TAHUN 2015 TENTANG

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KOTA PONTIANAK NOMOR 75 / BP2T /TAHUN 2015 TENTANG STANDAR PELAYANAN PADA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KOTA PONTIANAK KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KOTA PONTIANAK, Menimbang

Mengingat

: a.

bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan standar pelayanan;

b.

bahwa untuk memberikan acuan dalam penilaian ukuran kinerja dan kualitas penyelenggaraan pelayanan perlu ditetapkan Standar Pelayanan pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Pontianak;

c.

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka Standar Pelayanan pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Pontianak perlu ditetapkan dengan suatu Keputusan;

: 1. 2.

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1945;

Dasar

Negara

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

1

3.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

4.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

6.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

8.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;

9.

Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kota Pontianak (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2008 Nomor 10 Seri D Nomor 1) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kota Pontianak (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2013 Nomor 10);

10. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pelayanan Publik Pemerintah Kota Pontianak (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2010 Nomor 3 Seri E Nomor 3); 11. Peraturan Walikota Nomor 30 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan dan Penerapan Standar Pelayanan di Lingkungan Pemerintah Kota Pontianak (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2013 Nomor 30);

2

MEMUTUSKAN : Menetapkan

:

KESATU

: Standar pelayanan pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Pontianak, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA

: Standar pelayanan pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Pontianak, meliputi ruang lingkup pelayanan : a. administratif.

KETIGA

: Standar pelayanan sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu wajib dilaksanakan oleh penyelenggara/pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat pengawasan dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

KEEMPAT

: Keputusan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Pontianak pada tanggal 9 September 2015 KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KOTA PONTIANAK,

JUNAIDI

3

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KOTA PONTIANAK NOMOR 75 / BP2T /TAHUN 2015 TENTANG STANDAR PELAYANAN PADA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KOTA PONTIANAK A. PENDAHULUAN 1. Visi Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Pontianak “ TERWUJUDNYA PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN YANG PRIMA DAN KONDUSIF ”. 2. Misi Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Pontianak a. Meningkatkan

pelayanan

administrasi,

akuntabilitas

kinerja

dan

keuangan serta profesionalisme Sumber Daya Aparatur; b. Mewujudkan

investasi

yang

berdaya

saing

guna

meningkatkan

perekonomian daerah; c. Menyelenggarakan sistem pelayanan terpadu satu pintu yang cepat, mudah, transparan dan akuntabel. 3. Motto Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Pontianak CERIA ( Cepat, Ramah, PastI dan Akuntabel ) B. STANDAR PELAYANAN I. Jenis standar pelayanan pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Pontianak: 1. Pelayanan Penerbitan Izin Penanaman Modal 2. Pelayanan Penerbitan Rekomendasi Pendahuluan 3. Pelayanan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) 4. Pelayanan Penerbitan Izin Gangguan (Hinder Ordonantie / HO) 5. Pelayanan Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) 6. Pelayanan Penerbitan Tanda Daftar Industri (TDI) / Izin Usaha Industri (IUI) 7. Pelayanan Penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) 8. Pelayanan Penerbitan Izin Trayek 9. Pelayanan Penerbitan Surat Izin Usaha Angkutan Umum (SIUAU) 10. Pelayanan Penerbitan Izin Klinik 11. Pelayanan Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C dan D 12. Pelayanan Penerbitan Izin Apotek 13. Pelayanan Penerbitan Izin Penyelenggaraan Optikal 14. Pelayanan Penerbitan Izin Pedagang Eceran Obat

4

15. 16. 17. 18.

Pelayanan Pelayanan Pelayanan Pelayanan

Penerbitan Penerbitan Penerbitan Penerbitan

Izin Usaha Perikanan Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) Tanda Daftar Gudang (TDG) Tanda Daftar Perusahaan (TDP)

III. Standar Pelayanan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Pontianak 1. Pelayanan Penerbitan Izin Penanaman Modal No. 1.

KOMPONEN Persyaratan

URAIAN A. IZIN PRINSIP PENANAMAN MODAL : 1. Rekaman Akta Pendirian & perubahan Perusahaan; 2. Rekaman anggaran dasar koperasi; 3. Rekaman KTP; 4. Rekaman NPWP; 5. Untuk industri, rekaman Flow Chart of Production (diagram alir produksi) dilengkapi penjelasan detil uraian proses produksi dengan mencantumkan jenis bahan baku; 6. Untuk sektor jasa, uraian kegiatan yang akan dilakukan dan penjelasan produk jasa yang dihasilkan; 7. Map buffalo warna putih B. IZIN PRINSIP PERLUASAN PENANAMAN MODAL : 1. Rekaman Akta Pendirian & perubahan Perusahaan; 2. Rekaman anggaran dasar koperasi; 3. Rekaman KTP; 4. Rekaman NPWP; 5. Untuk industri, rekaman Flow Chart of Production (diagram alir produksi) dilengkapi penjelasan detil uraian proses produksi dengan mencantumkan jenis bahan baku; 6. Untuk sektor jasa, uraian kegiatan yang akan dilakukan dan penjelasan produk jasa yang dihasilkan; 7. Map buffalo warna putih C. IZIN PRINSIP PERUBAHAN PENANAMAN MODAL : 1. Rekaman Izin prinsip penanaman modal yang dimohon perubahannya; 2. Rekaman Akta Pendirian Perusahaan dan perubahan; 3. Untuk industri, rekaman Flow Chart of Production (diagram alir produksi) dilengkapi penjelasan detil uraian proses produksi dengan mencantumkan jenis bahan baku; 4. Untuk sektor jasa, uraian kegiatan yang akan dilakukan dan penjelasan produk jasa yang dihasilkan; 5. Laporan Kegiatan Penanaman Modal; 6. Map buffalo warna putih D. IZIN USAHA PENANAMAN MODAL : 1. Laporan hasil pemeriksaan proyek; 2. Rekaman akta pendirian/perubahan dan pengesahan ; 3. Rekaman pendaftaran/izin perubahan/surat persetujuan penanaman modal; 4. Rekaman NPWP; 5. Bukti penguasaan tanah; 6. Rekaman izin gangguan/HO; 7. Rekaman Laporan Kegiatan Penanaman Modal; 8. Map buffalo warna putih E. IZIN USAHA PERLUASAN PENANAMAN MODAL : 1. Rekaman Izin Usaha; 2. Rekaman Akta Pendirian Perusahaan dan perubahan; 3. Keterangan rencana kegiatan; 4. Rekaman izin prinsip dan/atauperubahannya; 5. Perubahan penyertaan; 6. Laporan Kegiatan Penanaman Modal; 7. Permohonan izin prinsip perluasan; 8. Map buffalo warna putih

5

No. 2.

KOMPONEN

URAIAN

Sistem, Mekanisme, dan Prosedur

Keterangan : 1. Pemohon menyerahkan berkas 2. Petugas Loket memeriksa berkas 3. Petugas melakukan verifikasi berkas 4. Operator SIMYANDU mencetak izin 5. Pemohon mengambil sertifikat izin 3.

Jangka Waktu Pelayanan

7 Jam

4.

Biaya/tarif

Rp. 0

5.

Produk Pelayanan

Dokumen Izin Penanaman Modal

6.

