7
II. TINJAUAN PUSTAKA
2.1. Bank Menurut Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1998 tanggal 10 November 1998 tentang Perbankan, yang dimaksud dengan bank adalah “badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentukbentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”. Dari definisi bank di atas dapat ditarik kesimpulan, yaitu bank merupakan suatu lembaga di mana kegiatannya menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, seperti tabungan, deposito, maupun giro, dan menyalurkan dana simpanan tersebut kepada masyarakat yang membutuhkan, baik dalam bentuk kredit maupun bentuk-bentuk lainnya. Maka bank bisa juga disebut sebagai perusahaan yang bergerak dalam bidang keuangan, artinya aktivitas perbankan selalu berkaitan dengan bidang keuangan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian. Demokrasi ekonomi itu sendiri dilaksanakan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Berdasarkan asas yang digunakan dalam perbankan, maka tujuan perbankan Indonesia adalah menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan pembangunan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak. Berdasarkan UU No. 10 Tahun 1998, fungsi bank di Indonesia adalah: 1. Sebagai tempat menghimpun dana dari masyarakat, bank bertugas mengamankan uang tabungan dan deposito berjangka serta simpanan dalam rekening koran atau giro. Fungsi tersebut merupakan fungsi utama bank. 2. Sebagai penyalur dana atau pemberi kredit. Bank memberikan kredit bagi masyarakat yang membutuhkan terutama untuk usaha-usaha produktif.
8
Dua cara yang dapat ditempuh oleh bank dalam menjalankan usahanya, yaitu: 1. Secara konvensional Dalam hal ini bank menggunakan cara-cara yang biasa dipraktikkan dalam dunia perbankan pada umumnya yaitu menggunakan instrumen “bunga” (interest). Bank akan memberikan jasa bunga tertentu kepada penabung, deposan, atau giran, di sisi lain bank akan mengenakan jasa atau biaya bunga juga kepada debitur, tentunya dengan tingkat yang lebih tinggi. 2.
Prinsip Syariah Pada butir 13 Pasal 1 UU Nomor 10 Tahun 1998, dijelaskan bahwa “Prinsip Syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah, antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (mudharabah), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (musharakah), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (murabahah), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (ijarah), atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (ijarah wa iqtina)”. Bank memiliki klasifikasi berdasarkan kepemilikannya, yaitu sebagai
berikut: Bank Milik Negara Bank yang seluruh sahamnya dimiliki oleh negara. Tahun 1999, lahir bank pemerintah yang baru yaitu Bank Mandiri, yang merupakan hasil merger atau penggabungan bank-bank pemerintah yang ada sebelumnya. Bank Pemerintah Daerah Bank yang sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah. Bank milik Pemerintah Daerah yang umum dikenal adalah Bank Pembangunan Daerah (BPD) didirikan berdasarkan UU Nomor 13 Tahun 1962. Masing-masing Pemerintah Daerah telah memiliki BPD sendiri. Di samping itu beberapa
9
Pemerintah Daerah memiliki Bank Perkreditan Rakyat (BPR) yaitu salah satu jenis bank yang dikenal melayani golongan pengusaha mikro, kecil, dan menengah dengan lokasi yang pada umumnya dekat dengan tempat masyarakat yang membutuhkan. Bank Swasta Nasional Setelah pemerintah mengeluarkan paket kebijakan deregulasi pada bulan Oktober 1988 (Pakto 1988), muncul ratusan bank-bank umum swasta nasional yang baru. Namun demikian, bank-bank baru tersebut pada akhirnya banyak yang dilikuidasi oleh pemerintah. Bentuk hukum bank umum swasta nasional adalah Perseroan Terbatas (PT), termasuk di dalamnya Bank Umum Koperasi Indonesia (BUKOPIN) yang telah merubah bentuk hukumnya menjadi Perseroan Terbatas tahun 1993. Bank Swasta Asing Bank swasta asing adalah bank-bank umum swasta yang merupakan perwakilan (kantor cabang) bank-bank induknya di negara asalnya. Pada awalnya, bank-bank swasta asing hanya boleh beroperasi di DKI Jakarta saja. Namun setelah dikeluarkan Pakto 27, 1988, bank-bank swasta asing ini diperkenankan untuk membuka kantor cabang pembantu di delapan kota, yaitu Jakarta, Surabaya, Semarang, Bandung, Denpasar, Ujung Pandang (Makasar), Medan, dan Batam. Bank-bank asing ini menjelaskan fungsi sebagaimana layaknya bank-bank umum swasta nasional, dan mereka tunduk pula pada ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Bank Umum Campuran Bank campuran (joint venture bank) adalah bank umum yang didirikan bersama oleh satu atau lebih bank umum yang berkedudukan di Indonesia dan didirikan oleh warga negara dan atau badan hukum Indonesia yang dimiliki sepenuhnya oleh warga negara Indonesia, dengan satu atau lebih bank yang berkedudukan di luar negeri.
