HUMAS DJBC MEMBANGUN STRATEGI KOMUNIKASI BAGI PENINGKATAN CITRA HUMAS DJBC RAHMAT SUBAGIO KUSHARI SUPRIANTO TAHUN XL EDISI 417 AGUSTUS 2009 PROFIL

TAHUN XL EDISI 417

AGUSTUS 2009

HUMAS DJBC

MEMBANGUN STRATEGI KOMUNIKASI BAGI PENINGKATAN CITRA

PROFIL

WAWANCARA

“HARI INI HARUS LEBIH BAIK DARI HARI KEMARIN”

“KEGIATAN HUMAS BISA MEMBERI DAMPAK POSITIF BAGI INSTITUSI”

RAHMAT SUBAGIO

KUSHARI SUPRIANTO

DARI REDAKSI DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI dan Warta Bea Cukai mengucapkan :

DIRGAHAYU REPUBLIK INDONESIA KE-64

17 AGUSTUS 2009

TERBIT SEJAK 25 APRIL 1968 IZIN DEPPEN: NO. 1331/SK/DIRJEN-G/SIT/72 TANGGAL, 20 JUNI 1972 ISSN.0216-2483 PELINDUNG Direktur Jenderal Bea dan Cukai: Drs. Anwar Suprijadi, MSc PENASEHAT Direktur Penerimaan & Peraturan Kepabeanan dan Cukai: Drs. Kushari Suprianto Direktur Teknis Kepabeanan Ir. Agung Kuswandono, MA Direktur Fasilitas Kepabeanan Drs. Kusdirman Iskandar Direktur Cukai Drs. Frans Rupang Direktur Penindakan & Penyidikan Drs. Thomas Sugijata, Ak. MM Direktur Audit Drs. Hanafi Usman Direktur Kepabeanan Internasional Drs. M. Wahyu Purnomo, MSc Direktur Informasi Kepabeanan & Cukai Dr. Heri Kristiono, SH, MA Kepala Pusat Kepatuhan Internal Kepabeanan dan Cukai Drs. Bambang Prasodjo Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Bea dan Cukai Drs. Endang Tata Tenaga Pengkaji Bidang Pelayanan & Penerimaan KC Drs. Nofrial, M.A. Tenaga Pengkaji Bidang Pengawasan & Penegakan Hukum KC Drs. Erlangga Mantik, MA Tenaga Pengkaji Bidang Pengembangan Kapasitas & Kinerja Organisasi KC Susiwijono, SE KETUA DEWAN PENGARAH Sekretaris Direktorat Jenderal Bea dan Cukai: Drs. Kamil Sjoeib, MA WAKIL KETUA DEWAN PENGARAH/ PENANGGUNG JAWAB Kepala Bagian Umum: Sonny Subagyo, S.Sos WAKIL PENANGGUNG JAWAB Kasubdit Humas & Penyuluhan Ir. Ardiyanto, M.A. DEWAN PENGARAH Harry Mulya, Dr. Robert Leonard Marbun, MPA Patarai Pabottinggi, R. Syarif Hidayat, Wahidin, Kukuh S. Basuki, R. Evy Suhartantyo, Agus Hermawan PEMIMPIN REDAKSI Lucky R. Tangkulung REDAKTUR Aris Suryantini, Supriyadi Widjaya, Irwan Pramono, Hendryan Nugraha FOTOGRAFER Andy Tria Saputra KORESPONDEN DAERAH ` Hulman Simbolon (Medan), Ian Hermawan (Pontianak), Bambang Wicaksono (Ambon), KOORDINATOR PRACETAK Asbial Nurdin SEKRETARIS REDAKSI Kitty Hutabarat PIMPINAN USAHA/IKLAN Piter Pasaribu TATA USAHA Shinta Dewi Arini, Untung Sugiarto IKLAN Kitty Hutabarat SIRKULASI H. Hasyim, Amung Suryana BAGIAN UMUM Rony Wijaya PERCETAKAN PT. BDL Jakarta ALAMAT REDAKSI/TATA USAHA Kantor Pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Jl. Jenderal A. Yani (By Pass) Jakarta Timur Telp. (021) 478 65608, 478 60504, 4890308 Psw. 154 Fax. (021) 4892353 [email protected] REKENING GIRO a/n : PITER PASARIBU BANK BRI KANTOR KAS DITJEN BEA DAN CUKAI JAKARTA Nomor Rekening : 1256.01.000001.30.5 Pengganti Ongkos Cetak Rp. 12.500,-

EDISI 417 AGUSTUS 2009

WARTA BEA CUKAI

1

NOMOR INI 1 3 14

30 37

46

48

50

54

56 57 58 64

2

DARI REDAKSI KARIKATUR DAERAH KE DAERAH - KPPBC SURAKARTA DAN YOGYAKARTA RESMI MENJADI TIPE MADYA PABEAN - REKERWIL DJBC KALIMANTAN BAGIAN BARAT - MOBIL MEWAH ILEGAL ASAL SINGAPURA DITEGAH APARAT KANWIL DJBC KEPRI - PELANTIKAN PEJABAT DAN PEMUSNAHAN BARANG MILIK NEGARA - PENYELENGGARAAN KONFERENSI KELAUTAN DUNIA (WOC) SERTA PARTISIPASI DJBC - DARI UPACARA KANWIL DJBC SULAWESI : SIKAP TAHU DIRI SEBAGAI BAGIAN DARI INTEGRITAS - WORK CNT DI KANWIL DJBC KHUSUS KEPULAUAN RIAU SEPUTAR BEA CUKAI KEPABEANAN - SOSIALISASI TATA LAKSANA EKSPOR DAN SISTEM KOMPUTER PELAYANAN EKSPOR - KESEPAKATAN PERSAMA POLRI DAN DJBC - LOKAKARYA PENGADUAN PENGGUNA JASA KEPABEANAN KONSULTASI KEPABEANAN DAN CUKAI - RESPON PENETAPAN JALUR IMPOR - PEMBEBASAN BEA MASUK DAN/ATAU CUKAI ATAS IMPOR KEMBALI BARANG YANG TELAH DIEKSPOR KEPABEANAN INTERNASIONAL SIDANG DEWAN WORLD CUSTOMS ORGANIZATION DI BRUSSEL, BELGIA OPINI - (MASIH) SEPUTAR MUTASI - MENJADI PEGAWAI YANG BERPENGETAHUAN PERISTIWA DARI TRIBUTE TO CCC, FUN BIKE, HINGGA TOUR DE BOYOLALI INFO PEGAWAI PEGAWAI PENSIUN PER 1 AGUSTUS 2009 RUANG KESEHATAN KISTA SINISTRA OVARIUM RUANG INTERAKSI LIBURAN APA KATA MEREKA - WINKY IRIAWAN - SAFINA HASAN

WARTA BEA CUKAI

DAF TAR ISI 4-10

LAPORAN UTAMA Kegiatan humas yang dilakukan DJBC sudah berjalan sejak lama. Bagaimana peran humas pada umumnya, serta khususnya bagi DJBC, selengkapnya dalam rubrik laporan utama kali ini.

11-13

WAWANCARA

Direktur Penerimaan dan Peraturan Kepabeanan dan Cukai, Kushari Suprianto mengatakan bahwa humas dapat menjadi salah satu kegiatan yang dapat memberikan dampak positif kepada institusi.

42-45

PENGAWASAN

Laporan mengenai tegahan MMEA yang diungkap oleh tim gabungan Kanwil DJBC Jakarta dan Kanwil DJBC Banten serta beberapa berita mengenai pengungkapan upaya penyelundupan oleh petugas KPPBC Madya Pabean Soekarno Hatta dan KPU Tanjung Priok.

60-63

PROFIL

Kritik bagi Rahmat Subagio dapat dijadikan sebagai titik tolak dalam pengembangan pribadi sehingga dari kritik dapat diketahui sisi yang menjadi kelemahan diri. Rubrik profil kali ini akan mengangkat perjalanan karirnya.

EDISI 417 AGUSTUS 2009

KARIKATUR

EDISI 417 AGUSTUS 2009

WARTA BEA CUKAI

3

LAPORAN UTAMA

HUMAS BAGI PEMERINTAH DAN SWASTA

KOMUNIKASI. Dengan mengkomunikasikan apa yang masyarakat inginkan, maka akan terbentuk citra positif dari masyakarat.

Selain berfungsi sebagai penyampai informasi kepada masyarakat, Humas juga berperan sebagai ujung tombak dari instansi pemerintah maupun swasta untuk membentuk citra positif di mata masyarakat.

H

ubungan masyarakat (humas) bukanlah hal baru yang ada di instansi pemerintah maupun swasta. Keberadaan bidang humas sangatlah diperlukan khususnya dalam mengkomunikasikan kebijakan perusahaan ataupun instansi pemerintah yang ujungnya adalah upaya upaya untuk meningkatkan citra bagi suatu organisasi. Sayangnya kegiatan kehumasan di instansi pemerintah tidaklah se-efektif kegiatan humas di perusahaanperusahaan swasta. Pada awal keberadaan humas di pemerintahan, bidang ini lebih banyak berperan dalam mendokumentasikan kegiatan-kegiatan yang dilakukan suatu instansi, padahal fungsi dan peran humas di instansi pemerintah sangatlah penting. Hingga saat inipun masih banyak kegiatan kehumasan di depertemen HARRY Z. SURATIN. Butuh komunikasi yang belum berjalan secara yang intens agar dapat terjalin optimal. Mungkin dari sekian hubungan yang baik antar humas pusat banyak instansi pemerintah dengan humas di tiap-tiap direktorat.

4

WARTA BEA CUKAI

EDISI 417 AGUSTUS 2009

yang ada, hanya beberapa yang telah berjalan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Salah satu instansi yang kini telah menjalankan fungsi kehumasan dengan baik adalah Departemen Keuangan (Depkeu). Pada instansi ini, kegiatan humas begitu banyak dilakukan baik yang bersifat internal maupun yang bersifat eksternal. Hal ini tak lain karena Depkeu merupakan instansi pemerintah yang mengatur keuangan negara, sehingga banyak masyarakat yang ingin tahu apa saja yang menjadi kebijakannya, dan hal apa saja yang akan dilakukannya untuk pengelolaan keuangan negara. Menurut Kepala Biro Humas Depkeu, Harry Z. Suratin, sebagai departemen yang memiliki jajaran unit eselon I cukup banyak, kegiatan humas yang dilaku- FOTO-FOTO : WBC/ATS kan juga cukup banyak karena dari hampir tiap direktorat yang ada memiliki lembaga kehumasan masingmasing yang berfungsi memberikan penjelasan kepada masyarakat, baik berupa kebijakan yang dikeluarkan maupun prestasi yang dicapai direktorat tersebut. “Sebagai humas pusat dari tiap-tiap direktorat di Depkeu, tugas kami membantu tiap-tiap unit eselon I dalam mencapai tujuan misi dan visinya khususnya sesama lembaga, antar lembaga, maupun kepada masyarakat atau stakeholder,” ungkapnya. Lebih lanjut Harry Suratin FAILANI RIZONA. Humas bukan sekedar menjelaskan, walaupun membuat dokumentasi tapi sebagai komunikasi antar direktorat corong informasi kepada masyarakat.

dengan humas pusat belum berjalan secara optimal, namun semua bentuk kegiatan kehumasan khususnya dalam meningatkan citra telah berjalan dengan baik dan sesuai dengan yang diharapkan. “Memang tidak semua unit eselon I di Depkeu memiliki humas, namun demikian jika pada direktorat yang tidak memiliki humas perlu suatu kegiatan kehumasan, kami siap membantunya dan untuk itu kami juga telah memiliki anggarannya,” katanya.

HUMAS BUTUH PELATIHAN YANG BERKESINAMBUNGAN Kegiatan kehumasan di Departemen Keuangan memang cukup mendapat perhatian yang mendalam dari Menteri Keuangan (Menkeu) sendiri, pasalnya sebagai pengelola keuangan negara, Menkeu selalu memberikan penjelasan kepada masyarakat akan kebijakan-kebijakan yang diambilnya melalui berbagai media. Dan untuk mengelola hubungan ini juga dibutuhkan keterampilan khusus dari SDM yang tentunya juga telah mendapat berbagai pelatihan. “Pelatihan kehumasan bagi seorang (pejabat) humas sangatlah penting artinya, karena saat ini tidak semua orang dapat menjalin komunikasi dengan baik, khususnya dengan media. Media sangatlah penting artinya bagi humas karena sebagai corong informasi langsung kepada masyarakat, informasi apa saja yang dapat kita berikan kepada media, inilah yang harus kita pelajari sebagai seorang humas,” paparnya. Sementara itu menurut praktisi humas, Failani Rizona, sebagai hubungan masyarakat, tentunya harus mampu melakukan hubungan baik terhadap internal maupun eksternal dalam menyampikan berbagai informasi yang ada. Sehingga fungsi humas adalah melakukan hubungan dengan masyarakat baik internal maupun eksternal. “Keberadaan humas sebenarnya sejak dulu sudah ada, bahkan humas jika di instansi swasta selalu berada di bawah level atas karena berfungsi sebagai penjaga citra perusahaan,” kata Failani. Masih menurutnya, setiap orang sebenarnya berperan sebagai humas. Sebagai contoh, di instansi pemerintah setiap pegawai dapat memberikan pejelasan kepada masyarakat akan peran dan fungsi dari instansi tersebut, namun demikian tidak semua orang juga dapat menjadi humas yang baik. Untuk itu dibutuhkan suatu pelatihan khusus untuk menciptakan SDM yang benar-benar mampu menjalankan fungsi kehumasan. Selain itu, harus ada yang mengepalai dari orangorang yang berperan sebagai humas, sehingga ada jalur tersendiri untuk bisa memberikan penjelasan kepada masyarakat sehingga informasi yang diberikan tidak menimbulkan miss comunication. Akan hal tersebut, Harry Suratin menjelaskan pelatihan kehumasan yang ada di tiap-tiap direktorat memang tergantung dari anggaran yang telah disediakan, sementara itu humas pusat hanya melakukan koordinasi akan materi-materi yang diberikan sehingga pelatihan menjadi lebih terfokus pada bidang yang utama. “Anggaran memang menjadi peran utama dalam mewujudkan suatu pelatihan kehumasan, dengan anggaran yang telah disediakan di tiap-tiap direktorat maka pelatihan untuk melahirkan SDM yang paham dan berkompenten di bidang kehumasan akan dapat terwujud. Humas pusat selalu memberikan dukungan kepada humas di tiap-tiap direktorat, dan sebaliknya humas tiap-tiap direktorat juga harus memberikan dukungannya kepada humas pusat baik berupa informasi maupun kegiatan yang akan dilakukan,” jelas Harry Suratin. Menjadi seorang humas memang tidak semudah yang dibayangkan, walaupun setiap orang memiliki peran sebagai humas, namun dalam penyampaiannya belum tentu setiap orang dapat melakukannya. Hal ini dijelaskan oleh Failani, menurutnya butuh keterampilan khusus untuk dapat menjadi seorang humas. Seperti, dapat berbicara dengan baik dihadapan banyak orang, dapat menguraikan informasi dengan sejelas mungkin kepada masyarakat, dapat meyakinkan masyarakat akan suatu informasi yang ia miliki, dan lain sebagainya. “Pelatihan ini tidak cukup hanya sekali saja, namun perlu berkesinambungan. Karena, semakin berkembangnya era komuni-

kasi saat ini juga membutuhkan pengetahuan yang lebih dari seorang humas. Misalnya website, walaupun saat ini di berbagai instansi sudah ada website namun bagaimana caranya agar website tersebut dapat memberikan informasi yang akurat kepada masyarakat yang tentunya juga di kemas dengan bentuk yang kreatif,” tutur Feilani.

KOMUNIKASI KUNCI UTAMA KEGIATAN HUMAS Dengan apa yang telah dipelajari dan diterapkan dalam kegiatan kehumasan, akhir dari upaya ini adalah peningkatan citra. Semakin baik humas memberikan pejelasan kepada masyarakat maka semakin meningkat pula keyakinan masyarakat akan instansi tersebut. Dengan demikian, memburuknya citra suatu instansi juga dapat dikarenakan tidak berjalannya kehumasan di instansi tersebut. Menanggapi hal tersebut, Harry Suratin menjelaskan, pentingnya komunikasi yang intens antara humas pusat dengan humas di tiap-tiap direktorat akan mewujudkan suatu kinerja kehumasan yang lebih baik. Karena, informasi yang ada di masing-masing daerah hanyalah humas direktorat yang mengetahuinya, agar masyarakat dapat mengetahuinya dengan satu pandangan, maka perlu komunikasi antar humas direktorat dengan humas pusat. “Contohnya, kalau ada tegahan di Surabaya oleh bea cukai, kan kami gak tau detailnya seperti apa. Untuk itu, humas direktorat atau humas yang ada di Kanwil Surabaya hendaknya mengkomunikasikan kepada kami, sehingga jika kami mendapat pertanyaan dari masyarakat disini kami juga dapat menjelaskannya dengan baik,” ujar Harry Suratin. Komunikasi dengan humas di bea cukai, Harry Suratin menambahkan sangatlah penting, karena secara teknis bea cukai lebih memahami masalah kepabeanan sehingga untuk memberikan pejelasan kepada masyarakat butuh pengetahuan yang cukup di bidang kepabeanan. “Untuk itu, jika saat ini di bea cukai ada lembaga humas tersendiri maka itu jauh lebih baik, dan saya merasa memang perlu humas tersendiri di bea cukai. Hanya, sekarang ini kita masih memikirkan bagaimana cara mengkoordinasikan humas di bea cukai dengan humas-humas yang sudah ada, apalagi dengan kita terutama untuk sinkronisasi tugas pokok dan fungsinya jangan sampai duplikasi,” imbuhnya. Komunikasi memang sangat penting dilakukan untuk berkoordinasi antar humas, agar kendala yang ada pada kegiatan kehumasan dapat teratasi dengan baik. Untuk humas Depkeu, menurut Harry Suratin kendala yang dihadapi saat ini cukup banyak, seperti sistem, SDM, dan anggaran yang menuju pada sarana untuk kegiatan kehumasan. Sementara itu menurut Failani, kendala humas khususnya pada instansi pemerintah adalah belum optimalnya instansi tersebut menggunakan lembaga humas sebagai sarana untuk penyampaian informasi kepada masyarakat, padahal instansi pemerintah sebagai public service sangat rentan sekali dengan kritikan dari masyarakat akibat dari pelayanan yang diberikan. Selain itu, masih banyaknya instansi pemerintah yang menjadikan kegiatan kehumasan sebagai kegiatan dokumentasi yang pada akhirnya tidak menghasilkan suatu pencitraan dari kegiatan yang telah dilakukan. “Memang kegiatan dokumentasi itu penting, sampai saat inipun masih sangat penting. Tapi, akan lebih baik jika humas dapat mengkomunikasikan kegiatan yang tengah dilakukan instansi tersebut kepada masyarakat, sehingga selain masyarakat tahu maksud dari pelaksanaan kegiatan tersebut, citra instansi juga akan terbentuk dari masyarakat yang mengetahui kegiatan yang dilakukan,” tandas Failani. Citra merupakan ujung dari seluruh kegiatan kehumasan, apapun yang dilakukan oleh suatu instansi jika dikomunikasikan dengan baik oleh humas kepada media untuk masyarakat mengetahuinya, pastinya akan membentuk citra positif bagi instansi tersebut. Dan sebaliknya jika instansi tersebut tidak menjalankan fungsi kehumasan dengan baik pada setiap kegiatan yang dijalankannya, pastinya akan membentuk citra negatif kepada instansi tersebut. supriyadi EDISI 417 AGUSTUS 2009

WARTA BEA CUKAI

5

LAPORAN UTAMA

PERKEMBANGAN

HUMAS DI DJBC

Sebagai wadah komunikasi internal dan eksternal, Humas Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) sangat berperan dalam menyampaikan informasi yang sesungguhnya baik kepada pegawai maupun kepada masyarakat usaha. Sayangnya kegiatan kehumasan yang sudah ada sejak dulu tidak berjalan dengan efektif sehingga image masyarakat terhadap DJBC masih kurang baik, dan baru saat ini humas mendapat perhatian yang penuh untuk meningkatkan citra DJBC. MULTI MEDIA INTERAKTIF. Menjadi salah satu kegiatan humas untuk menyampaikan kegiatan yang tengah dilakukan DJBC saat ini.

K

egiatan kehumasan memang bukan barang baru bagi DJBC, sejak dulu kegiatan kehumasan ini sudah berjalan walaupun hanya sebatas press release dan sosialisasi kepada pengguna jasa. Namun demikian, hal ini tidak dianggap sebagai kegiatan humas karena DJBC sendiri tidak memiliki organisasi kehumasan baik di Kantor Pusat maupun di Kantor Wilayah (Kanwil) dan Kantor Pelayanan Bea dan Cukai (KPBC) ketika itu. Pada saat itu kegiatan press release dan sosialisasi hanya dilakukan oleh tiap-tiap direktorat yang akan mengadakannya, artinya segala kegiatan eksternal DJBC belum terkoordinasi pada kegiatan kehumasan dan kegiatan tersebut belum terarah pada peningkatan citra DJBC. Maka tak heran jika saat itu citra DJBC masih jauh dari harapan, bahkan cenderung dipandang sebelah mata oleh masyarakat. Seiring dengan perkembangan komunikasi dan re-organisasi di tubuh Departemen Keuangan (Depkeu), DJBC kemudian memperluas bidangnya dengan menambahkan kegiatan publikasi atau humas. Namun jabatan ini tidak berjaFOTO-FOTO : WBC/ATS lan dengan efektif karena saat itu jabatan tersebut masih dijabat oleh pejabat setingkat eselon IV dan ditempatkan pada bidang yang tidak sesuai dengan peruntukannya. Sebagai contoh, jabatan ini saat itu disebut dengan Seksi Publikasi dan berada dibawah naungan Direktorat Perencanaan dan Penerimaan (Perpen). Kegiatan Seksi Publikasi ini hanya bersifat mendokumentasikan segala kegiatan yang dilakukan oleh DJBC dan tidak bertindak selayaknya humas dalam mengkomunikasikan berbagai informasi baik internal maupun eksternal. Re-organisasi pun kembali ANWAR SUPRIJADI. Keberadaan humas bergulir, kegiatan humas atau di DJBC untuk mengkomunikasikan publikasi yang tadinya berada kepada masyarakat akan program refordi bawah Direktorat Perpen, masi dan peningkatan kinerja DJBC.

6

WARTA BEA CUKAI

EDISI 417 AGUSTUS 2009

selanjutnya berada di bawah naungan Sekretariat tepatnya di bawah Kepala Bagian Umum dan tetap dijabat oleh pejabat eselon IV yang menangani rumah tangga dan humas. Lagi-lagi kegiatan kehumasan tidak berjalan dengan efektif, tidak bedanya saat berada di bawah Dit. Perpen kegiatan kehumasan di bawah Sekretariat hanya bersifat dokumentasi saja, sedangkan untuk kegiatan press release dan sosialisasi masih dilakukan oleh masingmasing direktrorat.

REFORMASI DJBC MELAHIRKAN BIDANG HUMAS Sejalan dengan reformasi di negara ini, DJBC pun semakin mendapat tuntutan dari masyarakat usaha untuk dapat meningkatkan pelayanan dan pengawasannya. Tuntutan masyarakat ini juga mengarah pada keterbukaan komunikasi di DJBC yang meminta agar selalu mengkomunikasikan kegiatan apa-apa saja yang akan dilakukan oleh DJBC baik untuk peningkatan pelayanan maupun untuk memaksimalkan pengawasan. Tuntutan ini pun direspon oleh Departemen Keuangan yang langsung melakukan reformasi di tubuhnya dengan target utama DJBC dan Direktorat Jendaral Pajak. Depkeu kemudian melakukan reorganisasi di tubuh DJBC yang tertuang pada Keputusan Menteri Keuangan Nomor 100/KMK.01/2008, yang menekankan adanya tugas dan fungsi pelaksanaan hubungan masyarakat, hubungan media, analisis berita, dan opini publik. Penekanan ini terkait dengan adanya tuntutan publik untuk mendapatkan pelayanan yang lebih baik, transparansi, informatif, dan tuntutan penerapan good governance. Dengan lahirnya KMK tersebut, maka kegiatan kehumasan yang tadinya dijabat oleh eselon IV dan berada dibawah naungan Sekretariat, kini dinaikan tingkatannya dan dijabat oleh pejabat eselon III tepatnya pada Sub Direktorat (Subdit) Humas dan Penyuluhan, dan berada dibawah naungan Direktorat Penerimaan dan Peraturan Kepabeanan dan Cukai (PPKC). Dengan adanya Subdit Humas dan Penyuluhan, Subdit ini tidak hanya membawahi Seksi Penyuluhan dan Seksi Publikasi sebagaimana pada struktur organisasi terdahulu, namun juga membawahi seksi baru, yaitu Seksi Hubungan Masyarakat. Dengan penambahan ini, maka tugas dan fungsi Subdit Humas dan Penyuluhan bertambah, yaitu penyiapan penyusunan rumusan kebijakan, standarisasi dan bimbingan teknis, evaluasi dan pelaksanaan hu-

bungan masyarakat, hubungan media, analisis berita, dan opini publik. Menurut Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Anwar Suprijadi, seiring dengan bergulirnya program reformasi di DJBC, peran kehumasan juga semakin penting mengingat banyaknya tuntutan masyarakat akan peningkatan pelayanan dan pengawasan DJBC. Untuk itu humas dituntut dapat menyampaikan berbagai informasi dari DJBC baik yang bersifat insidentil maupun yang bersifat reguler. “Dengan adanya komunikasi dua arah dan hubungan timbal balik dengan media, diharapkan apa yang DJBC sampaikan kepada masyarakat dapat tersalurkan dengan baik dan dapat menciptakan image di mata masyarakat bahwa DJBC sudah berubah dan menuju pada penciptaan kesempurnaan pelayanan dan pengawasan,” ujar Dirjen. Lebih lanjut Dirjen Bea dan Cukai menjelaskan, peranan humas saat ini bukan hanya sebagai dokumenter dari beberapa kegiatan yang ada, namun humas harus dapat berperan menyampaikan informasi kepada masyarakat dengan sejelas mungkin sehingga masyarakat dapat memahami apa yang mereka ingin ketahui dan apa yang menjadi ganjalan mereka selama ini. Sementara itu menurut Kepala Sub Direktorat Humas dan Penyuluhan, Direktorat PPKC, Ardiyanto, DJBC mempunyai peran yang sangat strategis dalam memberikan pelayanan dan pengawasan kepabeanan dan cukai. Dengan perannya tersebut tentu saja DJBC sering menghadapi suatu kondisi yang dilematis, adanya komplain, kendala, atau bahkan sering diterpa isu-isu negatif terhadap kinerjanya. Hal ini tentunya harus disikapi dengan baik dan bijaksana terutama untuk menghindari misleading atau perbedaan interprestasi dalam menanggapi suatu permasalahan yang terjadi, salah satunya dengan memberikan penjelasan yang transparan dan komprehensif mengenai permasalahan yang sebenarnya terjadi dengan disertai penjelasan mengenai subtansi tugas pokok dan fungsi DJBC serta konkrit pelaksanaannya. “Untuk itu diperlukan adanya komunikasi publik atau kegiatan kehumasan pada DJBC yang terintegrasi dan berkesinambungan yang dapat memberikan informasi, menjelaskan, mendidik, meyakinkan, meraih simpati, dan membangkitkan ketertarikan masyarakat, pengguna jasa kepabeanan dan cukai, media massa, LSM, dan pihakpihak terkait lainnya agar mereka dapat memahami dengan mudah (well informed) mengenai tugas pokok dan fungsi DJBC baik di bidang pelayanan maupun pengawasan,” jelas Ardiyanto. Masih menurut Ardiyanto, untuk komunikasi yang dibangun adalah komunikasi dalam konteks komunikasi dua arah, dimana satu pihak menyebarkan informasi kepada masyarakat, di lain pihak perlu menampung dan mengelola informasi yang disampaikan oleh masyarakat.

RUANG LINGKUP KEGIATAN KEHUMASAN Dengan ditekankannya kegiatan kehumasan di DJBC, maka ruang lingkup kegiatan kehumasan di DJBC meliputi beberapa hal, pertama pengumpulan dan pengelolaan data yang tugasnya mengumpulkan dan mengelola data untuk keperluan informasi bagi masyarakat serta informasi umpan balik dari masyarakat. Kedua penerangan, yang mempunyai tugas mempersiapkan pemberian penerangan kepada masyarakat tentang kebijakan dan pelaksanaan kegiatan DJBC melalui media massa. Dan ketiga publikasi, mempunyai tugas mengelola publikasi tentang kebijakan dan pelaksanaan kegiatan DJBC. Dengan ruang lingkup kegiatan humas tersebut, maka tujuan yang diharapkan adalah tersosialisasinya peraturan, ketentuan, kebijakan, program, tugas pokok dan fungsi DJBC, tersedianya pelayanan data ARDIYANTO. Dengan tugas dan fungsi dan informasi publik, berkem- kehumasan di DJBC diharapkan akan bangnya aspirasi dan partisi- terbentuk citra positif dari masyarakat

WEBSITE. Perlu pengembangan yang lebih optimal agar segala informasi dapat dengan cepat diketahui oleh market forces .

pasi masyarakat dalam kegiatan DJBC, meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada DJBC, dan terbentuknya opini publik yang positif kepada DJBC. “Dengan demikian, peran humas sangat vital dalam membentuk opini publik yang profesional, memberikan informasi yang benar dan berimbang, meredam isu-isu negatif dan sekaligus membentuk citra DJBC yang semakin baik serta meningkatkan komunikasi internal DJBC”. “Humas DJBC harus menjalakan tugas dan fungsi sebagai penerang instansi DJBC, wahana komunikasi internal dan eksternal DJBC, mengembangkan hubungan yang harmonis dan timbal balik dengan stakeholder , lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah,” tambah Ardiyanto. Selain membuat ruang lingkup kegiatan kehumasan, Humas DJBC juga telah membuat kegiatan yang telah dijalankan disamping rencana kegiatan kehumasan baik yang bersifat segera maupun yang bersifat periodik. Untuk bentuk kegiatan kehumasan saat ini, hal-hal yang sudah dijalankan adalah FAQ (Frequency Answer and Question), ABMM (Analisis Berita Media Massa), leaflet atau brosur tentang peraturan kepabeanan dan cukai, pengelolaan website, jumpa pers/ press release, koordinasi dengan humas Depkeu, instansi terkait lainnya dan media massa, dan sosialisasi, seminar, workshop serta layanan informasi lainnya. Untuk rencana kegiatan kehumasan yang bersifat segera adalah, komplain atau isu-isu negatif yang perlu segera ditanggapi dan dapat ditindaklanjuti dengan langkah-langkah antara lain, jumpa pers dengan wartawan baik media cetak maupun media elektronik, press release dengan memberikan informasi release note/keterangan untuk dimuat di media cetak, dan jawaban tertulis yang disampaikan langsung kepada pihak-pihak terkait. Sedangkan untuk kegiatan kehumasan yang bersifat periodik/ berkala, dilakukan dengan jumpa pers rutin yang diadakan sebulan sekali dengan mengundang media cetak dan elektronik. Humas DJBC juga memiliki media center yang digunakan sebagai tempat komunikasi dengan media massa dan kegiatan kehumasan lainnya. Juga, desk information yang digunakan sebagai tempat memberikan pelayanan informasi langsung di lingkungan Kantor Pusat DJBC. Dalam waktu dekat Humas DJBC akan memiliki contact person kehumasan yang akan dibentuk untuk tiap eselon II di KP DJBC, Kanwil, dan KPPBC. Koordinasi dengan contact person dilakukan secara rutin, baik untuk membicarakan SOP maupun untuk saling tukar informasi terkini. Informasi mingguan juga akan diadakan sebagai saluran penyampaian informasi. “Rencana kegiatan ini akan dilakukan secara bertahap baik yang bersifat periodik maupun yang bersifat segera. Selain itu, kami juga telah merencanakan beberapa kegiatan kehumasan lainnya baik yang bersifat pelatihan maupun yang bersifat study banding,” jelas Ardiyanto. EDISI 417 AGUSTUS 2009

WARTA BEA CUKAI

7

LAPORAN UTAMA b. Update informasi untuk unitnya dan koordinasikan rutin dengan kehumasan KP DJBC. c. Siap untuk selalu menjawab/menanggapi permasalahan di unitnya. d. Koordinasi dengan unit kehumasan KP DJBC dalam menangani masalah-masalah kehumasan. e. Selalu berusaha memberikan penerangan, penjelasan atau pembentukan citra positif DJBC.

WORKSHOP. Akan dilakukan secara berkesinambungan untuk meningkatkan kemampuan SDM di bidang humas.

Adapun rencana kegiatan pelatihan kehumasan tersebut adalah, training of public relations (TOT) yang memberikan training/pengajaran tentang cara kerja kehumasan bekerjasama dengan salah satu media massa elektronik atau lembaga pendidikan. Humas DJBC juga berencana membuat audio visual company profile DJBC dalam bentuk multi media sebagai fungsi penerangan, dan membuat lomba icon dan slogan DJBC. Rencana lain adalah melakukan upgrading atau updating website dengan membuat tampilan baru, dan memperkaya isi (termasuk english vertion) dengan selalu meng-update isi website DJBC. Yang tak kalah penting adalah Networking with mass media, sebagai wahana untuk mengembangkan hubungan yang harmonis, kerjasama dan timbal balik antara DJBC dengan media massa. Customs goes to campus, juga merupakan sarana memperkenalkan DJBC kepada akademisi, dan layanan iklan/promosi untuk memperkenalkan DJBC kepada masyarakat umum.

SOP BIDANG KEHUMASAN Terkait dengan Standar Operasi Prosedur (SOP) bagi kegiatan kehumasan DJBC, Ardiyanto menjelaskan ada beberapa hal yang menjadi acuan atau SOP dalam pelaksanaan kegiatan kehumasan DJBC baik di Kantor Pusat, Kanwil, KPU, maupun KPPBC. SOP tersebut antara lain : 1. Untuk Kantor Pusat DJBC, yang berhak berbicara/wawancara dengan wartawan adalah Dirjen, kecuali bila ada pelimpahan wewenang ke unit eselon II atau bila sedang pers release rutin yang dikoordinasi oleh Direktorat PPKC. 2. Untuk Kanwil atau KPU, yang berhak berbicara/wawancara dengan wartawan adalah Kepala kanwil/Kepala KPU, kecuali bila ada pelimpahan wewenang kepada pejabat dibawahnya (yang ditunjuk sebagai juru bicara). 3. Untuk KPPBC, yang berhak bicara/wawancara dengan wartawan adalah Kepala KPPBC, kecuali bila ada pelimpahanwewenang kepada pejabat dibawahnya (yang ditunjuk sebagai juru bicara) 4. Untuk Kantor Pusat DJBC, masing-masing contact person kehumasan eselon II harus selalu update dan kirim informasi mingguan ke Dit. PPKC untuk dikelola atau di publish. 5. Untuk Kanwil atau KPU, dan KPPBC, masing-masing contact person kehumasan untuk selalu update dan kirim informasi/ koordinasi dengan kehumasan KP DJBC. 6. Bagi Kanwil/KPU/KPPBC yang punya website akan dibuat link pada website DJBC, dan pengelolaan website agar juga selalu terkoordinasi dengan Dit. PPKC. Sedangkan untuk tugas contact person kehumasan DJBC antara lain : a. Ikut perkembangan informasi pada masing-masing unitnya. 8

WARTA BEA CUKAI

EDISI 417 AGUSTUS 2009

“Dengan SOP dan tugas contact person tersebut, maka DJBC berharap dapat mengidentifikasi kelemahan yang selama ini terjadi pada kegiatan kehumasan yang mengakibatkan belum lancarnya penyebaran informasi dari pusat ke daerah ataupun antar daerah, informasi kebijakan belum berjalan secara sinergi, banyaknya kebijakan dan program pemerintah yang tidak sampai ke masyarakat, belum optimalnya layanan informasi, masih lemahnya pengelolaan sistem informasi dan manajemen standar layanan informasi, dan belum maksimalnya pandayagunaan aparatur kehumasan sesuai bidang disiplin ilmu komunikasi dan informatika” ungkap Ardyanto. Dari seluruh rencana kegiatan yang telah dibuat oleh bidang kehumasan, salah satu kegiatan yang belum lama ini dilaksanakan Humas KP DJBC adalah workshop kehumasan yang berlangsung pada 13 hingga 15 Juli 2009, dengan mengambil tema “Mengenal Media Secara Lebih Dekat Sebagai Mitra Utama Humas Bea dan Cukai”. Workshop ini diikuti oleh 46 pejabat humas di DJBC baik di tingkat Kanwil, KPU, KPPBC tipe Madya maupun KPPBC non madya. Adapun tujuan diadakannya workshop ini menurut Ardiyanto, adalah diharapkan para pejabat humas di daerah mampu melakukan tugastugas kehumasan secara tepat dan baik. “Ada lima hal utama yang menjadikan harapan kami setelah workshop ini dijalankan. Kelima harapan ini akan dapat terwujud jika seluruh peserta dapat mengikutinya dengan baik dan mau menerapkan apa-apa saja yang telah ia dapatkan,” papar Ardiyanto. Kelima harapan tersebut adalah. Pertama, memahami peran dan fungsi serta tepat dalam menyusun strategi humas di era liberalisasi media dalam upaya membangun citra DJBC. Kedua, memahami perkembangan manajemen berita pada era teknologi informasi yang instant dan cepat menyebar serta dapat memanfaatkan teknologi informasi tersebut sebagai salah satu sarana penyebaran informasiinformasi di lingkungan DJBC baik internal maupun eksternal. Ketiga, memahami manajemen berita di media televisi dan mengetahui peranan televisi dalam membangun opini masyarakat. Keempat, menterjemahkan atau menilai makna pemberitaan di media sehingga tepat dalam menanggapi opini publik melalui media sesuai dengan komitmen DJBC yakni lebih responsif terhadap segala perubahan lingkungan yang demikian cepat (baik lingkungan domestik maupun lingkungan internasional). Dan kelima, memahami teknikteknik menjalin hubungan dengan media sebagai mitra utama DJBC dalam menjalankan fungsinya melayani masyarakat. “Workshop ini tentunya akan berkelanjutan, artinya pelatihan kehumasan di DJBC akan terus dilakukan karena kemampuan SDM di bidang kehumasan memerlukan pelatihan yang tidak hanya sekali saja. Untuk itu, dalam waktu dekat inipun kami akan kembali mengadakan pelatihan kehumasan namun dengan materi yang lebih fokus pada tugas dan fungsi humas,” ujar Ardiyanto. Namun demikian Ardiyanto menjelaskan, pembentukan citra memang salah satu tugas dari bidang kehumasan, namun demikian tugas pembentukan citra ini tidak akan berhasil jika tidak didukung oleh peningkatan kinerja seluruh pegawai DJBC. Karena, semaksimal apapun kerja humas membentuk opini masyarakat namun jika masih banyak pegawai yang melakukan pelanggaran maka citra itu tidak akan terbentuk. DJBC telah memfokuskan perhatiannya kepada bidang kehumasan agar apa-apa yang telah dibangunnya dapat diketahui masyarakat sehingga opini masyarakat dapat terbentuk dengan baik. Walaupun kegiatan ini baru merangkak kearah yang lebih profesional, namun banyak harapan yang digantungkan pada humas untuk peningkatan citra DJBC. Ditengah keterbatasan dana, sarana dan prasarana, kini humas menjalankan tugas dan fungsinya dengan semaksimal mungkin, kepandaian pejabat humas dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat dan media massa, juga menjadi penentu keprofesionalan kinerja bidang humas DJBC. supriyadi

KEGIATAN KEHUMASAN DI KANWIL, KPU, DAN KPPBC

Sosialisasi dan konferensi pers masih menjadi kegiatan utama kehumasan di Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC), Kantor Pelayanan Utama (KPU), dan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) baik yang Tipe Madya maupun yang non madya. KONFERENSI PERS. Kegiatan kehumasan yang sering dilakukan baik di Kantor Pusat DJBC maupun di daerah.

B

erkembangnya era komunikasi saat ini mengharuskan kegiatan kehumasan yang ada di Kanwil, KPU, dan KPPBC menjadi semakin kreatif dan menarik untuk diketahui masyarakat pengguna jasa. Kalau sebelumnya kegiatan kehumasan yang dilakukan hanya sebatas sosialisasi dan konferensi pers, kini Humas DJBC di daerah juga harus bisa mengemas informasi yang ada dalam bentuk-bentuk yang mudah dimengerti dan masyarakat pengguna jasa tidak langsung melupakannya. Salah satu bentuknya adalah kegiatan penyuluhan ke kawasan industri yang dilakukan Humas DJBC yang ada di daerah. Tidak hanya itu DJBC melalui humasnya kini menerima kunjungan dari berbagai instansi lain yang ingin mengetahui sejauhmana kinerja DJBC saat ini dan apa saja yang telah dihasilkan DJBC selama ini. Menurut Kepala Seksi Humas Kantor Pusat DJBC, R. Evy Suhartantyo, hal penting yang dilakukan Humas Kantor Pusat adalah selalu melakukan koordinasi dengan humas yang ada di daerah, hal ini agar Kantor Pusat dapat memonitor segala kegiatan humas di daerah khususnya yang menyangkut masalah pemberitaan negatif terhadap bea cukai. “Bentuk koordinasi yang kita lakukan dengan humas di Kanwil, KPU, dan KPPBC adalah dengan meminta nomor kontak person mereka, sehingga jika ada suatu kegiatan atau permasalahan yang timbul kami dapat memonitoring dan memberikan masukan untuk penyelesaiannya,” jelas Evi. Masih menurutnya, kegiatan kehumasan baik Kantor Pusat maupun daerah juga selalu dilaporkan kepada Humas Departemen Keuangan selaku humas pusat. Hal ini dilakukan agar apa-apa saja yang dilakukan oleh bea cukai juga diketahui oleh biro humas Depkeu.

KEGIATAN HUMAS DI DAERAH

R. EVY SUHARTANTYO. Pelatihan kehumasan akan dilangsungkan secara berkesinambungan.

Sementara itu menurut Haryo Limanseto yang ketika diwawancarai WBC menjabat sebagai Kepala Bidang Bimbingan Kepatuhan Layanan dan Informasi, KPU Tanjung

Priok, dan kini menjabat sebagai Kepala Bidang Penegakan Kepatuhan Pelaksanaan Tugas, Pusat Kepatuhan Internal Kepabeanan dan Cukai, sesuai dengan Instruksi Dirjen Bea dan Cukai nomor : INS-01/ BC/2009 tentang tindak lanjut hasil raker DJBC dengan Menkeu, dijelaskan salah satu poin yang harus dijalankan adalah kegiatan kehumasan. Dengan penegasan tersebut, maka Bidang Kepatuhan Layanan dan Informasi yang bertindak selaku humas di KPU Tanjung Priok menyusun beberapa kegiatan kehumasan yang sebenarnya juga telah dilakukan sebelumnya. Kegiatan-kegiatan tersebut selain memberikan pejelasan kepada pengguna jasa akan permasalahan yang dihadapinya melalui client coordinator (CC), humas juga melakukan beberapa kegiatan internal baik berupa kegiatan rohani maupun kegiatan P2KP. “Kegiatan humas di KPU Tanjung priok tidak sebatas hanya pada konferensi pers dan sosialisasi saja, kami juga melakukan kegiatan kehumasan internal kepada pegawai yang bertujuan memberikan pemahaman dan pengetahuan baik teknis kepabeanan maupun masalah kepribadian,” ujar Haryo. Sementara itu untuk kegiatan eksternal yang juga kerap dilaksanakan oleh humas KPU Tanjung Priok adalah menerima kunjungan dari berbagai instansi maupun lembaga pendidikan yang ingin mengetahui perkembangan kebeacukaian saat ini dan mengetahui isu-isu yang ada di bea cukai khususnya FOTO-FOTO : WBC/ATS yang terjadi di pelabuhan Tanjung Priok. Selain itu juga melakukan hubungan komunikasi antar lembaga yang ada di pelabuhan Tanjung Priok, yang bertujuan menyamakan visi dan misi dari kegiatan kehumasan antar lembaga sehingga mempunyai kesamaan pandangan terhadap persoalan yang sedang dihadapi antar lembaga tersebut. “Kegiatan kehumasan di KPU Tanjung Priok semakin berjalan baik setelah humas di Kantor Pusat DJBC juga menjalankan program-program kehumasannya. Tidak hanya HARYO LIMANSETYO. Humas di KPU itu, kamu juga selalu Tanjung Priok sangat terbantu berkoordinasi dengan humas dengan aktifnya kegiatan kehumasan Kantor Pusat akan kegiatan- di Kantor Pusat DJBC. EDISI 417 AGUSTUS 2009

WARTA BEA CUKAI

9

LAPORAN UTAMA kegiatan yang dilakukan,” papar Haryo. Sementara itu menurut Kepala Seksi Kepatuhan Layanan dan Informasi, KPPBC Tipe Madya Pabean Merak, Teguh Widodo, pada dasarnya kegiatan kehumasan di bea cukai Merak lebih banyak pada kegiatan sosialisasi peraturan maupun konferensi pers yang berkaitan dengan kasus tegahan barang larangan misalnya. Namun kini bidang humas akan lebih mengaktifkan lagi kegiatannya baik berupa penyampaian informasi kepada pengguna jasa maupun kunjungan langsung ke pengguna jasa untuk mengetahui berbagai persoalan yang dihadapi TURANTO S.W. Karakter masyarakat di NAD berbeda dengan yang lain, untuk pengguna jasa. itu perlu penjelasan informasi yang “Saat ini tidak sedikit pengsesering mungkin. guna jasa yang menginginkan informasi yang lebih akurat tentang kepabeanan dari kami, untuk itu kami telah menyediakan sarana khusus berupa ruang konsultasi dan infromasi yang kami buka setiap hari kerja, sehingga kapan pun mereka butuh informasi kami siap memberikannya dengan maksimal,” jelas Teguh.