Penanganan Pengaduan, saran dan masukan

Telepon/Fax (0561-738517); SMS/Telepon Interaktif (082251462000); Website (http://bp2tpontianak.com); Email ([email protected]); Kotak Saran dan Pengaduan; Tatap Muka Langsung di Kantor BP2T Jl. Letjen Sutoyo No. 1 (Kantor Terpadu)

2. Pelayanan Penerbitan Rekomendasi Pendahuluan No. 1.

URAIAN


PEMBANGUNAN YANG BERDAMPAK TERHADAP LINGKUNGAN SOSIAL DAN EKONOMI : (HOTEL, APARTEMEN, KONDOMINIUM, RUMAH SAKIT, SPBU, MALL, PASAR MODERN, RUMAH KOST DENGAN KAPASITAS DIATAS 30 KAMAR, RESTORAN, BAR, GUDANG > 500M2, PERUMAHAN SKALA TERTENTU (LUAS DIATAS 2 Ha/100 UNIT RUMAH), TITIK REKLAME DAN TOWER : 1) Permohonan rekomendasi; 2) Proposal proyek/kegiatan (Selain Titik Reklame dan Tower); 3) Sket Lokasi (Gambar A3 Skala 1:250/500, format CAD); 4) Gambar rencana lokasi/situasi dan rencana tapak bangunan reklame/tower serta gambar struktur bangunan (Gambar A3 Skala 1:500, format CAD dan untuk gambar detail dan gambar lainnya skala menyesuaikan) khusus untuk Titik Reklame dan Tower; 5) Fotocopy Akte Pendirian Perusahaan (bagi badan hukum); 6) Fotocopy pengesahan badan hukum; 7) Fotocopy KTP pemohon yang masih berlaku (bagi perorangan); 8) Fotocopy sertifikat tanah/lahan yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang (BPN/Bank/Notaris);

6

No. 2.

URAIAN

KOMPONEN Sistem, Mekanisme, dan Prosedur

Keterangan : 1. Pemohon menyerahkan berkas 2. Petugas Loket memeriksa berkas 3. Tim teknis melaksanakan rapat 4. Operator mencetak draft rekom 5. Pertimbangan Walikota 6. Berkas masuk ke Loket 7. Pemohon mengambil draft rekom 3.


15 Hari Kerja

4.

Biaya/tarif

Rp. 0

5.

Produk Pelayanan

Surat Rekomendasi Pendahuluan

6.



3. No. 1.

Pelayanan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) URAIAN


A. IMB PENDAHULUAN : 1) SKRK/Advice Planning yang telah disetujui Dinas CKTRP; 2) Fotocopy KTP Pemohon yang masih berlaku; 3) Fotocopy sertifikat tanah yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang (BPN/Bank/Notaris); 4) Fotocopy tanda lunas PBB tahun berjalan; 5) Gambar teknis (Format gambar A3, skala 1 : 100200/1:250 - 500, file CAD(computer aided design)) berupa: a) Site Plan/Situasi ; b) Denah; c) Tampak Bangunan (depan, samping kiri dan kanan); d) Potongan melintang dan memanjang; e) Gambar pagar, saluran dll;-

7

f) Gambar Rencana Pondasi (untuk bangunan di atas 1 lantai); g) Gambar Struktur dan Konstruksi (untuk bangunan di atas 1 lantai); h) Gambar Detail Struktur (untuk bangunan di atas 1 lantai); i) Gambar lainnya yang dipersyaratkan dalam SKRK/Advice Planning;6) Gambar dicetak sebanyak 3 (tiga) rangkap (asli); 7) Pas Photo ukuran 3x4 cm dengan latar belakang merah sebanyak 3 (tiga) lembar; 8) Foto lokasi bangunan yang terbaru. 9) Dokumen Lingkungan (SPPL/UKL-UPL/Amdal) 10) Surat kuasa dan fotocopy KTP penerima kuasa bagi pemohon yang pengurusan izinnya melalui jasa pihak lain. 11) Map buffalo warna kuning B. IMB ASLI/ALIH FUNGSI/PENAMBAHAN/ BALIK NAMA/RENOVASI : 1) Fotocopy KTP Pemohon; 2) Fotocopy IMB Copy; 3) Fotocopy sertifikat tanah yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang (BPN/Bank/Notaris); 4) Fotocopy Bukti Lunas PBB tahun berjalan; 5) Revisi gambar teknis apabila ada perubahan bangunan dalam format A3 sebanyak 3 (tiga) rangkap/set/gambar yang disetujui; 6) Sertifikat asli fasos dan fasum dari pengembang perumahan kepada Pemerintah Kota Pontianak melalui Dinas CKTRP. 7) Surat kuasa dan fotocopy KTP penerima kuasa bagi pemohon yang pengurusan izinnya melalui jasa pihak lain. 8) Map buffalo warna Merah C. IMB PENERTIBAN : 1) SKRK/Advice Planning yang telah disetujui Dinas CKTRP; 2) Fotocopy KTP; 3) Fotocopy sertifikat tanah (telah dilegalisir oleh BPN/Bank/Notaris); 4) Fotocopy tanda lunas PBB tahun berjalan; 5) Gambar teknis (Gambar A3, skala 1:100-200/1:250500, file CAD) berupa: a) Site Plan/Situasi; b) Denah; 6) Gambar dicetak sebanyak 3(tiga) rangkap (asli); 7) Pas Photo ukuran 3x4 cm dengan latar belakang merah sebanyak 3 (tiga) lembar; 8) Foto terbaru lokasi bangunan. 9) Surat kuasa dan fotocopy KTP penerima kuasa bagi pemohon yang pengurusan izinnya melalui jasa pihak lain. 10) Map buffalo warna hijau D. IMB REKLAME: 1. Surat Rekomendasi Izin Titik; 2. Pas Photo ukuran 3x4 cm dengan latar belakang merah sebanyak 3 (tiga) lembar; 3. Gambar teknis (dibuat dengan skala 1:100 pada Kertas A3 dengan format CAD dan di copy di CD). • Denah Bangunan. • Reklame. • Tampak Bangunan. • Gambar Konstruksi (detail). 4. Fotocopy sertifikat tanah yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang (BPN/Bank/Notaris; 5. Surat perjanjian pemakaian lahan, apabila titik reklame berada di lahan milik Pemerintah Kota Pontianak (RMJ, Fasum, Fasos); 6. Fotocopy IMB (apabila titik reklame berada diatas/menumpang bangunan gedung); 7. Surat kuasa dan fotocopy KTP penerima kuasa bagi pemohon yang pengurusan izinnya melalui jasa pihak lain. 8. Map buffalo warna Kuning (baru) & Hijau (penertiban)

8

E. IMB TOWER/MENARA DIATAS ATAP/BANGUNAN: 1. Surat Rekomendasi dari Walikota; 2. Pas Photo ukuran 3x4 cm dengan latar belakang merah sebanyak 3 (tiga) lembar; 3. Surat Pernyataan bertanggungjawab jika terjadi kegagalan konstruksi tower; 4. Gambar teknis (dibuat dengan skala 1:100 pada Kertas A3 dengan format CAD dan di copy di CD). • Denah Bangunan. • Tower. • Tampak Bangunan. • Gambar Konstruksi (detail). 5. Surat perjanjian sewa bangunan antara pemilik lahan dan pihak pemohon titik tower; 6. SPPL dari Badan Lingkungan Hidup; 7. Fotocopy sertifikat tanah yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang (BPN/Bank/Notaris); 8. Fotocopy IMB lokasi Tower; 9. Surat persetujuan mayoritas warga sekitar dalam radius sesuai dengan ketinggian tower dan asuransi all risk. 10. Surat kuasa dan fotocopy KTP penerima kuasa bagi pemohon yang pengurusan izinnya melalui jasa pihak lain; 11. Map buffalo warna Kuning (baru) & Hijau (penertiban).

