tr-E,
iX EA.H
I R::. ;-i KA B UFA T Eir hio&IoR 579 TAHUN 2A02
AIJ
D :r'
SERI
:
S
ERA q G
C
PERATURAN DAERAH KABUPATEN
S
ETTANG
NOMOR 6 TAHUN 2OO2 TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT
I
DITERBITKAN OLEH BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEhT SERANG TAi iul; 2C03
LEFIBAR.\N DAERAH KABUPATEN SERANG
NONIOR
.
TAHUN
579
:
SERI
2002
:
C
I
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERANG NOMOR 6 TAHUN
2AO2
TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SERANG lvlenimbang
a.
bahrvp penunaian Zakat merupakan kervajiban bagi
seluruh umat Islam yang mampu, maka untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang kurang mampu, diperlukan sumber dana yang diperoleh dari hasil pengumpulan Zakat b.
;
bahwa pengelolaan Zakat perlu terus ditingkatkan agar pelaksanaan zakat lebih berhasil guna dan berdaya guna serta dapat dipertanggungjawabkan
c
bahr,va
;
-2bahwa dalam rangka perlindungan, pembinaan dan pelayanan terhadal' para Muzakki, Mustahiq dan Amil Zakat serta terlaksananya maksud pada huruf a dan b di atas, diperlukan Pengelolaan Zakat yang diatur dalam Peraturan Daerah. Mengingat
.
1.
)
3.
Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun l98l Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209 ); Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 60 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) , Undang
-
Nomor 38 Tahun 1999 tentang Zakat (Lembaran Negara Tahun 1999
undang
Pengelolaan
Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3885) 4.
5
6
;
Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3e8s) ;
Undang-undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten ( L.embaran Negara Tahun 2000 Nbmor 182 Tambahan Lembaran Negara Nomor a0l0 ) ; Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentfrng Ke'"venangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran
Negara Tahun 2000
Nomor 54, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3952);
7
Peraturan ...
-J-
7
i11l:'1ril*li*A?'T:r
Sera.g
oX*il",i
Peniusunan Ra,tcangan Peraturan
Daeral:
( Lembaran Daerah Nomor 466 Tahun 2000 ). Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SERANG
lVIEVIUTUSKAN Menetapkan
:
PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT.
BAB
I
KETENTUAN UMUryI Pasal
1
Dalam Peraturan Daerah iniyang dimaksud dengan
L
:
Daerah adalah Daerah Kabupaten Serang'
2. Pemerintah
Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagar Badan Eksekutif Daerah'
3. Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah adalah Dewan Penvakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Serang.
4. Bupati adalah BuPati Serang' 5. Kepala Kantor Departernen Agama adalah Kepala Kantor Departemett Agama Kabupaten Serang.
6.
Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan adalah Kepala Kantor Umsan ;\galna vang acla di Kecanratan'-Kecamatan dalam Wila,i'al: i(abupaten Serang.
7 BaCan.
..
-4Badan Amil Zakat yang selaniurnva Jisebut BAZ a;ialah o:ganisa", pengelola zakat yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah yang terdil dari unsur masyarakat dan Pemerintah Daerah dengan tugas mengumpulkan, mendistribusikan dan merrdayagunakan zakat sesua; dengan ketentuan Agama. 8.
Lembaga Amil Zakat yang selanjutnya disebut LM adalah institusi pengelola zakat yang sepenuhnya dibentuk atas prakarsa masyarakat dan oleh masyarakat yang bergerak di bidang dakwah, pendidikan, sosial dan kemaslahatan Umat Islam.
9
Unit Pengumpul Zakat adalah satuan organisasi yang dibentuk oleh BAZ di semua tingkatan dengan tugas untuk melayani Muzakki yang menyerahkan Zakatnya.
10.
Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian,
pelaksanaan
dan pengawasan terhadap pendistribusian
dan
pendayagunaanZakat. ll
zakat adalah Harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan yang dimiliki orang muslim sesuai dengan ketentuan agama, untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya.
12.
Muzaki adalah orang atau Badan yang dimiliki orang muslim yang berkewaj iban menunaik an 7 zkat.
13.
Mustahik adalah orang atau badan yang berhak menerima Zakat.
14. Agama adalah Agama Islam.
BAZ
15.