10
2.2. Bank Pembangunan Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1962 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Bank Pembangunan Daerah, Bank Pembangunan Daerah (BPD) didirikan dengan maksud khusus untuk menyediakan pembiayaan bagi pelaksanaan usaha-usaha pembangunan daerah dalam rangka Pembangunan Nasional Semesta Berencana. BPD memberikan pinjaman untuk keperluan investasi, perluasan dan pembaruan proyek-proyek pembangunan
daerah
di
daerah
yang
bersangkutan,
baik
yang
diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah maupun yang diselenggarakan oleh perusahaan-perusahaan campuran antara Pemerintah Daerah dan Swasta. Tujuan Negara Pancasila Indonesia adalah membangun masyarakat yang adil dan makmur. Dengan demikian kebijaksanaan pembangunan haruslah ditujukan untuk mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat yang merata. Berhubungan dengan hal tersebut maka segenap modal dan potensi yang ada perlu dimobilisasi guna kepentingan pembangunan, terutama dengan tujuan meninggikan produksi dan pendapatan nasional. Pembangunan daerah akan berakibat bertambah tingginya taraf kemakmuran daerah, yang merupakan dorongan pula ke arah otonomi yang luas bagi daerah. Sesuai dengan maksud itu pula, maka berdasarkan Undang-Undang No. 19 Prp tahun 1960 tentang Perusahaan Negara Pemerintah Pusat akan menyerahkan perusahaan-perusahaan regional tertentu kepada daerah. Untuk mengembangkan daya produksi di daerah itu maka perlu segenap modal dan potensi dikerahkan. Pihak swasta harus pula diikutsertakan secara aktif untuk bersama-sama mengusahakan pembiayaan proyek-proyek daerah dalam rangka Pembangunan Nasional Semesta Berencana. Perpaduan potensi antara Pemerintah Daerah dan Swasta itu terjelma dalam Bank-Bank Pembangunan Daerah. Peraturan tentang saham yang sesuai dengan UU No.13 tahun 1962, bahwa saham Bank Pembangunan Daerah (BPD) terdiri dari saham-saham prioritet dan saham-saham biasa. Saham-saham prioritet hanya dapat dimiliki oleh Daswati I yang bersangkutan dan Daerah-daerah Swatantra tingkat
11
lainnya dalam wilayah Daswati I tersebut. Sedangkan saham-saham biasa dapat dimiliki oleh daerah-daerah yang berhak mengurus rumah tangganya sendiri, warga negara Indonesia atau badan hukum yang didirikan berdasarkan undang-undang Indonesia dan yang pesertanya terdiri dari warga negara Indonesia. 2.3. Struktur Modal Struktur modal merupakan perimbangan jumlah utang jangka pendek yang bersifat permanen, utang jangka panjang, saham preferen, dan saham biasa. Sementara struktur keuangan adalah perimbangan antara total utang dengan modal sendiri. Dengan kata lain, struktur modal adalah bagian dari struktur keuangan. Salah satu isu paling penting yang dihadapi oleh para manajer keuangan adalah hubungan antara struktur modal dan nilai perusahaan (Sartono, 1997). Menurut Keown (2002), struktur modal (capital structure) adalah bauran sumber-sumber dana jangka panjang (long-term sources of funds) yang digunakan perusahaan. Pada dasarnya, konsep ini menghapus kewajiban jangka pendek. Sehingga yang dimaksud dengan sumber dana jangka panjang adalah dana yang diperoleh dari sumber dana berbiaya tetap, yaitu utang jangka panjang dan saham preferen yang dikombinasikan dengan ekuitas biasa pada proporsi yang paling sesuai bagi pasar investasi. Komponen struktur modal ada dua, yaitu pembiayaan utang jangka panjang dan modal sendiri. 1. Utang Jangka Panjang (Long Term Debt) Menurut Sundjaja dan Barlian (2003), utang jangka panjang merupakan salah satu bentuk dari pembiayaan jangka panjang yang penting. Pembiayaan jangka panjang dapat diperoleh dalam bentuk pinjaman berjangka melalui: Negosiasi dengan lembaga keuangan Penjualan obligasi, seperti: penjualan sejumlah utang kepada lembaga dan orang yang memberi pinjaman
