BUPATI BUNGO KEPUTUSAN BUPATI BUNGO NOMOR 24/HUMAS TAHUN 2015 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA SISTEM LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH SECARA ELEKTRONIK (LPSE) KABUPATEN BUNGO TAHUN 2015 BUPATI BUNGO, Menimbang :
a. bahwa dalam rangka terselenggaranya proses pengadaan barang/jasa pemerintah secara transparan, efektif, efisien, persaingan sehat dan dapat dipertanggungjawabkan maka perlu membentuk Tim yang anggotanya terdiri dari unsur instansi terkait dengan Keputusan Bupati; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pengelola Sistem Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Secara Elektronik (LPSE) Kabupaten Bungo Tahun 2015;
Mengingat
:
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755); 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
3. Undang-Undang...................2
-2-
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 129), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150); 5. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969); 6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843); 10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Undang-Undang.................3
-3-
11. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negra/daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 16. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2002 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; 17. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
19. Peraturan Menteri.............4
-419. Peraturan Menteri Dalam Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 20. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2001 tentang Pengembangan dan Pendayagunaan Telematika di Indonesia; 21. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan eGovernment; 22. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi; 23. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 13/M.PAN/I/2003 tentang Pedoman Umum Perkantoran Elektronis Lingkup Intranet di lingkungan Instansi Pemerintahan; 24. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 1121/M.PAN/I/2003 tentang Pedoman Umum Tata Naskah Dinas Elektronis di lingkungan Instansi Pemerintahan; 25. Peraturan Bupati Bungo Nomor 51 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik Pemerintah Kabupaten Bungo (Berita Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2011 Nomor 289); .
MEMUTUSKAN:
Menetapkan :
KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA SISTEM LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH SECARA ELEKTRONIK (LPSE) KABUPATEN BUNGO TAHUN 2015
KESATU
:
Membentuk Tim Pengelola Sistem Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Secara Elektronik (LPSE) Kabupaten Bungo Tahun 2015 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.
KEDUA
:
Tim Pengelola sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut: a. mengkoordinir, memantau, menyiapkan dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Tim LPSE secara keseluruhan; b. melakukan pelatihan kepada pejabat pelaksana teknis kegiatan, panitia lelang dan penyedia barang/jasa agar dapat mengoperasikan aplikasi sistem pelelangan secara elektronik/online; c. mengoperasikan....................5
-5 -
KETIGA
:
KEEMPAT : KELIMA
:
c. mengoperasikan, memantau, menyiapkan dan memelihara beroperasinya aplikasi sistem LPSE Kabupaten Bungo; d. melakukan inventarisasi, entry data identitas pengelola paket/anggaran, panitia pengadaan satuan kerja perangkat daerah (SKPD); e. melakukan registrasi dan verifikasi penyedia barang dan jasa sesuai ketentuan yang berlaku; f. menyediakan layanan bagi penyedia barang dan jasa yang memerlukan panduan untuk mengikuti tahapan lelang secara elektronik; Dalam melaksanakan tugasnya Tim Pengelola LPSE sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu, bertanggung jawab kepada Bupati Bungo. Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DPA Bagian Humas Sekretariat Daerah Kabupaten Bungo Tahun Anggaran 2015 Kode Kegiatan 1.20.03.65.09. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2015
Ditetapkan di Muara Bungo pada tanggal 26 Januari 2015
LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BUNGO NOMOR : /HUMAS TAHUN 2015 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA SISTEM LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH SECARA ELEKTRONIK (LPSE) KABUPATEN BUNGO TAHUN 2015 SUSUNAN PERSONALIA TIM PENGELOLA SISTEM LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH SECARA ELEKTRONIK (LPSE) KABUPATEN BUNGO TAHUN 2015
No.
Nama/Jabatan
Kedudukan Dalam Tim
1.
Sekretaris Daerah Kabupaten Bungo
Pembina
2.
Kepala Bagian Adm. Pembangunan dan Keuangan Setda Kabupaten Bungo
Pengarah
3.
Kepala Bagian Umum Setda Kabupaten Bungo
Penanggung Jawab
4.
Kepala Bagian Humas Setda Kabupaten Bungo
Ketua
5.
Kasubbag. PDE dan Publikasi pada Bagian Humas Setda Kabupaten Bungo
6.
Kasubbag. Perlengkapan Setda Kabupaten Bungo
7.