F. IMB TOWER/MENARA DIATAS TANAH: 1. Surat Rekomendasi dari Walikota; 2. Pas Photo ukuran 3x4 cm dengan latar belakang merah sebanyak 3 (tiga) lembar; 3. Surat Pernyataan bertanggungjawab jika terjadi kegagalan konstruksi tower; 4. Gambar teknis (dibuat dengan skala 1:100 pada Kertas A3 dengan format CAD dan di copy di CD). • Denah Bangunan. • Tower. • Tampak Bangunan. • Gambar Konstruksi (detail). 5. Surat perjanjian sewa lahan antara pemilik lahan dan pihak pemohon titik tower; 6. Surat persetujuan mayoritas warga sekitar dalam radius sesuai dengan ketinggian tower dan asuransi all risk. 7. Fotocopy sertifikat tanah yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang (BPN/Bank/Notaris); 8. SPPL dari Badan Lingkungan Hidup; 9. Fotocopy IMB lokasi Tower; 10. Surat kuasa dan fotocopy KTP penerima kuasa bagi pemohon yang pengurusan izinnya melalui jasa pihak lain; 11. Map buffalo warna Kuning (baru) & Hijau (penertiban).

9

2.


Keterangan : 1. Pemohon menyerahkan berkas 2. Petugas Loket memeriksa berkas 3. Staf teknis melakukan cek lapangan & cek gambar 4. Pemohon melakukan pembayaran retribusi 5. Operator SIMYANDU mencetak izin 6. Pemohon mengambil sertifikat izin 3.


14 Hari Kerja

4.

Biaya/tarif

IMB Baru : V (Luas Bangunan) X Indeks X 1% NJOP IMB Penertiban : V (Luas Bangunan) X Indeks X 1% NJOP + Denda 200% IMB Asli : V (Luas Bangunan) X Indeks X 1% NJOP (Jika ada penambahan V, tambahan V tersebut + denda 200%)

5.

Produk Pelayanan

Sertifikat Izin Mendirikan Bangunan (IMB)

6.



10

4. Pelayanan Penerbitan Izin Gangguan (Hinder Ordonantie / HO) No. 1.

URAIAN


Izin Gangguan BARU / Pindah Alamat 1. Fotocopy KTP; 2. Pas photo ukuran 3x4 dengan latar belakang merah menghadap ke depan sebanyak 3 lembar; 3. fotocopy bukti lunas PBB (SPPT dan STTS) Tahun berjalan; 4. Fotocopy dan asli surat izin atasan (bagi pemohon Pegawai Negeri & Anggota TNI/Polri); 5. Persetujuan Tetangga (kiri ,kanan, depan, belakang) yang diketahui oleh RT & Lurah setempat (untuk daerah Perumahan/tidak sesuai zoning); 6. Fotocopy sertifikat tanah/lahan/ SPTU; 7. Surat Perjanjian/penumpangan bagi yang menggunakan lahan/bangunan pihak lain dilampirkan copy KTP pemilik lahan sesuai sertifikat tanah; 8. Fotocopy IMB Asli atau Penertiban. 9. Fotocopy Kartu Keluarga; 10. Fotocopy Akte Pendirian Perusahaan beserta Akte Perubahan (bagi usaha yang berbadan hukum); 11. Dokumen Lingkungan (bagi usaha yang wajib SPPL/UKL-UPL/AMDAL) 12.Sket Lokasi 13. Surat kuasa dan fotocopy KTP penerima kuasa bagi pemohon yang pengurusan izinnya melalui jasa pihak lain. PERPANJANGAN/BALIK NAMA 1. Fotocopy KTP 2. Pas photo ukuran 3x4 dengan latar belakang merah sebanyak 3 lembar; 3. Asli dan Fotocopy bukti lunas PBB (SPPT dan STTS) tahun berjalan; 4. Asli Izin Gangguan (HO); 5. Surat Penyerahan Usaha Untuk Baliknama perorangan dengan materai 6000, untuk berbadan Hukum dilengkapi Copy Akte Perubahan 6. Fotocopy NPWP/NPWPD; 7. Surat Perjanjian/penumpangan bagi yang menggunakan lahan/bangunan pihak lain; 8. Surat kuasa dan fotocopy KTP penerima kuasa bagi pemohon yang pengurusan izinnya melalui jasa pihak lain; RUSAK/HILANG 1. Fotocopy KTP; 2. Pas photo ukuran 3x4 dengan latar belakang merah menghadap ke depan sebanyak 3 lembar; 3. Permohonan tertulis dari pemohon; 4. Asli Izin Gangguan/HO (rusak) 5. fotocopy bukti lunas PBB (SPPT dan STTS) Tahun berjalan; 6. Surat keterangan kehilangan dari Kepolisian. 7. Fotocopy sertifikat tanah/lahan/ SPTU; 8. Surat Perjanjian/penumpangan bagi yang menggunakan lahan/bangunan pihak lain dilampirkan copy KTP pemilik lahan sesuai sertifikat tanah; 9. Fotocopy IMB Asli atau Penertiban. 10. Fotocopy Akte Pendirian Perusahaan beserta Akte Perubahan (bagi usaha yang berbadan hukum); 11. Dokumen lingkungan (jika dinilai diperlukan); 12. Sket Lokasi 13. Surat kuasa dan fotocopy KTP penerima kuasa bagi pemohon yang pengurusan izinnya melalui jasa pihak lain. 14. Map Buffalo warna merah PERMOHONAN PENUTUPAN 1. Permohonan penutupan izin gangguan yang ditandatangi pemilik usaha dengan materai 6000 ; 2. Fotocopy KTP Pemohon; 3. Fotocopy NPWP 4. Izin Gangguan Asli 5. Akte perubahan domisili untuk berbadan hukum 6. Map buffalo warna merah

11

No. 2.

URAIAN


Keterangan : 1. Pemohon menyerahkan berkas 2. Petugas Loket memeriksa berkas 3. Tim teknis melaksanakan rapat 4. Pemohon melakukan pembayaran retribusi 5. Operator SIMYANDU mencetak izin 6. Pemohon mengambil sertifikat izin 3.


12 Hari Kerja

4.

Biaya/tarif



Tarif Izin Baru : Luas x indeks lokasi x tarif per m2



Tarif Izin Perpanjangan ditetapkan

:

75%

dari

tarif

yang

5.

Produk Pelayanan

Sertifikat Izin Gangguan (Hinder Ordonantie/HO)

6.



5. Pelayanan Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) No. 1.

URAIAN


BARU 1. Fotocopy KTP Penanggung Jawab; 2. Pas Photo ukuran 3x4 dengan latar belakang merah sebanyak 2 Lembar. 3. Fotocopy NPWP 4. Fotocopy akte pendirian perusahaan Berbadan Hukum; 5. Fotocopy akte perubahan perusahaan (apabila ada); 6. Fotocopy pengesahan/pendaftaran Badan Hukum Persero atau perorangan dari KEMENKUM DAN HAM; 7. Fotocopy Izin Gangguan (HO); 8. Map Bufallo Warna Coklat 9. Surat kuasa dan fotocopy KTP penerima kuasa bagi pemohon yang pengurusan izinnya melalui jasa pihak lain.

