KEBIJAKAN DJBC BAGI PERUSAHAAN KB DAN KITE DITENGAH KRISIS PUTUT TEDJO ISMOJO DJATI KUSDIRMAN ISKANDAR TAHUN XL EDISI 414 MEI 2009 PROFIL WAWANCARA

TAHUN XL EDISI 414

MEI 2009

KEBIJAKAN DJBC BAGI PERUSAHAAN KB DAN KITE DITENGAH KRISIS PROFIL

WAWANCARA

BAGINYA TUGAS ADALAH AMANAH SEKALIGUS TANTANGAN UNTUK MEMPELAJARINYA

KEBIJAKAN DISUSUN BERDASARKAN KASUS DI LAPANGAN

PUTUT TEDJO ISMOJO DJATI

KUSDIRMAN ISKANDAR

DARI REDAKSI

Bukan Blackberry Biasa

D

alam forum bisnis yang diselenggarakan sebuah perusahaan logistik (baca hal. 54), tampil sebagai pembicara mewakili DJBC, Tenaga Pengkaji Bidang Pengembangan Kapasitas & Kinerja Organisasi Kepabeanan dan Cukai, Susiwijono. Diakhir acara, kepada para undangan yang merupakan eksekutif bisnis senior yang mewakili beragam industri, Susiwijono mengatakan, “Apabila ada dari bapak ibu yang memerlukan pertanyaan dan penjelasan lebih lanjut mengenai kebijakan bea cukai, bisa menghubungi saya melalui telepon atau email yang ada, atau silahkan kontak saya melalui yahoo messenger (YM), facebook (FB), atau blackberry messenger (BBM) saya kalau perlu”, yang langsung ditanggapi senyum serta aplaus dari para undangan. Komunikasi melalui surat elektronik apalagi telepon telah lazim digunakan sejak lama. Namun, berkomunikasi dan berinteraksi telah ditambah dengan cara baru melalui fasilitas YM, FB, atau BBM. Facebook misalnya, situs jejaring sosial ini yang awalnya digunakan untuk hubungan pertemanan belaka nyatanya bisa juga digunakan untuk kepentingan bisnis. Kemajuan teknologi telah memudahkan begitu banyak orang berkomunikasi. Seorang pengusaha yang sedang ada di jalan (mobile) bisa membuka website beacukai.go.id dan pada saat yang bersamaan dengan menggunakan blackberry messengernya chatting dengan pegawai bea cukai untuk menanyakan prosedur kepabeanan. Kemajuan teknologi yang memampukan orang berkomunikasi (data, suara bahkan visual) secara bergerak dan real time, menjadikan perangkatperangkat teknologi terbaru semacam netbook, PDA, atau smartphone blackbberry (BB) dan iphone, laku keras di pasaran. Khusus untuk blackberry, permintaan konsumen di kota-kota besar seperti Jakarta sangat kuat. Namun karena harganya sangat tidak murah, muncullah ‘inisiatif’ bagaimana bisa menghadirkan gadget ini secara terjangkau. Hasilnya adalah upaya pemasukan secara ilegal, terbukti petugas bea cukai berhasil menggagalkan beberapa kali usaha penyelundupan. Di Soekarno Hatta pada pertengahan April lalu disita ratusan BB (baca hal. 20), sedangkan di Tanjung Priok pada akhir Februari ditemukan kontainer-kontainer berisi alat elektronik dan blackberry. Sebelumnya, pada awal bulan Februari (WBC Edisi 413), petugas bea cukai kepulauan Riau berhasil menegah ribuan blackberry. Sebulan kemudian, Kanwil DJBC Kepulauan Riau kembali menegah blackberry bersama HP canggih lainnya dalam jumlah yang luar biasa, puluhan ribu. Sulit untuk menduga apakah tangkapan-tangkapan tersebut akan menyurutkan upaya penyelundupan atau tidak, karena fenomena ini sebenarnya menggambarkan hukum pasar yaitu supply dan demand. Berhubung permintaan BB dan sejenisnya lumayan meningkat, maka ada pihak-pihak yang berusaha menyediakannya, apapun caranya. Tinggal sekarang bea cukai yang harus membuka mata lebar-lebar untuk mengawasi masuknya barang-barang berteknologi tinggi secara ilegal. Menggunakan HP canggih nan mahal seperti blackberry tentu saja menyenangkan, selain fungsinya yang lebih dari sekedar suara, status sosial pemiliknya terlihat seakan berbeda. Pertanyaan guyon yang bisa diajukan kepada sang pemilik adalah, BB-nya resmi atau selundupan? Lucky R. Tangkulung ([email protected])