Badan Pelaksana
l6
Dewan Pertimbangan BAZ adalah lembaga yang
adalah lembaga pelaksana pengeloraan zakat.
memberikan
pertimbangan kepada badan pelaksana BAZ.
t7
Komisi Penga..^ras BAz adalah Lenii.raga yang nreraksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas administrasi dan teknis pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan zakat serta peneiitian dan pengembangan pengelolaan Zakat. 18. Intbq
-5I
8. lnfaq adalah Zakat, r-rntuk
19.
harta yang ciikeluarkan oieh seseoranq atau badan di luar t'
erna:l ahat an untitr !n.
Shadaqah adalah harta yang dikeluarkan seorang muslim atau badan yang dimiliki oleh orang muslim di luar ZakaL, untuk kemaslahatan umum.
20. Hibah adalah Pemberian uang atau barang oleh seorang atau oleh badan yang dilaksanakan pada waktu orang itu masih hidup kepada Badan Amil Zakat atau Lembaga Amil Zakat.
21. Wasiat adalah
pesan untuk memberikan suatu barang kepada Badan Amtl Zakat atau Lembaga Amil Zakat, pesan itu baru dilaksanakan
sesudah pemberi wasiat meninggal dunia.
?2. Waris adalah harta tinggalan seorang yang beragama Islam, yang diserahkan kepada Badan Amil Zakat atau Lembaga Amil Zakat berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
23. Kafarat adalah Denda wajib yang dibayar kepada Badan Lmrl Zakat atau Lembaga Amil Zakat oleh orang yang melanggar ketentuan Agama.
24. Barang adalah semua kekayaan Orang atau Badan yang dimiliki maupun yang dikuasai yang berwujud , baik yang bergerak maupun tidak bergerak beserta bagian-bagiannya ataupun yang merupakan satuan tertentu yang dapat dinilai, ciihitung, diukur atau ditimbang termasuk hervan dan tumbuh-tumbuhan kecuali uanq dan surat berharga lainnya.
BAB
TI
IVIAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2
Pengelolaan
zakat
dimaksudkan
untuk memberikan perlindungan.
pembinaan dan pelayanan kepada Vluzakki, Vlustahiq dan Amil Zakat.
Pasal
i
-6Pasal Pengeiolaan Zakat bertujuan untuk
a.
i
:
Meningkatkan pelayanan bagi masyarakat dalam menunaikan Zakat sesuai dengan tuntutan agama
;
'peranan
b.
pranata keagamaan dalam upaya Meningkatkan fungsi dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial '
c.
Meningkatkan hasil guna dan daya guna Zakat.
BAB trI SUBJEK DAN OBJEK ZAKAT Pasal 4
(1) Subjek Zakat adalah Orang Islam dan atau Badan milik orang Islam. (2) Obyek pengelolaan zakal adalah Zakat yang diberikan oleh atau dipungut dari Muzaki sesuai dengan ketentuan Agama'
BAB IV ORGANISASI PENGELOLAAN ZAKAT Pasal
5
(1) Pengelolaan Zakat dilakukan oleh Badan Amil Zakat (BAZ) yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah
(2) Pembentukan Badan Amil Zakat sebagaimana dimaksud ayat (1) di atas, dilaksanakan sebagai berikut :
, a
Untuk tingkat Kabupaten, oleh Bupati atas usulan Kepala Kantor Departemen Agama.
b.
Untuk tingkat Kecamatan, oleli Camat setempat atas usulan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan. (3)BA.:2 .
.
-7
-
(3) B.\Z pada tingkat Kabr,rpaten dan K.ecamatan me:::iliki hubungin kerja yang bersifat koordinatrl konsultatif dan informatif
(4) Pengurus BAZ terdiri atas unsur masyarakat dan Pemerintah Daerah yang memenuhi persyaratan tefientu.
(5) Organisasi
BAZ terdiri atas unsur pertimbangan,
pengawas dan
pelaksana.
Pasal 6
(1) Lembaga
Amil Zakat (LAZ) dikukuhkan, dibina dan dilindungi
oleh
Pemerintah Daerah.
(2) Lembaga
Amil Zakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
harus
memenuhi persyaratan yang diatur lebih dengan Keputusan Bupati.
Pasal 7 Badan Amil Zakat sebagaimana dimaksud Pasal 5 dan Lembaga Amil Zakat sebagaimana dimaksud Pasal 6, mempunyai tugas pokok mengumpulkan, mendistribusikan dan mendayagunakan Zakx sesuai dengan ketentuan agama.
