdes) di Desa Siaga. Pada tahun 2009, dari 4.390 desa siaga yang dibentuk terdapat 2.314 desa siaga dengan poskesdes atau 52,7%. Pada tahun 2010, jumlah desa siaga dengan poskesdes meningkat menjadi 2.723 atau 62%. Walaupun demikian, peningkatan ini belum mampu mencapai target sasaran program yaitu 100%. Karena di setiap desa siaga memiliki poskesdes, maka untuk mencapai target, perlu dibangun 1.667 unit poskesdes pada tahun 2011 Dan dari 2.723 desa siaga dengan poskesdes, yang aktif adalah 1.851 desa siaga (68%).

3.2.4 Program Perbaikan Gizi Masyarakat A. Tujuan Program Adalah untuk meningkatkan kesadaran gizi keluarga dalam upaya meningkatkan status gizi masyarakat terutama ibu hamil, bayi dan balita, serta usia produktif.

B. Kegiatan-kegiatan Tahun 2010 Jumlah anggaran yang dialokasikan untuk Program Perbaikan Gizi Masyarakat pada tahun 2010 yaitu sebesar Rp. 3.857.181.650,- dengan jumlah yang terealisasi sebesar Rp. 3.537.848.855,- atau 91,72%. Adapun kegiatan-kegiatan pada Program Perbaikan Gizi Masyarakat yang telah dilaksanakan dengan adalah sebagai berikut : 1.

Monitoring Program Gizi dan Sweeping Bulan Vitamin A

2.

Pengadaan Modul Alat Bantu Konseling Menyusui (IMD dan ASI Eksklusif)

3.

Survei Kadarzi

4.

Pertemuan Berkala Sistim Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG)


5.

Penyediaan MP-ASI pada Anak Umur 6 - 24 Bulan Gakin

6.

Penyediaan PMT Anak Sekolah

7.

Penyediaan PMT Ibu Hamil (Gakin)

8.

Pembuatan Terapi Feeding Center (TFC)

9.

Lomba UPGK

10. Pendampingan Keluarga Balita Gizi Buruk yang Dirawat di RS 11. Sosialisasi Gizi Penyakit Degeneratif dan Gizi Lebih 12. Sosialisasi Keanekaragaman Menu Makanan Lokal yang Bergizi

Dari 13 kegiatan yang terdapat pada program ini, ada 1 (satu) kegiatan yang tidak dilaksanakan yaitu Penyediaan Iodina Set, yang disebabkan karena Iodina Set sudah tidak diproduksi lagi sehingga tidak ditemukan di pasaran.

Pengukuran indikator dari masing-masing kegiatan menunjukkan bahwa setiap kegiatan pada Program Perbaikan Gizi Masyarakat telah mencapai target kinerja output maupun outcome masing-masing 100%. Penjelasan lebih lanjut tentang pengukuran indikator kegiatan dapat dilihat pada tabel lampiran PKK (Pengukuran Kinerja Kegiatan).

C. Evaluasi Capaian Kinerja Didalam Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2009 - 2013, capaian Program Perbaikan Gizi Masyarakat pada tahun 2010 yaitu :


Tabel 7 Capaian Kinerja Program Perbaikan Gizi Masyarakat Tahun 2010 NO

1.

INDIKATOR gizi

buruk

yang



1

Persentase ditangani

2

Persentase bayi usia 0 – 6 bulan mendapatkan ASI Eksklusif

40%

45,5%

3

Cakupan Rumah Tangga (RT) yang mengkonsumsi garam beryodium

85%

90%

4

Persentase anak 6 – 59 bulan mendapatkan Vitamin A

80%

73,2%

5

Persentase ibu hamil mendapatkan Tablet Fe

yang

71%

67,2%

6

Persentase Kab/Kota yang melaksanakan Surveilans Gizi

100%

100%

7

Persentase balita ditimbang berat badannya (D/S)

70%

71,80%

8

Persentase penyediaan bufferstock MP-ASI (Makanan Pendamping – Air Susu Ibu) untuk bencana

100%

100%

9

Persentase ibu hamil KEK (Kurang Energi Kronis) dan anemia yang mendapatkan PMT (Pemberian Makanan Tambahan)

45%

8,1%

Persentase gizi buruk yang ditangani Berdasarkan Survey Pemantauan Status Gizi (PSG) yang dilaksanakan pada tahun 2009 diketahui bahwa Prevalensi Balita dengan Gizi kurang adalah 16,2% dan Balita dengan Gizi Buruk yaitu 4,21%. Angka ini mengalami penurunan dengan data Survey PSG yang dilaksanakan tahun 2007, yaitu


prevalensi balita dengan gizi kurang adalah 18,8% dan balita dengan gizi buruk yaitu 4,4%. Pada tahun 2010, persentase gizi buruk yang ditangani mencapai 100% artinya seluruh kasus gizi buruk yang ditemukan telah ditangani dan ditindaklanjuti. Pencapaian indikator ini telah sesuai dengan target yang ditetapkan pada tahun yang sama yaitu 100%.

2.

Persentase bayi usia 0 – 6 bulan mendapatkan ASI Eksklusif Persentase pemberian ASI Eksklusif pada bayi menunjukkan adanya kecendrungan penurunan dari tahun 2004 – 2007. Pada tahun 2004, cakupan persentase bayi yang diberi ASI Eksklusif mencapai 42,60% dan mengalami penurunan menjadi 35,25% (2005), 29,16% (2006), 26,39% (2007). Pada tahun 2008 cakupan ASI Ekslusif mengalami peningkatan menjadi 38% dan mencapai 43% pada tahun 2009. Tahun 2010 cakupan persentase bayi yang diberi ASI Eksklusif mencapai 45,5%. Dibandingkan dengan target yang ditetapkan yaitu 40%, capaian indikator ini sudah melebihi target yang ditetapkan.

3.

Cakupan Rumah Tangga (RT) yang mengkonsumsi garam beryodium Konsumsi garam mengandung cukup Iodium merupakan upaya prevalensi penderita GAKY. Berdasarkan hasil Risdesdas (2007) diketahui bahwa hampir 90% rumah tangga (RT) telah mengkonsumsi garam yang mengandung cukup iodium. Pada tahun

2010, cakupan RT yang mengkonsumsi garam

beryodium sebanyak 90%, tidak mengalami peningkatan dari tahun 2007 tetapi bila dibandingkan dengan target tahun 2010, indikator ini telah melampaui target yang ditetapkan yaitu 85%.


4.

Persentase anak 6 – 59 bulan mendapatkan Vitamin A Tidak adanya Survey Pemetaan Vitamin A terbaru menyebabkan tidak diketahuinya secara akurat prevalensi Xeropthalmia di Provinsi Sumatera Utara. Survei terakhir dilaksanakan pada tahun 1992 dimana prevalensi Xeropthalmia sebesar 0,12% lebih rendah dari batas WHO yaitu 0,5%. Melihat pencapaian tersebut Xeropthalmia tidak lagi menjadi masalah kesehatan masyarakat di Provinsi Sumatera Utara, namun hal ini perlu diwaspadai terutama bila dilihat pencapaian persentase balita yang mendapatkan kapsul vitamin A pada tahun 2006 dan 2007 cenderung di bawah target program 80%.

Grafik 6 Trend Cakupan Pemberian Vitamin A Tahun 2005 – 2010

89,1

100 80 60 40 20 0

73,11

2005

2006

78,5

2007

80,4

2008

80,4

73,2

2009

2010

Sumber : Laporan Gizi Dinkes Provsu

Dari grafik terlihat juga bahwa cakupan pemberian vitamin A pada tahun 2009 tidak mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2008, walaupun sudah di atas target 80% namun masih di bawah pencapaian pada tahun 2005 yaitu 89,1%. Tetapi pada tahun 2010, capaian indikator ini mengalami penurunan menjadi 73,2% dan bila dibandingkan dengan target yang telah


ditetapkan tahun 2010 yaitu 80% maka capaian indikator ini tidak terlampaui. Hal ini kemungkinan disebabkan oleh belum optimalnya pelaksanaan program gizi khususnya pemberian kapsul vitamin A pada balita dan fokus pemberian kapsul vitamin A lebih kepada bayi (6-12 bulan).

5.

Persentase ibu hamil yang mendapatkan Tablet Fe Anemia merupakan salah satu penyebab kematian ibu hamil di Indonesia, hal ini disebabkan oleh kekurangan zat besi (ferrum) selama masa kehamilan. Salah satu upaya untuk menurunkan prevalensi anemia adalah dengan pemberian tablet zat besi (ferrum) sebanyak 90 tablet selama masa kehamilan. Grafik 7 Trend Cakupan Pemberian Fe 90 Tablet Tahun 2005 – 2010

76,67

80 60

75

78

78 67,2

53,09

40 20 0 2005

2006

2007

2008

2009

2010

Sumber : Laporan Gizi Dinkes Provsu

Cakupan ibu hamil yang mendapat 90 tablet zat besi

menunjukkan

kecenderungan adanya peningkatan sejak tahun 2005 hingga tahun 2009 dan telah mencapai target program yaitu 71% tetapi bila dibandingkan dengan target nasional yaitu 80% maka capaian indikator ini masih rendah. Pada tahun 2010 pencapaian mengalami penurunan menjadi 67,2%, hal ini


disebabkan karena belum semua Kabupaten/Kota mengalokasikan dana untuk buffer stock tablet besi, ketersediaan tablet besi tergantung sepenuhnya pada pengadaan pusat dan provinsi; sehingga sering terjadi kekosongan tablet Fe di Kabupaten/Kota.

6.

Persentase Kab/Kota yang melaksanakan Surveilans Gizi Surveilans gizi merupakan kegiatan analisis secara sistematis dan terus menerus terhadap masalah gizi buruk dan indikator pembinaan gizi masyarakat agar dapat melakukan tindakan penanggulangan secara efektif, eﬁsien dan tepat waktu melalui proses pengumpulan data, pengolahan, penyebaran informasi kepada penyelenggara program kesehatan dan tindak lanjut sebagai respon terhadap perkembangan informasi. Surveilans gizi akan meningkatkan

efektivitas

program

dengan

mempertajam

upaya

penanggulangan masalah gizi secara tepat waktu, tempat, sasaran dan jenis tindakannya. Pada tahun 2010, 100% Kab/Kota melaksanakan surveilans gizi sesuai dengan target yang ditetapkan yaitu 100%.

7.

Persentase balita ditimbang berat badannya (D/S) Indikator ini menggambarkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan posyandu. Tinggi rendahnya hasil capaian indikator ini tergantung pada partisipasi mayarakat. Jika hasil capaian rendah, artinya partisipasi masyarakat yang rendah terhadap kegiatan posyandu. Untuk itu perlu dipelajari kenapa mereka tidak datang ke posyandu dan perlu dimotivasi.


