BAB II TINJAUAN PUSTAKA. Bank syariah atau bank Islam adalah bank yang beroperasi sesuai dengan

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1

Pengertian Bank Syariah Bank syariah atau bank Islam adalah bank yang beroperasi sesuai dengan

prinsip syariah islam yang didalam operasinya mengikuti ketentuan-ketentuan syariah Islam khususnya yang menyangkut tata cara bermuamalah secara Islami (Ikatan Bankir Indonesia, 2014). Dari definisi tersebut dikatakan bahwa bank adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip syariah Islam serta tidak berkecimpung kedalam pembiyaaan bisnis yang haram. Menurut UU No. 10 Tahun 1998 yang direvisi dengan UU perbankan UU No. 21 Tahun 2008 mendefinisikan bank syariah sebagai lembaga keuangan yang pengoperasiannya dengan sistem bagi hasil. Penentuan harga bank dengan berdasarkan prinsip ini terhadap produknya sangat berbeda dengan bank konvesional. Bank syariah menerapkan aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dengan pihak lain baik dalam hal penyimpanan dana, pembiayaan usaha maupun kegiatan perbankan lainnya. 2.1.1

Sistem Pendanaan Bank Syariah Sama seperti halnya pada bank konvensional, sistem pendanaan bank

syariah dapat berbentuk giro, tabungan, dan deposito. Hanya saja oprasional sistem pendanaan pada bank syariah harus sesuai dengan prinsip syariah. Prinsip

9 Universitas Sumatera Utara

operasional bank syariah yang telah diterapkan secara luas dalam pengihimpunan dana masyarakat adalah prinsip Wadi’ah dan Mudharabah. 1. Prinsip Wadi’ah (Titipan) Wadi’ah

merupakan

suatu

akad

untuk

menghimpun

dana

dengan

menggunakan prinsip titipan. Titipan ini dapat diambil oleh nasabah kapanpun jika pemiliknya menghendaki. Secara umum prinsip Wadi’ah terbagi dalam dua jenis yaitu Wadi’ah, yaitu Wadi’ah Amanah dan Wadi’ah Dhamanah. Wadi’ah amanah adalah akad dimana dana titipan yang diberikan tidak boleh digunakan atau dimanfaatkan oleh pihak perbankan contohnya seperti safe deposit box. Tetapi pihak bank dapat membebankan biaya sebagai biaya titipan. Sementara Wadi’ah dhamanah adalah akad dimana dana titipan yang diberikan boleh digunakan atau dimanfaatkan oleh bank, tetapi pemilik tetap dapat menarik uangnya setiap saat (Ahmad, 2015 : 66). Jika bank mendapat keuntungan dari penggunaan dana yang dititipkan maka bank dapat memberikan insentif ataupun bonus tetapi untuk insentif dan bonus ini tidak di janjikan pada saat akad (Antonio ,2001 : 148 ). Dari penjelasan di atas maka terdapat dua jenis penghimpunan dana dengan cara Wadi’ah dhamanah yaitu giro Wadi’ah dan tabungan Wadi’ah. 2. Prinsip Mudharabah Prinsip Mudharabah adalah prinsip bagi hasil, berdasarkan kewenangan yang di berikan oleh nasabah maka prinsip ini terbagi menjadi 2 jenis yaitu, Mudharabah Muqayyadah dan Mudharabah Muthalaqah (Ahmad, 2015 : 69). Letak perbedaan dari kedua jenis Mudharabah ini adalah pada pembatasan


jenis usaha, tempat, waktu, dan dengan siapa pengelola bertransaksi. Jika Mudharabah Muqayyadah membatasinya, jika Mudharabah Muthalaqah tidak membatasinya (Ibid : 72). 2.1.2

Sistem Pembiayaan Bank Syariah

1. Pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil Mudharabah adalah kerja sama antara Bank yang menyediakan modal dengan Mudharib (Nasabah) yang memanfaatkannya untuk tujuan-tujuan usaha yang produktif dan halal. Hasil keuntungan dari penggunaan dana tersebut dibagi bersama berdasarkan nisbah yang disepakati.  Rukun dan Syarat Menurut para ulama menyatakan bahwa rukun mudharabah adalah : •

Shahibu al Maal (pelaku akad dan pemilik modal/dana/bank)

•

Mudharib (pelaku akad dalam menjalankan usaha dan disebut juga sebagai pengusaha/nasabah), Maal (modal/dana pembiayaan)

•

Ribh/irbah (keuntungan atas hasil usaha)

•

Dharabah (kerja atau jenis usaha pembiayaan yang akan di jalankan, dan

•

Shigat (isi akad perjanjian)

 Jenis usaha (Dharabah) Dana Mudharabah dapat digunkan untuk jenis usaha perdagangan atau perniagaan seperti usaha waralaba atau usaha yang berbentuk kemitraan, dana untuk penambahan modal atau modal kerja baru.