TERBIT SEJAK 25 APRIL 1968 IZIN DEPPEN: NO. 1331/SK/DIRJEN-G/SIT/72 TANGGAL, 20 JUNI 1972 ISSN.0216-2483 PELINDUNG Direktur Jenderal Bea dan Cukai: Drs. Anwar Suprijadi, MSc PENASEHAT Direktur Penerimaan & Peraturan Kepabeanan dan Cukai: Drs. Hanafi Usman Direktur Teknis Kepabeanan Ir. Agung Kuswandono, MA Direktur Fasilitas Kepabeanan Drs. Kusdirman Iskandar Direktur Cukai Drs. Frans Rupang Direktur Penindakan & Penyidikan Drs. R.P. Jusuf Indarto Direktur Audit Drs. Thomas Sugijata, Ak. MM Direktur Kepabeanan Internasional Drs. M. Wahyu Purnomo, MSc Direktur Informasi Kepabeanan & Cukai Dr. Heri Kristiono, SH, MA Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Bea dan Cukai Drs. Endang Tata Tenaga Pengkaji Bidang Pelayanan & Penerimaan KC Drs. Bambang Prasodjo Tenaga Pengkaji Bidang Pengawasan & Penegakan Hukum KC Drs. Erlangga Mantik, MA Tenaga Pengkaji Bidang Pengembangan Kapasitas & Kinerja Organisasi KC Susiwijono, SE KETUA DEWAN PENGARAH Sekretaris Direktorat Jenderal Bea dan Cukai: Drs. Kamil Sjoeib, MA WAKIL KETUA DEWAN PENGARAH/ PENANGGUNG JAWAB Kepala Bagian Umum: Sonny Subagyo, S.Sos DEWAN PENGARAH Ir. Harry Mulya, MSi, Abdul Kharis Drs. Patarai Pabottinggi, Drs. R. Syarif Hidayat, M.Sc, Muhamad Purwantoro Lupi Hartono, Kukuh S. Basuki, Heru Pambudi, Ir. Agus Hermawan, MA. PEMIMPIN REDAKSI Lucky R. Tangkulung REDAKTUR Aris Suryantini, Supriyadi Widjaya, Irwan Pramono Hendryan Nugraha FOTOGRAFER Andy Tria Saputra KORESPONDEN DAERAH ` Hulman Simbolon (Medan), Ian Hermawan (Pontianak), Bambang Wicaksono (Ambon), KOORDINATOR PRACETAK Asbial Nurdin SEKRETARIS REDAKSI Kitty Hutabarat PIMPINAN USAHA/IKLAN Piter Pasaribu TATA USAHA Shinta Dewi Arini Untung Sugiarto IKLAN Kitty Hutabarat SIRKULASI H. Hasyim, Amung Suryana BAGIAN UMUM Rony Wijaya PERCETAKAN PT. BDL Jakarta ALAMAT REDAKSI/TATA USAHA Kantor Pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Jl. Jenderal A. Yani (By Pass) Jakarta Timur Telp. (021) 478 65608, 478 60504, 4890308 Psw. 154 Fax. (021) 4892353 [email protected] REKENING GIRO a/n : PITER PASARIBU BANK BRI KANTOR KAS DITJEN BEA DAN CUKAI JAKARTA Nomor Rekening : 1256.01.000001.30.5 Pengganti Ongkos Cetak Rp. 12.500,-

EDISI 414 MEI 2009

WARTA BEA CUKAI

1

D A F T A R 5-12

I S I

Laporan Utama Dampak krisis ekonomi global berimbas pada perusahaan KB maupun KITE hingga melakukan rasionalisasi, bagaimana upaya DJBC untuk menyelamatkan industri padat karya ini, simak dalam laporan utama.

13-15

25-28

Sekretariat

Wawancara

DJBC kembali melakukan rapat kerja di tahun 2009, apa saja rekomendasi yang dihasilkan serta bagaimana tindak lanjutnya, akan dibahas tuntas dalam rubrik ini.

Kebijakan bagi perusahaan KB dan KITE yang dikeluarkan dalam rangka krisis ini merupakan reaksi terhadap kasus-kasus dilapangan. Demikian salah satu yang diungkapkan Direktur Fasilitas Kepabeanan, Kusdirman Iskandar dalam rubrik wawancara.

16-20

Pengawasan

Sejumlah tegahan yang dilakukan jajaran Direktorat P2 baik di pusat maupun didaerah serta pembentukkan satgas di bidang lingkungan hidup akan mengisi rubrik pengawasan edisi kali ini.

36-38

2

60-63

Kepabeanan

Profil

DJBC melakukan beberapa sosialisasi terkait kebijakan yang baru dikeluarkan, diantaranya adalah empat kebijakan baru tentang tata laksana dibidang eksporimpor, lebih lanjut dibahas dalam rubrik kepabeanan.

Pengabdiannya selama 35 tahun bertugas dibea cukai takkan lepas dari bayangan Putut Ismojo Djati. Apa rencana selanjutnya menjelang masa pensiun selengkapnya dalam rubrik profil.

WARTA BEA CUKAI

EDISI 414 MEI 2009

Surat Pembaca

NOMOR INI 1 3 4

21

30 35 39

42

46

54

57 58

64

DARI REDAKSI SURAT PEMBACA FOTOGRAFI Juara III Lomba Foto Dalam rangka Hari Pabean Internasional INFO PEGAWAI - Hasil Penilaian Kinerja DJBC oleh WCO Diagnostic Mission - Pelantikan Pejabat Eselon III di Lingkungan DJBC - Pegawai Pensiun per 1 Mei 2009 SEPUTAR BEA CUKAI INFO PERATURAN DAERAH KE DAERAH KPPBC Poso, Peluang Dibalik Tantangan KOLOM - Pemahaman Secara Hermeneutik atas Dikotomi Pelayanan dan Pengawasan Dalam Konteks Pelaksanaan Fungsi Kepabeanan - Penguatan Eksternal DJBC Melalui Ahli Kepabeanan yang Profesional OPINI - Produk dan Rekomandasi Intelijen - Mengingat-ingat Tugas di Penghujung Akhir Tugas MITRA - Forum Bisnis DHL Express Indonesia - Strategi Soewarna Busi ness Park Pasca Pemilu 2009 - TNT Indonesia Targetkan Pertumbuhan di tahun 2009 RUANG KESEHATAN Pencetus usus Buntu RUANG INTERAKSI Dunia Maya, Penjalin Pertemanan Tanpa Tatap Muka DEPARTEMEN KEUANGAN Pelantikan 13 Hakim Pengadilan Pajak

Kirimkan surat anda ke Redaksi WBC melalui alamat surat, fax atau e-mail. Surat harus dilengkapi dengan identitas diri yang benar dan masih berlaku.

