(Hunting)

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA DIREKOTARAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA Jl. Jenderal A. Yani Kav. 58 Lantai 9-10 By Pass, Jakarta-Pusat 10510 PO.BOX.1148 Telepon (021) 29097177/79/(Hunting) Nomor Lampiran Perihal

: : :

B / 22, /DJMT.3/1/2012 1 (satu) Bendel. Petunjuk Pelaksanaan Pos Bakum dan Prodeo.

Jakarta, 12 Januari 2012. Kepada Yth Para Ketua Pengadilan Tinggi TUN dan Ketua Pengadilan TUN - Seluruh Indonesia DiTempat

Sehubungan akan dilaksanakan Pos Bantuan Hukum pada tahun 2012 pada 5 (lima) Pengadilan Tata Usaha Negara yaitu: -

Ketua Pengadilan TUN Jakarta

-

Ketua Pengadilan TUN Bandung

-

Ketua Pengadilan TUN Medan

-

Ketua Pengadilan TUN Surabaya

-

Ketua Pengadilan TUN Makassar

Dengan ini kami kirimkan Petunjuk Pelaksanaan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor: 10 Tahun 2010 Tentang Pedoman Lampiran Bantuan Hukum Lampiran A. Di samping itu jugs kami kirimkan Tentang Pedoman Pelaksanaan Prodeo yang berlaku pada Pengadilan Tata Usaha Negara seluruh - Indonesia. Diharapkan program Posbakum pada 5 (lima) Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut di atas dan Program Pelayanan Prodeo pada Pengadilan Tata Usaha Negara Seluruh - Indonesia dapat dilaksanakan sesuai dengan petunjuk yang berlaku. Demikianlah harap maklum dan kami ucapkan terima kasih.

Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara Ub. Direktur Pembinaan Tenaga Teknis dan Administrasi Peradilan Tata Usaha Negara

OYO SUNARYO, SH.MH. NIP. 1958060119585031001

Tembusan kepada Yth 1. Ketua Mahkamah Agung RI.;

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER DAN TATA USAHA NEGARA NOMOR: Kep/47A/DjMT/1X/2011 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG RI NOMOR 10 TAHUN 2010 TENTANG PEDOMAN BANTUAN HUKUM LAMPIRAN A

MAHKAMAH AGUNG RI

DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER DAN TATA USAHA NEGARA 2011

DAFTAR ISI

1. Surat Keputusan Ditjen Badilmiltuin No. Kep/47A/DJMT/IX/.2011. Tertanggal 19 September 2011. Tentang Petunjuk Pelaksanaan Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 10 Tahun 2010 Tentang Pedoman Bantuan Hukum Lampiran A. 2. Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara …………………………………………… No………………………Tentang Pembentukan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) pada Pengadilan Tata Usaha Negara. 3. Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara ………………………………………………… No …………………………………………………..Tentang Pembentukan Panitia Seleksi Lembaga Penyedia Bantuan Hukum pada Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Pengadilan Tata Usaha Negara. 4. Panitia Seleksi Penyedia Bantuan Hukum pada Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Pengadilan Tata Usaha Negara…………………………………………………..(Kriteria Peserta Seleksi Lembaga Penyedia Bantuan Hukum). ………………………………………………….. 5. Panitia Seleksi Penyedia Bantuan Hukum pada Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Pengadilan Tata Usaha Negara…………………………………………………..(Evaluasi dan Seleksi Calon Penyediaan Bantuan Hukum pada Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Pengadilan Tata Usaha Negara ………………………………………………….. 6. Berita Acara Evaluasi dan Seleksi Lembaga Penyediaan Bantuan Hukum pada Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Pengadilan Tata Usaha Negara………………………………………… 7. Panitia Seleksi Penyedia Bantuan Hukum pada Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Pengadilan Tata Usaha Negara…………..(Pengumuman). 8. Laporan Hasil Kerja Seleksi Penyedia Bantuan Hukum pada Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Pengadilan Tata Usaha Negara ……………………….Kepada Ketua Tata Usaha Negara…………………. 9. Perjanjian Kerja Antara Pengadilan Tata Usaha Negara dengan Lembaga Bantuan Hukum Tentang Penyedia Pemberi Bantuan Hukum pada Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Pengadilan Tata Usaha Negara…………………………. 10. Surat Perintah Kerja (SPK). 11. Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Tata Usaha Negara No………………… Tentang Biaya Prodeo. 12. Surat Permohonan untuk mendapatkan Pelayanan Posbakum. 13. Rekomendasi. 14. Kwitansi. 15. Laporan Pelaksanaan PosBakum

KATA PENGANTAR

Dalam rangka melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor. 83 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma cq Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum, maka Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara Mahkamah Agung RI telah membuat suatu pedoman di dalam melaksanakan bantuan hukum. Untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan terutama dalam memberikan pemenuhan keadilan bagi masyarakat pencari keadilan yang tidak mampu, pemberian bantuan hukum yang diselenggarakan di sejumlah pengadilan harus dilakukan dengan sangat hatihati. Pasalnya, bila ternyata orang yang diberikan bantuan hukum adalah orang yang mampu maka hal tersebut justru akan merugikan negara. Maka untuk keseragaman dalam pelaksanaan bantuan hukum di lingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara, pelaksanaannya perlu mengacu pada Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara Mahkamah Agung RI NOMOR: Kep/47A/DjMT/IX/2011 tanggal 19 September 2011 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 10 tahun 2010 Tentang Pedoman Bantuan Hukum Lampiran A. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya serta memberi petunjuk kepada kita sekalian dalam melaksanakan tugas guna terwujudnya Peradilan yang berwibawa dan memberikan layanan prima pada masyarakat pencari keadilan.

Jakarta, 21 Desember 2011

DIREKTUR JENDERAL Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara Mahkamah Agung Republik Indonesia

SULISTYO, S.H., M.HUM. NIP.195508151984031001

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDOENESIA DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER DAN TATA USAHA NEGARA

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER DAN TATA USAHA NEGARA NOMOR: Kep/47A/DjMT/IX/2011 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG RI NOMOR 10 TAHUN 2010 TENTANG PEDOMAN BANTUAN HUKUM LAMPIRAN A

DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER DAN TATA USAHA NEGARA Menimbang

:

a.

Mengingat

:

1.

bahwa pelaksanaan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum sampai saat ini belum seragam; b. bahwa untuk keseragaman Pedoman Pemberian Bantuan Hukum Lampiran A ini, perlu dibuat Petunjuk Pelaksanaan dalam bentuk Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer clan. Tata Usaha Negara Mahkamah Agung RI; c. bahwa Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer clan Tata Usaha Negara Mahkamah Agung RI ini khusus mengatur pelaksanaan pemberian Bantuan Hukum untuk perkara Tata Usaha Negara.

2.

3.

4.

5.

Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3316) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4958); Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3400) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5079); Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4288) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 5, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

6.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung RI; 8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/jasa Pemerintah; 9. Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma; 10. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum.