12
2. Modal Sendiri (Equity) Menurut Sundjaja dan Barlian (2003), “modal sendiri/ekuitas merupakan modal
jangka
panjang
yang diperoleh dari pemilik
perusahaan/pemegang saham. Modal sendiri diharapkan tetap berada dalam perusahaan untuk jangka waktu yang tidak terbatas sedangkan modal pinjaman mempunyai jatuh tempo. Ada dua sumber utama modal sendiri yaitu modal saham preferen dan modal saham biasa yang terdiri dari modal saham biasa dan laba ditahan”. Pendanaan dengan modal sendiri akan menimbulkan opportunity cost. Keuntungan dari memiliki saham perusahaan bagi owner adalah kontrol terhadap perusahaan. Namun, return yang dihasilkan dari saham tidak pasti dan pemegang saham adalah pihak pertama yang menanggung risiko perusahaan. Menurut Brigham dan Weston (1990) struktur modal optimal yang digunakan perusahaan dipengaruhi oleh banyak faktor. Adapun faktorfaktor tersebut antara lain: a.
Stabilitas Penjualan Perusahaan dengan penjualan yang relatif stabil mungkin akan lebih mudah memperoleh pinjaman yang mengakibatkan biaya tagihan tetapnya lebih tinggi jika dibandingkan dengan perusahaan yang penjualannya tidak stabil.
b.
Struktur Aktiva Apabila aktiva perusahaan cocok untuk dijadikan agunan kredit, perusahaan tersebut cenderung menggunakan banyak utang. Aktiva multiguna yang dapat digunakan oleh banyak perusahaan merupakan agunan yang baik, sedangkan aktiva yang hanya digunakan untuk tujuan tertentu tidak.
c.
Operation Laverage Jika hal-hal lain sama, perusahaan dengan laverage operasi yang lebih kecil lebih mampu untuk memperbesar levarage keuangan, karena interaksi laverage operasi dan keuangan yang mempengaruhi
13
penurunan penjualan terhadap laba operasi dan arus kas bersih secara keseluruhan. d.
Tingkat Pertumbuhan Jika hal-hal lain sama, perusahaan yang bertumbuh dengan pesat terpaksa lebih banyak bergantung pada modal eksternal. Lebih jauh lagi, biaya emisi untuk penjualan saham biasa lebih besar daripada biaya penerbitan surat utang. Karena itu, perusahaan yang bertumbuh pesat cenderung lebih banyak menggunakan utang daripada perusahaan yang tumbuh secara lambat.
e.
Profitabilitas Perusahaan dengan tingkat pengembalian yang tinggi atas investasi menggunakan utang yang relatif kecil, karena laba ditahannya sudah memadai untuk membiayai sebagian besar kebutuhan pendanaan.
f.
Pajak Bunga adalah beban yang dapat dikurangkan untuk tujuan perpajakan (deductible expense), dan pengurangan tersebut sangat bernilai bagi perusahaan yang terkena tarif pajak yang tinggi. Karena itu, makin tinggi tarif pajak perusahaan, makin besar keuntungan dari penggunaan utang.
g.
Pengendalian Pengaruh akibat penerbitan surat-surat utang versus saham terhadap posisi pengendalian manajemen bisa mempengaruhi struktur modal. Jika manajemen saat ini mempunyai hak suara untuk mengendalikan perusahaan (mempunyai lebih dari 50% dari saham) tetapi sama sekali tidak diperkenankan untuk membeli saham tambahan, maka pembiayaan tambahan mungkin akan dipenuhi dengan pinjaman. Di pihak lain, manajemen mungkin juga lebih menghendaki penggunaan ekuitas daripada utang jika kondisi keuangan perusahaan begitu lemah sehingga penggunaan utang dapat menjerumuskan perusahaan menuju kepailitan. Dengan demikian, masalah pengendalian tidak selalu menghendaki penggunaan utang atau ekuitas karena jenis modal yang
14
memberi keamanan bagi manajemen bervariasi dari satu situasi ke situasi lain. h.