RALAT Pada WBC Edisi 413, Maret 2009, pada halaman 45 rubrik Siapa Mengapa (Sukirman) dalam alinea 4 di akhir paragraf tertulis : ... Sukirman pada tahun 2004 dipindahkan ke KPPBC Merak hingga sekarang sebagai pemeriksa pada bidang .... Seharusnya adalah : ... Sukirman pada tahun 2004 dipindahkan ke KPPBC Merak hingga sekarang dan menjabat sebagai pemeriksa pada bidang Pabean. WBC menyampaikan permohonan maaf atas kekurangtelitian dalam mengoreksi penulisan. Terima kasih. Redaksi

WBC GO PUBLIC Saya ingin bertanya, kenapa WBC tidak ‘go public’ atau profit oriented, meskipun hal ini tidak ada di misinya. Karena dengan go public atau diperjual belikan umum kan beritanya bisa sampai ke kalangan masyarakat luas sehingga kita semua tahu apa itu bea cukai, apa tugas dan fungsinya, dan sebagainya. Terima kasih Mari bersama bangun citra BC sesuai visi, misi Bea Cukai dengan jujur, disiplin, dan kerja keras dalam menunaikan tugas. Dwitanto S. NIP 0600114826 Tanggapan : Warta Bea Cukai sejak awal didirikan, sesuai dengan misinya, dimaksudkan sebagai majalah internal resmi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC). Dalam perkembangannya majalah WBC telah go public dalam arti tidak hanya dibaca oleh pegawai saja, tapi juga oleh mitra kerja Bea Cukai. Saat ini pembaca dan pelanggan WBC di luar pegawai jumlahnya cukup banyak dan berasal dari beragam kalangan, seperti dari asosiasi, kedutaan besar, perusahaan, instansi pemerintah, hingga individu lainnya termasuk mahasiswa. Majalah WBC juga menerapkan prinsip profit oriented karena pelanggan WBC di luar pegawai membayar harga satuan majalah di atas harga rata-rata yang dikenakan ke pegawai, dan dengan pola berlangganan (6 bulan atau 1 tahun) . Namun, apabila yang dimaksudkan go public dan profit oriented adalah penjualan WBC secara eceran (retail market) serta masuk ke toko-toko buku, sama seperti majalah-majalah umum lainnya, tentunya hal tersebut memerlukan banyak pertimbangan karena menyangkut isi majalah, pemasaran, hingga pola distribusi. Harapan kami tentunya WBC bisa menjangkau masyarakat yang lebih luas lagi, sehingga DJBC bisa lebih dikenal dan dihargai. Terima kasih. Redaksi

EDISI 414 MEI 2009

WARTA BEA CUKAI

3

ONE PHASE IN THE CIRCLE OF LIFE JUARA III LOMBA FOTO DALAM RANGKA HARI PABEAN INTERNASIONAL KE-57 TAHUN 2009 Nama : Dian Purwanto Nip : 060081696 Unit Kerja : P2 KPPBC Cilacap

4

WARTA BEA CUKAI

EDISI 414 MEI 2009

LAPORAN UTAMA

KRISIS EKONOMI GLOBAL

MENGANCAM PERUSAHAAN KAWASAN BERIKAT DAN KITE Krisis finansial global pada Oktober 2008 yang ditandai dengan jatuhnya perusahaan finansial terbesar, seperti Lehman Brothers diprediksi akan menjadi krisis perekonomian global terbesar sejak 1930-an. Negara berkembang seperti Indonesia ikut merasakan dampaknya pada kwartal pertama di tahun 2009. Hal ini muncul karena menurunnya daya beli dan permintaan oleh negara maju sehingga mengakibatkan merosotnya ekspor dalam negeri. Sebab, selain tidak adanya pasar baru tujuan ekspor, akibat dari krisis ini, semua negara juga meningkatkan proteksi.