Menetapkan

:

MEMUTUSKAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER DAN TATA USAHA NEGARA MAHKAMAH AGUNG RI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG RI NOMOR 10 TAHUN 2010 TENTANG PEDOMAN BANTUAN HUKUM LAMPIRAN A

BAB I PENGERTIAN DAN ISTILAH Pasal 1 Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan 1. Lembaga Swadaya Masyarakat yang selanjutnya disebut LSM adalah Organisasi Non Pemerintah, termasuk organisasi sosial, yang memiliki misi Advokasi dan pelayanan hukum kepada masyarakat. 2. Pengadilan adalah PTUN dan PTTUN sebagai Pengadilan tingkat pertama di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara. 3. Pos Bantuan Hukum adalah Lembaga pemberian jasa hukum yang difasilitasi oleh Negara melalui PTUN dan PTTUN yang bertugas memberikan bantuan hukum secara CumaCuma/Prodeo bagi masyarakat pencari keadilan yang tidak mampu. 4. Petugas Pemberi Bantuan Hukum adalah Advokat/Sarjana Hukum yang bertugas pada Pos Bantuan Hukum berdasarkan ketentuan yang diatur dalam perjanjian kerjasama kelembagaan antara PTUN dan PTTUN dengan lembaga penyedia bantuan hukum. 5. Pemohon Bantuan Hukum adalah pencari keadilan yang terdiri dari orang perseorangan atau sekelompok orang yang secara ekonomis tidak mampu membayar jasa advokat. 6. Lembaga Penyedia Bantuan Hukum adalah lembaga bantuan dan konsultasi hukum dari unsur organisasi profesi Advokat, Perguruan Tinggi, dan Lembaga Swadaya Masyarakat yang terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM. 7. Prodeo adalah Proses berperkara di Pengadilan yang dibiayai oleh DIPA Pengadilan. 8. Prodeo Murni adalah proses berperkara sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 60 dan 61 Undang-Undang Nomo 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009. 9. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah Pejabat yang memperoleh kewenangan dan tanggung jawab dari Pengguna Anggaran untuk menggunakan anggaran yang dikuasakan kepadanya. 10. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran untuk mengambil keputusan dan atau tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas beban belanja Negara. 11. Bendahara Pengeluaran yang selanjutnya disebut BP adalah orang yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggung-jawabkan uang untuk keperluan belanja Negara dalam rangka pelaksanaan Anggaran dan Belanja Negara pada kantor/satuan kerja kementerian/lembaga.

BAB II PROSEDUR PENYELESAIAN PERKARA PRODEO Pasal 2 (1)

Permohonan berperkara secara prodeo diajukan melalui Meja I bersama dengan surat gugatan dengan melampirkan:

a)

Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Lurah yang menyatakan bahwa benar yang bersangkutan tidak mampu membayar biaya perkara, atau

b)

Surat Keterangan Tunjangan Sosial lainnya seperti Kartu Keluarga Miskin (KKM), Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Kartu Program Keluarga Harapan (PKH), atau Kartu Bantuan Langsung Tunai (BLT).

(2)

Petugas Meja I setelah meneliti kelengkapan berkas permohonan beracara secara prodeo, kemudian membuat SKUM (Surat Kuasa Untuk Membayar) nihil.

(3)

Kasir membukukan panjar biaya perkara dalam Buku Jurnal Keuangan Perkara dengan nilai Rp. 0,00 (nihil)

(4)

Berkas perkara permohonan prodeo diproses dengan cara pemanggilan para pihak dan ditetapkan oleh Ketua Pengadilan.

(5)

Pemanggilan para pihak dilakukan tanpa biaya dan dicatat dalam Buku Jurnal dan Buku Induk dengan nilai Rp. 0,00 (nihil).

(6)

Apabila permohonan berperkara secara prodeo dikabulkan, Panitera/Sekretaris selaku KPA menerbitkan Surat Keputusan yang menyatakan bahwa biaya perkara dibebankan kepada DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) pengadilan, dan pelaksanaan lebih lanjut oleh PPK.

(7)

Penetapan prodeo yang dikabulkan, berlaku untuk tingkat pertama, banding dan kasasi.

(8)

Berdasarkan Surat Keputusan KPA/PPK tersebut, Bendahara Pengeluaran menyerahkan biaya perkara kepada kasir (tanpa melalui bank) sebesar yang telah ditentukan dalam POK (Petunjuk Operasional Kegiatan) DIPA tahun berjalan.

(9)

Biaya perkara prodeo tersebut dapat langsung dipertanggungjawabkan sebagai pengeluaran akhir (final) kepada KPPN (Kantor Pelayanaan Perbendaharaan Negara).

(10)

Kasir membuat SKUM dan membukukan bantuan biaya perkara tersebut di dalam Buku Keuangan Perkara selama proses perkara berlangsung.

(11)

Jika panjar biaya perkara sebagaimana dimaksud pada point (8) telah habis sedangkan perkara masih berproses dan memerlukan biaya, Kasir melaporkan kepada Kuasa Pengguna Anggaran.

(12)

KPA/PPK berdasarkan laporan dari Kasir dan ternyata anggaran dalam DIPA telah habis, KPA/PPK membuat Surat Keterangan dan disampaikan kepada Ketua Pengadilan.

(13)

Ketua Pengadilan selanjutnya membuat surat perintah kepada Panitera/Sekretaris bahwa proses perkara tersebut dilaksanakan secara prodeo murni (tanpa biaya).

(14)

Jika terdapat sisa panjar biaya perkara prodeo sebagaimana dimaksud pada point (8), sisa tersebut dikembalikan kepada KPA (Bendahara Penerima) untuk selanjutnya dikembalikan ke kas negara.

(15)

Apabila permohonan berperkara secara prodeo tidak dikabulkan, Penggugat diperintahkan membayar biaya perkara dalam jangka waktu 14 hari setelah dijatuhkannya Penetapan, jika tidak dipenuhi maka gugatan tersebut dicoret dari daftar perkara.

(16)

Apabila perkara telah diputus, maka Buku Jurnal ditutup dan jumlah biaya perkara yang tercantum dalam Buku Jurnal dicantumkan dalam amar putusan.

(17)

Amar Putusan prodeo tentang pembebanan biaya perkara dalam hal Penggugat kalah adalah sebagai berikut: "Biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp dibebankan kepada negara.

(18)

Apabila pihak Tergugat kalah, maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara dan uangnya dikembalikan kepada negara.

(19)

Terhadap Penetapan Prodeo, tidak dapat diajukan upaya hukum.

