TAHUN 2015 TENTANG

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KOTA PONTIANAK NOMOR

20

/BKD / TAHUN 2015 TENTANG

PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KOTA PONTIANAK KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KOTA PONTIANAK, Menimbang

Mengingat

: a.

bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan standar pelayanan;

b.

bahwa untuk memberikan acuan dalam penilaian ukuran kinerja dan kualitas penyelenggaraan pelayanan dimaksud huruf a, maka perlu ditetapkan Standar Pelayanan pada Badan Kepegawaian Daerah Kota Pontianak dengan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kota Pontianak

: a.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

b.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;

c.

Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pelayanan Publik Pemerintah Kota Pontianak (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2010 Nomor 3 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 91);

MEMUTUSKAN Menetapkan PERTAMA

: Standar pelayanan pada Badan Kepegawaian Daerah Kota Pontianak sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini

KEDUA

: Standar pelayanan pada Badan Kepegawaian Daerah Kota Pontianak meliputi ruang lingkup pelayanan Administratif.

KETIGA

: Standar pelayanan sebagaimana terlampir dalam lampiran Keputusan ini wajib dilaksanakan oleh penyelenggara/pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat pengawasan dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pontianak pada tanggal 01 Desember 2015 KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KOTA PONTIANAK ,

H. KHAIRIL ANWAR, SE.MM

LAMPIRAN I KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KOTA PONTIANAK NOMOR 20 /BKD/TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KOTA PONTIANAK I. Gambaran Umum Badan Kepegawaian Daerah Kota Pontianak sebagai salah satu Lembaga Teknis yang dibentuk sesuai Peraturan Daerah No.11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kota Pontianak, dan dengan Peraturan Walikota No. 44 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi, tugas pokok, fungsi dan tata kerja Badan Kepegawaian Daerah Kota Pontianak mengemban tugas dan fungsi menyelenggarakan manajemen Kepegawaian Pemerintah Kota Pontianak. Untuk

mendukung

pelaksanaan

peningkatan kinerja dan

tugas

profesionalisme

dan

fungsi

tersebut,

maka

Badan Kepegawaian Daerah

Kota Pontianak mutlak diperlukan. Manajemen kepegawaian yang baik dimulai

dengan

perencanaan yang berorientasi ke depan dengan

mempertimbangkan unsur Aparatur, sehingga Sumber Daya Aparatur yang profesional dapat mewujudkan pelayanan kepegawaian yang baik dan bersih. Sesuai dengan Visi Badan Kepegawaian Kota Pontianak adalah : “ MEWUJUDKAN APARATUR SIPIL NEGARA YANG PROFESIONAL MENUJU PELAYANAN KEPEGAWAIAN YANG BAIK DAN BERSIH “ Badan Kepegawaian Daerah Kota Pontianak termasuk sebagai pelayanan publik khususnya bagi PNS untuk dapat memberikan pelayanan dengan mutu atau kualitas yang baik sehingga dapat meningkatkan pelayanan administrasi, Akuntabilitas Kinerja dan keuangan serta profesionalisme Sumber daya Aparatur, meningkatkan kapasitas Aparatur Sipil Negara berbasis kompetensi dan pengelolaan informasi kepegawaian yang akurat dan terkini, meningkatkan pelayanan administrasi Kepegawaian sesuai dengan

peraturan

perundang-undangan,

serta

mengelola

pembinaan

Disiplin Aparatur Sipil Negara dengan menerapkan reward and Punishment. Adapun

tugas

Badan

Kepegawaian

Daerah

Kota

Pontianak

adalah

merumuskan kebijakan teknis dibidang Kepegawaian dalam melaksanakan Manajemen Pegawai Negeri Sipil Daerah yang meliputi : 