S

ekspor telah terjadi sejak Oktober 2008 dan diprediksi akan terus aat ini, negara-negara yang sebelumnya merupakan berlanjut, produk industri paling terpuruk ekspornya. buyer potensial dari produk ekspor Indonesia, akan Dampak krisis ekonomi global juga dirasakan pada realisasi berpikir ulang untuk melakukan impor dan sedapat penerimaan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) yang mungkin akan melakukan proteksi terhadap pasarnya terus terkoreksi. Pada kwartal didalam negeri, begitu I 2009 penerimaan melalui bea juga sebaliknya. Masing-masing masuk baru mencapai Rp.4,27 negara akan saling berburu triliun (29,15 persen) dari target mencari pasar baru. Seperti yang APBN 2009 sebesar Rp.14 kita tahu, bahwa pencarian pasar triliun, sedangkan penerimaan baru bukan hal yang mudah. dari cukai sebesar Rp. 14,8 Satu-satunya upaya yang lebih triliun dari target Rp. 54 triliun. realistis adalah dengan memanKhusus untuk penerimaan bea faatkan pasar lokal yang ada masuk yang masih relatif stabil sambil melakukan pencarian papada tahun 2009 karena lebih sar baru. banyak disebabkan oleh nilai Tahun 2009 diprediksi oleh kurs yang cukup tinggi dan tarif banyak ekonom sebagai tahun rata-rata yang meningkat 34,7 yang sulit bagi dunia usaha. persen dari tahun 2008. Krisis ekonomi global yang seSementara itu penerimaan dari jak awal tidak terlalu dikhawabea keluar tidak mencapai target tirkan Pemerintah Indonesia, kwartal I 2009, yakni Rp 388,715 ternyata lambat laun mulai bermilyar dari target Rp.595,1 milyar. imbas. Perusahaan-perusahaan otomotif di Amerika dan Jepang AKTIVITAS EKSPOR-IMPOR MENURUN. Tren penurunan ekspor telah Pencapaian tersebut itu baru sekitar 16,3 persen dari target pemisalnya, sudah mulai merumah- terjadi sejak Oktober 2008 dan diprediksi akan terus berlanjut nerimaan bea keluar 2009 yang kan karyawannya. Tidak menutup mencapai Rp. 2,38 triliun. Hal ini dipicu turunnya aktivitas ekspor. kemungkinan hal tersebut juga terjadi di Indonesia, karena perKondisi penerimaan ini berbeda dengan tahun 2008, di tiga lambatan ekonomi dunia. Dan yang akhirnya dikhawatirkan bulan pertama saja (Januari-Maret), seluruhnya telah melampaui bakal terjadi, yaitu PHK massal. Data Badan Pusat Statistik (BPS) target atau diatas 25 persen dengan perincian penerimaan bea tahun 2009 menunjukkan bahwa sampai dengan awal Maret masuk sebesar Rp.4,59 triliun (30,78 persen dari target APBN). saja angka PHK di Indonesia mencapai 37. 905 orang dan sebaBea keluar terealisasikan Rp.3,85 triliun (94,79 persen dari target nyak 16.329 orang dirumahkan. Jumlah PHK dikhawatirkan akan APBN), dan realisasi cukai sebesar Rp.12,30 triliun (27 persen terus bertambah mengukur tren negatif kinerja ekspor nasional. dari target APBN). BPS menyatakan penurunan ekspor nasional dalam dua bulan (Januari-Februari) mencapai 34 persen, sedangkan di negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura penurunan ekspor KONDISI PENGUSAHA PENERIMA FASILITAS bahkan sudah lebih dari 40 persen. Persoalan saat ini bukan haDampak krisis ekonomi global ini juga terlihat kepada industri/ nya tidak adanya pasar baru tujuan ekspor, namun karena perusahaan yang mendapatkan fasilitas, baik KITE maupun KB. krisis, semua negara juga meningkatkan proteksi, termasuk AmeBanyak perusahaan atau industri yang mengurangi aktivitas bahkan menghentikan kegiatan produksinya, karena penangguhan rika Serikat yang terkenal sebagai pasar terbesar. atau pembatalan ekspor oleh buyer diluar negeri sehingga hal Pada bulan Februari, nilai ekspor Indonesia hanya mencapai inipun mengakibatkan kendala terhadap pemenuhan-pemenuhan US$ 7,08 miliar, atau turun 1,02 persen dibandingkan nilai ekspor kewajiban fasilitas. Januari US$ 7,15 miliar. Sementara jika dibandingkan Februari Berdasarkan data Direktorat Fasilitas Kepabeanan April 2009, 2008, ekspor telah terkoreksi 32,86 persen. Tren penurunan EDISI 414 MEI 2009

WARTA BEA CUKAI

5

LAPORAN UTAMA perusahaan yang terdaftar sebagai perusahaan Kawasan Berikat (KB) sebanyak 1429 perusahaan. Jika dibandingkan dengan tahun lalu jumlah ini memang meningkat dibandingkan akhir tahun 2008 yang berjumlah 1418 perusahaan. Namun, hal ini menurut Kepala Seksi Tempat Penimbunan I Dit. Fasilitas Kepabeanan, Dwiyono Widodo, sebenarnya akibat banyaknya perusahaan penerima fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE) beralih ke perusahaan KB. Apabila melihat jumlah data pengajuan permohonan fasilitas cenderung turun, sebagai contoh perbandingan ijin KB periode Januari-Maret 2008 dengan Januari-Maret 2009, dalam tabel:

2008 2009

Januari 12 9

Februari 12 6

Maret 14 7

Jumlah 38 persetujuan 22 persetujuan

Menurunnya aktivitas perusahaan penerima fasilitas memang tidak secara menyeluruh terjadi pada perusahaan KB dan KITE, namun hal tersebut banyak menimpa perusahaan penerima fasilitas ini. Ketua Asosiasi Pengusaha Kawasan berikat (APKB), Agus Gumilar mengatakan, “Dampak akibat krisis terhadap pengusaha KB banyak, namun fokus kami saat ini, jangan sampai ada PHK. Beberapa KB termasuk di Bandung sudah tutup dan melakukan PHK hampir 100 persen. Untuk mensiasati supaya tidak terjadi PHK, banyak dari perusahaan KB yang mengurangi dari pembiayaan, misalnya mengurangi shift, atau penggabungan perusahaan.” Sementara itu Wakil Ketua APKB Jawa Timur, Nyoman Sugiarto mengatakan, “60 persen perusahaan KB di Jawa Timur saat ini sedang goyang akibat krisis. Yang paling terdampak disana adalah industri otomotif yang mengalami penurunan sebanyak 45 persen. Di Jawa Timur ada enam perusahaan yang bergerak dibidang otomotif. Kondisi produksi mereka hanya 30 persen dari kapasitas yang ada karena negara tujuan seperti Jepang yang selama ini tidak pernah mengalami krisis terkena juga imbasnya sehingga banyak ATPM-ATPM otomotif yang ada di Jepang mengalami penurunan yang cukup drastis yang menimbulkan dampak yang cukup berat sehingga sebagian ada yang melakukan PHK.” Hal serupa disampaikan Ketua Ikatan Eksportir Importir yang juga pengusaha KITE, Amalia Achyar yang mengatakan, “Asosiasi kami belum menghimpun berapa perusahaan yang jatuh akibat krisis, namun dibeberapa perusahaan sudah memberlakukan pengurangan jam kerja karena pembatalan ekspor. Kondisi ini harus segera ditangani bersama, negaranegara kompetitor kami juga mengalami hal yang sama, sehingga mereka sekarang mengalihkan tujuan ekspornya ke Indonesia, hal ini lambat laun akan berdampak pada industri dalam negeri.” Lebih lanjut Amalia mengatakan bahwa kondisi perusahaanperusahaan KITE saat ini mensiasati bagaimana bertahan disaat krisis bukan mengembangFOTO-FOTO WBC/RYAN kan usahanya. “Kami mengharapkan agar pemerintah membuat kebijakan yang mencegah konsumen memilih produk jadi impor misalnya dengan menekan biaya bahan baku,” ujarnya.