Sikap Manajemen Dengan tidak adanya bukti bahwa struktur modal yang satu akan membuat harga saham lebih tinggi daripada struktur modal lainnya, manajemen dapat menilai sendiri struktur modal yang dianggap tepat. Ada manajemen yang lebih konservatif daripada manajemen lainnya sehingga menggunakan jumlah utang yang lebih kecil daripada ratarata industri.
i.
Sikap Pemberi Pinjaman dan Perusahaan Penilai Kredibilitas Kendatipun manajer mempunyai analisis tersendiri mengenai leverage yang tepat bagi perusahaannya namun acap kali sikap pemberi pinjaman dan perusahaan penilai kredibilitas sangat berpengaruh terhadap keputusan struktur keuangan.
j.
Kondisi Pasar Kondisi di pasar saham dan obligasi mengalami perubahan jangka panjang dan pendek yang bisa mempunyai pengaruh penting terhadap struktur modal perusahaan yang optimal. Perusahaan yang mempunyai peringkat rendah dan membutuhkan modal terpaksa beralih ke pasar saham atau pasar utang jangka pendek tanpa mempedulikan struktur modal yang mereka targetkan. Akan tetapi setelah keadaan membaik, perusahaan bersangkutan dapat menata ulang struktur modalnya sehingga cocok dengan struktur yang ditargetkan semula.
k.
Kondisi Internal Perusahaan Kondisi internal perusahaan juga berpengaruh terhadap struktur modal yang ditargetkannya. Misal, perusahaan yang memproyeksikan laba lebih tinggi dalam waktu dekat tetapi kenaikan labanya belum diantisipasi oleh investor, karenanya belum tercermin dalam harga saham. Maka perusahaan akan menggunakan pembiayaan dengan utang sampai kenaikan laba tersebut terealisasi dan tercermin dalam harga saham.
15
2.4. Initial Public Offering (IPO) Initial Public Offering/IPO (penawaran umum perdana) adalah penjualan pertama saham umum sebuah perusahaan kepada investor umum. IPO bisa juga diartikan sebagai kegiatan penawaran efek yang dilakukan oleh emiten untuk pertama kalinya dengan menjual efek kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-Undang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaanya. Penawaran umum dilaksanakan melalui pasar perdana
yang
berlangsung relatif singkat, yaitu hanya beberapa hari. Dalam pasar perdana, penawaran efek dilakukan langsung oleh emiten kepada calon investor dengan bantuan perusahaan efek selaku penjamin emisi efek dan juga dibantu oleh agen penjualan (jika ada). Harga penawaran efek di pasar perdana ditetapkan bersama-sama emiten dengan penjamin emisi efek. Perusahaan yang akan melakukan penawaran umum (go public) tentunya sudah mempertimbangkan keuntungan dan kerugiannya. Menurut Hariyani dan Serfianto (2010), beberapa keuntungan yang akan diraih perusahaan melakukan penawaran umum saham: 1. Perusahaan akan mendapat tambahan dana segar dari hasil penjualan saham yang tidak berakibat pada penambahan jumlah utang perusahaan. 2. Hasil penjualan saham dapat digunakan untuk menambah modal usaha maupun untuk membayar utang perusahaan. 3. Perusahaan dapat melakukan penawaran efek di pasar sekunder. 4. Likuiditas keuangan perusahaan bertambah lancar. 5. Keikutsertaaan masyarakat sebagai pemegang saham dapat menaikkan kinerja perusahaan karena adanya prinsip keterbukaan dan akuntabilitas publik. 6. Beban kerugian perusahaan dapat ditanggung lebih banyak pemegang saham. 7. Dapat mempercepat kemajuan perusahaan, terutama jika investor yang masuk memang memiliki keahlian khusus di bidang usaha yang digeluti perusahaan.
16
Namun selain keuntungan yang akan diraih, akan ada pula kerugian yang harus diterima. Berikut beberapa kerugian bagi perusahaan melakukan penawaran umum: 1. Hilangnya
kepemilikan
sejumlah
saham
lama
dapat
berakibat
berkurangnya kontrol pemilik saham lama terhadap manajemen perusahaan. 2. Proses penawaran umum memakan banyak waktu dan biaya. 3. Bertambahnya kewajiban yang harus dipikul sebagai emiten, seperti kewajiban di bidang administrasi efek, pendaftaran, pelaporan, dan lainlain. 4. Perusahaan yang sudah jadi emiten atau perusahaan publik wajib mengumumkan besarnya laba perusahaan dan cara pembagian dividen. 5. Efek yang diterbitkan atau dijual ada kemungkinan tidak terjual semuanya. Widoatmodjo (2004) mengelompokkan empat tahap utama yang harus dilalui perusahaan bila hendak go public, yaitu: 1. Masa Persiapan (termasuk pengajuan pernyataan pendaftaran ke Bapepam dan pembuatan prospektus) 2. Masa Penawaran 3. Masa Pencatatan 4. Kewajiban setelah go public Berikut ini adalah tahapan penawaran umum (Go Public) disajikan dalam Gambar 1.