Kesekretariatan



Mutasi dan Pengadaan Pegawai



Pengembangan Sumber Daya Aparatur



Penegakan Disiplin dan Kesejahteraan Pegawai

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut Badan Kepegawaian Daerah Kota Pontianak mempunyai fungsi yang meliputi : a. Perumusan Kebijakan Teknis dibidang Kepegawaian sesuai Peraturan Perundang-undangan Daerah di bidang Kepegawaian sesuai dengan norma, standar dan prosedur yang ditetapkan Pemerintah; b. Perumusan Rencana Kerja dibidang Kepegawaian; c. Penyiapan Kebijakan Teknis Pengembangan Kepegawaian Daerah; d. Penyiapan dan Pelaksanaan Pengangkatan, Kenaikan Pangkat, Cuti, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Daerah sesuai dengan norma, standar dan prosedur yang ditetapkan dengan Peraturan Perundang-undangan; e. Pelayanan Administrasi Kepegawaian dalam pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian dalam dan dari Jabatan Struktural atau Fungsional sesuai dengan norma, standar dan prosedur yang ditetapkan dengan Peraturan Perundang-undangan; f.

Penyiapan dan Penetapan Pensiun Pegawai Negeri Sipil Daerah sesuai dengan standar dan prosedur yang ditetapkan dengan Peraturan Perundang-undangan;

g. Penyelenggaraan Administrasi Pegawai Negeri Sipil Daerah; h. Penegakan Disiplin Pegawai Negeri Sipil Daerah; II. Dasar Hukum Penyelenggaraan operasional Badan Kepegawaian Daerah Kota Pontianak berdasarkan pada: 1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan; 2. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undangundang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756); 4. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63/KEP/M.Pan/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelengaraan Pelayanan Publik; 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);

6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4585); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817); 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; 11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah; 12. Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 8 Tahun 2008 tentang Bidang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Pontianak (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2008 Nomor 17 seri E Nomor 7); 13. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kota Pontianak (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 10 Seri D Nomor 1) sebagimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kota Pontianak (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 105); 14. Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kota Pontianak; 15. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pontianak Tahun 2015; 16. Peraturan Walikota Pontianak Nomor 59 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pontianak Tahun Anggaran 2015; 17. Peraturan Walikota Pontianak Nomor 44 Tahun 2008 tentang susunan organisasi, tugas pokok, fungsi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah Kota Pontianak. III. Sarana, prasarana Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas yang diberikan untuk PNS Kota Pontianak disesuaikan dengan standar pelayanan/ SOP pada masingmasing Bidang pada Badan Kepegawaian Daerah Kota Pontianak adalah: a. Fasilitas Pelayanan Bidang Disiplin Dan Kesejahteraan Pegawai :

         

Penghargaan Satya Lencana Karya Satya (SLKS). Pemberian Penghargaan sebagai PNS Teladan. Bantuan Kemalangan. Penanganan Kasus Pelanggaran Disiplin PNS. Pelayanan Pengajuan Pembuatan KARPEG. Pelayanan Pengajuan Pembuatan KARIS / KARSU. Sumpah Janji PNS. Pelayanan Pembinaan Kesehatan Fisik dan Psikis PNS. Monitoring Pegawai. Pelayanan Pengajuan Izin Perceraian.

b. Fasilitas Pelayanan Bidang Pengembangan Sumber Daya Aparatur :           

Pengiriman Peserta Ujian Dinas. Pelaksanaan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah. Pelayanan Pengajuan Izin Belajar. Pelayanan Pengajuan Tugas Belajar. Pelayanan Diklat Teknis. Pelayanan Diklatpim Tk.IV dan Prajabatan. Penyusunan Daftar Urut Kepangkatan (DUK) PNS. Pelayanan Penggantian Kartu Pegawai Elektronek (KPE). Perbaikan Konversip NIP. Updating Data melalui SIMPEG dan SAPK. Penyimpanan Arsip Pegawai.

c. Fasilitas Pelayanan Bidang Mutasi dan Pengadaan Pegawai :                     