LANGKAH DJBC

AGUS GUMILAR. Fokus kami saat ini, jangan sampai ada PHK

6

WARTA BEA CUKAI

Melihat kondisi tersebut, baik dalam rapat pimpinan maupun dalam rapat kerja DJBC, Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indarti, menekankan perlunya langkah yang tepat dari DJBC. Dalam pembangunan ekonomi, DJBC mengemban tugas pokok dan fungsi sebagai penghimpun

EDISI 414 MEI 2009

penerimaan (revenue collector), pelindung masyarakat (community protector), fasilitator perdagangan (trade facilitator), dan dukungan industri (industrial assistance). Terhadap perusahaan padat karya yang berorientasi ekspor seperti perusahaan penerima fasilitas, Menkeu menganggap situasi yang sangat khusus, dan karenanya perlu diambil langkah yang tepat. Mengambil peran sebagai trade facilitator dan industrial assistance, DJBC menerjemahkan penanganan AMALIA ACHYAR. Kondisi ini harus khusus ini dengan membusegera ditangani bersama at kebijakan yang tergolong diskresi dan melakukan beberapa pertemuan dengan para pengusaha penerima fasilitas di kantor Pusat DJBC pada 3 April 2009. Diskresi sendiri diterjemahkan sebagai kebijakan dari pejabat untuk mengambil keputusan sepihak atas dasar penilaian diri dengan tiga syarat, yakni demi kepentingan umum, masih dalam batas kewenangannya dan tidak melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik. (Sumber : hukumonline.com) Sebagai tindak lanjut dari arahan Menkeu, DJBC menerbitkan beberapa kebijakan terkait fasilitas kepabeanan antara lain Surat Direktur Jenderal No. S-137/BC/2009 tanggal 25 Februari 2009 mengenai pemberian persetujuan perpanjangan realisasi ekspor perusahaan penerima fasilitas KITE, dan Surat Direktur Jenderal No. S-115/BC/2009 tanggal 18 Februari 2009 tentang penimbunan bahan dan barang milik KB di Gudang penimbunan di luar KB. Menurut Direktur Fasilitas Kepabeanan, Kusdirman Iskandar, “Kedua aturan tersebut merupakan bentuk diskresi yang dilakukan DJBC dalam mengantisipasi krisis ekonomi global, namun tidak bertentangan dengan peraturan diatasnya. Dalam membuat suatu kebijakan, kami selalu mengacu kepada ketentuan yang lebih tinggi”. Kebijakan ini, lanjutnya, merupakan reaksi terhadap kasus-kasus yang sering terjadi dilapangan melalui pengumpulan informasi. Setelah itu dilakukan pengkajian dan perumusan alternatif pemecahan, salah satunya melalui rapat. Usai DJBC menerbitkan dua kebijakan tersebut, Menkeu meminta DJBC untuk kembali memformulasikan kebijakan lainnya untuk mengatasi permasalahan yang terjadi agar perusahaanperusahaan padat karya tidak tutup dengan mengajak diskusi pengusaha-pengusaha tersebut guna memberikan saran-saran kepada pemerintah dalam mengatasi dan mengantisipasi dampak krisis finansial global yang lebih mendalam. “Apa yang bisa diberikan, tentunya harus kita tanyakan dulu kepada mereka, jangan sampai kita memberikan kebijakan tidak mereka butuhkan sehingga tidak tepat sasaran dan tidak fokus. Dari permasalahan yang muncul, ada yang perlu kajian jangka panjang dan kajian jangka pendek. Jangka panjang dalam arti, harus ada pembahasan lintas sektoral, perijinan dan lainlain. Dan jangka pendek yakni hal yang perlu ditindak lanjuti segera.,” ungkap KusNYOMAN SUGIARTO. Industri otomotif dirman. irwan paling terkena dampak di Jawa Timur.

PENIMBUNAN DILUAR KAWASAN BERIKAT JADI ALTERNATIF PERUSAHAAN KB DITENGAH KRISIS

Prioritas kebijakan yang diberikan kepada pengusaha KB adalah bagaimana mengamankan hasil produksi dan bahan baku yang ada dalam pabrik perusahaan Kawasan Berikat yang tidak diproses karena ada penundaan ekspor atau pembatalan ekspor.