Selain itu dari kader posyandu sendiri bersama dengan PKK kelurahan juga dihimbau agar lebih memotivasi warganya untuk membawa balita ke posyandu setiap bulan. Persentase balita yang ditimbang berat badannya (D/S) tahun 2010 adalah 71,80%, jika dibandingkan dengan target program di tahun yang sama yakni 70% maka capain program telah melampaui target yang ditetapkan.

8.

Persentase penyediaan buffer stock MP-ASI (Makanan Pendamping – Air Susu Ibu) untuk bencana Penyediaan buﬀer stock MP-ASI adalah ditujukan

untuk mengantisipasi

situasi darurat akibat bencana, KLB gizi dan situasi sulit lainnya. Pada tahun 2010, capaian dari indikator ini adalah 100% dengan target program 100% pada tahun yang sama.

9.

Persentase ibu hamil KEK (Kurang Energi Kronis) dan anemia yang mendapatkan PMT (Pemberian Makanan Tambahan) Kasus KEK (Kekurangan Energi Kronis) disebabkan karena adanya ketidakseimbangan asupan gizi, sehingga zat gizi yang dibutuhkan tubuh tidak tercukupi. Jika sudah terlalu lama maka akan terjadi Kekurangan Energi Kronik (KEK). Pada tahun 2010 jumlah ibu hamil di Provinsi Sumatera Utara sebanyak 307.577 orang dan yang menjadi sasaran ibu hamil KEK/Anemia adalah sebanyak 30.757 orang. Dari jumlah sasaran ibu hamil KEK/Anemia tersebut, sebanyak

2.500

orang atau 8,1% yang mendapatkan PMT (Pemberian


Makanan Tambahan). Dibandingkan dengan target program pada tahun yang sama yaitu 45% capaian indikator ini sangat rendah. Rendahnya capaian indikator ini disebabkan karena tidak adanya data-data tentang PMT dari Kabupaten/Kota. Sasaran yang mendapat PMT (8,1%) tersebut hanya dibiayai dari APBD Provinsi Sumatera Utara dan APBN.

3.2.5 Program Lingkungan Sehat A. Tujuan Program Adalah untuk mewujudkan mutu lingkungan hidup yang lebih sehat melalui pengembangan sistem kesehatan kewilayahan untuk menggerakkan pembangunan berwawasan kesehatan.

B. Kegiatan-kegiatan Tahun 2010 Jumlah anggaran yang dialokasikan untuk Program Lingkungan Sehat pada tahun 2010 yaitu sebesar Rp. 4.049.660.000,- dengan jumlah yang terealisasi sebesar Rp. 4.033.900.000,- atau 99,61%. Adapun kegiatan-kegiatan pada Program Lingkungan Sehat yang telah dilaksanakan dengan adalah sebagai berikut : 1.

Implementasi Community Let Total Sanitation (CLTS)

2.

Orientasi Community Let Total Sanitation

3.

Stimulan/Pembangunan Percontohan Rumah Sehat dan Sederhana

4.

Pengadaan Stimulan Sarana Air Bersih/Jamban Keluarga

5.

Pengembangan Program Kota Sehat

6.

Peningkatan Kapasitas SDM Konseling bagi Petugas Klinik Sanitasi

7.

Pemeriksaan Air Isi Ulang

8.

Pembinaan Klinik Sanitasi


9.

Monitoring dan Evaluasi Program Lingkungan Sehat

10. Koordinasi Perencanaan dan Evaluasi Program Lingkungan Sehat Pengukuran indikator dari masing-masing kegiatan menunjukkan bahwa setiap kegiatan pada Program Lingkungan Sehat telah mencapai target kinerja output maupun outcome masing-masing 100%. Penjelasan lebih lanjut tentang pengukuran indikator kegiatan dapat dilihat pada tabel lampiran PKK (Pengukuran Kinerja Kegiatan).

C. Evaluasi Capaian Kinerja Didalam Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara, capaian Program Lingkungan Sehat pada tahun 2010 yaitu:

Tabel 8 Capaian Kinerja Program Lingkungan Sehat Tahun 2010 NO

INDIKATOR

1

Persentase keluarga menghuni rumah yang memenuhi syarat kesehatan Persentase keluarga menggunakan air bersih Persentase keluarga menggunakan jamban memenuhi syarat kesehatan Persentase Tempat-Tempat Umum (TTU) yang memenuhi syarat kesehatan Persentase Kab/Kota Sehat Persentase puskesmas yang memiliki klinik sanitasi Persentase air minum yang diperiksa yang memenuhi syarat bakteriologis Persentase Kab/Kota yang menyelenggarakan program penyehatan lingkungan

2 3 4

5 6 7

8



62%

34%

55%

60%

63%

47%

15% 30%

15% 30%

27%

20%

100%

100%


1.

Persentase keluarga menghuni rumah yang memenuhi syarat kesehatan Peningkatan persentase keluarga yang menghuni rumah sehat cenderung mengalami peningkatan 3 tahun terakhir tetapi peningkatan tidak signifikan dalam pencapaian target program sebesar 65% pada tahun 2010. Capaian pada tahun 2008 yaitu 61,15% menjadi 61,25 pada tahun 2009 dan meningkat pada tahun 2010 menjadi 64%. Bila keadaan ini tidak diantisipasi dan diatasi maka dapat diprediksikan presentase rumah sehat di Provinsi Sumatera Utara tidak akan mampu mencapai target 70% pada tahun 2011.

2.

Persentase keluarga menggunakan air bersih Capaian indikator persentase keluarga menggunakan air bersih tahun 2010 adalah 34%. Bila dibandingkan dengan target program pada tahun yang sama yaitu 62%, maka capaian masih jauh dari target yang diharapkan. Masalah air bersih merupakan masalah yang sangat kompleks, berhubungan dengan lintas sektoral, perilaku dan sosial ekonomi masyarakat. Tahun 2010 Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara telah mengalokasikan dana untuk 10 (sepuluh) Kab/Kota yaitu Langkat, Batubara, Serdang Bedagai, Simalungun, Tapanuli Utara, Samosir, Dairi, Padang Sidempuan, Deli Serdang dan Labuhan Batu, untuk pengadaan Stimulan Sarana Air Bersih (SAB). Keterlibatan institusi yang menangani prasarana pemukiman dan prasarana wilayah bersama-sama masyarakat yang diberdayakan sangatlah penting dalam upaya penyediaan air bersih dalam jumlah yang cukup. Dengan tersedianya air bersih dalam jumlah yang cukup.


Dan diharapkan dengan pembangunan stimulan SAB ini, pemerintah Kab/Kota dapat termotivasi untuk melanjutkan pembangunan SAB yang lain sehingga akses masyarakat terhadap air bersih dapat ditingkatkan, dengan demikian indikator persentase keluarga menggunakan air bersih juga akan meningkat.

3.

Persentase keluarga menggunakan jamban memenuhi syarat kesehatan Pencapaian persentase keluarga menggunakan jamban memenuhi syarat kesehatan pada tahun 2010 adalah 60%, bila dibandingkan dengan terget program yang ditetapkan pada tahun yang sama yaitu 55% maka capaian ini sudah melampaui target. Hal ini tidak lepas dari kegiatan CLTS yang dilaksanakan dimana kegiatan ini merupakan pendekatan kepada masyarakat dalam pembangunan sanitasi. Kegiatan ini ditekankan pada perubahan perilaku kebiasaan masyarakat dari yang masih Buang Air Besar (BAB) di sembarang tempat (open defecation) ke tempat yang berkonsentrasi (jamban).

4.

Persentase Tempat-Tempat Umum (TTU) yang memenuhi syarat kesehatan Pencapaian persentase TTU yang memenuhi syarat kesehatan tahun 2010 masih rendah yaitu 47%, tidak melampaui target program yang ditetapkan yaitu 63%. Diperlukan upaya yang lebih keras lagi untuk pencapaian indikator ini melalui berbagai kegiatan penyuluhan dan pendekatan kepada masyarakat agar semakin meningkatkan pola hidup bersih dan sehat juga meningkatkan kerjasama dan koordinasi dengan lintas sektoral.


5.

Persentase Kab/Kota Sehat Pada tahun 2010 capaian indikator persentase Kab/Kota Sehat adalah sebesar 15%, capaian ini sudah sesuai dengan target yang ditetapkan yaitu 15%. Kabupaten/Kota yang termasuk Kabupaten/Kota Sehat adalah Kabupaten Humbang Hasundutan, Kota Sibolga, Kota Padang Sidempuan, Kabupaten Karo, Kota Pematang Siantar dan Kota Medan.

6.

Persentase puskesmas yang memiliki klinik sanitasi Pencapaian persentase puskesmas yang memiliki klinik sanitasi pada tahun 2010 sebesar 30%, telah memenuhi target yang ditetapkan pada tahun yang sama yaitu 30%. Meskipun telah memenuhi target, tetap diupayakan agar pencapaiannya dapat lebih ditingkatkan lagi pada tahun-tahun mendatang melalui pembinaan dan konseling terhadap petugas klinik sanitasi di Kab/Kota.

7.

Persentase air minum yang diperiksa yang memenuhi syarat bakteriologis Pencapaian indikator persentase air minum yang diperiksa yang memenuhi syarat bakteriologis pada tahun 2010 adalah sebesar 20%, bila dibandingkan dengan target yang ditetapkan pada tahun yang sama yaitu 27% maka capaian masih lebih rendah dari target.


Penyediaan kualitas air bersih yang memenuhi syarat memiliki hubungan korelasi yang kuat terhadap kejadian penyakit infeksi terutama yang bersifat water-borne diseases. Dan dihubungkan dengan masih rendahnya tingkat perilaku bersih dan sehat pada masyarakat, peningkatan penyediaan air bersih yang memenuhi syarat bakteriologis merupakan program yang perlu mendapat perhatian dan prioritas dari semua stakeholders. Peningkatan kerjasama dan koordinasi dengan lintas program/sektoral sangat diperlukan untuk dapat meningkatkan capaian indikator ini.

8.

Persentase Kab/Kota yang menyelenggarakan program penyehatan lingkungan Pencapaian

persentase

Kab/Kota

yang

menyelenggarakan

Program

Penyehatan Lingkungan tahun 2010 telah mencapai 100% sesuai dengan target yang diharapkan yaitu 100%. Hasil capaian ini menunjukkan bahwa seluruh Kab/Kota di Provinsi Sumatera Utara telah menyelenggarakan Program Penyehatan Lingkungan

3.2.6 Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit A. Tujuan Program Adalah untuk menurunkan angka kesakitan, kematian, dan kecacatan akibat penyakit menular dan tidak menular. -

Penyakit menular diprioritaskan dalam program ini adalah : malaria, demam berdarah dengue, tuberkulosis paru, HIV-AIDS, diare, polio, filariasis, kusta, pneumonia, dan penyakit-penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi


(PD3I), termasuk penyakit karantina dan risiko masalah kesehatan masyarakat yang memperoleh perhatian dunia internasional. -

Penyakit tidak menular yang diutamakan adalah penyakit jantung, kanker, diabetes melitus, dan penyakit metabolic, penyakit kronis dan degeneratif serta gangguan akibat kecelakaan dan cedera.