Pasal
8
Dalam melaksanakan tugasnya, BAZ dan LAZ berianggung jawab kepacia Pemerintah Daerah sesuai dengan tingkatannya.
,
Pasal 9
Ketentuari lebih lanjut mengenai pembentukan organisasi dan tata'kerjaBAZ danLAZ ditetapkan dengan Keputusan Bupa.ti.
Br\B \r ....
-8BAB
V
PENGUI\IPULAN ZAKAT Pasal l0
(1) Zakat terdiri atas
:
a. ZakatMal b. Zakat Fitrah. (2) Harta yang dikenai Zakat adalah
a. b. c. d. e.
Emas, perak dan uang
fl g
Hasil pendapatan dan jasa
:
;
Perdagangan dan perusahaan
;
Hasil pertanian, hasil perkebunan dan hasil perikanan ;
Hasilpertambangan Hasil peternakan
,
; ;
Rikaz.
(3) Penghitungan Zakar mal menurut nishab, kadar dan waktunya ditetapkan berdasarkan hukum agama. Pasal I I
(l)
Pengumpulan Zakat dilakukan oleh BM' atau LM' dengan cara me'nerima atau mengambil dari muzaki atas dasar pemberitahuan muzaki.
(2) Badan Arni! Zakat dan Lembaga Amil Zakat dapat bekerja sama dengan lnstansi Pemerintah dan,Swasta.
(3)
BM
dan LAZ memberikan teguran kepada Muzaki yang belum atau tidak menunaikan Zakat.
Pasai
12
BAZ dan atau LAZ dapat menerima harta selain Zakat, seperti Infaq. Shadaqah, Hibah, \tiasiat, \\Iaris Can Kathrat.
Pasal
l3
... ...
-)-rl Pasal l3
(i ) N{uzaki melakukan penghitungan sendiri harranya dan kewajibar zakatnya berdasarkan hukum aga:1a.
(2) Dalam hal tidak dapat menghitung sendiri hartanya dan kewajibari zakatnya sebagaimana dimaksud pada ayat (l), muzaki dapat meminta bantuan kepada BAZ atauLAZ.
(3) zakat yang telah dibayarkan kepada Badan Amil Zakat atau Lembaea Amil Zakat dikurangkan dari laba/pendapatan sisa kena pajak dari waji pajak yang bersangkutan sesuai dengan peraturan p.*ndung-undangan yang berlaku.
Pasal l4
Lingkup kervenangan pengumpulan zakat oleh Badan Amil zakat dan
Lembaga Amrl Zakat diatur dengan Keputusan Bupati.
BAB VI PENDAYAGUNAAN Z,AKAT Pasal
15
(1) Hasil pengumpulan zakat didayagunakan untuk mustahiq sesuai dengan ketentuan agama,
(2) Pendayagunaan hasil pengumpulan zakat berdasarkan skala prioritas kebutuhan mustahiq dan dapar ciimaniaatkan untuk usaha yang produktif (3) Persyaratan dan prosedur peri,Jayagunaan hasil pengumpulan zakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Kepuiusan Bupaii. .t
Pasal l6
Hasil penerimaan Infaq, shadaqah, Hibah, wasiat, waris dan Kafarat sebagaimana dimaksud dalam pasal 12, didayagunakan terutama untuk
usaha yang
produktif.
BAB VII
-10BAB VII
PI,NGAWASAN Pasal 17
(l)
Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas BAZ dilakukan oleh unsur pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5).
(2) Pimpinan unsur pengawas dipilih langsung oleh anggota. (3) Unsur pengawas berkedudukan di tingkat Kabupaten dan Kecamatan. (4) Dalam melakukan pemeriksaan keuangan Badan Amil Zakat, unsur pengawas dapat meminta bantuan akuntan publik Pasal 18
(l)
Badan Amil Zakat memberikan laporan tahunan pelaksanaan tugasnya kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Serang.
(2) Mekanisme laporan tahunan sebagaimana dimaksud ayat (1)
diatur
dengan Keputusan Bupati.
Pasal 19 Masyarakat dapat berperan serta dalam melakukan pengawasan Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat.