K

- Atas pemasukan Barang Kena Pajak (BKP) dari DPIL untuk awasan Berikat sebagai industri padat karya yang mamdiolah lebih lanjut; pu menyerap banyak tenaga kerja di Indonesia kini - Atas pengiriman barang hasil produksi PDKB ke PDKB lainjumlahnya telah mencapai 1429 perusahaan. Paling nya untuk diolah lebih lanjut; banyak bergerak dibidang produksi tekstil yang berjum- Atas pengeluaran barang dan atau bahan ke perusahaan lah 471 perusahaan. Jika diasumsikan dalam satu industri di DPIL atau PDKB lainnya dalam rangka sub kontrak; perusahaan berikat mampu menyerap 500 pekerja maka jumlah - Atas penyerahan kembali BKP hasil pekerjaan sub kontrak pekerja kawasan berikat di Indonesia mencapai 717 ribu lebih oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) di DPIL atau PDKB pekerja. Disamping menyerap banyak tenaga kerja, industri yang lainnya kepada PKP PDKB asal; berorientasi ekspor ini juga banyak menyumbang devisa bagi - Atas peminjaman mesin negara. dan atau peralatan Definisi Kawasan Berikat pabrik dalam rangka adalah suatu bangunan, sub kontrak. tempat, atau kawasan dengan 3. Pembebasan cukai: batas-batas tertentu yang di - Atas impor barang dan dalamnya dilakukan kegiatan atau bahan untuk diolah usaha industri pengolahan lebih lanjut; barang dan bahan, kegiatan - Atas pemasukan Barancang bangun, perekayasarang Kena Cukai (BKC) an, penyortiran, pemeriksaan dari DPIL untuk diolah awal, pemeriksaan akhir, dan lebih lanjut. pengepakan atas barang dan bahan asal impor atau barang Disamping itu perusahaan dan bahan dari dalam Daerah yang mendapatkan fasilitas KaPabean Indonesia lainnya, wasan Berikat masih bisa memyang hasilnya terutama untuk peroleh kemudahan seperti: tujuan ekspor. Definisi ini 1. Barang modal berupa mesin terdapat dalam pasal 1 butir 2 asal impor apabila telah Peraturan Pemerintah no 33 melampaui jangka waktu 2 tahun 1996. (dua) tahun sejak pengimKegiatan yang utama yang porannya atau sejak menjadilakukan di dalam KB adalah di aset perusahaan dapat kegiatan pengolahan (industri / dipindahtangankan dengan manufaktur / bukan hanya GUDANG PENIMBUNAN. Letaknya masih dalam jangkauan pengawasan petugas tanpa kewajiban membayar perakitan) yaitu kegiatan yang KPPBC yang mengawasi KB yang bersangkutan Bea Masuk yang terutang. memproses bahan mentah, 2. PDKB yang termasuk dalam Daftar Putih dapat mempertaruhkan bahan baku, barang setengah jadi, dan/atau barang jadi menjadi bajaminan berupa Surat Sanggup Bayar (SSB) kepada KPBC yang rang dengan nilai yang lebih tinggi untuk penggunaannya. Fasilitas bersangkutan atas pemasukan dan pengeluaran barang ke dan Kawasan Berikat diberikan antara lain kepada perusahaan industri dari PDKB yang dipersyaratkan untuk mempertaruhkan jaminan. yang orientasi pengeluaran (penjualan) produknya adalah untuk tujuan ekspor dan/atau untuk dijual ke Kawasan Berikat (PDKB) lainnya. Dengan fasilitas yang diperoleh tersebut diatas, maka manfaat Fasilitas Kawasan berikat merupakan fasilitas yang “mewah” yang bisa dipetik oleh pengusaha dengan mendapatkan fasilitas bagi perusahaan industri/manufaktur yang berorientasi ekspor kaKawasan Berikat antara lain: rena mendapatkan fasilitas kepabeanan dan perpajakan sebagai 1. Efisiensi waktu pengiriman barang dengan tidak dilakukannya berikut : pemeriksaan fisik di Tempat Penimbunan Sementara (TPS / 1. Penangguhan Bea Masuk dan tidak dipungut PPN, PPnBM dan Pelabuhan). PPh Pasal 22: 2. Fasilitas perpajakan dan kepabeanan memungkinkan PDKB dapat - Atas impor barang modal atau peralatan dan peralatan menciptakan harga yang kompetitif di pasar global serta dapat perkantoran yang semata-mata dipakai oleh PKB termasuk melakukan penghematan biaya perpajakan. PKB merangkap PDKB; 3. Cash Flow Perusahaan serta Production Schedule lebih terjamin. - Atas impor barang modal atau peralatan pabrik yang berhu4. Membantu usaha pemerintah dalam rangka mengembangkan bungan langsung dengan kegiatan produksi PDKB; program keterkaitan antara perusahaan besar, menengah, dan - Atas impor barang dan atau bahan untuk diolah di PDKB. kecil melaui pola kegiatan sub kontrak. 2. Tidak dipungut PPN dan PPnBM EDISI 414 MEI 2009

WARTA BEA CUKAI

7

LAPORAN UTAMA PERMASALAHAN DI KB Krisis yang menerpa hampir seluruh negara didunia, membawa beragam permasalahan khususnya pada perusahaan Kawasan Berikat, yang mengakibatkan sejumlah perusahaan KB mengalami penurunan aktivitas. Kondisi ini dipaparkan Ketua Asosiasi Pengusaha kawasan Berikat (APKB), Agus Gumilar yang mengatakan, “Tujuan KB adalah ekspor, bulan April dan Mei 2009 ada perusahaan yang belum mendapatkan kontrak, jika tidak ada ekspor maka apa jalan keluarnya? Oleh karena itu kami mencoba mengusulkan kepada DJBC agar 50 persen barang kami dapat dijual ke dalam negeri, disamping itu merubah peraturan yang dapat memangkas birokrasi. Kalau bisa didelegasikan ke daerah misalnya kantor pelayanan setempat kenapa harus ke pusat misalnya perijinan, hal itu pasti akan menyebabkan ekonomi biaya tinggi, selain itu juga akan menghabiskan waktu. Menanggapi persoalan yang terjadi, menurut Kasubdit KITE dan Tempat Penimbunan Berikat Dit. Fasilitas, Abdul Kharis, saat ini ada dua kondisi perusahaan KB disaat resesi ekonomi, “Pertama, perusahaan sudah terlanjur mengimpor banyak bahan baku yang tidak mungkin dikembalikan atau dibatalkan. Maka terjadilah kelebihan bahan baku, sementara pabrik gudang bahan bakunya terbatas. Dan kedua, mereka sudah produksi banyak, namun pihak luar negeri membatalkan semua kontraknya, jadi hasil produksinya tidak bisa lagi ditampung di dalam KB.” Di lapangan, penurunan aktifitas telah dirasakan sejumlah perusahaan kawasan berikat yang berada dibawah pengawasan KPPBC Tipe A2 Purwakarta yang berjumlah 221 perusahaan (54 diantaranya adalah gudang berikat). Sejak Oktober 2008, tercatat sudah enam perusahaan (dua gudang berikat) kawasan berikat yang ‘gulung tikar’. Penurunan aktifitas juga dapat dilihat dari perbandingan dokumen BC2.3 dan BC2.0 di triwulan pertama tahun 2008 dan tahun 2009. (lihat tabel)