 Bagi hasil  Bagi hasil adalah keuntungan yang di peroleh dari pengelolaan dana pembiayaan Mudharabah yang diberikan dengan persyaratan : •

Perhitungan dari pendapatan total proyek (Pendekatan Revenue Sharing atau Profit Sharing).

•

Landasan perhitungan Cash Flow yang reasonable yang disepekati bersama.

•

Pembagian bagi hasil dilakukan setiap bulan atau yang di sepakati.

 Pembagian bagi hasil (keuntungan/kerugian) sesuai dengan nisbah yang di sepakati. Pihak-pihak yang mendapatkan bagi hasil adalah para pihak yang terlibat dalam usaha Mudharabah, selain dari itu tidak berhak menerimanya.  Bank tidak akan menerima keuntungan, apabila terjadi kegagalan atau wanprestasi yang bukan dilakukan oleh Mudharib.  Apabila terjadi

kegagalan

usaha dan

menyebabkan

kerugian

disebabkan oleh kelalaian Mudharib, maka kerugian tersebut harus ditanggung Mudharib (menjadi piutang bank).  Dharabah (Pekerjaan/Usaha)  Bank berhak melakukan pengawasan terhadap pekerjaan umum tidak berhak mencampuri urusan pekerjaan/usaha Mudharib.  Mudharib dilarang melakukan mudharabah dengan orang lain, kecuali jika pemilik modal memberikan izin.  Penyedia dana (bank) tidak boleh membatasi usaha/tindakan Mudharib


dalam memperoleh keuntungan, kecuali diluar perjanjian (usaha yang telah ditetapkan) atau yang menyimpang dari aturan syariah. 2. Pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal Musharakah adalah persekutuan (kerjasama) yang dilakukan oleh dua orang/lembaga atau lebih yang bias memanfaatkan harta dengan cara mengumpulkan sejumlah harta tertentu dengan pembagian (nisbah) yang jelas di ketahui atau saham saham dalm jumlah tertentu. 3. Prinsip jual beli barang dengan perolehan keuntungan Murabahah adalah akad jual beli antara bank selaku penyedia barang dengan nasabah yang memesan untuk membeli barang. Dari transaksi tersebut bank mendapatkan keuntungan jual beli yang disepakati bersama. 4. Pembiayaan barang modal berdasarkan sewa murni tanpa pilihan Ijarah adalah akad yang tetap antara Bank (muajjir) dengan nasabah (musta’jir) untuk memanfaatkan sesuatu (barang) dalam waktu tertentu dengan harga yang telah di sepakati. Sedangkan penentuan biaya-biaya jasa bank lainnya bagi bank yang berdasarkan pada prinsip syariah juga sesuai dengan syariah Islam. Kemudian sumber penentuan harga atau pelaksanaan kegiatan bank prinsip syariah dasarnya adalah Al-Quran dan Hadits. Pada bank yang berasaskan prinsip syariah mengharamkan penggunaan harga produknya dengan bunga tertentu. 2.2

Perbedaan Pembiayaan Syariah dan Konvensional Antara pembiayaan syariah dan konvensional memiliki perbedaan, akan tetapi

untuk proses awal pada bagian persyaratan untuk mengajukan pinjaman atau kredit tidak


ada perbedaan antara pembiayaan syariah dan konvensioal. Berikut ini dapat dilihat dalam tabel 2.1. yang merangkumkan secara singkat tentang perbedaan pembiayaan syariah dan konvensional.

Tabel 2.1 Perbedaan Pembiayaan Syariah dan Konvensional

Pembiayaan Syariah

Konvensional

1. Nilai plafond kredit yang diberikan 1. Nilai plafond kredit yang diberikan pembiayaan syariah jauh lebih rendah tinggi 2. Tidak ada istilah suku bunga meningkat ataupun menurun.

