II. TINJAUAN PUSTAKA 2.1 Pengertian Zakat Zakat adalah kewajiban yang dipandang dari segi moral dan agama sangat mutlak dilaksanakan. Zakat merupakan hak fakir dan miskin dalam kekayaan orang kaya. Hak itu ditetapkan oleh pemilik kekayaan sebenarnya yaitu Allah SWT. Besarnya batas harta yang harus dibayarkan zakatnya, besar harta yang dibayar, batas-batasnya, syarat-syarat, waktu dan cara pembayaran sudah ditentukan. Menurut Qardhawi (1993) kewajiban zakat ini tidak diserahkan saja kepada kesediaan manusia tetapi harus dipikul tanggung jawab memungut dan mendistribusikannya oleh pemerintah melalui amil. Kekayaan zakat tidak boleh diserahkan penggunaannya kepada pihak berwenang atau pemuka agama tetapi sudah ditetapkan orang-orang yang berhak menerimanya seperti fakir miskin dan enam golongan lainnya seperti orang yang terlilit hutang, terlantar dalam perjalanan di jalan Allah, orang yang baru masuk Islam (muallaf) yang dibujuk hatinya, hamba sahaya, para amil dan jihad di jalan Allah. Zakat bukanlah sekedar bantuan makanan sewaktu-waktu untuk sedikit meringankan kehidupan orang miskin, tetapi zakat bertujuan untuk menanggulangi kemiskinan, menjadi berkecukupan selamanya dan mengusahakan orang miskin mampu memperbaiki sendiri kehidupannya. Zakat adalah instrumen penting bagi keadilan sosial untuk peningkatan kemakmuran di dunia ini dan juga menyebabkan peningkatan prestasi agama yang selanjutnya sebagai pembayaran yang memurnikan orang dari dosa-dosa (Aziz,1987) Pihak yang wajib membayar zakat adalah semua muslim dewasa yang sudah terkena ketentuan membayar zakat. Berdasarkan Qardhawi (1993), syaratsyarat kekayaan yang wajib zakat antara lain: 1. Harta tersebut harus didapatkan dengan cara yang baik dan halal. Harta yang haram baik secara subtansi benda maupun cara mendapatkannya, tidak dapat dikenakan kewajiban zakat, karena Allah SWT tidak akan memerimanya. Dalam hadis Shahih Bukhari menguraikan bahwa zakat tidak akan menerima dari harta
8
yang didapatkan dengan cara menipu kecuali dari hasil usaha yang halal dan bersih. 2. Harta terus berkembang atau berpotensi untuk dikembangkan seperti melalui kegiatan usaha, perdagangan, pembelian saham atau ditabungkan baik dilakukan sendiri maupun orang lain. Pengertian berkembang itu terdiri dua macam konkret dan tidak konkret. Konkret artinya harta dikembangbiakan, diusahakan, diperdegangkan dan sejenis dengannya. Tidak konkret artinya harta tersebut berpotensi berkembang, baik berada di tangannya sendiri maupun di tangan orang lain, tetapi atas namanya. Kesimpulan dari penjelasan tersebut, setiap harta yang berkembang atau berpotensi untuk dikembangkan, termasuk ke dalam objek pajak. 3. Milik penuh yaitu kekayaan itu di bawah kontrol dan kekuasaannya. Artinya kekayaan tersebut harus berada di tangannya, tidak tersangkut di dalamnya hak orang lain, dapat digunakan, dan manfaatnya dapat dinikmati. Jika kekayaan tersebut tidak memiliki pemilik seperti kekayaan milik pemerintah maka tidak wajib membayar zakat. Tanah wakaf yag diberikan kepada fakir miskin, masjid, pejuang, anak yatim, sekolah dan sebagainnya maka zakat atasnya tidak wajib. Untuk harta imbalan dan simpanan pegawai, jika harta ini merupakan pemilikan penuh maka kedudukannya sama seperti harta yang dikuasai sehingga zakatnya wajib dikeluarkan setiap tahun bila jumlahnya sampai batas wajib zakat. Harta tersebut harus mencapai nishab yaitu jumlah minimal yang menyebabkan harta terkena kewajibab zakat. Tidak ada kewajiban berzakat jika harta yang dimilikinya dibawah lima ekor unta atau empat puluh ekor kambing atau di bawah 200 dirham uang perak atau di bawah lima kwintal bijian, buah-buahan dan hasilhasil pertanian. Menurut Syekh Dahlawi, perhitungan itu sesuai dengan kebutuhan minimal rumah tangga dalam setahun. 4. Sumber-sumber zakat tertentu, seperti perdagangan, peternakan, emas dan perak, harus berada atau dimiliki ataupun diusahakan oleh muzzaki dalam tenggang waktu satu tahun sedangkan zakat pertanian, tidak terkait dengan ketentuan haul (berlalu waktu satu tahun), ia harus dikeluarkan pada saat memetiknya atau memanennya jika mencapai nishab.