BAB VIII
,
SANKSI Pasal 20
(1) Setiap pengelola Zakat yang karena kelalaiannya tidak mencatat atau mencatat dengan tidak benar harta 7akat, Infaq, Shadaqah, Hibah, Wasiat, Waris darr Kafarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal l1 dan Pasal 12 Peraturan Daerah ini diancam dengan hukuman kurungan selamalamanya 3 (tiga) bulan dan atau denda sebanyakbanyaknya Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).
- ii
-
(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat
(l)
di atas me)upakan
pelang_earan.
(3) Setiap petugas Badan Amil Zakat dan Lembaga Amil zakat yang melakukan tindak pidana kejahatan dikenai sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pasal
2l
Dalam upaya mengatur pengumpulan zakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Bupati berdasarkan kewenangannya dapat menentukan sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi Muzaki yang tidak mengeluarkan zakat sesuai dengan ketentuan agama.
BAB D( KETENTUAN LAIN Pasal 22 Dalam menunjang pelaksanaan tugas Badan Amil Zakat dan Lembaga Amil zakat sebagaimana dimaksud Pasal 7, Pemerintah Daerah dapat membantu biaya operasional Badan Amil zakat dan Lembaga Amrl zakat yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Serang.
BAB X KETENTUAN PERALIHAN Pasal 23 Selambat-lambatnya 5 (erram) bulan sejak diundangkannya peraturan Daerah ini, setiap organisasi pengelolaan zakai yang telah ada, wajib menyesuaikan menurut ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
BAB XI
BAB Xi KETENTUAN PENUTITP Pasal 24
Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.
Pasal 25 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuiny4 memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Serang. I
Disahkandi S e
rang
padatanggal 15 Juli 2002
BUPATI SERANG, Cap/Ttd
BUNYAMIN DiundangkandiS e pada tanggal
rang
l5 Juli 2002
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SERANG, CaplTtd
AMAN SUKARSO LEN,,IBARAN DAERAH KABUPATEN SERANG
TAHUN 2OO2 NOIVIOR 579 SERI
C
PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERANG NOMOR
TAHUN
2OA2
TENTANG PENGBLOLAAN ZAKAT
I.
UNIU}I Setiap orang muslim atau badan yang dimiliki orang muslim berkervajiban menyisihkan hartanya untuk dikeluarkan kepada yang berhak menerimanya. Zakat merupakan sumber dana potensial yang dapat dimanfaatkan untuk memajukan kesejahteraan umum bagi masyarakat khususnya di Kabupaten Serang. Oleh karenanya pengelolaan Zakal harus dilakukan secara aspiratif, bertanggung jawab. profesional dan transparan dengan program kerja yang jelas dan terarah
Upaya menggali dan memanfaatkan Zakat merupakan saiah satu r.,ujud aplikasi pembangunan,spiritual melalui pembangunan di bidang agama sehingga terciptanya suasana kehidupan ber:gama yang penuh
dan
ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, meningkatnya akhlaqul karimah, terwujudnya kerukunan hidup umat beragama yang dinamis serta meningkatkan .peran serta masyarakat dalam pembangunan' sebagai landasan persatuan dan kesatuan keimanan
berbangsa dan bernegara.
Daiam Pengelolaan Zakat, termasuk juga Infaq dan Shadaqoh, perlu terus ditingkatkan agar dapat berhasil guna dan berdaya guna serta dapat dipertanggungjawabkan/Akuntabel, sehingga organisasi pengeiolanya menjadi lernt'a_qa yang dipercaya oleh masyarakat luas.
Untuk
.-L-
Untuk mengoptimalkan potensi Pengelolaan Zakat sehingga dalam pelaksanaannya terarai. sesuai dengzn tujuan clalani runglu perlindungan, pembinaan dan pelayanan Muzaki, Mustahik dan Anui Zakat, maka dtperlukan pengaturan dalam bentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Zakat. Peraturan Daerah'ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran Muzaki untuk menunaikan Zakatnya dalam rangka mensucikan diri terhadap harta yang dimilikinya, mengangkat derajat dan meningkatkan kesejahteraan Mustahik serta meningkatnya keprofesionalan PengelolaZakat, semuanya itu bermuara dalam rangka mengharap untuk mendapat Ridho Allah SWT.
tr.
PASAL DEMI PASAL Pasal
1
Pasal
ini
memuat pengertian istilah yang dipergunakan dalam
Peraturan Daerah ini.