B. Kegiatan-kegiatan Tahun 2010 Jumlah

anggaran

yang

dialokasikan

untuk

Program

Pencegahan

dan

Pemberantasan Penyakit pada tahun 2010 yaitu sebesar Rp. 14.505.793.600,dengan jumlah yang terealisasi sebesar Rp. 13.145.751.955,- atau 90,62%. Adapun kegiatan-kegiatan pada Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit yang telah dilaksanakan dengan adalah sebagai berikut : 1.

Peningkatan Imunisasi

2.

Deteksi Dini (Screening) Penyakit Diabetes Mellitus & Osteophorosis pada Masyarakat

3.

Peningkatan Pelayanan Kesehatan Haji

4.

Pemusnahan/Karantina Sumber Penyakit Menular pada UPT

5.

Peningkatan Upaya P2 DBD & Arbovirus

6.

Peningkatan Upaya P2 Penyakit Malaria

7.

Peningkatan Upaya P2 Penyakit TB

8.

Peningkatan Upaya P2 Penyakit HIV/AIDS

9.

Peningkatan Upaya P2 Penyakit ISPA

10. Peningkatan Upaya P2 Penyakit Frambusia 11. Peningkatan Upaya P2 Penyakit Kecacingan 12. Peningkatan Upaya P2 Penyakit Diare & Demam Typoid


13. Peningkatan Upaya P2 Penyakit Kusta 14. Peningkatan Upaya P2 Penyakit Rabies 15. Peningkatan Upaya P2 Penyakit Filariasis 16. Peningkatan Surveilans Penyakit Tidak Menular 17. Peningkatan Penanggulangan KLB dan Bencana 18. Gerakan Aksi Masyarakat dalam rangka Pelaksanaan Pekan Imunisasi Nasional

Pengukuran indikator dari masing-masing kegiatan menunjukkan bahwa setiap kegiatan pada Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit telah mencapai target kinerja output maupun outcome masing-masing 100%. Penjelasan lebih lanjut tentang pengukuran indikator kegiatan dapat dilihat pada tabel lampiran PKK (Pengukuran Kinerja Kegiatan).

C. Evaluasi Capaian Kinerja Di dalam Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2009 - 2013, capaian Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit pada tahun 2010 yaitu:

Tabel 9 Capaian Kinerja Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Tahun 2010

NO 1 2 3

INDIKATOR Angka Case Detection Rate Penyakit TB Angka keberhasilan pengobatan TB Case Fatality Rate (CFR) diare pada saat KLB



90%

93,7%

1,6%

1,06%


4 5 6 7 8

9 10 11 12

13

14 15 16 17

18

19 20

21

22

23

ODHA (Orang Dengan HIV AIDS) mendapatkan pengobatan ART Prevalensi Kasus HIV penduduk Angka Penemuan Kasus Baru Kusta per 100.000 penduduk Angka penemuan kasus baru Frambusia /100.000 penduduk Cakupan Penemuan dan tata laksana kasus Pneumonia pada balita Prevalensi kecacingan pada anak sekolah Angka Penemuan Kasus Malaria per 1.000 penduduk (API) Angka Kesakitan DBD per 100.000 penduduk Kasus suspek flu burung yang ditemukan, ditangani sesuai standard Cakupan penduduk di daerah endemis mendapatkan pengobatan massal filariasis Kabupaten/Kota yang melakukan mapping vektor Angka Kecacatan Tingkat 2 Kusta Persentase kelengkapan dan ketepatan laporan penyakit Persentase Penyelidikan Epidemiologi < 24 jam pada desa/kelurahan dengan KLB Angka Non Acute Flaccid (AFP) pada anak usia <15 tahun per 100.000 penduduk Angka Kematian Jemaah Haji per 1.000 jemaah haji Persentase desa yang mencapai Universal Child Immunization (UCI). Persentase anak 0-11 bulan yang mendapatkan imunisasi dasar lengkap Persentase anak sekolah usia dasar yang mendapatkan imunisasi lengkap Persentase Kab/Kota yang melaksanakan Surveilans Deteksi Dini dan KIE Penyakit Tidak Menular

45%

67,48%

0,03% <5/100.000 Penduduk <0,6/100.000 Penduduk 1,8%

0,02% 1,52/100.000 Penduduk 0,15/100.000 Penduduk 1,06%

35%

63%

1,8‰ Penduduk 30/100.000 Penduduk 100%

1,9‰ Penduduk 35,9/100.000 Penduduk 100%

40%

25% 15% 70%

18,9% 68%

82%

90%

>2/100.000 Penduduk

2,2/100.000 Penduduk

<2/1.000 Jemaah Haji 75%

2,7/1.000 Jemaah Haji 67%

82%

93%

80%

96%

50%

50%


24 25

1.

Persentase Kab/Kota melaksanakan surveilans kesehatan matra Persentase Kab/Kota yang menyelenggarakan penanggulangan dan penanganan wabah dan bencana

20%

20%

80%

100%

Angka Case Detection Rate (CDR) dan Keberhasilan Pengobatan TB Angka CDR Penyakit TB atau Cakupan penemuan penderita TB Paru dilihat dari penemuan penderita TB Paru BTA+ yang berpotensi untuk terjadinya penularan di masyarakat. Pada tahun 2010 target penemuan TB Paru BTA+ sebesar 70% dari estimasi yang ada (160 per 100.000 penduduk), angka konversi diatas 80% dan angka kesembuhan diatas 85% dari kasus yang ditemukan di Provinsi Sumatera Utara. Peningkatan cakupan penemuan penderita penyakit TB Paru BTA+ kurun waktu 2007-2010 dapat dilihat pada grafik berikut ini. Grafik 8 Angka CDR (Cakupan Penemuan Penderita TB Paru BTA+) dan Angka Keberhasilan Pengobatan TB di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2007–2010

100

91,4

90 80 70

65,8

92,3

90,3

66

68,1

93,7 74,7

60 50 40 30 20 10 0 2007

2008 Cakupan Penem uan

2009

2010

Angka Kesem buhan


Dari grafik terlihat bahwa cakupan penemuan penderita TB Paru BTA+ mengalami peningkatan selama kurun waktu 2007-2010. Pada tahun 2010 angka pencapaian CDR mencapai 74,7%, telah mampu mencapai target nasional yaitu 70%. Hal ini sejalan juga dengan pencapaian angka kesembuhan yang sejak tahun 2007 sampai tahun 2010 yang terus meningkat dan mampu mencapai angka di atas 90%, diatas target nasional yakni >85%. Sejak tahun 2007 ke 2010, angka keberhasilan pengobatan TB mencapai angka di atas 90%, dan setiap tahunnya cendrung mengalami peningkatan. Pada tahun 2010, angka kesembuhan penderita TB mencapai 93,7%.

2.

Case Fatality Rate (CFR) Diare pada saat KLB (Kejadian Luar Biasa) KLB diare merupakan salah satu KLB yang setiap tahun terjadi di Provinsi Sumatera dan tahun 2009 telah terjadi KLB diare di 2 Kab/Kota. Angka kematian (CFR) akibat diare pada saat KLB menunjukkan kecendrungan penurunan, seperti tergambar pada grafik berikut ini : Grafik 9 Persentase Angka Kematian (CFR) Diare pada saat KLB Tahun 2006 - 2010 Persentase Angka Kematian (CFR) akibat Diare pada KLB Tahun 2006 - 2010

4 3

3

2,56 1,89

2

1,9 1,06

1 0 2006

2007

CFR

2008

2009

Power (CFR)

2010


Dari grafik di atas dapat dilihat penurunan Angka CFR Diare pada saat KLB. Sampai tahun 2009, walaupun mengalami penurunan, CFR diare pada saat KLB diatas target nasional yaitu tidak melebihi 1,2%. Tetapi pada tahun 2010 capaian indikator ini yakni 1,06%, sudah melampaui target nasional. Ini menunjukkan bahwa tingkat penemuan dan tata laksana penderita diare pada saat KLB sudah baik tetapi harus tetap ditingkatkan.

3.

ODHA (Orang Dengan HIV AIDS) mendapatkan pengobatan ART Dalam sepuluh tahun terakhir, peningkatan HIV/AIDS meningkat begitu tajam. Pada tahun 2010, jumlah kasus HIV (+) meningkat tajam dari 883 kasus pada tahun 2009 menjadi 2.063 kasus, dan kasus AIDS meningkat dari 1.351 kasus pada tahun 2009 menjadi 1.476 kasus pada tahun 2010. Grafik 10 Jumlah Kasus HIV/AIDS Tahun 1992 - 2010

1600 1400

1351

1200 1000 883 787

800 700 600

639

484 400

331 280

200 1 0

0 92

20 1 1 93 94

1 1 95

21 2 96

2 1 97

157 175 122 18 37 74 2 3 6 6 5 0 13 17 1 0 98 99 '00 '01 '02 '03 '04 '05 '06 '07 '08 '09

HIV

AIDS


ODHA yang mendapatkan pengobatan ART sebanyak 67,48%, bila dibandingkan dengan target yang ditetapkan pada tahun yang sama yaitu 45%, maka capaian ini sudah melampaui target. Peningkatan kasus yang terjadi setelah tahun 2000 merupakan upaya membongkar fenomena gunung es “ice berg fenomenm” yaitu jumlah kasus yang ditemukan lebih sedikit dari jumlah sebenarnya di dalam populasi. Keberhasilan penemuan penderita ini salah satunya disebabkan bertambahnya jumlah layanan VCT (Voluntary Counselling and Testing) di Sumatera Utara. VCT merupakan pintu masuk bagi penemuan kasus disamping pelaksanaan pengobatan dan perawatan pasien serta penyampaian informasi ke masyarakat khususnya mereka yang termasuk dalam kelompok populasi berisiko tinggi. Walaupun penemuan kasus HIV/AIDS meningkat namun belum maksimal, berdasarkan estimasi yang dilakukan oleh Depkes RI, pada tahun 2006 diperkirakan terdapat 11.044 penderita HIV/AIDS di Sumatera Utara dan sampai tahun 2010 jumlah penderita HIV/AIDS yang ditemukan baru mencapai 3.539 orang.

4.

Prevalensi Kasus HIV Penduduk Pencapaian prevalensi Kasus HIV penduduk pada tahun 2010 adalah sebesar 0,02%, bila dibandingkan dengan target yang ditetapkan pada tahun yang sama yaitu 0,03% maka hasil capaian masih di bawah target. Mengingat kasus HIV/AIDS merupakan fenomena gunung es, yang kelihatan hanya di permukaan saja, maka semakin banyak penemuan baru kasus HIV/AIDS semakin baik dalam rangka penanggulangan HIV/AIDS.