9
5. Syarat kewajiban zakat setelah terpenuhi kebutuhan pokok atau dengan kata lain, zakat dikeluarkan setelah terdapat kelebihan dari kebutuhan
hidup
sehari-hari yang terdiri atas kebutuhan rutin. Kebutuhan rutin yang dimaksud adalah kebutuhan untuk ketahanan hidupnya seperti makanan, minuman, perumahan, dan alat-alat yang diperlukan sebagai ilmu pengetahuan, alat-alat kerja dan lain-lain.
2.2 Pengertian Infak Infak berasal dari kata anfaqa yang berarti mengeluarkan sesuatu harta untuk
kepentingan
sesuatu.
Menurut
terminologi
syariat,
infak
berarti
mengeluarkan sebagian dari harta atau pendapatan untuk suatu kepentingan yang diperintahkan ajaran Islam. (Hafiduddin, 1998) Infak sama artinya dengan shadaqah berupa materi. Perbedaan dengan zakat antara lain jika zakat ada nisabnya infak tidak mengenal nisab. Infak dikeluarkan oleh setiap orang yang beriman, baik yang berpenghasilan tinggi atau rendah, saat lapang atau sempit sesuai dengan surat Ali Imran : 134. Jika zakat harus diberikan kepada mustahik tertentu infak boleh diberikan kepada siapapun juga, misalnya untuk ibu-bapak, kaum kerabat, anakanak yatim, orang-orang miskin, orang-orang yang sedang dalam kebajikan sesuai dengan surat Al Baqarah : 215. Hal yang perlu diperhatikan, jika seseorang telah berzakat tetapi masih memiliki kelebihan harta, sangat dianjurkan untuk berinfak atau bersedekah. Keutamaan berinfak antara lain ciri utama orang yang bertakwa (Surat AlBaqarah: 3 dan Surat Ali Imran: 134), ciri mukmin yang sungguh-sungguh imannya (Surat Al-Anfal: 3-4), ciri mukmin yang mengharap keuntungan abadi (Surat Al-Faatir:29). berinfak akan mlipatgandakan pahala di sisi Allah (Surat AlBaqarah: 262). (Hafidhuddin, 1998)
2.3 Faktor-faktor yang Memengaruhi Berzakat dan Berinfak a. Kondisi demografis Penelitian telah menemukan pengaruh demografis terhadap perilaku muslim dalam membayar zakat. Dengan menggunakan regresi logistik
10
Hairunnizam et al. (2005) menguji tiga belas faktor yang mungkin mempengaruhi pembayaran zakat penghasilan di Malaysia. Dengan menerapkan analisis regresi logistik, mereka menemukan bahwa lima faktor secara signifikan berpengaruh pada membayar zakat penghasilan. Faktor-faktor ini meliputi usia, perkawinan status, tingkat pendidikan, tingkat pendapatan dan pembayaran melalui mekasisme pemotongan gaji. 5.2
Keimanan
Bakar (2006) mendukung faktor ibadah sebagai salah satu motivasi utama yang berkontribusi dalam kepatuhan zakat, infak dan prilaku yang peka terhadap kondisi sosial. Mereka membayar zakat sebagai bukti dan indikator keimanan. Ini merupakan kepatuhan seorang muslim terhadap kewajiban agama untuk membayar zakat sehingga keyakinan terhadap ajaran agama menjadi faktor dengan pengaruh yang kuat. Hal ini didukung Qardhawi (1998) yang menyatakan tidak patuhnya individu terhadap kewajiban untuk membayar zakat mengidentifikasikan tingkat iman individu terhadap agama. Lunn et.al (2001) sepakat bahwa salah satu keyakinan agama memiliki dampak terhadap seseorang untuk memberi. 5.3