BAB III POS BANTUAN HUKUM (POSBAKUM) Tata Cara dan Mekanisme Pemberian Bantuan Hukum dalam perkara Tata Usaha Negara di Posbakum Pasa13 Pembentukan (1) Setiap Pengadilan segera mempersiapkan pembentukan pos bantuan hukum meliputi penyiapan ruangan, dan sarana prasarana sekurang-kurangnya terdiri dari meja, kursi, filling kabinet. (2) Pos Bantuan Hukum dibentuk berdasarkan Keputusan Ketua Pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 4 Pemberi Jasa (1) Pemberi jasa pada Pos Bantuan Hukum adalah: a) Advokat; b) Sarjana Hukum; (2) Pemberi jasa sebagaimana tersebut pada angka (1) di atas berasal dari organisasi bantuan hukum dari Organisasi Profesi Advokat, organisasi bantuan hukum dari Perguruan Tinggi, dan organisasi bantuan hukum dari LSM yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. (3) Pemberi jasa yang akan bertugas pada Pos Bantuan Hukum ditunjuk oleh Pimpinan lembaga Bantuan Hukum yang bersangkutan. Pasal 5 Penerima Jasa (1) Penerima jasa Pos Bantuan hukum adalah orang yang tidak mampu membayar jasa advokat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. (2) Penerima Jasa tersebut dapat sebagai Penggugat maupun Intervenient.

Pasal 6 Pembiayaan (1) Pembayaran jasa didasarkan pada a) Jumlah jam/hari layanan yang digunakan oleh pemberi jasa bantuan hukum dalam melaksanakan tugas piket pada pos bantuan hukum. b) Jumlah jam/hari layanan sebagaimana tersebut di atas didukung dengan bukti daftar hadir. (2) Pembayaran jasa dilakukan kepada lembaga penyedia pemberi jasa bantuan hukum.

Pasal 7 Rekruitmen (1) Pelaksanaan Rekruitmen Lembaga penyedia pemberi jasa hukum dilakukan dengan metode Swakelola dengan memperhatikan prinsip-prinsip keadilan, non diskriminasi, keterbukaan, akuntabilitas. (2) Syarat-syarat administratif Lembaga penyedia pemberi jasa hukum dari organisasi bantuan hukum dari organisasi advokat adalah: a) Terdaftar di kementerian hukum dan HAM b) Memiliki kantor dengan alamat yang jelas c) Memiliki struktur kepengurusan yang jelas d) Berkedudukan di wilayah hukum Pengadilan yang bersangkutan (3) Syarat-syarat lembaga penyedia pemberi jasa hukum dari organisasi bantuan hukum Perguruan Tinggi a) Memiliki izin pendirian lembaga bantuan hukum b) Memiliki kantor dengan alamat yang jelas c) Memiliki struktur kepengurusan yang jelas d) Berkedudukan di wilayah hukum Pengadilan yang bersangkutan (4) Syarat-syarat lembaga penyedia pemberi jasa hukum dari organisasi bantuan hukum dari LSM adalah: a) Terdaftar di kementerian hukum dan HAM b) Memiliki kantor dengan alamat yang jelas c) Memiliki struktur kepengurusan yang jelas d) Berkedudukan di wilayah hukum Pengadilan yang bersangkutan. (5) Memory of Understanding (MoU) yang dibuat oleh Ketua Pengadilan, sekurang-kurangnya harus mengatur tentang: a) Jenis jasa yang diberikan; b) Jumlah hari layanan dalam pos bakum; c) Prosedur pemberian jasa; d) Jadwal pemberian jasa; e) Sistem pembayaran imbalan jasa; f) Sistem pengawasan dan evaluasi pemberian jasa; g) Sistem pertanggungjawaban keuangan; h) Berakhirnya MoU. (6) Berdasarkan MoU tersebut, KPA menerbitkan Surat Keputusan dan ditindaklanjuti oleh PPK untuk membuat kontrak kerja sekurang-kurangnya berisi: a) Para Pihak; b) Pokok Pekerjaan; c) Nilai Pekerjaan; d) Jangka Waktu Pelaksanaan; e) Hak dan Kewajiban para pihak. Pasal 8 Mekanisme Pemberian Jasa (1) Pemberian Jasa Hukum memberikan layanan kepada Pemohon Bantuan Hukum setelah pemohon mengisi formulir permohonan bantuan hukum dengan melampirkan: a) Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa / Lurah; atau b) Surat Keterangan Tunjangan Sosial lainnya seperti Kartu Keluarga Miskin (KKM), Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Kartu Program Keluarga Harapan (PKH), dan Kartu Bantuan Langsung Tunai (BLT); atau (2) Pemohon yang sudah mengisi formulir dan melampirkan surat-surat yang diperlukan, setelah diberikan rekomendasi Pengadilan, langsung diberikan jasa pelayanan yang telah ditentukan;

(3) Dalam hal bantuan hukum berupa pembuatan surat gugatan, Pemberi jasa hukum membuatkannya dan, siap diajukan ke meja satu;

(4) Surat gugatan yang dibuat oleh Pemberi jasa hukum diserahkan ke meja satu dalam bentuk hard copy oleh pemohon;

(5) Biaya penggandaan surat gugatan dibebankan kepada Pemohon; Pasal 9 Jenis Jasa Hukum Jenis jasa hukum yang diberikan oleh Pos Bantuan Hukum berupa pemberian informasi, konsultasi, pembuatan gugatan dan sebagai kuasa hukum. Pasal 10 Mekanisme Pengawasan (1) Pengadilan dan Lembaga Penyedia jasa hukum berkewajiban melakukan evaluasi berkala sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sekali terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini. (2) Pengadilan dan Lembaga Penyedia jasa hukum melaksanakan pertemuan koordinasi sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam setahun untuk membahas permasalahan dan perkembangan yang timbul dalam kaitannya dengan kerjasama yang dijalin.

BAB V KETENTUAN PENUTUP Pasal 11 (1)

(2)

Perubahan dan penyempurnaan petunjuk pelaksanaan ini sepanjang berkaitan dengan administrasi keuangan yang berasal dari APBN dan hal-hal lainnya yang berkaitan dengan non tekhnis yudisial ditetapkan oleh Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara. Hal-hal yang belum diatur dalam Petunjuk Pelaksanaan ini sepanjang berkaitan dengan administrasi keuangan yang berasal dari APBN dan hal-hal lainnya yang berkaitan dengan non tekhnis yudisial akan ditentukan kemudian oleh Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara MA RI.

Ditetapkan di: Jakarta Pada tanggal: 19 September 2011

DIREKTUR JENDERAL Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara Mahkamah Agung Republik Indonesia

SULISTYO, S.H., M.HUM. NIP.195508151984031001

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA………………………. Nomor: ………………….

TENTANG PEMBENTUKAN POS BANTUAN HUKUM (POSBAKUM) PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA…………………..

Menimban g

:

Mengingat

:

KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA………………………….. a. ........................................................................................................................... ba hwa dalam rangka memberikan pelayanan masyarakat pencari keadilan yang tidak mampu sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 (Pasal 144 c dan d), maka pengadilan harus dapat memenuhi kebutuhan masyarakat tersebut dan membentuk Pos Bantuan Hukum di Pengadilan. b. ........................................................................................................................... ba hwa untuk menindak-lanjuti Surat Edaran Mahkamah Agung R.I. Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum jo. Keputusan Dirjen Badilmiltun Nomor Kep/47A/DjMT/1X/2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Surat Edaran Mahkamah Agung RI. Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Pedoman Bantuan Hukum Lampiran A, maka perlu dibentuk Pos Bantuan Hukum pada Pengadilan Tata Usaha Negara ......................................................................................... ; 1.

2.