17
Tahap Persiapan Penawaran Umum Calon emiten membuat rencana go public dan meminta persetujuan RUPS. Setelah disetujui RUPS, emiten menunjuk penjamin emisi efek, lembaga penunjang pasar modal, dan profesi penunjang pasar modal.
Tahap Pengajuan Pernyataan Pendaftaran Calon emiten mengajukan pernyataan pendaftaran kepada Bapepam hingga kemudian pernyataan pendaftaran tersebut dinyatakan efektif, sehingga sudah bisa mulai membuat prospektus.
Tahap Penawaran Saham di Pasar Perdana Emiten dibantu penjamin emisi dan agen penjual menawarkan saham kepada masyarakat, dengan harga yang telah ditentukan emiten dan penjamin emisi.
Tahap Pencatatan Saham di Bursa Efek Saham dicatatkan di bursa efek sehingga dapat diperdagangkan di bursa. Harga saham di bursa senantiasa berfluktuasi mengikuti mekanisme pasar.
Kewajiban setelah Go Public Menerbitkan laporan tahunan, membayar biaya go public, mengadakan RUPS, dan emiten harus bersikap terbuka, misal dengan membentuk sekretariat perusahaan.
Gambar 1. Tahapan penawaran umum (Hariyani dan Serfianto, 2010)
18
Proses IPO secara rinci adalah sebagai berikut: Persiapan sebelum Go Public
Pembentukan Tim IPO
Rencana Penawaran Umum
Penentuan Struktur
Ketua Tim
RUPS
Penentuan Rencana Investasi
Sekretaris Tim
Mandat Penunjukkan
Penentuan Jumlah Dana
Bidang Keuangan
Rapat Teknis
Penetapan Laporan Keuangan
Bidang Hukum
Registrasi BAPEPAM
Bidang Penjamin dan Pemasaran
DDM & Public Expose
Waktu Penawaran
Listing
Gambar 2. Proses Initial Public Offering (IPO)
2.5. Pasar Modal Pasar modal (capital market), sesuai dengan Undang-Undang Pasar Modal Nomor 8 Tahun 1995 diartikan sebagai “kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek, perusahaan publik yang
19
berkaitan dengan efek diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek”. Efek yang dimaksud adalah surat berharga yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, unit penyertaan kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas efek, dan setiap derivatif dari efek. Pasar modal merupakan sarana pendanaan bagi perusahaan maupun institusi pemerintah, sekaligus sebagai sarana bagi masyarakat untuk melakukan kegiatan investasi. Pasar modal merupakan salah satu elemen penting dan tolok ukur kemajuan perekonomian suatu negara. Salah satu ciri negara industri maju maupun negara industri baru adalah adanya pasar modal yang tumbuh dan berkembang. Berikut enam manfaat keberadaan pasar modal (Bapepam-LK dalam Hariyani dan Serfianto, 2010): 1. Menyediakan sumber pembiayaan jangka panjang bagi dunia usaha sekaligus memungkinkan terciptanya alokasi sumber dana secara optimal. 2. Memberikan wahana investasi bagi investor, sekaligus memungkinkan adanya upaya diversifikasi portofolio investasi. 3. Penyebaran kepemilikan perusahaan sampai ke lapisan masyarakat menengah. 4. Memberikan kesempatan memiliki perusahaan yang sehat dan prospektif. 5. Menciptakan iklim usahan yang sehat, terbuka, dan profesional. 6. Menciptakan lapangan kerja atau profesi yang menarik. Pasar Modal Indonesia atau yang dikenal dengan Bursa Efek Indonesia adalah pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli efek pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan efek di antara mereka. Anggota bursa efek adalah perusahaan efek (selaku perantara pedagang efek) yang telah memperoleh izin usaha dari Bapepam-LK dan mempunyai hak untuk mempergunakan sistem dan atau sarana bursa efek sesuai dengan peraturan bursa efek (UU No.8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal). Kegiatan Pasar Modal Indonesia diawasi oleh badan pengawas pasar modal yang saat ini ditangani oleh Badan Pengawas Pasar Modal dan
20