Kepuasan
Dalam teori pertukaran sosial Bagozzi (1975) tukar menukar bersumber dari kepentingan diri sendiri dan individu berusaha untuk meminimalkan biaya mereka untuk mendapatkan hasilyang paling menguntungkan. Ketika teori Barat diterapkan pada kegiatan zakat, maka diasumsikan bahwa individu berkontribusi untuk zakat karena ia mendapat manfaat nyata. Menurut Muda, et al (2006) mereka secara individu merasa ada kepuasan tersendiri setelah membayar zakat. Mereka senang membayar zakat, termasuk masyarakat yang bertanggung jawab, murah hati dan percaya mereka juga dapat memotivasi orang lain untuk berpartisipasi untuk berzakat. 5.4
Penghargaan
Faktor ini berhubungan dengan keuntungan terhadap diri sendiri setelah membayar zakat dan penghargaan dari orang lain. Indikator pada faktor ini seperti mendapatkan pujian, mendapat dukungan sosial, meningkatkan peluang bisnis dan ingen dilihat dermawan.
11
5.5
Althurism (kepekaan sosial)
Althurism berhubungan dengan keyakinan agama atau kepekaan sosial dalam motivasi membayar zakat. Althurism menurut Batson (2002) adalah motivasi dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan orang lain. Faktor althurism terdiri dari menunjukkan rasa terima kasih, keberkahan harta, membersihkan kekayaan, rasa bersalah, hak orang miskin, dan membantu orang miskin yang membutuhkan berdasarkan Muda, et al (2006). 5.6
Organisasi
Penelitian terhadap faktor yang memengaruhi individu muslim membayar zakat menurut Kamil (2005) terdiri dari persepsi kualitas layanan, paparan pada zakat promosi pengetahuan tentang zakat pada pendapatan dan keimanan kemudian memperhitungkan juga
hukum zakat, persepsi tentang penegakan
hukum zakat, persepsi tentang keadilan, dan sikap. Studinya menemukan bahwa tiga variabel, persepsi kualitas pelayanan lembaga amil zakat, tingkat pengetahuan zakat, sosialisasi zakat melalui media secara signifikan memiliki hubungan yang positif dengan partisipasi membayar zakat. Hasil dari penelitian Muda, et al (2006) di Malaysia, faktor organisasi merupakan faktor pertama yang memengaruhi invidu dalam berpartisipasi berzakat. Faktor organisasi terdiri dari layanan yang ditawarkan oleh organisasi pengelola zakat, sistem pembayaran memuaskan, fasilitas pembayaran secara online, tersedianya lembaga amil zakat, adanya pengaruh dari iklan zakat, serta nyaman membayar di lembaga amil zakat.
2.4 Organisasi Pengelola Zakat Islam tidak menempatkan masalah zakat sebagai urusan pribadi, tetapi sebagai salah satu tugas pemerintah Islam. Dalam hubungan ini, Islam menyerahkan wewenang kepada negara untuk memungut dan membagikannya kepada mereka yang berhak. Masalah ini tidak hanya didasarkan pada kemurahan hati individu sebab terdapat sejumlah faktor yang tidak dapat diabaikan oleh syariat : Pertama, hati nurani kebanyakan orang telah mengeras karena kecintaan dunia dan sifat egoistisnya. Bila hak kaum muslimin digantungkan kepada orangorang yang berwatak seperti itu, kesejahteraan mereka tidak akan terjamin.