Bulan Januari Februari Maret Jumlah

2008 BC.23 BC.23 PDE Manual 5.373 160 4.896 116 5.433 168 15.702 444

2009 BC.2.0 BC.23 BC.23 PDE BC.2.0 Manual 1.225 3.569 152 819 1.230 2.910 88 843 1.185 3.479 104 892 3.640 9.958 344 2.554

Berdasarkan tabel diatas, dapat terlihat penurunan aktivitas melalui dokumen yang masuk di KPPBC Tipe A2 Purwakarta. Di triwulan pertama tahun 2008, Pemberitahuan Impor Barang (PIB)/BC 2.3 Manual yang masuk sebanyak 15.702 dokumen, BC 23 Pertukaran Data Elektronik (PDE) sebanyak 444, dan Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)/ BC 2.0 sebanyak 3.640. Sedangkan data di triwulan pertama tahun 2009, BC 2.3 manual hanya mencapai 9.958, BC 23 PDE sebanyak 344 dan BC 2.0 hanya 2.554 dokumen. Hal itu diakui oleh Kepala KPPBC Tipe A2 Purwakarta, Martediansyah, “Sejak oktober 2008 perusahaan KB mengalami penurunan aktivitas ekspornya, beberapa perusahaan terkendala dengan gagalnya ekspor mereka. Karena permintaan dari buyer ikut menurun, beberapa perusahaan mengalami over stock terutama terhadap bahan baku. Ada kendala dibeberapa perusahaan, mereka sudah produksi namun ada pembatalan sehingga barang tersebut harus kembali lagi. ABDUL KHARIS. Ada dua kondisi Kondisi ini hampir menyeluruh, perusahaan KB kondisi disaat resesi itu dapat dilihat dari dokumen ekonomi 8

WARTA BEA CUKAI

EDISI 414 MEI 2009

BC2.3, sejak Oktober kegiatannya menurun hampir 40 persen.” Hal ini dialami salah satu perusahaan KB di Purwakarta, PT Karya Yasantara Cakti, yang memproduksi kawat las. Dalam kondisi normal perusahaan ini mampu mengekspor barang rata-rata 80 kontainer tiap bulannya dengan pangsa pasar negara-negara wilayah di Asia-Pasifik. Namun saat krisis ini, perusahaan tersebut mengalami penurunan ekspor hingga hanya 20 kontainer per bulan. “Agustus akhir hingga Desember kami mengalami pembatalan order, sementara kami sudah impor material dari MARTEDIANSYAH. Jangan sampai surat ini disalah gunakan untuk melakukan Eropa banyak sekali. Sehingga kami mengalami penumpukan pelanggaran material,” ungkap Hendra Samosir, Exim & WH Manager PT Karya Yasantara Cakti. “Kami tetap produksi hingga Desember 2008, namun permintaan untuk ekspor berkurang serta pembatalan order, akibatnya terjadi penumpukan material dipelabuhan yang tagihannya hampir satu milyar rupiah, kondisi ini membuat kami tidak bisa profit, bahkan kami mengalami pengurangan tenaga kerja hingga 100 orang lebih,” lanjut Hendra. Oleh karena itu perusahaannya mengajukan permohonan untuk menimbun di luar kawasan berikat. Aturan mengenai penumpukan barang dan/atau bahan di luar Kawasan Berikat, memang tidak diatur dalam peraturan menteri keuangan maupun peraturan dirjen. Namun untuk mengantisipasi akibat yang lebih buruk akibat krisis ekonomi global, DJBC mengeluarkan surat dirjen no. S-115/BC/2009 mengenai penimbunan bahan dan barang milik KB di gudang penimbunan di luar KB.

KEBIJAKAN DJBC Terkait dengan keterbatasan tempat penimbunan bahan dan barang di dalam Kawasan Berikat, DJBC menerbitkan surat no S-115/ BC/2009 mengenai penimbunan bahan dan barang milik KB di gudang penimbunan di luar KB, yang memberikan kemudahan bagi perusahaan Kawasan Berikat yang mengalami penumpukan bahan dan/atau barang (karena lokasi yang ada sudah tidak mencukupi lagi) untuk menimbun bahan/barang di luar KB. Dalam surat tersebut diatur mengenai syarat bahan dan barang milik KB yang dapat ditimbun di “gudang penimbunan di luar KB”, yakni : a. Tidak ada proses lebih lanjut di gudang penimbunan tersebut. b. Gudang penimbunan terFOTO-FOTO WBC/RYAN sebut masih dalam jangkauan pengawasan petugas KPPBC yang mengawasi KB yang bersangkutan. c. Wajib mempertaruhkan jaminan sebesar BM dan PDRI yang terhutang serta sanksi sebesar 100% dari BM selama barang tersebut ditimbun di gudang penimbunan d. Pemberian izin diberikan untuk jangka waktu tertentu / temporary dengan batas waktu maksimum 1 tahun. e. Berdasarkan penelitian KPPBC, KB yang bersangkutan low risk dan mempunyai past performance yang PANCORO AGUNG. Proses seleksi baik. melalui mekanisme penilaian f. Pelaksanaan ekspor, pe- permohonan

