TAHUN 2015 TENTANG

KEPUTUSAN KEPALA DINAS CIPTA KARYA TATA RUANG DAN PERUMAHAN KOTA PONTIANAK NOMOR

/D-CKTRP / TAHUN 2015 TENTANG

PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PADA DINAS CIPTA KARYA TATA RUANG DAN PERUMAHAN KOTA PONTIANAK KEPALA DINAS CIPTA KARYA TATA RUANG DAN PERUMAHAN KOTA PONTIANAK, Menimbang

Mengingat

: a.

bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan standar pelayanan;

b.

bahwa untuk memberikan acuan dalam penilaian ukuran kinerja dan kualitas penyelenggaraan pelayanan dimaksud huruf a, maka perlu ditetapkan Standar Pelayanan pada Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Perumahan Kota Pontianak dengan Keputusan Kepala Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Perumahan Kota Pontianak

: a.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

b.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;

c.

Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pelayanan Publik Pemerintah Kota Pontianak (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2010 Nomor 3 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 91);

MEMUTUSKAN Menetapkan PERTAMA

: Standar pelayanan pada Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Perumahan Kota Pontianak sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini

KEDUA

: Standar pelayanan pada Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Perumahan Kota Pontianak Meliputi ruang lingkup pelayanan : a. Surat Keterangan Rencana Kota ( SKRK ) IMB Baru b. Surat Keterangan Rencana Kota ( SKRK ) IMB Penertiban c. Rekomendasi IMB d. Penertiban Surat Persetujuan Dokumen Teknis (SPDT ) IMB Tetap/Asli/Balik Nama e. Pengadaan Material untuk Jalan Lingkungan f. Pelayanan Penyewaan Rusunawa g. Pelayanan Pembayaran Retribusi Penyewaan Rusunawa

KETIGA

: Standar pelayanan sebagaimana terlampir dalam lampiran Keputusan ini wajib dilaksanakan oleh penyelenggara/pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat pengawasan dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pontianak pada tanggal 14 Desember 2015 KEPALA DINAS CIPTA KARYA TATA RUANG DAN PERUMAHAN KOTA PONTIANAK,

FUADI YUSLA

LAMPIRAN I KEPUTUSAN KEPALA DINAS CIPTA KARYA TATA RUANG DAN PERUMAHAN KOTA PONTIANAK NOMOR /D-CKTRP/TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PADA DINAS CIPTA KARYA TATA RUANG DAN PERUMAHAN KOTA PONTIANAK I. GAMBARAN UMUM Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Perumahan Kota Pontianak adalah pelaksana Bidang Pekerjaan Umum yang diberikan kewenangan dan kepercayaan

untuk

meningkatkan

fasilitas

sarana

dan

prasarana

permukiman yang lebih baik, penanggulangan kebersihan, pemeliharaan taman kota, pembangunan fasilitas perkantoran yang memadai, pengaturan tata letak kawasan pemukiman yang baik dan fasilitas umum yang sesuai dengan meningkatnya tuntutan masyarakat Kota Pontianak. Bahwa sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kota Pontianak sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kota Pontianak dan Peraturan Walikota Kota Pontianak

Nomor

68 Tahun 2011 tentang Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Perumahan Kota Pontianak, Dinas Cipta Karya Kota Pontianak dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi mempunyai Visi dan Misi yang bertujuan untuk memberikan arah yang tegas dalam penjabaran pelaksanaan kegiatan sehingga perlu ditetapkan sebuah cara pandang kedepan kemana dan bagaimana Dinas Cipta Karya Kota Pontianak harus dibawa dan diarahkan agar dapat berkarya dan tetap konsisten, eksis, antisipatif, inovatif serta produktif. Salah satu tugas dan fungsi Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Perumahan Kota Pontianak adalah memberikan pelayanan kepada msyarakat dengan mutu atau kualitas yang baik, Salah satu komponen dari mutu adalah adanya standar yang harus dilaksanakan oleh individu dan atau bersama-sama oleh Pendayagunaan 15

tahun

penyelenggaranya. Sesuai dengan Peraturan Menteri

Aparatur

2014

maka

Negara standar

Dan

Reformasi

pelayanan

yang

Birokrasi

Nomor

disusun

dengan

mengikutsertakan masyarakat dan pihak-pihak terkait dengan tujuan untuk menyelaraskan kemampuan penyelenggara pelayanan dengan kebutuhan dan kondisi lingkungan guna mengefektifkan penyelenggaraan pelayanan yang