Lembaga Keuangan (Bapepam-LK). Selain mengawasi pasar modal, Bapepam-LK juga bertugas mengawasi lembaga keuangan non-bank seperti dana pensiun, pembiayaan dan penjaminan serta perasuransian. Sementara itu, pengawasan terhadap lembaga keuangan perbankan saat ini masih ditangani oleh Bank Indonesia. Bapepam-LK belum sepenuhnya independen seperti halnya Bank Indonesia karena masih berada di bawah kendali Pemerintah cq Menteri Keuangan. Layaknya organisasi, Pasar Modal Indonesia juga memiliki struktur yang menggambarkan mekanisme kerja dalam sistem pasar modal di Indonesia. Berikut ini skema struktur Pasar Modal Indonesia disajikan pada Gambar 3. Pemerintah cq Menteri Keuangan
Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam-LK)
Bursa Efek Indonesia (BEI)
Lembaga Kliring & Penjaminan (LKP)
Lembaga Penyimpanan & Penyelesaian (LPP)
Perusahaan Efek Penjamin Emisi Perantara Pedagang Efek Manajer Investasi
Lembaga Penunjang Biro Administrasi Efek Kustodian Wali Amnat
Profesi Penunjang Akuntan, Penilai, Notaris, Konsultan Hukum, dan Profesi lain sesuai PP
Wakil Perusahaan Efek WPEE, WPPE, WMI
Pemodal / Investor Domestik / Asing
Agen Penjual Reksadana WAPERD
Penasihat Investasi Perseorangan / Perusahaan
Perusahaan Pemeringkat Efek
Perusahaan Publik Reksadana Emiten
Gambar 3. Struktur pasar modal Indonesia(Hariyani dan Serfianto, 2010)
21
2.6. Kinerja Keuangan Kinerja keuangan pada dasarnya merupakan hasil yang dicapai suatu perusahaan dengan mengelola sumber daya yang ada dalam perusahaan seefektif dan seefisien mungkin guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan manajemen. Penghasilan bersih (laba) seringkali digunakan sebagai ukuran kinerja atau sebagai dasar bagi ukuran yang lain seperti imbalan investasi (return on investement) atau penghasilan per saham (earnings per share). Unsur yang langsung berkaitan dengan pengukuran penghasilan bersih (laba) adalah penghasilan dan beban. Pengakuan dan pengukuran penghasilan dan beban, dan karenanya juga penghasilan bersih (laba), tergantung sebagian pada konsep modal dan pemeliharaan modal yang digunakan perusahaan dalam penyusunan laporan keuangannya (Ikatan Akuntan Indonesia, 2004). Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (2004) laporan keuangan merupakan bagian dari proses pelaporan keuangan. Laporan keuangan yang lengkap biasanya meliputi neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan posisi keuangan (yang dapat disajikan dalam berbagai cara misalnya, sebagai laporan arus kas, atau laporan arus dana), catatan dan laporan lain serta materi penjelasan yang merupakan bagian integral dari laporan keuangan. Di samping itu juga termasuk skedul dan informasi tambahan yang berkaitan dengan laporan tersebut, misalnya informasi keuangan segmen industri dan geografis serta pengungkapan pengaruh perubahan harga. Komponen laporan keuangan yang lengkap terdiri dari: 1) Neraca 2) Laporan laba-rugi 3) Laporan perubahan ekuitas 4) Laporan arus kas 5) Catatan atas laporan keuangan 2.6.1 Analisis Rasio Keuangan Analisis laporan keuangan seringkali juga memasukkan aktivitas untuk membuat berbagai macam transformasi atas laporan
22
keuangan. Jika analis hanya menganalisis item atau akun yang ada dalam laporan keuangan, maka analis kesulitan untuk menilai seberapa baik perusahaan beroperasi. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis rasio dan analisis persentase yang memungkinkan untuk mengidentifikasi, mengkaji, dan merangkum hubungan-hubungan yang signifikan dari data keuangan perusahaan. Rasio keuangan adalah alat untuk mengevaluasi kinerja dan kondisi keuangan perusahaan, analisis keuangan dan analisis terhadap kesehatan perusahaan (Darsono dan Ashari, 2004). Analisis keuangan yang mencakup analisis rasio keuangan, analisis kelemahan dan kekuatan di bidang finansial akan sangat membantu dalam menilai prestasi manajemen masa lalu dan prospeknya di masa datang. Dengan analisis keuangan ini dapat diketahui kekuatan serta kelemahan yang dimiliki oleh seorang business entreprise. Rasio tersebut dapat memberikan indikasi apakah perusahaan memiliki kas yang cukup untuk memenuhi kewajiban finansialnya, besarnya piutang yang cukup rasional, efisiensi manajemen persediaan, perencanaan pengeluaran investasi yang baik, dan struktur modal yang sehat sehingga tujuan memaksimumkan kemakmuran pemegang saham dapat dicapai. Analisis rasio keuangan ini dapat dilakukan dengan cara membandingkan prestasi satu periode dibandingkan dengan periode sebelumnya sehingga diketahui adanya kecenderungan selama periode tertentu. Selain itu dapat pula dilakukan dengan cara membandingkan dengan perusahaan sejenis dalam industri itu sehingga dapat diketahui posisi perusahaan dalam industri. Penggunaan analisis rasio keuangan sangat bervariasi dan tergantung pada pihak yang memerlukan sesuai dengan tujuan dan harapan yang ingin dicapai. Misalkan suplier akan lebih menekankan segi jaminan yang diberikan yang ditunjukkan dengan besarnya aktiva lancar perusahaan. Pemegang saham preferen dan obligasi akan lebih menitik beratkan pada aliran kas dalam jangka panjang. Sementara
23
pemilik (pemegang saham) dan calon investor akan melihat dari segi profitabilitas dan risiko, karena kestabilan harga saham sangat tergantung dengan tingkat keuntungan yang diperoleh dan dividen di masa datang. Bagi manajemen akan lebih memperhatikan semua aspek analisis keuangan apakah yang sifatnya jangka pendek maupun jangka panjang, karena tanggung jawabnya untuk mengelola operasi perusahaan setiap hari dan memperoleh laba yang kompetitif. 2.6.2 Tingkat Kesehatan Bank dengan Rasio CAMEL Tingkat kesehatan bank diatur oleh Bank Indonesia dalam Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 6/23/DPNP 31 Mei 2004 kepada semua bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional perihal sistem penilaian tingkat kesehatan bank umum dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/10/PBI/2004 tanggal 12 April 2004 tentang sistem penilaian tingkat kesehatan bank umum, bank wajib melakukan penilaian tingkat kesehatan bank secara triwulan untuk posisi bulan Maret, Juni, September, dan Desember. Tingkat kesehatan bank dapat dinilai dari beberapa indikator. Salah satu sumber utama indikator yang dijadikan dasar penilaian adalah laporan keuangan bank yang bersangkutan.
Untuk menilai
kinerja perusahaan perbankan umumnya digunakan lima aspek penilaian, yaitu : 1) capital; 2) assets; 3) management; 4) earnings; 5) liquidity yang biasa disebut rasio CAMEL. Aspek-aspek tersebut menggunakan rasio keuangan. Hal ini menunjukan bahwa rasio keuangan dapat digunakan untuk menilai tingkat kesehatan bank. Dalam kamus Perbankan (Institut Bankir Indonesia), edisi kedua tahun 1999, CAMEL adalah aspek yang paling banyak berpengaruh terhadap kondisi keuangan bank, yang mempengaruhi pula tingkat kesehatan bank, CAMEL merupakan tolok yang menjadi objek pemeriksaan bank yang dilakukan oleh pengawas bank. CAMEL terdiri atas lima kriteria yaitu modal, aktiva, manajemen, pendapatan dan likuiditas.
24
Menurut Taswan (2010), pada dasarnya tingkat kesehatan bank dinilai dengan pendekatan kualitatif atas berbagai aspek yang berpengaruh terhadap kondisi atau kinerja suatu bank melalui penilaian kuantitatif terhadap faktor permodalan, kualitas aset, manajemen, rentabilitas, dan likuiditas. Hasil penilaian ditetapkan dalam lima peringkat komposit (PK) yaitu PK-1 = sangat baik, PK-2 = baik, PK-3 = cukup baik, PK-4 = kurang baik, dan PK-5 = tidak baik. Kriterianya sebagai berikut: PK-1
Bank tergolong sangat baik dan mampu mengatasi pengaruh negatif dari kondisi perekonomian dan industri keuangan.