Perubahan Status CPNS menjadi PNS. Seleksi Penerimaan / Pengadaan CPNS Sesuai Formasi. Pemrosesan Administrasi Kenaikan Pangkat PNS Gol. IV/c keatas. Pemrosesan Administrasi Kenaikan Pangkat PNS Gol. IV/a dan IV/b. Pemrosesan Administrasi Kenaikan Pangkat PNS Gol. III/d kebawah. Pemrosesan Administrasi Kenaikan Gaji Berkala Gol. IV/a keatas. Pemrosesan Administrasi Kenaikan Gaji Berkala Gol. III/d dan Pejabat Struktural. Pemrosesan Administrasi Kenaikan Gaji Berkala Gol. III/c kebawah. Pemrosesan Administrasi Cuti PNS Gol. IV/a keatas. Pemrosesan Administrasi Cuti PNS Gol. III/d dan Pejabat Struktural. Pemrosesan Administrasi Cuti PNS Gol. III/c kebawah. Penunjukan PLH / PLT. Mutasi PNS Antar SKPD. Mutasi PNS Keluar dari Pemerintah Kota Pontianak (antar Kabupaten/Kota Dalam Provinsi). Mutasi PNS Keluar dari Pemerintah Kota Pontianak (antar Provinsi). Mutasi PNS Masuk ke Pemerintah Kota Pontianak (antar Kabupaten/Kota Dalam Provinsi). Mutasi PNS Masuk ke Pemerintah Kota Pontianak dari Luar Provinsi Kalbar. Pengusulan Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian dalam Jabatan Struktural / Kepala Sekolah. Pengusulan Pengangkatan, Pemindahan, Pembebasan sementara dan Pemberhentian dalam Jabatan Fungsional. Pemberhentian dengan hormat sebagai PNS dan Pemberian Pangkat Pengabdian (Pensiun BUP, anak, janda/duda) Gol.IV.a ke bawah. Pemberhentian dengan hormat sebagai PNS dan pemberian Pangkat Pengabdian(Pensiun BUP, anak, janda/duda) Gol.IV.c ke Atas.



Pemrosesan Administrasi Peninjauan Masa Kerja PNS.

IV. Kompetensi Pelaksana Sumber Daya Manusia (SDM) pada Badan Kepegawaian Daerah Kota Pontianak

adalah

merupakan

variable

kunci

dalam

keberhasilan

pelayanan Badan Kepegawaian Kota Pontianak yang dihasilkan oleh Badan Kepegawaian Daerah Kota Pontianak.

Setiap personel SDM yang

ada/ akan diadakan didasarkan pada kompetensi yang dibutuhkan/ sesuai dengan profesi, mampu bekerja secara Tim dan berintegritas pada institusi, Bangsa dan Negara. V. Satuan Pengawas Internal (SPI) Sesuai dengan norma tata kelola organisasi yang baik maka faktor control merupakan salah satu upaya untuk mengupayakan segala aktifitas dalam rangka mencapai tujuan agar selalu pada pola (on the track) dalam kerangka memperjuangkan visi dan misi yang telah ditetapkan. Sehingga unit control diperlukan untuk mendapatkan gambaran perjalanan aktifitas program dan kegiatan Badan Kepegawaian Daerah Kota Pontianak . Badan Kepegawaian Daerah Kota Pontianak

telah membentuk tim SPIP yang

dibentuk berdasarkan Surat Perintah Tugas Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kota Pontianak Nomor : 01.1/BKD/Tahun 2015 VI. Jaminan pelayanan Jaminan pelayanan yang dimaksudkan adalah jaminan terhadap kualitas pelayanan dan perlakuan standar pelayanan yang sama kepada semua pengguna jasa pelayanan Badan Kepegawaian Daerah Kota Pontianak . Badan Kepegawaian Daerah Kota Pontianak senantiasa selalu berupaya meningkatkan dan mempertahankan kualitas pelayanan yang sudah baik.