Pasal2
Yang dimaksud dengan Amil Zakat adalah pengelola Zakat yang diorganisasikan dalam satu badan atau lembaga. Pasal 3
Cukup jelas
Pasal4
Ayat
(l)
Cukup jelas
Ayat (2) Yang dimaksud dengan zakat dalam Pasal ini termasuk Infaq, Shadaqoh, Hibah, Wasiat, Waris dan Kafarat. D^^^l J< rdJ4t
Ayat
(l), (2) dan (3) Cukup.jelas
Ayat (a)
a
Ayat (a)
Yang dimaksud dengan masyarakat adalah ulama, kaum cendekia dan tokoh masyarakat setempat.
Yang dimakzud dengan memenuhi persyaratan tertentu, antara lain memiliki sifat amanah, adil, berdedikasi, profesional dan berintegritas tinggi. Ayat (5)
Unsur pertimbangan dan unsur pengawas terdiri atas para ulama, kaum cendeki4 tokoh masyarakat dan wakil pemerintah. Pasal 6
Ayat (1) dan (2) Cukup jelas Pasal 7
Agar tugas pokok dapat lebih berhasil guna, Badan Amil Zakat perlu melakukan tugas lain, seperti penyuluhan dan pemantauan. Pasal 8 dan Pasal 9
Cukup Jelas Pasai
l0 Ayat
(l) Huruf
.
a
Zakat Mal adalah bagian harta yang disisihkan oleh seorang muslim atau badan yang dimiliki oleh orang muslim sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya.
Huruf b ... ...
-4Hunrf b
zakat Fitrah aoarah selumrah bahan makanan pokok yang dikeluSkan pada bulan Ramadhan oleh setiap orang muslim bagi dirinya dan bagi orang yang ditanggungnya yang memiliki kelebihan makanan pokok untuk sehari pada Hari Raya Idul Fitri. Ayat (2) Cukup jelas
Ayat (3) Nishab adalah jumlah minimar harta kekayaan yang wajib dikeluarkan Zakatnya. Kadar zakat adalah besarnya penghitungan atau prosentase Zakat yang harus dikeluarkan.
waktu Zakat dapat terdiri atas haul atau masa pemilikan harta kekayaan serama dua beras buran eomariih, tahun Qomariah, panen, atau pada saat menentukan rizak. Pasal I I
Ayat
(l), (2) dan (3) Cukup jelas
Pasal 12 Cukup jelas Pasal 13
Ayat (l).dan(z) , Cukup jelas
Ayat (3)
.
-5Ayat (3) Pengurangan Takat dari laba/pendapatan sisa kena ptjak dimaksudkan agar wajib pajak tidak terkena beban ganda, yakni kewajiban membayar zakat dan pajak. Kesadaran membayar Zakat dapat memacu kesadaran membayar pajak Pasal 14 Cukup
jelas
!
Pasal l5
Ayat (l), (2) dan (3) Cukup jelas Pasal
l6 Pendayagunaan Infaq, Shadaqah, Hibah, Wasiat, Waris dan Kafarat diutamakan untuk usaha yang produktif agar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Pengadministrasian keuangannya dipisahkan dari pengadministrasian keuangan Zakat. Pasal 17
Ayat (1), (2), (3) dan (4) Culiup jelas Pasal
l8 Ayat
(l)
dan (2)
Cukup jelad Pasal I 9 Peran serta masyarakat diwujudkan dalam bentuk
a.
:
Memperoleh informasi tentang pengelolaarr Zakai yang dikelola oleh Badan Amrl Zakat dan Lembaga Amil Zakat ;
\:
-6b.
Menyampaikan saran dan pendapat kepada Badan'Ami|Zakat dan Lembaga AmilZakat;
c.
Memberikan laporan
atas terjaCinya penyimpangan
pengelolaan ZakatPasal 20
Ayat (l), (2) dan (3) Cukup jelas
Pasal2l
.
Yang dimaksud Muzaki dalam Pasal ini adalah Muzaki yang berkewajiban mengeluarkan 7-akat Mal. Sanksi yang ditetapkan oleh Bupati bersifat administratif dan persuasif serta tidak bertentangan dengan perundang-undangan yang lebih tinggi.
Pasal22 Cukup jelas Pasal 23
Cukup jelas
Pasal24 Cukup jelas Pasal 25
Cukup jelas