5.

Angka Penemuan Kasus Baru Kusta per 100.000 Penduduk Permasalahan penyakit kusta ini bila dikaji secara mendalam merupakan permasalahan

yang

sangat

kompleks

dan

merupakan

permasalahan

kemanusiaan seutuhnya. Masalah yang dihadapi pada penderita bukan hanya dari medis saja tetapi juga adanya masalah psikososial sebagai akibat penyakitnya. Dalam keadaan ini warga masyarakat berupaya menghindari penderita. Sebagai akibat dari masalah-masalah tersebut akan mempunyai efek atau pengaruh terhadap kehidupan bangsa dan negara, karena masalahmasalah tersebut dapat mengakibatkan penderita kusta menjadi tuna sosial, tuna wisma, tuna karya dan ada kemungkinan mengarah untuk melakukan kejahatan atau gangguan di lingkungan masyarakat. Pada tahun 2010 pencapaian angka penemuan kasus baru kusta per 100.0000 penduduk adalah sebesar 1,52 per 100.0000 penduduk, capaian ini sudah memenuhi target yang ditetapkan pada tahun yang sama yaitu <5 per 100.0000 penduduk.

6.

Angka Penemuan Kasus Baru Frambusia /100.000 Penduduk Frambusia

merupakan

penyakit

infeksi

kulit

yang

disebabkan

oleh Treponema pallidum sub spesiespertenue yang dapat mudah tersebar melalui kontak langsung antara kulit penderita dengan kulit sehat. Penyakit ini tumbuh subur terutama di daerah beriklim tropis dengan karakteristik cuaca panas, banyak hujan, yang dikombinasikan dengan banyaknya jumlah penduduk miskin, sanitasi lingkungan yang buruk, kurangnya fasilitas air bersih, lingkungan yang padat penduduk dan kurangnya fasilitas kesehatan umum yang memadai.


Angka penemuan kasus baru frambusia tahun 2010 adalah sebesar 0,15/100.000 penduduk. Bila dibandingkan dengan target yaitu <0,6/100.000 penduduk maka capaian indikator ini sudah memenuhi target. Penyakit frambusia bisa dieliminasi asalkan strategi pemberantasan dilaksanakan dengan tepat dan sepenuh hati karena pengobatannya sangat mudah. Keterlibatan institusi yang menangani prasarana pemukiman dan prasarana wilayah bersama-sama masyarakat yang diberdayakan sangatlah penting dalam upaya penyediaan air bersih dalam jumlah yang cukup. Dengan tersedianya air bersih dalam jumlah yang cukup selain frambusia, banyak penyakit menular lain yang dapat dicegah.

7.

Cakupan Penemuan dan Tata Laksana Kasus Pneumonia pada Balita Pneunomia atau radang paru masih merupakan masalah kesehatan yang serius dan mengancam jiwa, baik di negara maju maupun di negara berkembang. Pneumonia merupakan proses radang akut pada jaringan paru (alveoli) yang disebabkan oleh bakteri, virus, jamur ataupun parasit. Lingkungan fisik rumah merupakan faktor resiko terhadap kejadian pneunomia pada balita antara lain : kepadatan hunian, jenis rumah, lokasi dapur, ventilasi rumah, dan pemakaian bahan bakar kayu. Pencapaian Cakupan Penemuan dan Tata Laksana Kasus Pneumonia pada Balita tahun 2010 adalah sebesar 1,06%, yang jika dibandingkan dengan target yang ditetapkan pada tahun yang sama yaitu 1,8%, maka hasil capaian masih di bawah target.


Rendahnya cakupan penemuan kasus disebabkan antara lain pengiriman dan kelengkapan laporan dari Kabupaten/Kota belum mencapai 100% serta masih lemahnya kerjasama Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dengan RSUD Kab/Kota sehingga banyak kasus yang dirawat tidak dilaporkan. Dan juga rendahnya alokasi dana untuk pelaksanaan kegiatan pencegahan dan penanggulangan ISPA khususnya anggaran untuk pelatihan tatalaksana penderita ISPA bagi petugas puskesmas di Kabupaten/Kota.

8.

Prevalensi Kecacingan pada Anak Sekolah Berdasarkan survey kecacingan anak SD yang dilaksanakan tahun 2010 diperoleh hasil bahwa prevalensi kecacingan pada anak sekolah khususnya anak SD adalah 63%. Bila dibandingkan dengan target yang ditetapkan pada tahun yang sama yaitu 35% maka hasil capaian sangat tinggi dan hal ini menunjukkan betapa tinggi penyakit kecacingan pada anak sekolah khususnya anak SD di Provinsi Sumatera Utara. Penurunan angka prevalensi dan intensitas infeksi kecacingan yang pada gilirannya dapat meningkatkan ketahanan tubuh dan produktivitas sumber daya manusia dapat dilakukan dengan peningkatan kerjasama antara kepala sekolah dan guru untuk memberi bimbingan, pengarahan tentang higiene perorangan dan sanitasi lingkungan kepada siswa dalam upaya menurunkan prevalensi penyakit kecacingan, dan diharapkan ada peran serta orang tua dalam usaha pencegahan dan pengobatan penyakit kecacingan.


9.

Angka Penemuan Kasus Malaria per 1.000 Penduduk (API) Seperti kebanyakan penyakit tropis lainnya, malaria merupakan salah satu penyebab kematian di negara berkembang. Pertumbuhan penduduk yang cepat, migrasi, sanitasi yang buruk, serta daerah yang terlalu padat, membantu memudahkan penyebaran penyakit tersebut. Ada beberapa Kabupaten di Provinsi Sumatera Utara yang menjadi daerah endemis Malaria, yaitu Kabupaten Nias, Nias Selatan, Mandailing Natal, Labuhan Batu, Asahan, Langkat, Karo, dan Tapanuli Selatan. Angka penemuan kasus malaria per 1.000 penduduk (API = Annual Parasite Incidence) adalah angka kesakitan malaria (berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium) per 1.000 penduduk dalam 1 tahun. Pencapaian API tahun 2010 adalah sebesar 1,9‰ artinya ditemukan kasus malaria positif melalui pemeriksaan mikroskopik maupun test diagnostik cepat sebesar 1,9 per 1.000 orang penduduk. Dan jika dibandingkan dengan target yang ditetapkan pada tahun yang sama yaitu 1,8‰, maka capaian berada di atas target.

10. Angka Kesakitan Demam Berdarah Dengue (DBD) per 100.000 Penduduk Peningkatan Angka Kesakitan (IR) DBD di Provinsi Sumatera Utara dari tahun 2005 sampai tahun 2010 menunjukkan kecenderungan fluktuatif. Pada tahun 2005, Angka Kesakitan DBD tercatat 30,75/100.000 penduduk, dan pada tahun 2006 mengalami penurunan menjadi 17,6/100.000 penduduk. Pada tahun 2007 meningkat kembali menjadi 24,98/100.000 penduduk dan menurun kembali pada tahun 2008 menjadi 20,8/100.000 penduduk, tahun 2009 meningkat menjadi 28,64/100.000 penduduk dan pada tahun 2010


meningkat menjadi 35,9/100.000 penduduk. Bila dibandingkan dengan target program tahun 2010 yaitu 30/100.000 penduduk, maka hasil capaian menunjukkan peningkatan angka kesakitan DBD sebesar 5,9/100.000 penduduk. Dan bila dibandingkan dengan Angka Nasional yaitu <5 / 100.000 penduduk maka angka kesakitan DBD di Provinsi Sumatera Utara sangat tinggi. Di sisi lain angka CFR (Case Fatality Rate) DBD juga mengalami fluktuatif sejak tahun 2005 yaitu dari 1,8% menjadi 1,6% pada tahun 2006, menurun menjadi 0,9% pada tahun 2007, sedikit mengalami peningkatan pada tahun 2008 yaitu 1,18%, meningkat menjadi 1,32% pada tahun 2009, dan meningkat menjadi 1,7% tahun 2010. Angka Kesakitan (IR) dan Kematian (CFR) akibat DBD dapat dilihat pada grafik di bawah ini : Grafik 11 Angka Kesakitan (IR) dan Angka Kematian (CFR) DBD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2005 – 2010 40 35,9 35 30,75

28,64

30 24,98

25

20,8 20

17,6

15 10 5

8,79 2,2

1,8

1,6

0,9

2006

2007

0 2004

2005

IR

1,32

1,18 2008

2009

1,7 2010

CFR


11. Kasus Suspek Flu Burung yang Ditemukan, Ditangani sesuai Standard Kasus suspect Flu burung / Avian Influenza mulai muncul di Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2005 yaitu dengan ditemukannya 9 (sembilan) orang diduga menderita penyakit Flu Burung, tetapi hasil pemeriksaan laboratorium terhadap pemeriksaan darah penderita dinyatakan negatif AI. Kemudian pada tahun 2006 ditemukan 15 orang dari Kabupaten Karo yang dinyatakan Suspect Flu Burung. Kejadian yang terjadi di Kab. Karo ini merupakan kluster terbesar di dunia dan tingkat kematian tertinggi di Indonesia (CFR 85%). Pada tahun 2007, sebanyak 34 orang dinyatakan suspect, 1 orang diantaranya positif dan meninggal dunia. Dan pada tahun 2008 terjadi peningkatan suspect Flu Burung yaitu sebanyak 51 kasus dengan jumlah terbesar di Kabupaten Asahan (16 kasus) tetapi tidak ada yang meninggal dunia. Pada tahun 2009 dan 2010 tidak ditemukan kasus flu burung. Semua (100%) suspect flu burung yang ditemukan telah ditangani sesuai standard, sehingga capaian indikator ini telah sesuai dengan target yang ditetapkan yaitu 100%.

12. Angka Kecacatan Tingkat 2 Kusta Dampak sosial terhadap penyakit kusta ini sedemikian besarnya, sehingga menimbulkan keresahan yang sangat mendalam. Tidak hanya pada penderita sendiri, tetapi pada keluarganya, masyarakat dan negara. Pada umumnya penyakit kusta menimbulkan kecacatan yang menyebabkan penderita tidak dapat mandiri sehingga menjadi beban bagi orang lain (jadi pengemis, gelandangan, dsb).


Angka kecacatan tingkat 2 penyakit kusta tahun 2010 mencapai 18,9%, capaian ini lebih tinggi dari target yang ditetapkan yaitu 15%. Untuk menekan angka kecacatan ini diperlukan peran semua pihak. Peranan penyuluhan kesehatan kepada penderita dan keluarga serta masyarakat, dimana dengan penyuluhan ini diharapkan penderita dapat berobat secara teratur, dan tidak perlu dijauhi oleh keluarga, malahan keluarga sebagai pendukung proses penyembuhan serta masyarakat tidak perlu mempunyai rasa takut yang berlebihan. Penderita kusta sebagai manusia juga harus mendapat perlakuan secara manusia, jadi keluarga dan masyarakat tidak perlu mendorong untuk mengasingkan penderita kusta tersebut.