Ditetapkan di Pontianak pada tanggal 01 Desember 2015 KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KOTA PONTIANAK ,

H. KHAIRIL ANWAR, SE.MM

LAMPIRAN II KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KOTA PONTIANAK NOMOR 20 /BKD/TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KOTA PONTIANAK A. Visi “ MEWUJUDKAN APARATUR SIPIL NEGARA YANG PROFESIONAL MENUJU PELAYANAN KEPEGAWAIAN YANG BAIK DAN BERSIH “ B. Misi 1. Meningkatkan Pelayanan Administrasi, Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan, serta Prosesionalisme Sumber Daya Aparatur. 2. Meningkatkan kapasitas Aparatur Sipil Negara berbasis kompetensi dan pengelolaan informasi kepegawaian yang akurat dan terkini. 3. Meningkatkan pelayanan administrasi Kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 4. Mengelola pembinaan Disiplin Aparatur Sipil Negara dengan menerapkan Reward and Punishment. C. Motto Dan Janji Layanan Motto Badan Kepegawaian Daerah Kota Pontianak adalah : ” Tingkatkan Kemampuan, Wujudkan Aparatur yang Berkualitas dan Profesional ” Sedangkan Janji Layanan Badan Kepegawaian Daerah Kota Pontianak adalah : “ BERKARYA” BEKERJA SECARA PROFESIONAL ETOS KERJA SEMAKIN MENINGKAT RASIONAL DALAM MELAKSANAKAN TUGAS KOMITMEN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN AKURAT DALAM MENYAMPAIKAN DATA RAMAH DALAM MEMBERIKAN PELAYANAN YAKIN DAN TEGAS DALAM PENERAPAN DISIPLIN AMANAH D. STANDAR PELAYANAN Ada beberapa Jenis standar pelayanan pada Badan Kepegawaian Daerah Kota Pontianak antara lain: 1) Pelayanan Pengajuan Pembuatan KARPEG/KARIS / KARSU 2) Pelayanan Pengajuan Izin Belajar Dan Tugas Belajar 3) Pelayanan Penggantian Kartu Pegawai Elektronik (KPE) 4) Prosedur Pelayanan Kenaikan Pangkat (Reguler, Pilihan) 5) Pelayanan Administrasi Cuti Pegawai Negeri Sipil 6) Pelayanan Administrasi Pengajuan Pensiun Pegawai Negeri Sipil

STANDAR PELAYANAN Pelayanan Pengajuan Pembuatan No. KOMPONEN  1. Persyaratan    2.

Sistem, Mekanisme, dan Prosedur

KARPEG/KARIS/KARSU URAIAN Foto copy SK CPNS (3 rangkap). Foto Copy SK PNS (3 rangkap). Foto Copy STTPL Prajabatan (3 rangkap). Pas photo Hitam putih 2x3= 4 lbr; 3x4=4 lbr.

Pemohon Mengajukan Berkas

Penanganan Surat Masuk

Bidang Disiplin & Kesejahteraan Pegawai

Proses berkas

Kirim Ke Kanreg V BKN

Proses Berkas

Kembali Ke BKD Kota Pontianak

Pemohon

Keterangan : 1. Pemohon mengajukan berkas usulan Karpeg/Karis/Karsu pada Penanganan Surat Masuk di Sekretariat BKD Kota Pontianak 2. Kabid Disiplin & Kesejahteraan Pegawai Menerima Permohonan tersebut dan Mendisposisikan kepada Kasubbid Disiplin Pegawai 3. Berkas usulan Diperiksa oleh Kasubbid Disiplin Pegawai, jika lengkap dibuatkan draf surat pengajuan Karpeg/Karis/Karsu dan di paraf untuk

No.