KENDALA HUMAS DI DERAH Teguh menambahkan dalam prakteknya KPPBC Tipe Madya Pabean Merak mempunya kendala untuk kegiatan kehumasan ini, yaitu masih minimnya sarana dan prasarana yang ada yang membuat pihaknya harus memacu kreatifitas agar kegiatan kehumasan dapat tetap berjalan dan masyarakat tetap mendapatkan informasi yang dibutuhkan. Keterbatasan saranan tersebut antara lain, minimnya alat komunikasi dan dokumentasi yang ada sehingga untuk penyampaian informasi baru sebatas penjelasan melalui brosur saja, sementara untuk website kantor masih dalam pengembangan menjadi lebih menarik dan sarat dengan informasi yang dibutuhkan oleh pengguna jasa. Sedangkan di KPU Tanjung Priok, menurut Haryo, untuk sarana dan prasarana memang sudah cukup memadai walaupun belum sepenuhnya maksimal, sementara untuk website kini sudah semakin baik dan para pengguna jasa juga sudah sering memanfaatkannya untuk mencari informasi. Namun untuk SDM yang ada di bidang humas masih membutuhkan pelatihan untuk menambah pengetahuan mereka sehingga dalam pelayanan juga semakin baik. “KPU Tanjung Priok merupakan kantor yang sering menerima keluhan dan sorotan dari para pengguna jasa. Agar kami dapat lebih bijaksana dalam menjawab setiap sorotan itu kami merasa perlu adanya pelatihan yang berkesinambungan sehingga kami dapat mengcounter setiap pemberitaan negatif,” ungkap Haryo. Kembali lagi pelatihan menjadi penentu dalam meningkatkan mutu SDM di bidang kehumasan. Hal ini memang cukup beralasan karena para pegawai bea dan cukai yang notabene-nya TEGUH WIDODO. Dengan kegiatan melayani pengguna jasa sekehumasan, masyarakat dapat mengetahui segala informasi KPPBC cara teknis kepabeanan, kini harus berhadapan dengan Merak dengan jelas. 10

WARTA BEA CUKAI

EDISI 417 AGUSTUS 2009

sistem yang mengharuskan dirinya mampu meningkatkan citra DJBC melalui komunikasi baik dengan media massa maupun pengguna jasa. Akan pelatihan ini, Teguh mengatakan hendaknya DJBC melakukan secara berkesinambungan agar SDM yang dibidang kehumasan dapat menjalankan tugasnya dengan baik yang pada akhirnya akan meningkatkan citra DJBC. “Masih banyak hal yang harus kami pelajari tentang kehumasan melalui pelatihan, saat ini kami butuh pengetahuan bagaimana cara meng-counter berita negatif di media masa dengan baik, dan bagaimana cara kami memberikan informasi yang mencapai sasaran kepada pengguna jasa melalui media agar tidak terjadi miss comunication. Hal ini hanya kami dapat melalui pelatihan dan ini masih sangat sedikit sekali diadakannya,” tutur Teguh. Hal yang sama juga diakui oleh Kepala Bidang Bagian Umum dan Kepatuhan Internal, Kanwil DJBC Nanggroe Aceh Darussalam, Turanto S.W, kendati di wilayahnya tidak banyak kegiatan kehumasan, namun pelatihan tentang kehumasan sangat penting artinya untuk mengikatkan citra DJBC yang ada di Aceh. “Untuk menjalankan fungsi kehumasan tentunya tidak serta merta dapat kita jalankan begitu saja, butuh metode-metode yang tersistematis agar apa yang kita sampaikan dapat dimengerti dan dipahami oleh para pengguna jasa. Bagaimana metodenya dan apa saja langkah-langkah yang perlu kita lakukan, hanya di pelatihanlah itu kita tahunya,” kata Turanto. Masih menurutnya, karaterisatik di masing-masing daerah tentunya berbeda-beda, untuk wilayah Aceh dimana para pengguna jasanya juga sangat spesifik tentunya membutuhkan suatu cara agar apa yang ingin mereka ketahui dapat tercerna dengan baik. Untuk itu hubungan dengan media massa sangatlah penting agar dapat menjadi corong apa yang sudah kita lakukan untuk peningkatan pelayanan dan pengawasan di wilayah Aceh.

PERHATIAN DJBC KEPADA HUMAS Terkait dengan masih minimnya pelaksanaan pelatihan kehumasan, R. Evy Suhartantyo mengatakan, pelatihan kehumasan akan dilakukan secara berkesinambungan oleh Kantor Pusat DJBC. Hasilnya pelatihan pertama telah dilakukan melalui workshop kehumasan yang berlangsung pada 13 hingga 15 Juli 2009 dengan mengambil tema “Mengenal Media Secara Lebih Dekat Sebagai Mitra Utama Humas Bea dan Cukai”. Pelatihan ini diikuti oleh seluruh Humas DJBC mulai dari Kanwil, KPU, dan KPPBC. Sementara untuk pelatihan lebih lanjut akan dilakukan dalam waktu dekat yang materinya lebih terfokus pada kegiatan utama dari lembaga kehumasan. “Memang perlu pelatihan yang berkesinambungan untuk dapat mewujudkan pelaksanaan humas yang sesuai dengan fungsi dan tugasnya. Dan DJBC akan terus melakukan pelatihan hingga SDM di bidang kehumasan dapat benar-benar menjalankan tugasnya dengan benar baik secara internal maupun eksternal,” imbuh Evy. Masih terkait dengan kendala kehumasan, Evy menjelaskan, selain pelatihan yang akan dilakukan berkesinambungan, saat ini baik di Kantor Pusat DJBC maupun humas yang ada di daerah masih terkendala dengan dana yang sangat minim. Dengan minimnya dana tersebut mengakibatkan sarana dan prasarana kehumasan belum berjalan dengan efektif. “Kami butuh kegiatan dokumentasi, kami butuh penyempurnaan website, kami juga butuh perlengkapan dokumentasi agar media center yang kita buat dapat berjalan dengan efektif. Namun dengan minimnya dana tersebut kita berusaha untuk menutupinya dengan kreatif agar kegiatan kehumasan tetap berjalan dengan baik sesuai yang diharapkan,” ungkap Evy. Baik kendala pelatihan maupun kendala dana, memang masih menjadi hal pokok dari perjalanan kegiatan kehumasan di DJBC. Namun demikian, semua itu dapat ditutupi dengan kemampuan humas masing-masih agar dapat tetap berjalan sesuai yang diharapkan. DJBC kini telah mencurahkan perhatianya kepada kegiatan kehumasan karena dengan kegiatan kehumasan diharapkan citra DJBC dapat menjadi lebih baik di mata masyarakat. supriyadi

WAWANCARA

KUSHARI KUSHARI SUPRIANTO SUPRIANTO DIREKTUR DIREKTUR PENERIMAAN PENERIMAAN DAN DAN PERATURAN PERATURAN KEPABEANAN KEPABEANAN DAN DAN CUKAI CUKAI

“PERAN “PERAN HUMAS HUMAS SANGAT SANGAT VITAL VITAL DI DI DALAM DALAM SUATU SUATU INSTANSI” INSTANSI” EDISI 417 AGUSTUS 2009

WARTA BEA CUKAI

11

WAWANCARA Sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) kini memiliki struktur kehumasan yang dibawahi oleh pejabat eselon III dan pejabat eselon IV yang khusus menangani kehumasan. Kendati kegiatan kehumasan ini baru berjalan pada Februari 2009, namun sudah banyak hal yang dilakukan Humas DJBC khususnya untuk meningkatkan citra DJBC. Tidak hanya di Kantor Pusat, kegiatan kehumasan di Kantor Wilayah (Kanwil), Kantor Pelayanan Utama (KPU), dan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) baik yang Tipe Madya maupun yang non madya juga aktif melakukan kegiatan kehumasan walaupun dengan sarana dan prasarana yang kurang memadai. Untuk mengetahui apa saja peran dan fungsi humas di DJBC, dan kendalakendala apa saja yang kini dihadapi baik oleh Humas Kantor Pusat DJBC maupun oleh humas di daerah, WBC mewawancarai Direktur Penerimaan dan Peraturan Kepabeanan dan Cukai, Kushari Suprianto, yang membawahi Subdit Humas. Berikut petikan wawancaranya : Sejak kapan kegiatan kehumasan ada di DJBC? Sebetulnya kegiatan Kehumasan itu ada sudah lama, dari dulu sudah dilaksanakan di DJBC, tapi untuk saat ini dengan digulirkan reformasi birokrasi melalui keputusan Menteri Keuangan No 30 / KMK.01/2007, kemudian salah satunya itu adalah adanya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.01/2008 disana ada tugas atau fungsi pelaksanaan dukungan masyarakat, dukungan media, analisis berita dan kehumasan. Itu yang menjadi salah satu tupoksi dari pada Direktorat PPKC. Jadi disana ada Kasubdit Penyuluhan dan Hubungan Masyarakat, yang secara resmi di dalam PMK 100 disebutkan bahwa itu tupoksi yang dibawahi Direktorat PPKC. Jadi, kegiatan humas dari dulu sebenarnya sudah ada, hanya sekarang dengan PMK ini, tugas humas ditingkat Kantor Pusat dijalani oleh Kasubdit Peyuluhan dan Hubungan Masyarakat . Kalau begitu apa bedanya dengan subdit publikasi yang pernah ada ? Ya sebetulnya sama, kegiatan Publikasi yang ada di PPKC dulu itu dijabat oleh Kepala Seksi dan sekarang ditingkatkan menjadi Subdit sehingga kita menganggap bahwa kegiatan kehumasan itu memiliki tugas yang sangat penting sehingga untuk jabatannya ditingkatkan dari eselon IV menjadi eselon III. Apakah di PMK 100 disebutkan tupoksi tugas humas ? Di PMK 100 itu dijelaskan kalau kegiatan humas kini tingkatannya sudah eselon III karena memang adanya tuntutan dari publik terutama dengan adanya transparansi, kan publik ingin mendapatkan kejelasan tentang aturan-aturan yang dikeluarkan oleh bea cukai. Kemudian juga, ada hal-hal yang terjadi bahwa pemberitahuan media itu ada yang berbeda dengan keadaan. Selama ini saluran untuk memberikan informasi yang benar itu belum berjalan dengan baik, mudah-mudahan dengan kegiatan kehumasan kegiatan ini dapat berjalan dengan baik bukan hanya di Kantor Pusat tapi juga di Kanwil maupun KPPBC. Adapun cara yang dilakukan dengan memberikan informasi kepada masyarakat melalui media. Memang hambatan-hambatan dengan media itu ada, karena kita juga tahu persis bahwa yang namanya media itu ada yang memang riel dia professional juga ada media-media yang kadang12

WARTA BEA CUKAI

EDISI 417 AGUSTUS 2009

kadang pemberitahuannya tidak balance. Nah dengan adanya kehumasan ini diharapkan hal-hal seperti itu bisa ditangani dengan baik. Mengenai sistem informasi, memang selama ini belum ada yang menangani secara khusus, dengan adanya tupoksi yang tadi itu mudah-mudahan itu bisa ditangani lebih baik oleh DJBC. Kalau tadi Bapak bilang belum ada menangani secara khusus, artinya sebelum itu pelaksanaannya seperti apa ? Dulu itu kegiatan kehumasan ditangani oleh pegawai atau pejabat yang ditunjuk, tetapi di dalam PMK 100 ini lebih ditegaskan lagi, bahwa tupoksi kehumasan itu apa saja dan tingkatannya ditingkatkan menjadi setingkat eselon III. Kalau begitu apa saja peran dan fungsi humas saat ini? Peran humas itu sendiri sangat vital di dalam suatu institusi, karena dia yang akan menyampaikan informasi-informasi mengenai kinerja, mengenai policy dan juga dia yang harus bisa memberikan penjelasan-penjelasan jika ada opini-opini publik yang negatif yang kira-kira tidak sesuai dengan kondisi yang ada. Selain itu, humas juga menjadi salah satu kegiatan yang bisa memberikan dampak positif kepada institusi, karena kalau dia berjalan dengan baik maka semua hal-hal yang dijelaskan itu bisa diterima oleh masyarakat sehingga apa yang sampai di masyarakat itu informasinya sudah simetris. Jadi tidak akan terjadi salah persepsi atau kemungkinan apa-apa yang sudah kita laksanakan tidak sampai ke mereka, nah itulah yang kita perlukan. Itu salah satu peran kehumasan. Untuk fungsinya, humas harus menjalankan fungsi sebagai penerangan atau pemberian informasi dari DJBC, yang mengandung komunikasi publik baik internal maupun eksternal. Komunikasi publik eksternal bisa dengan masyarakat dunia usaha, kemudian masyarakat-masyarakat yang menginginkan informasi tentang bea cukai. Sedangkan internal itu ya antara pusat dan daerah, atau antara DJBC dengan departemen, karena mereka juga ada biro humasnya. Bagaimana dengan ruang lingkup kerja humas? Ruang lingkupnya adalah dengan mengumpulkan data kemudian mengelola informasi yang akhirnya bisa memberikan penerangan, atau publikasi kepada masyarakat. Tujuan utamanya agar apa-apa yang sudah dilakukan oleh DJBC bisa tersosialisasikan dengan baik, apakah itu kebijakan, apakah itu ketentuan, apakah itu peraturan dan program-program yang berkenaan dengan tugas pokok, sehingga masyarakat mengetahui. Dengan kegiatan ini kami berharap opini masyarakat menjadi positif dan kepercayaan masyarakat terhadap DJBC juga semakin baik. Untuk itu kami perlu melakukan strategi-strateginya, seperti komunikasi yang bagus dengan para media, melakukan komunikasi dengan semua saluran komunikasi bisa dalam bentuk elektronik, media cetak atau mungkin juga institusi-institusi kredibel yang melakukan riset dan survei. Itu salah satu komunikasi publik yang bisa kita sampaikan dan intinya memang informasi tersebut harus transparan dan akuntable untuk kita sampaikan ke mereka. Bagaimana dengan kegiatan internal kehumasan? Internal kita akan melakukan koordinasi yang cukup intens antara Kantor Pusat, Kanwil, mungkin kantor pelayanan dan dengan biro kehumasan departemen. Kemudian untuk kegiatan-kegiatan yang selama ini sudah kami laksanakan salah satunya press release kalau ada tangkapan, soasialisasi peraturan, kemudian juga adanya pengelolaan website di bea cukai, mengadakan seminar, workshop dan layanan informasi lainnya. Itu salah satu kegiatan yang bisa kita lakukan di dalam kehumasan. Apakah itu sudah cukup atau perlu pengkajian lagi ? Saya pikir semuanya perlu kita tingkatkan. Karena ini adalah hal yang baru, sehingga kita memerlukan suatu persamaan persepsi antar pusat, kanwil dan daerah. Makanya di dalam kegiatan kehumasan kita juga mengadakan peningkatan mutu SDM salah satu contohnya adalah kita melakukan workshop. Pada workshop kali ini kami mengambil tema mengenal lebih dekat media agar menjadi partner utama dalam kinerja bea cukai. Selain workshop, kami juga memiliki kegiatan yang bersifat jangka pendek dan jangka panjang. Yang bersifat jangka pendek itu atau

yang bersifat rutinitas yaitu menangani komplain-komplain atau isu negatif yang kira-kira tidak berkenaan dengan kinerja kita dengan jumpa pers, trus kemudian press release, kemudian kita memberikan jawaban tertulis Tetapi kalau yang bersifat periodik itu, rencannya kami akan melakukan jumpa pers yang rutin sebulan sekali, kemudian kita akan lebih memfungsikan media center yang mudah-mudahan juga bisa terbentuk di kantor wilayah ataupun di kantor pelayanan. Karena yang menjadi corong kehumasan kan bukan hanya Kantor Pusat tetapi kantor wilayah, kantor pelayanan pun adalah corong dari pada DJBC dalam rangka kegiatan kehumasan. Itu masih-masing bisa dilakukan tiap bulan ? Mudah-mudahan nanti di masing-masing kanwil dan kantor pelayanan kalau mereka sudah punya media center atau pejabat-pejabat kehumasan yang sudah tetap, mudah-mudahan semuanya akan bisa dilaksanakan oleh mereka. Apakah saat ini semua Kanwil atau KPPBC sudah memiliki media center? Intinya begini, mereka selama ini sudah mempunyai cara untuk penanganan kehumasan tapi belum terkoordinasi dengan baik, dengan adanya workshop yang kemarin itu kami berharap adanya satu pemahaman tentang kehumasan antara kanwil, kantor pelayanan dan Kantor Pusat, dan dalam koordinasi ini nanti akan ditunjuk kontak person-kontak person yang intens dalam kehumasan, sehingga kalau kita ada berita-berita di daerah atau di pusat, penyebarannya akan lebih baik dan itu akan memberikan informasi yang up to date kepada pimpinan dan para pejabat-pejabat di bea cukai mengenai apa-apa saja yang sedang terjadi dan mungkin juga kepada market forces tentang apa-apa yang saat ini sudah dilaksanakan oleh DJBC. Kemudian juga kita sedang melakukan up date dari website dan mudah-mudahan dimasing-masing kantor nanti sudah mempunyai. Selain itu, kami juga sedang membuat audio visual berupa company profile secara multimedia. Itulah salah satu langkah-langkah yang sedang kita lakukan, dan tentunya kita memerlukan persiapanpersiapan yang matang. Inilah pentingnya kami melaksanakan workshop agar dapat menyamakan persepsi. Workshop disini artinya untuk meningkatkan mutu SDM dibidang kehumasan atau untuk menyamakan persepsi dulu ? Jadi intinya begini, di dalam workshop kita akan samakan persepsi kita. Dengan persamaan persepsi ini kami berharap terjadi peningkatan kemampuan SDM, karena di dalam workshop itu kami menghadirkan nara sumber–nara sumber yang cukup kompeten di bidang kehumasan. Sebagai contoh narasumbernya kita panggil dari biro humas Depkeu, kemudian dari media cetak yang diwakili oleh Tempo Group, dari media elektronik yang diwakili oleh SCTV. Dari situ kemungkinan kita berharap para pegawai yang bergerak di kehumasan ini mengetahui betul kira-kira apa yang perlu dilaksanakan, apa yang perlu diperbaiki dalam rangka meningkatkan kinerja kehumasan. Artinya selain workshop perlu juga pelatihan lainnya? Saya pikir begini, peningkatan kinerja SDM kehumasan itukan memang tidak langsung instan, sehingga untuk meningkatankan kinerja maupun kemampuan SDM itu harus di update terus. Mudahmudahan selain workshop ini, kami juga akan lakukan programprogram peningkatan lain yang bekerjasama mungkin dengan Sekretariat DJBC, kemudian dilanjutkan pada tingkat kanwil ataupun kantor-kantor pelayanan. Dengan kegiatan ini kami berharap tiap-tiap kantor memiliki media center seperti halnya KPU Tanjung Priok, selain itu mereka juga mempunyai SDM-SDM yang mampu membuat audio visual termasuk juga di KPU Batam juga sudah ada. Nah itu yang kita harapkan nanti bisa menyebar ke seluruh kanwil maupun ke KPPBC. Sementara untuk di Kantor Pusat, saat ini sedang mencoba untuk mendidik pegawai agar mempunyai kemampuan pada perangkat audio visual. Ini akan kami tingkatkan terus dan berkelanjutan. Karena, pelatihan SDM itu harus selalu diperbaharui terus karena ada kemungkinan yang dia hadapi akan berubah terus ke depannya, makanya itu sampai kapan pun yang namanya peningkatan kualitas itu harus terus di tingkatkan.

Kalau koordinasi dengan humas di Depkeu bagaimana ? Koordinasi dengan Humas Depkeu saat ini sudah bekerjasama dengan baik, sebagai contoh jika ada acara seperti pameran, workshop atau sosialisasi, jika itu berkaitan dengan Depkeu ya kita jalan bersama. Seperti kemarin pada pameran yang di Balai Kartini (23/6), itukan dikelola oleh biro kehumasan dan bea cukai menjadi bagian dari pada Depkeu, nah itu salah satu kerjasama kita. Selain itu nanti juga akan ada talkshow di radio atau di TV kita bekerjasama dengan biro kehumasan, untuk nara sumbernya. Bagaimana dengan kerjasama antara humas DJBC dengan humas di Direktorat lain yang ada di Depkeu ? Kalau diantara Direktorat Jenderal di Departemen Keuangan otomastis koordinasinya melalui biro kehumasan, mereka yang koordinasikan. Tidak ada kerjasama langsung ? Kalau kerjasama langsung biasanya dalam hal-hal tertentu yang intinya apabila memang itu perlu kita lakukan bersama antara kita dengan pajak atau dengan siapa ya itu nanti sifatnya adalah koordinasi secara bilateral dengan pajak atau dengan yang lainnya tapi kalau secara keseluruhannya dikoordinir oleh biro humas. Apa kendala yang dihadai oleh humas saat ini? Terkait dengan kendala, karena di DJBC sedang menciptakan sesuatu yang baru pastinya kendala itu ada, seperti infrastruktur mungkin tidak semua kantor wilayah atau kantor pelayanan itu sudah mempunyai website. Lalu, belum tentu di setiap kantor itu ada SDM yang menguasai masalah audio visual. Itulah beberapa kendala yang sedang dihadapi dan mudah-mudahan nanti ada cara pemecahannya. Oh ya satu yang saya lupa, untuk rencana-rencana kedepan yang saya sebutkan tadi, kami juga memiliki rencana jangka pendek dan panjang, kemudian kegiatan rutin seperti membuat laporan analisa media mingguan yang kita sebarkan kepada para staf inti supaya ada pemahaman mengenai berita-berita yang up to date tentang bea cukai. Dan, kami juga akan melakukan updating website, mudahmudahan kedepan lebih informasi lagi. Dari beberapa kegiatan yang telah dilakukan humas saat ini, apakah Bapak melihat ada ke arah peningkatan citra dari DJBC ? Saya melihat peningkatan itu ada. Karena sejauh ini apa-apa yang dikeluhkan masyarakat itu kan menjadi masukan kita, kalau apa-apa yang memang masyarakat belum tahu kita sosialisasikan maka mereka akan mengetahuinya. Selain itu kalau kita lihat dari antusiasme market forces kalau ada suatu penyuluhan, itu kan menunjukkan bahwa mereka sekarang itu cukup merespon dengan kegiatan kehumasan DJBC. Artinya sudah menunjukkan keberhasilan ? Bukan masalah keberhasilan, ada peningkatan dalam artian bahwa sekarang masyarakat itu kalau dia mau menanyakan sesuatu atau mengajukan sesuatu itu sudah ada saluran yang menerima, contohnya kalau di KPU ada bidang CC dan juga bidang kepatuhan dan layanan informasi. Mungkin kalau di kanwil-kanwil ada bagian umum dan kepatuhan internal, di KPPBC madya juga ada kasi layanan informasi, sehingga kita berharap bisa memberikan peningkatan kinerja dibidang kehumasan karena masyarakat sudah mulai mengerti salurannya kalau dia ingin menanyakan sesuatu. Apa harapan Bapak kedepan dengan adanya kegiatan kehumasan ini ? Harapan kami kedepannya, pertama terjadi suatu informasi yang simetris, kalau kita bicara informasi simetris itu adalah apa yang diinginkan oleh DJBC sampai kepada masyarakat sehingga mereka dapat gambaran yang benar tentang bea cukai dan kita berharap tidak ada lagi isu negatif karena mereka mengetahui apa yang terjadi di bea cukai. Kedua, mudah-mudahan apa yang masyarakat harapkan itu juga bisa ditindaklanjuti di Bea cukai, karena informasi dari masyakat yang kita terima juga simetris. Apa yang diinginkan bisa kita tangkap untuk meningkatankan pelayanan kita kepada masyarakat. Itu harapa kami kedepan, sehingga menjadikan suatu yang berimbanglah dalam artian informasi yang diberikan dan informasi yang diterima itu sama sehingga tidak terjadi perbedaan persepsi antara masyarakat dengan kita. EDISI 417 AGUSTUS 2009

WARTA BEA CUKAI

13

DAERAH KE DAERAH

DIRESMIKAN. Dengan ditandai pemukulan gong, Dirjen Bea dan Cukai, Anwar Supriyadi meresmikan KPPBC Surakarta dan Yogyakarta menjadi KPPBC Tipe Madya Pabean

KPPBC SURAKARTA DAN YOGYAKARTA RESMI MENJADI TIPE MADYA PABEAN

Walaupun dari sisi kegiatan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Surakar ta dan Yogyakar ta lebih banyak melayani kegiatan cukai, namun kedua kantor ini tidak dijadikan Tipe Madya Cukai melainkan menjadi Tipe Madya Pabean, karena meningkatnya industri di dua daerah ini yang membutuhkan pelayanan dan pengawasan maksimal.

S

ebagai KPPBC yang berada di bawah jajaran Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Jawa Tengah (Jateng) dan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Surakarta dan Yogakarta menjadi salah satu penyumbang penerimaan negara dari bea masuk dan cukai yang cukup besar diantara KPPBC lainnya. Kedua KPPBC ini juga memiliki wilayah pengawasan yang cukup luas dan dari wilayah pengawasan mereka tersebut, kegiatan cukai merupakan kegiatan yang paling dominant, sementara untuk kegiatan pabean tidak terlalu dominan. Namun dengan semakin berkembangnya kegiatan industri di daerah Jateng dan DIY, menjadikan kedua

14

WARTA BEA CUKAI

EDISI 417 AGUSTUS 2009

KPPBC ini sebagai mitra masyarakat usaha yang mampu memberikan pelayanan yang prima dan pengawasan yang efektif sehingga kegiatan industri dapat berkembang dan berjalan dengan baik. Dengan melihat kondisi tersebut, DJBC berharap kedua KPPBC ini dapat memberikan pelayanan dan pengawasan yang lebih inovatif sehingga pengguna jasa dapat lebih terlayani dengan cepat dan tepat dan apa yang menjadi harapan masyarakat usaha akan pelayanan kepabeanan dan cukai yang maksimal dapat terwujud. Dengan demikian, seiring program reformasi di tubuh DJBC saat ini, KPPBC Surakarta dan Yogyakarta juga termasuk dalam program pembentukan KPPBC Tipe Madya Pabean untuk tahun 2009. Kedua KPPBC ini merupakan KPPBC yang ketiga dan keempat untuk wilayah Jateng dan DIY yang dibentuk menjadi KPPBC Tipe Madya.

KPPBC TIPE MADYA PABEAN SURAKARTA Sebagai kota terbesar nomor dua di Provinsi Jateng, kota Solo menjadi barometer perekonomian di provinsi ini yang ditunjang oleh pertumbuhan perekonomian yang kian pesat dan menjadi salah satu daerah tujuan investor. Dengan perkembangan ini tentunya dibutuhkan sistem pelayanan yang lebih efisien, baik waktu maupun biaya. KPPBC Tipe Madya Pabean Surakarta mengawasi tujuh kabupaten yang dikenal dengan sebutan “Subosuka Wonosraten” (Kota Surakarta, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Sragen, Kabupaten Klaten) dengan 10 bidang pelayanan dan pengawasan baik kepabeanan maupun cukai. Untuk menunjang ke-10 kegiatan di KPPBC Tipe Madya Pabean Surakarta ini, beberapa hal telah dilakukan, antara lain meningkatkan kemampuan SDM yang profesional, membuat indikator kinerja utama, dan memanfaatkan teknologi informasi untuk proses pelayaan dan pengawasan. Dengan membuat program kerja yang lebih sempurna untuk

FOTO-FOTO : WBC/ATS

KPPBC TIPE MADYA PABEAN SURAKARTA. Dengan motto “Best terbaik untuk anda” KPPBC Surakarta berusaha untuk memberikan perlayanan dan pengawasan yang lebih maksimal.

KPPBC TIPE MADYA YOGYAKARTA. Genap Hati Benahi Diri Layani Negeri, merupakan janji KPPBC Tipe Madya Pabean Yogyakarta kepada pengguna jasa kepabeanan dan cukai.

sebuah KPPBC Tipe Madya Pabean, KPPBC Surakarta menerapkan visi, misi, dan strategi yang menjadi acuan bagi pegawai dalam memotivasi kinerja mereka. Adapun visi yang diemban adalah “Menuju Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai bertaraf Internasional Dalam Kinerja dan Citra”, sementara untuk misi yang diemban adalah “Menciptakan Pelayanan Prima Dengan Memberikan Yang Terbaik, Sepenuh Hati dan Profesional”, sedangkan strateginya adalah “Kenyamanan, Kecepatan, Profesional”. Menurut Kepala KPPBC Tipe Madya Pabean Surakarta, Arwansjah, semua perubahan yang dilakukan adalah untuk menciptakan pelayanan yang terbaik bagi pengguna jasa khususnya, dan masyarakat pada umumnya dengan motto “Best, Terbaik Untuk Anda” “Perwujudan dari yang terbaik untuk anda akan kami terapkan dengan “Leladi Kanthi Ati, Lan Setiti” artinya kami akan memberikan pelayanan dengan berlandaskan hati nurani, memberikan pelayanan dengan sepenuh hati. Dan kami juga akan melakukan pengawasan dan pelayanan tetap mengedepankan ketelitian sebagai wujud profesionalitas dalam bekerja,” ujar Arwansjah.

KPPBC TIPE MADYA PABEAN YOGYAKARTA Sama halnya dengan kota Solo, sebagai provinsi kota Yogyakarta juga terus berkembang ke arah industrialisasi. Memang Yogyakarta lebih dikenal sebagai kota budaya sehingga industri pariwisata jauh lebih berkembang dan maju dari pada industri lainnya. Namun demikian, industri pariwisata ini juga sangat tergantung oleh industri-industri lainnya yang ada di wilayah Yogyakarta dan sekitarnya yang berada di wilayah kerja dari KPPBC Tipe Madya Pabean Yogyakarta. Ketergantungan ini dapat dilihat dari banyaknya industri-industri yang ada mulai dari tekstil, makanan, dan lain sebagainya hingga industri cukai, yang pada akhirnya memberikan nilai lebih dari industri pariwisata di Yogyakarta. Untuk menunjang pelayanan dan pengawasan di KPPBC Tipe Madya Pabean Yogyakarta, juga telah dibuat beberapa perubahan mulai dari SDM, sarana dan prasarana, teknologi informasi, hingga indikator kinerja utama. Dengan adanya perubahan ini, maka pelayanan dan pengawasan yang diberikan dapat lebih maksimal dan efisien, sehingga pengguna jasa dapat lebih meningkatkan kinerja, dan penerimaan negara baik dari bea masuk maupun cukai dapat lebih optimal. Menurut Kepala KPPBC Tipe Madya Pabean Yogyakarya, Sucipto, tahun ini KPPBC Tipe A3 Yogyakarta diberi kesempatan untuk dirubah menjadi KPPBC Madya Pabean Yogyakarta. Perubahan ini merupakan tonggak sejarah penting dalam perjalanan Kantor Bea dan Cukai Yogyakarta. Dimana perubahan tidak hanya didorong oleh peningkatan volume kerja ataupun perubahan peran, seperti dahulu dari kantor inspeksi menjadi kantor pelayanan, kemudian menjadi kantor pengawasan dan pelayanan. Ataupun berubah dari Tipe B, menjadi A4, dan kemudian A3. Tetapi perubahan kali ini lebih bersifat fundamental, terstruktur, terkontrol dan menyeluruh. Pembentukan KPPBC Madya Pabean Yogyakarta merupakan salah satu wujud reformasi yang ditandai dengan dilakukannya perbaikan untuk mencapai beberapa sasaran seperti pelayanan cepat, efisien, responsif dan transparan, pengawasan efektif, bebas KKN, SDM yang profesional dan berintegritas tinggi, hubungan kemitraan dengan pengguna jasa, serta pemanfaatan teknologi informasi yang optimal. “Untuk itu kami memiliki motto “Genap Hati Benahi Diri Layani Negeri”, artinya kami akan memberikan pelayanan dan pengawasan dengan segenap hati, mau untuk berubah menuju kearah perbaikan, dan siap untuk mengabdi kepada negara melalui pelayanan dan pengawasan,” ujar Sucipto.

PERESMIAN KUNJUNGAN KE SRITEX. Predir PT. Sritex menyambut kedatangan rombongan DJBC saat meninjau kawasan industri terbesar di Indonesia.

Dengan semakin berkembangnya kedua wilayah tersebut dan semakin banyaknya tuntutan masyarakat usaha untuk peningkatan EDISI 417 AGUSTUS 2009

WARTA BEA CUKAI

15

DAERAH KE DAERAH pelayanan dan pengawasan di dua KPPBC ini, maka setelah melalui berbagai persiapan dan ujicoba, akhirnya pada 17 Juli 2009 Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Anwar Suprijadi, meresmikan kedua KPPBC ini menjadi KPPBC Tipe Madya Pabean Surakarta dan KPPBC Tipe Madya Pabean Yogyakarta. Adapun acara peresmian kedua KPPBC dilangsungkan secara bersamaan dan mengambil tempat di KPPBC Surakarta. Acara peresmian yang berlangsung dengan sederhana ini, juga dihadiri oleh Sekretaris DJBC, Kamil Sjoeib, Direktur Penindakan dan Penyidikan, Thomas Sugijata, Direktur Cukai, Frans Rupang, Direktur PPKC, Kushari, Direktur IKC, Heri Kristiono, Direktur Teknis Kepabeanan, Agung Kuswandono, Kepala Pusat Kepatuhan Internal DJBC, Bambang Prasodjo, dan Tenaga Pengkaji Bidang Pengembangan Kapasitas dan Kinerja Organisasi Kepabeanan dan Cukai, Susiwiyono. Selain itu juga hadir beberapa pejabat eselon III diantaranya, Kepala KPPBC Tipe Madya Pabean Tanjung Mas, Kabid Fasilitas Kanwil Jateng dan DIY, Kabid P2 Kanwil Jateng dan DIY, Kabag Umum KP DJBC, Kasubdit Intelijen, Kasubdit Penyidikan, Kepala Pangkalan Sarana Operasi Jakarta, dan Kepala Seksi Humas KP DJBC. Acara ini juga dihadiri oleh Wali Kota Solo, Bupati Karanganyar, Kapolres Solo, pihak perbankan, para pengguna jasa di wilayah kerja KPPBC Solo, para pengguna jasa di wilayah kerja KPPBC Yogyakarta, dan instansi terkait lainnya. Acara peresmian diawali dengan sambutan Kepala Kanwil DJBC Jateng dan DIY yang diwakili oleh Kabid Fasilitas, Zulkarnaen. Dalam sambutannya dijelaskan, sebagai KPPBC ketiga dan keempat di wilayah Jateng dan DIY yang dinobatkan menjadi KPPBC Tipe Madya Pabean, banyak perbaikan yang sudah dilakukan, khususnya pada perbaikan sistem pelayanan dan pengawasan. “Untuk Surakarta telah dibuat 44 indikator kinerja utama, sedangkan Yogyakarta 38 indikator. Selain itu beberapa pelatihan juga sudah dilaksanakan, seperti pelatihan CC, kehumasan, dan diklat teknis.,” ungkap Zulkarnaen. Masih menurutnya, kendati KPPBC Surakarta dan Yogyakarta dijadikan KPPBC Tipe Madya Pabean, namun kegiatan yang dominan dikedua KPPBC ini adalah kegiatan cukai. Untuk itu, di dua KPPBC ini telah dipasang sistem aplikasi cukai (SAC) untuk memperlancar pemesanan pita cukai. Sementara itu Dirjen dalam sambutannya mengatakan, banyak pejabat bea cukai dan mitra kerja yang mau berubah menjadi patuh dan menjalankan semua ketentuan yang ada. Untuk itu kedua belah pihak sepakat untuk berubah dan menjadi yang terbaik. “Kami sepakat untuk berubah harus dimulai dari pintu gerbang, maka pada 2007 kami meresmikan KPU Tanjung Priok dan tahun 2009 kami meresmikan KPPBC Tipe Madya Pabean Soekarno-Hatta. Dengan berkembangnya tuntutan masyarakat maka pada tahun 2008 ini kami juga akan meresmikan beberapa KPPBC diantara Surakarta dan Yogyakarta yang sebentar lagi kita resmikan,” ujar Dirjen. Akhirnya, dengan didampingi oleh Kepala KPPBC Tipe Madya Pabean Surakarta dan Kepala KPPBC Tipe Madya Pabean Yogyakarta, Dirjen memukul gong sebagai tanda diresmikannya KPPBC Surakarta dan Yogyakarta menjadi Tipe Madya Pabean. Dan, acara pun ditutup dengan pemberian selamat kepada kedua KPPBC dan dilanjutkan dengan ramah tamah. Masih berkaitan dengan acara peresmian, usai Sholat Jum’at, Dirjen beserta rombongan langsung meninjau kawasan industri Sritex yang berada di Kabupaten Sukoharjo. Dalam kunjungan tersebut rombongan disambut langsung oleh Presiden Direktur PT. Sritex, Iwan Setiawan Lukminto. Pada kesempatan itu Dirjen menanyakan kendala-kendala yang dihadapi Sritex maupun masukan-masukan yang diharapkan pengusaha terhadap pelayanan dan pengawasan DJBC. Akhirnya kunjungan ditutup dengan peninjauan pabrik dan penanaman pohon sebagai tanda jalinan kerjasama yang baik antara PT. Sritex dan DJBC. supriyadi 16

WARTA BEA CUKAI

EDISI 417 AGUSTUS 2009

KEPALA KANWIL KALIMANTAN BAGIAN BARAT, JUSUF INDARTO yang memimpin rakerwil sedang memberikan pengarahan mengenai tujuan rakerwil. Dok. Kanwil Kalbar.

RAKERWIL DJBC

KALIMANTAN BAGIAN BARAT Hal yang dibahas dalam rakerwil yang berlangsung pada 9-10 Juli 2009 adalah evaluasi faktor internal dan eksternal dalam upaya peningkatan kinerja tahun 2009.

T

ujuan dari diadakannya Rapat Kerja Wilayah (Rakerwil) adalah untuk mengevaluasi aktifitas yang telah dikerjakan , permasalahan yang sedang dihadapi, serta upaya solusi pemecahan masalah. Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kalimantan Bagian Barat belum lama ini mengadakan rakerwil selama dua hari yaitu pada 9-10 Juli 2009. Rakerwil diadakan di Aula Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Negara Pontianak. Rapat kerja ini dihadiri oleh seluruh satuan kerja di lingkungan Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Barat beserta seluruh Pejabat Eselon III. Rapat kerja ini merupakan tindak lanjut rapat kerja DJBC sesuai Instruksi Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor : INS01/BC/2009 tentang Tindak Lanjut Hasil Rapat Kerja DJBC dengan Menteri Keuangan. Sebagai langkah persiapan, Kantor Wilayah membentuk panitia rapat kerja dengan ketua, Tjoek Martono, yang menjalankan tugasnya untuk mengakomodir dan mempelancar pelaksanaan rapat kerja dan panitia penyusun / perumus materi dengan ketuanya, Rudy Hernanto yang sekaligus menjadi moderator dalam rapat kerja tersebut. Tugas selanjutnya dari panitia ini adalah meminta bahan rapat kerja kepada seluruh unit satuan kerja di lingkungan Kanwil DJBC Kalimantan Bagian Barat. Bahan rapat kerja meliputi laporan, permasalahan yang sedang dihadapi dan kendala atau hambatan yang berkaitan dengan aktifitas masing-masing satuan kerja. Bahan rapat selanjutnya akan dikategorikan dalam 5 bagian pokok permasalahan yakni Umum, Kepabeanan dan Cukai, Fasilitas Kepabeanan, Audit dan Pengawasan. Rapat kerja di buka secara resmi oleh Kepala Kanwil DJBC Kalimantan Bagian Barat, Jusuf Indarto, dengan memberikan pengarahan mengenai tujuan rapat yakni mengevaluasi aktifitas yang

telah dikerjakan, permasalahan yang sedang dihadapi serta solusi dalam pemecahan masalah. Dari pelaksanaan raker dapat diketahui fakta-fakta internal yang terjadi di lapangan antara lain meliputi: 1. Keterbatasan jumlah SDM di Kanwil dan beberapa KPPBC. 2. Kurangnya sarana dan prasarana di Kantor wilayah dan KPPBC. 3. Penugasan pegawai yang dikumandahkan ke Pos / kantor bantu menerima uang kumandah lebih kecil daripada pegawai yang tidak dikumandahkan yang mendapat uang makan harian. 4. Banyaknya peringkat jabatan untuk pejabat / pelaksana yang tidak sesuai beban kerja dan tingkat resiko. 5. Kendala dana dalam pelaksanaan perjalanan dinas. 6. Seluruh KPPBC di lingkungan Kanwil DJBC Kalimantan Bagian Barat tidak ada yang memenuhi target penerimaan semester yang dibebankan oleh Kantor Pusat DJBC. 7. Pelaksanaan penyetoran waktunya tidak sesuai P-39/BC/2008 karena hambatan geografis. 8. Laporan kegiatan yang belum tepat waktu (laporan data IKU, laporan keuangan, dan SIMAK BMN. 9. Beberapa kantor yang di wilayah kerjanya terdapat pelabuhan / perbatasan, belum ditetapkan sebagai kawasan pabean. 10. Adanya 2 format yang berbeda dalam menindaklanjuti Laporan Hasil Audit yaitu Peraturan Dirjen No. P-13/BC/2008 dan P-25/BC/ 2009 yang masing-masing masih berlaku. 11. Kartu Identitas Lintas Batas (KILB) dan Buku Pas Barang Lintas Batas (BPLB/Buku Biru) banyak disalahgunakan. 12. Potensi penyimpangan atas mobil wisatawan yang sanksinya sangat lemah Analisa dilakukan secara cermat dan dari analisa yang dilakukan dapat diketahui apakah pekerjaan yang dilakukan berhasil atau tidak. Penelusuran setiap permasalahan juga dilakukan sehingga dapat dicari alternatif pemecahan masalah. Untuk menindaklanjuti permasalahan yang ada dibutuhkan komunikasi yang baik dari pihak internal maupun kepada pihak eksternal karena keberhasilan DJBC tidak lepas dari pengaruh peraturan dari instansi yang berwenang. Sesi hari kedua diisi dengan review terhadap seluruh pembahasan atas seluruh materi yang ada. Selanjutnya, Kepala Kanwil memberikan masukan dan evaluasi terhadap jalannya raker atau diskusi yang telah dilaksanakan. Dapat disimpulkan bahwa rapat kerja wilayah dapat menyelesaikan seluruh pembahasan yang berkaitan dengan isu yang berkem-

PARA PESERTA RAKERWIL juga diberikan kesempatan melakukan tanya jawab seputar permasalahan yang mereka hadapi di lapangan. Dok Kalbar.

bang pada masing-masing satuan kerja dan solusi pemecahannya serta batasan waktu penyelesaian sekaligus evaluasi pelaksanaan atas hasil raker tersebut. Disamping itu masih ada juga permasalahan yang memerlukan kajian lebih dalam. Raker berjalan dengan baik dan hasil rapat dibuat dalam bentuk matriks dan disampaikan dalam bentuk Instruksi Kepala Kanwil kepada masing-masing satuan kerja untuk ditindaklanjuti. Rapat kerja ditutup oleh Kepala Bidang Fasilitas Kepabeanan dengan ucapan terima kasih kepada seluruh peserta raker.