PK-2
Bank tergolong baik dan mampu mengatasi pengaruh negatif dari kondisi perekonomian dan industri keuangan namun bank masih memiliki kelemahan minor yang dapt segera diatasi oleh tindakan rutin.
PK-3
Bank tergolong cukup baik namun terdapat beberapa kelemahan yang dapat menyebabkan peringkat kompositnya memburuk apabila bank tidak segera melakukan tindakan korektif.
PK-4
Bank tergolong kurang baik dan sangat sensitif terhadap pengaruh negatif dari kondisi perekonomian dan industri keuangan atau bank memiliki kelemahan keuangan yang serius atau kombinasi dari kondisi beberapa faktor yang tidak memuaskan, yang apabila tidak dilakukan tindakan korektif yang efektif berpotensi mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usahanya.
PK-5
Bank tergolong tidak baik dan sangat sensitif terhadap pengaruh negatif perekonomian dan industri keuangan serta mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usahanya.
25
2.7. Penelitian Terdahulu yang Relevan Pratama (2007), melakukan penelitian dengan judul “Initial Public Offering dan Kinerja Jangka Panjang Perusahaan (Studi Kasus: PerusahaanPerusahaan di Indonesia yang Melakukan Initial Public Offering Periode 2001-2002)”. Tujuan dari penelitiannya ini adalah meneliti bagaimana dampak Initial Public Offering terhadap kinerja perusahaan jangka panjang di Indonesia. Objek yang diteliti sebanyak 40 perusahaan yang terbagi dalam sembilan sektor, yaitu sektor pertanian, pertambangan, aneka industri dasar dan kimia, konsumsi, infrastruktur, keuangan, perdagangan, jasa dan investasi, serta properti. Metode yang digunakan adalah menggunakan dua model yaitu Cumulative Average Matching Firms-adjusted Return dan Wealth Relative Model. Dalam penelitian ini, variabel yang sangat mempengaruhi model adalah return dari saham yang diperoleh dari perusahaan. Return tersebut dihitung untuk dua interval periode yaitu The Initial Return Period dan The Aftermarket Period. Hasil dari penelitian ini, dengan menggunakan analisis data Cumulative Average Matching Firmsadjusted Returns (CAR) dan Wealth Relative (WR), hasilnya menunjukkan bahwa IPO berpengaruh negatif terhadap kinerja jangka panjang perusahaan. Jangka panjang yang dimaksud di sini adalah di atas tiga tahun pasca IPO. Beberapa alasan yang menyebabkan tidak adanya pengaruh (pengaruh negatif) IPO terhadap kinerja jangka panjang antara lain dikarenakan perusahaan terlalu kecil sehingga menjadi tidak likuid, risiko-risiko yang tidak disadari dapat terjadi, ketidakberuntungan, serta melemahnya posisi perusahaan tersebut ataupun karena manajemen terlalu optimis sehingga performa perusahaan menjadi semakin menurun. Astria (2009), melakukan penelitian dengan judul “Fenomena Manajemen Laba Menjelang IPO dan Kaitannya dengan Nilai Perusahaan Perdana serta Kinerja Perusahaan Pasca-IPO: Studi Empiris pada Perusahaan yang IPO di Indonesia tahun 2000-2003”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui adanya praktik manajemen laba pada perusahaan yang akan melakukan penawaran saham perdana ke publik; mengetahui apakah manajemen laba yang dilakukan perusahaan menjelang kegiatan penawaran
26
saham perdana ke publik dilakukan dengan tujuan untuk mendongkrak harga saham perdana perusahaan; mengetahui apakah manajemen laba yang dilakukan perusahaan menjelang kegiatan penawaran saham perdana ke publik mengakibatkan perusahaan tidak mampu mempertahankan kinerjanya pasca kegiatan penawaran saham perdana ke publik. Total sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 39 sampel. Model yang digunakan adalah model Jones modifikasi yang dikembangkan oleh Dechow et al. (1995). Penelitian ini menggunakan pengujian one sample t-test dan regresi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perusahaan terbukti melakukan manajemen laba pada periode menjelang terjadinya IPO dan juga manajemen laba yang dilakukan perusahaan berhubungan positif pada nilai perusahaan saat IPO dan berhubungan negatif pada nilai rata-rata pertumbuhan EVA (Economic Value Added) perusahaan pasca IPO, dengan kata lain IPO berpengaruh negatif terhadap kinerja perusahaan.