KOMPONEN

URAIAN dinaikkan ke Kabid Disiplin Pegawai Dan Kesejahteraan Pegawai , dan jika tidak lengkap dikembalikan kepada pemohon. 4. Draf Pengajuan disampaikan ke Sekretaris BKD untuk diparaf dan di tanda tangani oleh Kepala BKD

Jangka Waktu Pelayanan

5. Setelah ditanda tangani oleh Kepala BKD Draf surat pengajuan tersebut, Kabid Disiplin & Kesejahteraan Pegawai menjadwalkan membawa Berkas pengajuan tersebut ke KANREG V BKN di Jakarta untuk di Proses 6. Proses Pengajuan Karpeg/Karis/Karsu selama 1 tahun dikarenakan harus diambil sendiri oleh BKD kota Ptk ke Kanreg V BKN di Jakarta, sedangkan SPPDnya dianggarkan 1 tahun sekali. 7. Berkas yang sudah selesai langsung di Distribusikan kepada pemohon (PNS) 1 Tahun

4.

Biaya/tarif

NIHIL

5.

Produk Pelayanan

KARPEG / KARIS / KARSU

6.

Penanganan Pengaduan, saran dan masukan

Telepon Pengaduan : 0561-747910 Kotak Pengaduan : Kotak Pengaduan Tatap Muka Lgs : Informasi & Pengaduan Imail BKD : [email protected]

STANDAR PELAYANAN Pelayanan Pengajuan Izin Belajar Dan Tugas Belajar No

KOMPONEN

1.

Persyaratan

2.


URAIAN Persyaratan Umum : 1. Tidak berstatus sebagai CPNS dan PNS dengan Masa Kerja minimal 1 Tahun. 2. Diusulkan oleh Pimpinan Unit Kerja ybs. 3. Melampirkan DP-3/SKP 2 tahun terakhir dengan unsur penilaian sekurangkurangnya baik. 4. Menyampaikan permohonan ijin belajar dan tugas belajar dengan mencantumkan rencana program studi yang akan diambil dan harus sesuai serta sejalan dengan pendidikan formal yang dimiliki sebelumnya. 5. Melampirkan Daftar Riwayat Hidup. 6. Melampirkan Surat Pernyataan Tidak Menuntut Penyesuaian Ijazah. 7. Melampirkan Surat Pernyataan Tidak Menuntut Fasilitas dalam bentuk apapun. 8. Melampirkan SK pangkat Terakhir. 9. Melampirkan rekapitulasi kehadiran kerja selama 3 bulan terakhir. 10.Kartu Tanda Mahasiswa (KTM). 11.Surat Pernyataan Tidak mengganggu Jam Kerja Persyaratan Khusus : 1. Memiliki ijazah yang sah. 2. Status sekolah / perguruan tinggi.  SLTP minimal terdaftar.  SMU minimal terdaftar.  DIPLOMA minimal terakreditasi B(baik).  S-1 telah terakreditasi B (Baik).  S-2 telah terakreditasi Unggul B  S-3 Perguruan tinggi Negeri B Pemohon Mengajukan Berkas


Bidang Pengembangan Sumber Daya Aparatur

Proses berkas

Pemohon

No

KOMPONEN

URAIAN Keterangan : 1. Pemohon mengajukan berkas Ijin Belajar /Tugas Belajar pada Penanganan Surat Masuk di Sekretariat BKD Kota Pontianak 2. Kabid Pengembangan Sumber Daya Aparatur Menerima Permohonan tersebut dan Mendisposisikan kepada Kasubbid Diklat 3. Berkas usulan Diperiksa oleh Kasubbid Diklat, jika lengkap dibuatkan draf surat Ijin Belajar /Tugas Belajar dan di paraf untuk dinaikkan ke Kabid Pengembangan Sumber Daya Aparatur , dan jika tidak lengkap dikembalikan kepada pemohon. 4. Draf Pengajuan ijin belajar disampaikan ke Sekretaris BKD untuk diparaf dan di tanda tangani oleh Kepala BKD 5. Setelah ditanda tangani oleh Kepala BKD Draf surat pengajuan ijin belajar / tugas belajar tersebut, Kabid PSDA menyerahkan ke Kasubbid Diklat 6. Kasubbid Diklat menerima dan mengagendakan serta mendistribusikan pada pemohon

3.