Kanwil DJBC Kalimantan Barat/Agus Widodo

FOTO BERSAMA .Usai melakukan rakerwil para peserta melakukan foto bersama EDISI 417 AGUSTUS 2009

WARTA BEA CUKAI

17

DAERAH KE DAERAH

SETELAH BERHASIL ditarik kembali ke perairan, kapal beserta barang bukti ditarik ke Kanwil DJBC Kepri di Tanjung Balai Karimun (TBK).

MOBIL MEWAH ILEGAL ASAL SINGAPURA DITEGAH APARAT KANWIL DJBC KEPRI Oleh pelaku, mobil-mobil mewah bekas pakai yang diangkut secara ilegal langsung dipasang plat nomor polisi palsu.

K

antor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Khusus Kepulauan Riau (Kepri), berhasil menggagalkan upaya penyelundupan lima mobil mewah asal Singapura. Kelima mobil mewah asal Singapura ini coba dimasukkan ke wilayah Indonesia dengan menggunakan perahu speed boat tanpa nama yang dimodifikasi sedemikian rupa untuk mengangkut mobil-mobil mewah. Upaya ilegal itu terungkap dari hasil kegiatan patroli laut. Ketika itu, tepatnya pada 10 Juni 2009 sekitar pukul 23.00 WIB di sekitar perairan Takong, kapal patroli Kanwil DJBC Khusus Kepri melakukan pengejaran terhadap sebuah speed boat tanpa nama berasal dari Singapura yang berdasarkan informasi intelijen memuat lima unit mobil yang akan diselundupkan ke Pulau Batam.

18

WARTA BEA CUKAI

EDISI 417 AGUSTUS 2009

Selanjutnya informasi itu di respons dengan menempatkan 3 buah kapal patroli terdiri dari FPB BC 6003, VSV BC 1610 dan Speed Boat BC 911, dengan Komandan Patroli Afrizal yang segera melakukan penyergapan dan blocking area pelayaran dari Jurong ke arah Batam. Dalam release yang diterima WBC diungkapkan bahwa ketika itu kapal patroli Bea dan Cukai berhasil menemukan sasaran yang tampak dari perairan Takong berupa speed boat yang dibuat secara spesifik untuk memuat mobil. Selanjutnya dilakukan pengejaran yang membuat speed boat tanpa nama tersebut melarikan diri ke arah perairan pulau Granting, Belakang Padang. Karena sudah dikepung kapal patroli, speed boat tersebut menaikkan kecepatan dan mengandaskan speed boat di pulau Granting dan awak kapal meninggalkan speed boat-nya. Petugas patroli Bea Cukai selanjutnya melakukan pengejaran hingga ke darat namun hanya menemukan speed boat tanpa awak kapal dan segera dilakukan pemeriksaan. Dari kapal tersebut ditemukan muatan sebanyak lima unit mobil mewah kondisi bekas pakai buatan Jepang dengan rincian merk sebagai berikut: 2 unit Honda Odissey , 1 unit Honda Accord, 1 unit Toyota Lexus dan 1 unit Toyota Wish. Diperkirakan nilai barang tersebut kurang lebih Rp 2 milyar dengan perkiraan kerugian negara secara materil mencapai kurang lebih Rp 2,5 milyar disamping kerugian imateril yang ditimbulkan. Modus operandi penyelundupan ini adalah dengan me-

FOTO-FOTO : DOK. KANWIL KEPRI

Lebih lanjut dijelaskan Nasar Salim, penegahan penyelundupan mobil oleh Kanwil DJBC Kepri ini merupakan yang pertama dalam tahun 2009 dan merupakan yang pertama sejak Free Trade Zone (FTZ) Batam Bintan Karimun diberlakukan. Kepala Kanwil DJBC Kepri dalam konferensi pers ini juga mengucapkan terima kasih kepada penduduk setempat pulau Granting yang diwakili oleh Ahad, Ketua RT setempat. Secara simbolik Nasar Salim mewakili DJBC berterima kasih atas respon warga yang kooperatif terhadap aparat Bea Cukai. Ia juga menyampaikan permohonan maaf karena proses penangkapan ini juga sempat membuat panik warga setempat dan bahkan kapal speedboat tanpa nama ini juga merusak keramba milik salah satu warga. Atas perbuatan ini pelaku melanggar pasal 102 UU No.17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan atas perubahan UU No.10 tahun 1995 dimana setiap orang yang KAPAL PENGANGKUT mobil ilegal yang dikandaskan cukup jauh ke daratan sehingga menyulitkan aparat untuk mengangkut barang impor menariknya kembali ke perairan. yang tidak tercantum dalam manifest dipidana karena melakukan penyelundupan di masukkan mobil dari luar negeri (Singapura) tanpa dilindungi bidang impor dengan pidana penjara paling singkat satu tamanifest dan telah ditempeli plat nomor Polisi wilayah Kepri, hun dan pidana penjara paling lama 10 tahun dan pidana demikian menurut Kepala Kanwil DJBC Khusus Kepulauan denda paling sedikit Rp. 50 juta dan paling banyak Rp. 5 MilRiau, Nasar Salim pada konferensi pers, yang diadakan langyar. Selain itu juga melanggar Peraturan Menteri sung di lokasi tempat kejadian perkara (TKP) yaitu di Pulau Perdagangan tentang ketentuan impor kendaraan bermotor Granting Perairan Kepulauan Riau. bukan baru dan PP Nomor 2 Tahun 2009 tentang Kawasan “Modus penyelundupan mobil ini terbilang baru, karena Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas. tzm/aries mobil-mobil yang diangkut langsung dipasang plat nomor. Menurut dugaan kami hal ini dilakukan agar ketika berhasil sandar, mobil-mobil ini dapat langsung digunakan di jalan umum,” tutur Nasar Salim. Terhadap para tersangka yang melarikan diri ditegaskan Nasar Salim, upaya pencarian tersangka nakhoda dan ABK terus dilakukan berkoordinasi dengan berbagai instansi yang terkait. Sedangkan barang bukti kapal beserta muatannya yang tanpa dilengkapi manifest dan dokumen pabean disita oleh aparat Bea Cukai untuk kemudian ditarik ke Kanwil DJBC Kepri di Tanjung Balai Karimun (TBK). Untuk menarik kapal speedboat ini kembali ke perairan juga masih harus mendatangkan peralatan yang lebih canggih, karena kapal ini dikandaskan cukup jauh ke dalam pantai. Hal ini juga yang membuat konferensi pers dilakukan langsung di lokasi TKP karena kapal belum berhasil ditarik ke Kanwil DJBC di TBK. KARENA KAPAL DIKANDASKAN cukup jauh ke dalam pantai, konferensi pers pun dilakukan langsung di lokasi TKP. EDISI 417 AGUSTUS 2009

WARTA BEA CUKAI

19

DAERAH KE DAERAH

PELANTIKAN. Kakanwil DJBC Sumatera Utara, Achmad Rijadi, ketika melantik dan mengambil sumpah pejabat eselon III.

PELANTIKAN PEJABAT DAN PEMUSNAHAN BARANG MILIK NEGARA Di Kanwil DJBC Sumatera Utara dilakukan Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Pejabat Eselon III, sementara di KPPBC Tipe A3 Teluk Nibung dilakukan pemusnahan Barang Milik Negara

B

ertempat di Aula Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Sumatera Utara, pada 23 Juni 2009 diadakan upacara pelantikan dan pengambilan sumpah Pejabat Eselon III oleh Kepala Kantor Wilayah DJBC Sumatera Utara, Achmad Rijadi. Pelantikan dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor : 532/KM.1/UP.11/2009 tanggal 5 Juni 2009 tentang Mutasi Pejabat Eselon III di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Adapun pejabat yang dilantik dan diambil sumpahnya adalah Kepala Bidang Penindakan dan Penyidikan, Maman Anurachman, SH., M.Si, Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Tipe A2 DJBC Medan, Ir. Hendy Budi Santoso, M.Eng, dan Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Tipe A3 DJBC Teluk Nibung, Eko Darmato, SH., M.H. Kepala Kanwil dalam sambutannya memberikan pengarahan seputar masalah reformasi birokrasi khususnya di jajaran Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, yang dinilainya memberikan kemajuan yang berarti dalam memperbaiki kinerja pada DJBC. Kepala Kantor juga mengucapkan selamat datang kepada pejabat yang baru dan meminta agar cepat menyesuaikan diri dengan lingkungan yang baru dalam rangka optimalisasi tugas yang akan dilaksanakan. Pengalaman dari kantor asal yang dipandang perlu, dapat digunakan di tempat yang baru guna mensukseskan program yang telah dicanangkan. Setelah dilakukan pelantikan dan pengambilan sumpah dilanjutkan dengan ucapan selamat kepada pejabat yang dilantik dimulai dari Kepala Kantor Wilayah selanjutnya diikuti oleh pejabat lainnya dan diakhiri dengan ramah tamah.

20

WARTA BEA CUKAI

EDISI 417 AGUSTUS 2009

PEMUSNAHAN BMN Sementara itu Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe A4 Teluk Nibung, pada 16 Juni 2009 telah melakukan pemusnahan Barang Milik Negara (BMN) bertempat di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjung Balai Asahan Sumatera Utara. Dalam acara pemusnahan barang tersebut turut hadir Kapolresta Tanjung Balai, Kepala Kejaksaan Negeri Tanjung Balai, Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai, Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang, Kapolsek Datuk Bandar dan Camat Datuk Bandar. Sebelum dilakukan pemusnahan diawali dengan Laporan Ketua Panitia Pelaksanaan Pemusnahan, Johny Haposan, yang melaporkan mengenai riwayat (asal usul barang), jumlah/jenis barang, kondisi barang dan perkiraan nilai barang. Kondisi barang yang rusak dan tidak mempunyai perkiraan nilai barang akan dimusnahkan sementara jenis barang yang kondisinya baik serta masih mempunyai nilai perkiraan nilai akan diproses lanjut untuk dilelang pada waktu yang ditentukan kemudian. Kepala KPPBC Tipe A4 Teluk Nibung, Jakobus Agus W dalam sambutannya mengatakan, peran Direktorat Jenderal Bea dan Cukai disamping pelaksanaan tugas rutin juga melaksanakan fungsinya dalam rangka pengawasan keuangan negara yaitu antara lain melaksanakan pemusnahan Barang Milik Negara (BMN) yang tidak mempunyai nilai ekomis serta melakukan pelelangan terhadap BMN yang mempunyai perkiraan nilai ekonomis. Baik barang yang dimusnahkan maupun yang akan dilelang akan dihapus dari Buku Catatan Pabean Yang Menjadi Barang Milik Negara pada KPPBC Teluk Nibung. Persetujuan Peruntukan Barang yang menjadi Milik Negara pada KPPBC Tipe A4 Teluk Nibung adalah berdasarkan Surat Direktur Jenderal Kekayaan Negara Atas Nama Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : S-100/MK.6/2009 tanggal 12 Mei 2009 dan Penetapan Peruntukan Barang Yang Menjadi Milik Negara (BMN) sesuai dengan Surat Pjs. Direktur Teknis Kepabeanan Nomor : S-354/BC.2/2009tanggal 25 Mei 2009. Direktur Jenderal Kekayaan Negara atas nama Menteri Keuangan telah memberikan persetujuan untuk dilakukan lelang dan pemusnahan atas barang-barang yang telah ditetapkan sebagai Barang Milk Negara (BMN) sesuai dengan Keputusan Kepala Kantor Tipe A4 Teluk Nibung nomor: KEP-973/WBC.01/ KP.05/2005 tanggal 14 Juni 2005 dan Penetapan Sebagai Barang Yang Dikuasai Negara dilakukan sebelumnya sesuai Keputusan

Kepala Kantor Pelayanan Teluk Nibung Nomor : KEP-742/WBC. 01/KP.05/2005 tanggal 3 Mei 2005. Adapun barang yang mendapatkan persetujuan/penetapan peruntukan terdiri dari dua kategori. Kategori pertama adalah barang yang dilelang, perkiraan nilai barang sebesar Rp. 59.068.800, kondisi barang baik terdiri dari 1.758 roll tekstil. Kategori kedua adalah barang yang dimusnahkan berupa barang yang tidak mempunyai perkiraan nilai barang, kondisinya rusak dan lapuk/ kadaluarsa terdiri dari 10 bags@ 20 lusin garmen product, 12 bags @ 5 lusin tempat tissue/produk tekstil, 20 ctns @16 kotak @12 pcs kosmetik, eye shadow, lipstick merek “Season”, 150 ctns @ 10 kotak@ 2 pcs bedak baby, dan 664 ctns @ 10 kotak candy (gula-gula).

pada saat impor barangnya tidak melampirkan verifikasi atau penelusuran teknis impor tekstil dan produk tekstil atas barang yang diimpornya sebagaimana yang diwajibkan. Selain itu importir yang bersangkutan belum dapat menyelesaikan formalitas kepabeanannya sampai dengan batas waktu sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Acara pemusnahan ini sendiri berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Setelah selesai dilaksanakan pemusnahan BMN dilanjutkan dengan penanda tanganan Berita Acara Pemusnahan BMN oleh Kepala KPPBC Teluk Nibung dan pejabat terkait lainnya.

Hulman Simbolon Koresponden Daerah WBC Kantor Wilayah DJBC Sumatera Utara

RIWAYAT (ASAL USUL) BARANG YANG DILELANG DAN DIMUSNAHKAN Adapun asal usul barang yang dimusnahkan dan dilelang tersebut yaitu ketika Kapal Patroli BC 8001 pada tanggal 26 Februari 2005 melakukan penegahan terhadap sarana pengangkut KM. Sumber Sunpurnama tujuan Pelabuhan Teluk Nibung, dan dari hasil pembongkaran ditemukan barang impor yang diatur tata niaganya (dibatasi) serta barang lainnya yang memerlukan ijin POM, dan tidak diberitahukan dalam manifest ketika dilakukan pemeriksaan di laut. Importir yang bersangkutan meskipun telah memiliki NPIK, FOTO-FOTO: HULMAN SIMBOLON

PEMUSNAHAN Barang Milik Negara yang dilanjutkan dengan penanda tanganan Berita Acara Pemusnahan BMN.

EDISI 417 AGUSTUS 2009

WARTA BEA CUKAI

21

DAERAH KE DAERAH

PENYELENGGARAAN KONFERENSI KELAUTAN DUNIA (WOC) SERTA PARTISIPASI DJBC Penyelenggaraan WOC di Manado tidak terlepas dari peran serta institusi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC). Peranan ini berkaitan erat dengan bidang tugas DJBC, terutama terhadap pemasukan barang-barang untuk keperluan kegiatan atau eksebisi negara-negara peserta partisipasi yang berasal dari luar negeri FOTO: WWW.PRESIDENSBY.INFO

PRESIDEN SBY berfoto bersama Kepala Negara dan Pejabat Tinggi Negara-negara peserta WOC.

B

erawal dari ide Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, dimana Manado berhasil menjadi tuan rumah Konferensi Kelautan Dunia atau dikenal dengan nama World Ocean Conference (WOC) yang pertama, dimana pada waktu itu Presiden mengharapkan agar Gubernur atau Pimpinan Daerah tidak hanya mengandalkan pendapatan asli daerah (PAD) dan bantuan dana dari pusat, tetapi harus mencari terobosan dengan memanfaatkan potensi daerah yang ada. Bertitik tolak dari himbauan Presiden tersebut, Gubernur Sulawesi Utara SH Sarundayang menjadi terpacu untuk mengangkat potensi alam di daerahnya khususnya potensi kelautan. Dengan dukungan dari pemerintah, awal 2007 Gubernur Sulawesi Utara berangkat ke Nairobi, Kenya, bersama Menteri Negara Lingkungan Hidup dalam rangka menghadiri Sidang Program Lingkungan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau United Nation Enviromental Program (UNEP). Dalam forum ini gagasan WOC dilontarkan oleh Gubernur yang berkaitan dengan masalah kelautan bagi kepentingan masa depan dunia dimana laut harus dijaga, dipelihara dan dikelola dengan penuh tanggung jawab agar dunia kelautan tetap memiliki kemampuan untuk mendukung proses percepatan pembangunan yang berkelanjutan bagi penguatan pertumbuhan ekonomi suatu negara. Pengharapan itu tidaklah berlebihan karena dari laut atau sumber daya perairan khususnya dalam hal lingkup hayati, laut menyimpan potensi perikanan dan organisme perairan lainnya yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber pangan, pakan, obat-obatan dan material. Gagasan positif dimaksud langsung mendapat dukungan dari Direktur UNEP, dan dibawa ke Sekjen PBB. Sebagai bentuk dan dukungan atas gagasan tersebut pada bulan April 2007 International Sea Bed Authority (ISBA) Conference digelar di Manado dan dari hasil konferensi ini ditetapkan kota Manado sebagai tuan rumah penyelenggara WOC yang siap menjadi tempat menerima tamu-tamu dari seluruh belahan dunia. Penyelenggaraan WOC di Manado yang diikuti kurang lebih 7.000 delegasi dari 121 negara dengan dihadiri oleh enam kepala negara terkait, yakni Indonesia, Filipina, Timor Leste, Papua Nugini, Malaysia, dan Solomon Islands, serta Pejabat Tinggi negara pendukung, yakni

22

WARTA BEA CUKAI

EDISI 417 AGUSTUS 2009

Amerika Serikat dan Australia, diharapkan mampu menghasilkan kebijakan strategis untuk konservasi kelautan dan menaikkan posisi tawar Indonesia di dunia, khususnya posisi tawar sebagai salah satu negara kelautan terbesar di dunia dengan keanekaragaman hayati laut tertinggi yang dapat dimanfaatkan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Masalah-masalah seperti inilah yang sangat relevan untuk dijadikan salah satu wacana atau topik yang harus dirundingkan, dimana Indonesia dapat menjadi wakil dari negara-negara berkembang untuk menyuarakan kepentingan dan aspirasi mereka, sehingga tidak terus menerus didikte oleh negara-negara maju, yang kerap memenuhi konsumsi produk-produk perikanan dalam negerinya dengan memojokkan negara-negara berkembang yang memiliki potensi kelautan besar seperti Indonesia. Di sisi lain, adanya asumsi atau anggapan bahwa konferensi kelautan dunia ini menjadi pijakan bagi negara-negara kelautan maju untuk lebih memperkuat dominasinya dalam eksploitasi perikanan di negara-negara berkembang seperti Indonesia.

PEMBAHASAN Terlepas dari benar tidaknya asumsi tersebut, marilah kita melihat konsep awal diselenggarakannya WOC, yaitu memfokuskan pembahasan pada agenda-agenda kelautan yakni, Tata kelola kelautan (Ocean Governance), Pengelolaan lingkungan laut berkelanjutan (Ocean environment and sustainability), Mitigasi Bencana Laut (Ocean disaster mitigation), dan laut sebagai harapan masa depan (Ocean as the Next Frontier). Sedangkan agenda-agenda lain yang dipandang lebih layak untuk dibahas sebagai isu-isu kelautan yang menyentuh kehidupan lapisan masyarakat bawah seperti nelayan dan masyarakat pesisir malah tidak masuk dalam agenda sama sekali, seperti kerusakan ekosistem pesisir dan terumbu karang yang lebih banyak disebabkan oleh kecerobohan dan ketidaksadaran manusia dalam hal pengelolaannya. Isu-isu lingkungan seperti ini hendaknya ditindaklanjuti dengan arif dan bijak, sehingga dicapai jalan keluar permasalahannya. Hadirnya WOC di Manado diharapkan sebagai momentum ke-

bangkitan negara-negara kepulauan dan pantai di seluruh dunia dengan dirumuskannya kebijakan yang memberikan harapan baru terhadap pembangunan, pengembangan kelestarian lingkungan hidup dan sumberdaya kelautan, dan revitalisasi konsep pembangunan kelautan di seluruh dunia. Indonesia dalam hal ini berhak mengupayakan kepentingan strategis jangka panjang sehingga memperjelas peranan Indonesia dalam kancah kebijakan kelautan perikanan dunia yang menguntungkan bagi kelangsungan dan kelestarian sumberdaya lautnya. WOC merupakan peluang emas bagi Indonesia selaku tuan rumah untuk secara lebih utuh dan menyeluruh memperjuangkan kepentingan nasionalisme, politik, dan pertahanan keamanan, melalui upaya diplomasi luar negeri. World Ocean Conference (WOC) merupakan pertemuan tingkat tinggi kepala pemerintahan yang memiliki wilayah laut dan pantai atau menjadi bagian dari komunitas kelautan dunia, yang diadakan untuk membahas masalah-masalah kompleks yang berkaitan dengan dunia kelautan internasional, antara lain terjadi penangkapan yang berlebihan, pencemaran laut dan global warming, laut sebagai harapan masa depan yang diterima secara absolut untuk menunjang masa depan (perubahan paradigma) dan kecenderungan terjadinya masalah geopolitik yang bersumber dari laut. Konferensi Kelautan Dunia (World Ocean Conference) pada tanggal 11-15 Mei 2009, di Manado Sulawesi Utara diharapkan dapat membahas isu-isu di bidang kelautan yang berpengaruh pada perubahan iklim dan menghasilkan kesepakatan internasional serta strategi dalam menggunakan sumberdaya kelautan untuk kemanfaatan bagi kehidupan manusia. Konferensi ini merupakan inisiatif murni Indonesia untuk memberikan kontribusi dalam memberikan solusi terhadap dampak dan ancaman perubahan iklim. Konferensi Kelautan Dunia yang mengambil tema “Climate Change Impacts to Ocean and The Role of Ocean to Climate Change” ini, untuk pertama kalinya diadakan pada tingkat dunia dan telah mendapat dukungan dari masyarakat internasional serta pimpinan atau kepala negara dunia. Konferensi ini, memerlukan kemauan politik dari perwakilan-perwakilan pemerintah yang hadir dan diharapkan menghasilkan kesepakatan internasional yang akan menjadi batasan dalam pengelolaan kelautan secara global serta menjadi momentum bagi penyelamatan dunia dari ancaman perubahan iklim terhadap laut dan seluruh kehidupannya.

TUJUAN UTAMA PENYELENGGARAAN WOC Secara umum tujuan penyelenggaraan World Ocean Conference antara lain : 1. Meningkatkan saling pengertian berbagai pihak mengenai perFOTO-FOTO: DOK. PENULIS

SEKJEN DEPARTEMEN KEUANGAN (kiri) mendengar penjelasan pelayanan DJBC di bandara Sam Ratulangi Manado, dari Kepala Kanwil DJBC Sulawesi, Teguh Indrayana (tengah) dan Kepala Bidang Fasilitas Kepabeanan selaku Koordinator Bidang Pelayanan, Djafar Al Bram (kanan).

DIRJEN BEA CUKAI melihat kesiapan pelayanan DJBC di bandara Sam Ratulangi Manado sambil melakukan uji coba atas mesin x-ray.

ubahan iklim dan dampaknya pada kesejahteraan sosial, kondisi ekonomi masyarakat dan kondisi ekologi laut serta peranan laut dalam menentukan fenomena perubahan iklim. Perlunya mitigasi dan penyesuaian yang terukur untuk menghadapi perubahan iklim. 2. Mengembangkan komitmen yang kuat dari masyarakat global dan mendiskusikan kemajuan kelautan dunia dalam hubungannya dengan peranan laut dalam proses perubahan iklim dan pengaruh perubahan iklim pada laut.

KONTRIBUSI DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI PADA PENYELENGGARAAN WOC Penyelenggaraan WOC di Manado tidak terlepas dari peran serta institusi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC). Peranan ini berkaitan erat dengan bidang tugas DJBC, terutama terhadap pemasukan barang-barang untuk keperluan kegiatan atau eksebisi negaranegara peserta partisipasi yang berasal dari luar negeri. Dalam upaya pelayanan kelancaran event internasional tersebut tetap berpedoman pada arahan Direktur Jenderal Bea dan Cukai sebagai berikut : l DJBC mendukung WOC dan CTI SUMMIT (dampak image dan ekonomi) l Minimalisasi kendala dan hambatan l Usahakan jangan sampai meninggalkan beban administrasi seperti permasalahan di Kupang (Sail Indonesia) terjadi lagi l Prosedur pelayanan yang simpel. Diharapkan pelayanan yang simpel dengan tetap memperhatikan aspek kelancaran dan aspek pengawasan sebagaimana yang diamanatkan dalam Surat Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: Kep-16/BC/2009 tanggal 20 Februari 2009 tentang Pembentukan Panitia World Ocean Conference (WOC) tahun 2009 pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Sebagai tindak lanjut dan untuk mengamankan Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai tersebut, telah diambil langkah-langkah antisipatif/persuasif yang dilakukan oleh Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Sulawesi, Drs. Teguh Indrayana, MA, secara terstruktur sehingga hasilnya sangat positif mengharumkan nama baik Direktorat Jenderal Bea dan Cukai di kalangan dalam negeri terutama dari penyelenggara WOC yaitu Menteri Kelautan dan Perikanan, dan khususnya Pemerintah Sulawesi Utara. Dan lebih khusus lagi dari partisipan WOC mereka merasa nyaman atas pelayanan excellent service oleh Customs Indonesia, hal ini terbukti dengan adanya pelayanan yang nyaman, aman dan lancar yang dilakukan oleh Bea dan Cukai gabungan Tim Kantor Pusat, Makassar, Manado, Bitung dan Gorontalo yang dikoordinir langsung di lapangan oleh 3 (tiga) pejabat Kepala Bidang yang ditunjuk sebagai koordinator, yaitu : EDISI 417 AGUSTUS 2009

WARTA BEA CUKAI

23

DAERAH KE DAERAH No 1

Nama 2

NIP 3

Jabatan 4

Kedudukan 5

01 Abd. Latief Naleng 060062024 Kabid. Wakil Ketua Kepabeanan dan Cukai Kanwil DJBC Sulawesi 02 Djafar Al Bram 060041444 Kabid. Koordinator Fasilitas Kepabeanan Kanwil DJBC Sulawesi 03 Eisenhower 060051278 Kabid. P2 Koordinator Kanwil DJBC Sulawesi Perencanaan dimulai dengan persiapan pendahuluan dengan menyusun Standard Operating Prosedure (SOP) dengan melakukan sosialisasi baik secara internal kepada seluruh pegawai yang ditugaskan dalam penyelenggaraan WOC di Manado, maupun secara eksternal kepada exhibition organizer (EO) dan maskapai penerbangan yang melayani rute penerbangan dari luar negeri dan ke Manado. Selain itu untuk kesamaan persepsi penanganan masalahmasalah yang berkaitan dengan WOC telah dilakukan koordinasi dengan KPPBC Soekarno-Hatta dan KPPBC Ngurah Rai dalam rangka mengantisipasi adanya penumpang transit ataupun barang-barang yang diangkut lanjut dari KPPBC tersebut ke Manado, Sulawesi Utara. Pelaksanaan tugas pelayanan dan pengawasan di bidang kepabeanan berlangsung mulai tanggal 5 - 20 Mei 2009 atau H-5 sampai H+5 pelaksanaan WOC dan CTI SUMMIT, yang meliputi kegiatankegiatan sebagai berikut : a. Pelayanan di bidang kepabeanan : l Pelayanan dan pengawasan terhadap penumpang dan barang penumpang; l Pelayanan dan pengawasan terhadap barang-barang pameran; l Pelayanan dan pengawasan terhadap tamu-tamu VIP dan VVIP serta senjata api. Dalam hal pelayanan penanganan penumpang dan barang penumpang bagi para penumpang yang merupakan peserta WOC telah mulai tiba pada H-5 dengan mempergunakan penerbangan reguler sehari dua kali yaitu dengan pesawat Silk Air dan Air Asia. Puncak ketibaan rombongan terbesar tiba pada hari H-1 dari Singapura dengan mempergunakan pesawat charter Garuda Indonesia. Dalam hal pelayanan penanganan Barang Pameran : l Peserta pameran dari luar negeri adalah Amerika Serikat, Italia, Korea Selatan, Philipina dan Taiwan; l Peserta yang mengirimkan langsung barang-barang pameran berupa fisik barang hanya Amerika Serikat sedangkan peserta lainnya hanya berupa brosur-brosur dengan mempergunakan media visualisasi lokal; l Penanganan barang-barang impor Kedutaan Amerika Serikat tersebut dengan mempergunakan BC1.2 dari Soekarno-Hatta dan ditutup dengn BC2.3 di KPPBC Manado untuk dimasukkan ke Entrepot Tujuan Pameran; l Lokasi pameran Nyiur Melambai sebelumnya telah ditetapkan sebagai ETP sementara yaitu khusus event WOC dan CTI Summit; l Semua barang telah diselesaikan kewajiban pabeannya dengan cara direekspor ke negara asal. Dalam hal pelayanan penanganan tamu-tamu VIP dan VVIP serta senjata api, dengan penanganan : l Kepala Negara yang mempergunakan pesawat non reguler 24

WARTA BEA CUKAI

EDISI 417 AGUSTUS 2009

l

l l

adalah Perdana Menteri Malaysia (Malaysian Airlines), Presiden Philipina (Philipine Airlines), Perwakilan Australia (Australian Defence Forces); Kepala Negara yang mempergunakan pesawat reguler Garuda Indonesia adalah Perdana Menteri Salomons, dan Perdana Menteri Timor Leste; Kepala Negara yang mempergunakan pesawat reguler Silk Air adalah Perdana Menteri Papua Nugini; Penanganan barang-barang telah dilayani dengan baik dan semua senjata api diberikan izin dari BAIS.

b. Dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan WOC, maka DJBC melengkapi sarana dan prasarana utamanya sebagai berikut : l l l l l l

l l

2 (dua) unit X-Ray hand carry dan 1 (satu) unit X-Ray bagasi; 1 (satu) unit X-Ray di terminal VVIP yang merupakan pinjaman dari Pemda Sulut; 1 (satu) unit kapal patroli; 4 (empat) unit komputer dan 2 (dua) unit Laptop serta 2 (dua) printer; 2 (dua) unit mesin faksimili; 1 (satu) ruangan di Bandara Sam Ratulangi Manado yang dapat difungsikan sebagai kerangkeng untuk penegahan senjata api apabila diperlukan; 70 (tujuh puluh) rompi WOC Mobil sewaan untuk menunjang operasional kegiatan.

c. Alokasi Sumber Daya Manusia/Pegawai dalam menangani WOC sebagai berikut : No KPPBC/Kanwil/ Kantor Pusat

Jumlah

Jabatan

15 (lima belas) orang

Kepala Kantor, Korlak dan Pelaksana Pemeriksa dan Pelaksana Administrasi Kepala Seksi, Korlak dan Pelaksana Pemeriksa Kepala Kantor, Kepala Seksi, Korlak dan Pelaksana Pemeriksa

1

KPPBC Manado

2

KPPBC Makassar 9 (sembilan) orang KPPBC Gorontalo 7 (tujuh) orang

3

4

KPPBC Bitung

7 (tujuh) orang

5

Kanwil Sulawesi

23 (dua puluh tiga) orang

6

Kantor Pusat

18 (delapan belas) orang

Kepala Kantor, Kepala Seksi, dan Pelaksana Pemeriksa Kepala Bidang, Kepala Seksi dan Pelaksana Pemeriksa dan Pelaksana Administrasi Pemeriksa, Pelaksana Administrasi, Dog Handler, Operator X-Ray

PENUTUP Dalam penyelenggaraan WOC-CTI SUMMIT di kota Manado Sulawesi Utara sejak tanggal 11 - 15 Mei 2009 dapat diambil beberapa manfaat nyata atas hasil penyelenggaraannya yaitu sebagai berikut : a. Manfaat bagi Indonesia : WOC memiliki manfaat ganda dalam peningkatan promosi Wisata Bahari Indonesia, disamping acara pertemuan tingkat tinggi Kepala Pemerintahan dan tingkat Menteri untuk membahas pengelolaan kelautan, perikanan dan keanekaragaman secara lintas sektoral. Konferensi ini dapat juga berfungsi sebagai sarana promosi potensi wisata bahari Indonesia, dan dari sisi pemerintah akan membawa kemajuan dalam pencanangan Visit Indonesia Year (VIY) 2009 yang lebih mengarah kepada wisata bahari. Pengembangan wisata bahari nantinya dapat diharapkan mem-

pada saat pelaksanaannya. Lebih lanjut dengan adanya event internasional paling tidak dapat memberikan suatu potret gambaran nyata kepada masyarakat, stakeholder, dan instansi pemerintah terkait khususnya di Manado Sulawesi Utara mengenai peran, tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam memberikan pelayanan terhadap kedatangan tamu-tamu dari luar negeri khususnya pelayanan di Bandara Internasional Sam Ratulangi Manado yang pada kenyataannya berjalan lancar tanpa hambatan apapun.

KAPAL PATROLI DJBC yang disiagakan, sebagai bagian dari sarana prasarana penunjang

perhatikan pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development) dan pengelolaan dengan konsep pelestarian lingkungan berbasis masyarakat dengan menitikberatkan pada keseimbangan ekosistem. Selanjutnya bila dilihat posisi Indonesia sebagai negara kepulauan dapat menjadi Centre Point pengelolaan kelautan dunia yang dapat mencarikan jalan keluar bagi penyelesaian berbagai permasalahan kelautan dunia saat ini, hasilnya berdampak positif bagi sinergitas kemajuan pembangunan di berbagai bidang untuk Sulawesi Utara khususnya dan Indonesia pada umumnya. b. Manfaat bagi Manado Sulawesi Utara : Penyelenggaraan WOC di Manado 2009, sesungguhnya dapat dijadikan momentum strategis pengembangan wilayah kepulauan tersebut dan kawasan pesisir pantai semenanjung Sulawesi Utara, namun hal ini amat tergantung pada kebijakan pemerintah daerah serta masyarakat dapat merespon kesempatan/peluang ini secara kreatif. Momentum penyelenggaraan WOC di Manado akan menjadi sejarah dunia, betapa tidak, propinsi yang berbatasan dengan laut Sulawesi, Philipina, dan Laut Pasifik dan Laut Maluku akan tercatat dalam sejarah kelautan dunia sebagai penyelenggara pertemuan WOC dengan hasilnya yaitu Deklarasi Manado (Manado Ocean Declaration) yang menjadi salah satu tonggak sejarah dokumen penting untuk kelangsungan planet bumi, sehingga dokumen tersebut akan diperjuangkan oleh wakil tetap pemerintah Indonesia di PBB, untuk dimasukkan dalam agenda resmi dan dibahas dalam “Meeting of States Parties to the United Conservation on the low of the sea”. Deklarasi kelautan di Manado ini diharapkan dapat membangun paradigma baru dan merupakan langkah awal bagi percepatan pembangunan kelautan di tingkat Nasional, Regional dan Internasional. c. Manfaat bagi institusi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai : Bagi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, momentum penyelenggaraan WOC di Manado merupakan event internasional yang baru pertama kali diselenggarakan di Indonesia khususnya di kota Manado Sulawesi Utara. Hal ini merupakan kepercayaan Pemerintah kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai agar dapat memberikan suatu pelayanan dengan model simplikasi dengan tetap memperhatikan aspek kelancaran dan pengawasan secara terstruktur dan terukur. Hal mana dibuktikan dalam penanganan di lapangan semuanya berjalan lancar dan aman. Pelayanan yang diberikan kepada tamu-tamu WOC adalah pelayanan dalam bentuk excellent service sehingga dapat memberikan kepuasan bagi panitia penyelenggara di tingkat daerah maupun di tingkat pusat, hal mana dengan adanya ungkapan rasa terima kasih kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang disampaikan oleh Gubernur Sulawesi Utara dan Menteri Kelautan dan Perikanan

Suatu kenyataan yang tidak kalah penting yaitu memberikan suatu metode pembelajaran kepada rekan-rekan Bea dan Cukai di daerah seperti Bitung, Gorontalo dan Manado mengenai bentuk pelayanan terhadap kedatangan penumpang dari luar negeri secara sistematis, simpel dengan menitik beratkan kepada bentuk pelayanan yang profesional dengan prinsip kaedah terukur seperti bagaimana berkomunikasi yang baik dan sopan kepada para penumpang dengan menggunakan Etika Komunikasi yang baik dan benar. Serta bagaimana bentuk sikap pelayanan (performance) yang baik sehingga tidak terkesan angker dan menakutkan, namun yang diharapkan adalah penampilan petugas Bea dan Cukai yang sigap, tegas dengan sedikit senyum (smailling) yang mengundang keramahtamahan sehingga terkesan pelayanan yang familiar sehingga dapat membuat mereka tamu-tamu atau penumpang ingin kembali ke Manado Sulawesi Utara menikmati keindahan alam laut Bunaken yang indah, serta sambutan hangat masyarakat yang ramah tamah.

KESIMPULAN Sebagai wujud keberhasilan kesuksesan penyelenggaraan WOC di Manado Sulawesi Utara, Direktur Jenderal Bea dan Cukai memberikan “Piagam Penghargaan” kepada Pejabat/Pegawai yang berperan aktif dalam penyelenggaraan WOC tersebut. Piagam Penghargaan dimaksud mempunyai makna dan arti tersendiri yaitu paling tidak dapat menumbuhkembangkan kepercayaan diri bahwa walaupun sekecil apapun sumbangsihnya telah dapat menghantar dan mengharumkan nama baik Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dari sisi pelayanan bertaraf Internasional di mata dunia. Dengan demikian pelaksanaan tugas tersebut secara langsung telah menunjukan kinerja dan integritas pegawai sebagai bukti bahwa Pejabat/Pegawai telah menjalankan tugas secara Profesional sebagaimana yang diamanatkan oleh Direktur Jenderal Bea dan Cukai. Literatur : Dari berbagai sumber yang telah diolah dan diperbaharui.

DR. Djafar Al Bram Kepala Bidang Fasilitas Kepabeanan, Kantor Wilayah DJBC Sulawesi, selaku Koordinator Bidang Pelayanan / Communitte World Ocean Conference 2009 Manado North Sulawesi

APEL KESIAPAN penyelenggaraan WOC yang dipimpin oleh Kapolda Sulawesi Utara, diikuti Bea Cukai. EDISI 417 AGUSTUS 2009

WARTA BEA CUKAI

25

DAERAH KE DAERAH DARI UPACARA KANWIL DJBC SULAWESI

SIKAP TAHU DIRI SEBAGAI BAGIAN DARI INTEGRITAS Sudah menjadi agenda tetap bagi instansi pemerintah, upacara (apel) rutin sebulan sekali dilaksanakan setiap tanggal 17, khususnya yang dilaksanakan di seluruh jajaran Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC).

T

cara seleksi CPNS Sarjana Depkeu untuk wilayah Sulawesi tahun lalu, bahwa untuk calon pegawai Depkeu dari sarjana diperlukan kualifikasi 6 kompetensi tertentu, yang satu diantaranya adalah integritas. Dan dengan adanya ketentuan itu maka tentunya berlaku bagi pegawai Depkeu atau DJBC mulai Golongan III persyaratan minimal 6 kompetensi tersebut yang harus dipunyai, dan jumlah 6 ini akan terns meningkat sesuai peningkatan pangkat dan jabatannya. “Enam kompetensi tersebut, lanjut Bambang adalah : Organizing, Stakeholders Focus, Team Work, Analytical thinking, Continous Improvement, dan Integrity, yang secara singkat ingin saya sampaikan implementasinya untuk kita semua agar lebih membumi dari pada sekedar teori atau slogan,” ujar Bambang yang masing-masing ia jabarkan sebagai berikut :

idak terkecuali di lingkungan Kantor Wilayah DJBC l ORGANIZING artinya kita harus mengetahui tupoksi kita Sulawesi. Bila pada apel-apel sebelumnya, masing-masing dimana unit kerja kita ditempatkan, aktif upacara dipimpin oleh Kepala Kantor Wilayah DJBC melaksanakan tugas untuk mencapai tujuan tupoksi, Sulawesi, Teguh Indrayana, tetapi pada 17 Juni mampu mengidentifikasi keberhasilan / kegagalan dari 2009 dikarenakan sedang melakukan dinas tugas kita, yang akhirnya dapat mewujudkan luar daerah, pimpinan upacara dipercayakan kepada Kepakeberhasilan kinerja unit kerja yang bersangkutan, dan la Bidang Audit, Bambang Sriwijatno. dapat diakui oleh orang / unit kerja lain sebagai prestasi. Dalam menyampaikan isi amanat upacara, Bambang menekankan pada kontribusi yang selama ini telah l STAKEHOLDERS FOCUS artinya kita harus tahu siapadiberikan pegawai kepada institusi Bea dan siapa saja stakeholders kita, apa saja Cukai terkait dengan pemberian tambahan keinginan atau kebutuhan mereka, penerimaan penghasilan atau yang disebut kemudian kita harus cepat merespons, dengan remunerasi. proaktif dan mampu memanfaatkan um“Kepada para peserta upacara termasuk pan batik. saya sendiri untuk merenungkan kembali eksistensi kita selama ini, yaitu eksistensi l TEAMWORK artinya kita harus bisa beselama bekerja di institusi Bea dan Cukai kerja sama dengan siapapun meski pada umumnya dan khususnya eksistensi dengan orang yang berbeda-beda, baik kita selama 2 tahun terakhir ini. Mengapa berbeda faham, pendapat, golongan dan saya katakan 2 tahun terakhir ? Karena sebagainya dan selanjutya kita harus hampir selama ini kita telah menerima tambisa menggerakkan mereka untuk mencabahan penerimaan penghasilan yang pai tujuan bersama. disebut dengan remunerasi,” ujar Bambang. “Yang akan coba direnungkan adalah l ANALYTICAL THINKING artinya bahwa suatu pertanyaan, apa yang telah kita kita harus mempunyai kemampuan dapat dan apa yang telah kita perbuat unanalisis masalah, mulai dari mengidentifituk institusi ini ?,” imbuhnya. kasi data, mengolah informasi, sampai “Kita harus menyadari bahwa remunedengan mengambil suatu keputusan. rasi yang kita terima itu sebenarnya tidak begitu saja diberikan, tetapi ada suatu BAMBANG SRIWIJATNO saat memimpin l CONTINOUS IMPROVEMENT artinya tuntutan atau imbalan yang harus kita per- upacara 17 Juni 2009. kita harus bisa melakukan improvisasi buat, yaitu peningkatan performance dan secara terus menerus terhadap sistem produktifitas, melalui apa yang disebut dengan peningkatyang ada, dengan mencermati apakah suatu sisdur / an kompetensi sumber daya manusia (SDM). SOP masih efisien / efektif dibandingkan dengan yang Bambang mengajak pegawai untuk menyadari pula bahlain, kemudian punya ide improvisasi, atau bahkan wa pemberian remunerasi telah menuntut pengorbanan mampu melakukan terobosan dalam rangka penyemyang besar dari Anggaran Negara, dimana alokasi purnaan. anggaran untuk remunerasi tentu saja telah menggeser nominal kebutuhan anggaran institusi lainnya. Bisa l INTEGRITY artinya kita harus bisa mengidentifikasi apa dibayangkan jika anggaran ini dipakai untuk menambah yang dianggap baik dan apa yang tidak, kemudian jumlah Bantuan Langsung Tunai (BLT) masyarakat miskin, bisa menghindar dari tekanan untuk berbuat menyimmaka bisa ratusan ribuan bahkan jutaan orang miskin akan pang, bahkan berani melakukan koreksi atas pelanggarlebih terbantu. an yang ada. “Manusia memang terkadang sering lupa diri, kurang mawas diri dan kurang tahu diri, ingat haknya tetapi lupa pada Enam kompetensi inilah yang dipersyaratkan bagi CPNS kewajibannya,” kata Bambang. Sarjana Departemen Keuangan sekarang ini yang baru Sikap tahu diri, lanjut Bambang menyangkut perilaku, masuk, yang dengan sendirinya berlaku sebagai yang hanya bisa tumbuh dari dalam lubuk hati yang paling kewajiban minimal kompetensi yang dimiliki bagi PNS Dedalam dari seseorang melalui proses pendekatan, partemen Keuangan /DJBC yang ada mulai dari Golongan sentuhan hati, dan latihan. Sikap tahu diri menurutnya adalah ll/a keatas. bagian dari integritas, dan integritas adalah 1 dari 36 butir “Akhirnya saya ingin kembali mengingatkan kita semua kompetensi yang selayaknya dipunyai oleh aparat pemerindan khususnya saya sendiri untuk tidak lupa diri, selalu tah pada umumnya dan khususnya Departemen Keuangan, mawas diri, dan perlunya kita tahu diri untuk meningkatkan jadi masih ada lagi 35 butir lainnya. kompetensi, karena kita sudah mendapatkan remunerisasi,” Dari pengalamannya sewaktu menjadi penguji wawantandas Bambang di dalam amanat upacara. aries 26

WARTA BEA CUKAI

EDISI 417 AGUSTUS 2009

SELURUH PESERTA Workshop CNT berfoto bersama sesaat setelah penutupan acara.