13. Persentase Kelengkapan dan Ketepatan Laporan Penyakit Kelengkapan dan ketepatan pelaporan penyakit ini sangat penting dalam rangka pencegahan dan penanggulangan serta tata laksana penyakit. Pencapaian kelengkapan dan ketepatan laporan penyakit pada tahun 2010 adalah sebesar 68%, bila dibandingkan dengan target yang ditetapkan pada tahun yang sama yaitu 70%, maka hasil capaian sudah mendekati target.

14. Persentase Penyelidikan Epidemiologi <24 Jam pada Desa/Kelurahan dengan KLB Penyelidikan epidemiologi <24 jam sangat dibutuhkan untuk mengatasi Kejadian Luar Biasa (KLB). Pencapaian indikator Persentase Penyelidikan Epidemiologi <24 Jam pada Desa/Kelurahan dengan KLB untuk tahun 2010 adalah sebesar 90%.


Bila dibandingkan dengan target yang ditetapkan pada tahun yang sama yaitu 82%, maka capaian ini telah melampaui target. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan penyelidikan epidemiologi <24 jam di wilayah KLB telah berjalan dengan baik, sehingga antisipasi dan penanganan masalah kesehatan di wilayah KLB dapat terlaksana dengan baik.

15. Angka Non Acute Flaccid Paralysis (AFP) pada Anak Usia <15 Tahun per 100.000 Penduduk Sebagai salah satu negara yang ikut menandatangani deklarasi dunia bebas polio, sejak tahun 1995 Indonesia telah melaksanakan kegiatan Pekan Imunisasi Nasional (PIN) yaitu pemberian vaksin polio pada anak < 5 tahun selama tiga tahun berturut-turut. Keberhasilan dari pelaksanaan imunisasi tambahan ini harus dibarengi dengan persentase penemuan penderita AFP yaitu 2/100.000 anak berusia < 15 tahun per tahun. Angka AFP mengalami peningkatan mulai tahun 2005 sampai dengan tahun 2009. Pada tahun 2005 Angka AFP sebesar 1,71/100.000, menjadi 1,8/100.000 pada tahun 2006, menjadi 2,52/100.000 pada tahun 2007, meningkat menjadi 2,60/100.000 pada tahun 2008 dan menurun pada tahun 2009 menjadi 2,3/100.000.

Untuk Angka Non Acute Flaccid Paralysis (AFP) pada Anak Usia <15 Tahun per 100.000 Penduduk, pada tahun 2010 mencapai 2,2/100.000 penduduk, bila dibandingkan dengan target yang ditetapkan pada tahun yang sama yaitu 2/100.000 penduduk, maka hasil capaian sudah melampaui target.


16. Angka Kematian Jemaah Haji per 1.000 Jemaah Haji Program Kesehatan Haji secara umum bertujuan meningkatkan kondisi kesehatan calon/jemaah haji Indonesia, menekan dan mengurangi angka kematian jemaah haji serta terbebasnya masyarakat Indonesia/Internasional dari transmisi penyakit menular yang mungkin terbawa keluar/masuk oleh calon/jemaah haji Indonesia. Pada tahun 2010 angka kematian jemaah haji per 1.000 jemaah haji mencapai 2,7/1.000 jemaah haji. Capaian ini lebih tinggi bila dibandingkan dengan target yang ditetapkan pada tahun yang sama yaitu 2/1.000 jemaah haji. Peningkatan pelaksanaan program jemaah haji perlu ditingkatkan sehingga tahun-tahun mendatang angka kematian jemaah haji dapat diturunkan.

17. Persentase Desa yang Mencapai Universal Child Immunization (UCI) Persentase desa yang mencapai UCI di Sumatera Utara mengalami fluktuatif 5 (lima) tahun terakhir mulai tahun 2005 sampai tahun 2010. Pada tahun 2005 hasil capaian adalah 78,2%, menurun menjadi 73,5% pada tahun 2006 tetapi pada tahun 2007 meningkat menjadi 78,2%, kembali meningkat pada tahun 2008 menjadi 82% dan mencapai 84% pada tahun 2009. Tetapi Persentase desa yang mencapai UCI pada tahun 2010 menurun tajam menjadi 67%. Bila dibandingkan dengan target yang ditetapkan tahun 2010 yaitu 75%, maka pencapaian indikator masih jauh di bawah target.


18. Persentase Anak 0 – 11 Bulan yang Mendapatkan Imunisasi Dasar Lengkap Pencapaian persentase anak 0 – 11 bulan yang mendapatkan imunisasi dasar lengkap tahun 2010 adalah 93%, yang berarti sebanyak 93% dari seluruh jumlah bayi 0 – 11 bulan telah mendapat imunisasi dasar lengkap. Bila dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan pada tahun yang sama yaitu 82%, maka hasil capaian ini jauh melampaui target.

19. Persentase Anak Sekolah Usia Dasar yang Mendapatkan Imunisasi Lengkap Pencapaian persentase anak sekolah usia dasar yang mendapatkan imunisasi lengkap tahun 2010 adalah 96%, yang berarti sebanyak 96% dari seluruh jumlah anak sekolah usia dasar telah mendapat imunisasi lengkap. Bila dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan pada tahun yang sama yaitu 80%, maka hasil capaian ini jauh melampaui target.

20. Persentase Kab/Kota yang Melaksanakan Surveilans Deteksi Dini dan KIE Penyakit Tidak Menular Pembangunan bidang kesehatan di Provinsi Sumatera Utara saat ini sedang menghadapi “triple burden of diseases” dimana penyakit infeksi dan menular masih merupakan masalah kesehatan masyarakat yang sangat menonjol, ditambah dengan mulai meningkatnya kasus-kasus penyakit tidak menular seperti penyakit karena perilaku tidak sehat dan degeneratif serta munculnya penyakit-penyakit baru dengan tingkat kematian tinggi, seperti Avian Flu (Flu Burung).


Untuk mengantisipasi dan mengatasi peningkatan kejadian kasus-kasus penyakit tidak menular maka sangat diperlukan surveilans deteksi dini dan komunikasi, informasi dan edukasi tentang penyakit tidak menular. Kelengkapan dan ketepatan waktu lapor merupakan hal yang sangat dibutuhkan dalam pelaksanaan surveilans deteksi dini. Pencapaian persentase Kab/Kota yang melaksanakan surveilans deteksi dini dan KIE penyakit tidak menular tahun 2010 adalah 50%, bila dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan pada tahun yang sama yaitu 50%, maka hasil capaian ini telah memenuhi target.

21. Persentase Kab/Kota Melaksanakan Surveilans Kesehatan Matra Sesuai dengan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 1215/Menkes/SK/XI/2001 tentang Pedoman Kesehatan Matra, Kesehatan Matra merupakan upaya kesehatan khusus yang diselenggarakan untuk mewujudkan derajat kesehatan yang optimal dalam lingkungan matra yang serba berubah secara bermakna. Kesehatan matra meliputi kesehatan lapangan, kesehatan kelautan dan bawah air serta kesehatan kedirgantaraan. Tahun 2010 sebanyak 20% Kab/Kota yang melaksanakan surveilans kesehatan matra. Bila dibandingkan dengan target yang ditetapkan pada tahun 2010 yaitu 20%, maka hasil capaian sudah mencapai target.


22. Persentase Kab/Kota yang Menyelenggarakan Penanggulangan dan Penanganan Wabah dan Bencana Pencapaian persentase Kab/Kota yang menyelenggarakan penanggulangan dan penangangan wabah dan bencana pada tahun 2010 adalah 100%, artinya seluruh

Kab/Kota

di

Provinsi

Sumatera

Utara

pada

tahun

2010

menyelenggarakan penanggulangan dan penangangan wabah dan bencana. Bila dibandingkan dengan target yang ditetapkan pada tahun yang sama yaitu 80%, maka hasil capaian ini sudah melampaui target.

3.2.7 Program Upaya Kesehatan Perorangan (UKP) A. Tujuan Program adalah untuk meningkatkan akses, keterjangkauan dan kualitas pelayanan kesehatan perorangan.

B. Kegiatan-kegiatan Tahun 2010 Jumlah anggaran yang dialokasikan untuk Program Upaya Kesehatan Perorangan pada tahun 2010 yaitu sebesar Rp. 41.013.372.974,- dengan jumlah yang terealisasi sebesar Rp. 39.769.281.522,- atau 96,97%. Adapun kegiatan-kegiatan pada Program Upaya Kesehatan Perorangan yang telah dilaksanakan dengan adalah sebagai berikut : 1.

Pertemuan Penyusunan Hospital By Laws

2.

Pertemuan Regionalisasi Rumah Sakit

3.

Pengembangan Pengelolaan Data Sistem Informasi Rumah Sakit (SIRS)

4.

Sosialisasi Medikolegal

5.

HOPE (Hospital Prepaerdness for Emergency)


6.

Bimtek/technical Assisten/Pembinaan Program Pelayanan Kesehatan Rujukan

7.

Workshop Akreditasi 5 (lima) Pelayanan Rumah Sakit Angkatan I

8.

Workshop Akreditasi 5 (lima) Pelayanan Rumah Sakit Angkatan II

9.

