PROVINSI JAWA TENGAH KEPUTUSAN BUPATI PEKALONGAN NOMOR 050.6/261.1 TAHUN 2015 TENTANG PENGESAHAN RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2016 BUPATI PEKALONGAN, Menimbang
:
a.
bahwa guna melaksanakan ketentuan Pasal 154 Ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,
Pengendalian,
dan
Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah perlu disusun Rencana Kerja SKPD Kabupaten Pekalongan sebagai pedoman penyusunan RAPBD Tahun 2016; b.
bahwa Rencana Kerja SKPD sebagaimana tersebut dalam huruf a, disahkan oleh kepala daerah paling lambat 2 (dua) minggu setelah RKPD Tahun 2016 ditetapkan;
c.
bahwa
berdasarkan
dimaksud
dalam
pertimbangan
huruf
a
dan
sebagaimana
huruf
b,
perlu
ditetapkan Keputusan Bupati tentang Pengesahan Rencana
Kerja
Satuan
Kerja
Perangkat
Kabupaten Pekalongan Tahun 2016;
Daerah
Mengingat
:
1.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-daerah
Kabupaten
dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; 2.
Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 1965 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan Mengubah Undang–Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan
Daerah–daerah
Kabupaten
dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757); 3.
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan
Pembangunan
Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 4.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun
2014
Nomor
244,
Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang–Undang
tentang
Perubahan
Nomor
Kedua
Atas
9
Tahun
2015
Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 5.
Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1986 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dari Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan ke Kota Kajen di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 70);
-2-
6.
Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II
Pekalongan,
Kabupaten
Daerah
Tingkat
II
Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381); 7.
Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana
Kerja
Pemerintah
Republik
Indonesia
Tahun
(Lembaran 2004
Negara
Nomor
74,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405); 8.
Peraturan tentang
Pemerintah Tata
Cara
Nomor
103
Tahun
Pertanggungjawaban
2007 Kepala
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor
209,
Tambahan
Lembaran
Negara
Republik Indonesia Nomor 4027); 9.
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10.
Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2016;
11.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang
Pedoman
Pengelolaan
Keuangan
Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
-3-
12.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan
Daerah
(Berita
Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517); 13.
Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013– 2018 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014
Nomor
5,
Tambahan
Lembaran
Daerah
Provinsi Jawa Tengah Nomor 65); 14.
Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 6 Tahun
2010
tentang
Tata
Cara
Penyusunan
Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah
Perencanaan
Pembangunan
(Musrenbang) Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan
Tahun
2010
Nomor
6,
Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 15); 16.
Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 9 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 20052025
(Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan
Tahun 2010 Nomor 9); 17.
Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2011–2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2011 Nomor 8);
18.
Peraturan Bupati Pekalongan Nomor ..... Tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Pekalongan Tahun 2016;
-4-
MEMUTUSKAN : Menetapkan
:
KESATU
: Mengesahkan
Rencana
Kerja
Satuan
Kerja
Perangkat
Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2016, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini. KEDUA
: Rencana Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan dokumen perencanaan tahunan yang digunakan sebagai pedoman dalam menyusun Rancangan Anggaran
Pendapatan
dan
Belanja
Daerah
(RAPBD)
Kabupaten Pekalongan Tahun Anggaran 2016. KETIGA
: Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan segera menetapkan Rencana Kerja SKPD Tahun 2016 selambat-lambatnya 2 (dua) minggu setelah Keputusan ini ditetapkan.
KEEMPAT
: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Kajen Pada tanggal 12 Juni 2015 BUPATI PEKALONGAN,
AMAT ANTONO
Tembusan : 1. Gubernur Jawa Tengah di Semarang; 2. Ketua DPRD Kabupaten Pekalongan; 3. Sekretaris Daerah Kabupaten Pekalongan; 4. Para Pimpinan SKPD se-Kabupaten Pekalongan.
-5-
Lampiran
Keputusan Bupati Pekalongan Nomor : 050.6/261.1 Tanggal : 12 Juni 2015
RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2016 NO. 1 2 3 4 5 6
SKPD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Dinas Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Kraton Rumah Sakit Umum Daerah Kajen Dinas Pekerjaan Umum Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air, Energi dan Sumber Daya Mineral
7 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 8 Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
JUMLAH KEGIATAN 237 53 1 15 341 251
PAGU INDIKATIF (Rp.) 149,937,846,150 64,401,124,600 176,425,594,000 122,498,000,000 327,518,941,625 84,167,395,690
48
5,486,767,800
64
8,231,505,000
9 Kantor Lingkungan Hidup 10 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil 11 Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi 12 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 13 Dinas Perindustrian, perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro dan Kecil Menengah
41 23 43
4,052,000,000 3,155,940,810 12,383,407,500
31 64
4,159,332,000 31,543,147,212
14 Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu
33
1,809,625,000
15 16 17 18
72 35 28
22,687,806,000 3,687,400,000 1,901,179,700
24 13 13 15 19 10 11 7 18 31 35 39 42
10,238,968,750 1,230,000,000 1,420,000,000 3,020,000,000 1,505,000,000 1,990,000,000 1,960,000,000 625,000,000 2,731,500,000 12,065,753,700 2,077,768,000 3,926,903,500 30,089,500,000
37 25
1,677,204,000 5,409,194,000
20 21 22 23
Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Sekretariat Daerah a. Bagian Umum b. Bagian Tata Pemerintahan c. Bagian Hukum d. Bagian Humas e. Bagian Organisasi dan Kepegawaian f. Bagian Pembangunan g. Bagian Kesra h. Bagian Perekonomian i. Bagian Asset Sekretariat DPRD Inspektorat Badan Kepegawaian Daerah Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah
24 Kecamatan Kajen 25 Kecamatan Sragi
-6-
NO.
SKPD
26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42
Kecamatan Wiradesa Kecamatan Kedungwuni Kecamatan Buaran Kecamatan Tirto Kecamatan Bojong Kecamatan Wonopringgo Kecamatan Karanganyar Kecamatan Talun Kecamatan Lebakbarang Kecamatan Kandangserang Kecamatan Paninggaran Kecamatan Kesesi Kecamatan Petungkriyono Kecamatan Wonokerto Kecamatan Siwalan Kecamatan Karangdadap Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan 43 Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana
JUMLAH KEGIATAN 52 32 33 22 22 24 25 25 22 32 25 21 22 29 23 33 57
PAGU INDIKATIF (Rp.) 3,491,925,000 1,370,125,500 1,647,230,900 536,157,000 510,779,500 364,680,000 503,480,000 1,285,281,000 248,600,000 702,900,000 371,069,000 257,000,000 661,000,000 1,327,436,000 434,000,000 488,800,000 11,269,600,000
70
6,828,000,000
44 Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah 45 Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan
39 87
3,077,775,230 30,409,535,000
46 Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan
61
16,525,100,000
TOTAL
2,475
1,186,324,279,167
BUPATI PEKALONGAN,
AMAT ANTONO
-7-