WORKSHOP CNT DI KANWIL DJBC KHUSUS KEPULAUAN RIAU

Peredaran dan penggunaan gelap narkotika dan psikotropika (napza) dewasa ini sudah sangat mengkhawatirkan. Narkotika dan psikotropika sudah menjadi musuh bersama seluruh bangsa di dunia demikian juga dengan Indonesia. Korban akibat penggunaan narkotika dan posikotropika di negara kita setiap tahun terus meningkat, sehingga berbagai upaya pencegahan peredaran gelap narkotika dan psikotropika tersebut harus terus ditingkatkan.

2008, tercatat prestasi penangkapan sebanyak 41 kasus pelundupan dan pada tahun 2009 sampai pada Mei 2009 tercatat 23 kali pengungkapan kasus penyelundupan DJBC telah berusaha melakukan pengawasan yang semakin intens dan ketat di seluruh wilayah Indonesia, khususnya di beberapa pelabuhan dan bandara utama yang menjadi entry point maupun exit point orang dan barang ke negara Indonesia. Tentu saja hal ini telah mendorong para pelaku (penyelundup) untuk mencari cara atau modus operandi yang lain untuk memasukan barang-barang haram tersebut ke wilayah negara FOTO-FOTO : DOK. KANWIL TBK

D

irektorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) sebagai instansi pemerintah yang memiliki tugas untuk melakukan pengawasan terhadap keluar dan masuknya barang di pintu masuk dan keluar wilayah negara Indonesia, memiliki peran yang sangat penting dan sangat strategis untuk mencegah masuknya narkotika dan psikotropika. Peran penting tersebut harus tetap dipegang teguh salah satunya dengan membentuk suatu gugus tugas pengawasan di bidang narkotika dan psikotropika. Atas dasar pemikiran tersebut, DJBC telah membentuk Customs Narcotics Team (CNT) yang berada di bawah kendali Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai serta Kantor Wilayah Bea dan Cukai di seluruh Indonesia. CNT telah melakukan beberapa kali training untuk memberikan pembekalan berupa pengetahuan, keterampilan serta kemahiran petugas yang menjadi anggota Customs Narcotics Team dimaksud. Dengan dibentuknya CNT, prestasi DJBC dalam penegahan narkotika dan psikotropika semakin meningkat. Sepanjang tahun

PADA TRAINING PENGAWASAN NARKOTIKA KALI INI ditambahkan materi ships search untuk mempelajari teknik-teknik concealment yang mungkin dilakukan para pelaku pada kapal cargo, maupun sarana angkutan laut lainnya. EDISI 417 AGUSTUS 2009

WARTA BEA CUKAI

27

DAERAH KE DAERAH Indonesia. Selain modus operandi, juga disinyalir mereka telah mengalihkan wilayah pemasukan dan jalur yang digunakan. Beberapa waktu sebelumnya, pemasukan dilakukan dengan menggunakan jalur pesawat udara. Selain lebih mudah, juga memungkinkan proses yang cepat. Namun dengan semakin ketatnya pengawasan pada bandar udara utama, telah mendorong pelaku memasukan barangnya dengan menggunakan jalur laut (melalui kapal cargo) maupun melalui pelabuhan penumpang ferry internasional. Wilayah barat Indonesia yaitu Pulau Sumatera umumnya dan khususnya wilayah Kepulauan Riau merupakan salah satu wilayah yang memiliki potensi dan risiko yang tinggi untuk dijadikan jalur pemasukan narkotika dan psikotropika secara ilegal. Selain berbatasan langsung dengan dua negara tetangga yaitu Malaysia dan Singapura, wilayah Kepulauan Riau dan Riau daratan memiliki banyak entry point baik jalur laut yaitu pelabuhan penumpang ferry internasional maupun melalui jalur kapal kargo yang memiliki intensitas keluar masuk ke negara tetangga yang cukup tinggi serta melalui jalur udara. Hal ini terbukti melalui data tangkapan 2008 di terminal ferry sebanyak sepuluh kasus dan KPPBC Tanjung Balai Karimun berhasil menegah kurang lebih delapan belas ribu butir pil ecstasy berbagai jenis pada April 2009. Atas dasar hal tersebut serta mengingat keterbatasan kuantiatas dan kualitas petugas Bea dan Cukai yang memiliki kualifikasi sebagai anggota Customs Narcotics Team, Kanwil Khusus DJBC Kepulauan Riau memandang perlu dilakukannya upaya-upaya peningkatan kemampuan petugas-petugas tersebut baik skill maupun pengetahuannya melalui training (workshop)

khusus tim pengawasan narkotika dan psikotropika yang melibatkan petugas Bea dan Cukai di jajaran Kantor Wilayah Khusus DJBC Kepulauan Riau, KPU Batam serta Kantor Wilayah Riau dan Sumatera Barat. Workshop dilaksanakan pada tanggal 23-29 Juni 2009 di Kanwil DJBC Khusus Kepulauan Riau. Peserta yang hadir sebanyak 42 orang berasal dari KWBC NAD, KWBC Sumatera Utara, KWBC Riau dan Sumatera Barat, KWBC Khusus Kepualan Riau serta KPU Batam. Workshop juga dihadiri oleh 9 (sembilan) orang observer dari KWBC NAD, KPU Batam, KWBC Banten, KPPBC Merak, KWBC Jateng dan DIY, KPU Tanjung Priok serta KWBC Jawa Timur I. Tim Pengajar pada workshop kali ini selain berasal dari internal Bea dan Cukai juga dari instansi lainnya, diantaranya Direktorat IV Narkoba Mabes POLRI, Badan Narkotika Nasional (BNN), Badan Narkotika Propinsi (BNP) Kepulauan Riau, Badan POM RI, Direktorat Narkoba POLDA Kepri serta dari Direktorat Jenderal Imigrasi. Dalam sambutannya, Kepala Kanwil khusus DJBC Kepulauan Riau, Nasar Salim, menyampaikan bahwa workshop CNT yang dilaksanakan ini harus dapat dijadikan sarana untuk mengembangkan SDM Bea dan Cukai di ketiga wilayah tersebut yang cakap dan terampil dalam melakukan operasi penegahan narkotika dan psikotropika. Sehingga mampu melakukan analisa, operasi dan melakukan evaluasi terhadap operasi penegahan narkotika dan psikotropika yang dilakukan. Sehingga diharapkan akan tercipta jejaring kerja antara satu kantor dengan kantor lainnya, baik antara KPPBC maupun antar Kantor wilayah. Bahkan lebih dari itu antar lintas sektoral dengan instansi penegak hukum lainnya. DOK. KANWIL TBK Dari materi yang disampaikan, terdapat sedikit perbedaan dengan workshop maupun training pengawasan narkotika sebelumnya, dimana pada workshop yang dilaksanakan di Tanjung Balai Karimun ditambahkan materi ships search yang tujuannya adalah untuk mempelajari teknik-teknik concealment yang mungkin dilakukan oleh para pelaku pada kapal cargo, maupun sarana angkutan laut lainnya. Demikian juga praktek dilakukan selain di pelabuhan ferry internasional di Tanjung Balai Karimun dan Batam, juga dilaksanakan praktek pemeriksaan kapal . Workshop ditutup tanggal 29 Juni 2009 oleh Direktur Penindakan dan Penyidikan, Thomas Sugijata. Dalam kata sambutannya, ia menyampaikan bahwa ke depan aparat Bea dan Cukai harus bekerja dengan penuh semangat dengan mengedepankan kepentingan bangsa. Menggagalkan penyelundupan narkotika dan psikotropika berarti menyelamatkan bangsa dan negara dari kehancuran akibat penyalahgunaan narkotika dan psikotropika. Dengan berakhirnya workshop tersebut, diharapkan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sebagai garda terdepan dalam menjaga bangsa dan nengara akan dapat berperan dan berprestasi lebih baik lagi dalam menjaga bangsa dan negara dari upaya-upaya penyelundupan narkotika dan psikotropika, sehingga DJBC ikut andil dalam menjamin generasi muda Indonesia berikutnya.

PESERTA TRAINING sedang melakukan ships search untuk mendeteksi kemungkinan keberadaan napza di sarana angkutan laut.

28

WARTA BEA CUKAI

EDISI 417 AGUSTUS 2009

Asep Ridwan, NIP. 060090762 Kanwil Khusus DJBC Kepulauan Riau

EDISI 417 AGUSTUS 2009

WARTA BEA CUKAI

29

SEPUTAR SEPUTAR BEACUKAI BEACUKAI

JAKARTA. Pada 26 Juni 2009 di lantai 5 Gedung B Loka Muda Kantor Pusat DJBC diadakan acara pisah sambut Kepala Sub Direktorat Intelijen, Maman Anurachman (sekarang menjabat Kepala Bidang P2 di Kanwil DJBC Sumatera Utara) dan Kepala Seksi Pangkalan Data Subdit Intelijen Dit P2, Noegroho (sekarang menjabat sebagai Kepala Pangkalan Sarana Operasi Tanjung Priok), yang dihadiri oleh segenap karyawan dan karyawati di lingkungan kerja Direktorat P2. Acara tersebut diisi dengan beberapa kata sambutan dan dilakukan penyerahan cindera mata kepada kedua pejabat tersebut. Tampak pada gambar kiri, Direktur P2 Thomas Sugijata menyerahkan cindera mata kepada Maman Anurachman berupa pigura, dan gambar kanan, Nugroho yang menerima ucapan selamat dari Direktur P2 Thomas Sugijata. JAKARTA. Pada 30 Juni 2009 Direktorat Fasilitas Kepabeanan melaksanakan pengambilan sumpah dan pelantikan Pejabat Eselon III dilingkungan Direktorat Fasilitas Kepabeanan. Pelantikan diselenggarakan di ruang kerja Direktur Fasilitas Kepabeanan dan dipimpin langsung oleh Direktur Fasilitas Kepabeanan Kusdirman Iskandar sebagai Inspektur Upacara, serta disaksikan oleh beberapa pejabat di lingkungan terkait. Tampak pada gambar, pejabat yang dilantik yakni Robert Leonard Marbun menjabat sebagai Pj. Kepala Subdirektorat Kemudahan Impor Tujuan Ekspor dan Tempat Penimbunan Berikat, ketika sedang dilantik dan diambil sumpahnya.

JAKARTA. Panitia Masjid Baitut Taqwa KP-DJBC, bidang zakat dan infak pada 10 Juli 2009 melakukan Bakti Sosial Bea dan Cukai Peduli Pendidikan dengan menyerahkan bantuan 271 paket berupa seragam sekolah, buku-buku alat tulis dan tas senilai Rp 30.912.500 juta rupiah yang dibagikan kepada 146 siswa SD, 75 siswa SMP dan 50 Siswa SMA yang berasal dari yayasan-yayasan, lingkungan disekitar Kantor Pusat DJBC, dan anak-anak pekerja cleaning service (gambar kiri) Penyerahan secara simbolis kepada anak-anak kurang mampu tersebut dilakukan oleh Direktur IKC Heri Kristiono, Direktur Teknis Kepabeanan Agung Kuswandono, dan Tenaga Pengkaji Bidang Pengembangan dan Kinerja Organisasi Kepabeanan dan Cukai Susiwiyono. Tampak para pejabat dan pengurus zakat dan infak foto bersama dengan anak-anak yang menerima bantuan (gambar kanan). JAKARTA. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) pada 19 Juni 2009 memfasilitasi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk menyelenggarakan ujian nasional sertifikasi keahlian Pengadaan Barang dan Jasa. Penyelenggaraan tes ini didasari oleh Keputusan Presiden No. 80 tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Tujuan diselenggarakannya ujian ini karena di DJBC dari 142 Satuan Kerja (Satker) DJBC yang ada di seluruh Indonesia, DJBC hanya memiliki 190 orang yang memiliki sertifikat pengadaan barang, selain itu dalam rangka mengantisipasi pelaksanaan penyempurnaan organisasi DJBC saat ini. Tes ini oleh LKPP telah 3 kali dilakukan, yaitu untuk angkatan I pada 13 Maret 2009, angkatan II pada 20 Maret 2009 dan angkatan III pada 19 Juni 2009 yang masing-masing angkatan pesertanya berjumlah 250 orang.

30

WARTA BEA CUKAI

EDISI 417 AGUSTUS 2009

MAKASSAR. Kepala Kanwil DJBC Sulawesi melakukan kunjungan kerja ke KPPBC Bajoe pada 18 Juni 2009. Tampak dalam gambar, Kakanwil DJBC Sulawesi, Teguh Indrayana berfoto bersama Kepala Bagian Umum dan Kepatuhan Internal, Rulijanto, Kasubbag Kepegawaian dan KI, Gusmiadirrahman, Kepala KPPBC Bajoe Anto Purgiyanto dan staf KPPBC Bajoe di depan KPPBC Bajoe yang baru selesai direnovasi. Dalam kunjungan kerja tersebut Kakanwil juga meninjau lokasi Pelabuhan Bajoe yang melayani penyeberangan dari Bajoe ke Kolaka, dan pengangkutan antar pulau. Kiriman Kanwil DJBC Sulawesi

MAKASSAR. Pada 17 Juni 2009 Kepala Kanwil DJBC Sulawesi melakukan kunjungan kerja ke KPPBC Parepare. Tampak dalam gambar, Kakanwil DJBC Sulawesi, Teguh Indrayana berfoto bersama Kepala Bagian Umum dan Kepatuhan Internal, Rulijanto, Kasubbag. Kepegawaian dan KI, Gusmiadirrahman, Kepala KPPBC Parepare, Muhammad Amin beserta staf KPPBC Parepare. Dalam kunjungan kerja tersebut Kakanwil juga mengadakan pertemuan dengan pimpinan PT. Pelindo Parepare untuk membicarakan rencana relokasi KPPBC Parepare dari pelabuhan Nusantara ke pelabuhan Cappa. Kiriman Kanwil DJBC Sulawesi

MAKASSAR. Pada 15 Juni 2009 Kanwil DJBC Sulawesi melaksanakan Tes Kesehatan dan Kebugaran USM STAN program Diploma I Kepabeanan dan Cukai (Crash Program). Tes ini diikuti oleh 49 peserta (1 orang tidak hadir) yang telah lulus ujian tahap pertama. Tampak pada gambar kiri, Tim Penguji dari Pusdiklat Bea dan Cukai, disaksikan oleh Tim dari Inspektorat Jenderal sedang memberikan pengarahan kepada peserta sebelum melaksanakan tes kebugaran berupa lari selama 12 menit, sedangkan gambar kanan, para peserta sedang menunggu giliran untuk menjalani pemeriksaan kesehatan. Kiriman Kanwil DJBC Sulawesi MAKASSAR. Pada 11 dan 12 Juni 2009 berlangsung Rapat Kerja Kantor Wilayah DJBC Sulawesi, bertempat diAula Kantor Wilayah DJBC Sulawesi. Rapat Kerja membahas tindak lanjut dari Instruksi Direktur Jenderal Nomor INS-01/BC/2009 dan permasalahan yang terjadi di setiap Bagian/Bidang maupun KPPBC. Tampak dalam gambar, Kakanwil DJBC Sulawesi berfoto bersama para Pejabat Eselon III dan IV serta pelaksana di lingkungan Kantor Wilayah DJBC Sulawesi. Kiriman Kanwil DJBC Sulawesi

EDISI 417 AGUSTUS 2009

WARTA BEA CUKAI

31

SEPUTAR SEPUTAR BEACUKAI BEACUKAI MAKASSAR. Pada 2 Juni 2009 diselenggarakan diklat kesamaptaan di Hotel Sahid Toraja. Diklat kesamapataan ini diikuti sebanyak 30 peserta, dibuka oleh Kepala Bagian Umum dan Kepatuhan Internal Kantor Wilayah DJBC Sulawesi Rulijanto, mewakili Kepala Kantor Wilayah DJBC Sulawesi. Acara dihadiri pula oleh Kepala Balai Diklat Keuangan Makassar dan Kepala Bagian Tata Usaha Kanwil DJBC Sulawesi, Heru Susanto. Tampak pada gambar suasana pembukaan kesamaptaan. Kiriman Kanwil DJBC Sulawesi SURABAYA. Berdasarkan Surat Mutasi Nomor 532/KM.1/UP.11/2009 tanggal 5 Juni tentang mutasi pejabat eselon III di lingkungan Departemen Keuangan, maka pada tanggal 25 juni 2009 pukul 08.00 WIB diadakan acara pelantikan/sumpah jabatan bagi pejabat yang baru dimutasi di lingkungan Kanwil DJBC Jawa Timur I yang diselenggarakan di ruang perpustakaan Kanwil DJBC Jawa Timur I. Pelantikan dipimpin langsung oleh Kepala Kanwil DJBC Jawa timur I, Djasman Sutedja. Selanjutnya pada pukul 10.00 WIB diadakan acara pisah sambut pejabat eselon III yang lama dan yang baru yang diselenggarakan di ruang aula Kanwil DJBC Jawa Timur I, diikuti oleh sebagian pegawai di lingkungan Kanwil DJBC Jawa Timur I dan KPM Tg. Perak. Tampak pada gambar kiri, pejabat yang baru sedang diambil sumpahnya, dan gambar kanan, pejabat dan pegawai sedang menikmati acara pisah sambut. Tim Humas & RT Kanwil DJBC Jawa Timur

AMBON. Pada 29 Juni 2009, bertempat di Kantor Adminitrasi Pelabuhan diselenggarakan rapat Koordinasi Instansi Terkait di Lingkungan Pelabuhan Ambon. Rapat ini diselenggrakan guna menyamakan persepsi mengenai Keamanan Pelabuhan dan Fungsi masing-masing Instansi Pelabuhan. Tampak Kepala KPPBC Tipe A3 Ambon Hannan Budiharto foto bersama dengan para pejabat instansi terkait yang ikut dalam rapat koordinasi tersebut. Bambang Wicaksono, Surabaya (Foto : Bambang Wicaksono) SURAKARTA. Pada 1 Juli 2009, KPPBC Tipe Madya Pabean Surakarta melaksanakan pemusnahan barang kena cukai (Hasil Tembakau dan MMEA) hasil penegahan periode Juni 2008 - Mei 2009 melalui Bandara Adisumarmo dan Kantor Pos Lalu Bea Surakarta. Pemusnahan ini dilakukan mengacu pada PMK nomor: 89/PMK.04/2007 tanggal 30 Agustus 2007 Tentang Impor Barang Pribadi Penumpang, Awak Sarana Pengangkut, Pelintas Batas, dan Barang Kiriman, dan SE Direktur Jenderal Bea dan Cukai nomor: SE-18/BC/ 1996 tanggal 13 Mei 1996 Tentang Pelaksanaan Pemberian Pembebasan di Bidang Cukai. Tampak pada gambar Kepala Kantor (Arwansjah), pegawai perwakilan dari Bandara Adisumarmo dan Kantor Pos Lalu Bea Surakarta, dan Kepala Seksi, foto bersama di depan barang bukti yang dimusnahkan serta pelaksanakan pemusnahan dengan cara dipecahkan dan dibakar. Kiriman Hendra N, KPPBC Surakarta

32

WARTA BEA CUKAI

EDISI 417 AGUSTUS 2009

SURAKARTA. Pada 17 Juni 2009, Tim Sosialisasi Kantor Pusat DJBC mengunjungi KPPBC Madya Pabean Surakarta dalam rangka Sosialisasi 5 (lima) Peraturan Pelaksanaan di Bidang Cukai. Sosialisasi tersebut dihadiri oleh para pengusaha di bidang cukai, perusahaan perbankan dan asuransi serta pegawai bea dan cukai yang berada dalam wilayah kerja KPPBC Tipe Madya Pabean Surakarta, Yogyakarta, Cilacap dan Purwokerto. Tampak pada gambar pembukaan sosialisasi oleh Kepala KPPBC Tipe A3 Surakarta, Arwansjah didampingi oleh Direktur Informasi Kepabeanan dan Cukai, Heri Kristiono, Kakanwil DJBC Jateng dan DIY, Ismartono, dan Kepala Subdirektorat Aneka Cukai Direktorat Cukai, Putut Tedjo Ismojo Djati. Kiriman Wira AW, KPPBC Surakarta TANJUNG BALAI KARIMUN. Pada 28 Juni 2009 bertempat di lapangan futsal Indo Futsal, tim futsal Bea Cukai Tanjung Balai Karimun yang merupakan gabungan dari Kanwil Khusus Kepulauan Riau, Pangsarop Tipe A Tanjung Balai Karimun, dan KPPBC Tipe A2 memastikan kemenangannya di final turnamen futsal Kapolres Cup yang diikuti 40 tim setelah mengalahkan tim BTN A dengan skor tipis 4-3. Tampak pada gambar kiri, tim Futsal Bea Cukai dengan piala kemenangannya, sedangkan gambar kanan, para suporter yang selalu setia mendukung tim futsal BC. Suporter merupakan faktor yang tak kalah penting sebagai penentu kemenangan. Kiriman Kanwil DJBC Kepulauan Riau CENGKARENG. Pada 25 Juni 2009 bertempat di Aula Gedung A Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean Soekarno Hatta telah dilangsungkan acara pisah sambut Kepala KPPBC Tipe Madya Pabean Soekarno Hatta dari Rahmat Subagio kepada B.Wijayanta B.M. Acara dihadiri oleh Kepala Kanwil DJBC Banten dan para pejabat eselon III di lingkungan KWBC Banten. Acara juga dihadiri oleh mitra kerja instansi vertikal di lingkungan Bandara Soekarno Hatta serta ibu-ibu pengurus dan anggota Dharma Wanita Persatuan. Tampak pada gambar kiri, Rahmat Subagio menerima cendera mata berupa maskot hewan lebah dan pada gambar kanan, B.Wijayanta B.M menerima ucapan selamat dari seluruh karyawan. Kiriman Sub Bagian Umum KPPBC Tipe Madya Pabean Soekarno Hatta

CENGKARENG. Bersamaan dengan acara Serah Terima Jabatan dan Pisah Sambut Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean Soekarno Hatta tanggal 25 Juni 2005, dilangsungkan pula serah terima Jabatan Ketua Pengurus Dharma Wanita Persatuan KPPBC Tipe Madya Pabean Soekarno Hatta antara Ny. Rahmat Subagio dengan Ny. B.Wijayanta B.M dengan disaksikan oleh Ketua Dharma Wanita Persatuan Kanwil Banten Ny. Bachtiar. Selesai acara serah terima dilanjutkan dengan foto bersama. Kiriman Dharma Wanita Persatuan KPPBC MP Soekarno Hatta

EDISI 417 AGUSTUS 2009

WARTA BEA CUKAI

33

SEPUTAR SEPUTAR BEACUKAI BEACUKAI

SEMARANG Pada 31 Mei 2009 bertempat di Fakultas Ekonomi Universitas Sultan Agung (UNISSULA), Panitia Ujian Saringan Masuk Prodip I Crash Program Kepabeanan dan Cukai T.A 2009 mengadakan Ujian Tertulis meliputi Tes Potensial Akademik dan Bahasa Inggris. Dari hasil saringan tercatat 122 peserta dari total pendaftar sebanyak 726 peserta di wilayah Jawa Tengah dan DIY yang berhasil lolos ujian tertulis untuk mengikuti tes kebugaran, selanjutnya dari hasil tes kebugaran tercatat sebanyak 85 peserta yang berhasil lolos tes dan mengikuti psikotes ke tahap berikutnya (gambar kiri). Adapun panitia USM lokal Semarang berasal dari pegawai di lingkungan Kanwil DJBC Jateng dan DIY, tampak salah satu pegawai KPPBC Tipe Madya Pabean Tanjung Emas, Leonarda Sambas K., sedang mengawasi ujian saringan masuk (gambar kanan). Kiriman KWBC Jateng dan DIY.

SEMARANG Pada 24 Juni 2009 berdasarkan Keputusan Menkeu no. 532/KM.1/UP.11/2009 diadakan Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Jabatan Pejabat Eselon III di lingkungan Kanwil DJBC Jateng dan DIY bertempat di Aula Kanwil yang dipimpin langsung oleh Kepala Kanwil DJBC Jateng dan DIY Ismartono. Tampak para pejabat yang dilantik tengah diambil sumpahnya oleh para rohaniwan (gambar kiri). Seusai diambil sumpah jabatan, perwakilan pejabat menandatangani berita acara dari kiri ke kanan tampak Drs. Totok Purwanto selaku Kabid Audit, Yacobus Agus Wahyudiono, ST selaku Pj. Kabid Penindakan dan Penyidikan, serta Eddhi Sutarto, selaku Pj. Kabid Kepabeanan dan Cukai, disaksikan Kabag Umum dan KI, Suaidy serta Kabid Fasilitas Kepabeanan, Zulkarnain (gambar kanan). Kiriman KWBC Jawa Tengah dan DIY. KEDIRI. Asap hitam mengepul pada Selasa (14/7) pukul 14.00-15.30 WIB dari halaman belakang Kantor Pos Lalu Bea Kediri. Ternyata sedang dilangsungkan pemusnahan Barang Milik Negara (BMN) dengan cara dibakar habis. Menurut Kepala Seksi Pelayanan Pabean dan Cukai I KPPBC Tipe Madya Cukai Kediri, sekaligus Ketua Tim Pemusnahan Eko Marsudi, BMN yang dibakar meliputi 289 unit Handphone (bekas, rusak, tidak lengkap) dan 4 unit Sex Toys (baru dan baik). Pemusnahan juga dihadiri para pejabat pemerintah setempat. Kiriman Ari Julianto JAKARTA. DKM KPU Priok gelar Temu Alumni ESQ pada Rabu (1/7) pukul 07.30-09.50 WIB di Aula Lantai 5 Gedung Induk KPU Tanjung Priok. Peserta adalah para alumni yang sebelumnya mengikuti ESQ Training yang digelar pada SabtuAhad (25-26/4) di Menara 165 Jl. TB. Simatupang, Jakarta. Ahmad Farid, sang trainer, mengajak peserta untuk me-refresh kembali tentang akan kebesaran Allah, penciptaan alam semesta, dan mengingatkan kembali akan perjanjian manusia dengan Allah saat di alam rahim. “Kita mesti menyadari bahwa di dalam tubuh ada segumpal darah, apabila baik segumpal darah itu maka baik pulalah perilaku seseorang, demikian juga apabila buruk segumpal darah itu maka buruk pulalah akhlaq seseorang. Ingatlah segumpal darah itu adalah hati,” sentuh Farid, yang juga pengurus Yayasan Aulia, Bintaro, Jakarta Selatan. Kiriman Ari Julianto

34

WARTA BEA CUKAI

EDISI 417 AGUSTUS 2009

JAKARTA. Dalam rangka membantu 100 anak yatim dan dhuafa di wilayah Warakas, Pengurus Dharma Wanita Persatuan menyelenggarakan bhakti sosial pada 22 Juni 2009 di kediaman Ust. Zulfa Musthofa. Dalam acara tersebut pengurus Dharma Wanita KPU Tanjung Priok menyerahkan santunan paket tas sekolah dan perlengkapannya, yang diserahkan secara simbolis oleh Ny. Mulyani Hari Sumanto mewakili Ny. Isma Wati Rahmat Subagio yang berhalangan hadir karena sakit. Kiriman KPU Bea dan Cukai Tanjung Priok JAKARTA. U.S. Drug Enforcement Administration Office of International Training, yang berkedudukan di Quantico, VA, pada 29 Juni 2009 menyelenggarakan “DEA Airport Interdiction Seminar” di Hotel Crown Plaza. Seminar yang berlangsung selama satu minggu ini dibuka oleh Kasubdit Narkotika, Hendra Prasmono mewakili Direktur P2. Seminar diikuti sebanyak 30 orang peserta yang terdiri dari 20 peserta pegawai Bea dan Cukai (anggota CNT) yang berasal dari Kantor Bea Cukai seluruh bandara internasional di Indonesia, 4 (empat) orang peserta dari imigrasi, dan 6 (enam) orang peserta dari Badan Narkotika Nasional (BNN). Tampak pada gambar Kasubdit Narkotika foto bersama dengan para peserta dan 3 instruktur dari US DEA yakni Mr. George W. Woessner, Mr Steve Sloan, dan Mr James A. Karas. Kiriman Direktorat P2

SEMARANG. Telah diadakan Sosialiasi Pemberitahuan Pabean yang berdasarkan P-21/BC/ 2009, P-22/BC/2009, dan P-23/BC/2009 di Aula Kanwil Jateng dan DIY, pada hari Senin tanggal 29 Juni 2009 yang disampaikan oleh Kasi Penyuluhan dan Layanan Informasi, Joko Santoso, dan Kasi Kepabeanan dan Cukai, Nelson Hasoloan. Sosialisasi dihadiri oleh pegawai KPPBC Tipe Madya Tg. Emas dan para Pengusaha Kawasan Berikat. Kiriman Kanwil DJBC Semarang

SEMARANG. KPPBC Tipe Madya Pabean Semarang pada 9 Juni 2009 melakukan penyerahan barang bukti kepada Balai Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Tengah, atas barang ekspor produk kehutanan yang tidak dilengkapi CITES untuk diproses lebih lanjut sesuai hukum yang berlaku di bidang Kehutanan. Adapun barang bukti yang diserahkan berupa satu jerigen (± 21kg) minyak berwarna kecoklatan, beraro kuat, diberitahukan sebagai minyak nilam; sejumlah 75 karung (±1.500kg) serbuk/ampas gilingan, kering, sedikit berbau wangi (akar wangi); sejumlah 100 karung (±4.500kg) serbuk/ampas gilingan, kering, sedikit berbau seperti dupa, sebanyak lebih kurang 27 MTQ kayu bulat kecil berdiameter antara 7-15 cm, berwarna kemerahan, diberitahukan sebagai kayu Papi (Xylocarpus spp); dan empat karung (92 kg) bongkahan kayu, berwarna kecoklatan, cenderung ringan, berbau seperti dupa, diberitahukan sebagai kemedangan. Kiriman Kanwil DJBC Semarang

EDISI 417 AGUSTUS 2009

WARTA BEA CUKAI

35

SEPUTAR SEPUTAR BEACUKAI BEACUKAI

SURABAYA. Kepala Kanwil DJBC Jawa Timur I, Djasman Sutedjo pada 10 Juli 2009 membuka Pekan Olah Raga (POR) se-Jawa Timur I dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan RI ke-64 (gambar Kiri). Adapun olahraga yang dipertandingkan selama satu bulan ini yaitu pertandingan Bola Volly, Tenis Meja, Tenis Lapangan, Sepak Bola, Bulu Tangkis, Catur, Gaple, dan Seni Menyanyi. Kepala Kanwil DJBC Jawa Timur I, Djasman Sutedjo (berdiri no.4 dari kiri) foto bersama dengan team sepak bola (gambar kanan). Kiriman Mujiono, Kanwil DJBC Jawa Timur I

JAKARTA. Kepala Sub Direktorat Sarana Operasi Dit P2 DJBC Achmad Budiyanto pada 21 Juli 2009 bertindak sebagai inspektur upacara sekaligus membuka acara Pelatihan Pemantapan dan Peningkatan Kemampuan Handler dan Anjing Pelacak Narkotika tahun anggaran 2009, yang diikuti delapan peserta dan dipandu oleh dua instruktur dari Kantor pusat DJBC. Diklat dihadiri oleh Kasubdit Narkotika Hendra Prasmono, Kepala Seksi Pengembangan Pegawai, Zamroni, dan para pejabat di lingkungan Direktorat P2. Tampak pada gambar kiri, Kasubdit Sarana Operasi Dit P2 DJBC Achmad Budiyanto secara simbolis menyematkan topi kepada peserta diklat, dan gambar kanan, foto bersama para peserta pelatihan dengan para pejabat yang hadir.

MALAYSIA. Pada 9 Juni 2009 - 11 Juni 2009 diselenggarakan acara “The 18th Meeting of ASEAN Director-Generals of Customs” di Shah Alam, Selanggor, Malaysia, yang dibuka oleh Deputy Secretary General ASEAN, Mr. Sundram Puspanathan. Dalam acara yang diselenggarakan selama tiga hari tersebut, bertindak sebagai pimpinan sidang (chairman) adalah Director General Royal Malaysian Customs (Ketua Pengarah Kastam Diraja Malaysia), Dato’ Hj. Ibrahim bin Jaapar, yang sekaligus sebagai tuan rumah. Delegasi Indonesia (DJBC) dalam acara ini dipimpin langsung oleh Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Anwar Suprijadi, didampingi Direktur Kepabeanan Internasional DJBC, M. Wahyu Purnomo serta Kasubdit Kerjasama Regional Direktorat Kepabeanan Internasional, Iwan Hermawan. Di sela-sela kegiatan sidang “The 18th Meeting of ASEAN Director-Generals of Customs”, tepatnya pada 10 Juni 2009 telah dilakukan upacara penandatanganan Terms of Reference (TOR) of Bilateral Meeting Between Directorate General of Customs and Excise of the Republic of Indonesia and Royal Malaysian Customs. Penandatanganan ToR Bilateral Meeting DJBC dengan KDRM secara simbolis dilakukan oleh Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Anwar Suprijadi dan Director General Royal Malaysian Customs (Ketua Pengarah Kastam Diraja Malaysia), Dato’ Hj. Ibrahim bin Jaapar, dengan disaksikan anggota Delegasi DJBC dan beberapa pejabat KDRM (gambar kiri). Usai acara penandatanganan diakhiri dengan foto bersama (gambar kanan). Kiriman Direktorat KI

36

WARTA BEA CUKAI

EDISI 417 AGUSTUS 2009

SEMARANG. Pada tanggal 9-10 Juli berlangsung Rapat Kerja Wilayah di lingkungan Kantor Wilayah DJBC Jawa Tengah, DI Yogkarta dan Semarang. Rakerwil yang berlangsung di Semarang ini dipimpin langsung oleh Kepala Kantor Wilayah DJBC Jateng-DIYSemarang, Ismartono dan dihadiri oleh pada Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan serta para pejabat eselon III di lingkungan Kanwil. Tampak Kepala Kanwil dan para peserta rakerwil berfoto bersama. Kiriman IAN, KPPBC Tipe Madya PabeanYogayakarta

KEPABEANAN FOTO-FOTO : WBC/ATS

SOSIALISASI PENYEGARAN. Peraturan-peraturan ekspor ini disosialisasikan kembali setelah dilakukan dua kali penyempurnaan sehingga harus dilakukan penjadwalan ulang.

SOSIALISASI TATA LAKSANA EKSPOR DAN SISTEM KOMPUTER PELAYANAN EKSPOR Ketentuan yang disosialisasikan tersebut berlaku secara efektif (mandatory) di KPU Tanjung Priok dan KPPBC Tipe Madya Pabean Soekarno-Hatta per tanggal 1 Agustus 2009.

D

irektorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) kembali mensosialisasikan beberapa peraturan tentang tata laksana ekspor , bea keluar dan Sistem Komputer Pelayanan (SKP) Ekspor pada16 Juli 2009 di Auditorium B Kantor Pusat DJBC. Sosialisasi ini dibuka oleh Direktur IKC, Heri Kristiono yang didampingi oleh Kasubdit Humas dan Penyuluhan, Ardiyanto. Dalam sambutannya Heri mengatakan bahwa SKP ekspor ini sudah diimplementasikan di Tanjung Perak dan Djuanda,” Tentunya (SKP ini-red) sudah dievalusi, kendala-kendala yang terjadi dikedua tempat tersebut. Kami mencoba meminimalisasi kendala-kendala tersebut sehingga kendala tersebut tidak terjadi di Tanjung Priok dan bandara Sukarno-Hatta”. Sosialisasi ini merupakan penyegaran setelah sebelumnya pernah dilakukan pada bulan April lalu. Beberapa peraturan ini disosialisasikan kembali setelah dilakukan dua kali penyempurnaan sehingga harus dilakukan penjadwalan ulang. Beberapa peraturan yang disosialisasikan diantaranya Perdirjen No P-40/BC/2008 tentang tatalaksana Kepabeanan di bidang ekspor, yang telah diubah dengan P-06/BC/2009, dan terakhir dengan P-30/BC/2009. Dan Perdirjen No. P-41/BC/2009 tentang Pemberitahuan Pabean Ekspor, yang telah diubah dengan P-07/ BC/2009. Ketentuan tersebut berlaku secara efektif (mandatory) di KPU Tanjung Priok dan KPPBC Tipe Madya Pabean SoekarnoHatta per tanggal 1 Agustus 2009. Hal yang diatur baru dalam peraturan-peraturan tersebut menurut

SUSILA BRATA. Ada dua besaran pokok yang diatur dalam peraturan ini yakni bea keluar dan tata laksana

Kasi Ekspor Dit. Teknis Kepabeanan, Susila Brata, “Ada dua besaran pokok yang diatur dalam peraturan ini yakni bea keluar dan tata laksana. Untuk bea keluar antara lain diatur mengenai pengecekan fisik, sedangkan dalam tata laksana antara lain adalah penyampaian PKBE secara PDE”.

PILOTING Pelaksanaan piloting akan dilaksanakan di Kantor Pelayanan Utama BC Tanjung Priok mulai tanggal 21 Juli 2009, dan KPPBC Tipe Madya Pabean Soekarno Hatta mulai tanggal 22 Juli 2009. Peserta ujicoba terdiri dari para eksportir, PPJK, dan konsolidator yang akan diminta kesediaannya (mengikuti uji coba) oleh masing-masing kepala kantor. Dengan berlakunya ketentuan tersebut maka SKP Ekspor yang lama (KEP-151/BC/2003 & KEP-152/BC/2003) berjalan secara paralel sampai 31 Juli 2009. Ujicoba ini dilakukan untuk mengidentifikasi permasalahan dilapangan. Menurut Kasi Otomasi Sistem dan Prosedur Cukai, Dit. IKC, Jamin, pihaknya terus melakukan penyempurnaan sistem, “Permasalahan di Tanjung Perak sudah banyak teridentifikasi, namun di Tanjung Priok volumenya lebih besar dan sudah pasti variasi datanya juga lebih beragam. Kami juga mengupayakan agar mengidentifikasi lagi permasalahan di Priok dan adalah tugas kami menyempurnakan sistem aplikasi secara terus menerus.” Salah satu peserta yang perusahaannya siap menjadi peserta ujicoba dalam piloting tersebut, yakni PT. Toyota Motor Manufactoring Indonesia (PT.TMMI) mengatakan bahwa jika modul ini dapat berjalan secara optimal akan lebih memudahkannya karena lebih efektif dan efisien dengan sistem komputer. “Dengan adanya sistem online maka dari segi waktu akan lebih cepat dalam hal percepatan arus barang. Namun permasalahannya seberapa jauh pihak DJBC dalam mempersiapkan aplikasi ini. Kami berharap DJBC dapat mempersiapkan ini secara maksimal,” jelas Bastiyan Dios Kurnia, Staf Exim PT. TMMI. Penggunaan Modul PEB / PKBE versi 5.3.13 (terbaru) dapat di-update dan diunduh (download) pada website DJBC www.beacukai.go.id dan website PT. EDI Indonesia : www.ediindonesia.co.id. Sedangkan untuk Informasi, dapat menghubungi Direktorat IKC melalui pesawat (021) 489-1949, (021) 489-0308 ext. 861 ext 865, atau PT. EDI Indonesia, pada Call Center melalui pesawat (021) 652-1010. irwan EDISI 417 AGUSTUS 2009

WARTA BEA CUKAI

37

KEPABEANAN FOTO : HUMAS DJBC

PENANDATANGANAN KESEPAKATAN BERSAMA. antara Kapolri Jendral (Pol) Bambang Hendarso Danuri, MM dan Dirjen Bea dan Cukai Anwar Suprijadi.

KESEPAKATAN BERSAMA POLRI DAN DJBC MENGENAI PDE FORMULIR A,B, DAN C

Kepolisian Republik Indonesi (Polri) dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) menyepakati pengiriman data elektronik (PDE) Formulir A,B, dan C untuk mempercepat proses penerbitan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) dan Buku Pembayaran Kendaraan Bermotor (BPKB) kendaraan bermotor impor. 38

WARTA BEA CUKAI

EDISI 417 AGUSTUS 2009

K

esepakatan yang merupakan bagian dari pelaksanaan reformasi di tubuh Polri dalam rangka sistem terpadu pelayanan lalu lintas, ditandai dengan penandatanganan kesepakatan bersama antara Kapolri Jendral (Pol) Bambang Hendarso Danuri, MM dan Dirjen Bea dan Cukai Anwar Suprijadi. Selain penandatanganan kesepakatan bersama dengan Dirjen Bea dan Cukai, dalam acara tersebut Kapolri juga menandatangani kesepakatan dengan Dirut Bank Rakyat Indonesia (BRI) dan Dirut PT. Jasa Raharja. Acara yang digelar di Mabes Polri, 29 Juni lalu, juga dihadiri oleh jajaran DJBC diantaranya, Direktur Fasilitas Kepabeanan Kusdirman Iskandar, Kepala Kantor Pelayanan Utama (KPU) Tanjung Priok Rahmat Subagio, Kasubdit Humas dan Penyuluhan Dit. Penerimaan dan Peraturan Kepabeanan dan Cukai (PPKC) Ardiyanto, Kepala Seksi Humas Dit. PPKC R. Evy Suhartantyo, dan Kasi Pembebasan I Dit Fasilitas Kepabeanan Mira Puspita Dewi. Dalam sambutannya Anwar Suprijadi menyambut baik adanya kesepakatan antara Polri dan DJBC tersebut karena bertujuan untuk lebih meningkatkan pelayanan. Sementara itu Kusdirman Iskandar menjelaskan bahwa posisi

DJBC terhadap MoU tersebut sebagai penyedia data Formulir A,B, dan C untuk dikirim melalui email dan atau online system agar dapat lebih cepat diterima oleh pihak Polri untuk penerbitan STNK dan BPKB. Pelaksanaan pengiriman data melalui email atau online system akan dilaksanakan oleh kantor pabean tempat pemasukan barang, bersama Kepolisian Daerah setempat. “Untuk itu, sesuai arahan dari Dirjen Bea dan Cukai, Direktorat Fasilitas akan melakukan koordinasi dengan pihak Ditlantas Mabes Polri untuk menindaklanjuti hasil kesepakatan tersebut,” jelas Kusdirman. Beberapa hal yang menjadi kesepakatan antara Polri dan DJBC, antara lain: 1. Pelaksanaan pengiriman data Formulir A,B, dan C secara elektronik dengan menggunakan teknologi informasi antara lain, email dan atau online system. 2. Elemen data formulir yang dikirimkan adalah sesuai dengan elemen data yang ada pada lembar Formulir A,B, dan C. 3. Pengiriman data formulir tersebut dilakukan oleh pihak DJBC kepada pihak Polri dan setelah menerima data tersebut pihak Polri memberikan tanda terima secara elektronik. Pihak Polri tidak boleh melakukan perubahan data pada formulir yang telah diterima dari pihak DJBC. 4. Koordinasi dalam pelaksanaan pengiriman data elektronik dilakukan oleh pihak DJBC dan Polri secara berkala maupun insidentil. Dalam pelaksanaan pengiriman data elektronik, pihak DJBC dan pihak Polri menunjuk pejabat yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan pengiriman data elektronik tersebut. 5. Pembiayaan dari kesepakatan bersama tersebut dibebankan kepada anggaran masing-masing pihak secara proporsional. 6. Jangka waktu kesepakatan bersama tersebut adalah tiga tahun sejak tanggal ditandatangani kesepakatan tersebut (29 Juni 2009) dan dapat diajukan perpanjangan selambatlambatnya tiga bulan sebelum berakhirnya masa berlaku kesepakatan bersama tersebut. 7. Hal-hal yang belum diatur atau terjadinya perubahan (addendum) dalam kesepakatan bersama tersebut akan ditentukan kemudian dan perubahan tersebut dapat dilakukan atas persetujuan kedua belah pihak. 8. Evaluasi dilakukan atas pelaksanaan kesepakatan tersebut agar kegiatan-kegiatan yang tercakup di dalamnya dapat berjalan sesuai dengan tata pemerintahan yang baik dan sebagaimana mestinya yang dilakukan secara berkala setidak-tidaknya satu tahun sekali. Evaluasi tersebut dapat juga dilakukan sesuai kebutuhan. FOTO-FOTO : DOK. WBC

KUSDIRMAN ISKANDAR. Untuk saat ini pelaksanaannya dilakukan oleh KPU BC Tipe A Tanjung Priok.

TAHAP AWAL PELAKSANAAN Setelah penandatangan kesepakatan tersebut, maka pada 1 Juli 2009, Dirjen Bea dan Cukai mengeluarkan kebijakan melalui Surat Nomor S-919/BC/2009, tentang tindak lanjut pelaksanaan kesepakatan antara DJBC dan Polri mengenai pengiriman data elektronik Formulir A,B, dan C. Dalam kebijakannya, Dirjen Bea dan Cukai sebagai tahap awal menunjuk Kepala KPU BC Tipe A Tanjung Priok untuk segera menindaklanjuti kesepakatan tersebut. Dan sebagai tahap awal pengiriman data masih menggunakan email. Sedangkan pengiriman hard copy Formulir A,B, dan C tetap dilakukan dengan menggunakan kurir.