12

No.

URAIAN

KOMPONEN

PERPANJANGAN 1. Fotocopy KTP Penanggung Jawab; 2. Pas Photo ukuran 3x4 dengan latar belakang merah 2 lembar. 3. Potocopy NPWP; 4. SIUP asli & Fotocopy yg berlaku sebelumnya; 5. Fotocopy Akte Pendirian Perusahaan yang sudah di sahkan dan akte perubahan (bila ada); 6. Fotocopy pengesahan/pendaftaran Badan Hukum; 7. Fotocopy Izin Gangguan (HO); 8. Map Buffalo warna coklat; PEMBUKAAN CABANG 1. Fotocopy KTP Penanggung Jawab 2. Surat Penunjukan Kepala Cabang/Akte Pembukaan Kantor Cabang; 3. Pas Photo pimpinan cabang ukuran 3x4 dengan latar belakang merah sebanyak 2 lembar; 4. Potocopy NPWP; 5. Fotocopy SIUP kantor pusat perusahaan yang telah dilegalisir oleh pejabat penerbit SIUP (3 rangkap) tidak boleh scan ; 6. Fotocopy Izin Gangguan (HO); 7. Map Buffalo warna Coklat 8. Surat kuasa dan fotocopy KTP penerima kuasa bagi pemohon yang pengurusan izinnya melalui jasa pihak lain. PERUBAHAN 1. Fotocopy KTP Penanggung Jawab; 2. Pas Photo ukuran 3x4 dengan latar belakang merah 2 lembar. 3. Potocopy NPWP; 4. SIUP asli & Fotocopy yg berlaku sebelumnya; 5. Fotocopy Akte Pendirian Perusahaan yang telah di sahkan dan akte perubahan (bila ada); 6. Fotocopy pengesahan/pendaftaran Badan Hukum; 7. Fotocopy Izin Gangguan (HO); 8. Map Buffalo warna coklat 9. Surat kuasa dan fotocopy KTP penerima kuasa bagi pemohon yang pengurusan izinnya melalui jasa pihak lain PENGGANTIAN a. SIUP Hilang: 1. Pas Photo pimpinan atau penanggung jawab ukuran 3x4 dengan latar belakang merah sebanyak 2 lembar. 2. Surat permohonan. 3. Fotocopy NPWP; 4. Fotocopy Akte Pendirian Perusahaan yang sudah di sahkan dan akte perubahan (bila ada); 5. Fotocopy pengesahan/pendaftaran Badan Hukum; 6. Surat keterangan kehilangan dari kepolisian. 7. Fotocopy Izin Gangguan (HO); 8. Fotocopy SIUP yang lama. 9. Map Buffalo warna coklat; 10. Surat kuasa dan fotocopy KTP penerima kuasa bagi pemohon yang pengurusan izinnya melalui jasa pihak lain. b. SIUP Rusak: 1. Pas Photo pimpinan atau penanggung jawab ukuran 3x4 dengan latar belakang merah sebanyak 2 lembar Surat permohonan. 2. Surat permohonan. 3. Fotocopy NPWP; 4. Fotocopy Akte Pendirian Perusahaan yang sudah di sahkan dan akte perubahan (bila ada); 5. Fotocopy pengesahan/pendaftaran Badan Hukum; 6. Fotocopy Izin Gangguan (HO); 7. SIUP asli yang rusak. 8. Map Buffalo warna coklat 9. Surat kuasa dan fotocopy KTP penerima kuasa bagi pemohon yang pengurusan izinnya melalui jasa pihak lain.

13

No.

URAIAN

KOMPONEN

SIUP MINUMAN BERALKOHOL (SIUP-MB): (Penjual Langsung dan/atau Pengecer untuk tempat tertentu): 1. Fotocopy KTP Pemohon; 2. Pas Photo ukuran 3x4 cm dengan latar belakang merah sebanyak 3 (tiga) lembar; 3. Surat Penunjukkan dari produsen atau IT/MB atau distributor atau sub Distributor atau kombinasi ke empatnya sebagai Penjual Langsung minuman beralkohol ditempat tertentu lainnya, pengecer minuman beralkohol lainnya, dan penjual langsung dan/atau Pengecer minuman beralkohol golongan B yang mengandung rempah-rempah, jamu, dan sejenisnya; 4. Rekomendasi lokasi keberadaan perusahaan khusus minuman beralkohol dari Camat setempat; 5. Surat Izin Gangguan khusus minuman beralkohol; 6. Fotocopy TDUP 7. Fotocopy Tanda Daftar Perusahaan (TDP); 8. Fotocopy NPWP; 9. Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) bagi perusahaan yang memperpanjang SIUP-MB; 10. Akta pendirian/perubahan perusahaan dan pengesahan Badan Hukum bagi PT; 11. Rencana penjualan minuman beralkohol 1 (satu) tahun kedepan; 12. Map Buffalo warna coklat; 13. Surat kuasa dan fotocopy KTP penerima kuasa bagi pemohon yang pengurusan izinnya melalui jasa pihak lain. PENUTUPAN 1. Permohonan penutupan izin gangguan yang ditandatangi pemilik usaha dengan materai 6000 ; 2. Fotocopy KTP Pemohon; 3. Fotocopy NPWP 4. Fotocopy Izin Gangguan Asli 5. Akte perubahan domisili untuk berbadan hukum

2.


Keterangan : 1. Pemohon menyerahkan berkas 2. Petugas Loket memeriksa berkas 3. Petugas melakukan verifikasi berkas 4. Operator SIMYANDU mencetak izin 5. Pemohon mengambil sertifikat izin

3.


4 Jam

4.

Biaya/tarif

Rp. 0

5.

Produk Pelayanan

Sertifikat Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)

14

No. 6.

URAIAN

KOMPONEN Penanganan Pengaduan, saran dan masukan


6. Pelayanan Penerbitan Tanda Daftar Industri (TDI) / Izin Usaha Industri (IUI) No.

URAIAN

KOMPONEN

1.

Persyaratan

2.


1. Fotocopy KTP Penanggung Jawab; 2. Pas Photo Ukuran 3x4 dengan latar belakang merah sebanyak 3 lembar; 3. Fotocopy Izin Gangguan (HO); 4. TDI/IUI asli (untuk perpanjangan) 5. Fotocopy NPWP; 6. Fotocopy akte pendirian perusahaan bagi yang berbadan hukum 7. Surat kuasa dan fotocopy KTP penerima kuasa bagi pemohon yang pengurusan izinnya melalui jasa pihak lain. 8. Map buffalo warna hijau

Keterangan : 1. Pemohon menyerahkan berkas 2. Petugas Loket memeriksa berkas 3. Pembuatan Surat Pengantar ke SKPD terkait 4. Surat Pengantar dikirim ke SKPD terkait 5. Petugas melakukan verifikasi berkas 6. Operator SIMYANDU mencetak izin 7. Pemohon mengambil sertifikat izin

3.


4 Hari

4.

Biaya/tarif

Rp. 0

5.

Produk Pelayanan

Sertifikat Tanda Daftar Industri (TDI) / Izin Usaha Industri (IUI)

15

No. 6.