12
Kedua, jika kaum miskin mengambil haknya dari pemerintah bukan dari seorang kaya, kehormatan dan martabatnya tetap terpelihara. Ia akan terhindar dari perkataan menyakitkan dari pihak pemberi. Ketiga, apabila pengaturan masalah zakat diserahkan kepada orang banyak, pendistribusiaannya akan kacau. Keempat, pendistribusian zakat bukan hanya terbatas orang miskin dan mereka yang dalam perjalanan. Ada pihak lain yang yang berhak menerima zakat demi kemaslahatan umum, seperti mualaf, mereka yang mempersiapkan kekuatan untuk berjihad di jalan Allah SWT dan mereka melengkapi kebutuhan da’i untuk menyebarkan risalah Islam. Kelima, Islam adalah agama
pedoman penyelenggaraan negara dan
pemerintahan. Negara membutuhkan dana untuk menjalankan berbagai fungsinya. Zakat adalah salah satu sumber dana terpenting dan permanen yang dapat mengisi perbendaharaan negara atau baitul mal. Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa perlu adanya pengelolaan zakat melalui organisasi. Organisasi pengelola zakat ini memiliki sistem kerja sendiri. Ia bertugas mengumpulkan dan membagikan zakat kepada beberapa sektor yang sudah dibatasi sesuai tingkat kebutuhan. (Qardhawi, 1995) Hafiduddin (1998) pengelolaan zakat oleh lembaga pengelola zakat terutama yang memiliki kekuatan hukum formal, memiliki beberapa keuntungan : 1. Menjamin kepastian dan disiplin pembayaran zakat. 2. Menjaga perasaan rendah diri para mustahik zakat apabila berhadapan langsung untuk menerima zakat dari para muzzaki. 3. Untuk mencapai efisien dan efektifitas serta sasaran yang tepat dalam penggunaan harta zakat menurut skala prioritas yang ada pada suatu tempat. 4. Untuk memperlihatkan syiar islam dalam semangat penyelenggaraan pemerintahan yang islami. 5. Mewujudkan hikmah dan fungsi zakat terutama yang berkaitan dengan kesejahteraaan umat.
13
Landasan hukum pengelolaan zakat di Indonesia berdasarkan pada Undang-Undang No.38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat dikemukakan bahwa pengelolaan zakat bertujuan : 1. Meningkatkan pelayanan bagi masyarakat dalam menunaikan zakat sesuai tuntunan agama. 2. Meningkatkan fungsi dan peranan pranata keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial. 3. Meningkatkan hasil guna dan daya zakat. Seseorang yang ditunjuk sebagai amil zakat atau pengelola zakat harus memenuhi persyaratan tertentu (Qardhawi, 1993) yaitu : a. Beragama Islam. Zakat adalah salah satu urusan utama kaum muslimin yang termasuk rukun Islam karena itu apabila urusan penting kaum muslimin diurus oleh sesama muslim. b. Mukallaf yaitu dewasa yang sehat akal pikirannya yang siap menerima tanggung jawab mengurus urusan umat. c. Memiliki sifat amanah atau jujur. Sifat ini sangat penting karena berkaitan dengan kepercayaan umat. Artinya para muzzaki akan dengan rela menyerahkan zakat melalui organisasi pengelola zakat jika organisasi tersebut memang patut dan layak dipercaya. Keamanahan ini diwujudkan dalam
bentuk
transparansi
dalam
menyampaikan
laporan
pertanggungjawaban secara berkala dan juga ketepatan penyaluran sejalan dengan ketentuan syariah. d. Mengerti dan memahami hukum-hukum zakat yang menyebabkan ia mampu melakukan sosialisasi segala sesuatu yang berkaitan dengan zakat kepada masyarakat. e. Memiliki kemampuan untuk melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Amanah dan jujur merupakan syarat yang penting namun perlu ditunjang oleh kemampuan melaksanakan tugas. f. Kesungguhan amil zakat dalam melaksanakan tugasnya. Amil zakat yang baik adalah amil zakat yang seluruh waktu kerjanya mengurusi zakat, tidak asal-asalan dan tidak pula sambilan. Karena dapat berdampak pada kinerja