2. Suku bunga meningkat dan menurun.

3. Pembiayaan syariah akan 3.Tidak akan menjelaskan margin menjelaskan margin perhitungan perhitungan pembiayaan dan jumlah pembiayaan dan jumlah yang harus yang harus dibayarkan pada awal dibayarkan pada awal pinjaman,dan pinjaman,dan jumlah tersebut akan jumlah tersebut tidak akan berubah berubah selama masa pinjaman selama masa pinjaman berjalan. berjalan. 4. Besarnya margin ditentukan sesuai 4. Besarnya margin tidak ditentukan jangka waktu pinjaman. sesuai jangka waktu pinjaman. 5. Jumlah cicilan mungkin lebih besar 5. Jumlah cicilan kecil tetapi angsuran akan tetapi angsuran tidak akan akan naik sesuai jangka waktu yang naik sesuai jangka waku yang telah telah ditentukan. di tetapkan. Sumber : Antonio, 2001


2.3

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)

2.3.1

Pengertian UMKM Sesuai dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha

Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) terdiri atas: 1. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. 2. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini. 3. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. Kriteria UMKM menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 dilihat dari asset dan omsetnya yaitu:


1. Usaha Mikro yaitu usaha yang memiliki asset maksimal Rp 50 juta dan memiliki omset maksimal Rp 500 juta/tahun. 2. Usaha Kecil yaitu usaha yang memiliki asset diatas Rp 50 juta sampai Rp 500 juta dan memiliki omset diatas Rp 500 juta/tahun sampai Rp 2,5 milyar/tahun. 3. Usaha Menengah yaitu usaha yang memiliki asset diatas Rp 500 juta sampai Rp 10 milyar dan memiliki omset diatas Rp 2,5 milyar/tahun sampai Rp 50 milyar/tahun. Sedangkan Badan Pusat Statistik (BPS) mendefenisikan skala industri berdasarkan jumlah tenaga kerja. Defenisi BPS termaksud adalah sebagai berikut: 1. Industri Kerajinan Rumah Tangga (IRT) adalah industri dengan jumlah tenaga kerja sebanyak 1-4 orang. 2. Industri Kecil (IK) adalah industri dengan jumlah tenaga kerja sebanyak 5-19 orang. 3. Industri Sedang/Menengah (IM) adalah industri dengan jumlah tenaga kerja sebanyak 20-99 orang. 4. Industri Besar (IB) adlah industri dengan jumlah tenaga kerja sebanyak >100 orang. 2.3.2

Permasalahan UMKM Masalah

yang

masih

dihadapi

oleh

UMKM

adalah

rendahnya

produktivitas (Sri Susilo, 2005; anonim, 2004). Hal tersebut berkaitan dengan: (1) rendahnya kualitas sumberdaya manusia usaha skala mikro, dan (2) rendahnya kompetensi kewirausahaan usaha skala mikro. Di samping itu, UMKM menghadapi pula faktor-faktor yang masih menjadi kendala dalam peningkatan


daya saing dan kinerja UMKM. Faktor-faktor termaksud adalah: (1) terbatasnya terhadap akses permodalan, (2) terbatasnya terhadap akses ke pasar, dan (3) terbatas akses informasi mengenai sumber daya dan teknologi. Selanjutnya masalah yang dihadapi oleh UMKM di Indonesia pada dasarnya dapat dikategorikan menjadi masalah internal dan masalah eksternal (Setyari, 2005). Masalah yang terkait dengan faktor internal adalah: (1) terbatasnya permodalan, (2) sumber daya manusia yang terbatas, dan (3) lemahnya jaringan usaha dan kemampuan penetrasi pasar. Selanjutnya masalah yang terkait dengan faktor eksternal adalah: (1) iklim usaha belum sepenuhnya kondusif, (2) terbatasnya sarana dan prasarana usaha, (3) impikasi otonomi daerah, (4) sifat produk dengan life time pendek, (5) terbatasnya akses pasar, dan (6) implikasi perdagangan bebas. 2.4