URAIAN



7. Pelayanan Penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) No.

URAIAN

KOMPONEN

1.

Persyaratan

2.


1. Fotocopy KTP; 2. Foto ukuran 3x4 dengan sebanyak 2 Lembar dengan latar belakang merah; 3. Fotocopy Izin Gangguan (HO); 4. IUJK Asli (untuk perpanjangan); 5. Fotocopy NPWP; 6. Fotocopy akte pendirian perusahaan (bagi yang berbadan hukum); 7. Fotocopy pengesahan badan hukum perusahaan; 8. Fotocopy Sertifikasi Badan Usaha (SBU) untuk Perpanjangan IUJK di legalisir; 9. Fotocopy kartu penanggung jawab teknik badan usaha (PJT-BU); 10. Fotocopy Surat Keterampilan Tenaga Keahlian (SKTK) atau Surat Keterampilan Ahli (SKA) dilegalisir; 11. Surat kuasa dan fotocopy KTP penerima kuasa bagi pemohon yang pengurusan izinnya melalui jasa pihak lain; 12. Map buffalo warna Kuning.



4 Jam

4.

Biaya/tarif

Rp. 0

5.

Produk Pelayanan

Sertifikat Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK)

16

No. 6.

URAIAN



8. Pelayanan Penerbitan Izin Trayek No.

URAIAN

KOMPONEN

1.

Persyaratan

2.


1. Fotocopy KTP; 2. Foto ukuran 3x4 dengan latar belakang merah sebanyak 2 Lembar; 3. Izin Trayek Asli (untuk perpanjangan); 4. Fotocopy Izin Gangguan (HO); 5. Rekomendasi Dinas Perhubungan; 6. Fotocopy NPWP; 7. Fotocopy akte pendirian perusahaan (bagi yang berbadan hukum); 8. Fotocopy pengesahan badan hukum perusahaan; 9. Surat Pernyataan sanggup mengadakan kendaraan minimal 5 unit; 10. Map buffalo warna Biru.


17

No.

URAIAN

KOMPONEN

3.


7 Hari Kerja

4.

Biaya/tarif

Rp. 0

5.

Produk Pelayanan

Sertifikat Izin Trayek

6.



9. 10. 11. Pelayanan Penerbitan Surat Izin Usaha Angkutan Umum (SIUAU) No. 1.

URAIAN


1. Fotocopy KTP; 2. Pas Photo Ukuran 3x4 dengan latar belakang merah sebanyak 3 lembar; 3. Surat Permohonan; 4. Surat Keterangan Domisili; 5. SIUAU asli (untuk registrasi & perpanjangan); 6. Fotocopy STNK; 7. Fotocopy NPWP 8. Asli dan Photo copy KIR masih berlaku; 9. Fotocopy Izin Gangguan (HO); 10. Fotocopy kartu pengawasan (untuk Oplet); 11. Fotocopy Akte Pendirian Perusahaan; 12. Daftar Kendaraan; 13. Surat Pernyataan sanggup menyediakan Pool Kendaraan; 14. Surat Pernyataan sanggup mengadakan kendaraan minimal 5 unit. 15. Surat kuasa dan fotocopy KTP penerima kuasa bagi pemohon yang pengurusan izinnya melalui jasa pihak lain. 16. Sket denah lokasi pool 17. Map buffalo warna biru muda 18. Materai 6000

18

No. 2.

URAIAN


Keterangan : 1. Pemohon menyerahkan berkas 2. Petugas Loket memeriksa berkas 3. Pembuatan Surat Pengantar ke SKPD terkait 4. Surat Pengantar dikirim ke SKPD terkait 5. Petugas melakukan verifikasi berkas 6. Operator SIMYANDU mencetak izin 7. Pemohon mengambil sertifikat izin 3.


11 Hari Kerja

4.

Biaya/tarif

1. 2. 3.

4. 5.

Izin Insidentil : a. Mobil Penumpang : Rp. 0,b. Bus : Rp. 0,Penggantian Kendaraan/Rehab : a. Angkutan Kota / Mobil Penumpang : Rp. 200.000,Perubahan Trayek a. Angkutan Kota : Rp. 1.000.000,b. Bus s/d 15 orang : Rp. Rp. 1.400.000,c. Bus 16 s/d 25 orang : Rp. 1.600.000,d. Bus diatas 25 orang : Rp. 1.800.000,Izin Operasi : a. Taksi : Rp. 50.000,b. Bus : Rp. 75.000,Kartu Pengawasan : a. Mobil Penumpang Pintu Samping/Belakang : Rp. 0,b. Bus Bus Kota : Rp. 0,c. Taksi : Rp. 0,d. Angkutan Barang : Rp. 0,-

19

No.

URAIAN

KOMPONEN 6.

Izin Tetap Trayek Baru : a. Mobil Penumpang Umum dengan kapasitas tempat duduk s/d 11 orang : Rp. 2.500.000,b. Bus dengan kapasitas tempat duduk lebih dari 11 orang : Rp.3.500.000,-

5.

Produk Pelayanan

Sertifikat Surat Izin Usaha Angkutan Umum (SIUAU)

6.



10.

NO 1.

Pelayanan Penerbitan Izin Klinik URAIAN


1. Surat permohonan dari perorangan atau badan hukum; 2. Fotocopy KTP pemohon yang masih berlaku; 3. Pas Photo ukuran 3x4 dengan latar belakang merah sebanyak 2 lembar; 4. Izin Klinik Asli (untuk perpanjangan); 5. Fotocopy izin gangguan (HO); 6. Fotocopy Dokumen SPPL, UKL/UPL; 7. Profil klinik yang akan didirikan meliputi Gambar umum klinik, Peralatan dan akomodasi, tenaga kesehatan (SIP dan SIK), jenis pelayanan, sket bangunan dalam skala; 8. Daftar tarif pelayanan; 9. Denah lokasi tempat sarana pelayanan kesehatan; 10. Rekomendasi dari Dinas Kesehatan; 11. Surat kuasa dan fotocopy KTP penerima kuasa bagi pemohon yang pengurusan izinnya melalui jasa pihak lain; 12. Map Buffalo warna coklat Tua.

20

NO 2.

URAIAN




7 Hari Kerja

4.

Biaya/tarif

Rp. 0

5.

Produk Pelayanan

Sertifikat Izin Klinik

6.