Terkait dengan hasil kesepakatan antara Polri dan DJBC, Kusdirman Iskandar menegaskan bahwa tidak ada perubahan kebijakan hanya saja pengriman data Formulir A,B, dan C berupa hard copy yang semula dilaksanakan secara manual (dikirim melalui kurir), setelah ada kesepakatan bersama, formulir tersebut dikirim melalui elektronik. “, dan pengiriman data melalui email tersebut dilakukan setiap hari kerja paling lambat hari kerja berikutnya oleh kantor pabean kepada pihak Polri,” paparnya. Lebih lanjut Kusdirman mengungkapkan bahwa setelah KPU Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok, Kantor Pabean lain akan menyusul untuk mengirimkan data formulir tersebut melalui email kepada Kepolisian Daerah (Polda) masing-masing.

FORMULIR A,B, DAN C Sesuai Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor. KEP-62/BC/1997, yang dimaksud dengan Formulir A adalah surat keterangan tentang pemasukan mobil atau kendaraan bermotor yang diimpor untuk dipakai dalam keadaan lain (dalam kondisi terurai sama sekali) atau CBU-Completely Built Up. Kepala Kantor Pabean tempat penyelesaian kewajiban pabean, menerbitkan Formulir A. Formulir B adalah surat keterangan tentang pemasukan mobil atau kendaran bermotor yang bea masuknya dan pungutan lain atau sebagian belum dilunasi (ditangguhkan). Ini berlaku terhadap kendaraan bermotor yang diimpor untuk dipakai dalam keadaan lain - terurai sama sekali (CBU) atau hasil rakitan di dalam negeri yang memperoleh fasilitas pembebasan, keringanan, atau penangguhan pembayaran bea masuk dan atau pajak dalam rangka impor, Kepala Kantor Pabean tempat penyelesaian kewajiban pabean, menerbitkan Formulir B. Sedangkan Formulir C merupakan surat keterangan tentang pelunasan bea mobil atau kendaraan bermotor yang kepada pengimpornya diberikan Formulir B yang telah dipindahtangankan dengan persetujuan Direktur Jenderal Bea dan Cukai atau pejabat yang ditunjuknya dalam menerbitkan Formulir C. Menurut Mira Puspita Dewi, sebelum ada kesepakatan tersebut, lembar Formulir A dan B dikirim oleh Kantor Pabean kepada pihak Polri (Ditlantas Mabes Polri) dua kali dalam seminggu melalui kurir. Sedangkan lembar Formulir C dikirim oleh Direktorat Fasilitas Kepabeanan segera setelah diterbitkan. “Hal ini dilakukan karena tidak setiap hari diterbitkan Formulir C karena permohonan penerbitan Formulir C juga tidak setiap hari ada,” ungkapnya. Saat ini Formulir C untuk kendaraan bermotor eks Kedutaan Besar (kedubes) dan Badan Internasional diterbitkan oleh Direktur Fasilitas Kepabeanan u.b Kasubdit Pembebasan, yang ditujukan kepada, sedangkan untuk kendaraan bermotor eks lelang diterbitkan oleh Kantor Pabean tempat pemasukan barang. “Setelah ada kesepakatan bersama ini, untuk menerbitkan STNK dan BPKB kini pihak Polri tidak lagi harus menunggu lembar formulir A,B, dan C yang dikirimkan melalui kurir. Dengan sistem PDE ini, STNK dan BPKB dapat segera diterbitkan setelah data diterima oleh Polri dan lembar data (hard copy) yang dikirim MIRA PUSPITA DEWI. Setelah ada kese- melalui kurir akan digunakan pakatan bersama ini, untuk menerbitkan untuk melakukan rekonsiliasi STNK dan BPKB kini pihak Polri tidak data yang telah dikirim melalui lagi harus menunggu lembar formulir A,B, dan C yang dikirimkan melalui kurir elektronik,” tuturnya. ryan EDISI 417 AGUSTUS 2009

WARTA BEA CUKAI

39

KEPABEANAN

LOKAKARYA Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Kepabeanan sebagai wujud reformasi birokrasi DJBC

DJBC GELAR LOKAKARYA

PENGADUAN PENGGUNA JASA KEPABEANAN Sebagai bentuk reformasi di bidang birokrasi, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) menggelar lokakarya ‘Pengaduan Masyar akat Terhadap Pelayanan Kepabeanan DJBC’ di Hotel Century Park Jakarta.

A

cara yang yang mendapat dukungan dari Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara (PAN) dan Pemerintah Republik Federasi Jerman yang diwakili oleh lembaga non pemerintah (NGO) Jerman, Deutsche Gesellschaft fuer Technicshe Zusammenarbeit (GTZ), merupakan gebrakan baru DJBC dalam meningkatkan pelayanan pengguna jasa kepabeanan, sebagai bentuk pelaksanaan program reformasi birokrasi yang digulirkan pemerintah yang bertujuan mewujudkan pelayanan berkualitas. Kementerian PAN dan GTZ yang telah melaksanakan kerjasama melalui proyek Support for Good Governance (SfGG), merupakan fasilitator antara DJBC dan Pengguna Jasa Kepabeanan dalam Lokakarya tersebut yang berlangsung pada 6-7 Juli. Ini merupakan program permerintah yang mengacu pada blue print reformasi birokrasi sesuai Pedoman Umum Reformasi yang diatur dalam Peraturan

40

WARTA BEA CUKAI

EDISI 417 AGUSTUS 2009

Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor. PER/15/M/PAN/7/2008. Hadir sebagai pembicara dalam acara pembukaan lokakarya tersebut, Direktur Penindakan dan Penyidikan (P2) Thomas Sugijata, Principle Advisor SfGG GTZ Mr. Peter Rimmele, dan Deputi Menteri PAN Bidang Pelayanan Publik Cerdas Kaban. Disamping itu peserta lokakarya yang hadir sekitar 200 orang yang terdiri pengguna jasa kepabeanan, perwakilan DJBC, dan fasilitator atau perwakilan GTZ. Dalam sambutan Dirjen THOMAS SUGIJATA. Peningkatan Bea dan Cukai, yang kualitas itu baru bisa dilakukan bila DJBC mengetahui apa yang dikeluhkan disampaikan oleh Direktur P2 Thomas Sugijata, menegaskan masyarakat terhadap DJBC. bahwa proses pelayanan public dewasa ini dilaksanakan melalui suatu tatanan birokrasi. “Namun demikian, birokrasi sering dipandang sebagai suatu proses yang panjang dan berbelit-belit. Hal ini mengakibatkan birokrasi memiliki citra negative yang tidak menguntungkan bagi perkembangan birokrasi itu sendiri. Dan untuk menjawab itu pemerintah menggulirkan program reformasi birokrasi “ jelasnya. Lebih lanjut dalam pidato pembukaannya Thomas meminta kepada pengguna jasa tidak perlu ragu atau segan dalam menyampaikan pengaduan secara jujur terhadap pelayanan DJBC. “Untuk itu kita (DJBC-red) hadir di lokakarya ini untuk mendapatkan hasil survey pengaduan masyarakat yang dapat memberikan umpan balik pelayanan,” paparnya. Sementara itu Peter Rimmmele menuturkan bahwa proyek pen-

dukung tata pemerintahan yang baik atau SfGG, menekankan pada dua program yaitu, program peningkatan kualitas pelayanan publik dan program peningkatan kualitas administrasi pemerintahan. “Program peningkatan kualitas pelayanan publik, menghasilkan metode manual praktis peningkatan kualitas pelayanan publik yang melibatkan partisipasi masyarakat untuk mewujudkan pemerintahan yang baik,” jelas Rimmele yang memberikan apresiasi kepada reformasi birokrasi DJBC. Hal senada juga disampaikan Cerdas Kaban yang menilai langkah DJBC sudah tepat dalam menerapkan metode manual praktis peningkatan kualitas pelayanan public sebagai wujud refomasi birokrasi. “Melalui metode sederhana ini akan mengubah pengaduan masyarakat yang selama ini dihindari atau ditakuti penyelenggara negara, menjadi pelayanan yang prima,” tegasnya yang berharap ada komitmen dari DJBC untuk meningkatkan kualitas pelayanan. Menurut Asisten Deputi Pelayanan Perekonomian Kementerian Negara PAN Muhammad Rusdi, GTZ telah berkerjasama dengan Kementerian Negara PAN sejak tahun 2000. “Metode Manual Praktis ini sudah terbukti banyak keberhasilannya, ini awalnya ditujukan untuk proyek desentralisasi dan tujuannya untuk memperbaiki pelayanan publik di daerah kota dan kabupaten, sudah sekitar 340 unit kerja di 55 Kabupaten Kota yang sudah melaksanakan metode ini,” ungkapnya

METODE YANG DIGUNAKAN Lokakarya dipandu oleh fasilitator dari Badan Kerjasama Teknik Jerman (SfGG-GTZ) yang berpengalaman di Indonesia dalam menerapkan manual praktis peningkatan kualitas pelayanan publik melalui partisipasi masyarakat. Lokakarya tersebut menggunakan metode yang mengakomodir pengaduan pengguna jasa layanan kepabeanan DJBC sebagai survey untuk mengukur dan selanjutnya memperbaiki kualitas pelayanan DJBC. Faktor kunci yang membuat keberhasilan metode ini terletak pada banyaknya penggunan jasa yang terlibat sebagai responden, kejujuran pengguna jasa dalam menyampaikan pengaduan, dan komitmen Bea dan Cukai dalam melakukan perbaikan. Menurut Senior Advisor SfGG GTZ Tumpal MS Simanjuntak dalam lokakarya ini semua peserta harus berkarya. “Dalam hal ini, peserta harus berpartisipasi dalam pengaduan yang selanjutnya menjadi survey. Dengan catatan mereka harus berani mengadukan masalahnya dan jujur atau tidak mengada-ada,” tegas Tumpal yang juga pemandu lokakarya tersebut. FOTO-FOTO : WBC/ATS

PENGADUAN MASYARAKAT. mengenai pelayanan kepabeanan DJBC ditampung dalam lokakarya.

PESERTA LOKAKARYA. dibagi dalam beberapa kelompok yang dibimbing oleh perwakilan GTZ dan DJBC

Langkah-langkah proses metode manual praktis peningkatan kualitas pelayanan publik meliputi: - Persiapan - Lokakarya mekanisme pengaduan masyarakat - Survei pengaduan masyarakat - Lokakarya analisis masalah penyebab pengaduan masyarakat - Pendatanganan atau ikrar janji dan rekomendasi perbaikan pelayanan. Untuk lebih memudahkan menampung pengaduan, peserta yang terdiri dari pengguna jasa dan perwakilan DJBC dibagi dalam empat kelompok, yang terdiri dari: - Importir MITA dan Jalur prioritas - Pengguna fasilitas Tempat Penimbunan Berikat (TPB) - Pengguna fasilitas KITE dan eksportir - Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan (PPJK) dan jalur prioritas “Setiap kelompok dibimbing oleh dua orang dari perwakilan dari GTZ dan DJBC yang akan menampung pengaduan dan kemudian mengelompokan jenis pengaduan yang kurang lebih sama maksudnya. Sedangkan untuk peserta dari perwakilan DJBC turut menyampaikan pengaduan masyarakat yang pernah diterimanya” terang Tumpal. Mengenai pelaksanaan lokakarya tersebut, Thomas Sugijata kepada WBC menjelaskan bahwa tujuan acara tersebut adalah untuk meningkatkan pelayanan DJBC kepada public. “Peningkatan kualitas itu baru bisa dilakukan bila DJBC mengetahui apa yang dikeluhkan masyarakat terhadap DJBC, dengan metode ini lebih terstruktur pengaduannya, sehingga kita segera tahu di sektor mana perbaikan harus dilakukan. “ “Dari lokakarya ini kita akan menampung komplain, yang selanjutnya kita identifikasi, kemudian kita ranking. Tentunya komplain yang paling banyak akan kita perhatikan dan berjanji akan memenuhi harapan,” ujarnya lebih lanjut. Untuk lokakarya kali ini baru mencakup stakeholder di bidang kepabeanan yang ekspor – impornya melalui Tanjung Priok, Soekarno Hatta, Bekasi, Purwakarta, Bogor dan Bandung, tapi menurut Thomas nantinya akan perluas. Sementara itu Ketua Asosiasi Pengusaha Kawasan Berikat Agus Gumilar, menyambut baik dengan diadakannya lokakarya tersebut. “Mudah-mudahan kedepannya Bea dan Cukai semakin baik lagi dalam memberikan pelayanan,” harapnya. ryan EDISI 417 AGUSTUS 2009

WARTA BEA CUKAI

41

PENGAWASAN FOTO-FOTO: WBC/ATS

KONFERENSI PERS. Dari pengungkapan dua kasus penyalahgunaan fasilitas kawasan berikat ini, DJBC berhasil menyelamatkan kerugian negara senilai kurang lebih Rp 786 juta.

KPU BC TANJUNG PRIOK BARANG JADI ASAL CHINA. Upaya penyelundupan barang jadi, dapat mengganggu industri garmen dalam negeri. UNGKAP DUA KASUS PENYALAHGUNAAN FASILITAS KAWASAN BERIKAT Dari pengungkapan dua kasus ini, petugas bea cukai berhasil menyelamatkan penerimaan negara berupa pungutan bea masuk dan pajak dalam rangka impor atas kedua tindak pidana kepabeanan impor dan ekspor tersebut kurang lebih Rp 786 juta.

K

antor Pelayanan Utama (KPU) Bea dan Cukai Pelabuhan Tanjung Priok menahan dua kontainer berisi garmen impor asal China dan barang campuran ekspor dengan tujuan Nigeria senilai Rp.3,7 miliar karena menyalahgunakan fasilitas kawasan berikat (KB). Modus operandi yang dilakukan adalah memanipulasi dokumen pemberitahuan pabean impor dan ekspor yaitu mengatasnamakan perusahaan penerima fasilitas kawasan berikat (PT MT/kasus impor dan PT SGI/kasus ekspor) dan jumlah/ jenis barang diberitahukan tidak benar. Potensi kerugian negara berupa pungutan bea masuk dan pajak dalam rangka impor atas kedua tindak pidana kepabeanan impor dan ekspor tersebut kurang lebih Rp 786 juta. Pemaparan hasil tangkapan ini digelar pada 3 Juli 2009 di Media Center KPU BC Tanjung Priok, oleh Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Anwar Suprijadi, Direktur Penyidikan dan Penindakan (P2), Thomas Sugijata dan Kepala KPU BC, Rahmat Subagyo. Dalam penjelasannya Rahmat Subagyo mengatakan bahwa fasilitas Kawasan Berikat ini

42

WARTA BEA CUKAI

EDISI 417 AGUSTUS 2009

diberikan dalam rangka meningkatkan peran Indonesia dalam ekspor. “Biasanya barang-barang ekspor ini menerima bahan baku impor yang bahan bakunya masih ditangguhkan bea masuknya”. Sementara Anwar Suprijadi menegaskan bahwa telah terjadi perubahan modus penyalahgunaan fasilitas kawasan berikat, “Dulu mereka tidak melakukan modus-modus seperti ini, biasanya dulu modusnya manipulasi dokumen saja, tetapi saat ini diisi barang. Oleh karena itu kami terus melakukan mapping dan pengetatan pengawasan”. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 33 Tahun 1996, fasilitas Kawasan Berikat yang diberikan kepada perusahaan produsen tertentu berorientasi ekspor dimaksudkan untuk meningkatkan daya saing produk ekspor di pasaran global dengan menunjang persediaan bahan baku bagi kebutuhan industri dalam negeri melalui fasilitas kemudahan di bidang kepabeanan, cukai, dan perpajakan. Pengungkapan kasus penyalahgunaan fasilitas kawasan berikat modus operandi impor oleh petugas KPU BC Tanjung Priok bermula dari hasil kegiatan intelijen dan pengamatan selama sebulan terakhir yang mencurigai barang impor container nomor KMTU 9203157/40' yang diberitahukan dengan dokumen BC 2.3 atas nama PT MT, setelah dikeluarkan dari Lapangan UTPK III (Koja) Tanjung Priok tertangkap tangan oleh petugas P2 KPU BC Tanjung Priok ditimbun di sebuah gudang daerah Kapuk Jakarta Barat dimana tidak sesuai dengan dokumen pemberitahuan pabean BC 2.3. yang seharusnya ditimbun di Kawasan Berikat PT. MT. Seketika kegiatan penimbunan barang impor tersebut dihentikan oleh petugas Bea dan Cukai, dima-

sukkan kembali ke dalam kontainer dan diamankan di KPU BC Tanjung Priok. Barang impor yang diberitahukan sebagai bahan baku apparel berupa kain/ tekstil, kancing, zipper dan lain-lain, kedapatan berupa 306 Pkg produk garmen jadi. Nilai barang yang berhasil ditegah kurang lebih sebesar Rp. 1.440.000.000 dengan potensi kerugian negara kurang lebih sebesar Rp. 396.000.000. Selain itu juga timbul kerugian immaterial yaitu dapat mematikan industri garment dalam negeri.” Efek lebih jauh adalah terganggunya industri garmen dalam negeri, oleh karena itu kami dari bea dan cukai membentuk tim khusus yang memantau pemberian fasilitas,” tandas Rahmat. Sedangkan pengungkapan kasus penyalahgunaan fasilitas kawasan berikat modus operandi ekspor oleh aparat KPU BC Tanjung Priok bermula dari hasil kegiatan intelijen dan pengamatan selama sebulan terakhir yang mencurigai barang ekspor kontainer nomor MSKU 7995005/20' yang diberitahukan dengan PEB nomor 251685 atas nama PT SGI. Setelah diterbitkan nota hasil intelijen oleh petugas P2 KPU BC Tanjung Priok kemudian dilakukan pemeriksaan fisik 100 persen kedapatan tidak sesuai. Pada modus ini, eksportir menggunakan nama perusahaan penerima fasilitas Kawasan Berikat (KB) untuk mengekspor barang campuran yang bukan merupakan hasil produksi kawasan berikat (KB) berupa pakaian jadi, barang elektronik, produk kesehatan, dan barang kebutuhan rumah tangga lainnya yang diberitahukan sebagai barang hasil produksi kawasan berikat (KB) berupa Men’s Woven Shirt 100% Cotton. Dalam hal ini

perusahaan forwarder penerima order (PT DMS) diduga bekerja sama dengan perusahaan penerima fasilitas KB (PT SGI). Barang ekspor yang diberitahukan 198.000 pcs mens’s woven shirt 100% cotton kedapatan berupa berbagai jenis barang elektronik seperti 5 unit LCD TV, 5 unit lemari es, 3 unit AC, 24 bales berisi 6,450 lusin dan 16.500 pcs produk pakaian jadi, produk kesehatan, dan barang kebutuhan rumah tangga lainnya. Nilai barang yang berhasil ditegah kurang lebih sebesar Rp. 2.365.200.000 dengan potensi kerugian negara kurang lebih sebesar Rp. 390.258.000. Kedua perkara saat ini tengah dilakukan penyidikan oleh PPNS KPU BC Tanjung Priok karena melanggar Pasal 103 huruf a, c, dan/ atau d UU Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 17 Tahun 2006 dengan sanksi pidana penjara minimal 1-2 tahun dan maksimal 8-10 tahun dan/atau denda minimal Rp. 50-100 juta dan maksimal Rp. 5 milyar. Penyidik telah menetapkan satu tersangka KND untuk kasus importasi atas nama PT MT serta menetapkan dua tersangka ABD dan MT untuk kasus eksportasi atas nama PT SGI. Para tersangka ditangkap pada akhir Juni 2009 dan ditahan di Cabang Rutan Kantor Pusat DJBC. Saat ini penyidik terus melakukan pengembangan dan pencarian terhadap tersangka yang lain. “Kita sedang melihat keterkaitannya apakah ini oknum perusahaan atau ada keterlibatan perusahaan dalam kasus ini. Jika pasti terlibat kita akan cabut perijinanya, jika tidak maka kita kembangkan keterlibatan pihak lain dari oknum ini,” ujar Rahmat. irwan

BACHTIAR. saat memberikan keterangan perihal keberhasilan petugas Bea Cukai Bandara Soekarno Hatta dan Satgas AI dalam menggagalkan penyelundupan sabu.

WN MALAYSIA GAGAL SELUNDUPKAN SABU Satuan Tugas Airport Interdiction (Satgas AI) Bandara Soekarno Hatta yang dikoordinir oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean Soekarno Hatta berhasil mengamankan warga negara Malaysia yang kedapatan membawa sabu (24/6).

W

arga Serawak yang berinisial KHC (35), ini membawa sabu seberat 1900 gram atau senilai dengan Rp 2,2 miliar dengan menumpang pesawat bernomor CI 679 dari Hongkong. Berkat kejelian petugas dalam mengamati hasil X-ray terhadap barang bawaan KHC, dan kecurigaan kepada gerak geriknya, upaya penyelundupan tersebut berhasil digagalkan. Berdasarkan kecurigaan tersebut petugas Bea Cukai langsung mengamankan KHC beserta barang bawaannya. Dari hasil pemeriksaan terhadap koper hitam milik KHC ternyata terdapat kristal bening (sabu) yang dibungkus rapi dengan plastik tersembunyi di sisi koper.

WN MALAYSIA. KHC gagal menyelundupkan sabu ke Indonesia.

Menurut Kepala Kantor Wilayah DJBC Banten-Serang, Bachtiar, modus yang dilakukan KHC dengan memasukkan sabu yang dikemas dalam tiga paket ke dalam dinding palsu koper. “Dia mengaku hanya kurir yang ditugasi membawa barang tersebut dari Hongkong ke Indonesia,” terang Bachtiar seraya memuji kinerja jajarannya. Lebih lanjut Bachtiar juga menambahkan bahwa KHC ini merupakan kerabat dari beberapa penyelundup Narkoba yang pernah ditangkap di Bandara Soekarno Hatta, dan telah empat kali datang ke Indonesia. “Selanjutnya tersangka dan barang bukti kita serahkan kepada Direktorat IV Narkoba dan Kejahatan Terorganisir Mabes Polri, untuk pengembangan lebih lanjut,” jelasnya dalam jumpa pers di KPPBC Tipe Madya Soekarno Hatta, 25 juni lalu. Bila terbukti bersalah KHC terancam hukuman berat yang berlaku di Indonesia. Sabu atau Methamphetamine menurut UU Nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika merupakan kategori psikotropika golongan II. Bachtiar juga menambahkan bahwa penyelundupan psikotropika golongan II ke Indonesia adalah pelanggaran pidana sesuai dengan Pasal 61 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika. “KHC terancam hukuman pidana kurungan paling lama 10 tahun dan pidana denda maksimal Rp. 300 juta,” ungkapnya. ryan EDISI 417 AGUSTUS 2009

WARTA BEA CUKAI

43

PENGAWASAN

DIRJEN BEA DAN CUKAI, ANWAR SUPRIJADI, didampingi Kanwil DJBC Jakarta, Heru Santoso dan Kanwil DJBC Banten, Bachtiar, saat melakukan gelar tegahan MMEA di Kantor Kanwil DJBC Jakarta.

RIBUAN BOTOL MIRAS DITEGAH APARAT DJBC Tim gabungan Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC) terdiri dari Kanwil DJBC Jakarta dan Kanwil DJBC Banten berhasil menyita ribuan minuman keras atau MMEA (Minuman Mengandung Etil Alkohol) ilegal berkadar alkohol 19,5 - 40 persen.

BARANG BUKTI MMEA, yang dimasukkan ke Indonesia secara ilegal sehingga mengakibatkan kerugian negara dari sisi penerimaan cukai.

ang berhasil ditegah aparat Bea Cukai pada 7 Juli 2009 tersebut adalah sebanyak 17.518 botol minuman keras ilegal berjenis shoju dengan merek Jinro yang diperkirakan mengakibatkan kerugian negara mencapai Rp. 750 juta dari pendapatan cukai MMEA. Minuman berkadar alkohol sebesar 19,5 persen itu ditegah oleh aparat gabungan dari Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tangerang, Sunda Kelapa, Kanwil DJBC Banten dan Kanwil DJBC Jakarta. Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Anwar Suprijadi, ketika melakukan press release di Kanwil DJBC Jakarta, 14 Juli 2009, menyatakan modus yang dilakukan pelaku adalah dengan menyamarkan minuman beralkohol tanpa pita cukai itu ke dalam kardus buah segar sehingga tampak seperti buah impor. Minuman ini, diangkut dengan menggunakan peti kemas ukuran 20" yang rencananya akan didisitribusikan untuk kebutuhan industri pariwisata di sejumlah wilayah di DKI Jakarta dan sekitarnya. “Namun tidak tertutup kemungkinan menggunakan modus operandi yang lain karena modus yang digunakan pelaku penyelundupan juga semakin canggih dan itu menjadi tantangan bagi aparat kami untuk mengungkapnya,” lanjut Anwar. Tersangka pelaku adalah warga negara Korea berinisial MR.S dan MR.K, dijerat dengan pasal 29 ayat 1, 54, 56 UU No.11 Tahun 1995

sebagaimana diubah dengan UU No.39 tahun 2007 dengan ancaman hukuman pidana penjara minimal 1 tahun, maksimal 5 tahun dan atau pidana denda minimal dua kali nilai cukai, maksimal 10 kali nilai cukai yang seharusnya dibayar. Pada press release tersebut juga digelar hasil tegahan MMEA ilegal dengan kadar alkohol mencapai 20-40 persen, tanpa dilekati pita cukai dan tanpa dilengkapi ijin dari Bea Cukai maupun instansi terkait yang telah diungkap sebelumnya oleh Kanwil DJBC Jakarta, dengan total sebanyak 46.930 botol berbagai jenis dan merek lainnya. Diantaranya, 30.000 botol berbagai jenis dan merek yang mengakibatkan potensi kerugian negara mencapai Rp. 1,8 milyar dengan tersangka V.L. Kini kasusnya masih dalam proses penyelidikan. Tegahan selanjutnya sebanyak 1.830 botol berbagai jenis dan merek dengan potensi kerugian negara mencapai Rp. 66.375.000. Tersangka J.A.Y kini masih dalam proses sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Disamping itu juga dilaporkan hasi tegahan pita cukai palsu dengan barang bukti antara lain pita cukai palsu yang sudah selesai dibuat, mesin cetak, mesin potong, mesin pasang hologram, bahan baku kertas, tinta dan lain-lain dengan para tersangka BS, SDR dan JLS yang telah merugikan negara diperkirakan mencapai sekitar Rp. 26,5 milyar dan berkas perkaranya sudah dinyatakan lengkap (P-21). aries

Y

44

WARTA BEA CUKAI

EDISI 417 AGUSTUS 2009

KEPALA KPPBC Tipe Madya Pabean Soekarno-Hatta saat melakukan press release tangkapan sabu seberat 4,1 kg.

WARGA NEGARA ASAL IRAN TERTANGKAP MEMBAWA SABU Pelaku membawa sabu menggunakan pesawat dari Bangkok dan dikemas dalam empat kotak susu for mula berukuran 600 gram.

K

antor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean Soekarno-Hatta menggagalkan upaya penyelundupan sabu dengan berat total 4,1 kilogram senilai Rp. 5,5 miliar yang dilakukan sepasang suami istri asal Iran. Seperti disampaikan Kepala KPPBC Soekarno-Hatta, Bahaduri

Wijayanta dalam jumpa pers tangkapan barang haram tersebut pada Kamis 16 Juli 2009, bahwa pengungkapan kasus itu berawal dari kecurigaan petugas Bea dan Cukai Bandara Soekanro-Hatta di Terminal 2-D setelah melihat tiga bungkus kemasan susu yang dibawa tersangka perempuan bernama Sonia Rotga WNA asal Iran ketika melintasi mesin pemindai atau mesin X-Ray disamping gerak-gerik tersangka yang juga mencurigakan sehingga petugas langsung melakukan pemeriksaan. Lebih lanjut menurut Wijayanta, ketiga kemasan susu yang mencurigakan itu yang tersimpan di tas koper TERSANGKA DAN BARANG BUKTI yang warna hitam milik penumberhasil diamankan petugas Bea dan Cukai pang pesawat Thai Bandara Soekarno-Hata. Airways 433 dengan rute penerbangan Thailand-Jakarta ini selanjutnya dibuka petugas. Kecurigaan petugas Bea dan Cukai Bandara Soekarno-Hatta ternyata terbukti, karena dari hasil pemeriksaan lebih jauh dengan narkotest, barang yang dibawa tersangka adalah jenis methamphetamine atau sabu jenis psikotropika golongan dua. Ketiga bungkus yang dibawa tersangka seberat 3,1 kg. “Dari hasil pemeriksaan petugas kepada tersangka diperoleh informasi bahwa ia akan dijemput oleh suaminya, Chaechi Javad yang telah datang lebih dulu ke Indonesia dan bermalam di salah satu hotel di kawasan Gunung Sahari, Jakarta Utara. Dari informasi tersebut kemudian kami melakukan pengembangan lebih lanjut untuk menangkap tersangka yang kedua yaitu suami dari tersangka Sonia Rotga,” ungkap Wijayanta. Oleh petugas, Sonia sengaja dibawa kembali ke Terminal 2-D bandara untuk memantau keberadaan suaminya. Selang beberapa waktu datanglah Chaechi Javad dan langsung dibekuk petugas dan menggiringnya ke kamar hotel tempatnya menginap untuk dilakukan pemeriksaan. Di kamar yang ditempati Chaechi Javad, petugas mendapatkan tambahan barang bukti sabu seberat 1 kg, sehingga total jumlah sabu yang berhasil diamankan petugas Bea dan Cukai Bandara Soekarno-Hatta dari pasangan suami istri ini sebanyak 4,1 kg. Pelakui dapat dijerat Undang-Undang No.5 Tahun 1997 tentang Psikotropika. Kini kedua tersangka dan bukti diserahkan ke Direktorat IV Narkoba dan Kejahatan Terorganisasi Mabes Polri. Sementara itu, dari data yang diterima WBC, selama tahun 2008, aparat KPPBC Soekarno-Hatta berhasil menegah 13 kasus upaya pemasukan narkotika illegal melalui terminal kedatangan Internasional (Terminal D Bandara Soekarno-Hatta). Sesuai dengan waktu kronologis peristiwa, jenis dan jumlah yang dibawa antara lain: kokain (109,58 gr), shabu (6,390 gr, 6913 gr, 2282.31 gr, 2,5 kg, 100 gr, 100 gr), ketamine (400 gr, 1,6 kg, 1,6 kg, 1,8 kg, 2840 gr, 2940 gr), metaphetamine (340 gr), dan obat-obatan tanpa ijin dari Badan POM/ Depkes sebanyak 116 butir. Sedangkan di tahun 2009 sampai dengan bulan Juli 2009, KPPBC SH berhasil melakukan penegahan narkotika sebanyak 11 kasus dengan berbagai jenis antara lain shabu (351,36 gr, 3896,8 gr, 95,56 gr, 844, 05 gr, 808,12 gr, 642,04 gr, 0,495 kg, 200 gr, 5.320 gr, 2,109 gr, 1683 gr, 1900 gr, 2580 gr, 3100 gr, 1000 gr) ketamine (29 kg), ecstasy (19.950 butir, 133,5 gr) dan methapethamine (5 butir) yang semua kasusnya telah diserahkan kepada Direktorat Narkoba Bareskrim Polri. Ditegaskan Wijayanta, keberhasilan ini merupakan hasil kerjasama tim dan kekompakan dari personil P2 KPPBC Soekarno-Hatta. aries EDISI 417 AGUSTUS 2009

WARTA BEA CUKAI

45

KONSULTASI Setiap surat pertanyaan yang masuk ke Redaksi Warta Bea Cukai baik melalui pos, fax ataupun e-mail, harus dilengkapi dengan identitas yang jelas dan benar. Redaksi hanya akan memproses pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dengan menyebutkan identitas dan alamat yang jelas dan benar. Dan sesuai permintaan, kami dapat merahasiakan identitas anda. Redaksi

RESPON PENETAPAN JALUR IMPOR Ijinkan saya mengajukan pertanyaan sehubungan dengan aktifitas perusahaan kami PT. Green Planet Indonesia berkedudukan di Jakarta Barat, yang rutin melakukan impor pupuk majemuk organik non subsidi. Dalam rangka penyelesaian kepabeanan impor di KPU Tg. Priok setelah PIB ditransfer dengan EDI, yang berdasarkan pengalaman antara 1 - 5 jam akan timbul respon dari SKP Bea Cukai yang bisa berupa penetapan jalur merah, jalur hijau, jalur kuning dan permintaan Skep oleh petugas Analyzing Point (AP). Untuk permintaan Skep, importir diwajibkan menyampaikan hardcopy PIB melalui loket AP Jalur Merah di kantor Bea Cukai Induk. Disini importir harus menunggu antara 2 - 5 jam untuk mendapatkan respon atas penyerahan hardcopy PIB. Untuk importasi kami sekarang ini selalu mendapatkan penetapan jalur kuning, yang dari aspek efisiensi berarti bagi perusahaan kami mengingat dampaknya pada biaya penumpukan di TPK, ketepatan waktu distribusi pupuk, pengolahan tanah dengan pupuk organik dan aplikasi pupuk menjelang musim tanam pertanian padi organik. Pertanyaan : 1. Di unit kerja mana pada instansi Bea Cukai atas penetapan jalur, apakah petugas AP atau PFPD ? 2. Apakah penetapan jalur kuning diberikan pada barang impor yang hanya terdiri dari 1 atau 2 item, atau berdasarkan realisasi impor rutin barang identik ? Demikian pertanyaan diajukan dengan maksud mendapatkan penjelasannya. Institusi DJBC sebagai trade fasilitator, industrial assistance, revenue collector dan community protector kami ucapkan terima kasih. IRWAN SUSANTIO Tembaga Dalam I No. L8B RT 02/03 Letjen Suprapto Jkt 10640 Tanggapan : Sehubungan dengan surat perihal pertanyaan konsultasi, berikut disampaikan tanggapan atas pertanyaan yang bersangkutan : 1. Di unit kerja mana pada instansi Bea Cukai atas penetapan jalur, apakah petugas Analyzing Point (AP) atau PFPD ? Jawab : Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal No. P-42/BC/2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengeluaran Barang untuk Dipakai sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal No. P-08/BC/2009 bahwa penetapan jalur dilaksanakan oleh Sistem Komputer Pelayanan. Apabila jenis barang impor terkena ketentuan barang larangan/pembatasan, maka sistem akan meneruskan kepada Pejabat yang menangani penelitian barang larangan/pembatasan (AP) untuk diterbitkan respons Nota Pemberitahuan Barang Larangan/Pembatasan (NPBL) kepada importir dengan tembusan kepada unit pengawasan. 46

WARTA BEA CUKAI

EDISI 417 AGUSTUS 2009

Dalam hal ketentuan larangan/pembatasan telah dipenuhi, Pejabat yang menangani penelitian barang larangan/pembatasan merekam hasil penelitian ke dalam SKP untuk selanjutnya SKP memberikan nomor pendaftaran PIB dan dilakukan penjaluran pelayanan impor. Tata kerja penyelesaian barang impor untuk dipakai dengan PIB yang disampaikan melalui sistem PDE kepabeanan secara lengkap dapat dilihat pada Lampiran I Peraturan Direktur Jenderal No. P-08/BC/2009. 2. Apakah penetapan jalur kuning diberikan pada barang impor yang hanya terdiri dari 1 atau 2 item, atau berdasarkan realisasi impor rutin barang identik ? Jawab : Jalur Kuning adalah proses pelayanan dan pengawasan pengeluaran Barang Impor dengan tidak dilakukan pemeriksaan fisik, tetapi dilakukan penelitian dokumen sebelum penerbitan SPPB. Pada prinsipnya penjaluran (Merah, Kuning, Hijau) merupakan bagian dari proses manajemen risiko dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dengan melihat profil importir dan profil komoditi, dengan demikian impor komoditi yang terdiri dari 1 atau 2 item atau berdasarkan realisasi impor rutin barang identik yang dilakukan oleh importir tertentu merupakan bagian dari penjaluran pada sistem secara keseluruhan. Demikian disampaikan sebagai jawaban DIREKTUR TEKNIS KEPABEANAN AGUNG KUSWANDONO NIP 060079971

PEMBEBASAN BEA MASUK DAN/ATAU CUKAI ATAS IMPOR KEMBALI BARANG YANG TELAH DIEKSPOR Saya hendak mengajukan pertanyaan sebagai berikut, bahwa sesuai Pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 106/PMK.04/ 2007 tentang Pembebasan Bea Masuk dan/atau Cukai Atas Impor Kembali Barang yang telah diekspor disebutkan bahwa : (1) Atas pemasukan barang-barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 huruf a diberikan pembebasan bea masuk dan/atau cukai; (2) Dikecualikan dari pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas pemasukan barang-barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 huruf a yang pada saat impor awalnya telah memperoleh fasilitas pembebasan dan pada saat ekspornya telah memperoleh pengembalian bea masuk dan/atau cukai atau pencairan jaminan, dikenakan bea masuk dan/atau cukai sebesar fasilitas yang telah diperoleh importir. Yang menjadi pertanyaan saya adalah :

1. Atas pemasukan barang-barang fasilitas seperti apakah yang dimaksud pada pasal 2 angka 2 Peraturan Menteri Keuangan tersebut ? 2. Bagaimanakah cara menentukan besarnya bea masuk yang harus dikenakan terhadap fasilitas yang telah diperoleh Importir ? Mohon berkenan untuk menjelaskan secara terinci guna pelaksanaan tugas. Dan atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih, semoga Warta Bea Cukai terus maju untuk memberikan informasi yang dapat melancarkan pelaksanaan tugas khususnya kami yang di daerah. AGUSTINA MARPAUNG, SH NIP 060083362 Kasubsi Penerimaan dan Jaminan I KPPBC Madya Pabean Belawan Tanggapan : Sehubungan dengan surat perihal Pertanyaan Konsultasi, dengan ini kami sampaikan bahwa : 1. Saudari Agustina Marpaung mempertanyakan mengenai fasilitas yang dimaksud dalam Pasal 2 angka 2 PMK Nomor: 106/ PMK.04/2007 tentang Pembebasan Bea Masuk dan/atau Cukai atas Impor Kembali barang yang telah diekspor dan bagaimana cara menentukan besarnya Bea Masuk yang harus dikenakan terhadap fasilitas yang telah diperoleh importir. 2. Yang dimaksud impor kembali dalam Pasal 2 angka 2 PMK Nomor: 106/PMK.04/2007 adalah impor kembali atas barang ekspor yang importasi bahan baku dan/atau barangnya semula mendapatkan fasiitas KITE. 3. Terhadap impor kembali barang ekspor yang importasi bahan baku / atau barangnya semula mendapatkan fasilitas KITE, tidak diberikan pembebasan atau diwajibkan membayar BM dan PPN serta PPnBM, namun dalam pelaksanaannya

khususnya untuk pembayaran BM dilakukan dengan meletakkan jaminan, hal ini mengingat atas barang impor kembali tersebut apabila dalam jangka waktu 6 (enam) bulan di reekspor kembali maka jaminan dikembalikan dan dalam hal ekspor kembali tidak terlaksana dalam jangka waktu 6 (enam) bulan maka jaminan dicairkan. Prinsip ini sama halnya dengan ketentuan perpajakan bahwa pembayaran PPN pun akan dikompensasikan dengan pajak masukan dan keluaran. 4. Mengenai pengenaan besarnya Bea Masuk memang ada perbedaan penafsiran dalam Pasal 2 angka 2 PMK Nomor : 106/ PMK.04/2007 dengan Keputusan DJBC Nomor : KEP-205/ BC/2003 Pasal 42 yang menyatakan bahwa perhitungan Bea Masuk berdasarkan pada nilai pabean dan tarif barang jadi. 5. Perhitungan BM dari nilai pabean dan tariff barang jadi yang diatur dalam Keputusan DJBC Nomor : KEP-205/BC/2003 pertimbangannya adalah : a. Barang impor kembali tersebut bukan barang yang mendapatkan fasilitas pembebasan, sehingga perlakuannya sama seperti impor umum untuk dipakai tujuan DPIL. b. Penetapan besarnya BM sebesar fasilitas yang pernah diberikan kepada importir tentunya sangat sulit karena harus menghitung besaran komponen (bahan baku) impor atas barang impor kembali tersebut. 6. Selanjutnya untuk penanganan atas impor kembali barang ekspor yang mendapat kemudahan impor (KITE), penetapan besarnya Bea Masuk agar mengacu pada ketentuan Pasal 42 Keputusan DJBC Nomor : KEP-205/BC/2003. Dan terima kasih atas pertanyaan Saudara yang akan kami jadikan bahan masukan dalam penyempurnaan ketentuan impor kembali atas barang ekspor yang mendapat kemudahan impor. Demikian disampaikan. DIREKTUR FASILITAS KEPABEANAN KUSDIRMAN ISKANDAR NIP 060062019

INFO PERATURAN

EDISI 417 AGUSTUS 2009

WARTA BEA CUKAI

47

KEPABEANAN INTERNASIONAL

PERTEMUAN BILATERAL antara Direktur Jenderal Bea dan Cukai dengan Komisioner KCS untuk saling bertukar pengalaman dan pengetahuan dalam bidang teknologi informasi dan pengembangan MRA bagi AEO

SIDANG DEWAN WORLD CUSTOM ORGANIZATION DI BRUSSEL, BELGIA Pada tanggal 25 – 27 Juni 2009 telah diselenggarakan the 113th/114th Sessions of the Customs Cooperation Council ld Custom Or ganiza tion (Sidang Dewan Wor orld Org anization (WCO) ke-113/114) yang dilaksanakan di Sekretariat WCO di Brussel, Belgia

S

idang ini merupakan Sidang Dewan WCO yang diselenggarakan sekali dalam setahun untuk menentukan kebijakan yang akan dilaksanakan oleh WCO dan negara anggota pada tahun anggaran 2009/2010. Sidang Dewan adalah sidang tertinggi dalam kerangka kerja WCO yang dihadiri oleh delegasi dari 174 negara anggota serta 50 lembaga non-anggota dan observer, antara lain delegasi pemantau dari berbagai badan dunia yang tidak memiliki hak suara (WTO, World Bank, dan Interpol) serta asosiasi pengusaha sektoral (The International Air Cargo AssociationTIACA, Fedex). Delegasi Republik Indonesia dihadiri oleh Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Direktur Kepabeanan Internasional, dan Atase Keuangan/Bea dan Cukai KBRI Brussel. Pada Sidang tersebut Mr. Kunio Mikuriya, Sekjen WCO yang baru menjalankan tugasnya selama enam bulan, menyampaikan prioritas kegiatan WCO pada hal-hal yang berkaitan dengan: governance,

48

WARTA BEA CUKAI

EDISI 417 AGUSTUS 2009

capacity building, dan research. Sekjen WCO menguraikan ketiga isu tersebut lebih detail, sebagai berikut: l Governance, meningkatkan partisipasi anggota dan profil Pabean dengan meningkatkan komunikasi; l Capacity Building, memobilisasi semua sumber daya yang ada pada Sekretariat dan struktur regional dengan meningkatkan interaksi donor; dan l Research, menjadi center of excellent dengan fungsi riset untuk emerging area dalam abad 21. Disamping ketiga prioritas tersebut, Sekjen WCO akan mengembangkan peran baru pabean berdasarkan dokumen Customs in the 21st Century dengan fokus pada Globally Networked Customs dan Better Coordinated Border Management. Dalam hal ini Single Window serta Authorized Economic Operator (AEO) serta WCO Data Model akan banyak menjadi bahan diskusi selanjutnya. Sekjen WCO menginformasikan pula kegiatan-kegiatan WCO selama masa kepemimpinannya, dimana WCO turut aktif dalam memberikan kontribusi kepada masyarakat internasional dan memberikan respon terhadap isu-isu yang berkaitan dengan perkembangan terkini pada perdagangan internasional, seperti: memberikan rekomendasi dalam pertemuan G20, berinisiatif terhadap isu Customs and Environment, melakukan komunikasi dengan anggota WCO atas masalah Influenza A (H1N1), mengembangkan WCO Data Model Versi 3 yang dapat digunakan oleh semua instansi di perbatasan, menyelenggarakan konferensi informasi dan teknologi, meningkatkan pendayagunaan Customs Enforcement Network (CEN) dan National CEN, Joint Operation, membahas negosiasi fasilitasi perdagangan di WTO, membahas Harmonized System Review (mengakhiri siklus 5 tahunan) untuk menjadi Harmonized System 2012 dan tabel korelasinya, membuat buku “Revenue Package” dalam rangka menghadapi krisis keuangan global, membuat Origin Database, memberikan bantuan di bidang capacity building kepada Palestine Customs dengan bantuan Israel Customs, serta menyelenggarakan beberapa Regional Meeting.