140 menit

4.

Biaya/tarif

NIHIL

5.

Produk Pelayanan

Surat Ijin Belajar / Surat Tugas Belajar

6.


Telepon Pengaduan : 0561-747910 Kotak Pengaduan : kotak pengaduan Tatap Muka Lgs : Informasi & Pengaduan Imail BKD : [email protected]

STANDAR PELAYANAN PELAYANAN PENGGANTIAN KARTU PEGAWAI ELEKTRONIK (KPE) No.

KOMPONEN

1.

Persyaratan

2.


URAIAN 1. 2. 3. 4. 5.

Copy SK CPNS 3 rangkap Copy SK PNS 3 rangkap Copy SK Konversi NIP 3 rangkap Copy Karpeg 3 rangkap Surat Keterangan Polisi apabila kehilangan 6. Surat Keterangan/pengantar dari Unit Kerja 7. Foto 4x6 3 lembar Pemohon Mengajukan Berkas Penanganan Surat Masuk

Bidang Pengembangan Sumber Daya Aparatur

Proses berkas

Di Kirim Ke BKN

Bank Kal-Bar

BKD Kota Pontianak

Pemohon

Keterangan : 1. Pemohon mengajukan berkas usulan penggantian KPE pada Penanganan Surat Masuk di Sekretariat BKD Kota Pontianak 2. Kabid Pengembangan Sumber Daya Aparatur Menerima Permohonan tersebut dan Mendisposisikan kepada Kasubbid Analisis Kepegawaian dan Dokumentasi 3. Berkas usulan Diperiksa oleh Kasubbid analisis Kepegawaian dan Dokumentasi, jika lengkap memerintahkan kepada Pemroses Administrasi KPE untuk di proses

No.

KOMPONEN

URAIAN dan dibuatkan surat pengantar ke Bank Kalbar dan jika tidak lengkap dikembalikan kepada pemohon. 4. Draf Surat Pengantar KPE diparaf oleh Kasubbid Analisis Kepegawaian & Dokumentasi kemudian ditandatangani oleh Kabid Pengembangan Sumber Daya Aparatur. 5. Setelah Ditandatangani surat tersebut dikirim ke Bank Kalbar. 6. Kasubbid Analisis Kepegawaian dan Dokumentasi membuat Nota Dinas penyampaian berkas pengajuan KPE ke BKN, dan diserahkan Ke Kabid PSDA untuk diparaf , kepada Sekretaris untuk diparaf dan kepada Kepala BKD untuk ditandatangani dan untuk selanjutnya dikirim ke BKN.

3.


120 Menit

4.

Biaya/tarif

NIHIL

5.

Produk Pelayanan

Kartu Pegawai Elektronik (KPE)

6.


Telepon Pengaduan : 0561-747910 Kotak Pengaduan : kotak pengaduan Tatap Muka Lgs : Informasi & Pengaduan Imail BKD : [email protected]

STANDAR PELAYANAN PROSEDUR PELAYANAN KENAIKAN PANGKAT (Reguler, Pilihan,) No. 1.

KOMPONEN Persyaratan

URAIAN Kenaikan Pangkat Reguler a. Foto copy Karpeg. b. Foto copy SK CPNS (80%). c. Foto copy SK PNS (100%). d. Foto copy SK Pangkat terakhir. e. Foto copy SK Penyesuaian Masa Kerja (bagi yang memiliki pengakuan penambahan masa kerja). f. Foto copy DP3/SKP 2 tahun terakhir (setiap unsur bernilai baik minimal 76). g. Foto copy Surat Tanda Lulus Ujian Dinas (STLUD) untuk kenaikan pangkat yang mengakibatkan pindah golongan (Gol II/d ke Gol III/a). Khusus Kenaikan Pangkat Pilihan :  Masih satu tingkat dibawah jenjang pangkat terendah dari jabatan yang diduduki. 