Kasubbag. Santelda pada Bagian Humas Setda Kabupaten Bungo
Pelatih
8.
Helfi Adriana, S.Sos, pelaksana pada Bagian Humas Setda Kabupaten Bungo
Pelatih
9.
Dimas Fajar Dwi Susanto, pelaksana pada Bagian Humas Setda Kabupaten Bungo
Admin Sistem
10.
Wahyu Riyadi, pelaksana pada Bagian Humas Setda Kabupaten Bungo
Admin Instansi
11.
Roza Patra, pelaksana pada Bagian Humas Setda Kabupaten Bungo
12.
Emiliya, pelaksana pada Bagian Humas Setda Kabupaten Bungo
Layanan Bantuan
13.
Benni Oktama, S.Sos, pelaksana pada Bagian Humas Setda Kabupaten Bungo
Operator Website
14.
Yasmanto, pelaksana pada Bagian Humas Setda Kabupaten Bungo
Operator Website
Wakil Ketua Sekretaris
Verifikasi
LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI BUNGO NOMOR : /HUMAS TAHUN 2015 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA SISTEM LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH SECARA ELEKTRONIK (LPSE) KABUPATEN BUNGO TAHUN 2015
TANGGUNGJAWAB DAN KEWENANGAN TIM PENGELOLA SISTEM LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH SECARA ELEKTRONIK (LPSE) KABUPATEN BUNGO TAHUN 2015
1. Ketua LPSE : a). Memimpin operasional harian LPSE. b). Memberikan arahan teknis terhadap pelaksanaan kegiatan LPSE. c). Mengkoordinasikan dan melaporkan secara berkala kepada Bupati Bungo melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Bungo tentang pelaksanaan dan operasional secara teknis maupun administrasi LPSE. 2. Wakil Ketua LPSE : a). Melaksanakan koordinasi, pembinaan dan pengendalian terhadap program, kegiatan, administrasi dan sumber daya di lingkungan LPSE. b). Menyelenggarakan hubungan kerja di bidang administrasi dengan Instansi/Lembaga terkait. c). Menyelenggarakan pengelolaan administrasi umum untuk mendukung operasional pelaksanaan LPSE. 3. Sekretaris LPSE : a). Sekretaris bertanggung jawab kepada Ketua LPSE. b). Sekretaris dibantu oleh staf sekretariat yang bertugas membantu dan mengelola ketatausahaan dan administrasi umum serta tugas lain yang diberikan. 4. Admin : a). Menyiapkan (set up) perangkat teknis (hardware). b). Memelihara server dan perangkat komputer lainnya. c). Menangani permasalahan teknis yang terjadi (trouble solution). d). Memberikan informasi dan masukan kepada Administrator LPSE Nasional tentang kendala-kendala teknis yang terjadi di LPSE Regional. e). Melaksanakan instruksi-instruksi dari Administrator di LPSE Nasional. 5. Layanan Bantuan/Helpdesk : a). Memberikan layanan konsultasi mengenai proses pengadaan secara elektronik baik melalui telepon maupun hadir langsung di LPSE Regional. b). Membantu proses pendaftaran rekanan. c). Manjawab pertanyaan tentang fasilitas fitur aplikasi LPSE. d). Menangani keluhan tentang pelayanan LPSE Regional.
6. Verifikasi : a). Menangani proses pendaftaran penyedia/rekanan (setelah diterima dari helpdesk). b). Melakukan verifikasi seluruh informasi dan dokumen sebagai persyaratan pendaftaran rekanan. c). Menyetujui dan menolak permohonan pendaftaran rekanan berdasarkan hasil verifikasi. d). Mengelola arsip dan dokumen rekanan. e). Melaksanakan konfirmasi terhadap rekanan tentang persetujuan dan penolakan pendaftaran berdasarkan hasil verifikasi (jika tidak disetujui maka verifikator wajib menyampaikan informasi kepada pihak rekanan tentang kesalahan atau kekurangan informasi/dokumen. 7. Pelatih/Trainer : a). Memberikan pelatihan bagi pengguna (PPK/Panitia) dan penyedia/rekanan. b). Menyusun bahan training bagi pengguna (PPK/Panitia) dan penyedia/rekanan. c). Menjawab pertanyaan-pertanyaan terkait tentang kebijakan tentang pengadaan pemerintah secara elektronik.