21

11. Pelayanan Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C dan D No. 1.

URAIAN


Izin Mendirikan Rumah Sakit 1. Foto copy KTP; 2. Pas Photo ukuran 3x4 dengan latar belakang merah sebanyak 3 lembar ; 3. Surat permohonan pemilik; 4. Surat pernyataan dari pemilik bahwa sanggup mentaati ketentuan dan peraturan yang berlaku dibidang kesehatan; 5. Rekomendasi UKL/UPL/AMDAL dari BLH Kota Pontianak 6. Fotocopy Izin Gangguan (HO) 7. Struktur Organisasi Rumah Sakit 8. Daftar keterangan medis, paramedis non medis 9. Data kepegawaian direktur rumah sakit 10. Data kepegawaian Dokter 11. Data kepegawaian paramedik 12. Daftar inventaris medik 13. Lay out Rumah Sakit 14. Akte Notaris pendirian badan hukum 15. Rekomendasi Izin Mendirikan Rumah Sakit dari Dinas Kesehatan; 16. Surat kuasa dan fotocopy KTP penerima kuasa bagi pemohon yang pengurusan izinnya melalui jasa pihak lain. 17. Map buffalo warna coklat

Izin Operasional Sementara Rumah Sakit 1. Fotocopy KTP; 2. Pas Photo ukuran 3x4 dengan latar belakang merah sebanyak 3 lembar; 3. Fotocopy sertifikat izin mendirikan rumah sakit; 4. Fotocopy Akte Pendirian /Peraturan Daerah 5. Izin Gangguan / HO 6. Rekomendasi Dinas Kesehatan terhadap sarana & prasarana, peralatan, SDM, Administrasi & manajemen. 7. Surat kuasa dan fotocopy KTP penerima kuasa bagi pemohon yang pengurusan izinnya melalui jasa pihak lain. 8. Map buffalo warna coklat

Izin Operasional Tetap Rumah Sakit 1. Fotocopy KTP; 2. Pas Photo ukuran 3x4 dengan latar belakang merah sebanyak 3 lembar; 3. Sertifikat Izin Operasional Sementara Rumah Sakit. 4. Fotocopy Akte Pendirian /Peraturan Daerah 5. Fotocopy Izin Gangguan (HO) 6. Rekomendasi dari Dinas Kesehatan. 7. Fotocopy Penetapan Kelas Rumah Sakit dari Menteri Kesehatan. 8. Surat kuasa dan fotocopy KTP penerima kuasa bagi pemohon yang pengurusan izinnya melalui jasa pihak lain. 9. Map buffalo warna coklat

22

No. 2.

URAIAN




8 Hari Kerja

4.

Biaya/tarif

Rp. 0

5.

Produk Pelayanan

Sertifikat Izin Rumah Sakit Kelas C dan D

6.



23

12. Pelayanan Penerbitan Izin Apotek No.

URAIAN

KOMPONEN

1.

Persyaratan

2.


1. Surat permohonan dari perorangan atau badan hukum; 2. Fotocopy KTP pemohon yang masih berlaku; 3. Pas Photo ukuran 3x4 dengan latar belakang merah sebanyak 2 lembar; 4. Fotocopy izin gangguan (HO); 5. Fotocopy ijazah dan SIPA Apoteker; 6. Surat pernyataan dari apoteker bermaterai cukup bahwa tidak bekerja lebih dari tiga sarana farmasi; 7. Fotocopy dan asli surat izin atasan (bagi pemohon Pegawai Negeri & Anggota TNI/Polri); 8. Akte perjanjian kerjasama apoteker pengelola apotek dengan pemilik sarana apotek; 9. Surat pernyataan Pemilik sarana bermaterai cukup bahwa tidak terlibat pelanggaran perundang-undangan di bidang obat; 10. Fotocopy dan asli daftar alat perlengkapan apotek; 11. Fotocopy surat rekomendasi dari pengurus besar Ikatan Sarjana Farmasi Indonesia (ISFI) untuk apotek Baru; 12. Denah lokasi Apotek; 13. Rekomendasi dari Dinas Kesehatan; 14. Memiliki Izin Klinik jika di lokasi apotek terdapat praktek lebih dari 2 (dua) dokter; 15.Surat kuasa dan fotocopy KTP penerima kuasa bagi pemohon yang pengurusan izinnya melalui jasa pihak lain; 16. Map Buffalo warna coklat Tua.


24

No.

URAIAN

KOMPONEN

3.


6 Hari Kerja

4.

Biaya/tarif

Rp. 0

5.

Produk Pelayanan

Sertifikat Izin Apotek

6.



13. Pelayanan Penerbitan Izin Penyelenggaraan Optikal No. 1.

URAIAN


1. Surat permohonan dari perorangan atau badan hukum. 2. Fotocopy KTP pemohon yang masih berlaku. 3. Pas Photo ukuran 3x4 dengan latar belakang merah sebanyak 2 lembar; 4. Fotocopy izin gangguan (HO) 5. Fotocopy dan asli surat izin atasan (bagi pemohon Pegawai Negeri & Anggota TNI/Polri). 6. Akte pendirian perusahaan optikal yang disahkan oleh notaris untuk penyelenggaraan yang berbentuk bukan perorangan; 7. Surat pernyataan kesediaan refraksionis optisien untuk menjadi penanggung jawab pada optikal/laboratorium optik yang akan didirikan. 8. Surat pernyataan kerjasama dari laboratorium optik tempat pemprosesan lensa-lensa pesanan, bila optikal tidak memiliki laboratorium sendiri; 9. Daftar pengawai serta tugas dan fungsinya; 10. Sertifikasi dari organisasi profesi/asosiasi; 11. Daftar sarana dan peralatan yang akan digunakan; 12. Denah ruangan dibuat dengan skala 1 : 100; 13. Denah lokasi optikan; 14. UKL/UPL/SPPL Sesuai besaran Dampak Lingkungan); 15. Rekomendasi dari Dinas Kesehatan; 16. Surat kuasa dan fotocopy KTP penerima kuasa bagi pemohon yang pengurusan izinnya melalui jasa pihak lain. 17. Map Buffalo warna coklat Tua

25

No. 2.

URAIAN




7 Hari Kerja

4.

Biaya/tarif

Rp. 0

5.

Produk Pelayanan

Sertifikat Izin Penyelenggaraan Optikal

6.



26

14. Pelayanan Penerbitan Izin Pedagang Eceran Obat No.

URAIAN

KOMPONEN

1.

Persyaratan

2.


1. Surat permohonan dari perorangan atau badan hukum; 2. Fotocopy KTP pemohon yang masih berlaku; 3. Pas Photo ukuran 3x4 dengan latar belakang merah sebanyak 2 lembar; 4. Fotocopy izin gangguan (HO); 5. Fotocopy dan asli surat izin atasan (bagi pemohon Pegawai Negeri dan Anggota TNI/Polri); 6. Akte/Surat perjanjian kerjasama antara asisten apoteker dengan pemilik sarana toko obat; 7. Rekomendasi dari Dinas Kesehatan. 8. Surat kuasa dan fotocopy KTP penerima kuasa bagi pemohon yang pengurusan izinnya melalui jasa pihak lain. 9. Map Buffalo warna coklat Tua


3.


7 Hari Kerja

4.

Biaya/tarif

Rp. 0

5.

Produk Pelayanan

Sertifikat Izin Pedagang Eceran Obat

27

No.

KOMPONEN

6.


URAIAN Telepon/Fax (0561-738517); SMS/Telepon Interaktif (082251462000); Website (http://bp2tpontianak.com); Email ([email protected]); Kotak Saran dan Pengaduan; Tatap Muka Langsung di Kantor BP2T Jl. Letjen Sutoyo No. 1 (Kantor Terpadu)

15. Pelayanan Penerbitan Izin Usaha Perikanan No.

URAIAN

KOMPONEN

1.

Persyaratan

2.


1. Surat permohonan dari perorangan atau badan hukum. 2. Fotocopy KTP pemohon yang masih berlaku. 3. Pas Photo ukuran 3x4 dengan latar belakang merah sebanyak 2 lembar; 4. Fotocopy izin gangguan (HO) 5. Fotocopy dan asli surat izin atasan (bagi pemohon Pegawai Negeri dan Anggota TNI/Polri) 6. Rekomendasi dari Dinas Pertanian, Peternakan, Perikanan, dan Kehutanan. 7. Surat kuasa dan fotocopy KTP penerima kuasa bagi pemohon yang pengurusan izinnya melalui jasa pihak lain. 8. Map Buffalo warna Hijau Tua


28

No.