14
amil zakat yakni pasif hanya menunggu kedatangan muzaki membayar zakat atau infaknya. Organisasi Pengelola Zakat
harus memiliki persyaratan teknis
berdasarkan Keputusan Menteri Agama Nomor 581 tahun 1999, antara lain : 1. Berbadan hukum 2. Memiliki data muzzaki dan mustahik 3. Memiliki program kerja yang jelas 4. Memiliki pembukuan yang baik 5. Melampirkan surat pernyataan bersedia diaudit Persyaratan tersebut mengarah pada kinerja yang profesional dan laporan yang transparan dari setiap lembaga pengelola zakat. Harapannya masyarakat akan semakin bersemangat menyalurkan zakatnya melalui lembaga pengelola. Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) di Indonesia terbagi menjadi 2 jenis yaitu Badan Amil Zakat dan Lembaga Amil Zakat. Badan Amil Zakat merupakan amil zakat yang dibentuk pemerintah dan Lembaga Amil Zakat merupakan amil zakat yang dibentuk oleh swasta. Berikut ini adalah data jumlah organisasi yang terlibat dalam pengelolaan zakat di Indonesia sampai akhir tahun 2009: Tabel 2.1 Organisasi pengelola zakat di Indonesia No
Organisasi
Jumlah
1
BAZNAS
1
2
BAZDA Provinsi
33
3
BAZDA Kabupaten/Kota
434
4
BAZ Kecamatan
4.800
5
BAZ Kelurahan
24.000
6
LAZNAS
18
7
LAZ Provinsi
16
8
LAZ Kabupaten/Kota
31
9
UPZ
8.680
Total
38.013
Sumber : Forum Organisasi Zakat (2011)
15
2.5 Pengelola Zakat Berbasis Kepanitiaan Musiman (Informal) Di Indonesia, pada saat masyarakat bersemangat menunaikan zakat biasanya bersamaan itu pula muncul gerakan pengelolaan zakat musiman yang selalu mengiringi bulan Ramadhan. Sekelompok masyarakat membentuk panitia dadakan (ad hoc). Keberadaan kepanitiaan itu menyebut dirinya sebagai amil zakat, yakni satu diantara delapan asnaf (golongan) penerima zakat. Hampir di setiap masjid maupun mushala secara serentak membentuk kepanitiann zakat. Kata panitia dan amil zakat semestinya diperjelas karena dua kata tersebut mempunyai konsekuensi hukum yang berbeda. Dalam literatur fikih, amil adalah orang yang mempunyai kriteria tertentu dan memenuhi syarat dalam kriteria pengumpulan, pengadministrasian dan penyaluran zakat. Amil memiliki tugas yang tidak ringan dalam melakukan tiga hal tersebut karena harus tepat sasaran kepada orang yang tepat sesuai dengan Al Qur’an. Oleh karena itu amil harus memiliki kriteria khusus dan tanggung jawabnya berat. Setelah melakukan tugasnya dengan baik dan memberikan seluruh waktu kerjanya untuk mengurus zakat, barulah amil boleh mengambil hak dari zakat yang dikumpulkan. Sementara sebuah kepanitiaan zakat, belum tentu memiliki kriteria yang dipersyaratkan dalam pengumpulan zakat. Panitia tidak berbeda dengan orang yang ditunjuk untuk bertanggung jawab sesuatu (dalam hal ini zakat). Mereka ditunjuk biasanya tanpa mempertimbangkan kriteria dan kapasitas sebagai seorang amil yang dipersyaratkan. Panitia zakat ini juga hanya bekerja pada saat Ramadhan. Setelah Ramadhan berlalu maka kepanitiaan ini dengan sendirinya bubar (Aflah, 2011)
2.6
Tinjauan Penelitian Terdahulu Penelitian tentang faktor-faktor yang memengaruhi partisipasi individu
dalam berzakat dilakukan oleh Musa et.al (2006) dengan mengambil studi kasus di Malaysia. Penelitian ini menggunakan analisis faktor dengan investigasi eksplorasi. Hasilnya terdapat 5 faktor yang memengaruhi patisipasi individu dalam berzakat yaitu faktor organisasi, faktor althurism (kepekaan sosial), faktor penghargaan, faktor kepuasan dan faktor keimanan.