3. 4. 5.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI yang beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009; Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah; Surat Edaran Mahkamah Agung RI, Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pelayanan Bantuan Hukum; Keputusan Dirjen Badilmiltun Nomor Kep/47A/DjMT/1X12011;

MEMUTUSKAN Menetapkan

:

PERTAMA

:

KEDUA

:

KETIGA

:

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA TENTANG PEMBENTUKAN POS BANTUAN HOKUM (POSBAKUM) PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA; Menetapkan membentuk Pos Bantuan Hukum ( POSBAKUM ) pada Pengadilan Tata Usaha Negara Tugas dan fungsi Pos Bantuan Hukum ( POSBAKUM ) pada Pengadilan Tata Usaha Negara adalah berupa pemberian informasi, konsultasi, pembuatan gugatan dan sebagai kuasa hukum bagi masyarakat pencari keadilan yang tidak mampu; Bahwa Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya; Ditetapkan di ........... Pada tanggal ........... KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA

........................................ NIP:

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA ........................................... Nomor:…………………….. TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA SELEKSI LEMBAGA PENYEDIA BANTUAN HUKUM PADA POS BANTUAN HUKUM (POSBAKUM) PENGADILAN TATA USAHA NEGARA

Menimbang

:

Mengingat

:

KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA ....................................... a. ....................................................................... bahwa dalam rangka menindaklanjuti Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum (khususnya pasal 18 ) jo. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara No. Kep/47A/DjMT/1X/2011 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Surat Edaran Mahkamah Agung RI. Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Pedoman Bantuan Hukum Lampiran A, maka perlu dibentuk Panitia Seleksi Lembaga Penyedia Bantuan Hukum pada Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) Pengadilan Tata Usaha Negara; b. ....................................................................... bahwa Panitia Seleksi yang tercantum dalam Lampiran Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara ini, dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas tersebut; 1. 2.

3. 4. 5.

Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung RI yang beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009; Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 dan diubah kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009; Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah; Surat Edaran Mahkamah Agung RI, Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pelayanan Bantuan Hukum; Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara No. Kep/47A/DjMT/1X12011 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Surat Edaran Mahkamah Agung RI. Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Pedoman Bantuan Hukum Lampiran A;

MEMUTUSKAN Menetapkan

:

KESATU

:

KEDUA

:

KETIGA

:

KEEMPAT

:

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA SELEKSI LEMBAGA PENYEDIA BANTUAN HUKUM PADA POS BANTUAN HUKUM (POSBAKUM) PENGADILAN TATA USAHA NEGARA Menunjuk kepada nama-nama yang tercantum dalam lampiran Keputusan ini sebagai Panitia Seleksi Lembaga Penyedia Bantuan Hukum pada POSBAKUM Pengadilan Tata Usaha Negara Bahwa Panitia Seleksi bertugas menerima pendaftaran, melakukan seleksi l verifikasi administrasi terhadap berkas persyaratan yang masuk dan selanjutnya mengumumkan hasil seleksi I verifikasi tersebut melalui papan pengumuman dan media Iainnya setelah memperoleh persetujuan dari Pimpinan Pengadilan Tata Usaha Negara; Bahwa Panitia Seleksi ini bekerja tanpa honorarium namun tetap dilandasi rasa tanggung-jawab; Bahwa Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan hasil seleksi diumumkan, dengan ketentuan apabila Keputusan ini di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya; SALINAN KEPUTUSAN ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: ....................................... Pada tanggal: ....................................... KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA ..........................

LAMPIRAN KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA…… Nomor : Tanggal: SUSUNAN PANITIA SELEKSI LEMBAGA PENYEDIA BANTUAN HUKUM PADA POS BANTUAN HUKUM (POSBAKUM) PENGADILAN TATA USAHA NEGARA………………………

No

Nama

Jabatan dalam kedinasan

Jabatan dalam Panitia

1.

Ketua

2.

Sekretaris

3.

Anggota

Keterangan

………………, ………………… Ketua PTUN …………………..

………………………………… NIP. ……………………………

PANITIA SELEKSI LEMBAGA PENYEDIA BANTUAN HUKUM PADA POS BANTUAN HUKUM (POSBAKUM) PENGADILAN TATA USAHA NEGARA……….

KRITERIA PESERTA SELEKSI LEMBAGA PENYEDIA BANTUAN HUKUM Berdasarkan Keputusan Ketua Pengadilan TUN Nomor: ……… tanggal ………………. tentang Pembentukan Panitia Seleksi Lembaga Penyedia Bantuan Hukum Pada Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Pengadilan TUN Panitia telah menentukan kriteria peserta seleksi Lembaga Penyedia Bantuan Hukum (Posbakum) pada Pengadilan Tata Usaha Negara sebagai berikut No.

Identitas

Keterangan

1. Nama Lembaga

Ada

2. Alamat

Jelas

3. Wilayah

(di wilayah hukum PTUN setempat)

4. Bentuk Lembaga

Jelas

5. Struktur Kepengurusan Lembaga

Ada

6. Akta Pendirian Lembaga

Ada

7. SK Kemenkum dan Ham

Ada ……………..20, ………….

Ketua Panitia ................................. Sekretaris ...................................... Anggota ........................................

PANITIA SELEKSI LEMBAGA PENYEDIA BANTUAN HUKUM PADA POS BANTUAN HUKUM (POSBAKUM) PENGADILAN TATA USAHA NEGARA…………

EVALUASI DAN SELEKSI CALON PENY®IA BANTUAN HUKUM PADA POS BANTUAN HUKUM (POSBAKUM) PENGADILAN TATA USAHA NEGARA ... 1. ................................................................................................... NAMA LEMBAGA PENYEDIA BANTUAN HUKUM: .................................................

No.

Kriteria

1.

Nama Lembaga

2.

Alamat

3.

Wilayah

4.

Bentuk Lembaga

5.

Struktur Kepengurusan Lembaga

6.

Akta Pendirian Lembaga

7.

SK Kemenkum dan Ham

Ada

Tidak Ada

Jelas

Tidak Jelas

Catatan: memenuhi/tidak memenuhi 2. NAMA LEMBAGA PENYEDIA BANTUAN HUKUM ................................................. No.

Kriteria

Ada

Tidak Ada

Jelas

Tidak Jelas

1.Nama Lembaga 2.Alamat 3.Wilayah 4.Bentuk Lembaga 5.Struktur Kepengurusan Lembaga 6.Akta Pendirian Lembaga 7.SK Kemenkum dan Ham Catatan: memenuhi/tidak memenuhi 3. dan seterusnya Demikian, evaluasi dan seleksi calon penyedia Bantuan Hukum pada Posbakum Pengadilan Tata Usaha Negara ................. ................ 20 .....