URAIAN

KOMPONEN

3.


7 Hari Kerja

4.

Biaya/tarif

1. 2. 3. 4.

5. 6.

Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP)  Kapal ikan dengan kapasitas 5 s/d 10 GT : Rp. 100.000,-/Perusahaan/tahun Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI)  Kapal ikan dengan kapasitas 5 s/d 10 GT : 1% X Produktivitas kapal X Harga patokan ikan Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI)  Kapal ikan dengan kapasitas 5 s/d 10 GT : Rp. 20.000,-/GT/Tahun Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) a. Usaha pembenihan dengan areal lahan kurang dari 0,75 hektar : Rp. 200.000,-/Perusahaan b. Usaha pembesaran dengan areal lahan di :  Kolam air tenang kurang dari 2 hektar : Rp. 200.000,-/Perusahaan/Tahun  Keramba jarring apung lebih dari 4 (empat) unit dengan ketentuan 1 unit lebih dari 4 X (7 X & X 2,5m3) : Rp. 200.000,/Perusahaan/ Tahun  Keramba lebih dari 50 (lima puluh) unit dengan ketentuan 1 unit lebih dari 4 X 2 X 1,5 m3 : Rp. 300.000,-/Perusahaan/Tahun Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI)  Kapal ikan dengan kapasitas 5 s/d 10 GT : 1% X produktivitas kapal X harga patokan ikan Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI)  Kapal ikan dengan kapasitas 5 s/d 10 GT : Rp. 10.000,-/GT/Tahun

5.

Produk Pelayanan

Sertifikat Izin Usaha Perikanan

6.



16. Pelayanan Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) No. 1.

URAIAN


A. TANDA DAFTAR USAHA JASA PERJALANAN WISATA 1. Fotocopy KTP; 2. Pas Photo ukuran 3x4 dengan latar belakang merah sebanyak 3 lembar; 3. Fotocopy Izin Gangguan (HO); 4. Fotocopy SIUAU; 5. Fotocopy akta pendirian perusahaan yang mencantumkan usaha jasa perjalanan wisata; 6. Surat kuasa dan fotocopy KTP penerima kuasa bagi pemohon yang pengurusan izinnya melalui jasa pihak lain. 7. Map buffalo warna biru B. TANDA DAFTAR USAHA PENYEDIAAN AKOMODASI : 1. Fotocopy KTP; 2. Pas Photo ukuran 3x4 dengan latar belakang merah sebanyak 3 lembar; 3. Fotocopy Izin Gangguan/HO; 4. Fotocopy akta pendirian perusahaan yang mencantumkan usaha jasa penyediaan akomodasi; 5. Keterangan tertulis mengenai : a) Perkiraan kapasitas penyediaan akomodasi yang dinyatakan dalam jumlah kamar; b) Fasilitas tersedia.

29

No.

URAIAN

KOMPONEN

6. Untuk hotel harus berbadan hukum PT; 7. Surat kuasa dan fotocopy KTP penerima kuasa bagi pemohon yang pengurusan izinnya melalui jasa pihak lain. 8. Map buffalo warna biru C. TANDA DAFTAR USAHA KAWASAN PARIWISATA : 1. Fotocopy KTP; 2. Pas Photo ukuran 3x4 dengan latar belakang merah sebanyak 3 lembar; 3. Fotocopy Izin Gangguan/HO; 4. Fotocopy akta pendirian perusahaan yang mencantumkan usaha kawasan pariwisata; 5. Surat kuasa dan fotocopy KTP penerima kuasa bagi pemohon yang pengurusan izinnya melalui jasa pihak lain. 6. Map buffalo warna biru D. TANDA DAFTAR USAHA JASA TRANSPORTASI WISATA: 1. Fotocopy KTP; 2. Pas Photo ukuran 3x4 dengan latar belakang merah sebanyak 3 lembar; 3. Fotocopy Izin Gangguan (HO); 4. Fotocopy SIUAU; 5. Fotocopy akta pendirian perusahaan yang mencantumkan usaha jasa transfortasi wisata; 6. Keterangan tertulis mengenai perkiraan kapasitas jasa transportasi wisata yang dinyatakan dalam jumlah kendaraan, kapal, atau kereta api, serta daya angkut yang tersedia; 7. Surat kuasa dan fotocopy KTP penerima kuasa bagi pemohon yang pengurusan izinnya melalui jasa pihak lain. 8. Map buffalo warna biru E. TANDA DAFTAR USAHA OBYEK DAN DAYA TARIK WISATA (USAHA PARIWISATA) : 1. Fotocopy KTP; 2. Pas Photo ukuran 3x4 dengan latar belakang merah sebanyak 3 lembar; 3. Fotocopy Izin Gangguan/HO; 4. Fotocopy akta pendirian perusahaan yang mencantumkan usaha daya tarik wisata (usaha pariwisata); 5. Fotocopy hak pengelolaan dari pemilik daya tarik wisata; 6. Surat kuasa dan fotocopy KTP penerima kuasa bagi pemohon yang pengurusan izinnya melalui jasa pihak lain. 7. Map buffalo warna biru

F. TANDA DAFTAR USAHA PENYELENGGARAAN KEGIATAN REKREASI DAN HIBURAN UMUM: 1. Fotocopy KTP; 2. Pas Photo ukuran 3x4 dengan latar belakang merah sebanyak 3 lembar dengan latar belakang merah; 3. Fotocopy Izin Gangguan/HO; 4. Fotocopy akta pendirian perusahaan yang mencantumkan usaha daya tarik wisata (usaha pariwisata); 5. Fotocopy akta pendirian perusahaan yang mencantumkan usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi; 6. Surat kuasa dan fotocopy KTP penerima kuasa bagi pemohon yang pengurusan izinnya melalui jasa pihak lain. 7. Map buffalo warna biru

30

No.