16
Faktor organisasi variabel utamanya adalah layanan lembaga amil zakat. Kepercayaan pada lembaga pengumpul zakat menunjukkan kinerja organisasi yang baik dalam hal pengumpulan zakat dan distribusi dana zakat menjadi efisien, efektif serta transparan sehingga masyarakat semakin percaya kepada lembaga zakat. Dampaknya, terdapat peningkatan dana zakat yang terkumpul. Pada faktor althurism, meningkatkan keshalehan menjadi variabel dengan nilai loadings terbesar. Kemudian mendapat dukungan sosial merupakan variabel utama pada faktor penghargaan. Di faktor kepuasan, nilai loading tertinggi terdapat pada variabel saya orang yang bertanggung jawab secara sosial. Faktor yang memengaruhi partisipasi zakat yang terakhir adalah keimanan. Variabel utama pada faktor ini adalah adanya balasan surga. Berdasarkan penelitian Abu Bakar (2010) yang berjudul motivasi membayar zakat penghasilan untuk studi di Malaysia, faktor utama yang memengaruhi membayar zakat penghasilan adalah keyakinan bahwa zakat merupakan kewajiban umat islam, kemudian percaya dalam bagian harta yang dimiliki ada hak orang miskin yang membutuhkan, keyakinan dengan membayar zakat dapat memperbaiki kondisi ekonomi orang miskin. Selain itu motivasi membayar zakat penghasilan karena potongan pajak yang diberikan pemerintah dan fasilitas yang disediakan organisasi pengelola zakat. Sejumlah studi meneliti perilaku muslim terhadap zakat atas penghasilan. Sebagian besar meneliti pengaruh demografi terhadap perilaku Muslim dalam membayar zakat atas penghasilan (Mohd. Ali et al., 2003; Kamil, 2005; Hairunnizam et al, 2005; Azura et al., 2005). Faktor yang yang telah diteliti sejauh ini termasuk jenis kelamin, usia, status perkawinan, tingkat pendidikan, jumlah tanggungan dan tingkat pendapatan. Sebagian besar penelitian ini diadopsi analisis regresi logistik multivariat dalam mengukur pentingnya faktor-faktor pada zakat mereka pada perilaku pendapatan. Hairunnizam et al (2005) menguji tiga belas faktor-faktor yang mungkin mempengaruhi atau tidak memengaruhi melakukan zakat penghasilan di Malaysia. Kuesioner dibagikan kepada 2500 individu muslim dalam setiap negara di Malaysia, menggunakan metode random sampling. Dengan menerapkan analisis regresi logistik, mereka menemukan bahwa lima faktor yang
secara
17
signifikan mempengaruhi pembayaran zakat atas penghasilan ke arah yang positif. Faktor-faktor ini meliputi usia, status perkawinan, tingkat pendidikan, tingkat pendapatan dan pembayaran melalui mekanisme pemotongan gaji. Selain itu, ditemukan bahwa perempuan bekerja lebih mungkin untuk membayar zakat atas penghasilan. Pengetahuan tentang Islam, kesadaran pendapatan sebagai objek zakat dan kepuasan tidak signifikan memengaruhi pembayaran zakat walaupun memiliki hubungan yang positif. Fatmawati (2008) menganalisis pelaksanaan zakat mal di masyarakat Kecamatan Jatibarang Kabupaten Brebes menggunakan analisis deskriptif. Berdasarkan penelitian ini, memperoleh informasi tentang kurangnya keta'atan masyarakat Kecamatan Jatibarang dalam mengeluarkan zakat mal. Hal ini disebabkan oleh beberapa alasan, yaitu pertama, mereka kurang memahami kewajiban zakat, kedua, banyaknya kebutuhan sosial sebagai respon terhadap adat atau kebiasaan sehingga dana untuk zakat berkurang. Ketiga, belum ada sanksi yang tegas bagi orang yang sengaja tidak mengeluarkan zakat mal. Keempat, kurangnya kepercayaan masyarakat kepada Badan Amil Zakat (BAZ) Kecamatan Jatibarang.