.............. selaku Ketua Panitia …………..Sekretaris …………..Anggota

BERITA ACARA Pada hari ini ................................ tanggal ........... bulan ......... tahun ............ jam ........... sampai dengan selesai berdasarkan Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara ............. Nomor ........................... tanggal bulan tahun Panitia Seleksi telah mengadakan evaluasi dan seleksi Lembaga Penyedia Bantuan Hukum pada Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) Pengadilan Tata Usaha Negara yang dihadiri oleh 1…………… Sebagai Ketua. 2…………… Sebagai Sekretaris. 3…………… Sebagai Anggota. Selanjutnya Panitia telah mengevaluasi dan menyeleksi terhadap peserta yang telah memenuhi kualifikasi sebagaimana persyaratan dan kriteria yang telah ditentukan Panitia sebagai berikut 1. ................................................................................ NAMA LEMBAGA PENYEDIA BANTUAN HUKUM ................................................. Kriteria

No. 1.

Nama Lembaga

2.

Alamat

Ada

Tidak Ada

Jelas

Tidak Jelas

Wilayah 4. 5.

Bentuk Lembaga Struktur Kepengurusan Lembaga

6.

Akta Pendirian Lembaga

7.

SK Kemenkum dan Ham

2. NAMA LEMBAGA PENYEDIA BANTUAN HUKUM ................................................. No.

Kriteria

Ada

1.

Nama Lembaga

2.

Alamat

3.

Wilayah

4.

Bentuk Lembaga

5.

Struktur Kepengurusan Lembaga Akta Pendirian Lembaga

6. 7.

Tidak Ada

Jelas

Tidak Jelas

SK Kemenkum dan Ham

Demikian berita acara evaluasi dan seleksi Lembaga Penyedia Bantuan Hukum ini dibuat dan ditandatangani oleh Panitia. 1………………

Sebagai Ketua.

2………………

Sebagai Sekretaris.

3………………

Sebagai Anggota

PANITIA SELEKSI LEMBAGA PENYEDIA BANTUAN HUKUM PADA POS BANTUAN HUKUM (POSBAKUM) PENGADILAN TATA USAHA NEGARA…………

PENGUMUMAN

Berdasarkan beta acara evaluasi dan seleksi lembaga penyedia bantuan hukum pada Posbakum PTUN .................. pada had ......... tanggal ...... dengan ini diumumkan yang telah memenuhi kriteria dan persyaratan sebagaimana yang telah ditentukan, adalah sebagai berikut:

1. Nama Lembaga Bantuan Hukum ............................................................ 2 Nama Lembaga Bantuan Hukum ............................................................

Tanpa mengurangi rasa hormat, kami Panitia mengucapkan banyak terima kasih kepada peserta yang telah ikut berpartisipasi dalam penyedia bantuan hukum pada Posbakum Pengadilan Tata Usaha Negara .....

Demikian, pengumuman ini untuk dapat diketahui khalayak dan harap maklum.

…………,…….20..

Ketua Panitia,

.......................

PANITIA SELEKSI LEMBAGA PENYEDIA BANTUAN HUKUM PADA POS BANTUAN HUKUM (POSBAKUM) PENGADILAN TATA USAHA NEGARA………… ............ 20 ... Nomor Lampiran Perihal

: : :

1 (satu) Bendel. Laporan hasil. seleksi Penyedia bantuan Hukum pada Posbakum PTUN…………….

Kepada Yth Para Ketua Pengadilan Tinggi TUN dan Ketua Pengadilan TUN - Seluruh Indonesia Di……………………………………

Dengan hormat, Menindaklanjuti Keputusan Ketua Pengadilan TUN…………… Nomor: ………………… tanggal …………tentang …………….

bersama ini kami laporkan hasil seleksi Penyedia bantuan

Hukum pada Posbakum PTUN………………., sebagai berikut: 1. Nama Lembaga Bantuan Hukum ..........................................

2 Nama Lembaga Bantuan Hukum ..........................................

Demikian, laporan ini disampaikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ketua Panitia,

……………….

PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA……………………… DENGAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM ……………………… TENTANG PENYEDIAAN PEMBERI BANTUAN HUKUM PADA POS BANTUAN HUKUM (POSBAKUM) PENGADILAN TATA USAHA NEGARA

Pada hari ini, ………..tanggal………..bulan………..tahun……….. (………..) di Jakarta, yang bertandatanggan di bawah ini: 1. Nama ………..Jabatan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara ………..dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pengadilan Tata Usaha Negara ……….. yang berkedudukan di ……….. selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA, 2. Nama ……….. Jabatan Pimpinan/Direktur Lembaga Bantuan Hukum ……….. dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga Bantuan Hukum ……….. yang berkedudukan di ……….. selanjutnya disebut PIHAK KEDUA, Untuk selanjutnya PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA disebut, PARA PIHAK secara bersamasama bersepakat menjalin kerjasama untuk penyediaan pemberi bantuan hukum pada Pos Bantuan Hukum Pengadilan Tata Usaha Negara………..dengan ketentuan sebagai berikut:

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Perjanjian kerjasama ini yang dimaksud dengan: 1. Pos Bantuan Hukum Pengadilan Tata Usaha Negara …………adalah ruang yang disediakan oleh dan pada Pengadilan Tata Usaha Negara …………bagi pemberi bantuan hukum guna memberikan layanan bantuan hukum kepada Pemohon Bantuan Hukum dalam bentuk kegiatan bantuan pembuatan surat gugatan, konsultasi hukum dan pemberian kuasa hukum. 2. Petugas Pemberi Bantuan Hukum adalah Advokat / Sarjana Hukum yang bertugas di Pos Bantuan Hukum Pengadilan Tata Usaha Negara ………… berdasarkan ketentuan yang diatur dalam perjanjian kerjasama kelembagaan Pengadilan Tata Usaha Negara ………… dengan Lembaga Penyedia Bantuan Hukum yang ada di wilayah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara ………… 3. Pemohon Bantuan Hukum adalah pencari keadilan yang terdiri dari orang perseorangan atau sekelompok orang di wilayah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara …………yang secara ekonomis tidak mampu membayar jasa advokat sebagaimana diatur dalam Lampiran A SEMA No. 10/2010 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum, yang memerlukan bantuan untuk menanyai dan menyelesaikan perkara hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara………… 4. Lembaga Penyedia Bantuan Hukum adalah lembaga bantuan dan konsultasi hukum dad unsur organisasi profesi Advokat, Perguruan Tinggi, dan Lembaga Swadaya Masyarakat yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Ham dan berkedudukan atau mempunyai kantor di wilayah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara ………… BAB II TUJUAN DAN PRINSIP Pasal 2 1) ............................................................................................ Perjanjian kerjasama ini bertujuan untuk memberikan pelayanan hukum di Pos Bantuan Hukum pada Pengadilan Tata Usaha Negara ............................................................................. sebagai bagian dari penyelenggaraan dan penggunaan bantuan hukum di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, yang bertanggung jawab, berkwalitas dan terkoordinasi, demi tercapainya rasa keadilan yang sebesar-besarnya. 2) ............................................................................................ Pelayanan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada prinsip - prinsip:

a. ............................................................................................ Keadilan; b. ............................................................................................ Non diskriminasi; c.............................................................................................. Keterbukaan; d. ............................................................................................ Akuntabilitas; e. ............................................................................................ Perlindungan bagi masyarakat miskin; BAB III RUANG LINGKUP Pasal 3 1) Pelayanan Jasa Hukum dilakukan di Ruang Pos Bantuan Hukum pada Pengadilan Tata Usaha Negara …………Pelayanan Pos Bantuan Hukum pada Pengadilan Tata Usaha Negara ………… sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan yang disediakan oleh Pemberi Bantuan Hukum yang meliputi pengisian formulir permohonan bantuan hukum, pembuatan surat gugatan, pemberian konsultasi dan pemberian kuasa hukum. 2) Pengaturan dan daftar Pemberi Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagaimana yang disusun dalam Perjanjian Kerjasama ini. BAB IV HAK DAN KEWAJIBAN Pasal 4 Hak dan Kewajiban PIHAK PERTAMA a. Menyediakan sarana dan prasarana yang diperlukan untuk Pos Bantuan Hukum, minimal berupa satu ruangan beserta meja, kursi dan filling cabinet. b. Menyediakan anggaran untuk imbalan jasa bagi pemberi bantuan hukum, dengan ketentuan sebagai berikut: 1) Ketentuan besarnya imbalan jasa ditetapkan berdasarkan kesepakatan bersama antara PARA PIHAK, sesuai dengan anggaran dalam DIPA yang ada pada PIHAK PERTAMA. 2) Besarnya imbalan jasa didasarkan pada lamanya waktu yang digunakan oleh pemberi jasa bantuan hukum dalam memberikan layanan, bukan pada jumlah penerima jasa yang telah dilayani. c. Membuat jadwal Jam/Hari kerja layanan bantuan hukum pada Pos Bantuan Hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara d. Melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap proses layanan bantuan hukum pada Pos Bantuan Hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara Secara berkala, minimal 3 (tiga) bulan sekali. e. Memberikan sanksi kepada PIHAK KEDUA apabila ternyata melanggar isi perjanjian ini, berupa: 1) Teguran Lisan; 2) Teguran Tertulis; 3) Pemberhentian secara sepihak berupa pemutusan hubungan kerjasama; Pasal 5 Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA: a. Menunjuk petugas pemberi bantuan hukum di Pos Bantuan dad lembaga bantuan hukum yang dipimpinnya; b. Melaksanakan pemberian bantuan hukum sesuai hari dan jam kerja yang telah ditentukan; c. Memerintahkan Petugas Pemberi bantuan hukum untuk hadir pada hari-had yang telah ditentukan sesuai dengan jam kerja; d. Menentukan jumlah Petugas Pemberi bantuan hukum yang akan ditugaskan di Pos Bantuan Hukum Pengadilan Tata Usaha Negara…………; e. Membuat daftar Petugas Pemberi bantuan hukum dan sistem pengaturan rotasi para Petugas Pemberi Bantuan Hukum, serta mengajukannnya kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara………… f. Berhak mendapatkan sarana dan prasarana serta imbalan jasa atas kinerja yang dilakukan dari PIHAK PERTAMA sebagaimana disebutkan pada pasal (4) Perjanjian Kerjasama ini;

g. ................................................................................................................ Membuat Laporan bulanan terkait pelaksanaan tugas pelayanan hukum dan melaporkannya kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara ........................................................... ; h. ................................................................................................................ Menyiapkan berbagai sarana pendukung pelaksanaan tugas yang tidak menjadi kewajiban PIHAK PERTAMA, seperti komputer atau laptop dan sarana pendukung lainnya; i. ................................................................................................................. Melaksanakan seluruh ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini; BAB V MASA BERLAKU Pasal 6 Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk 1 (satu) tahun anggaran terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Surat Perintah Kerja (SPK) dari Kuasa Pengguna Anggaran, dan berakhir pada akhir tahun anggaran berjalan serta dapat ditinjau kembali berdasarkan kinerja PIHAK KEDUA yang ukuran-ukurannya diatur di dalam Perjanjian Kerjasama ini dan atau apabila di kemudian hari ditemukan kekeliruan dalam Perjanjian Kerjasama ini karena tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; BAB VI KRITERIA PETUGAS PEMBERI BANTUAN HUKUM Pasal 7 PIHAK KEDUA menempatkan Petugas Pemberi bantuan hukum di Pos Bantuan Hukum Pengadilan Tata Usaha Negara ....... yang memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: a. ................................... Advokat/Sarjana Hukum yang menguasai hukum; b. ................................... Memiliki pengalaman minimal 1 (satu) tahun dalam pemberian bantuan hukum; c. Memiliki integritas tinggi dalam membantu Pengadilan Tata Usaha Negara …………untuk mewujudkan pelayanan prima pengadilan; d. Menguasai tata cara beracara di Peradilan Tata Usaha Negara; BAB VII PROSEDUR PELAYANAN Pasal 8 1)

2)

3) 4) 5)

Petugas Pemberi Bantuan Hukum memberikan layanan Bantuan Hukum kepada pemohon bantuan hukum setelah pemohon tersebut mengisi formulir permohonan bantuan hukum dan melampirkan: a) ..................................................................................................................................... S urat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa atau Lurah setempat, atau b) ..................................................................................................................................... S urat Keterangan Tunjangan Sosial lainnya seperti Kartu Keluarga Miskin (KKM), Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat (jamkesmas), Kartu Program Keluarga Harapan (PKH), dan Kartu Bantuan LangsungTunai (BIT), atau Pemohon yang sudah mengisi formulir dan melampirkan surat-surat yang diperlukan langsung diberikan jasa layanan bantuan hukum berupa pemberian informasi, konsultasi, pembuatan gugatan dan atau pemberian kuasa hukum. Dalam penyedia bantuan hukum berupa pembuatan surat gugatan, Pemberi kuasa Hukum siap mengajukan ke meja satu dalam bentuk hard copy dan soft copy; Biaya penggandaan surat gugatan dibebankan kepada pemohon bantuan hukum; Apabila pihak Penggugat dan/atau Intervenient sama-sama mengajukan permohonan bantuan hukum, maka tidak dibenarkan pemberi bantuan hukum dimaksud dilakukan oleh pemberi bantuan hukum yang sama; BAB VIII STANDAR PELAYANAN DAN INDIKATOR KINERJA Pasal 9

Standar Pelayanan yang harus diberikan oleh Petugas Pemberi Bantuan Hukum adalah sebagai berikut:

a.