URAIAN

KOMPONEN

G. TANDA DAFTAR USAHA WISATA TIRTA : 1. Fotocopy KTP; 2. Pas Photo ukuran 3x4 dengan latar belakang merah sebanyak 3 lembar; 3. Fotocopy Izin Gangguan (HO); 4. Fotocopy akta pendirian perusahaan yang mencantumkan usaha jasa wisata tirta; 5. Surat kuasa dan fotocopy KTP penerima kuasa bagi pemohon yang pengurusan izinnya melalui jasa pihak lain. 6. Map buffalo warna biru H. TANDA DAFTAR USAHA SPA : 1. Foto copy KTP; 2. Pas Photo ukuran 3x4 dengan latar belakang merah sebanyak 3 lembar; 3. Fotocopy izin Gangguan/HO; 4. Fotocopy akta pendirian perusahaan yang mencantumkan usaha SPA; 5. Surat kuasa dan fotocopy KTP penerima kuasa bagi pemohon yang pengurusan izinnya melalui jasa pihak lain. 6. Map buffalo warna biru I. TANDA DAFTAR USAHA JASA PENYELENGGARAAN PERTEMUAN, PERJALANAN INSENTIF, KONFERENSI, DAN PAMERAN : 1. Fotocopy KTP; 2. Pas Photo ukuran 3x4 dengan latar belakang merah sebanyak 3 lembar; 3. Fotocopy Izin Gangguan (HO); 4. Fotocopy akta pendirian perusahaan yang mencantumkan usaha jasa penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran; 5. Surat kuasa dan fotocopy KTP penerima kuasa bagi pemohon yang pengurusan izinnya melalui jasa pihak lain. 6. Map buffalo warna biru J. TANDA DAFTAR USAHA JASA KONSULTAN PARIWISATA : 1. Fotocopy KTP; 2. Pas Photo ukuran 3x4 dengan latar belakang merah sebanyak 3 lembar; 3. Fotocopy Izin Gangguan (HO); 4. Fotocopy akta pendirian perusahaan yang mencantumkan usaha jasa konsultan pariwisata; 5. Surat kuasa dan fotocopy KTP penerima kuasa bagi pemohon yang pengurusan izinnya melalui jasa pihak lain. 6. Map buffalo warna biru K. TANDA DAFTAR USAHA JASA INFORMASI PARIWISATA : 1. Fotocopy KTP; 2. Pas Photo ukuran 3x4 dengan latar belakang merah sebanyak 3 lembar; 3. Fotocopy Izin Gangguan (HO); 4. Fotocopy akta pendirian perusahaan yang mencantumkan usaha jasa konsultan pariwisata; 5. Surat kuasa dan fotocopy KTP penerima kuasa bagi pemohon yang pengurusan izinnya melalui jasa pihak lain. 6. Map buffalo warna biru L. TANDA DAFTAR USAHA JASA PRAMUWISATA : 1. Fotocopy KTP; 2. Pas Photo ukuran 3x4 dengan latar belakang merah sebanyak 3 lembar; 3. Fotocopy Izin Gangguan (HO); 4. Fotocopy akta pendirian perusahaan yang mencantumkan usaha jasa pramuwisata;

31

No.

URAIAN

KOMPONEN

5. Surat kuasa dan fotocopy KTP penerima kuasa bagi pemohon yang pengurusan izinnya melalui jasa pihak lain. 6. Map buffalo warna biru

M. TANDA DAFTAR USAHA JASA MAKANAN DAN MINUMAN : 1. Fotocopy KTP; 2. Pas Photo ukuran 3x4 dengan latar belakang merah sebanyak 3 lembar; 3. Fotocopy Izin Gangguan/HO; 4. Fotocopy akta pendirian perusahaan yang mencantumkan usaha jasa makanan dan minuman; 5. Keterangan tertulis mengenai perkiraan kapasitas jasa makanan dan minuman yang dinyatakan dalam jumlah kursi untuk restoran, rumah makan, bar/rumah minum/kafe, dan pusat makanan. 6. Surat kuasa dan fotocopy KTP penerima kuasa bagi pemohon yang pengurusan izinnya melalui jasa pihak lain. 7.Map buffalo warna biru 2.




7 Hari Kerja

4.

Biaya/tarif

Rp. 0

32

No.

URAIAN

KOMPONEN

5.

Produk Pelayanan

Sertifikat Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP)

6.



17. Pelayanan Penerbitan Tanda Daftar Gudang (TDG) No.

URAIAN

KOMPONEN

1.

Persyaratan

2.


1. Fotocopy KTP; 2. Photo Ukuran 3x4 dengan latar belakang merah sebanyak 3 lembar; 3.TDG asli (untuk perpanjangan) 4. Fotocopy Izin Gangguan; 5. Fotocopy SIUP; 6. Fotocopy TDP; 7. Fotocopy NPWP; 8. Fotocopy surat perjanjian (apabila menggunakan bangunan milik pihak lain); 9. Denah lokasi (sesuai IMB); 10. Surat kuasa dan fotocopy KTP penerima kuasa bagi pemohon yang pengurusan izinnya melalui jasa pihak lain. 11. Map buffalo warna hijau

Keterangan : 1. Pemohon menyerahkan berkas 2. Petugas Loket memeriksa berkas 3. Pembuatan Surat Pengantar ke SKPD terkait

33

No.

URAIAN

KOMPONEN 4. 5. 6. 7.

Surat Pengantar dikirim ke SKPD terkait Petugas melakukan verifikasi berkas Operator SIMYANDU mencetak izin Pemohon mengambil sertifikat izin

3.


7 Hari Kerja

4.

Biaya/tarif

Rp. 0

5.

Produk Pelayanan

Sertifikat Tanda Daftar Gudang (TDG)

6.



18. Pelayanan Penerbitan Tanda Daftar Perusahaan (TDP) No. 1.

URAIAN


BARU 1. Fotocopy KTP Penanggung Jawab; 2. Fotocopy Akte Pendirian Perusahaan (bagi usaha yang berbadan hukum); 3. Fotocopy Izin Gangguan (HO); 4. Fotocopy SIUP; 5. Fotocopy NPWP; 6. Surat kuasa dan fotocopy KTP penerima kuasa bagi pemohon yang pengurusan izinnya melalui jasa pihak lain. 7. Map Pink PERPANJANGAN 1. Fotocopy KTP Penanggung Jawab; 2. Potocopy NPWP; 3. TDP asli & Fotocopy yg berlaku sebelumnya; 4. Fotocopy Akte Pendirian Perusahaan yang sudah di sahkan dan akte perubahan (bila ada); 5. Fotocopy pengesahan/pendaftaran Badan Hukum; 6. Fotocopy Izin Gangguan (HO); dan 7. Fotocopy SIUP; 8. Map Buffalo warna pink 9. Surat kuasa dan fotocopy KTP penerima kuasa bagi pemohon yang pengurusan izinnya melalui jasa pihak lain PEMBUKAAN CABANG 1. Fotocopy KTP Penanggung Jawab 2. Surat Penunjukan Kepala Cabang/Akte Pembukaan Kantor Cabang; 3. Potocopy NPWP; 4. Fotocopy SIUP kantor pusat perusahaan yang telah dilegalisir oleh pejabat penerbit SIUP (3 rangkap); 5. Fotocopy Izin Gangguan (HO); 6. Map Buffalo warna pink; 7. Surat kuasa dan fotocopy KTP penerima kuasa bagi pemohon yang pengurusan izinnya melalui jasa pihak lain. PERUBAHAN 1. Fotocopy KTP Penanggung Jawab; 2. Potocopy NPWP; 3. TDP asli & Fotocopy yg berlaku sebelumnya; 4. Fotocopy Akte Pendirian Perusahaan yang telah di sahkan dan akte perubahan (bila ada); 5. Fotocopy pengesahan/pendaftaran Badan Hukum; 6. Fotocopy Izin Gangguan (HO);

34

No.

URAIAN

KOMPONEN

7. Map Buffalo warna pink; 8. Surat kuasa dan fotocopy KTP penerima kuasa bagi pemohon yang pengurusan izinnya melalui jasa pihak lain PENUTUPAN 1. Permohonan penutupan izin gangguan yang ditandatangi pemilik usaha dengan materai 6000 ; 2. Fotocopy KTP Penanggung Jawab; 3. Fotocopy NPWP 4. Fotocopy Penutupan izin Gangguan. 5. Fotocopy Penutupan SIUP 6. Akte perubahan domisili untuk berbadan hukum

2.




4 Jam

4.

Biaya/tarif

Rp. 0

5.

Produk Pelayanan

Sertifikat Tanda Daftar Perusahaan (TDP)

6.



KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KOTA PONTIANAK,

JUNAIDI

35

TAHUN 2015 TENTANG

Recommend Documents