Sumber Daya Manusia (SDM) yang bertugas di Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Perumahan Kota Pontianak adalah 66 orang, jumlah SDM sebagai berikut, seperti Tabel-1 berikut: Tabel-1 Jumlah Pegawai dari segi Kepangkatan/Golongan Ruang No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Pangkat Pembina Tingkat I Pembina Penata Tingkat I Penata Penata Muda Tk.I Penata Muda Pengatur Tingkat I Pengatur Pengatur Muda Tk.I Pengatur Muda Pengatur Muda

Golongan IV /B IV/A III/ D III/C III/B III/A II/D II/C II/ B II/ A I /D

Jumlah ( org ) 1 3 11 5 21 11 6 6 1 1 -

II. Dasar Hukum Dasar hukum pelaksanaan pelayanan terpadu yang dilakukan Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Perumahan Kota Pontianak adalah : 1. Undang-UndangNomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038) 3. Peraturan

Pemerintah

Penyelenggaraan

Nomor

Penataan

15

Ruang

Tahun

(Lembaran

2010

tentang

Negara

Republik

Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103); 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan; 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Nomor

15

Tahun

2014

tentang

Pedoman

Standar

Pelayanan; 6. Keputusan

Menteri

Pendayagunaan

Aparatur

Negara

Nomor

81 Tahun 1993 tentang Pedoman Tata Laksana Pelayanan Umum;

8. Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 8 Tahun 2008 tentang Bidang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Pontianak (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 7 Seri E Nomor 7); 9. Peraturan DaerahKota Pontianak Nomor 11 Tahun 2008 tentang Bidang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Pontianak (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 7 Seri E Nomor 7); 10. Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan

Organisasi

Perangkat

Daerah

Kota

Pontianak

(Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 10 Seri D Nomor 1) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kota Pontianak (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 105); 11. Peraturan Walikota Kota Pontianak Nomor 68 Tahun 2011 tentang Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Perumahan Kota Pontianak (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2011 Nomor 63); 12. Peraturan Walikota Kota Pontianak Nomor 59 Tahun 2012 tentang Uraian

Tugas

Jabatan

Dinas

Cipta

Karya,

Tata

Ruang

dan

Perumahan Kota Pontianak ; III. Sarana dan Prasarana  Gedung Kantor Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Perumahan Kota Pontianak menempati gedung kantor Terpadu yang terletak di Jalan Letjen Sutoyo Nomor 1 Pontianak dengan luas kantor 393,50m2 dan luas tanah 2.083m2  Kendaraan yang tersedia, yaitu : 1). Kendaraan Roda Dua = 6 Unit 2). Kendaraan Roda Empat = 4 Unit  Sarana Pendukung dan Perlengkapan Kantor Lainnya : No.

Nama dan Jenis Barang

Satuan

Jumlah Menurut Adm Fisik

Kondisi Baik

Rusak

No. 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56

Nama dan Jenis Barang Bak Air Perkakas Pengukuran / GPS Water Pas Rol Meter GPS Alat Ukur Lemari Besi Filling Besi / Metal Band Kas Peti Uang Lemari Kaca Lemari Kayu White Board Peta Overhead Proyektor Gorden Meja Kayu / Rotan Kursi kayu / Jati Meja Rapat Kursi Rapat Kursi Tamu Kursi Putar Kursi Biasa Meja Komputer Jam Mekanis Penyedot Debu Mesin Potong Rumput Lemari Es AC Unit Kipas Angin UPS Stabilisator Tustel Lambang Garuda Dispenser Alat Rumah Tangga Lain2 (Gorden) Alat Pemadam / Portable PC Unit Laptop Note Book Ploter Printer CPU Monitor Hardisk Eksternal Meja Kerja Pejabat Eselon III Meja Kerja Pejabat Eselon IV Meja Kerja / Meja Gambar Meja Kerja Pegawai Non Struktural Meja Kerja Pejabat Meja Sekat

Satuan Buah Buah

Jumlah Menurut Adm Fisik 4 2

Kondisi Baik 4 2

Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Unit Set Unit Set Buah Buah Buah Buah Buah Unit Buah Buah Buah Buah Unit Buah Unit Unit Buah Buah Buah Set