2.


Telah satu tahun dalam pangkat terakhir dan satu tahun dalam jabatan struktural yang diduduki. Pemohon /SKPD Mengajukan Berkas


Bidang Mutasi dan Kepangkatan

Proses berkas

BKD Provinsi Kal-Bar ( Khusus Gol. IV/a ke atas)

Untuk Gol. II dan III Langsung dikirin ke BKN/Kanreg V

BKD Kota Pontianak

Pemohon/ SKPD

No.

KOMPONEN

URAIAN Keterangan : 1. Pemohon /SKPD menerima Surat edaran kenaikan pangkat PNS dan menyampaikan usulan kenaikan pangkat PNS yang memenuhi syarat ke penanganan Surat Masuk BKD. 2. Kepala BKD menerima Surat beserta kelengkapan berkas usulankenaikan pangkat PNS,memberikan disposisi ke Kepala Bidang melalui Sekretaris untuk di proses 3. Kepala Bidang Mutasi dan Pengadaan pegawai memberikan disposisi ke Kasubbid untuk memproses 4. Kasubbid memerintahkan kepada pemroses administrasi kepangkatan dan pengadaan Pegawai untuk mengentri data ke SAPK dan mengeprint Nota usul Kenaikan Pangkat PNS. 5. Nota Usulan tersebut di paraf oleh Kabid serta Sekretaris BKD dan Ditandatangani oleh Kepala BKD dan disampaikan ke kantor Regional V BKN, khusus Gol IV/a ke atas diterbitkan Nota Persetujuan Kenaikan Pangkat PNS dan disampaikan Ke BKD Prop Kalbar. 6. BKD Prop Kalbar Menerima Nota Persetujuan dari Kantor Regional V BKN dan memproses SK Kenaikan Pangkat PNS. 7. dari Prop Kalbar mengirimkan Ke BKD Kota Pontianak dan BKD Kota Pontianak menyampaikan ke SKPD yang bersangkutan.

3.


3 Bulan

4.

Biaya/tarif

5.

Produk Pelayanan

6.

Penanganan Pengaduan, saran Telepon Pengaduan : 0561-747910 dan masukan Kotak Pengaduan : kotak pengaduan Tatap Muka Lgs : Informasi & Pengaduan Imail BKD [email protected]

NIHIL SK Kenaikan Pangkat PNS

:

STANDAR PELAYANAN PELAYANAN ADMINISTRASI CUTI PEGAWAI NEGERI SIPIL No. 1.


URAIAN Jenis Cuti :  Cuti Tahunan  Cuti Besar  Cuti Sakit  Cuti Bersalin  Cuti Karena alasan Penting  Cuti karena Tanggungan Negara Syarat Cuti : 1. Mengisi Blanko Cuti 2. Melampirkan Surat Pengantar dari Dinas/ Instansi tempat Bekerja 3. Untuk cuti Besar (Umroh): Melampirkan Kwitansi dari Biro perjalanan yang digunakan. 4. Untuk Cuti Sakit : Melampirkan Surat Keterangan Dokter

2.


Pemohon /SKPD Mengajukan Berkas


Bidang Mutasi dan Kepangkatan

Proses berkas

Pemohon/ SKPD

Keterangan : 1. Pemohon /SKPD menyampaikan Surat Permohonan Usulan Cuti PNS yang memenuhi syarat ke penanganan Surat Masuk BKD. 2. Kepala BKD menerima Surat Usulan Cuti PNS dan mendisposisi kepada Kabid.Mutasi dan Pengadaan Pegawai melalui Sekretaris BKD. 3. Kepala Bidang Mutasi dan Pengadaan pegawai memberikan disposisi ke Kasubbid untuk memproses serta dibuatkan Draft Surat Izin Cuti PNS. 4. Pemproses Administrasi Kepangkatan Dan Pengadaan Pegawai membuat

No.