Workshop Akreditasi Rumah Sakit 7 (tujuh) Pelayanan Lanjutan

10. Workshop Akreditasi 5 (lima) Pelayanan Dasar bagi Rumah Sakit Swasta 11. Bimbingan Tehnis dalam rangka Pasca Akreditasi Rumah Sakit 12. Stimulan/Bantuan Fasilitasi Pelaksanaan Program Akreditasi bagi RSUD 13. Pertemuan Meningkatkan Mutu Penetapan Standard Bidang Sarana dan Peralatan Medik dalam rangka Akreditasi RS 14. Peningkatan Manajemen Kesehatan Indera Kab/Kota 15. Peningkatan Pelayanan Kesehatan Jiwa Masyarakat (CMHN) 16. Bimtek/technical Assisten/Pembinaan Program Kesehatan Khusus 17. Operasional Pengelola Program Upaya Kesehatan Perorangan 18. Peningkatan Komite Mutu Pelayanan Kesehatan 19. Pertemuan Penerapan Standard dan Pedoman Keperawatan Intensif dan Gawat Darurat di ICU 20. Sosialisasi Standard Pelayanan UTD Rumah Sakit 21. Advokasi Jejaring Pelayanan Darah yang Aman 22. Stimulasi Evakuasi Gawat Darurat Bencana 23. Peningkatan Mutu PONEK RS Sayang Ibu dan Anak di RSIA Swasta 24. Pemantapan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (STGDT) untuk Dokter PUSKESMAS 25. Pengadaan Peralatan Kesehatan dan Kedokteran 26. Pertemuan Jejaring Pelayanan Ambulans 27. Penyediaan Makanan dan Minuman Pasien UPT


28. Pengadaan Perbekalan Kesehatan Kebutuhan UPT (Obat-obatan, Bahan Reagensia dan Bahan Kesehatan Lainnya) 29. Peningkatan Pelayanan Kesehatan UPT BKMM/BKIM di Luar Gedung (Pemeriksaan Mata/Operasi Katarak) 30. Peningkatan Pelayanan Kesehatan UPT BP-4 di Luar Gedung (Pemeriksaan TB Paru, Asma, ISPA dan Penyakit Saluran Pernafasan Lainnya) 31. Peningkatan Pelayanan Kesehatan UPT Laboratorium Kesehatan di Luar Gedung (Pemeriksaan Narkoba, Kecacingan bagi Anak Sekolah, Gula Darah/Kolesterol dan Sputum TB Paru/HIV/Narkoba ke Lapas) 32. Pengadaan Bantuan Peralatan Kesehatan bagi Penderita Cacat 33. Bantuan Kantong Darah untuk PMI Provinsi Sumatera Utara 34. Pengadaan Peralatan Pembuatan Kaki Palsu dan Prothesa

Pengukuran indikator dari masing-masing kegiatan menunjukkan bahwa setiap kegiatan pada Program UKP telah mencapai target kinerja output maupun outcome masing-masing 100%, kecuali untuk kegiatan yang bersifat pengadaan seperti pengadaan Peralatan Kesehatan dan Kedokteran, Pengadaan Perbekalan Kesehatan Kebutuhan UPT (Obat-obatan, Bahan Reagensia dan Bahan Kesehatan Lainnya), Pengadaan Bantuan Peralatan Kesehatan bagi Penderita Cacat dan Pengadaan Peralatan Pembuatan Kaki Palsu dan Prothesa, karena pengadaannya terlaksana pada bulan Desember maka outcome masih 0%.

Penjelasan lebih lanjut tentang pengukuran indikator kegiatan dapat dilihat pada tabel lampiran PKK (Pengukuran Kinerja Kegiatan).


C. Evaluasi Capaian Kinerja Didalam Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara, capaian Program Upaya Kesehatan Perorangan pada tahun 2010 yaitu: Tabel 10 Capaian Kinerja Program Upaya Kesehatan Perorangan Tahun 2010 NO

INDIKATOR

1

Persentase penduduk mendapat pelayanan rawat jalan dan rawat inap di rumah sakit Persentase rumah sakit yang melaksanakan pelayanan gawat darurat Jumlah RSUD yang melaksanakan Pelayanan Obstetri dan Neonatal Emergensi Komprehensif (PONEK) Jumlah RSUD menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Persentase RSUD yang menyelenggarakan pelayanan berdasarkan Standard Pelayanan Minimal Rumah Sakit (SPM RS) Persentase RSUD yang menyelenggarakan sistem rujukan Persentase rumah sakit yang terakreditasi Persentase rumah sakit yang mendapatkan penetapan kelas Tercapainya persentase RS yg menerapkan standard sarana dan prasarana Persentase puskesmas yang melakukan pemeriksaan dan pembinaan kesehatan haji sesuai standard Jumlah Kab/Kota yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan pilihan (jiwa, indera dan gigi mulut) Terselenggaranya pelayanan kesehatan penderita kusta yang memenuhi syarat di RS Kusta

2

3

4 5

6 7 8 9

11

12

13

SASARAN TAHUN 2010 1,25%


75%

75%

11 RSUD

6 RSUD

2 RSUD

2 RSUD

40%

40%

40%

40%

20%

7,14%

13%

13%

0%

0%

60%

60%

5 Kab/Kota

5 Kab/Kota

2 RS

2 RS


1.

Jumlah RSUD yang melaksanakan Pelayanan Obstetri dan Neonatal Emergensi Komprehensif (PONEK) Samapi dengan tahun 2010, terdapat 6 RSUD yang telah memiliki SK Tim PONEK dan menyelenggarakan Pelayanan Obstetri dan Neonatal Emergensi Komprehensif (PONEK) yaitu RSUD Tarutung, RSUD Tanjung Pura, RSUD Gunung Sitoli, RSUD Tanjung Balai, RSUD Deli Serdang, dan RSUD Dr. F.L Tobing Sibolga. Jumlah ini masih di bawah target yang ditetapkan yaitu 11 RSUD.

2.

Jumlah RSUD menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Sesuai dengan amanat UU No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit maka RSUD diwajibkan melaksanakan pola tata keuangan BLUD pada tahun 2011. Pada tahun 2010, RSUD yang telah menerapkan pola keuangan BLUD yaitu RSUD Kumpulan Pane Tebing-Tinggi dan RSUD Tarutung.

3.

Persentase rumah sakit yang terakreditasi Sampai dengan tahun 2010, dari 196 rumah sakit yang pernah dan telah melaksanakan akreditasi yaitu 22 Rumah Sakit.


Tabel 11 Rumah Sakit Terakreditasi Sampai Tahun 2010 TERAKREDITASI RUMAH SAKIT

1. Kumpulan Pane Tebing Tinggi 2. Dr., Abdul Manan Tj. Balai 3. Dr. F.L Tobing Sibolga 4. Sidikalang 5. Dr. Djamaloedin - Binjai 6. Rantau Prapat 7. Lubuk Pakam 8. Djasamen Saragih Pematang Siantar 9. Dr. Pirngadi Medan 10. Adam Malik 11. Swadana Tarutung 12. Jiwa Provinsi 13. Permata madina 14. Advent - Medan 15. POLRI 16. Imelda – Medan 17. Elisabeth-Medan 18. Martha Priska-Medan 19. PTPN II Temb. Deli 20. Herna – Medan 21. Haji Medan 22. Sari Mutiara

KET

TAHUN 2010

JENIS PELAYANAN 12 Pelayanan

-

2010

5 Pelayanan

-

2009

5 Pelayanan

-

2009 2009 2009 2008

5 Pelayanan 5 Pelayanan 12 Pelayanan 12 Pelayanan

-

2008 2007 2009 2001 2001 2010 2009 2009 2008 2006 2005 2005 2002 2002 2002

5 Pelayanan 16 Pelayanan 16 Pelayanan 5 Pelayanan 5 Pelayanan 5 Pelayanan 5 Pelayanan 5 Pelayanan 6 Pelayanan 12 Pelayanan 5 Pelayanan 5 Pelayanan 5 Pelayanan 5 Pelayanan 5 Pelayanan

-

-

Habis masa berlaku Habis masa berlaku Habis masa berlaku Habis masa berlaku Habis masa berlaku Habis masa berlaku Habis masa berlaku

Pada tahun 2010, ada 3 rumah sakit yang terakreditasi yaitu 2 RSUD yaitu RSUD Kumpulan Pane Tebing Tinggi dan RSUD Abdul Manan Simatupang Tanjung Balai, dan 1 RSU Swasta yaitu RSU Permata Madina. Walaupun terdapat 22 rumah sakit yang pernah melaksanakan akreditasi, namun hanya 15 rumah sakit yang akreditasinya masih berlaku dan 7 rumah sakit lainnya belum melakukan survey ulang. Diharapkan pada tahun depan, jumlah rumah sakit yang terakreditasi mampu ditingkatkan lebih cepat lagi.


4.

Persentase rumah sakit yang melaksanakan penetapan kelas dan yang menerapkan standard sarana dan prasarana Sampai dengan tahun 2010, dari 196 rumah sakit yang terdapat di Provinsi Sumatera Utara, baru 15 RSUD dan 10 RSU Swasta yang telah ditetapkan kelasnya. Tabel 12 Penetapan Kelas Rumah Sakit Sampai Tahun 2010 NO TAHUN RUMAH SAKIT KELAS PENETAPAN KELAS 1 RSUD Sipirok C 1999 2 RSUD Tarutung B 2000 3 RSUD Rantau Prapat B 2009 4 RSUD Parapat D 1994 5 RSUD Pakam Deli Serdang B 2008 6 RSUD Dolok Sanggul C 1999 7 RSUD Dr. Hardianus Sinaga C 2008 Samosir 8 RSUD Sultan Sulaiman Serdang C 2008 Bedagai 9 RSUD Dr. F.L Tobing Sibolga B 2009 10 RSUD Dr. Tengku Mansyur Tj. C 1987 Balai 11 RSUD Dr. Djasamen Saragih B 1992 Pematang Siantara 12 RSUD Dr. Kumpulan Pane B 2009 Tebing Tinggi 13 RSUD Dr. Pirngadi Medan B Pendidikan 2007 14 RSUD Dr. Djoelham Binjai B 2008 15 RSUD Padang Sidempuan B 1999 16 RSU Mitra Sejati Medan C 2009 17 RSU Martha Friska Medan B 2009 18 RSU Sembiring Deli Serdang C 2009 19 RSU Imelda Medan B 2009 20 RSU Permata Bunda Medan B 2010 21 RSU Badrul Aini Medan C 2010 22 RSU Sarah Medan D 2010 23 RSU Nur’aini Kota Pinang D 2010 24 RSU Herna Tebing Tinggi D 2010 25 RSIA Eva C 2010


Masih rendahnya persentase RS yang ditetapkan kelasnya menjadi salah satu penyebab masih banyaknya RS yang belum terakreditasi. Dan RS yang ditetapkan kelasnya adalah rumah sakit yang telah memenuhi standard sarana dan prasarana.

3.2.8 Program Sumber Daya Kesehatan A. Tujuan Program Adalah untuk meningkatkan jumlah, jenis, mutu, dan penyebaran tenaga kesehatan termasuk SDM kesehatan lainnya, serta pemberdayaan profesi kesehatan sesuai dengan kebutuhan pembangunan kesehatan.

B. Kegiatan-kegiatan Tahun 2010 Jumlah anggaran yang dialokasikan untuk Program Sumber Daya Kesehatan pada tahun 2010 yaitu sebesar Rp. 2.415.591.600,- dengan jumlah yang terealisasi sebesar Rp. 2.130.010.600,- atau 88,18%. Adapun kegiatan-kegiatan pada Program Sumber Daya Kesehatan yang telah dilaksanakan dengan adalah sebagai berikut : 1.

Up Dating Data SDM Kesehatan

2.

Rapat Konsultasi Kepegawaian

3.

Operasional Penempatan dan Pengangkatan dr/drg PTT

4.

Operasional Pengelola Program Sumber Daya Kesehatan

5.

Roadshow Komite Sertifikasi, Registrasi dan Uji Kompentensi Kesehatan Kabupaten/Kota

6.