Pendapatan Menurut Rahardja dan Manurung (2006: 292) pendapatan merupakan total

dari penerimaan (uang dan bukan uang) seseorang atau suatu rumah tangga selama periode tertentu. Pendapatan adalah konsep aliran (flow concept). Terdapat tiga sumber penerimaan pada rumah tangga, yakni: 1. Pendapatan dari gaji dan upah Gaji merupakan balas jasa terhadap kesediaan menjadi tenaga kerja. Besar dari gaji seseorang tersebut tergantung dariproduktivitasnya. Faktor–faktor yang mempengaruhi produktivitas, yakni (a) Keahlian, (b) Mutu modal manusia, dan (c) Kondisi kerja. 2. Pendapatan dari aset produktif


Aset produktif mrerupakan aset yang memberikan masukan terhadap balas jasa penggunaanya. Aset ini terbagi dua yakni aset finansial dan aset bukan financial. 3. Pendapatan dari Pemerintah Pendapatan dari pemerintah merupakan pendapatan yang diterima bukan atas balas jasa yang telah dilakukan maupun diberikan. Hal ini biasanya terdapat pada negara-negara maju yang memberikan tunjangan penghasilan bagi para penganggur dan sebagainya. Dalam analisis Mikro Ekonomi, menurut Sadono Sukirno (2002 : 391) pendapatan pengusaha merupakan keuntungan. Dalam kegiatan perusahaan, keuntungan ditentukan dengan cara mengurangiberbagai biaya yang dikeluarkan dari hasil penjualan yang

diperoleh. Istilah pendapatan digunakan apabila

berhubungan dengan aliran penghasilan pada suatu periode tertentu yang berasal dari penyediaan faktor-faktor produksi (sumber daya alam, tenaga kerja, dan modal) masing-masing dalam bentuk sewa, upah, dan bunga, secara berurutan. Dalam analisis Ekonomi Makro menurut Mankiw (2007 : 17) pendapatan nasional (national income) dapat diukur dengan Produk Domestik Bruto (PDB). PDB dianggap sebagai ukuran terbaik dalam kinerja perekonomian. Ada dua cara dalam melihat statistik PDB, yaitu dengan melihat PDB sebagai pendapatan total dari setiap orang di dalam perekonomian dan sebagai pengeluaran total atas output barang dan jasa perekonomian. PDB dipakai berhubungan dengan pendapatan agregat suatu negara dari sewa, upah, bunga dan pembayaran, namun


tidak termasuk pembayaran transfer (tunjangan pengangguran, uang pensiun dan lain sebagainya). Dalam suatu perekonomian, pendapatan masyarakat suatu negara secara keseluruhan (pendapatan nasional) dialokasikan ke dalam dua kategori penggunaan, yaitu untuk keperluan konsumsi dan tabungan. Pada umumnya pendapatan dilambangkan dengan Y, sedangkan konsumsi dilambangkan dengan C, tabungan dilambangkan dengan S, dan investasi dilambangkan dengan I. Menurut John Maynard Keynes pendapatan suatu negara dapat dirumuskan sebagai berikut : a. ditinjau dari segi perorangan Y=C+S b. ditinjau dari segi perusahaan/pengusaha Y=C+I c. ditinjau dari segi pemerintah Y=C+I+G Keterangan : Y = income/pendapatan C = consumption/konsumen S = saving/tabungan I = investmen/investasi G = goverment/pemerintah


2.5

Pengertian Produksi Ditinjau dari segi ekonomi, pengertian produksi merupakan suatu proses

pendayagunaan sumber-sumber yang telah tersedia sehingga memperoleh suatu hasil yang baik kualitas dan kuantitasnya, terkelola dengan baik sehingga merupakan suatu komoditi yang dapat di perdagangkan. Menurut Joerson dan Suharti (2003), produksi merupakan hasil akhir dari proses atau aktifitas ekonomi dengan memanfaatkan beberapa masukan atau input. Berdasarkan pengertian ini, dapat dipahami bahwa kegiatan produksi adalah mengkombinasikan berbagai input atau masukan untuk menghasilkan output. Hubungan teknis antara input produksi dengan output dapat dijelaskan dengan suatu fungsi produksi. Dengan demikian, fungsi produksi adalah suatu persamaan yang menunjukan jumlah maksimum output yang dihasilkan dengan kombinasi input tertentu. Secara klasik, biaya produksi hanya dihitung berdasarkan pengeluaran tenaga kerja, karena teori klasik belum percaya pada mesinasi. Dengan demikian input produksi bukan hanya human resources, melainkan bias capital resources (modal), natual resources (tanah), dan managerial skill. Masing-masing faktor mempunyai fungsi yang berbeda dan saling terkait satu sama lain. Jika salah satu faktor tidak tersedia, maka proses produksi tidak akan berjalan, terutama tiga faktor utama, yaitu tanah, modal dan manajemen saja, tentu proses produksi atau usaha tidak akan berjalan karena tidak ada tenaga kerja. Tanpa tenaga kerja, tidak ada yang dapat dilakukan, begitu juga dengan faktor lainnya seperti modal.