KOMPONEN

URAIAN Draft Surat Izin Cuti PNS. 5. Setelah Di TTD oleh Pejabat yang berwenang maka diserahkan kepada Pemohon/ SKPD

3.


140 Menit

4.

Biaya/tarif

5.

Produk Pelayanan

6.


NIHIL Pelayanan Administrasi Cuti PNS

:

STANDAR PELAYANAN PELAYANAN ADMINISTRASI PENGAJUAN PENSIUN No. 1.


URAIAN Jenis Pensiun:  Pensiun BUP  Pensiun Permintaan Sendiri  Pensiun Janda / Duda  Pensiun Karena Sakit

Syarat Pensiun : 1. Foto Copy Karpeg (3 Rangkap) 2. Foto Copy SK Pengangkatan Pertama/CPNS (3 Rangkap) 3. Foto Copy SK Pangkat Terakhir (3 rangkap) 4. Foto Copy Surat Nikah Yang disahkan oleh Camat (3 rangkap) 5. Foto Copy SK Dalam Jabatan Struktural/fungsional (jika ada ) (3 rangkap) 6. Foto Copy SK Pemberhentian dalam Jabatan Struktural/fungsional (jika ada) (3 Rangkap) 7. Foto Copy SK Penyesuaian Masa kerja/PMK (jika ada) ( 3 rangkap) 8. Pas Photo Hitam Putih ukuran 4x6 (6 Lembar) 9. Foto Copy akte kelahiran anak (3 rangkap) 10. Foto copy NIP baru (3 rangkap) 11. Surat Keterangan Kuliah Anak dari Fakultas (3 rangkap) 12. Daftar Susunan Keluarga yang disahkan Camat (3 rangkap) 13. Foto copy SK terakhir yang dimiliki oleh Istri/ Suami yang berstatus PNS / Pensiunan. 14. Surat Pengantar Pensiun dari Unit Kerja (3 rangkap) 15. Pensiun Jika Sakit : Melampirkan Surat Keterangan Dokter/ Tim Penguji Kesehatan (3 rangkap).

No. 2.

KOMPONEN Sistem, Mekanisme, dan Prosedur

URAIAN Pemohon /SKPD Mengajukan Berkas


Bidang Mutasi dan Pengadaan Pegawai

Proses berkas

Di Kirim Ke BKN

BKD Kota Pontianak

Pemohon/ SKPD

Keterangan : 1. Pemohon /SKPD menyampaikan Surat Permohonan Usulan Pensiun yang memenuhi syarat ke penanganan Surat Masuk BKD. 2. Kepala BKD menerima Surat Usulan Pensiun dan mendisposisi kepada Kabid.Mutasi dan Pengadaan Pegawai melalui Sekretaris BKD. 3. Kepala Bidang Mutasi dan Pengadaan pegawai memberikan disposisi ke Kasubbid Mutasi & Pensiun untuk memproses serta dibuatkan Draft Surat Pengantar Pensiun PNS. 4. Pemproses Administrasi Mutasi(PAM) membuat Draft Surat Pengantar Pensiun PNS. 5. Setelah Di TTD oleh Pejabat yang berwenang maka Surat Pengantar Usulan Pensiun tersebut dikirim ke Kanreg V BKN Dan Sekretaris Negara untuk di terbitkan Surat Pertimbangan Teknis dan SK PERTEK, Untuk selanjutnya dikirim kepada

No.

KOMPONEN

URAIAN Presiden RI. 6. Setelah di TTD oleh Pejabat yang berwenang Kanreg V BKN mengirimkan kembali KE BKD Kota Pontianak 7. BKD Kota Pontianak selanjutnya menyampaikan kepada Pemohon dan Instansi terkait.

3.


1 Bulan

4.

Biaya/tarif

5.

Produk Pelayanan

6.


NIHIL Pelayanan Administrasi Pensiun PNS

:

TAHUN 2015 TENTANG

Recommend Documents