PAPER INDONESIA Dalam kesempatan tersebut, Sekretariat WCO mendistribusikan Paper Indonesia kepada seluruh delegasi yang hadir pada Sidang tersebut. Paper tersebut bertemakan “Modern Customs Office: Indonesian Customs Reform Initiative to Improve Service Performance”, yang membahas program reformasi dan modernisasi yang dijalankan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) terutama inisiatif yang berkaitan dengan pembentukan kantor modern sebagai bagian integral dari Program Reformasi dan Modernisasi di DJBC. Paper tersebut mengupas tentang kantor modern yang dirancang dalam upaya untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja DJBC dengan mengedepankan faktor pelayanan prima yang ditunjang oleh pengawasan yang efektif serta integritas tinggi. Untuk menonjolkan keberhasilan Program Reformasi dan Modernisasi yang dilaksanakan oleh DJBC, paper tersebut juga menyoroti perkembangan dan keberhasilan yang dicapai oleh DJBC setelah kantor modern tersebut berjalan, baik dari sisi peningkatan penerimaan negara maupun dari sisi penilaian positif dari beberapa lembaga penilai seperti Transparency International (2008) dan WCO Diagnostic Mission (Februari 2009), serta hasil survei tentang peningkatan kepuasan pengguna jasa yang dilakukan oleh Hay Group terhadap KPU Tanjung Priok dan Batam. Paper tersebut mendapat tanggapan positif dari delegasi-delegasi yang hadir pada Sidang Dewan. Seiring dengan berjalannya Program Reformasi dan Modernisasi di DJBC, paper tersebut juga menyinggung evaluasi yang terus dilaksanakan untuk lebih meningkatkan mutu pelayanan serta usaha DJBC untuk meningkatkan penerapan standar WCO dalam pengamanan dan fasilitasi perdagangan sebagaimana yang diamanatkan oleh WCO SAFE Framework of Standar (SAFE FoS). Sebagai langkah awal dari pelaksanaan program tersebut saat ini DJBC sedang merencanakan untuk membuat suatu Sistim Logistik Nasional yang terintegrasi, Customs Advance Trade System (CATS). Sistem ini merupakan rekayasa bisnis untuk memindahkan suatu metode pemeriksaan di pelabuhan yang melibatkan banyak pihak ke eksportir premises dengan pendayagunaan teknologi modern. Dengan demikian sistem pelayanan dan pengawasan saat ini yang dilaksanakan secara manual, seperti pemeriksaan fisik atas dokumen dan barang akan berkurang. Sistem ini bersandar kepada penggunaan teknologi terkini di bidang movement tracking seperti Radio Frequency Identification (RFID), Global Positioning System (GPS), dan Container Security Devices (CSD). Sistem ini juga akan didasarkan pada konsep Authorized Economics Operator (AEO) dan WCO Data Model sebagaimana diamanatkan di dalam SAFE FoS. Hal penting lainnya adalah dilaksanakannya pemilihan wakil Sekjen WCO dimana kandidat dari Chile, Mr. Sergio Mujica Montes terpilih untuk menduduki posisi tersebut dan akan memulai masa kepemimpinannya pada tanggal 1 Januari 2010, untuk masa jabatan FOTO-FOTO: DOK. DIT. KI

DIREKTUR KEPABEANAN INTERNASIONAL bersama dengan Wakil Sekjen WCO yang baru terpilih, Mr. Sergio Mujica Montes (Chile), sesaat setelah terpilihnya Mr. Mujica Montes sebagai Wakil Sekjen WCO yang baru

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI, Anwar Suprjadi bersama dengan Direktur Kepabeanan Internasional, Wahyu Purnomo, di depan Sekretariat WCO Brussels, Belgia

lima tahun. Pada pemilihan wakil Sekjen WCO tersebut, Indonesia memberikan dukungan terhadap pencalonan kandidat dari Chile yang didasarkan pada hubungan baik yang telah terjalin pada forum kerjasama APEC. Disamping itu Indonesia mengharapkan sebagai wakil dari negara berkembang yang merupakan bagian terbesar dari keanggotaan WCO, Chile dapat mengemban aspirasi, kepentingan, serta peran negara-negara berkembang dalam forum internal WCO. Di sela pelaksanaan Sidang, dilaksanakan pertemuan bilateral antara Direktur Jenderal Bea dan Cukai dengan Komisioner Korean Customs Services (KCS). Kedua pimpinan administrasi pabean menjajaki kemungkinan mengadakan kerja sama yang lebih erat dan saling menguntungkan (mutual assistance). Indonesia menyampaikan keinginannya untuk saling bertukar pengalaman dan pengetahuan dalam bidang teknologi informasi dan pengembangan Mutual Recognition Arrangement (MRA) bagi AEO mengingat KCS berpengalaman mengenai hal tersebut. Komisioner KCS juga menyampaikan keinginan Korea untuk memperluas kerjasama tersebut dalam sebuah agreement atau memperbaharui agreement yang pernah ada. Kedua pimpinan sepakat untuk segera memulai penjajakan tersebut melalui pertemuan informal pada tingkat staf dengan membentuk sebuah tim atau working group sebelum memulai bilateral meeting. Komisioner KCS juga berjanji akan membuat sebuah short report tentang AEO, informasi mengenai formal standard of MRA, dan setelah itu akan memulai diskusi. Di luar agenda sidang dilakukan pula penandatangan secara simbolis notifikasi aksesi Revised Kyoto Convention (RKC) oleh Kazakstan, Kuba dan Sri Lanka. Dengan demikian Konvensi yang mulai berlaku tahun 2006 ini telah memiliki 62 anggota. Dalam kaitan dengan aksesi RKC, saat ini DJBC sedang dalam proses persiapan untuk melaksanakan aksesi RKC yang merupakan best practices dan telah diakui sebagai standar internasional dalam modernisasi prosedur kepabeanan. Selain itu untuk menunjang pelaksanaan Program Reformasi dan Modernisasi di DJBC, Indonesia sangat tertarik pada WCO Data Model Versi 3 yang ditawarkan oleh WCO. WCO Data Model Versi 3 tersebut sangat berguna untuk keperluan perbandingan data dalam National Single Window yang dapat digunakan oleh semua instansi di perbatasan. (Dit. Kepabeanan Internasional) EDISI 417 AGUSTUS 2009

WARTA BEA CUKAI

49

OP IN I Oleh : Gunawan Soenarso, S.E.

(MASIH) SEPUTAR MUTASI

T

Mudah-mudahan yang mindahin aku …(doanya jelek aja)!”. Sok bijak aku menjawab, “Pak, kita pindah kesini bukan karena ada kesalahan. Kita kemari karena memang diinginkan oleh Direktorat. Kita dianggap mempunyai kompetensi untuk bertugas di sini. Disyukuri dan dijalani ajalah!”. Dengan kata-kata itu kucoba untuk menghiburnya, padahal dalam hati juga sama pedihnya. “Iya Mas, kalau sampeyan sih masih muda, masih panjang jalannya. Tapi kalau saya ini apalah? Udah tua. Ibaratnya kami ini kerja tinggal nunggu pensiun aja. Betapa beratnya harus berpisah sama keluarga, Mas! Istri saya sakit sekarang. Mungkin stress saya tinggalin sendirian”. Ini memang bukan kali pertama Bapak itu mutasi. Sudah berkali-kali pindah. Di tempat lama (sebelum pindah ke Kudus) ia sangat berharap tidak dipindah lagi karena bukan saja karena faktor U (umur) tapi juga karena ia sudah punya tempat tinggal yang tetap di sana. “Apalah artinya kerja kalau harus berpisah sama keluarga kita,” katanya. Melihat rambutnya yang hampir memutih semua memang semakin menambah trenyuh hati ini.

ulisan terakhir seputar masalah mutasi saya baca di WBC beberapa bulan yang lalu. Saat itu yang curhat adalah kawan saya, Kang Teguh Iman, halo apa kabar sobat? Gak jadi kan nikah sirinya? Ya, dalam tulisannya beliau cerita kalau ditawari untuk nikah siri dengan seorang gadis lokal dimana beliau sedang tugas di sana. Mungkin sang kawan, yang nawari nikah siri itu, kasihan ngeliat Kang Teguh hidup men-jomblo di perantauan, meski anak istri selalu setia menunggu di sebel Suatu siang di kantor. Seorang senior nyeletuk, “Baru kali rang pulau. Barangkali itu hanya intro saja dari Kang Teguh ini Skep pindahku bener. Alhamdulillah. Terima kasih Pak disamping tujuan pokoknya untuk menyampaikan usulannya Dirjen!”. Rupanya sang kawan ini berdomisili di Jepara. tentang Sistem Informasi Management Pegawai (Simpeg). Kota yang sangat dekat dengan Kudus. Meski tidak Saya juga menyimpan puluhan cerita dari para terucap, tapi dari sorot matanya tersirat harapegawai yang curhat seputar masalah mutasi pepan agar ia tidak dipindah lagi. Setidaknya dagawai di institusi kebanggaan kita ini. Terinspirasi pat bertahan lama di Kudus. sebuah buku tentang asyiknya menulis, saya … IMPOSSIBLE beranikan diri beropini di majalah bulanan ini. Dari l Kakak kelas satunya juga nyeletuk, “Cita-citaku JIKA KITA pada cuma disimpan saja di otak barangkali ada pingin pindah ke Bojonegoro!”. Serentak kami baiknya kalau saya tuangkan saja di tulisan ini. ketawa, “Emang gak ada kantor yang lebih elit BERPIKIR Siapa tahu ada manfaatnya. Saya menyimpan dari Bojonegoro?”. Alasannya? Hampir sama, BAHWA APA banyak sekali kisah di memori saya tentang tema ternyata ia berdomisili di sekitar kota itu, yang mutasi di organisasi kita ini. Unique. Berikut kisahrelatif dekat kalau bisa ngantor di Bojonegoro. YANG kisah unik itu : “Lho dulu pas tes KPU aku ditanya pingin DIJALANKAN ngantor dimana? Kujawab, kalau bisa ke Tanjung Perak. Tapi setelah Skepnya keluar kenal Suatu siang di Masjid JHK Kudus. Seorang peSELAMA INI pa namaku ada di Tanjung Priok?”. gawai cerita kepada saya, “Mas saya sedih DAPAT sekali dipindahkan ke Kudus,” ia mengawali ceritanya. “Kenapa,” saya balik bertanya. “Saya MEMUASKAN l Kisah yang lain. “Kamu gak capek tiap minggu sudah kerasan tinggal di Palembang kemarin, pulang ke Jakarta?,” tanyaku. “Yah, capek sih SELURUH Mas. Kenapa saya dipindahin kesini, padahal Mas, tapi mo gimana lagi? Keadaan memaksa saya juga belum lama pindah ke Palembang. kita untuk begini,” jawabnya. Sang kawan tiap PEGAWAI … Bahkan waktu ada tawaran untuk tes KPU saya minggu harus PP Kudus-Jakarta-Kudus. sengaja gak ikut, supaya tidak pindah dari Keluarganya tinggal disana. Jum’at sore pulang sana. Sebetulnya dari awal saya juga menyake Jakarta, dan Senin pagi (sebelum setengah dari gak mungkinlah seumur-umur di Palembang terus. delapan) harus sudah sampai lagi di kantor Kudus, kalau Suatu saat pasti saya pindah. Tapi saya nggak menyanggak mau dipotong TC-nya. “Bayangin Mas, aku di rumah ka bakal secepat ini pindah lagi”. Ceritanya berlanjut, kira-kira 36 jam. Sekarang ini kalau aku pulang, waktuku bener-bener aku manfaatin buat keluarga. Bahkan untuk bahwa ia baru saja ngambil rumah di sana. Berbekal Skep tidur aja rasanya sayang banget. Waktu berharga banget. pegawai yang dimiliki, ia sekolahkan Skep itu di Bank Yang paling sedih tuh kalau sudah Minggu siang, pikiran Mandiri. Rumah yang diidam-idamkan sudah di depan sudah fokus untuk siap-siap balik ke Kudus lagi. Berat semata. Keluarga cepat-cepat diboyongnya ke rumah baru. kali rasanya ninggalin anak-anak!”. Hidup damai, kumpul sama keluarga di rumah mungil baru, meski praktis gajinya hampir nihil setiap bulan. Sampai datanglah “petaka” itu. Ia harus meninggalkan semua l “Pak Gun, boleh percaya boleh enggak, sampai sekarang kedamaian itu karena harus pindah tempat tugas. tuh saya gak punya lemari kayu. Takut kalau kita pindahSekarang rumah mungil itu dikontrakkannya. Ia terpaksa pindah lagi. Biarlah saya pakai lemari plastik. Gak terlalu harus meninggalkan sesuatu yang sangat berharga susah kalau pindah-pindah,” seorang Ibu cerita kepada baginya, karena hampir semuanya sudah ia korbankan saya. Padahal dua tahun lagi Ibu itu pensiun. Kurang leuntuk mendapatkannya. Income-nya sebagian besar terbih sudah 30 tahun Ibu itu dinas mengabdi. Sembilan sedot ke rumah mungil itu. Sedih? belas tahun diantaranya habis di Kudus. Rumah ada di Jakarta. Sekian lama itu juga gak bisa menikmati nikmatnya tinggal di rumah sendiri. Rumah itu dikontrakkan. l Masih di Masjid JHK Kudus, Ramadhan 1429 H. Hanya butuh menyeberang jalan raya depan kantor untuk sampai ke Masjid ini. Saya sengaja mencari kawan saya ke l Ada seorang kawan, sebetulnya kalau dilihat usianya termasjid itu selepas Maghrib. Saya yakin sekali ia berada di masuk golongan generasi muda-nya Bea Cukai. Saya sana. Karena ia selalu mengandalkan ta’zil masjid untuk terkesan dengan tindakannya saat dia mengambil kepuberbuka puasa. Alasannya, ngirit! It’s OK. Sambil tusan utuk mengakhiri kariernya di Bea Cukai dengan menikmati buka puasa gratisan kawan itu bercerita. “Aku mengajukan diri menjadi widyaiswara di Departemen Keugak ngerti kenapa aku dipindahin kesini. Salah apa aku? angan. Dan sekarang beliau tengah menikmati profesi

“ ”

50

WARTA BEA CUKAI

EDISI 417 AGUSTUS 2009

barunya itu di Yogyakarta. Selamat ya Pak, anda inspire me! Dalam banyak kesempatan saya ngobrol sama beliau. Ternyata alasannya juga gak jauh-jauh, yaitu masalah mutasi. Meski saya juga meyakini bahwa pasti ada pula alasan lainnya, mungkin karena beliau berdomisili di kota Klaten (sangat dekat dengan tempat tugasnya bukan?), atau karena sang istri yang juga dianggap mumpuni untuk membantu menopang tegaknya pondasi ekonomi keluarga karena ia juga seorang pegawai di kota yang sama. Saya pernah tanya, “Apa widyaiswara gak ada mutasi?”. Waktu itu beliau jawab, “Entahlah, yang jelas gak kayak di Bea Cukai!”. Mungkin maksudnya, masalah frekuensinya atau kepastiannya.

ada juga pegawai yang merasa tidak ada masalah dengan sistem atau pola mutasi selama ini. Saya nggak bisa berdebat masalah teori organisasi, tour of duty, formasi, meritokrasi, penyegaran, sistem jabatan dan karier, promosi, remunerasi dan grading dan lain sebagainya. Saya hanya memakai pendekatan dengan hati dan perasaan saja. Entah apa namanya metode ini? Melancholic methode mungkin. Coba kita renungkan kembali beberapa fenomena berikut : l Beberapa teman escape ke unit lain di Depkeu (dengan berbagai alasan), salah satunya telah diceritakan di atas, karena alasan mutasi dan ketidakjelasan. l Cerita tentang pegawai yang ikhlas melepas jabatannya agar dapat ngumpul sama keluarganya juga biasa kita dengar. l Bahkan saya pernah mendengar cerita dari seorang pegawai bahwa dulu pernah terjadi ada pegawai yang berusaha bunuh diri karena tidak tahan hidup di daerah yang sangat terpencil.

Balik ke kisah saya. “Dik nih kompor mau dibawa ke Kudus nggak?,” tanyaku kepada istri tersayang. “Iya Mas, aku juga bingung nih. Kalau dibawa, ntar kalau kita pulang ke Solo kita masak pakai apa? Tapi kalau nggak dibawa kita juga butuh kompor di Kudus. Udah, dibawa aja Mas, Beberapa pertanyaan berikut sering mengendap di pikiran soalnya tabung gas-nya sekarang mahal harganya, saya : kemarin aja nyampe delapan ratus ribu,” kata Indah istriku. “Oke! Lha setrikaan dibawa nggak?”. Nah, jadi l Kenapa kita tidak dapat menjalani mutasi sekali atau dua panjang deh ceritanya. Bagaimana lemari, ranjang, TV, kali saja selama karier kita? Kenapa mutasi dilakukan kulkas, sampai jemuran? Ada yang lebih penting, “Anak sesering ini? kita sekolahnya gimana Mas?”. “Yah harus l Kenapa kita tidak dapat meniti karier hanya dipindahin!,” kataku. “Ntar di Kudus kita di satu tempat saja? Ada asumsi bahwa berapa lama?,” tanyanya lagi. “Yo embuh, kalau kita mendapat amanah sebuah jabatLEBIH JAUH SAYA aku yo gak ngerti!,” jawabku enteng. an itu berarti kita harus pindah. l Kenapa tidak dibuat sebuah filter yang dapat BERPIKIR, KALAU Tetapi, ada juga cerita yang lain ... menyaring seseorang untuk meniti kariernya SEMUA PEGAWAI l “Pak, bagaimana menurut sampeyan tensesuai dengan tempat yang diinginkannya? tang pola mutasi di tempat kita?,” saya l Kenapa tidak dilakukan survei saja kepada SUDAH pancing pertanyaan ini kepada seorang kaseluruh pegawai tentang tempat/lokasi kanwan. “Gak ada masalah!,” katanya tegas. tor yang diinginkannya? MERASAKAN “Aku siap ditempatkan dimanapun. Memang l Apakah pernah dilakukan penelitian / survei KETENANGAN begini resikonya. Kita sudah teken kontrak tentang persepsi pegawai terhadap organiuntuk bersedia ditempatkan dimana saja”. sasi? Yang sering dilakukan adalah survey DALAM BEKERJA, Saya manggut-manggut mendengar jawabtentang persepsi orang luar (pengguna BUKANKAH YANG annya. Dalam hati, “Kawanku ini hebat!”. jasa) kepada organisasi. Survei kepuasan Jujur saja, saya kagum dengan orang-orang pelanggan sering dilakukan, tetapi penelitiNAMANYA KKN seperti ini. Tegar, kuat, bermental baja, an terhadap kepuasan pegawai agak jarang JUGA AKAN santai saja dalam melihat masalah mutasi. dilaksanakan. Saya ngiri untuk bisa sekuat itu. MUDAH DIHINDARI? l

“ ”

Masih banyak cerita yang terekam di pikiran dan hati saya. Namun saya rasa cukuplah kisah-kisah tersebut menjadi refleksi kita. Memang impossible jika kita berpikir bahwa apa yang dijalankan selama ini dapat memuaskan seluruh pegawai. Tetapi mustinya dapat diukur tingkat kepuasan tersebut, seberapa besar kepuasan atau ketidak puasannya. Sebuah research atau survey mungkin bisa menjawab pertanyaan itu. Diam-diam saya sering mengamati, mendengarkan, dan merekam hal-hal yang berkaitan dengan mutasi pegawai. Dalam beberapa tahun terakhir, dalam skala yang sangat kecil dan metode yang sangat sederhana saya telah melakukan “penelitian kecil-kecilan”, dengan metode wawancara langsung kepada banyak pegawai yang saya temui (ratusan mungkin). Bahwa teori yang baik, metode yang baik, tidak harus rumit, bukan? Karena saya juga gak paham yang rumit-rumit itu. Men-survey pegawai dapat dilakukan dengan metode yang sederhana, gak perlu njlimet dan rumit. Meski demikian, melakukan penelitian dan survei dengan metode yang pakem dan ilmiah akan lebih oke hasilnya. Dari hasil “wawancara” itu, akhirnya saya sampai pada kesimpulan bahwa lebih banyak yang tidak enjoy dari pada yang enjoy atas track yang dilalui selama ini. Berapakah besarannya? Yah, namanya juga penelitian ecek-ecek, mosok ditanya begitu? Yang jelas lebih banyak pegawai yang mengeluh, yang khawatir, yang cemas, yang resah, karena ketidakpastian. Meski saya juga menemukan fakta bahwa

BALI NDESO MBANGUN DESO

Saya tertarik dengan slogan kampanye calon gubernur Jawa Tengah waktu itu. Karena serasa pas dengan angan-angan saya. Saya menangkap sinyal yang sangat kuat dari para “responden” saya bahwa semangat bali ndeso mbangun deso ini sangat menggebu saat ini. Seakan kampung halaman menjadi magnet yang sangat kuat untuk menarik orang kembali ke daerah asal. Bukti yang paling nyata adalah fenomena mudik lebaran. Tidak peduli seberapa berat jalan yang harus ditempuh namun mudik harus terlaksana. Jutaan orang rela menempuh perjalanan berat itu demi bisa ngumpul sama keluarganya. Saya menjadi tuan rumah pada momen lebaran kemarin saat teman-teman ngumpul di rumah saya. Tidak menyianyiakan kesempatan baik itu, saya lemparkan topik mutasi untuk diobrolkan. Wah, ternyata apa yang menjadi pikiran teman-teman itu kok sama dengan opini saya. Pada dasarnya pendapat saya diaminin sama teman-teman itu. Saya jadi semakin yakin bahwa perlu ada perubahan yang lebih baik. Bagaimana caranya? Mari kita pikirkan bersama-sama! Saya kira harapan itu juga sesuatu yang sederhana, bukan sebuah khayalan yang ngoyo-woro. Bagaimana tidak? l Sangat sederhana kalau kita hanya kepingin dapat bekerja dengan tenang. Rasanya bekerja juga tidak akan maksimal apabila di kantor kita hanya memikirkan keluarga yang jauh dari kita. Setiap Senin hanya menunggu datangnya Jum’at, karena itulah waktunya mudik. l Sederhana sekali rasanya kalau kita hanya kepingin dekat EDISI 417 AGUSTUS 2009

WARTA BEA CUKAI

51

OPI NI dan ngumpul sama keluarga kita. Ada satu dimensi tugas yang tidak dapat kita tinggalkan, yaitu tanggung jawab mengasuh dan mendidik anak-anak kita. Mereka adalah masa depan kita, juga masa depan bangsa. Bagaimana jadinya kalau kita jauh dari mereka? Dalam urusan mendidik anak-anak diperlukan peran kedua orang tuanya secara seimbang. Tidak ada yang lebih penting antara ayah atau ibunya. Samasama penting! Dalam sebuah seminar saya pernah mendengar tentang arti pentingnya peran seorang ayah. Jangan sampai terjadi “We are the lost father country”, gara-gara banyaknya ayah yang jauh dari keluarganya. Bukankah keinginan-keinginan seperti itu sangat sederhana? Menurut saya itu masih jadi bagian dari basic need. Kalau itu saja belum bisa dinikmati, kapan kita bisa mencapai tahap aktualisasi diri?

PENUTUP Ada ketentuan tata laksana impor untuk mengatur barang impor. Begitu juga untuk ekspor, ada tata laksananya. Semoga nanti muncul “tata laksana mutasi pegawai” (he.. he…). Masalah SDM adalah masalah yang sangat penting. Tidak kalah pentingnya dengan NSW, PIB, atau CK-1. Kita patut bersyukur karena remunerasi telah kita nikmati. Kita unggul dari Departemen lain dalam hal itu. Tapi keunggulan itu tidak begitu berdampak nyata terhadap pegawai apabila sistem mutasi kita tidak dibenahi. Ilustrasi sedikit. Bagaimana remunerasi itu dapat dirasakan maksimal apabila seorang yang berdomisili dan punya keluarga di Jakarta harus ngantor di Batam. Seorang yang bertempat tinggal di Surabaya harus ngantor di Kudus. Akhirnya kenaikan tunjangan itu hanya dipakai untuk mondar-mandir nengokin keluarga atau untuk ngontrak rumah. Belum lagi kalau ada penelitian mutasi dari aspek biaya. Berapa banyak yang dapat dihemat seandainya mutasi lebih tertata lagi? Lebih jauh saya berpikir, kalau semua pegawai sudah merasakan ketenangan dalam bekerja, bukankah yang namanya KKN juga akan mudah dihindari? Bicara tempat basah atau tempat kering saat ini mungkin sudah tidak relevan lagi. Dalam sebuah training pegawai di kantor, sang motivator memberikan salah satu resep agar kita dapat cepat beradaptasi dengan perubahan, yaitu “Tenang, Anda tidak sendirian, teman Anda banyak yang senasib dengan Anda!”. Tapi saya berpikir, memang menderita rame-rame akan terasa lebih ringan, tapi bukankah lebih asyik kalau happy rame-rame? Kiranya hanya ini yang dapat saya tulis. Biarlah saya menulis yang “kecil-kecil” begini. Small is beautiful. Namanya juga “opini”, ada yang setuju, banyak yang tidak setuju. Bukan jadi masalah! Saya kesulitan menemukan kata yang tepat untuk mendeskripsikan perasaan saya. Kalau ada yang nanya, “Coba sebut satu kata untuk menggambarkan masalah mutasi!”. Jawaban saya adalah, “Repot!”. Mencoba untuk membuang rasa takut, takut nulis, takut salah. Dalam sebuah buku, konon katanya Menara Pisa di Italia yang miring, itu karena ada kesalahan. Ternyata kesalahan itu bukan menjadi obyek caci maki, tapi menjadi ladang pendulangan Lira bagi negara Italia. Wassalam.

Penulis adalah Pegawai KPPBC Madya Cukai Kudus

52

WARTA BEA CUKAI

EDISI 417 AGUSTUS 2009

Oleh : Kukuh S. Basuki

MENJADI PEGAWAI YANG BERPENGETAHUAN

D

alam Cetak Biru Pembentukan Kantor Pelayanan Utama (KPU) Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC), pada bagian Tata Nilai dan Budaya dituliskan bahwa Tata Nilai unggulan / budaya organisasi KPU yang akan diterapkan dalam rangka pencapaian tujuan organisasi (salah satunya) adalah Profesional. Terlepas dari apakah kita saat ini sedang memegang amanah jabatan atau masih harus menjadi pejabat pelaksana, apakah kita di KPU atau tidak, yang jelas DJBC sangat membutuhkan pegawai yang mempunyai perilaku, sikap dan tindakan yang selalu mengacu pada standar dan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan serta selalu meningkatkan kinerja secara terus menerus. Dalam rangkaian sosialisasi dan internalisasi program reformasi, seringkali isu tentang profesionalisme ini didiskusikan dengan fokus yang berbeda dari satu kantor ke kantor lain, namun sebagian pegawai tetap merasa belum puas dengan penjelasan yang diberikan. Karena itu saya mencoba untuk mencari berbagai referensi yang sederhana untuk mendefinisikan label ‘profesional’ bagi seorang pegawai. Sederhana, karena saya ingin kita semua dapat memahami dengan baik bagaimana kita dapat mengukur profesionalisme kita, bagaimana kita dapat menjadi seorang yang profesional, atau saya lebih suka menyebutnya pegawai yang berpengetahuan, pegawai yang memahami pekerjaannya dengan baik. Beberapa hal yang dapat saya kumpulkan dari berbagai media, yang mungkin bisa kita jadikan ukuran untuk menilai diri sendiri barangkali adalah sebagai berikut; 1. Rasa ingin tahu yang besar Pegawai yang berpengetahuan selalu ingin melakukan tugasnya dengan cara yang lebih baik. Pastikan Anda memahami alasan Anda harus melakukan tugas yang dibebankan kepada Anda, bagaimana cara terbaik untuk melaksanakannya, apa pengaruh hasil pekerjaan Anda terhadap kinerja unit kerja Anda, terhadap kinerja kantor Anda, terhadap kinerja DJBC, dan jangan pernah sekedar ‘melakukan tugas sesuai prosedur’. Sebenarnya tidak banyak pekerjaan yang sepenuhnya bisa dikerjakan semata-mata berdasarkan prosedur, masih banyak ruang yang harus kita isi, berdasarkan kemampuan kita, diluar prosedur yang sudah digariskan. Tentu bukan hal yang salah jika kita mengikuti prosedur yang telah ditetapkan, tetapi jika Anda ‘sekedar memenuhi prosedur’ maka Anda akan kehilangan kesempatan untuk mendapatkan kesenangan dalam bekerja. Carilah sebanyak mungkin referensi, cari tahulah bagaimana caranya agar tugas sehari-hari Anda dapat dikerjakan dengan lebih baik dan lebih menyenangkan. Di sekitar Anda pasti banyak rekan kerja yang siap melakukan sharing, atau pimpinan yang akan membantu Anda memenuhi rasa ingin tahu Anda. Atau Anda berharap ada buku pintar yang sangat tebal yang bisa menjawab semua permasalahan kerja yang Anda hadapi ? Barangkali kalau buku itu memang ada, jangan-jangan keberadaan pegawai sebaik Anda tidak diperlukan lagi di posisi Anda saat ini, karena siapapun yang bisa membaca buku itu akan bisa bekerja sebaik Anda. 2. Perhatian kepada detil pekerjaan Pegawai yang berpengetahuan sangat peduli dengan detil pekerjaan yang dilakukannya, untuk mencari celah perbaikan yang masih mungkin dilakukan. Apakah posisi pekerjaan Anda saat ini ? Pemeriksa fisik barang, auditor ? Sudah berapa lama Anda dalam posisi tersebut ? Seberapa sering Anda meng- evaluasi cara kerja dan hasil pekerjaan Anda ? Perhatian kepada detil pekerjaan adalah ‘saudara dekat’ dari rasa ingin tahu. Tidak mungkin kita memperhatikan hal

yang detil kalau kita tidak ingin tahu tentang pekerjaan kita. Dengan memperhatikan cara kerja dan hasil kerja secara detil, maka kita akan dapat menemukan kekurangan dan kesalahan yang kita lakukan, perhatian kepada detil pekerjaan akan membuka jalan bagi kita untuk menemukan cara yang lebih efektif atau lebih efisien dalam mengerjakan tugas, yang berarti kita akan menjadi semakin produktif. Perhatian kepada detil pekerjaan juga akan membuka pintu pemahaman kita terhadap pekerjaan rekan kerja kita, sehingga kita semakin sadar akan perlunya kerjasama dalam menyelesaikan tugas dan tanggung jawab kita. 3. Kemampuan membaca secara cepat dan komprehensif Seperti mengukur kualitas informasi, tingkat pengetahuan kita dapat diukur dari ketepatan (accuracy) dan ketepatan waktu (timely) kita dalam menyelesaikan tugas. Karena itu kemampuan membaca secara komprehensif dan cepat sangat dibutuhkan bagi Anda, terutama dalam posisi pengambil keputusan. Berapa cepat Anda dapat memahami masalah yang tertuang dalam surat yang Anda terima, berapa cepat Anda bisa menemukan referensi sebagai bahan arahan bagi bawahan Anda, berapa cepat Anda bisa menilai tepat / tidaknya draft yang diajukan oleh staf Anda ? Semua itu sangat ditentukan oleh seberapa jauh Anda mampu membaca dan memahami secara komprehensif dalam waktu yang terbatas. Ketepatan adalah prinsip utama yang harus dipegang teguh sehingga Anda memang harus berhati-hati dalam mengambil keputusan, tetapi jika Anda menerima banyak surat / permasalahan yang harus dijawab dan diselesaiakan, tentu menumpuknya berbagai konsep dan jawaban di meja kerja Anda -sebagai buah terlalu hati-hatinya Anda- bukanlah hal yang diinginkan oleh DJBC, apalagi oleh pihak-pihak yang nasibnya tergantung dari putusan Anda. 4. Perhatian dan pemahaman terhadap bidang pekerjaan lain Seperti halnya seorang wartawan yang perlu memahami objek liputannya (disamping keterampilan menulis), atau seorang guru yang perlu memiliki pengalaman nyata dari bahan ajar yang disampaikannya (disamping memahami teknikteknik mengajar), dimanapun posisi Anda, yakinlah bahwa Anda perlu memahami bidang pekerjaan lain, terutama yang terkait erat dengan bidang pekerjaan Anda. DJBC adalah organisasi besar dengan kompleksitas yang tinggi, dan oleh karenanya tidak ada satu unit pun yang dapat bekerja secara mandiri tanpa dukungan unit lain. Tidak ada unit kerja yang tidak dipengaruhi oleh unit kerja lain, dan tidak ada unit kerja yang tidak mempengaruhi unit kerja lain. Untuk itulah pemahaman pegawai teradap bidang pekerjaan lain menjadi penting agar koordinasi antar unit kerja dapat berjalan dengan harmonis, yang pada akhirnya akan meningkatkan kinerja DJBC secara keseluruhan. 5. Kemampuan belajar mandiri Berapa besarkah resource (waktu dan biaya) yang dapat dialokasikan pemerintah (DJBC) untuk membekali kita dengan pelatihan-pelatihan yang kita butuhkan agar dapat bekerja dengan baik sesuai tuntutan kinerja ? Saya yakin jawabannya ‘tidak banyak’, atau bagi sebagian dari kita akan menjawab sangat sedikit (karena jarang sekali diikutkan training), sedangkan sebagian kecil akan berpendapat ‘banyak’, karena termasuk pegawai pilihan yang hadir hampir dalam setiap pelatihan. Hal yang terkesan mengada-ada, tapi fakta umum tentang pelatihan pegawai masih seperti itu. Dalam kondisi seperti ini, maka kemampuan (dan kemauan) untuk belajar secara mandiri akan merupakan faktor pembeda yang signifikan antara kita sesama pegawai DJBC. Belajar tentu tidak hanya berarti harus duduk di bangku Pusdiklat atau lembaga pendidikan resmi lainnya, tetapi memahami permasalahan yang dihadapi DJBC dari perkembangan peraturan dari waktu ke waktu, meluangkan waktu untuk berdiskusi dengan pimpinan atau rekan kerja yang lebih me-

mahami aturan seringkali dapat menjadi media pembelajaran yang efketif. 6. Semangat kerja Referensi yang saya temukan untuk butir ini adalah ‘passion’ tetapi saya kurang sreg dengan terjemahan ‘gairah’ karena khawatir diartikan dari sudut pandang yang berbeda. Ketika peningkatan TKPKN dalam kerangka kerja reformasi birokrasi departemen keuangan diterapkan, yang kemudian diikuti keharusan absen pagi dan sore tepat waktu, apakah reaksi spontan Anda adalah ‘saya hanya perlu datang sebelum 7.30 dan pulang setelah 17.00 agar TKPKN saya terima penuh’ ? Jika jawaban Anda adalah ‘ya’ maka istilah yang tepat bagi Anda adalah ‘day attenders’, pegawai yang secara formal berada di kantor pada jam kerja, 5 hari seminggu dan sedikit sekali memikirkan apa yang harus dikerjakan agar waktu-waktu tersebut dapat memberikan manfaat bagi organisasi. Disinilah ‘passion’ berperan. Seorang ‘day attenders’ tidak akan termotivasi untuk belajar dan mencari tahu cara yang lebih baik untuk menyelesaikan tugas-tugasnya, sementara pegawai yang memiliki semangat kerja (passion) yang tinggi akan lebih bermanfaat bagi organisasi. 7. Kemampuan komunikasi yang baik Frasa kemampuan komunikasi disini tidak diartikan sebagai kemampuan verbal (mis. berbahasa Inggris) yang baik, atau menyusun kata-kata yang indah dalam surat-menyurat. Kemampuan berkomunikasi hendaknya diartikan sebagai kemampuan untuk menyampaikan ide dengan akurat dan efektif. Pegawai yang berpengetahuan akan selalu mampu menyampaikan ide dan pemikirannya secara gamblang, menggunakan simbol-simbol bahasa lisan dan tulisan yang tegas dan akurat sehingga tidak menimbulkan multi tafsir. Kita juga harus mengukur sebaik apa kemampuan komunikasi kita dari kemampuan kita memahami, menangkap pesan yang disampaikan oleh rekan kerja kita secara tepat, termasuk didalamnya meminta penjelasan jika diperlukan agar pesan yang kita tangkap telah sesuai dengan yang dimaksud oleh rekan kerja kita. Kemampuan berkomunikasi yang baik memang harus berjalan dua arah, mendengar, mendengar dan bicara dengan sama baiknya. 8. Memahami keputusan pimpinan Pegawai yang berpengetahuan adalah juga pegawai yang ‘tahu diri’ yang teguh memegang kebijakan pimpinan. Barangkali ada sebagian dari kita yang mempunyai sifat tugas yang memerlukan keahlian khusus, sedangkan pimpinan kita kebetulan bukan orang yang memahami unsur teknis pekerjaan tersebut. Saya pikir kita sepakat bahwa pimpinan adalah orang yang paling tahu tentang hal-hal yang bersifat strategis jangka panjang, yang kadang-kadang harus mengorbankan hal-hal teknisnya, demi kepentingan yang lebih besar bagi organisasi. Ketika kita berhadapan dengan kondisi semacam itu, saya pikir hal terbaik yang dapat kita lakukan adalah mencoba memberikan penjelasan teknis (sekali-dua kali lagi) kepada pimpinan tentang apa yang kita anggap lebih baik dilakukan, berdiskusi atau bahkan berdebat semaksimal mungkin. Namun ketika pimpinan mengatakan, ‘Saya tahu bahwa ini keputusan yang secara teknis kurang menguntungkan, tetapi ada faktor lain yang harus saya pertimbangkan (dan tidak dapat saya sampaikan pada Anda), sehingga saya minta Anda melaksanakan hal ini’. Maka pegawai yang profesional akan tahu bahwa waktunya telah tiba untuk mengatakan, ‘You’re the boss’. Barangkali Anda juga tidak sepakat dengan referensi sederhana ini, tapi saya menyarankan agar kita semua segera memperkaya diri dengan hal-hal di atas. Mudah-mudahan, kedepan DJBC dapat lebih lebar lagi tersenyum karena memiliki pegawai yang berpengetahuan sebaik Anda.

Penulis adalah Anggota Tim Percepatan Reformasi

EDISI 417 AGUSTUS 2009

WARTA BEA CUKAI

53

PERISTIWA FOTO-FOTO : WBC/ATS

TOUR DE BOYOLALI. Dengan rute yang cukup panjang, namun tetap membutuhkan kepiawaian peserta untuk menaklukannya.

DARI TRIBUTE TO CCC, FUN BIKE, HINGGA TOUR DE BOYOLALI Dalam rangka memperingati hari kemerdekaan RI yang ke-64 serta dalam rangka ulang tahun Customs Cycle Club (CCC) yang ke-18, CCC mengadakan tiga kegiatan yang berlangsung di dua daerah, yaitu Purwakarta dan Boyolali.

B

adan Pembinaan Olahraga dan Kesenian (BAPORS) sebagai badan dibawah Bagian Umum Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang menaungi cabang-cabang olahraga maupun kesenian diantaranya yakni Customs Cycle Club (CCC) dan Marching Band Bina Caraka, memiliki kontibusi yang besar dalam mengembangkan potensi generasi muda khususnya yang memiliki minat dalam bidang olahraga maupun seni sehingga mampu mengukir prestasi baik di tingkat nasional maupun internasional. Sebagai bentuk apresiasi BAPORS terhadap cabang-cabang binaanya, pada 12 Juli 2009, BAPORS menggelar acara sepeda santai (Fun bike) di Kota Bukit Indah, Purwakarta. Disamping sepeda santai, dalam acara ini juga digelar berbagai kegiatan diantaranya jalan santai, penghargaan bagi sponsor tetap CCC, penghargaan bagi pembina CCC pusat serta pengesahan pengurus CCC DJBC. Acara ini diikuti 350 peserta yang terbagi ke dalam dua acara yakni 200 peserta mengikuti acara sepeda santai dan 150 peserta ikut dalam kegiatan jalan santai. Acara ini merupakan bagian dari rangkaian peringatan hari kemerdekaan RI yang ke-64. Selain itu, acara yang bertemakan Tribute to Costums Cycle Club juga dilaksanakan dalam rangka ulang tahun Customs Cycle Club (CCC) yang ke-18. Acara serupa juga telah dilaksanakan BAPORS kepada Marching Band Bina Caraka. Dikatakan Ketua BAPORS, Sonny Subagyo, “Tujuan acara ini, pertama kami ingin menghidupkan kembali CCC, kedua untuk mengingatkan kembali bahwa bea cukai memiliki klub sepeda yang tingkatannya bukan hanya nasional akan tetapi internasional. Ketiga, melakukan silaturahmi diantara anggota CCC. Keempat, melantik kepengurusan yang baru dan memberikan reward kepada sponsor yang selama ini membiayai CCC.” Dipilihnya Purwakarta sebagai lokasi penyelenggaraan acara ini,

54

WARTA BEA CUKAI

EDISI 417 AGUSTUS 2009

FUN BIKE. Dirjen Bea dan Cukai, Anwar Suprijadi memimpin sejak start hingga finish pada acara fun bike di mess CCC.

menurut Sonny karena lokasinya cukup aman dan nyaman.”Lokasi ini cukup nyaman, karena acara ini hanya bersifat santai, sehingga kita mencari lokasi yang agak aman dan nyaman”. Tuan rumah sekaligus peserta dalam acara itu, Kepala KPPBC Madya Purwakarta, Lupi Hartanto mengatakan bahwa, “Sebagai tuan rumah berterima kasih kepada panitia yang telah mempersiapkan dengan baik dan lancar, ini bagus untuk perkembangan CCC dimasa datang.” Hadir dalam acara tersebut Pelindung CCC yakni Dirjen Bea Cukai, Anwar Suprijadi, dan Sekjen Bea Cukai, Kamil Sjoeib, serta Para Pembina CCC yaitu Thomas Sugijata, Frans Rupang, Hanafi Usman, Wahyu Purnomo, Ismartono, Rahmat Subagyo dan Sofyan Permana. Acara sepeda santai ini juga dihadiri oleh atlet-atlet sepeda binaan CCC dan anggota-anggota CCC dari luar Jawa. Lomba balap sepeda dan sepeda santai yang menempuh jarak 18,5 km menandakan dimulainya acara ini yang dilanjutkan dengan pelepasan jalan santai yang menempuh jarak 3,5 km. Usai merampungkan rute yang cukup melelahkan dimulai dari depan KPPBC Madya Purwakarta dan melewati kawasan industri Purwakarta dan kembali lagi ke KPPBC Madya Purwakarta, seluruh peserta kemudian disuguhi hiburan yang disediakan oleh panitia.

PENGEMBANGAN PRESTASI Thomas Sugijata, selaku pembina sekaligus pendiri CCC yang dianugrahi penghargaan, mengatakan bahwa berdirinya CCC pada tahun 1991 saat itu disamping dilatarbelakangi untuk menyatukan hobi bersepeda, juga untuk membudayakan hidup sehat khususnya bagi pegawai bea dan cukai. Namun dalam perkembangannya, CCC berkembang menjadi klub yang berprestasi. Manajer CCC, H. Ilham mengatakan bahwa, “Tujuan mendirikan CCC untuk membantu mengembangkan potensi generasi muda terutama yang mempunyai minat di bidang olahraga sepeda. Atlet-atlet yang CCC punya adalah atlet-atlet yang berbakat namun tidak punya sarana terutama fasilitas” Oleh karena itu, acara ini juga memberikan penghargaan kepada lima sponsor tetap yang selama ini banyak memberikan andil besar pada kegiatan yang dilakukan CCC, khususnya pada pembinaan atlet serta bea siswa pada atlet yang kurang mampu. Humas CCC, R. Evi Suhartantyo mengatakan, “Tanpa dukungan dari sponsor sulit bagi sebuah klub untuk dapat berkembang, karena kegiatan seperti pelatihan serta litbang memerlukan biaya yang besar yang asalnya dari lima sponsor”. Dalam acara ini, dilakukan pengesahan pada susunan pengurus CCC DJBC periode 2009 hingga 2011 oleh Dirjen Bea Cukai, Anwar Suprijadi. Usai mengesahkan kepengurusan CCC yang baru, Anwar mengatakan, “Pengurus baru memberikan arti bahwa jajaran bea cukai memberikan komitmen yang tinggi terhadap olahraga khususnya olahraga sepeda dan wujud pengabdian jajaran bea cukai kepada masyarakat”. Lebih lanjut Anwar berharap kepengurusan CCC

ini dapat menjalankan program kerjanya dan mampu mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada sponsor dan anggota sehingga hasil yang diharapkan bisa terpenuhi serta dapat meningkatkan prestasi.