Pelayanan yang diberikan memperhatikan prinsip - prinsip non diskriminasi tanpa melihat siapa dan latar belakang pemohon bantuan hukum; b. Pelayanan dilakukan secara cepat, efektif, efisien dan penuh tanggung jawab sesuai dengan kebutuhan pemohon; Pasal 10 Indikator Kinerja petugas pemberi bantuan hukum diukur melalui hal-hal sebagai berikut: a. Tingkat kepuasan pemohon bantuan hukum terhadap pelayanan yang diberikan; b. Jumlah keluhan atas pelayanan yang diberikan; a. ...................................................................... Perbandingan jumlah pemohon bantuan hukum yang dibantu dengan jumlah perkara yang masuk ke Pengadilan Tata Usaha Negara setiap bulannya; BAB IX KODE ETIK Pasal 11 Petugas pemberi bantuan hukum wajib mematuhi kode etik pelayanan di Pos Bantuan Hukum sebagai berikut: a. ...................................................................... Petugas Pemberi bantuan hukum tidak dibenarkan memberikan pelayanan hukum sekaligus kepada pihak Penggugat dan/atau Intervenient dalam perkara yang sama; b. ...................................................................... Petugas Pemberi bantuan hukum dalam menjalankan tugasnya harus bersikap sopan dan ramah serta menjunjung tinggi nilai-nilai moralitas; c.................................................................... Petugas Pemberi bantuan hukum tidak dibenarkan membedakan keterangan dan atau sarana yang dapat menyesatkan pemohon bantuan hukum dalam menyelesaikan perkaranya di Pengadilan Tata Usaha Negara ; d. .................................................................. Petugas Pemberi bantuan hukum tidak dibenarkan memungut dan menerima biaya I imbalan I tambahan dalam bentuk apapun dari pemohon bantuan hukum; e. .................................................................. Petugas Pemberi bantuan hukum dilarang mengarahkan pemohon bantuan hukum untuk menggunakan jasa advokat tertentu dan dari kantor hukum tertentu; f. Petugas Pemberi bantuan hukum tidak dibenarkan melakukan pekerjaan lain selama menjalankan tugas pelayanan jasa hukum di Posbakum Pengadilan Tata Usaha Negara ............... selain yang telah ditentukan dalam Perjanjian Kerjasama ini; g. ...................................................................................................................................... Pemberi bantuan hukum dilarang melakukan perbuatan yang bisa merugikan citra dan martabat Pengadilan; h. ................................................................................ Petugas Pemberi bantuan hukum tidak dibenarkan menyalahgunakan ruangan Pos Bantuan Hukum Pengadilan Tata Usaha Negara ............................................................................. untuk kegiatan lainnya kecuali yang telah ditentukan dalam Perjanjian Kerjasama ini; Hubungan antara Petugas Pemberi bantuan hukum di Pos Bantuan Hukum Pengadilan Tata Usaha Negara ................... harus dilandasi sikap saling menghormati, sating menghargai dan saling mempercayai; Petugas Pemberi bantuan hukum harus memberikan perhatian yang sama kepada semua pemohon bantuan hukum dengan sepenuh hati dan tanggung jawab; Pemberi bantuan hukum dilarang mengatas-namakan dirinya sebagai bagian I petugas Pengadilan Tata Usaha Negara ................................................................. ; Petugas Pemberi bantuan hukum bertanggung jawab untuk memberikan informasi sebenarsebenarnya terkait dengan pelaksanaan tugasnya di Pos Bantuan Hukum Pengadilan Tata Usaha Negara ................ BAB X KOORDINASI Pasal 12 1) ............................... PARA PIHAK melaksanakan pertemuan koordinasi sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam setahun untuk membahas permasatahan dan perkembangan yang timbul dalam kaitannya dengan kerjasama yang dijalin;

2) ............................... Dalam melaksanakan pelayanan pos bantuan hukum secara optimal dan terpadu, PARA PIHAK dapat berkoordinasi dengan para pengampu kepentingan di tingkat Provinsi atau Kabupaten/Kota;

BAB XI MONITORING DAN EVALUASI Pasal 13 1) ............................... PARA PIHAK berkewajiban melakukan monitoring terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini secara periodik sedikitnya 2 (dua) kali dalam setahun; 2) ............................... PARA PIHAK berkewajiban melakukan evaluasi berkala minimal 3 (tiga) bulan sekali terhadap perjanjian Kerjasama ini; BAB XII PEMBIAYAAN Pasal 14 1) ............................... Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini dibebankan pada DIPA Pengadilan Tata Usaha Negara .......... Tahun Anggaran ....... Nomor ....................... 2) ........................................................................ Pembayaran imbalan jasa kepada PIHAK KEDUA dilakukan melalui Bendahara Pengeluaran Pengadilan Tata Usaha Negara .......... 3) ............................................................... Pembayaran imbalan jasa kepada Pemberi Bantuan Hukum diberikan melalui PIHAK KEDUA setiap satu bulan sekali pada setiap akhir bulan; BAB XIII KETENTUAN LAIN Pasal 15 1) ............................................................... Perjanjian Kerjasama ini didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 2) ............................................................... Perjanjian Kerjasama ini disosialisasikan oleh PARA PIHAK baik secara mandiri maupun bersama-sama; 3) ............................................................... Segala sesuatu yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini atau perubahan-perubahan yang dipandang perlu oleh PARA PIHAK, akan diatur Iebih Ianjut dalam naskah tambahan (addendum) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dad Perjanjian Kerjasama ini; BAB XIV PENUTUP Pasal 16 1) ......................................................................................................................... Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam rangkap dua yang kesemuanya asli dan bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk masing-masing pihak setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK dan diketahui oleh Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara ....... …………; 2) ......................................................................................................................... Perjanjian Kerjasama ini dibuat dengan semangat Kerjasama yang baik, untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh PARA PIHAK sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; PIHAK KEDUA Pimpinan/Direktur Lembaga Bantuan Hukum

PIHAK PERTAMA Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara ………….. Meterai

………………………………………. ……………….

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA ……………………………… JI…………………………………….

SURAT PERINTAH KERJA (SPK) Nomor: ………………….. Pada hari ini ........... tanggal .............. tahun .......... yang bertanda tangan di bawah ini: I.

Nama : …………………… Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen Pengadilan Tata Usaha Negara ……………… Alamat Jl. ………………………… Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pengadilan Tata Usaha Negara ............... yang selanjutnya dalam perjanjian ini disebut PIHAK PERTAMA.

II.

Nama : …………………… Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen Pengadilan Tata Usaha Negara ……………… Alamat Jl. ………………………… Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga Bantuan Hukum ....................... yang selanjutnya dalam perjanjian disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA memberikan perintah kerja kepada PIHAK KEDUA Pekerjaan Pelayanan Bantuan Hukum pada Posbakum Pengadilan Tata Usaha Negara........................ Syarat-Syarat sebagai berikut: 1. .....................................................................................................Penyedia Bantuan Hukum melaksanakan pelayanan bantuan hukum pada POSBAKUM sejak tanggal ditandatangani Surat Perintah Kerja ini. 2. ................................................................................................................................................................ B iaya pelaksanaan tersebut dibebankan kepada DIPA Pengadilan Tata Usaha Negara………dengan Nomor …………..tanggal…………….. 3. ................................................................................................................................................................ A pabila PIHAK KEDUA lalai atau tidak dapat menyelesaikan pekerjaan yang telah disepakati maka pihak Pengadilan Tata Usaha Negara…………dapat menarik mandat, dapat mengganti Lembaga Penyedia Bantuan Hukum yang lain. 4. ................................................................................................................................................................ P embayaran Pelayanan Bantuan Hukum pada POSBAKUM dapat dibayarkan sesuai dengan kesepakatan dalam kontrak perjanjian melalui rekening Bank ……………..An. Sdr……………….. Selaku Direktur Lembaga Bantuan …………dengan Nomor rekening…… ……......NO. NPWP: ………………….. 5. .............................................. Hal-hal yang belum jelas dan belum dicantumkan, serta perubahan-perubahan pada SPK ini dapat ditambah dengan kesepakatan kedua belah pihak. 6. .............................................. Pemberian pelayanan bantuan hukum di POSBAKUM diberikan sejumlah ………….hari/jam pelayanan dalam setahun. 7. .............................................. Setiap had/jam layanan PIHAK KEDUA memperoleh honorarium Sebesar Rp……….dipotong PPH. 8. .............................................. Hari/jam pelayanan dilakukan pada hari kerja. 9. .............................................. Kelebihan waktu pelayanan tidak dibayar. Demikian surat perintah kerja ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan masing-masing bermeterai. PIHAK KEDUA Pimpinan/Direktur Lembaga Bantuan Hukum……….