1 2 3 6 17 9 1 2 1 2 1 2 1 1 2 1 1 31 6 4 34 1 3 1 1 1 19 2 2 2 1 1 2 2

1 2 3 6 15 9 2 1 1 31 4 33 1 1 17 2 2 1 2 2

Buah Unit Unit Unit Buah Unit Unit Unit Buah Buah

4 25 1 3 1 19 2 2 2 2

4 23 3 1 19 2 2 2 2

Buah

1

1

Buah Buah

1 23

23

Buah Buah

48 5

48 5

Rusak

2 1 2 1 2 1 2 1 1 6 1 1 3 1 2 2 1

2 1

1

No. 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75

Nama dan Jenis Barang Perpustakaan Lemari Arsip Camera + attachment Proyektor Camera SLR handycam Theodolit Pesawat Telepon Intercom Facsimili Electronic concrete Test Hammer Laser Measurment Distance Meja Kerja Kadis Kursi Kerja Kadis Alat Ukur Digital Komputer Mainframe (server) JUMLAH

Satuan

Jumlah Menurut Adm Fisik

Kondisi Baik

Buah Unit Unit Buah Unit Unit Unit Unit Buah Buah

3 7 1 1 1 1 1 6 1 1

3 6 1 1 1 1 6 1 1

Buah Buah Buah Buah Buah

2 1 1 1 1

2 1 1 1 1

396

360

Rusak 1 1

36

IV. Kompetensi Pelaksana Sumber Daya Manusia (SDM) di Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Perumahan Kota Pontianak adalah merupakan variable kunci dalam keberhasilan pelayanan yang dihasilkan oleh Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Perumahan Kota. Setiap personel SDM yang ada/akan diadakan didasarkan pada kompetensi yang dibutuhkan/sesuai dengan profesi, mampu bekerja secara Tim dan bersinergi pada Institusi, Bangsa dan Negara. Setiap pegawai yang bertugas di Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Perumahan Kota Pontianak akan menjalani kredensial baik terhadap aspek kompetensi dan aspek legalisasi kelulusannya. V. Satuan Pengawas Internal (SPI) Sesuai dengan norma tata kelola organisasi yang baik maka faktor kontrol merupakan salah satu upaya untuk mengupayakan segala aktifitas dalam rangka mencapai tujuan agar selalu pada pola (on the track) dalam kerangka memperjuangkan visi dan misi yang telah ditetapkan. Sehingga unit kontrol diperlukan untuk mendapatkan gambaran perjalanan aktifitas program dan kegiatan pada Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Perumahan Kota Pontianak.

VI. Jaminan pelayanan Jaminan pelayanan yang dimaksudkan adalah jaminan terhadap kualitas pelayanan dan perlakuan standar pelayanan yang sama kepada semua pengguna jasa pelayanan Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Perumahan

Kota

Pontianak.

Dinas

Cipta

Karya

Tata

Ruang

dan

Perumahan Kota Pontianak senantiasa selalu berupaya meningkatkan dan mempertahankan kualitas pelayanan yang sudah baik. Ditetapkan di Pontianak pada tanggal 14 Desember 2015 KEPALA DINAS CIPTA KARYA, TATA RUANG DAN PERUMAHAN KOTA PONTIANAK,

FUADI YUSLA

LAMPIRAN II KEPUTUSAN KEPALA DINAS CIPTA KARYA TATA RUANG DAN PERUMAHAN KOTA PONTIANAK NOMOR /D-CKTRP/TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PADA DINAS CIPTA KARYA TATA RUANG DAN PERUMAHAN KOTA PONTIANAK A. Visi ” Mewujudkan Infrastruktur Bangunan Pemerintah dan Permukiman serta Perumahan yang tertata dan Berwawasan Lingkungan ” B. Misi - Meningkatkan kapasitas kinerja kelembagaan; - Mendorong peningkatan pemenuhan kebutuhan masyarakat akan perumahan yang sehat dan layak; - Meningkatkan pengendalian dan penerbitan bangunan sesuai dengan rencana tata ruang kota; - Mewujudkan penataan ruang yang akomodatif, tertib, teratur dan berwawasan lingkungan; - Meningkatkan prasarana bangunan dan utilitas kota guna memenuhi kebutuhan masyarakat. C. Motto ” Profesional, Tepat, Akurat, dan Akuntabel ” D. STANDAR PELAYANAN Jenis Standar Pelayanan: 1) Surat Keterangan Rencana Kota ( SKRK ) IMB Baru 2) Surat Keterangan Rencana Kota ( SKRK ) IMB Penertiban 3) Rekomendasi IMB 4) Penertiban Surat Persetujuan Dokumen Teknis (SPDT) Tetap/Asli/Balik Nama 5) Pengadaan Material untuk Jalan Lingkungan 6) Pelayanan Penyewaan Rusunawa 7) Pelayanan Pembayaran Retribusi Penyewaan Rusunawa

IMB

STANDAR PELAYANAN SURAT KETERANGAN RENCANA KOTA ( SKRK ) IMB BARU No.