KUNJUNGAN MESS CCC Sementara itu, Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Anwar Suprijadi, setelah meresmikan KPPBC Tipe Madya Pabean Surakarta dan Yogyakarta pada 17 Juli 2009, keesokan harinya (18/7) meninjau mess CCC yang berada di desa Gagasipat Kabupaten Boyolali Jawa Tengah. Kunjungan yang dimulai pada pukul 8.00 tersebut dilanjutkan dengan acara fun bike sejauh 15 kilometer yang juga dikuti oleh Dirjen, Sekretaris DJBC, Kamil Sjoeib, Direktur P2, Thomas Sugijata, Direktur Cukai, Frans Rupang, Kakanwil DJBC Jateng dan DIY, Ismartono, beberapa pejabat eselon III dan IV, dan masyarakat pencinta olahraga sepeda di wilayah Boyolali dan Surakarta. Adapun rute yang ditempuh pada acara fun bike ini yaitu memutari kawasan bandara Adi Sumarmo dengan melewati beberapa daerah yang cukup landai dan berudara sejuk, yang membuat peserta semakin bersemangat dan dapat memacu sepeda dengan kecepatan tinggi. Bahkan sejak awal start hingga finish, Dirjen selalu memimpin lintasan dengan kecepatan yang cukup tinggi. Hanya dalam waktu kurang lebih 1 jam, rute sejauh 15 kilometer dapat terselesaikan dengan baik oleh seluruh peserta, bahkan banyak peserta yang merasa kurang dan melanjutkan dengan putaran selanjutnya. Usai fun bike, acara dilanjutkan dengan melihat seluruh kegiatan CCC mulai dari cara pembinaan atlet hingga sarana yang dimilik CCC untuk menunjang prestasi atlet. Pada kunjungan tersebut Dirjen merasa bangga dengan CCC, karena dapat melahirkan atlet-atlet yang berbakat yang bukan saja mewakili daerahnya tapi juga mewakili bangsa dalam ajang olah raga internasional. Sebagai penutup, Dirjen menyerahkan bantuan santunan untuk anak-anak kurang mampu di daerah desa Gagaksipat dan bantuan santunan untuk pekerja honorer di KPPBC Tipe Madya Pabean Surakarta.

TOUR DE BOYOLALI Setelah acara fun bike dengan Dirjen Bea dan Cukai, keesokan harinya pada 19 Juli 2009, CCC kembali mengadakan Tour de Boyolali dengan menempuh rute sejauh 55 kilometer. Adapun yang mengikuti kegiatan ini sebanyak 70 peserta terdiri dari pegawai DJBC Kantor Pusat, KPU Tanjung Priok, KPU Batam, Kanwil DJBC Riau Kepulauan, Kanwil DJBC Banten, Kanwil DJBC Bandung, Kanwil DJBC Jatim I, KPPBC Jakarta, KPPBC Tasikmalaya, KPPBC Tanjung Mas, KPPBC Tanjung Perak, dan KPPBC Ngurah Rai. Tour de Boyolali yang mengambil start dan finish di depan hotel Dwi Agung Boyolali, diawali dengan pemanasan yang dipimpin oleh atlet-atlet CCC dan dilanjutkan dengan senam bersama agar seluruh peserta dapat mencapai garis finish tanpa ada ganguan fisik. Rute Tour de Boyolali berbeda dengan rute fun bike, karena rute yang ditempuh cukup bervariatif mulai dari jalan mendatar, turunan yang curam, dan tanjakan yang menantang kemampuan fisik untuk

RUTE SANTAI. Purwakarta dipilih karena lokasinya yang aman dan nyaman.

PENGHARGAAN KEPADA ATLET CCC. Prestasi atlet-atlet CCC tidak hanya di tingkat nasional, namun internasional

menaklukannya. Selain itu, rute yang ditempuh juga melewati daerah pedesaan dengan menyuguhkan pemandangan yang cukup menawan sehingga membuat seluruh peserta tidak merasa lelah. Pada awal-awal perjalanan, memang banyak peserta yang merasa tidak yakin dengan rute yang ditempuh karena dianggap terlalu mudah, namun mereka merasa tertantang setelah melewati beberapa daerah yang ternyata harus memerlukan ketelitian dan kepiawaian dalam bersepeda. Bahkan kecelakan-kecelakaan kecil sempat terjadi di Tour de Boyolali ini yang dikarenakan kurang hati-hatinya peserta dalam melintasi medan dan terlalu bersemangatnya peserta untuk menaklukan rute yang mereka anggap sangat mudah untuk dilalui. Salah satu keindahan yang disuguhkan pada Tour de Boyolali ini adalah melewati objek wisata Waduk Cengklik dimana peserta dapat beristirahat sambil menikmati pemandangan waduk yang cukup indah dan suguhan makanan yang beraneka ragam dengan harga yang sangat terjangkau. Akhirnya, setelah menempuh perjalanan 55 kilometer dengan waktu tempuh rata-rata 3 jam, seluruh peserta tiba di garis finish di hotel Dwi Agung. Tampak kegembiraan para peserta setelah menempuh rute yang cukup menantang, dan mereka pun saling bertukar pengalaman saat melawati jalur-jalur yang dianggap berbahaya. Menurut Ketua CCC, Tutung Budi Karya yang juga sebagai Kepala KPPBC Jakarta, acara Tour de Boyolali merupakan salah satu rangkaian kegiatan ulang tahun CCC yang ke-18 tahun. Diusianya yang sudah cukup tua ini, CCC berusaha untuk terus eksis di jajaran DJBC yang sekaligus sebagai sarana komunikasi dan meningkatkan tali silaturahmi antar pegawai DJBC. “Saat ini di usia CCC yang 18 tahun sudah banyak program-program kerja yang telah dijalankan, baik untuk mencari atlet sepeda maupun kegiatan bersepeda bersama antar pegawai DJBC yang kian hari kian banyak peminatnya. Hal ini tak lain karena CCC juga sebagai saluran untuk mengikat tali silatuhrahmi antar pegawai DJBC,” jelas Tutung. Lebih lanjut Tutung menjelaskan, untuk rute Tour de Boyolali memang sengaja dibuat berbeda dengan kegiatan CCC sebelumnya, dimana pada rute kali ini lebih banyak menampilkan jalan datar namun cukup memacu adrenalin saat melewati beberapa daerah yang tibatiba mempunyai jalan menurun sangat tajam dan diakhiri dengan jalan menanjak yang cukup curam. Ditemui WBC, pengurus sekaligus pelatih CCC, H. Ilham, mengatakan kegiatan bersepeda selama dua hari di markas CCC merupakan kebanggan tersendiri bagi pengurus CCC, karena para pejabat di DJBC kini telah menaruh perhatian yang cukup serius kepada CCC sebagai sarana olahraga DJBC yang banyak pesertanya. Selain itu, dengan berkunjungnya Dirjen Bea dan Cukai ke markas CCC membuktikan bahwa CCC cukup mendapat hati di jajaran DJBC sehingga pantas untuk dibanggakan. “Atlet-atlet CCC yang mewakili Indonesia dikejuaran dunia pantas untuk dibanggakan, karena keberhasilan mereka juga membawa nama DJBC di kancah internasional, bahkan banyak negara yang tidak menyangka kalau DJBC memiliki wadah olahraga sepeda yang melahirkan atlet-atlet profesional,” jelas H. Ilham. irwan/supriyadi EDISI 417 AGUSTUS 2009

WARTA BEA CUKAI

55

INFO PEGAWAI

PEGAWAI PENSIUN T.M.T. 01 AGUSTUS 2009 NO

N A M A

N I P

GOL

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

Drs. Wellington, M.M. Setijono, S.H. Marhadi Martua Hasoloan Udji Wartono Suroso Tedjo Krisbanu, S.E. Tri Sardjono Luth Ahyudin Abikusna Dadang Sumantri Sofiah Achmad Maria Cicilia Suhendah Soegiarto Kamarul Zaman Tukino Arni Kuspandi Soegito Mody Sutisna Sugiarto Achjani Collin Situmorang Padholi Sudarsono Sumarno Arbayah A M. Ibrohim, S.IP. Bambang Imam Santoso Warsono Naftali Tarukallo Timbul Martono La Muhamad Achmad Sanusi Sujadi Yakub Jacob Labo Surjono Sugiharto Turidjan

060045603 060034348 060045605 060040633 060040528 060035364 060045516 060040650 060044976 060040612 060041491 060040327 060040166 060041514 060040145 060040570 060040026 060044011 060045518 060041415 060040831 060050947 060052379 060057430 060058098 060040839 060071066 060052376 060050901 060056768 060057528 060059499 060057938 060040553 060059023 060058072 060058046 060059044 060040241 060057133

IV/c IV/c IV/a IV/a IV/a IV/a III/a III/a III/a III/d III/d III/d III/d III/d III/d III/d III/d III/d III/d III/d III/d III/b III/b III/b III/b III/b III/b III/b III/b III/a III/a III/a III/a III/a III/a II/d II/d II/d II/d II/d

J A B A T A N Kabag Umum dan Kepatuhan Internal Kepala Kantor Kasi Tempat Penimbunan II Kasi Tempat Penimbunan IV Kasubbag Penyusunan Anggaran Kepala Kantor Kasi Tempat Penimbunan III Pelaksana Pelaksana Pelaksana Pelaksana Pelaksana Pelaksana Pelaksana Pelaksana Pelaksana Pelaksana Pelaksana Pelaksana Pelaksana Pelaksana Pelaksana Pelaksana Pelaksana Pelaksana Pelaksana Pelaksana Pelaksana Pelaksana Pelaksana Pelaksana Pelaksana Pelaksana Pelaksana Pelaksana Pelaksana Pelaksana Pelaksana Pelaksana Pelaksana

K E D U D U K A N Kanwil DJBC Jakarta KPPBC Tipe A2 Pontianak KPPBC Tipe A3 Dumai KPPBC Tipe Madya Bandung Sekretariat/Keuangan KPPBC Tipe B Madiun KPPBC Tipe Madya Bandung KPPBC Tipe Madya Jakarta KPPBC Tipe Madya Bogor KPPBC Tipe A3 Cirebon Kanwil DJBC Jawa Barat KPPBC Tipe Madya Jakarta KPPBC Tipe Madya Bekasi KPPBC Tipe Madya Jakarta KPPBC Tipe Madya Soekarno Hatta KPPBC Tipe B Madiun KPPBC Tipe Madya Jakarta KPPBC Tipe Madya Tangerang KPPBC Tipe Madya Tangerang KPPBC Tipe Madya Tangerang KPPBC Tipe Madya Purwakarta KPPBC Tipe A3 Cilacap KPPBC Tipe Madya Jakarta KPPBC Tipe Madya Bekasi KPPBC Tipe A2 Yogyakarta KPPBC Tipe Madya Tangerang KPPBC Tipe A1 Juanda KPPBC Tipe Madya Tangerang KPPBC Tipe Madya Bogor KPPBC Tipe Madya Bekasi KPPBC Tipe Madya Bekasi KPPBC Tipe Madya Bogor KPPBC Tipe B Fak Fak KPPBC Tipe Madya Bogor KPPBC Tipe Madya Jakarta KPPBC Tipe Madya Tangerang KPPBC Tipe B Pomalaa Direktorat P2 KPPBC Tipe Madya Purwakarta KPPBC Tipe Madya Soekarno Hatta

BERITA DUKA CITA Telah meninggal dunia, IBNU HAJAR, Ayah mertua dari Pudiastuti, Pegawai pada Bagian OTL, Sekretariat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, pada hari Jum’at, 26 Juni 2009, pukul 21.00 WIB. Jenazah telah dimakamkan pada hari Sabtu, 27 Juni 2009 di Padang. Telah meninggal dunia, H.B. PATURUNGI, Ayahanda dari Fatimah Bandri, Pegawai pada Bagian OTL, Sekretariat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, pada hari Sabtu, 27 Juni 2009, pukul 01.00 WITA. Jenazah telah dimakamkan pada hari Sabtu, 27 Juni 2009, pukul 13.00 WITA, di Makasar Telah meninggal dunia, OMI MALAIHOLO, Ibunda dari Maya Cynthia Liberina Malaiholo, Dokter pada Poliklinik Kantor Pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, pada hari Minggu, 28 Juni 2009, pukul 10.00 WIB. Jenazah telah dikremasi pada hari Kamis, 02 Juli 2009, pukul 11.00 WIB di Tangerang. Telah meninggal dunia, NINA NURBANINAH dan LENI IRMAWATI, Ibunda dan Adik dari Pikri Priyana, CPNS pada Sekretariat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, pada hari Rabu, 01 Juli 2009, pukul 06.00 WIB. Jenazah telah dimakamkan pada hari Rabu, 01 Juli 2009 di Kuningan. Telah meninggal dunia, Siti Saleha, Ibunda Mertua dari M. Sadiatmo S., Kepala Bagian Perlengkapan pada Sekretariat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, pada hari Rabu, 08 Juli 2009. Jenazah telah dimakamkan pada hari Kamis, 09 Juli 2009 di Medan.

Segenap jajaran Direktorat Jenderal Bea dan Cukai menyatakan duka yang sedalam-dalamnya. Bagi keluarga yang ditinggalkan semoga diberikan ketabahan dan kekuatan oleh Tuhan Yang maha Esa. Amin. 56

WARTA BEA CUKAI

EDISI 417 AGUSTUS 2009

RUANG KESEHATAN

KISTA

Anda Anda Bertanya Bertanya DokterMenjawab Menjawab Dokter Menjawab Dokter

SINISTRA OVARIUM

D

ok, apakah yang dimaksud dengan kista sinistra ovarium itu? apakah membahayakan, terutama bagi wanita yang sedang dalam program memiliki anak?

Jawab : Ovarium (indung telur) wanita pada umumnya mempunyai 2 indung telur, yaitu satu disebelah kanan (dextra) dan satu disebelah kiri (sinistra) yang dengan penyangga ovarium menggantung disebelah kiri dan kanan. Besar ovarium adalah kurang lebih sebesar ibu jari tangan dengan ukuran panjang kurang lebih 4 cm, lebar dan tebal kurang lebih 1,5 cm. Pada wanita, dalam ovariumnya terdapat banyak sel-sel telur yang tiap bulan satu sel telur atau kadang-kadang dua sel telur akan keluar yang dalam perkembangannya akan menjadi sel telur matang yang siap untuk dibuahi. Jika pembuahan terjadi, bagian dari sel telur akan membesar sampai saat kehamilan. Dan setiap bulan ada sel telur yang mati dalam ovarium disusul degenerasi dari epitelnya (lapisan dari sel telur). Pada masa ini tampak sebagai kista-kista kecil, yang biasanya bisa diserap dengan tidak ada gejala apapun. Kemungkinan ada yang timbul cairan dalam mengambil telur yang kadang-kadang cairannya banyak sehingga terbentuk kista yang besar. Biasanya besarnya kista tidak melebihi sebuah jeruk lemon. Kista ovarium yang berisi cairan itu termasuk tumor jinak (non-neoplastik) yang letaknya pada indung dise-

DIASUH OLEH PARA DOKTER DI KLINIK KANTOR PUSAT DJBC

belah kiri (sinistra) sehingga disebut kista ovarium sinistra. Kista ovarium sering terjadi pada pubertas (masa dewasa), pramenepouse dan sesudah pengangkatan tuba falopi. Kista ovarium jarang menimbulkan gejala yang karakteristik bahkan kadang-kadang tidak menunjukkan gejala-gejala apapun. Bila mencapai ukuran yang cukup besar, kista tersebut dapat memberikan rasa perih dan tidak enak pada daerah perut sebelah kiri bila terdapat kista ovarium disebelah kiri. Pada masa ini yang ditakutkan, kista akan memutar (torsi) sebagai komplikasi yang paling sering terjadi. Dapat pula terjadi peradangan (infeksi) akibat kista yang besar dapat mengganggu peredaran darah. Kista yang memutar kadang-kadang disertai rasa nyeri yang hebat dan terus-menerus tetapi kadangkadang rasa nyeri itu hanya sebentar. Bila torsi terjadi pada ovarium kanan , gejala-gejala dapat menyerupai appendixitisrenta (usus buntu) seperti sakit tiba-tiba diperut kanan bawah, mual-mual dan muntah-muntal disertai suhu badan naik (demam). Kista ovarium dapat mempengaruhi siklus haid, kadang-kadang terjadi darah haid sangat sedikit, dimana siklus haid yang tidak teratur dan sedikit ini akan mempengaruhi kematangan sel telur yang siap untuk dibuahi sehingga sulit terjadi kehamilan. Hal ini terutama terjadi pada kista ovarium yang membesar dan mengenai kedua ovarium. Karena itu dalam program ingin memiliki anak sebaiknya ibu segera berkonsultasi dengan dokter kandungan.

Poliklinik Kantor Pusat DJBC - Dr. Rosalinda Harahap

UTERUS

FALLOPIAN TUBE

BROAD LIGAMENT

FIMBRIAE

OVARY

ENDOMETRIUM

CERVIX MYOMETRIUM

VAGINA EDISI 417 AGUSTUS 2009

WARTA BEA CUKAI

57

RUANG INTERAKSI

Oleh: Ratna Sugeng

LIBURAN

Liburan dapat dinikmati sendiri, dapat berkelompok bersama teman-teman sehati, dapat pula dinikmati oleh keluarga besar. Beberapa keluarga mempunyai tradisi berlibur bersama seperti yang sering kita lihat kalau lebaran tiba.

T

radisi liburan keluarga? Nampaknya menyenangkan. Masih dapatkah kita menjalani dan menikmatinya? Tradisi liburan keluarga merupakan tali ikatan memperkuat persaudaraan dan lebih dari itu membawa keluarga besar merasa mempunyai satu akar. Jamie McIntosh, seorang ahli Interpersonal Communication and Food and Nutrition, mengajak kita melalui tipsnya bagaimana menikmati liburan bersama. Berikut ini paparannya : 1. Liburan, buatlah sederhana Tradisi liburan dalam keluarga besar merupakan suatu kegiatan dimana seluruh anggota keluarga menikmati kehidupan tanpa tekanan dan perencanaan rumit. Cobalah ingat kembali bagaimana anda dulu semasa kanak-kanak menikmati liburan bersama keluarga besar. Ambil yang membuat anda tersenyum ketika mengenangnya, masukan gambaran itu, buat ia berulang. 2. Gunakan teknologi Era informasi dibanjiri berbagai alat komunikasi yang dapat digunakan dimanapun. Alat komunikasi ini dapat menghubungkan kita dengan siapapun di belahan tempat manapun. Perencanaan 58

WARTA BEA CUKAI

EDISI 417 AGUSTUS 2009

liburan menjadi dapat dimatangkan melalui komunikasi demikian. Atau berkomunikasi sendiri dengan konferensi melalui internet antara keluarga di berbagai pulau di tanah air bahkan yang di mancanegara. Buat mailing list keluarga, atau family web page yang selalu diperbaharui informasinya sehingga tergalanglah hubungan keluarga besar dan memudahkan hubungan satu dengan lainnya. You Tube juga dapat membantu anda. Atau video klip keluarga dapat dibuat dan dibagikan kepada keluarga lainnya. 3. Kombinasikan pembelajaran dan kesenangan Cara membuat liburan menyenangkan dan penuh makna adalah mempelajari kesenangan masing-masing dan membagikannya kepada yang bersangkutan. Informasi tentang kesenangan anggota keluarga di seberang lautan dapat anda peroleh dari wawancara jarak jauh dan konfirmasikan pada anggota keluarga lainnya. Anda bisa menjadi penulis riwayat para anggota keluarga, kumpulkan dalam catatan ‘nakal ceria’ atau catatan ‘top serius’. Tulisan sikap dan perilaku seseorang dapat menjadikan kejutan bagi penerimanya. 4. Jangan lupa makanan lezat Makanan merupakan penyejuk rasa dan pelepas dahaga. Rencanakan masakan favorit anda terhidang diantara keluarga besar, saksikan betapa mereka bahagia menikmatinya. Dapat juga diadakan lomba masak laiknya lomba membuat nasi goreng di acara tujuhbelasan. Atau acara bakar-bakaran daging ayam, sosis, daging sapi, ikan. Berlombalah membuat bumbu yang enak bagi lidah masing-masing. 5. Mengenang kembali Cobalah membuka kembali kenangan liburan yang lalu, buat simpulannya, paparkan atau bacakan pada anggota keluarga. Niscaya bermain film-lah kepala mereka mengenang dalam putaran rekaman ingatan mereka. Celoteh atau lontaran kata lucu atau

sedih dapat saja muncul menghangatkan suasana, membuat acara lebih seru. Kemudian buatlah semacam rencana untuk pertemuan liburan yang akan datang.

LIBURAN DAN STRES Liburan ternyata dapat memicu stres, kenalilah agar kita dapat menghindarkan diri dari perasaan ini. Alexandria Va, mengatakan dalam sebuah survei di Amerika, ternyata pemicu stres dalam liburan adalah faktor finansial, kenangan hilangnya orang yang dicintai (meninggal atau bercerai) dan terlalu banyak agenda aktivitas. Survei ini dilakukan olah Asosiasi Kesehatan Jiwa Amerika. Masa liburan memang menyenangkan dan sekaligus juga membuat stres, berikut grafik yang menggambarkan sumber stres selama masa liburan agar kita mengantisipasinya sehingga dicapai liburan sehat menumbuhkan semangat. Sumber stres masa liburan (Asosiasi Kesehatan Jiwa Amerika 2006)

membuat anda merasa tidak nyaman, gerakkan badan, lakukanlah jalan cepat atau lari kecil. Para ahli mengatakan gerak badan akan menurunkan stres, meski gerakannya tak banyak. Gerak badan membuat tubuh mengeluarkan endorfin otak, suatu zat yang akan memperbaiki suasana hati, menghilangkan nyeri, membuat diri merasa nyaman dan senang sampai eforia. Dikatakan mereka yang sering olahraga akan lebih mudah tidur, tajam berpikirnya, cepat waktu tanggap terhadap rangsang, dan lebih jarang stres dibanding mereka yang tidak pernah berolahraga !

ORANG LANJUT USIA LEBIH RENTAN TERHADAP STRES DAN DEPRESI Waktu liburan dan menikmatinya sangat menyenangkan bagi orang dewasa, terutama bagi mereka yang mempunyai beban kerja cukup besar dan mereka yang tinggal sendiri. Mereka yang tinggal sendiri tanpa keluarga menghabiskan waktunya sehari-hari secara sendiri pula seperti menikmati siaran televisi, membaca majalah dan koran, mendengarkan musik atau berita, yang membuat mereka merasa tak berkawan, tak berbalas cakap, dan bahkan menimbulkan rasa curiga. Bagi orang berusia lanjut liburan seringkali membuat mereka merasa tertekan (holiday-blues), berubah suasana membuat mereka menjadi tidak nyaman karena daya penyesuaian diri agak lamban. Sallie Schaaf Borrink menuliskan tips menghidari stres dan rasa jenuh selama masa liburan :

Dalam survei ini dikatakan bahwa stres dialami oleh para orangtua dan perempuan. Orang dengan tingkat pendidikan tinggi stresnya lebih kecil.

KETIKA “SHOPPING ‘TIL YOU DROP” MENJADI MASALAH

Iklan belanja dengan potongan harga besar-besaran pada musim liburan sangat mencolok di media elektronik maupun cetak. Bahkan banner besar di jembatan penyeberangan pun turut menyemarakkan pemberitaan. Seakan liburan akan jadi ‘heboh’ dengan belanja besarbesaran. Bagi penggemar belanja atau para pembelanja shopoholic atau pembelanja kompulsif, kebutuhan untuk harus beli merupakan malapetaka pengurasan uang simpanan dan meningkatkan hutang dan kemudian menimbulkan konsekuensi beban emosi. Para psikiater dan psikolog mengatakan, para pembelanja kompulsif tak dapat mengendalikan diri untuk membeli semua barang yang menarik penglihatannya. Mereka tidak menghitung kebutuhan akan barang yang dibeli, juga tidak menghitung uang yang dimiliki, semua begitu spontan dan mendesak untuk dilampiaskan. Dasar dari perilaku merusak ini adalah kecemasan yang tinggi, atau gangguan obsesif kompulsif dan mungkin juga gangguan bipolar. Kesemuanya memerlukan penanganan psikiater.

ATASI PERASAAN TERTEKAN MASA LIBURAN Meski liburan adalah masa yang ditunggu-tunggu, perasaan cemas dan lelah sering menyertai kesenangan dan keterpesonaan kala liburan. Sumber dari stres pada umumnya adalah tekanan di pekerjaan dan di rumah, perbedaan-perbedaan dalam keluarga, hambatan finansial. Saran ahli mengatakan sebaiknya anda tidur dan hilang harapan mengerjakan sesuatu dengan sempurna, buat rencana dengan urutan prioritas dalam masa liburan ini, kenali keterbatasan dan lakukanlah pada koridor yang sudah dibuat.

LIBURAN BERSAMA ANAK YANG HIPERAKTIF Anak-anak biasanya sangat tergugah oleh waktu liburan dan perangsangan ini buat anak yang sulit mengendalikan diri akan menambah gerakan berlebihnya. Ketika salah seorang anak di dalam keluarga ada yang mengalami gangguan pemusatan perhatian dan hiperaktif (attention deficit hyperactivity disorder = ADHD), mengubah rutinitas sehari-hari akan menimbulkan chaos dalam keluarga. Para ahli menyampaikan beberapa tips berlibur bersama anak demikian : tetaplah pada jadwal makan dan tidur yang biasa dikerjakan, sediakan waktu bagi anak untuk melepas energinya, buat aturan khusus dengan batasan waktu hanya selama masa liburan.

OLAHRAGA MENGUSIR STRES Ketika liburan melelahkan karena begitu padat jadwalnya dan

Putuskan Hal yang Betul-betul Penting Tidak seorang pun mampu mengerjakan semua hal sendiri selama masa liburan. Banyak hal yang memerlukan bantuan orang lain kala kita mengisi liburan dengan aktivitas berbenah rumah misalnya. Program mengunjungi banyak tempat, baik tempat wisata maupun tempat kerabat, memerlukan kerjasama beberapa pihak. Guna mencegah rasa bosan atau jenuh, tuliskanlah daftar rencana, pilihlah yang dapat dikerjakan dan yang benar-benar penting atau utama. Ukurlah kekuatan tenaga yang ada, kelelahan dengan memenuhi banyak program akan menimbulkan stres. Ambil keputusan dengan hanya melakukan yang penting dan berharga. Pahami Irama Diri Sendiri Kunci mengatasi kejenuhan dan kelelahan adalah memutuskan masuk golongan mana kekuatan diri kita. Jika kita termasuk orang yang tidak dapat mengerjakan sesuatu dengan cepat, kerjakanlah banyak hal lebih awal dibanding orang lain, supaya tidak merasa diburuburu oleh teman berlibur kita. Atau anda dapat memilih berlibur dengan orang yang berirama sama sehingga rasa dikejar-kejar karena perbedaan irama bisa minimal. Berlibur dengan bermacam-macam orang memerlukan tenggang rasa yang besar dan biasanya ini merupakan pemicu stres. Kenali diri anda. Know what works best for you. Tuliskan Apa yang Harus Dilakukan dan Letakkan di Satu Tempat Mondar-mandir membereskan banyak pernik-pernik, dan menyebarkan barang-barang di banyak tempat, membuat kehidupan jadi kacau. Catat semua yang diperlukan, beri tanda mana yang telah dipenuhi dan letakkan dalam kategori tempat. Misalnya pakaian bersih di tas A, makanan kering di kotak B, makanan basah di kotak C dsb. Jika ada ide cerdik, catatlah segera. Jika punya resep makanan baru, tuliskanlah dalam buku catatan atau bawalah fotokopinya. Semua dalam satu catatan dan beri keterangan apa yang harus dan sudah dilakukan. Hindari Pengacau Masa Liburan Jika anda mengenal pengacau liburan, janganlah berlibur dalam satu waktu dengan orang ini. Biasanya anda sudah mengenal orang yang banyak memberi ide kemudian memberi kesulitan atas ide dimaksud dan bahkan mengkritik habis rencana yang telah disepakati. Pilihlah teman, anggota keluarga atau kelompok yang sehati dan sejalan. Selamat menikmati liburan, cukupkan finansial, bagi beban antara ibu-bapak, ukur kekuatan diri, batasi agenda kegiatan, dan meluncurlah untuk kebahagiaan.

Ratna Sugeng adalah seorang Psikiater, pertanyaan ataupun konsultasi bisa melalui [email protected] EDISI 417 AGUSTUS 2009

WARTA BEA CUKAI

59

PROFIL

IR. RAHMAT SUBAGIO KEPALA KANTOR PELAYANAN UTAMA BEA DAN CUKAI TANJUNG PRIOK

MENGELOLA KRITIKAN

SEBAGAI INTROSPEKSI DAN PERBAIKAN DIRI Menjadi manusia yang lebih baik dan ingin selalu menjadi sosok yang bermanfaat, baik bagi dirinya, keluarga maupun lingkungannya, menjadikan Rahmat Subagio selalu memegang prinsip hidup hari ini harus lebih baik dari hari kemarin, dan hari esok harus lebih baik dari hari ini .

M

emang sederhana ungkapan tersebut, namun bagi pria kelahiran Surabaya, 9 Nopember 1964 makna yang bisa diambil cukup mendalam. Baginya setiap hari baru, akan menjadi lebih baik dari kemarin yang tentunya harus dengan usaha untuk menjadikan hari tersebut menjadi lebih baik bahkan jauh lebih baik dari yang kemarin. “Seperti misalnya setiap pagi, dimana saat bangun dan diri kita masih bisa bernapas, buatlah komitmen dengan sebuah keyakinan bahwa hari ini tidak akan sama dengan hari kemarin, pikirkanlah sesuatu yang lebih baik sedang menanti saya,” demikian tutur Rahmat Subagio. Lahir dan dibesarkan dalam lingkungan keluarga pendidik, Rahmat Subagio merupakan anak kedua dari enam bersaudara pasangan Slamet Aris (alm) seorang guru Sekolah Teknik (ST) dan Sulijah (alm) , guru Sekolah Kepandaian Putri. Setelah kelahiran putera mereka yang kedua, selanjutnya keluarga ini hijrah ke Jakarta tahun 1965 mengikuti tugas sang ayah untuk mengajar di Sekolah Teknik Negeri Rawamangun. “Kami sekeluarga pertama kali tiba di Jakarta mengontrak rumah di daerah Pancoran selama dua tahun kemudian pindah ke Duren Tiga sejak tahun 1967 sampai kedua orang tua tiada,” kenang Rahmat Subagio. Masa kecil Rahmat Subagio semasa belum sekolah dihabiskan dengan mengikuti ayahnya menemani mengajar di sekolah. Disamping mengajar, ayahnya mempunyai profesi sampingan sebagai pemborong bangunan. Sedangkan ibunya, selain mengajar juga memiliki usaha catering kecil-kecilan. “Karena bapak mengajar seminggu dua kali, jadi sebagian besar waktu bapak untuk ‘memborong’. Apakah itu borongan rumah, dan macam-macam proyek. Masa kecil saya banyak dihabiskan kalau tidak ikut bapak mengajar atau main-main ke proyek yang sedang bapak kerjakan,” imbuhnya. “Saya sejak kecil sudah ikut berkecimpung di bangunan bahkan kalau libur sekolah pun saya dan kakak saya lebih senang menghabiskan waktu ke tempat dimana bapak saya sedang memborong bangunan, makanya waktu kecil punya cita-cita ingin jadi arsitek atau paling tidak di tehnik sipil,” tuturnya. Diakui Rahmat Subagio, cara orangtuanya mengajar dan mendidik anak-anaknya cukup keras dan tegas hal itu sematamata untuk membentuk sikap disiplin bagi anak-anaknya. Setelah lulus dari SMA 8 Bukit Duri Jakarta Selatan, Rahmat mengikuti saringan masuk perguruan tinggi melalui jalur Proyek Perintis II, tanpa mengikuti test melainkan dari nilai-nilainya sela-

60

WARTA BEA CUKAI

EDISI 417 AGUSTUS 2009

ma duduk di bangku SMA. Ketika itu yang membuka kesempatan dari Institut Pertanian Bogor (IPB) dengan syarat jika calon mahasiswa diterima, maka tidak boleh ditolak kembali. Dan ternyata ia diterima masuk di IPB dengan mengambil fakultas kehutanan jurusan teknologi hasil hutan. “Karena saya senang berpetualang dan tidak suka duduk diam selama kuliah di IPB saya mengikuti kegiatan kemahasiswaan antara lain pecinta alam yang banyak melakukan kegiatan di beberapa hutan lindung atau taman nasional yang banyak terdapat di Jawa Barat. Selain itu juga aktif di kegiatan semi militer resimen mahasiswa, makanya ketika pertama masuk Bea Cukai menemui kegiatan kemiliteran bagi saya sudah tidak asing lagi,” ujarnya. Akhir tahun 1987, lulus dari IPB dan langsung diterima bekerja di Sampit, Kalimantan Tengah pada sebuah perusahaan industri perkayuan dan Hak Pengusahaan Hutan (HPH) sebagai asisten manager. Selama 1,5 tahun di Sampit datang tawaran lebih menarik lagi, masih di HPH yang berlokasi di Sumatera Selatan juga selama 1,5 tahun karena kemudian ia mendapat informasi bahwa ada penerimaan pegawai di sebuah instansi pemerintah. Dari kota Palembang inilah ia mencoba mendaftar. Setelah mengikuti test penyaringan ia dinyatakan lulus dan berhak mengikuti psikotest di Universitas Indonesia dan hasilnya lolos sebagai calon pegawai negeri sipil sekaligus baru mengetahui bahwa ia diterima sebagai pegawai pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, setelah tiga tahun berkecimpung di bidang kehutanan.

PENEMPATAN PERTAMA DI PUSLATASI Sebelum memulai tugasnya di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC), para calon pegawai yang lulus test terlebih dahulu mengikuti pendidikan dan latihan (diklat). Tahun 1991 Rahmat Subagio bersama rekan-rekannya mengikuti diklat selama setahun, beberapa teman seangkatannya ketika itu antara lain Agung Kuswandono dan Kushari mendapatkan materi pelajaran kebeacukaian dan pendidikan militer. Selesai diklat lalu ia ditempatkan sementara di Direktorat Penindakan dan Penyidikan (P2) Kantor Pusat DJBC selama 3 bulan. Meski singkat hanya tiga bulan, namun ia memiliki pengalaman yang menantang. Ketika itu ia yang notabene belum memiliki pengetahuan tentang P2 bersama rekannya H.B Wicaksono (sekarang Kabid P2 Tanjung Perak-red), mendapat tugas dari Kepala Seksinya (ketika itu Setio Juwarno) untuk mengamati kegiatan di sebuah pelabuhan yang saat itu dianggap sangat rawan. Selama satu bulan mereka berdua menjalankan tugas tanpa ada yang mengetahui dan mengenalinya. Termasuk rekan-rekannya yang tidak mengetahui keberadaannya selama satu bulan. Dari hasil pengamatan selama satu bulan tersebut mereka menyimpulkan bahwa kondisi pelabuhan yang dicurigai ketika itu relatif aman. Itu pengalaman yang berkesan baginya karena belum memiliki pengetahuan sama sekali tentang P2 dan merupakan orang baru di bea cukai yang belum mengetahui tugas penyamaran dan harus hidup prihatin selama satu bulan karena menjalankan tugas dengan dana yang sangat terbatas. Sedangkan penempatan pertamanya secara definitif adalah di Puslatasi (sekarang IKC-red) sekitar lima tahun yaitu mulai tahun 1992-1997. Jika rekan-rekannya sudah banyak yang berpindah-pindah tugas, ia masih saja berkutat di Puslatasi. Karena itu cukup banyak kesan yang ia rasakan selama bertugas di Puslatasi diantaranya berkesempatan melakukan perjalanan ke beberapa tempat ke kantor bea dan cukai yang ada di Indonesia dalam rangka komputerisasi. Di Puslatasi Rahmat sampai dengan menjelang pemberlakuan sistem Electronic Data Interchange (EDI). Tahun 1997, ia mendapat promosi sebagai Kepala Seksi Penyidikan di Tanjung Balai Karimun (TBK). Kondisi TBK ketika itu serba terbatas. Karena banyaknya kasus yang harus disidik (dalam setahun mencapai 100 kasus) sehingga waktunya pun terbatas termasuk keterbatasan sarana dan prasarananya. “Pernah waktu itu saya sebagai Kasi sekaligus sebagai penyidik, pembuat berkas perkara merangkap supir tahanan, lengkap

EDISI 417 AGUSTUS 2009

WARTA BEA CUKAI

61

PROFIL

FOTO KELUARGA

semua saya rangkap. Hal itu dikarenakan keterbatasan, baru kemudian di tahun 1998 mendapat tambahan tenaga pegawai.” Awal tahun 2001, selanjutnya mendapat mutasi ke Jakarta sebagai Pejabat Fungsional Pemeriksa Dokumen (PFPD) Tanjung Priok I selama satu tahun, kemudian kembali menjadi Kepala Seksi Penyidikan pada Kanwil IV DJBC Jakarta kurang lebih setahun. Akhirnya tahun 2003 mendapat promosi sebagai Kepala Bidang Penyidikan dan Barang Bukti kembali ke Kanwil II TBK hingga 2005. Di tempat ini hal yang berkesan ia rasakan ketika melakukan penyidikan bersama dengan tim Mabes Polri dan Angkatan Laut untuk mengungkap kasus perdagangan ilegal migas disekitar perairan Batam dan TBK. Yang membuatnya merasa puas dari penyidikan tersebut dikarenakan ketiga instansi ini diberi kewenangan untuk melakukan penyidikan sendiri sesuai dengan undang-undang yang berlaku di instansi masing-masing. Dalam penyusunan berkas perkara ternyata yang paling lancar dan tidak ada hambatan adalah dari Bea dan Cukai hingga mendapat vonis dari pengadilan. Sedangkan proses penyidikan dari instansi lain banyak menemui kendala. Tahun 2005, Rahmat Subagio kembali ke Jakarta sebagai Kepala Bidang P2 di Kanwil IV DJBC Jakarta hingga pertengahan tahun 2007. Dari Kanwil Jakarta dimutasikan ke Kantor Pusat sebagai Kasubdit Penyidikan. Hanya beberapa bulan sebagai Kasubdit Penyidikan kemudian mendapat skep

dari Dirjen Bea Cukai untuk menjadi Kepala Kantor Bea dan Cukai Soekarno-Hatta. Jujur diakui Rahmat Subagio, kesannya pertama kali ketika menjadi kepala kantor, ia merasa agak berat menerima kepercayaan itu karena pertama kali dipercaya menjadi kepala kantor di tempat yang ia anggap sebagai wilayah yang sangat vital sebagai lalu lintas gerbang utama penerbangan udara dengan berbagai permasalahan yang tentunya sangat banyak. Namun begitu, ia coba menjalankan amanah tersebut. “Mungkin waktu itu karena saya didukung staf yang betulbetul menguasai kondisi di bandara Soekarno-Hatta justru membuat saya bisa relatif senang di sana. Target bisa dipenuhi dan jauh melampaui harapan, kemudian hasil tangkapan narkotika dan psikotropika juga cukup besar,” ujarnya. Ketika ia menjadi Kepala Kantor di Soekarno-Hatta, kantor ini sedang dalam proses menuju Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean yang kemudian diresmikan pada 22 Desember 2008. “Dalam rangka menuju KPPBC Madya waktu itu yang dipesankan kepada kita (pegawai KPPBC Soekarno-Hatta-Red) yang utama adalah mengubah perilaku dan meningkatkan integritas pegawai serta bisa memberikan pelayanan yang lebih baik berdasarkan modernisasi kantor. Itu yang coba kita terapkan dan waktu itu saya bersyukur karena banyak dukungan dari temanteman, baik dari Kantor Pusat, Kanwil dan intern dari KPPBC Soekarno-Hatta sendiri. Proses persiapan selama setahun dengan sedikit melakukan renovasi ruang pelayanan, sarana prasarana, sampai persiapan SDM,” imbuhnya.

TANTANGAN YANG LEBIH BERAT Pada April 2009, Rahmat Subagio mendapat kepercayaan lagi yang menurutnya itu lebih berat dari yang sebelumnya yaitu menjadi Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tanjung Priok sekaligus promosi sebagai pejabat eselon II. Meski ia diberi amanah yang diakuinya cukup berat namun ia harus siap menjalankannya dan menerima tugas tersebut. “Jadi saya coba jalankan amanah ini seoptimal mungkin dan saya yakin bahwa di KPU ini saya saya didukung oleh staf-staf yang notabene merupakan SDM pilihan. Jadi saya melaksankan tugas ini penuh dengan keyakinan.” Dalam menjalankan tugasnya ia hanya berprinsip ingin menjalankan apapun dengan sebaik-baiknya sesuai dengan kemampuannya. “Hari ini harus lebih baik dari hari kemarin, pada setiap periode tertentu saya mengevaluasi, baik diri saya maupun sekitar saya, termasuk unit yang saya pimpin. Bagaimana agar ada peningkatan dari yang kemarin supaya lebih baik dari sekarang dan yang akan datang,” imbuhnya. Keinginan Rahmat Subagio terhadap KPU Tanjung Priok adalah agar unit ini bisa menjalankan fungsinya seoptimal mungkin walau dengan keterbatasan yang ada. “Keterbatasan yang kita miliki cukup banyak, baik dari jumlah SDM maupun keterbatasan sarana prasarana yang dimiliki. Dengan jumlah FOTO-FOTO : DOK. PRIBADI

FOTO BERSAMA Gubernur Banten dan Badan Narkotika Propinsi Banten saat pemusnahan barang bukti.

62

WARTA BEA CUKAI

EDISI 417 AGUSTUS 2009

PERS RELEASE hasil tegahan KPPBC Soekarno-Hatta tahun 2008.

onal. Sebaliknya, hadapilah dengan perasaan tenang dan pikiran jernih. Setelah kritik diterima, langkah selanjutnya adalah memilah dan memilihnya. Mana yang isinya benar menurut pandangan objektif, dan mana yang salah. Berdasarkan penilaian itu, kita dapat mengevaluasi dan menilai diri sendiri secara objektif pula. “Apabila pribadi kita kurang baik, sudah sepatutnya kalau kita memperbaiki diri. Dalam hal ini, kritik dapat dijadikan sebagai titik tolak dalam pengembangan pribadi. Jadi, dengan kritik dapat diketahui sisi yang menjadi kelemahan kita dan harus segera diperbaiki,” ujar Rahmat Subagio yang menerima Penghargaan dari Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono pada 26 Juni 2009 atas perannya sebagai Kasatgas Airport Interdiciton saat menjabat sebagai Kepala KPBC Soekarno-Hatta. Penghargaan itu merupakan KETIKA MENERIMA PENGHARGAAN dari Presiden RI, saat peringatan Hari Anti Narkoba 2009. bentuk pengakuan dari pemerintah atas prestasi Bea dan Cukai umumnya dan khususnya Bea SDM yang terbatas dituntut untuk bisa efisiensi dan efektif dan lebih mengedepankan teknologi informasi,” imbuhnya. dan Cukai Soekarno-Hatta yang telah beberapa kali menegah narkotika dan psikotropika, baik dari kedatangan internasional maupun domestik yang diberikan bertepatan pada Hari Anti NarMENYIKAPI KRITIKAN koba, bersama dengan 10 orang penerima penghargaan lainnya Dalam kehidupan sehari hari, kita tak akan lepas dari kritik. seperti media cetak, media elektronik, Kepolisian, Lembaga Kritik akan tetap menjadi bagian dalam hidup kita. Ada kritikan Pemasyarakatan dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). yang isinya benar dan cara penyampaiannya baik. Ada pula Saat ini Rahmat Subagio telah dikaruniai tiga orang anak, isinya benar tetapi cara penyampaiannya kurang tepat. Atau, isi Rifqi Zufar Saputro (14), Inas Sharfina Rahmah (12) dan Zaidan kritik salah meskipun cara penyampaiannya baik. Yang paling Al Ghifari (9) dari pernikahannya dengan Ir. Ismawati. celaka kalau isi kritik salah, cara penyampaiannya pun tidak baik. Namun apapun bentuk kritik, keluhan dan masukan yang Dalam mendidik ketiga anak-anaknya, ia bersama istrinya medatang bagi Rahmat Subagio merupakan sarana introspeksi unnerapkan asas keseimbangan dengan memadukan kedisiplinan tuk perubahan menuju ke arah kebaikan. Kritikan bisa saja dan keterbukaan, serta memberikan contoh dalam kehidupan datang dari pengguna jasa, dari lingkungan sendiri maupun dari sehari-hari. “Saat ini informasi dalam segala hal mudah diperoleh teman-teman. Untuk itulah ia berusaha menjalin komunikasi siapapun termasuk anak-anak, baik melalui media elektronik dengan semua pihak, dengan harapan keluhan, kritik dan masukmaupun diakses melalui internet sehingga orangtua tidak mungkin an dapat diterima secara langsung. mengawasi terus-menerus namun hanya dapat mengarahkan “Jangan sampai ada sumbatan komunikasi supaya suatu sesuai nilai-nilai agama,” begitu prinsip pria yang mengaku tidak permasalahan tidak melebar kemana-mana, dan atas keluhan, punya hobi khusus namun menyukai hampir semua cabang olah kritikan dan masukan saya terima dan coba carikan solusinya. raga yang penting baginya bisa refreshing dan menyehatkan. Saya rasa itu lebih efektif, meski itu akan menyita waktu kita Kepada institusi tempatnya ia mengabdi, sebuah harapan dan karena itu sudah menjadi resiko sebagai pelayan masyarakat,” masukan disampaikan. Kepada DJBC ia berharap perbaikan ujarnya. bisa terus berlanjut sehingga paling tidak untuk ke depan bisa Dalam menerima kritikan, lanjut Rahmat Subagio, terimalah lebih baik lagi. Dan ia melihat arah perbaikan sudah menuju sekritik dengan lapang dada. Jangan menyikapinya dengan emosiperti yang diharapkan. aries

BERSEPEDA BERSAMA disamping untuk menjaga kebugaran juga memelihara kebersamaan.