PIHAK PERTAMA Pejabat Pembuat Komitmen

Meterai ……………………………………….

KOP SURAT

KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA …………………….. NOMOR: ……………………………… TENTANG BIAYA PERKARA PRODEO PERKARA NOMOR: /G/ /2011/PTUN…...

KUASA PENGGUNA ANGGARAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA ............................ Menimbang

:

a. ................................................................................................................................ ahwa dalam rangka pemerataan akan akses dan pelayanan peradilan bagi masyarakat yang kurang mampu, maka disusunlah suatu program pelayanan Bantuan Hukum bagi masyarakat yang tidak mampu dengan dibiayai oleh negara; b. ................................................................................................................................ ahwa dalam rangka pelaksanaan program kegiatan tersebut perlu dibuatkan suatu keputusan atas pembebanan biaya perkara tersebut kepada Negara; c................................................................................................................................................ ahwa pihak-pihak yang telah ditetapkan dalam Penetapan Ketua: Nomor………../G120111PTUN ………..tanggal ……….telah dinyatakan berhak memperoleh bantuan hukum dengan biaya Negara;

Mengingat

:

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009; 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009; 3. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman; 4. Peraturan Presiden RI Nomor 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung; 5. Peraturan Presiden RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung; 6. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMAI018/SK/III/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia; 7. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor MAISEKI07/SK/111/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Mahkamah Agung Republik Indonesia; 8. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor:.…./SekISK/1120.... tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan semua Lingkungan Peradilan di Seluruh Indonesia; 9. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor: ....ISek/SK/I/20.... tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembayaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Semua Lingkungan Peradilan Seluruh Indonesia Tahun Anggaran 20...; 10. Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara…….…Nomor: …..…… tanggal………tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran; 11. Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Tata Usaha Negara ………Nomor: ……….tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen/Penanggung Jawab Kegiatan, Pejabat Penguji Tagihan dan Penandatanganan Surat Perintah Membayar (SPM), Bendahara Pengeluaran, Pemegang Uang Muka Cabang (PUMC) dan Staf Pengelola Keuangan pada Pengadilan Tata Usaha Negara ……….Nomor: ……….Tahun Anggaran……… 12. Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Tata Usaha Negara……. Nomor: ……….tanggal: ……….tentang Petunjuk Operasional Pelaksanaan Pengelolaan DIPA Pengadilan Tata Usaha Negara ………Nomor ……….

Memperhati kan

:

Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara ……….Nomor ………. IG/20..../PTUN……….tanggal……….

MEMUTUSKAN Menetapkan

:

PERTAMA

:

KEDUA

:

KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA ………NOMOR: TENTANG BIAYA PERKARA PRODEO PERKARA NOMOR: ………/G/20………/PTUN ……… Biaya perkara Nomor: ………/G/20………/PTUN………nama………kewarganegaraan ………pekerjaan ……… beralamat ……… sebagai PENGGUGAT dibebankan kepada DIPA Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor: ………Tahun Anggaran ………sebesar Rp……… (dengan huruf) Keputusan ini berlaku untuk tahun anggaran ……… dan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Pada tanggal: Kuasa Pengguna Anggaran

....................................... NIP……………………… Salinan Keputusan ini disampaikan kepada: 1. Sekretaris Mahkamah Agung RI; 2. Direktur Perbendaharaan dan Tatalaksana Anggaran Departemen Keuangan RI; 3. Kepala Biro Keuangan Mahkamah Agung RI; 4. Kepala KPPN………

Perihal

:

Permohonan untuk mendapatkan pelayanan hukum di Posbakum Pengadilan Tata Usaha Negara ………….

Kepada: Yth. Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara ……….. Jl………………. Di – ……………………

Dengan hormat, Saya yang bertanda tangan di bawah ini: Nama : Tempat, Tanggal Lahir : Jenis Kelamin : Pendidikan : Pekerjaan : Alamat : Dengan ini mengajukan Permohonan untuk mendapatkan Iayanan bantuan hukum yang berada di POSBAKUM Pengadilan Tata Usaha Negara ....... Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini saya lampirkan: Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang dikeluarkan oleh Kelurahan/Desa Nomor: ........................................... Tanggal ........... I Surat Keterangan Tunjangan Sosial I Kartu Keluarga Miskin (KKM) I Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) I Kartu Program Keluarga Harapan (PKH) I atau Kartu Bantuan Langsung Tunai (BLT). (pilih salah satu) Demikian surat permohonan ini saya buat, atas perkenan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara ............... diucapkan terima kasih.

Pemohon, ..................

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA ……… JL……………………………..

REKOMENDASI

Bahwa setelah diadakan penelaahan terhadap permohonan pelayanan bantuan hukum tertanggal ……………., dengan ini merekomendasikan:

Nama

: ………………………………………

Kewarganegaraan

: ………………………………………

Pekerjaan

: ………………………………………

Alamat

: ………………………………………

Untuk mendapatkan Pelayanan bantuan Hukum pada Pos bantuan Hukum (Posbakum) di Pengadilan Tata Usaha Negara ……………………………………… Demikian untuk dilaksanakan. ................., ……… Panitera

.............................

MAHKAMAH AGUNG RI PENGADILAN TATA USAHA NEGARAI PT.TUN …………..

Beban MAK: Bukti Kas No.: Tahun Anggaran: ……………

KUITANSI Sudah terima dari: Uang Sebesar: , Untuk Pembayaran:

Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Tata Usaha Negara/PT.TUN Rp ........................................ Biaya penyelesaian Perkara secara Cuma - Cuma/ Prodeo Nomor: .................................. Atas nama ............................ ………………………………………………………………….

Terbilang: ............................ Yang Menerima ..........................................

LAPORAN PELAKSANAAN POSBAKUM PENGADILAN TATA USAHA NEGARA/PT.TUN…………. Bulan………….Tahun………….

NO. 1

TANGGAL

NAMAPEMBERI

NAMA ORGANISASI PEMBERI JASA

KEDUDUKAN PEMOHON BANTUAN

JENIS JASA BANTUAN

KETERANGAN

3

4

5

6

7

2

Mengetahui, Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara,,,,,,.

Tanggal………..Bulan………..Tahun……….. Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara………..

NIP …………………………….

NIP………..………..………..………..