Pertemuan Evaluasi Akreditasi Pelatihan Tenaga Kesehatan dan Analisa Kebutuhan Pelatihan Tenaga Kesehatan


7.

Penempatan Penarikan Tenaga Kesehatan PTT

8.

Pelatihan Asuhan Persalinan (APN)

9.

Pelatihan Petugas Pemeliharaan Kesehatan Usia Lanjut di Rumah

10. Pelatihan Perawatann Kesehatan Dasar Usia Lanjut bagi Petugas Usila 11. Pendidikan/Pelatihan Akupuntur 12. Peningkatan Mutu Tenaga PWS-Gizi 13. Pelatihan Analisis Dampak Kesehatan Lingkungan (ADKL) 14. Pelatihan Kesehatan Matra 15. Pelatihan Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP)

Dari 16 kegiatan yang ada pada Program SDK ini, terdapat 1(satu) kegiatan yang tidak terealisasi yaitu Pertemuan Evaluasi Uji Kompetensi Tenaga Kesehatan. Kegiatan ini tidak terlaksanakan disebabkan oleh Keputusan Menteri Kesehatan RI tentang kompetensi tenaga kesehatan baru dikeluarkan akhir Bulan Desember 2010.

Pengukuran indikator dari masing-masing kegiatan menunjukkan bahwa setiap kegiatan pada Program SDK telah mencapai target kinerja output maupun outcome masing-masing 100%. Penjelasan lebih lanjut tentang pengukuran indikator kegiatan dapat dilihat pada tabel lampiran PKK (Pengukuran Kinerja Kegiatan).

C. Evaluasi Capaian Kinerja Didalam Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2009 – 2013, capaian Program Sumber Daya Kesehatan pada tahun 2010 yaitu :


Tabel 13 Capaian Kinerja Program Sumber Daya Kesehatan Tahun 2010

NO

INDIKATOR

1

Tercapainya persentase tenaga kesehatan yang berstandard kompetensi Jumlah pelatihan aparatur dan non aparatur yang terakreditasi Persentase institusi pendidikan kesehatan yang dibina dan diawasi Tercapainya jumlah kab/kota yg menyelenggarakan penilaian & penetapan angka kredit jabatan fungsional tenaga kesehatan Ratio tenaga medis per puskesmas

2 3 4

5 6

Kab/Kota yang memiliki SK Tim Saka Bhakti Husada (SBH)



5 Pelatihan

0 Pelatihan

80%

79,2%

10 Kab/Kota

10 Kab/Kota

Minimal 1

<1

5 Kab/Kota

5 Kab/Kota

3.2.9 Program Kebijakan dan Manajemen Pembangunan Kesehatan A. Tujuan Program Adalah untuk mengembangkan kebijakan dan manajemen pembangunan kesehatan guna mendukung penyelenggaraan Sistem Kesehatan Provinsi (SKP).

B. Kegiatan-kegiatan Tahun 2010 Jumlah anggaran yang dialokasikan untuk Program KMPK pada tahun 2010 yaitu sebesar Rp. 15.744.376.950,-

dengan jumlah yang terealisasi sebesar Rp.

15.465.192.560,- atau 98,23%. Adapun kegiatan-kegiatan pada Program KMPK yang telah dilaksanakan dengan adalah sebagai berikut : 1.

Pembangunan Kesehatan pada Desa Binaan PKK


2.

Sustainability PHP-II (Operasional dan Rapat-rapat BP-JHC dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan Kesehatan Bekerjasama dengan LSM/NGO

3.

Program Kesehatan Ibu, Bayi Lahir dan Anak (KIBBLA)

4.

Pengobatan Gratis bagi Penduduk Sumatera Utara (Jamkesda)

5.

Rapat Kerja Kesehatan Daerah Provinsi Sumatera Utara

6.

Koordinasi Pembangunan Kesehatan Provinsi Sumatera Utara

7.

Pembinaan Tenaga Perencanaan Kesehatan Kabupaten/Kota

8.

Sinkronisasi Perencanaan dan Anggaran serta Penentuan Prioritas Program SKPD

9.

Pelatihan Web Site

10. Evaluasi dan Penyusunan Indikator Kesehatan 11. Sosialisasi Hasil-hasil Pembangunan Kesehatan serta Penyusunan dan Pencetakan Buku 12. Monitoring dan Pengendalian Kegiatan Program Kesehatan 13. Evaluasi Program/Kegiatan Kesehatan 14. Inventarisasi Pengadaan Barang Jasa dan Pembinaan SABMN 15. Pembinaan Organisasi, Hukum dan Peraturan Perundang-undangan 16. Pembinaan/Updating/Penyusunan SAI dan Neraca SKPD 17. Pelatihan Penyusunan Profil 18. Pembinaan Manajemen Data Kesehatan 19. Operasional Bank Data 20. Penggandaan Buku Peraturan Perundang-undangan Bidang Kesehatan 21. Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Langsung ke Masyarakat pada Hari Keluarga Nasional.


22. Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau (DBH-CHT) Bidang Kesehatan di Provinsi Sumatera Utara.

Pengukuran indikator dari masing-masing kegiatan menunjukkan bahwa setiap kegiatan pada Program KMPK telah mencapai target kinerja output maupun outcome masing-masing 100%. Penjelasan lebih lanjut tentang pengukuran indikator kegiatan dapat dilihat pada tabel lampiran PKK (Pengukuran Kinerja Kegiatan).

C. Evaluasi Capaian Kinerja Didalam Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2009 2013, capaian Program KMPK pada tahun 2010 yaitu : Tabel 14 Capaian Kinerja Program Kebijakan Manajemen dan Pembangunan Kesehatan Tahun 2010 NO

INDIKATOR

1

Persentase penduduk miskin yang menjadi peserta jaminan kesehatan Persentase penduduk yang telah terjamin pemeliharaan kesehatan Jumlah Kab/Kota yang menyelenggarakan Jaminan Kesehatan Daerah Persentase Gakin (Keluarga Miskin) yang mendapatkan pelayanan kesehatan gratis di puskesmas dan Kelas III rumah sakit Meningkatnya persentase alokasi pembiayaan kesehatan (di luar gaji pegawai) dari APBD Jumlah kebijakan dan dokumen serta hukum kesehatan yang disosialisasikan

2 5

6

7

8



55%

52,1%

11 Kab/Kota

11 Kab/Kota

100%

100%

7%

7%

3 Peraturan / Tahun

3 Peraturan / Tahun


9 10

11 12 13

1.

Jumlah dokumen perencanaan yang dihasilkan Jumlah dokumen anggaran dan pembiayaan kesehatan yang dihasilkan Jumlah dokumen monitoring dan evaluasi yang dihasilkan Persentase Kab/Kota yang memiliki Profil Kesehatan Terselenggaranya Sistem Informasi Kesehatan (SIK) di Kab/Kota

3 Dokumen

3 Dokumen

3 Dokumen

3 Dokumen

7 Dokumen / Tahun 100%

7 Dokumen / Tahun 100%

33 Kab/Kota

33 Kab/Kota

Persentase penduduk miskin yang menjadi peserta jaminan kesehatan Jumlah penduduk miskin yang mendapatkan pelayanan kesehatan gratis mengalami peningkatan sesuai dengan kriteria penetapan keluaJrga miskin oleh Departemen Kesehatan, seperti yang terlihat pada grafik berikut ini. Melalui program Jamkesmas, maka pada tahun 2010, keluarga miskin yang telah terjamin pemeliharaan kesehatannya sebanyak 4.124.247 jiwa atau sekitar 31,6% dari jumlah penduduk. Grafik 12 Jumlah Penduduk Miskin Terlindungi Pemeliharaan Kesehatannya Tahun 2005 – 2010

5.000.000 4.124.247

4.124.247

4.127.000

4.000.000

4.124.247

2.867.820

3.000.000

1.800.060

2.000.000 1.000.000 0 2005 2006 2007 2008

2009

2010

Sumber : Laporan Subdin Jaminan dan Sarana Kes Dinkes Provsu, 2010


2.

Persentase penduduk yang telah terjamin pemeliharaan kesehatan Pembiayaan kesehatan yang bersumber masyarakat, baik perorangan maupun kelompok diarahkan pada pembiayaan upaya kesehatan yang terorganisir melalui pembentukan Sistem Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JPK). Melalui program Jamkesmas, pada tahun 2009 sebanyak 4.124.247 jiwa atau sekitar 33% dari jumlah penduduk. Selain Jamkesmas, terdapat juga JPK Sektor Formal yaitu sebesar 13,1%, dan Jaminan Kesehatan Daerah Kab/Kota yaitu 7,4%. Secara kumulatif masyarakat Provinsi Sumatera yang tercakup dalam JPK mencapai 52,1% masih dibawah target Program yaitu 55% dan target nasional yaitu 60%. Sulitnya mencapai target tersebut disebabkan karena sebagian besar penduduk adalah kelompok pekerja informal.

3.

Jumlah Kab/Kota yang menyelenggarakan Jaminan Kesehatan Daerah Jumlah kabupaten/kota yang mengembangkan Jmainan Kesehatan Daerah dengan mencakup seluruh masyarakat di kabupaten/kota tersebut melalui dana APBD kabupaten/kota mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2010, terdapat 11 Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Jamkesda, yaitu Kota Medan, Pematang Siantar, Tebing Tinggi, Tanjung Balai, Kabupaten Toba Samosir, Deli Serdang, Tapanuli Utara, Samosir, Padang Lawas, Pakpak Bharat dan Labuhan Batu.


4.

Meningkatnya persentase alokasi pembiayaan kesehatan (di luar gaji pegawai) dari APBD Walaupun dana APBD Provinsi untuk bidang kesehatan mengalamin peningkatan setiap tahunnya, namun demikian persentase pembiayaan bidang kesehatan terhadap total dana APBD Provinsi (biaya langsung + tidak langsung) baru mencapai 4%, masih sangat jauh dari harapan 10% dari total APBD Provinsi. Pada tahun 2010, alokasi dana APBD Kabupaten/Kota untuk bidang kesehatan tidak menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan dibandingkan tahun 2009. Persentase dana APBD Kabupaten/Kota untuk bidang kesehatan hanya berkisar 7% dari total dana APBD Kabupaten/Kota, dengan persentase tertinggi yaitu Kabupaten Dairi (14%), Kabupaten Nias (12%) dan Deli Serdang (11%).

5.

Persentase Kab/Kota yang memiliki Profil Kesehatan dan penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan(SIK) Dalam pembuatan Profil Kesehatan, seluruh Kabupaten/Kota telah membuat Profil Kesehatan Tahun 2010. Melalui dana APBN telah terbangun SIKNAS online (Sistem Informasi Kesehatan Nasional), yang menghubungkan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, Provinsi dan Kemenkes, sehingga informasi kesehatan yang dibutuhkan dapat dilihat secara langsung per kabupaten/kota.