DALAM SUATU ACARA MENYELAM bersama Customs Diving Club. EDISI 417 AGUSTUS 2009

WARTA BEA CUKAI

63

APA KATA MEREKA

S SA AF FIIN NA A H HA AS SA AN N

WINKY WINKY WIRYAWAN WIRYAWAN “Peran Aktif Masyarakat Sangat Dibutuhkah”

Prihatin Dengan Penyelundupan

S

M

ungkin nama Nurayendra Irwindo masih asing bagi kebanyakan orang. Tapi ternyata pemilik nama tersebut adalah sosok yang lebih dikenal dengan nama Winky Wiryawan atau populer dengan sebutan DJ. Winky. Ditemui di sela-sela kesibukan menjadi pembicara produk pasta gigi terkenal di Mal yang terletak di Jakarta Barat, Winky mengaku mengenal Bea Cukai dari salah seorang kerabatnya yang juga merupakan pegawai Bea Cukai (BC). Bahkan sedikit banyak mengetahui bagaimana pegawai BC dalam menjalankan tugasnya. Winky mengaku petugas pabean di bandara Indonesia cukup ramah terhadap dirinya. “Mungkin mereka mengenal saya, jadi saya tidak pernah mengalami kejadian yang tidak menyenangkan dengan petugas di bandara,” aku suami dari Asmara Kenes Siswandari ini. Namun perlakuan berbeda dirasakan saat Winky berpergian ke luar negeri untuk berlibur, menurutnya petugas pabean seperti di Amerika dan Inggris jauh lebih ketat. “Mereka sangat ketat, saya sampai pernah diminta untuk melepas pakaian dan sepatu,” kenang pecandu kopi tersebut. Saat dimintai pandapatnya oleh WBC mengenai adanya penyelundupan freon yang bisa merusak ozon (refrigerant R-12), Disc Jockey (DJ) yang juga seorang model dan pemain film ini menyesalkan ada pihak mencari keuntungan dengan cara merusak lingkungan. “Bila itu sampai masuk, kita yang peduli lingkungan pun tidak menyadari bahwa produk yang kita pakai seperti AC, ternyata berisi freon yang bisa merusak ozon,” ungkap Winky yang juga memberikan apresiasi terhadap kinerja BC yang berhasil menggagalkan penyeludupan refrigerant R-12. Winky juga berharap, kedepan jajaran BC meningkatkan kesiagaanya dalam menjaga dari upaya-upaya penyelundupan. “Memang tidak mudah, negara kita kepulauan, ancaman penyelundupan dari laut sangat besar. Jadi tanpa peran aktif masyarakat dalam membantu Bea Cukai, hasilnya tidak akan masimal,” jelas Winky yang mengakui secara keseluruhan kinerja BC semakin baik. ryan

64

WARTA BEA CUKAI

EDISI 417 AGUSTUS 2009

ebagai seorang model, Safina Hasan ternyata memiliki kepedulian terhadap lingkungan. Bersama suaminya, presenter ternama, Ferdi Hasan, ia mengajarkan kepedulian lingkungan kepada kedua putrinya. Bahkan saat mengetahui adanya penyelundupan hewan dilindungi seperti Trenggiling di Soekarno-Hatta (9/6), Safina mengaku sangat prihatin. “Sedih juga mendengar itu, apalagi di keluarga kami selalu ditanamkan kecintaan terhadap lingkungan termasuk satwa, dan saya pikir bila tidak ditangani segera bukan tidak mungkin bisa terjadi kepunahan,” ungkap ibu dari Farah Labita dan Fasha Jamel ini. Model cantik ini juga memberikan penghargaannya kepada petugas Bea Cukai yang berhasil menggagalkan upaya penyelundupan satwa dilindungi tersebut. Menurutnya penyelundupan merupakan perbuatan yang tidak bertanggung jawab yang dilakukan oleh pihak yang mencari keuntungan semata. Begitu juga penyelundupan barang-barang elektronik seperti handphone, yang diperdagangkan dengan sebutan barang black market (BM). Safina menilai tindakan itu sangat merugikan negara karena tidak membayar pajak. “Selain itu persaingan dalam pedagangan menjadi tidak sehat, ya kasihan saja dengan pedagang yang jujur,” ungkap wanita yang hobi traveling ini. Mengenai hobinya ini, Safina selalu melakukannya bersama keluarga saat liburan, baik di dalam maupun ke luar negeri. “Memang bila ada waktu senggang kita biasanya berlibur bersama keluarga, dan untuk berpergian ke luar negeri kita sesuaikan dengan waktu libur anakanak, bila liburnya tidak terlalu lama kita pilih negara yang dekat saja. Safina sendiri mengaku, ia dan keluarganya tidak pernah mengalami kendala dengan petugas pabean di bandara di dalam dan luar negeri. “Seperti di Australia dan Amerika terkesan lebih ketat, namun kami tidak pernah ada masalah karena kami mematuhi aturan yang ditetapkan,” paparnya ramah seraya berharap petugas bea cukai agar meningkatkan kewaspadaannya. ryan

A M A N A T

SAMBUTAN PEMBINA APEL PADA ACARA “APEL BERSAMA” TANGGAL 17 JULI 2009 Yth Staf Pimpinan DJBC, para pejabat serta karyawan dan karyawati dilingkungan KP DJBC yang saya cintai. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat ALLAH SWT yang telah mengkaruniakan nikmat kesehatan dan kesempatan kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul pada upacara tanggal 17 Juli tahun 2009 ini. Bapak2 dan ibu peserta upacara yang saya hormati, Pada kesempatan ini, perkenankanlah saya sejenak untuk mengingatkan kita semua kepada lembaran hitam sejarah perkembangan DJBC, terutama guna menyadarkan kita terhadap kelemahan- kelemahan kita baik secara individual maupun organisasi,bagaimana posisi kita saat ini kita dimata masyarakat, serta langkah-langkah strategic apa yang harus kita lakukan agar posisi tersebut menjadi lebih baik, baik ditinjau dari segi pandangan masyarakat maupun dari segi akuntabilitas kita kepada Negara dan pemerintah. Bapak2 dan ibu peserta upacara yang saya hormati, Di masa lalu, resistensi dan pandangan negatif terhadap organisasi dan personil DJBC sangat tinggi. Kinerja DJBC dibidang pelayanan sangat rendah. Sistim pelayanan dan perlaku pelayanan pegawai demikian buruk sehingga dianggap sebagai penyebab utama terhambatnya arus lalu lintas barang dan timbulnya ekonomi biaya tinggi.Di bidang pengawasan,DJBC dipandang sebagai institusi yang sangat akomodatif terhadap upaya penyeludupan sehingga tidak saja dianggap telah merugikan penerimaan Negara tetapi sekaligus dituding sebagai penyebab hancurnya industri dalam negeri. Bahkan, budaya organisasi yang menganggap wajar perilaku korup, arogansi sektoral serta keticlak pedulian terhadap kepentingan masyarakat berkembang begitu luas sehingga citra DJBC dimata masyarakat benar-benar terpuruk. BONUS WARTA BEACUKAI EDISI 417 AGUSTUS 2009

1

A M A N A T Puncaknya, melalui Instruksi Presiders Nomor 4 tahun 1985, pemerintah mencabut kewenangan DJBC dalam melakukan pemeriksaan pabean dan menyerahkannya kepada pihak lain. Sejak saat itu DJBC praktis tidak mempunyai kewenangan sama sekali dalam mengawasi lalu lintas barang. Peristiwa tersebut tidak hanya melumpuhkan organisasi DJBC tetapi sekaligus melukai hati melumpuhkan moral setiap pegawai sehingga banyak pejabat dan pegawai DJBC yang malu mengenakan pakaian seragam clan bahkan malu untuk mengaku sebagai pegawai bea dan cukai. Organisasi DJBC saat itu tidak saja tiba-tiba kehilangan pamornya tetapi jugs bahkan kehilangan identitasnya. Dua belas tahun kemudian, melalui pemberlakuan UU Nomor 10 dan 11 tahun 1995 yang diimplementasikan pada tahun 1997,DJBC kembali diberi kepercayaan untuk melaksanakan tugas pokoknya selaku pengawas lalu lintas barang impor dan ekspor. Namun, kesempatan untuk memperbaiki kinerja dan citra tersebut tidak dilakukan secara optimal. Penyempurnaan dan pembenahan diri yang dilakukan oleh DJBC dalam melaksanakan tugas pokok tersebut tetap tidak memenuhi ekspektasi stakeholders baik masyarakat maupun pemerintah. Sebagai konsekuensi logis, masyarakat kembali melakukan berbagai upaya untuk mengkebiri dan bahkan melikuidasi DJBC. Saat itu, IMF, salah satu lembaga keuangan international yang saat itu sangat intensif membantu pemerintah dalam menyusun program pembangunan, memaksa dilakukannya reformasi terhadap seluruh jajaran DJBC khususnya dibidang kepabeanan. Sebagaimana kita ketahui, reformasi yang bersumber dari keinginan pihak luar, dan yang mulai diimplementasikan pada tahun 2003 tersebut tidak membuahkan hasil yang signifikan. Kinerja DJBC baik dibidang pelayanan maupun pengawasan ternyata masih tetap dianggap rendah sementara citra DJBC dimata masyarakat tetap terpuruk. Bahkan tata nilai yang 2

BONUS WARTA BEACUKAI EDISI 417 AGUSTUS 2009

A M A N A T menganggap wajar perilaku korupsi, indisipliner dan tidak peduli terhadap kepentingan masyarakat tetap terus berlanjut, walaupun berbagai prakarsa dalam program reformasi tersebut telah diluncurkan. Menyadari hal terseburt, pada tahun 2006, pimpinan DJBC mencanangkan program percepatan reformasi yang intinya adalah melakukan adjustment yang sistemik terhadap elemen seluruh organisasi dan secara bertahap mengimplementasikannya melalui kantor-kantor unggulan yang kita kenal dengan KPU dan KPPBC madya. Sebagaimana kita semua ketahui, reformasi yang bersumber dari kemauan dan kemampuan internal tersebut, justru saat ini, tidak hanya mampu mendongkrak citra dan kinerja DJBC, namun sekaligus mampu merobah tata nilai dan budaya organisasi sehingga saat ini kita semua bangga menjadi pejabat dan pegawai DJBC. Saudara Saudara peserta upacara yang saya cintai. Pertanyaan yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini kepada kita semua adalah : 1.

Apakah kita benar-benar telah menyadari bahwa reformasi yang kita lakukan saat ini merupakan track yang harus kita tempuh agar kita tidak kembali kemasa lalu?

2.

Apakah kita sudah cukup puas dengan apa yang telah kita capai saat ini?

Saya yakin bahwa jawaban kita terhadap kedua pertanyaan diatas adalah sama. Kita akan melanjutkan reformasi dan kita belum puas dengan apa yang telah kita capai. Untuk itu marilah pada kesempatan yang berbahagia ini kita kembali menyamakan persepsi dan mempertegas komitmen kita terhadap reformasi. Marilah kita gali dan perbaiki semua kelemahankelemahan yang ada terutama kelemahan yang timbul akibat masih rendahnya komitmen dan kontribusi individual terhadap kinerja dan citra organisasi Melalui pembaharuan sikap tersebut saya yakin ditangan kita semua DJBC kedepan akan menjadi lebih baik.. BONUS WARTA BEACUKAI EDISI 417 AGUSTUS 2009

3

A M A N A T Demikianlah yang dapat saya sampaikan dan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila terdapat tutur kata yang kurang berkenan dihati Bapak-bapak dan Saudara sekalian. Wabilahi taufik wal hidayah, Ass.W.W. TENAGA PENGKAJI BIDANG PELAYANAN DAN PENERIMAAN KEPABEANAN DAN CUKAI NOFRIAL

4

BONUS WARTA BEACUKAI EDISI 417 AGUSTUS 2009

C A T A T A N

BONUS WARTA BEACUKAI EDISI 417 AGUSTUS 2009

5

C A T A T A N

6

BONUS WARTA BEACUKAI EDISI 417 AGUSTUS 2009

K E P U T U S A N

&

K E T E T A P A N

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR : P- 22/BC/2009 TENTANG PEMBERITAHUAN PABEAN IMPOR DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI, Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemenuhan kewajiban penyerahan dan standardisasi pemberitahuan pabean impor, perlu diatur bentuk, isi, rincian elemen data, dan petunjuk pengisian pemberitahuan pabean impor; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 11 Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 155/ PMK.04/2008 tentang Pemberitahuan Pabean, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai tentang Pemberitahuan Pabean Impor; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661) ; 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755); 3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.01/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 149/PMK.01/2008; 4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 155/PMK.04/2008 tentang Pemberitahuan Pabean; MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI TENTANG PEMBERITAHUAN PABEAN IMPOR. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Direktur Jenderal ini yang dimaksud dengan : 1. Undang-Undang Kepabeanan adalah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan. 2. Pemberitahuan Pabean Impor adalah pernyataan yang dibuat oleh orang dalam rangka melaksanakan Kewajiban Pabean Impor dalam bentuk dan syarat yang ditetapkan dalam Undang-Undang Kepabeanan. 3. Data Elektronik adalah informasi atau rangkaian informasi yang disusun dan/atau dihimpun untuk kegunaan khusus yang diterima, direkam, dikirim, disimpan, diproses, diambil kembali, atau diproduksi secara elektronik dengan menggunakan komputer atau perangkat pengolah data elektronik, optikal atau cara lain yang sejenis. 4. Pertukaran Data Elektronik Kepabeanan yang selanjutnya disingkat dengan PDE Kepabeanan adalah proses penyampaian dokumen pabean dalam bentuk pertukaran data elektronik melalui komunikasi antar aplikasi dan antar organisasi yang terintegrasi dengan menggunakan perangkat sistem komunikasi data. 5. Orang adalah orang perseorangan atau badan hukum. 6. Tempat Penimbunan Berikat adalah bangunan, tempat, atau kawasan yang memenuhi persyaratan tertentu yang digunakan untuk menimbun barang dengan tujuan tertentu dengan mendapatkan penangguhan Bea Masuk.

BONUS WARTA BEACUKAI EDISI 417 AGUSTUS 2009

7

K E P U T U S A N

&

K E T E T A P A N

7. Kantor Pabean adalah kantor dalam lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai tempat dipenuhinya kewajiban pabean sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Kepabeanan. Pasal 2 Pemberitahuan Pabean Impor terdiri atas: a. Pemberitahuan Impor Barang; b. Pemberitahuan Impor Barang Khusus; c. Pemberitahuan atas Barang Pribadi Penumpang dan Awak Sarana Pengangkut (Customs Declaration); d. Pemberitahuan Impor Barang untuk Ditimbun di Tempat Penimbunan Berikat; e. Pemberitahuan Penyelesaian Barang asal Impor yang Mendapat Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE) ; f. Pemberitahuan Impor Barang dari Tempat Penimbunan Berikat; g. Pemberitahuan Pengeluaran Barang dari Tempat Penimbunan Berikat dengan Jaminan; h. Pemberitahuan Pemasukan Kembali Barang yang Dikeluarkan dari Tempat Penimbunan Berikat dengan Jaminan; dan i. Pemberitahuan Pengeluaran Barang untuk Diangkut dari Tempat Penimbunan Berikat ke Tempat Penimbunan Berikat lainnya. Pasal 3 Pemberitahuan Pabean Impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat disampaikan dalam bentuk tulisan di atas formulir atau dalam bentuk data elektronik. Pasal 4 (1) Pemberitahuan Pabean Impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 harus diisi secara lengkap dengan menggunakan Bahasa Indonesia, huruf latin, dan angka arab. (2) Pengisian Pemberitahuan Pabean Impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan Bahasa Inggris dalam hal : a. penyebutan nama tempat atau alamat; b. penyebutan nama orang atau badan hukum; c. penyebutan uraian jenis barang impor yang tidak ada padanan katanya dalam Bahasa Indonesia; d. penyebutan uraian jenis barang impor yang ada padanan katanya dalam Bahasa Indonesia, tetapi perlu menyebutkan istilah teknis dalam Bahasa Inggris terkait dengan istilah yang dikenal secara internasional. BAB II PEMBERITAHUAN IMPOR BARANG Pasal 5 (1) Pemberitahuan Impor Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, ditetapkan dengan kode BC 2.0. (2) Formulir pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dengan ketentuan: a. menggunakan kertas berukuran A4 (8.3 X 11.7 inch), Letter (8.5 x 11.0 inch), Legal (8.5 x 14.0 inch), atau Folio (8.5 x 13.0 inch); b. terdiri atas: 1. Lembar pertama; 2. Lembar lanjutan uraian barang, dalam hal pemberitahuan pabean terdiri atas lebih dari 1 (satu) record barang; 3. Lembar lampiran data peti kemas, dalam hal pemberitahuan pabean terdiri atas lebih dari 8 (delapan) peti kemas; dan 4. Lembar lampiran dokumen pelengkap pabean, dalam hal lembar pertama tidak dapat menampung seluruh data dokumen pelengkap pabean. c. dalam rangkap 3 (tiga) dengan peruntukan : 1. rangkap pertama untuk Kantor Pabean; 2. rangkap kedua untuk Badan Pusat Statistik (BPS); 3. rangkap ketiga untuk Bank Indonesia (BI). Pasal 6 Bentuk, isi, dan petunjuk pengisian Pemberitahuan Impor Barang sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran I yang tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

8

BONUS WARTA BEACUKAI EDISI 417 AGUSTUS 2009

K E P U T U S A N

&

K E T E T A P A N

BAB III PEMBERITAHUAN IMPOR BARANG KHUSUS Pasal 7 (1) Pemberitahuan Impor Barang Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b ditetapkan dengan kode BC 2.1. (2) Formulir pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dengan ketentuan : a. menggunakan kertas berukuran A4 (8.3 X 11.7 inch), Letter (8.5 x 11.0 inch), Legal (8.5 x 14.0 inch), atau Folio (8.5 x 13.0 inch); dan b. terdiri atas: 1. Lembar pertama; 2. Lembar lanjutan uraian jenis barang, dalam hal pemberitahuan pabean terdiri atas lebih dari 1(satu) record barang; dan 3. Lembar Lampiran Barang Kiriman Melalui Perusahaan Jasa Titipan. c. dalam 3 (tiga) rangkap dengan peruntukan : 1. rangkap pertama untuk Kantor Pabean; 2. rangkap kedua untuk Badan Pusat Statistik (BPS); 3. rangkap ketiga untuk Bank Indonesia (BI). Pasal 8 Bentuk, isi, dan petunjuk pengisian Pemberitahuan Impor Barang Khusus tercantum dalam Lampiran II yang tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini. BAB IV PEMBERITAHUAN ATAS BARANG PRIBADI PENUMPANG DAN AWAK SARANA PENGANGKUT (CUSTOMS DECLARATION) Pasal 9 (1) Pemberitahuan Impor Barang Pribadi Penumpang dan Awak Sarana Pengangkut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c ditetapkan dengan kode BC 2.2. (2) Formulir pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dengan ketentuan : a. menggunakan kertas berukuran 260 x 180 mm; b. terdiri atas satu lembar pemberitahuan; dan c. dalam satu rangkap untuk Kantor Pabean. (3) Formulir pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selain menggunakan bahasa Indonesia dapat disertai terjemahan dalam bahasa Inggris, Jepang, Perancis, Jerman, Arab, atau China. Pasal 10 Bentuk, isi, dan petunjuk pengisian Pemberitahuan atas Barang Pribadi Penumpang dan Awak Sarana Pengangkut (Customs Declaration) tercantum dalam Lampiran III yang tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini. BAB V PEMBERITAHUAN IMPOR BARANG UNTUK DITIMBUN DI TEMPAT PENIMBUNAN BERIKAT Pasal 11 (1) Pemberitahuan Impor Barang untuk Ditimbun di Tempat Penimbunan Berikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d ditetapkan dengan kode BC 2.3. (2) Formulir pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dengan ketentuan : a. menggunakan kertas berukuran A4 (8.3 X 11.7 inch), Letter (8.5 x 11.0 inch), Legal (8.5 x 14.0 inch), atau Folio (8.5 x 13.0 inch); b. terdiri atas: 1. Lembar pertama; 2. Lembar lanjutan, dalam hal pemberitahuan pabean terdiri atas lebih dari 1 (satu) record barang;

BONUS WARTA BEACUKAI EDISI 417 AGUSTUS 2009

9

K E P U T U S A N

&

K E T E T A P A N

3. Lembar lampiran I, dalam hal pemberitahuan pabean terdiri atas lebih dari 10 (sepuluh) peti kemas; 4. Lembar lampiran II, dalam hal lembar pertama tidak dapat menampung seluruh data dokumen pelengkap pabean; 5. Lembar lampiran III, merupakan lampiran untuk catatan pencocokan barang dalam hal dilakukan pencocokan barang; dan 6. Lembar lampiran IV, merupakan lampiran pengisian ikhtisar pemeriksaan fisik barang dalam hal dilakukan pemeriksaan fisik barang. c. dalam rangkap 5 (lima) dengan peruntukan : 1. rangkap pertama untuk Kantor Pabean pengawas TPB; 2. rangkap kedua untuk TPB yang mengimpor barang; 3. rangkap ketiga untuk Kantor Pabean tempat pembongkaran barang; 4. rangkap keempat untuk Badan Pusat Statistik (BPS); dan 5. rangkap kelima untuk Bank Indonesia (BI). Pasal 12 Bentuk, isi, dan petunjuk pengisian Pemberitahuan Impor Barang untuk Ditimbun di Tempat Penimbunan Berikat tercantum dalam Lampiran IV yang tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini. BAB VI PEMBERITAHUAN PENYELESAIAN BARANG ASAL IMPOR YANG MENDAPAT KEMUDAHAN IMPOR TUJUAN EKSPOR (KITE) Pasal 13 (1) Pemberitahuan Penyelesaian Barang asal Impor yang Mendapat Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e ditetapkan dengan kode BC 2.4. (2) Formulir pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dengan ketentuan : a. menggunakan kertas berukuran A4 (8.3 X 11.7 inch), Letter (8.5 x 11.0 inch), Legal (8.5 x 14.0 inch), atau Folio (8.5 x 13.0 inch); b. terdiri atas: 1. Lembar pertama; 2. Lembar lanjutan, dalam hal pemberitahuan pabean terdiri atas lebih dari 1 (satu) record barang; 3. Lembar Lampiran I untuk Data Penggunaan Barang dan/atau Bahan Impor, berisi data penggunaan barang dan/atau bahan impor beserta nomor dan tanggal PIBnya. Lembar lampiran ini harus selalu dilampirkan untuk setiap penggunaan penyelesaian; 4. Lembar Lampiran II untuk Data Realisasi Ekspor dan Penyerahan ke Kawasan Berikat, berisi data realisasi ekspor dan data penyerahan ke Kawasan Berikat yang akan dipergunakan untuk: a. perhitungan untuk penjualan ke dalam negeri Hasil Produksi dengan kondisi baik; dan b. data pendukung dalam penjualan ke dalam negeri Hasil Produksi yang rusak, Hasil Produksi Sampingan, Sisa Hasil Produksi dan Bahan baku yang Rusak. c. dalam 3 (tiga) rangkap dengan peruntukan : 1. rangkap pertama untuk Kantor Pabean; 2. rangkap kedua untuk Kantor Wilayah; 3. rangkap ketiga untuk Pemberitahu. Pasal 14 Bentuk, isi, dan petunjuk pengisian Pemberitahuan Penyelesaian Barang asal Impor yang Mendapat Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE) tercantum dalam Lampiran V yang tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini. BAB VII PEMBERITAHUAN IMPOR BARANG DARI TEMPAT PENIMBUNAN BERIKAT

10

BONUS WARTA BEACUKAI EDISI 417 AGUSTUS 2009

K E P U T U S A N

&

K E T E T A P A N

Pasal 15 (1) Pemberitahuan Impor Barang dari Tempat Penimbunan Berikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f ditetapkan dengan kode BC 2.5. (2) Formulir pemberitahuan sebagaimana dimaksud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dengan ketentuan: a. menggunakan kertas berukuran A4 (8.3 X 11.7 inch), Letter (8.5 x 11.0 inch), Legal (8.5 x 14.0 inch), atau Folio (8.5 x 13.0 inch); b. terdiri atas: 1. Lembar pertama; 2. Lembar Lanjutan Data Barang, dalam hal pemberitahuan pabean terdiri atas lebih dari 1 (satu) record barang ; 3. Lembar Lanjutan Dokumen Pelengkap Pabean, dalam hal lembar pertama tidak dapat menampung seluruh data dokumen pelengkap pabean ; dan 4. Lembar Lampiran untuk Data Penggunaan Barang dan/atau Bahan Impor, digunakan untuk dokumen rujukan asal barang yang akan diimpor/diselesaikan. c. dalam 3 (tiga) rangkap dengan peruntukan : 1. rangkap pertama untuk Kantor Pabean pengawas TPB; 2. rangkap kedua untuk pengusaha TPB; dan 3. rangkap ketiga untuk penerima barang. Pasal 16 Bentuk, isi, dan petunjuk pengisian Pemberitahuan Impor Barang dari Tempat Penimbunan Berikat tercantum dalam Lampiran VI yang tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini. BAB VIII PEMBERITAHUAN PENGELUARAN BARANG DARI TEMPAT PENIMBUNAN BERIKAT DENGAN JAMINAN Pasal 17 (1) Pemberitahuan Pengeluaran Barang dari Tempat Penimbunan Berikat dengan Jaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf g ditetapkan dengan kode BC 2.6.1. (2) Formulir pemberitahuan sebagaimana dimaksud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dengan ketentuan: a. menggunakan kertas berukuran A4 (8.3 X 11.7 inch), Letter (8.5 x 11.0 inch), Legal (8.5 x 14.0 inch), atau Folio (8.5 x 13.0 inch); b. terdiri atas: 1. Lembar pertama; 2. Lembar Lanjutan Data Barang, dalam hal pemberitahuan pabean terdiri atas lebih dari 1 (satu) record barang; 3. Lembar Lanjutan Dokumen Pelengkap Pabean, dalam hal lembar pertama tidak dapat menampung seluruh data dokumen pelengkap pabean; 4. Lembar Lampiran Barang yang Akan Dimasukan Kembali ke TPB; dan 5. Lembar Lampiran Konversi Pemakaian Bahan (Subkontrak), dalam hal pengeluaran barang untuk tujuan subkontrak. c. dalam 3 (tiga) rangkap dengan peruntukan : 1. rangkap pertama untuk Kantor Pabean pengawas TPB; 2. rangkap kedua untuk pengusaha TPB; dan 3. rangkap ketiga untuk penerima barang. Pasal 18 Bentuk, isi, dan petunjuk pengisian Pemberitahuan Pengeluaran Barang dari Tempat Penimbunan Berikat dengan Jaminan tercantum dalam Lampiran VII yang tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini. BAB IX PEMBERITAHUAN PEMASUKAN KEMBALI BARANG YANG DIKELUARKAN DARI TEMPAT PENIMBUNAN BERIKAT DENGAN JAMINAN

BONUS WARTA BEACUKAI EDISI 417 AGUSTUS 2009

11

K E P U T U S A N

&

K E T E T A P A N

Pasal 19 (1) Pemberitahuan Pemasukan Kembali Barang yang Dikeluarkan dari Tempat Penimbunan Berikat dengan Jaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf h ditetapkan dengan kode BC 2.6.2. (2) Formulir pemberitahuan sebagaimana dimaksud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dengan ketentuan: a. menggunakan kertas berukuran A4 (8.3 X 11.7 inch), Letter (8.5 x 11.0 inch), Legal (8.5 x 14.0 inch), atau Folio (8.5 x 13.0 inch); b. terdiri atas: 1. Lembar pertama; 2. Lembar Lanjutan Data Barang, dalam hal pemberitahuan pabean terdiri atas lebih dari 1 (satu) record barang; dan 3. Lembar Lanjutan Dokumen Pelengkap Pabean, dalam hal lembar pertama tidak dapat menampung seluruh data dokumen pelengkap pabean. c. dalam 3 (tiga) rangkap dengan peruntukan : 1. rangkap pertama untuk Kantor Pabean pengawas TPB; 2. rangkap kedua untuk pengusaha TPB; 3. rangkap ketiga untuk pengirim barang. Pasal 20 Bentuk, isi, dan petunjuk pengisian Pemberitahuan Pemasukkan Kembali Barang yang Dikeluarkan dari Tempat Penimbunan Berikat dengan Jaminan tercantum dalam Lampiran VIII yang tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini. BAB X PEMBERITAHUAN PENGELUARAN BARANG UNTUK DIANGKUT DARI TEMPAT PENIMBUNAN BERIKAT KE TEMPAT PENIMBUNAN BERIKAT LAINNYA Pasal 21 (1) Pemberitahuan Pengeluaran Barang untuk Diangkut dari Tempat Penimbunan Berikat ke Tempat Penimbunan Berikat lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf i ditetapkan dengan kode BC 2.7. (2) Formulir pemberitahuan sebagaimana dimaksud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dengan ketentuan: a. menggunakan kertas berukuran A4 (8.3 X 11.7 inch), Letter (8.5 x 11.0 inch), Legal (8.5 x 14.0 inch), atau Folio (8.5 x 13.0 inch); b. terdiri atas: 1. Lembar pertama; 2. Lembar Lanjutan Data Barang, dalam hal pemberitahuan pabean terdiri atas lebih dari 1 (satu) record barang; 3. Lembar Lanjutan Dokumen Pelengkap Pabean, dalam hal lembar pertama tidak dapat menampung seluruh data dokumen pelengkap pabean; dan 4. Lembar Lampiran Konversi Pemakaian Bahan (Subkontrak), dalam hal pengeluaran barang untuk tujuan subkontrak c. dalam 4 (empat) rangkap dengan peruntukan : 1. rangkap pertama untuk Kantor Pabean pengawas TPB asal; 2. rangkap kedua untuk pengusaha TPB pengirim; 3. rangkap ketiga untuk Kantor Pabean pengawas TPB penerima barang; dan 4. rangkap keempat untuk pengusaha TPB penerima. Pasal 22 Bentuk, isi, dan petunjuk pengisian Pemberitahuan Pengeluaran Barang untuk Diangkut dari Tempat Penimbunan Berikat ke Tempat Penimbunan Berikat lainnya tercantum dalam Lampiran IX yang tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini. BAB XI KETENTUAN PERALIHAN

12

BONUS WARTA BEACUKAI EDISI 417 AGUSTUS 2009

K E P U T U S A N

&

K E T E T A P A N

Pasal 23 (1) Pemberitahuan Impor Barang (BC 2.0) sebagaimana tercantum dalam lampiran X yang tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini berlaku dengan ketentuan : a. pada Kantor Pabean yang belum menggunakan Sistem Komputer Pelayanan, berlaku surut sejak tanggal 26 Desember 2008 sampai dengan berlakunya Peraturan Direktur Jenderal ini. b. pada Kantor Pabean yang telah menggunakan Sistem Komputer Pelayanan, berlaku surut sejak tanggal 26 Desember 2008 sampai dengan paling lambat pada tanggal sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran XVI yang tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini. (2) Pemberitahuan pabean impor berupa: a. Pemberitahuan Impor Barang Tertentu (BC 2.1) sebagaimana tercantum dalam lampiran XI yang tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini; b. Pemberitahuan Impor Barang Penumpang atau Awak Sarana Pengangkut (BC 2.2) sebagaimana tercantum dalam lampiran XII yang tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini; c. Pemberitahuan Pemasukan Barang Impor ke Tempat Penimbunan Berikat (BC 2.3) sebagaimana tercantum dalam lampiran XIII yang tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini; d. Pemberitahuan Penyelesaian Barang Impor yang Mendapat Pembebasan Bea Masuk dan/atau Cukai serta PPN Dan PPnBM tidak Dipungut (BC 2.4) sebagaimana tercantum dalam lampiran XIV yang tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini; e. Pemberitahuan Pengangkutan Barang Impor/Ekspor dari Satu Tempat ke Tempat Lain dalam Pengawasan Pabean (BC 2.3) sebagaimana tercantum dalam lampiran XV yang tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini; berlaku surut sejak tanggal 26 Desember 2008 sampai dengan berlakunya Peraturan Direktur Jenderal ini. Pasal 24 Pada saat Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku, maka: 1 Pemberitahuan Pengangkutan Barang Impor/Ekspor dari Satu Tempat ke Tempat Lain dalam Pengawasan Pabean (BC 2.3) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf e, diatur dengan ketentuan: a. untuk pengeluaran barang dari Tempat Penimbunan Berikat ke Tempat Lain Dalam Daerah Pabean yang diwajibkan untuk mempertaruhkan jaminan diganti dengan Pemberitahuan Pengeluaran Barang yang Dikeluarkan dari Tempat Penimbunan Berikat dengan Jaminan (BC 2.6.1) sebagaimana diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal ini. b. untuk pemasukan kembali barang yang dikeluarkan dari Tempat Penimbunan Berikat ke Tempat Lain Dalam Daerah Pabean yang diwajibkan untuk mempertaruhkan jaminan diganti dengan Pemberitahuan Pemasukan Kembali Barang yang Dikeluarkan dari Tempat Penimbunan Berikat dengan Jaminan (BC 2.6.2) sebagaimana diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal ini. c. untuk pengeluaran barang dari Tempat Penimbunan Berikat ke Tempat Penimbunan Berikat lainnya diganti dengan Pemberitahuan Pengeluaran Barang untuk diangkut dari Tempat Penimbunan Berikat ke Tempat Penimbunan Berikat lainnya (BC 2.7) sebagaimana diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal ini. 2 Pengeluaran barang dari Tempat Penimbunan Berikat yang selama ini dengan menyampaikan Pemberitahuan Impor Barang (BC 2.0) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) diganti dengan menyampaikan Pemberitahuan Impor Barang dari Tempat Penimbunan Berikat (BC 2.5) sebagaimana diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal ini. BAB XII KETENTUAN PENUTUP Pasal 25 Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku 60 (enam puluh) hari sejak tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 08 Mei 2009 DIREKTUR JENDERAL, ttd ANWAR SUPRIJADI NIP 120050332

BONUS WARTA BEACUKAI EDISI 417 AGUSTUS 2009

13

K E P U T U S A N

&

K E T E T A P A N

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR P- 23/BC/2009 TENTANG PEMBERITAHUAN PABEAN DALAM RANGKA PEMASUKAN BARANG DARI TEMPAT LAIN DALAM DAERAH PABEAN KE TEMPAT YANG BERADA DIBAWAH PENGAWASAN DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI, Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 4 huruf d dan Pasal 11 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 155/PMK.04/2008 tentang Pemberitahuan Pabean, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai tentang Pemberitahuan Pabean Dalam Rangka Pemasukan Barang Dari Tempat Lain Dalam Daerah Pabean Ke Tempat Yang Berada Dibawah Pengawasan Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661); 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755); 3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.01/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 149/PMK.01/2008; 4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 155/PMK.04/2008 tentang Pemberitahuan Pabean; MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI TENTANG PEMBERITAHUAN PABEAN DALAM RANGKA PEMASUKAN BARANG DARI TEMPAT LAIN DALAM DAERAH PABEAN KE TEMPAT YANG BERADA DIBAWAH PENGAWASAN DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Direktur Jenderal ini yang dimaksud dengan : 1. Undang-Undang Kepabeanan adalah Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan. 2. Data Elektronik adalah informasi atau rangkaian informasi yang disusun dan/atau dihimpun untuk kegunaan khusus yang diterima, direkam, dikirim, disimpan, diproses, diambil kembali, atau diproduksi secara elektronik dengan menggunakan komputer atau perangkat pengolah data elektronik, optikal atau cara lain yang sejenis. 3. Pertukaran Data Elektronik Kepabeanan yang selanjutnya disingkat dengan PDE Kepabeanan adalah proses penyampaian dokumen pabean dalam bentuk pertukaran data elektronik melalui komunikasi antar aplikasi dan antar organisasi yang terintegrasi dengan menggunakan perangkat sistem komunikasi data. 4. Tempat Penimbunan Berikat adalah bangunan, tempat, atau kawasan yang memenuhi persyaratan tertentu yang digunakan untuk menimbun barang dengan tujuan tertentu dengan mendapatkan penangguhan Bea Masuk. 5. Kantor Pabean adalah kantor dalam lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai tempat dipenuhinya kewajiban pabean sesuai dengan Undang-Undang Kepabeanan.

14

BONUS WARTA BEACUKAI EDISI 417 AGUSTUS 2009

K E P U T U S A N

&

K E T E T A P A N

Pasal 2 Pemberitahuan Pabean dalam rangka pemasukan barang dari tempat lain dalam Daerah Pabean ke tempat yang berada dibawah pengawasan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai terdiri atas: a. Pemberitahuan Pemasukan Barang Asal Tempat Lain Dalam Daerah Pabean ke Tempat Penimbunan Berikat; dan b. Pemberitahuan Pengeluaran Kembali Barang Asal Tempat Lain Dalam Daerah Pabean dari Tempat Penimbunan Berikat. BAB II PEMBERITAHUAN PEMASUKAN BARANG ASAL TEMPAT LAIN DALAM DAERAH PABEAN KE TEMPAT PENIMBUNAN BERIKAT Pasal 3 (1) Pemberitahuan Pemasukan Barang Asal Tempat Lain Dalam Daerah Pabean ke Tempat Penimbunan Berikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dapat disampaikan dalam bentuk tulisan di atas formulir atau dalam bentuk data elektronik. (2) Formulir Pemberitahuan Pemasukan Barang Asal Tempat Lain Dalam Daerah Pabean ke Tempat Penimbunan Berikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan kode BC 4.0. (3) Formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat dengan ketentuan: a. menggunakan kertas berukuran A4 (8.3 X 11.7 inch), Letter (8.5 x 11.0 inch), Legal (8.5 x 14.0 inch), atau Folio (8.5 x 13.0 inch); b. terdiri atas: 1. Lembar pertama; 2. Lembar Lanjutan Data Barang, dalam hal lembar pertama tidak dapat menampung seluruh data barang; dan 3. Lembar Lanjutan Dokumen Pelengkap Pabean, dalam hal lembar pertama tidak dapat menampung seluruh dokumen pelengkap pabean; c. dalam rangkap 3 (tiga) dengan peruntukan: 1. rangkap kesatu untuk Kantor Pabean; 2. rangkap kedua untuk Pengusaha Tempat Penimbunan Berikat; 3. rangkap ketiga untuk Pengirim Barang. Pasal 4 (1) Pemberitahuan Pemasukan Barang Asal Tempat Lain Dalam Daerah Pabean ke Tempat Penimbunan Berikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a harus diisi secara lengkap dengan menggunakan Bahasa Indonesia, huruf latin, dan angka arab. (2) Pengisian pemberitahuan Pemasukan Barang Asal Tempat Lain Dalam Daerah Pabean ke Tempat Penimbunan Berikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan Bahasa Inggris dalam hal: a. penyebutan jenis barang yang tidak ada padanan katanya dalam Bahasa Indonesia; b. penyebutan jenis barang yang ada padanan katanya dalam Bahasa Indonesia, tetapi perlu menyebutkan istilah teknis dalam Bahasa Inggris terkait dengan istilah yang dikenal secara internasional. Pasal 5 Bentuk, isi, dan petunjuk pengisian Pemberitahuan Pemasukan Barang Asal Tempat Lain Dalam Daerah Pabean ke Tempat Penimbunan Berikat tercantum dalam lampiran I yang tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini. BAB III PEMBERITAHUAN PENGELUARAN KEMBALI BARANG ASAL TEMPAT LAIN DALAM DAERAH PABEAN DARI TEMPAT PENIMBUNAN BERIKAT Pasal 6 (1) Pemberitahuan Pengeluaran Kembali Barang Asal Tempat Lain Dalam Daerah Pabean Dari Tempat Penimbunan Berikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b dapat disampaikan dalam bentuk tulisan di atas formulir atau dalam bentuk data elektronik.

BONUS WARTA BEACUKAI EDISI 417 AGUSTUS 2009

15

K E P U T U S A N

&

K E T E T A P A N

(2) Formulir Pemberitahuan Pengeluaran Kembali Barang Asal Tempat Lain Dalam Daerah Pabean Dari Tempat Penimbunan Berikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan kode BC 4.1. (3) Formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat dengan ketentuan: a. menggunakan kertas berukuran A4 (8.3 X 11.7 inch), Letter (8.5 x 11.0 inch), Legal (8.5 x 14.0 inch), atau Folio (8.5 x 13.0 inch); b. terdiri atas : 1. Lembar pertama; 2. Lembar Lanjutan Data Barang, dalam hal lembar pertama tidak dapat menampung seluruh data barang; 3. Lembar Lanjutan Dokumen Pelengkap Pabean, dalam hal lembar pertama tidak dapat menampung seluruh dokumen pelengkap pabean; 4. Lembar Lampiran Konversi Pemakaian Bahan, dalam hal: 1) tujuan pengeluaran barang dalam rangka subkontrak; atau 2) barang yang dikeluarkan merupakan barang hasil olahan Tempat Penimbunan Berikat. c. dalam rangkap 3 (tiga) dengan peruntukan: 1. rangkap kesatu untuk Kantor Pabean; 2. rangkap kedua untuk Pengusaha Tempat Penimbunan Berikat; 3. rangkap ketiga untuk Penerima Barang. Pasal 7 (1) Pemberitahuan Pengeluaran Kembali Barang Asal Tempat Lain Dalam Daerah Pabean dari Tempat Penimbunan Berikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b harus diisi secara lengkap dengan menggunakan Bahasa Indonesia, huruf latin, dan angka arab. (2) Pengisian Pemberitahuan Pengeluaran Kembali Barang Asal Tempat Lain Dalam Daerah Pabean dari Tempat Penimbunan Berikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan Bahasa Inggris dalam hal: a. penyebutan jenis barang yang tidak ada padanan katanya dalam Bahasa Indonesia; b. penyebutan jenis barang yang ada padanan katanya dalam Bahasa Indonesia, tetapi perlu menyebutkan istilah teknis dalam Bahasa Inggris terkait dengan istilah yang dikenal secara internasional. Pasal 8 Bentuk, isi, dan petunjuk pengisian Pemberitahuan Pengeluaran Kembali Barang Asal Tempat Lain Dalam Daerah Pabean dari Tempat Penimbunan Berikat tercantum dalam Lampiran II yang tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini. BAB IV KETENTUAN PERALIHAN Pasal 9 Pemasukan dan pengeluaran kembali barang asal Tempat Lain Dalam Daerah Pabean ke dan dari Kawasan Berikat menggunakan Pemberitahuan Pabean sebagaimana tercantum dalam lampiran III yang tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini yang mempunyai daya laku surut sejak tanggal 26 Desember 2008 sampai dengan berlakunya Peraturan Direktur Jenderal ini. BAB V KETENTUAN PENUTUP Pasal 10 Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku 60 (enam puluh) hari sejak tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 08 Mei 2009 DIREKTUR JENDERAL, ttd ANWAR SUPRIJADI NIP. 120050332

16

BONUS WARTA BEACUKAI EDISI 417 AGUSTUS 2009

Segenap Relasi dan Mitra Kerja DJBC Mengucapkan:

yu a h a Dirg

Republik Indonesia Ke-64 17 AGUSTUS 2009

IKL. 17 AGT 09 OK.pmd

1

7/29/2009, 1:53 PM