KOMPONEN

URAIAN

1.

Persyaratan

Fotocopy KTP, Fotocopy PBB, Sertifikat Legalisir, Gambar Situasi, Denah Bangunan, Foto bangunan yang terbaru, Surat Pernyataan Pemohon,Surat Pernyataan Batas Tanah

2.

Sistem, Mekanisme, dan Prosedur

1. Pemohon mengajukan permohonan konsultasi dengan melampirkan syarat-syarat yang telah ditentukan 2. Petugas Pelayanan Perijinan melakukan validasi lapangan dan membuat laporan hasil validasi lapangan untuk diserahkan 3. Mengoreksi laporan hasil validasi lapangan dan draft surat penolakan/persetujuan SKRK (pemprosesan berkas oleh Kabid, Kasubid dan Kasi yang terkait), untuk seterusnya ditandatangani oleh Kepala Dinas 4. Pemohon menerima penolakan/persetujuan SKRK dan menandatanagani tanda bukti penerimaan

3.

Jangka Waktu Pelayanan

8 hari 8.25 menit

4.

Biaya/tarif

Tidak dipungut biaya

5.

Produk Pelayanan

6.

Penanganan Pengaduan, saran dan masukan

Surat Keterangan Rencana Kota ( SKRK ) IMB Baru No.Telp : (0561) 736030 Kotak Pengaduan : Bidang Penataan Ruang dan Bangunan Tatap Muka Lgs : Informasi & Pengaduan

STANDAR PELAYANAN SURAT KETERANGAN RENCANA KOTA ( SKRK ) IMB PENERTIBAN No

KOMPONEN

URAIAN

1.

Persyaratan

Berkas pemohon, Fotocopy KTP, Fotocopy PBB, Fotocopy Sertifikat Tanah uang dilegalisir, Gambar situasi, denah, bangunan, Foto bangunan yang terbaru, Surat Pernyataan Permohonan, Surat Pernyataan Batas Tanah.

2.


1. Pemohon mengajukan permohonan konsultasi dengan melampirkan syarat-syarat yang telah ditentukan 2. Petugas Pelayanan Perijinan melakukan validasi lapangan dan membuat laporan hasil validasi lapangan untuk diserahkan 3. Mengoreksi laporan hasil validasi lapangan dan draft surat penolakan/persetujuan SKRK (pemprosesan berkas oleh Kabid, Kasubid dan Kasi yang terkait), untuk seterusnya ditandatangani oleh Kepala Dinas 4. Pemohon menerima penolakan/persetujuan SKRK dan menandatanagani tanda bukti penerimaan

3.


8 hari 8.25 menit

4.

Biaya/tarif


5.

Produk Pelayanan

SKRK IMB Penertiban

6.


No.Telp : (0561) 736030 Kotak Pengaduan : Tatap Muka Lgs : Bidang Penataan Ruang dan Bangunan

STANDAR PELAYANAN REKOMENDASI IMB No.

KOMPONEN

URAIAN

1.

Persyaratan

Berkas pemohon, Fotocopy KTP, Fotocopy PBB, Fotocopy sertifikat Tanah yang dilegalisir, Gambar situasi, foto lokasi, Surat pernyataan pemohon, Surat pernyataan Batas Tanah

2.


3.


1 hari 3 jam 49,2 Menit

4.

Biaya/tarif


5.

Produk Pelayanan

Rekomendasi IMB

6.


No.Telp : (0561) 736030 Kotak Pengaduan : Tatap Muka Lgs : Bidang Penataan Ruang dan Bangunan

1. Pemohon mengajukan permohonan konsultasi dengan melampirkan syarat-syarat yang telah ditentukan 2. Petugas Pelayanan Perijinan melakukan validasi lapangan dan membuat laporan hasil validasi lapangan untuk diserahkan 3. Mengoreksi laporan hasil validasi lapangan dan draft surat penolakan/persetujuan rekomendasi (pemprosesan berkas oleh Kabid, Kasubid dan Kasi yang terkait), untuk seterusnya ditandatangani oleh Kepala Dinas 4. Pemohon menerima penolakan/persetujuan Rekomendasi IMB dan menandatanagani tanda bukti penerimaan

STANDAR PELAYANAN PENERTIBAN SURAT PERSETUJUAN DOKUMEN TEKNIS (SPDT ) IMB TETAP/ASLI/BALIK NAMA No.

KOMPONEN

URAIAN

1.