3.2.10 Program Penelitian dan Pengembangan Kesehatan A. Tujuan Program Adalah untuk meningkatkan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kesehatan sebagai masukan dalam perumusan kebijakan dan program pembangunan kesehatan.

B. Kegiatan-kegiatan Tahun 2010 Jumlah anggaran yang dialokasikan untuk Program Penelitian dan Pengembangan Kesehatan pada tahun 2010 yaitu sebesar Rp. 450.000.000,- dengan jumlah yang terealisasi sebesar 100%. Adapun kegiatan-kegiatan pada Program Penelitian dan Pengembangan Kesehatan yang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut : 1.

Penelitian Kesehatan

2.

Survei Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB)

Pengukuran indikator dari masing-masing kegiatan menunjukkan bahwa setiap kegiatan pada Program Penelitian dan Pengembangan Kesehatan telah mencapai target kinerja output maupun outcome masing-masing 100%. Penjelasan lebih lanjut tentang pengukuran indikator kegiatan dapat dilihat pada tabel lampiran PKK (Pengukuran Kinerja Kegiatan).


C. Evaluasi Capaian Kinerja

Tabel 15 Capaian Kinerja Program Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Tahun 2010

NO 1

INDIKATOR Jumlah penelitian kesehatan

pembangunan

SASARAN TAHUN 2010 3 Penelitian / tahun

CAPAIAN TAHUN 2010 4 Penelitian


3.3

ASPEK KEUANGAN Untuk pelaksanaan kegiatan-kegiatan tersebut dana yang dipergunakan bersumber dari APBD Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2010 dengan total dana Rp. Rp. 133.737.518.574,- dengan perincian sebagai berikut : No I. 1 2

3

4. 5. 6. 7.

8. 9.

10.

Pogram

Realisasi (Rp)

14.002.938.650

13.918.851.650

99,40

6.925.979.750

6.468.618.850

93,40

6.581.139.100

6.017.016.000

91,43

3.857.181.650

3.537.848.855

91,72

4.049.660.000

4.033.900.000

99,61

14.505.793.600

13.145.751.955

90,62

41.013.372.974

39.769.281.522

96,97

2.415.591.600

2.130.010.600

88,18

15.744.376.950

15.465.192.560

98,23

450.000.000

450.000.000

(%)

Program Utama Program Obat dan Perbekalan Kesehatan Program Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Program Perbaikan Gizi Masyarakat Program Lingkungan Sehat Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Program Upaya Kesehatan Perorangan (UKP) Program Sumber Daya Kesehatan Program Kebijakan dan Managemen Pembangunan Kesehatan Program Penelitian dan Pembangunan Kesehatan Sub Total

II.

Program Pendukung

1.

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

2.

Persentase

Alokasi (Rp)

109.546.034.274 104.936.471.992

100 95,79

9.951.290.000

8.819.900.497

88,63

10.876.754.300

10.025.278870

92,17


3. 4.

5.

Program Peningkatan Disiplin Aparatur Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Sub Total

TOTAL

283.500.000

283.383.275

99,96

2.632.390.000

2.527.192.850

96,00

447.550.000

0

24.191.484.300

21.655.755.492

89,52

133.737.518.574 125.821.220.372

94,09

0


BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan ecara umum seluruh program dan kegiatan di Dinas Kesehatan Provinsi

S

Sumatera Utara Tahun Anggaran 2010 telah dilaksanakan dengan baik sesuai

dengan rencana (target). Beberapa Kegiatan tidak dapat dilaksanakan akibat faktor di luar organisasi Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara, namun secara keseluruhan pelaksanaan program dan kegiatan tidak ada yang mengalami kegagalan.

Pencapaian sasaran Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2010 telah dapat dicapai, yaitu : 1. Angka Kematian Ibu (AKI) menurun. Dengan mempergunakan angka hasil survey AKI dan AKB Provinsi Sumatera Utara, AKI tahun 2010 adalah 268/100.000 kelahiran hidup. 2. Angka

Kematian

Bayi

(AKB)

menurun.

Perhitungan

AKB

dengan

mempergunakan angka rata-rata kecendrungan penurunan AKB (BPS, 2002-2008) yaitu antara 1,7/1.000 kelahiran hidup dan 1,3 per 1.000 kelahiran hidup pertahun; dan hasil survey AKI dan AKB Provinsi Sumatera Utara maka diperhitungkan AKB tahun 2010 yaitu 23 per 1.000 kelahiran hidup. 3. Prevalensi balita dengan gizi buruk dan kurang menurun. Laporan Riskesda menunjukkan bahwa prevalensi balita dengan gizi buruk dan kurang di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2010 yaitu 21,4%.


4. Umur Harapan Hidup (UHH) meningkat. BPS memperhitungkan UHH penduduk Sumatera Utara pada tahun 2009 yaitu 69,35 tahun. Dengan mempergunakan angka rata-rata kecendrungan peningkatan UHH selama kurun waktu 2004-2009 yaitu 4 bulan per tahun, maka diproyeksikan UHH pada tahun 2010 yaitu 69,75 tahun

4.2 Permasalahan dan Kendala Utama yang Berkaitan dengan Pencapaian Kinerja Adapun permasalahan dan kendala utama dalam Pencapaian Kinerja yaitu : a. Rendahnya kerjasama dan koordinasi lintas sektor dalam mengatasi permasalahan kesehatan menyebabkan adanya kecendrungan lambatnya peningkatan pencapaian target program terutama pada program-program yang membutuhkan kerjasama lintas sektoral seperti program lingkungan sehat, perbaikan gizi masyarakat, dan promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat.

b. Rendahnya alokasi pembiayaan kesehatan bersumber dana pemerintah dan lemahnya kemampuan tenaga perencana dalam mengidentifikasi kegiatankegiatan yang memiliki efisiensi dan efektivitas tinggi dalam mencapai target program menyebabkan adanya kecendrungan perlambatan pencapaian target program serta kurang sinergisme antara perencanaan, pelaksanaan dan monitoring serta evaluasi program/kegiatan kesehatan.

c. Lemahnya koordinasi antar kabupaten/kota dengan Provinsi maupun Pusat menyebabkan penggangaran

rendahnya serta

sinergisme

pelaksanaan

antara

kebijakan,

program/kegiatan

perencanaan bidang

dan

kesehatan,

menyebabkan terfragmentasinya kegiatan-kegiatan kesehatan sehingga sehingga tidak terbentuk koordinasi yang mantap antar pemerintah, lintas sektor dan program dalam mencapai indikator yang ditetapkan.


d. Rendahnya kualitas pelayanan akibat kurangnya sarana dan prasarana pendukung serta masih terkonsentrasinya tenaga kesehatan di daerah perkotaan, dan kurangnya kepekaan dan keprofesionalismean tenaga kesehatan berdampak pada lambatnya pencapaian sasaran utama pembangunan dan sasaran program kesehatan.

e. Lemahnya kegiatan promosi kesehatan menyebabkan kurang berkembangnya perilaku-perilaku yang mendukung hidup bersih dan sehat di masyarakat yang berdampak kepada meningkatnya angka kesakitan akibat penyakit.

f. Belum mantapnya Sistem Kewaspadaan Dini dan Informasi Kesehatan di semua lini menyebabkan tidak tergambarnya dan tercegahnya peningkatan kasus-kasus penyakit menular atau Kejadian Luar Biasa (KLB) di masyarakat serta sulitnya memperoleh data/angka pencapaian target sasaran program kesehatan yang valid dan akurat.

g. Kurangnya pengkajian terhadap efektivitas kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan setiap tahunnya menyebabkan terjadinya pengulangan pelaksanaan kegiatankegiatan yang kurang memberikan daya ungkit yang bermakna terhadap pencapaian target-target yang ditetapkan, dan h. Belum berubahnya “mind-set” pelaksana-pelaksana program/kegiatan kesehatan dari “project atau budget-oriented” kepada “Performance Based-Budget” menyebabkan kurang menyentuhnya kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di dalam menanggulangi masalah-masalah kesehatan yang sedang dihadapi Provinsi Sumatera Utara saat ini.


4.3 Strategi Pemecahan Masalah untuk Tahun Mendatang Untuk menjawab permasalahan yang ada pada tahun 2010 dan untuk lebih meningkatkan pencapaian target kinerja pada tahun 2011 maka strategi yang dibutuhkan, yaitu: a. Lebih meningkatkan koordinasi, bimbingan dan fasilitasi ke kabupaten/kota (baik Dinas Kesehatan, RSUD maupun Puskesmas) untuk meningkatkan mutu perencanaan, pelaksanaan serta pengendalian program/kegiatan kesehatan sehingga terciptanya sinergisme dan sinkronisasi di dalam penetapan kebijakan, perencanaan

dan

penggangaran

bidang

kesehatan

serta

pelaksanaan

program/kegiatan di daerah, Provinsi dan pusat.

b. Lebih memantapkan koordinasi, kerjasama dan membangun jejaring (networking) antar lintas sektor, masyarakat dan swasta dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan pelayanan kesehatan.

c. Lebih meningkatkan kegiatan promosi kesehatan terutama mengikutsertakan swasta serta Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) di dalam pelaksanaan kegiatan promosi kesehatan agar lebih dapat menjangkau target group dan memberikan dampak yang luas dalam perubahan perilaku sehat masyarakat.

d. Lebih meningkatkan kegiatan pendidikan dan pelatihan bagi tenaga kesehatan baik yang bersifat tehnis maupun fungsional berdasarkan keahlian dan kebutuhan daerah untuk meningkatkan kualitas, kepekaan dan profesionalisme tenaga kesehatan.

e. Lebih meningkatkan dan mengembangkan berfungsinya Sistem Informasi Kesehatan (SIK) melalui peningkatan kemampuan tenaga kesehatan di dalam pengolahan dan analisa data dan penyediaan fasilitas SIK sehingga tersedia data yang valid dan akurat yang dapat digunakan sebagai bahan perencanaan pembangunan kesehatan.


f. Lebih mengembangkan kegiatan penelitian terutama yang mendukung pengukuran kinerja/sasaran pembangunan kesehatan, serta evaluasi efisiensi dan efektivitas pelaksanaan kegiatan.

g. Lebih meningkatkan koordinasi dan kerjasama lintas program melalui identifikasi kegiatan dan penyusunan indikator yang mampu menyelesaikan permasalahan kesehatan yang ada dan memiliki daya ungkit yang tinggi dalam pencapaian sasaran program maupun sasaran utama pembangunan kesehatan.

Medan,

Februari 2011

Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara,

dr. Candra Syafei, SpOG Pembina Utama Madya NIP. 19610611 198710 1 001


IKHTISAR EKSEKUTIF. (RPJMD) Sumatera Utara dan Rencana Strategis Dinas Kesehatan Provinsi

Recommend Documents