2.7 Kerangka Pemikiran Konseptual Salah satu Kabupaten dengan kondisi tingkat kemiskinan yang tinggi adalah Kabupaten Brebes. Persentase penduduk miskin Kabupaten Brebes pada tahun 2008 mencapai 25,98 persen dan pada tahun 2009 sebesar 24,39 persen (BPS, 2011). Kondisi kemiskinan di Kabupaten Brebes Zakat memiliki potensi yang besar untuk mengentaskan kemiskinan dan pemerataan pendapatan. Dana yang dihimpun dari orang kaya (muzzaki) Kabupaten Brebes dapat digunakan melalui berbagai program agar orang miskin di Kabupaten Brebes bisa menjadi sejahtera. Berdasarkan laporan keuangan Badan Amil Zakat Kabupaten Brebes, dana zakat dan infak yang terkumpul baru mencapai Rp 821.387.060,00. Penerimaan dana zakat dapat ditingkatkan jika organisasi pengelola zakat mengetahui hal-hal yang mendorong seseorang membayar zakat. Kebiasaan berinfak secara rutinuga dapat mendukung program mengentaskan kemiskinan.
18
Berdasarkan Undang-Undang No.38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, tujuan dari pengelolaan dana zakat oleh organisasi pengelola zakat salah satunya adalah meningkatkan hasil guna dan daya guna zakat. Keputusan tempat membayar zakat menjadi sangat penting karena dana zakat yang bisa dikelola organisasi pengelola zakat hanya yang dibayar wajib zakat kepada OPZ bukan menyalurkan secara langsung atau panitia zakat (bukan OPZ). Berikut bagan kerangka pemikiran penelitian.
Kondisi kemiskinan di Kabupaten Brebes
Potensi dana zakat yang dimiliki Kabupaten Brebes
Kondisi aktual dana zakat yang terkumpul jauh di bawah potensi zakat
Faktor-faktor yang memengaruhi keputusan wajib zakat membayar zakat
Faktor-faktor yang memengaruhi keputusan rutin berinfak
Faktor-faktor yang memengaruhi pemilihan tempat membayar
Analisis Deskriptif (Tabulasi Silang) Gambar 2.2 Kerangka Pemikiran
Analisis Diskriminan
19
2.7
Hipotesis Hipotesis yang ingin dibuktikan dalam penelitian ini adalah: 1. Faktor keimanan, penghargaan, kepuasan, althurism (kepekaan sosial), dan organisasi berpengaruh terhadap partisipasi berzakat, rutinitas berinfak dan pemilihan tempat membayar zakat. 2. Partisipasi berzakat, rutinitas berinfak dan pemilihan tempat membayar zakat dipengaruhi pendapatan, pekerjaan, pendidikan. 3. Infak berpengaruh signifikan terhadap partisipasi berzakat. 4. Rutinitas berinfak dipengaruhi periode berinfak. 5. Keberadaan organisasi pengelola zakat menjadi faktor yang memengaruhi pemilihan tempat membayar zakat.