Fungsi produksi merupakan suatu fungsi atau persamaan

yang

menunjukan sifat perkaitan antara faktor-faktor produksi dengan tingkat produksi yang diciptakan. Faktor produksi juga dikenal dengan istilah input dan output. Rumus fungsi produksi : Q = f (L,C,R,S)

Keterangan : Q = tingkat produksi yang dihasilkan (output) L = tenaga kerja C = jumlah modal R = sumber daya alam S = kewirausahaan Dalam faktor produksi dikenal the law of diminishing return ( hukum hasil yang semakin berkurang) yang dikemukakan oleh David Ricardo dalam bukunya “Principles of Political Economic and Taxation” yang menjelaskan sifat pokok dari pertautan diantara tingkat produksi dan tenaga kerja yang digunakan. Bila suatu macam input ditambah penggunaannya sedangkan input-input lainnya tetap, maka tambahan output yang dihasilkan dari setiap tambahan satu unit input yang ditambahkan tadi mula-mula naik, tapi setelah mencapai suatu tingkat tertentu tambahan output akan semakin menurun bila input tersebut terus ditambah.


2.6

Pengertian Tenaga Kerja Tenaga Kerja adalah seluruh jumlah penduduk yang dianggap dapat

bekerja dan sanggup bekerja jika ada permintaan kerja, tenaga kerja dapat dilihat dari konsep produktivitasnya. Tenaga kerja faktor produksi ini bukan saja berarti jumlah buruh yang terdapat dalam perekonomian. Pengertian tenaga kerja meliputi juga keahlian dan ketrampilan yang mereka miliki. Dari segi keahlian dan pendidikannya, tenaga kerja di bedakan kepada tiga golongan berikut: 1. Tenaga kerja kasar adalah tenaga kerja yang tidak berpendidikan atau rendah pendidikannya dan tidak memiliki keahlian dalam suatu bidang pekerjaan, 2. Tenaga kerja terampil adalah tenaga kerja yang memilki keahlian dari pelatihan atau dari pengalaman kerja seperti montir mobil, tukang kayu dan ahli merepasi TV dan radio. 3. Tenaga karja terdidik adalah tenaga kerja yang memiliki pendidikan cukup tinggi dan ahli dalam bidang tertentu seperti dokter, akuntan, ahli ekonom dan insinyur. (Sadono Sukirno, 2003) Konsep produktivitas kerja dapat dilihat dari dua dimensi, yaitu dimensi individu dan dimensi organisasian. Dimensi individu melihat produktivitas dalam kaitannya dengan karakteristik-karakteristik kepribadian individu yang muncul dalam bentuk sikap mental dan mengandung makna keinginan dan upaya individu yang selalu berusaha untuk meningkatkan kualitas

kehidupannya.

Sedangkan

dimensi

keorganisasian

melihat

produktivitas dalam kerangka hubungan teknis antara masukan input (input)


dan keluaran (output). Oleh karena itu dalam pandangan ini, terjadinya peningkatan produktivitas tidak hanya dilihat dari aspek kuantitas, tetapi juga dapat dilihat dari aspek kualitas.