Persyaratan

Berkas pemohon, Fotocopy KTP, Fotocopy PBB, Fotocopy sertifikat Tanah yang dilegalisir, Gambar situasi, foto lokasi, Surat pernyataan pemohon, Surat pernyataan Batas Tanah

2.


3.


14 hari 4 jam 45 menit

4.

Biaya/tarif


5.

Produk Pelayanan

SPDT IMB Asli/Tetap/Balik Nama

6.


No.Telp : (0561) 736030 Kotak Pengaduan : Tatap Muka Lgs : Bidang Pengawasan dan Pengendalian

1. Pemohon mendaftarkan diri dan melengkapi persyaratan Administrasi serta menerima penjelasan dari Petugas Pelayanan Perijinan 2. melakukan proses pemeriksaan kelengkapan,verifikasi lapangan, pembuatandan Pengoreksian LHP Bangunan dan gambar teknis, untuk seterusnya ditandatangani oleh Kepala Dinas dan diserahkan kepada Kepala BP2DT untuk diterbitkan 3. Pemohon menerima tembusan Surat Persetujuan Dokumen Teknis (SPDT) IMB Tetap/Asli/Balik Nama

STANDAR PELAYANAN PENGADAAN MATERIAL UNTUK JALAN LINGKUNGAN No.

KOMPONEN

URAIAN

1.

Persyaratan

Proposal yang berisi lokasi dan kondisi eksisting (foto)

2.


3.


Paling lama 10 bulan 5 hari

4.

Biaya/tarif


5.

Produk Pelayanan

Bantuan Material Jalan Lingkungan

6.


No.Telp : (0561) 736030 Kotak Pengaduan : Tatap Muka Lgs : Bidang Perumahan

1. Pemohon mengajukan proposal kepada Walikota/Kadis CKTRP 2. Memproses Proposal, penetapan SK Lokasi Pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Material jalan Lingkungan, Proses Pengadaan(lelang), Penetapan Pemenang Lelang serta melakukan survey atas usulan/proposal yang diajukan 3. penyaluran Bantuan Pengadaan Material jalan Lingkungan sesuai lokasi dalam SK

STANDAR PELAYANAN PELAYANAN PENYEWAAN RUSUNAWA No.

KOMPONEN

URAIAN

1.

Persyaratan

1. 2. 3. 4.

Surat Nikah Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kartu Keluarga(KK) Surat Keterangan dari kelurahan menerangkan memang benar-benar tidak memiliki rumah 5. Slip Gaji/Surat Keterangan dari kelurahan menerangkan pekerjaan dan penghasilan/bulan

2.


1. Menyampaikan Permohonan; 2. Menerima Jawaban permohonan (Setuju/Tidak Setuju) 3. Masuk dalam daftar tunggu; 4. Survey permohonan (Setuju/tidak setuju) 5. Jika memenuhi syarat dapat menempati rusunawa

3.


4.

Biaya/tarif

-

Administrasi Gratis Penyewaam Kamar sesuai Perwa No. 34 Tahun 2012 tentang tariff hunian Rusunawa

5.

Produk Pelayanan

-

Penyewaan Rusunawa Kontrak Hunian Rusunawa

6.


185 Menit

No.Telp

: 089632893986 081345677288 Kotak Pengaduan : Tatap Muka Lgs : Bidang Perumahan/ UPTD Rusunawa

STANDAR PELAYANAN PELAYANAN PEMBAYARAN RETRIBUSI PENYEWAAN RUSUNAWA No.

KOMPONEN

URAIAN

1.

Persyaratan

1. Membawa uang pembayaran; 2. Membawa buku tabungan.

2.


Pembayaran melalui Pengelola 1. Menyerahkan kartu pembayaran; 2. Melakukan pembayaran sesuai tariff Perda tentang Tarif Hunian Rusunawa; 3. Menerima tanda bukti lunas pembayaran; 4. Sisa pembayaran wajib ditabungkan Pembayaran melalui Bank Kalbar 1. Menyerahkan buku tabungan; 2. Melakukan tabungan sebagaimana layaknya menabung 3. Menerima tanda bukti tabungan 4. Pemotongan automatis dari system Bank Kalbar 5. Sisa dari pembayaran merupakan milik penabung.

3.


± 10 Menit

4.

Biaya/tarif

Sesuai Perwa No. 34 Tahun 2012 tentang Tarif Hunian Rusunawa

5.

Produk Pelayanan

Retribusi Penyewaan Rusunawa

6.


No.Telp

: 089632893986 081345677288 Kotak Pengaduan : Tatap Muka Lgs : Bidang Perumahan/ UPTD Rusunawa

TAHUN 2015 TENTANG

Recommend Documents