2.7

Penelitian Terdahulu Sebagai pelajaran dan acuan perbandingan untuk landasan penelitian yang

akan dilakukan oleh peneliti, maka peneliti menggunakan beberapa penelitian terdahulu yang memiliki kemiripan dengan judul yang diambil peneliti. Penelitian tersebut diantaranya : 1. Sebuah skripsi yang berjudul "Analisis Peranan Kredit Perbankan Dalam Pengembangan UMK (Usaha Mikro dan Kecil) di Kecamatan Medan Helvetia" oleh Reza Kurnia Sekedeng (2011). Biaya yang menjadi faktor yang paling mempengaruhi keputusan pedagang dalam mengambil kredit dari perbankan adalah faktor Upah Tenaga Kerja pada urutan pertama, faktor Bahan Baku pada urutan kedua, dan faktor Transportasi pada urutan ketiga. Sementara faktor suku bunga yang biasanya dianggap sangat berpengaruh dalam keputusan mengambil kredit ternyata hanya mendapat penilaian berpengaruh sebesar 40%. Hal ini mungkin disebabkan karena nasabah jauh lebih mementingkan kepentingan mendapatkan modal dalam rangka mengembangkan usahanya dibanding suku bunga yang ditawarkan, karena secara umum juga tingkat suku bunga kredit mikro perbankan berada pada kisaran yang sama, yakni rata-rata 17% sampai 20%.


2. Sebuah skripsi yang berjudul "Peranan Kredit Usaha Rakyat Terhadap Pengembangan UMK di Kecamatan Gebang Kabupaten Langkat (Studi Kasus Bank BRI Unit Kecamatan Gebang)" oleh Ari Syofwan (2013). Dari hasil perhitungan koefisien regresi modal sendiri (X1) adalah besarnya pengaruh variabel bebas X1 (modal sendiri) terhadap perubahan tingkat pendapatan pengusaha Usaha Mikro dan Kecil, pengaruh ini bernilai positif atau dapat dikatakan semakin tinggi modal sendiri maka akan semakin tinggi pula tingkat pendapatan yang akan didapatkan pengusaha Usaha Mikro dan Kecil (UMK), dimana setiap kenaikan modal sendiri (X1) pendapatan pengusaha Usaha Mikro dan Kecil di Kecamatan Gebang juga akan meningkat. 3. Sebuah skripsi yang berjudul "Analisis Permintaan Kredit Pada Usaha Mikro Dan Kecil Di Kecamatan Medan Johor" Taupan Ahcmad Felna (2012). Dari persamaan regresi X1 dan X2 dan X3 terhadap Y maka dapat diketahui bahwa pendapatan usaha mikro dan kecil (Y) tidak ditentukan dari modal sendiri (X1), modal kredit (X2), dan jumlah pekerja (X3). Melainkan ada juga beberapa faktor lain yang juga dapat mempengaruhi seperti lokasi usaha, cuaca, dan lain-lain. Walaupun pada halaman lain dapat diketahui bahwa dengan pemanfaatan kredit 100% untuk usaha maka usaha mikro dan kecil tersebut sangat meningkat terhadap perubahan pendapatan.


2.8

Kerangka Konseptual Adapun kerangka konseptual penulis sebagai landasan berpikir dalam

membuat skripsi ini ialah sebagai berikut:

UMKM

Sebelum Pembiayaan Mudharabah

Perbankan Syariah

Sesudah Pembiayaan Mudharabah

• • •

Pendapatan TenagaKerja Produksi

Gambar 2.1 Kerangka Konseptual


2.9

Hipotesis Penelitian Sesuai dengan kerangka konseptual, dan hasil-hasil penelitian terdahulu,

maka hipotesis yang disusun adalah sebagai berikut: 1. Hipotesis Pendapatan • Tidak ada dampak perbedaan pendapatan sebelum dan sesudah diberikan pembiayaan mudharabah oleh Perbankan Syariah. • Ada dampak perbedaan pendapatan sebelum dan sesudah diberikan pembiayaan mudharabah oleh Perbankan Syariah. 2. Hipotesis Tenaga Kerja • Tidak ada dampak perbedaan tenaga kerja sebelum dan sesudah diberikan pembiayaan mudharabah oleh Perbankan Syariah. • Ada dampak perbedaan tenaga kerja sebelum dan sesudah diberikan pembiayaan mudharabah oleh Perbankan Syariah. 3. Hipotesis Produksi • Tidak ada dampak perbedaan produksi sebelum dan sesudah diberikan pembiayaan mudharabah oleh Perbankan Syariah. • Ada dampak perbedaan produksi sebelum dan sesudah diberikan pembiayaan mudharabah oleh Perbankan Syariah.


BAB II TINJAUAN PUSTAKA. Bank syariah atau bank Islam adalah bank yang beroperasi sesuai dengan

Recommend Documents