mindahtanganan antar KB, dan/atau pengeluaran ke DPIL atas barang yang ditimbun di gudang penimbunan tersebut harus terlebih dahulu dikembalikan ke KB yang bersangkutan. g. Dilakukan penyegelan selama barang ditimbun di gudang penimbunan tersebut. Dalam surat ini, wewenang pemberian persetujuan diberikan oleh Kepala Kantor Pabean yang mengawasi KB yang bersangkutan. Pemberian persetujuan ini wajib dilaporkan kepala kantor tersebut kepada Direktur Jenderat melalui Direktur Fasilitas Kepabeanan. Direktur Fasilitas Kepabeanan, Kusdirman Iskandar mengatakan bahwa pemberian persetujuan tersebut hanya diberikan secara selektif, hanya kepada perusahaan yang tergolong low risk saja dan mempunyai suatu jangka waktu tertentu. “Prioritas kebijakan yang diberikan kepada pengusaha KB adalah bagaimana mengamankan hasil produksi dan bahan baku mereka yang ada dalam pabrik mereka yang tidak diproses karena ada penundaan ekspor atau pembatalan ekspor,” jelasnya. Hingga April 2009, sudah ada tiga permohonan terkait S-115/ BC/2009 yang disetujui dibawah pengawasan KPPBC Tipe A2 Purwakarta. “Permohonan dapat disetujui dengan melakukan profiling perusahaan pemohon. Profiling akan disampaikan ke KP dalam hal pelaksanaan operasional. Kepala kantor harus bisa membaca profil perusahaan yang akan diberi fasilitas tersebut,” jelas Martediansyah. Proses seleksi tersebut menurut Kepala Seksi P2 KPPBC Tipe A2 Purwakarta, Pancoro Agung melalui mekanisme penilaian permohonan. “Setelah permohonan diterima oleh kepala kantor, lalu kepala kantor memerintahkan P2 untuk mengecek lokasi (gudang penimbunan-red), setelah P2 cek lokasi, P2 memberikan data kepada kepala kantor mengenai kelayakan lokasi dengan melihat kondisi-kondisi di lapangan atau letaknya. Jika semuanya tidak ada masalah dan profil dari perusahaan itu juga bagus kita memberikan nota pendapat kepada kepala kantor. Pengawasannya, gudang tersebut dikunci oleh bea cukai, sehingga keluar masuk barang di gudang dapat diawasi oleh bea cukai.” Dalam hal terjadi penyalahgunaan, persetujuan dicabut dan bahan serta barang yang berada di gudang penimbunan harus dimasukkan kembali ke KB yang bersangkutan dan diproses sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

DISAMBUT KALANGAN PENGUSAHA KB Keluarnya surat ini membawa angin segar tidak hanya bagi pengusaha-pengusaha KB juga bagi kantor pelayanan setempat. “Surat ini sangat membantu saya sebagai kepala kantor untuk memberikan pelayanan,” aku Martediansyah seraya berharap jangan sampai surat ini disalah gunakan untuk melakukan pelanggaran. Kalangan Asosiasi memandang surat ini sebagai terobosan DJBC dalam melakukan perubahan. “Surat 115 cukup membantu kami, dengan kondisi seperti saat ini yang menjadi dilema bagi para pengusaha adalah apabila stock menumpuk karena kekurangan area, maka pengusaha harus merumahkan karyawannya karena tidak bisa produksi. Dengan adanya surat tersebut sangat membantu para pengusaha untuk tidak merumahkan karyawannya. Selama ini, hal tersebut tidak diakomodir,” jelas Nyoman Sugiarto, Wakil ketua APKB Jawa Timur. Sependapat dengan Nyoman, Hendra beralasan bahwa menumpuknya material akan menyebabkan kerugian yang lebih besar lagi. “Surat itu sangat membantu kami, selain menghindarkan kami dari kerugian yang lebih besar, juga menghindarkan terjadi PHK. Jika kami menaruh bahan ini diluar gudang, kelembaban akan mempengaruhi kualitas bahan sehingga banyak bahan yang rusak. Perluasan KB menurut kami juga bukan pilihan yang tepat karena ketika kondisi sudah normal, lahan tersebut tidak kami butuhkan lagi,” ungkapnya. Ketua APKB, Agus Gumilar berpandangan lain tentang kebijakan ini, “Aturan ini cukup membantu, namun sifatnya hanya untuk sementara, hanya bisa mengatasi penyimpanan saja, jika barang diluar menumpuk dan didalam menumpuk, dan tidak ada penjualan tetap terjadi over stock. Yang paling penting disini bagi

KAWASAN BERIKAT. Fasilitas Kawasan berikat merupakan fasilitas yang “mewah” bagi perusahaan industri/manufaktur yang berorientasi ekspor.

perusahaan untuk menjual hasil produk. Oleh karena itu kami mengusulkan ada kebijakan lainnya agar 50 persen barang kami dapat dijual ke dalam negeri.” Menurut Kusdirman, perusahaan KB memang diperbolehkan menjual barang hasil produksinya ke DPIL namun dengan jumlah/ kuota tertentu. Penjualan ke DPIL ini mengacu pada KMK 101 tahun 2005 butir 7. Sedangkan menanggapi usulan penjualan melebihi kuota, Kusdirman mengatakan, “Kebijakan ini sedang dipertimbangkan, filosofisnya daripada tidak bisa diekspor maka lebih baik di jual ke DPIL.” Bagi DJBC, dalam mengatasi dampak krisis ekonomi global diperlukan upaya yang tidak mengenyampingkan potensi-potensi penerimaan dan lebih meningkatkan upaya-upaya optimalisasi penerimaan negara secara intensif serta lebih meningkatkan pengawasan didalam mengantisipasi pemasukan barang-barang secara illegal dengan mengawal kebijakan ini sehingga tidak disalah gunakan. irwan EDISI 414 MEI 2009

WARTA BEA CUKAI

9

LAPORAN UTAMA

PERPANJANGAN REALISASI EKSPOR UNTUK PERUSAHAAN PENERIMA FASILITAS KITE

Dengan mengeluarkan kebijakan mengenai perpanjangan realisasi ekspor untuk perusahaan penerima Fasilitas KITE, Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai (DJBC) berharap perusahaan bisa menekan dampak krisis finansial global.

K

ebijakan yang dikeluarkan melalui Surat Direktur Jenderal nomor S-137/BC/2009 tersebut berarti perusahaan penerima fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE) dapat memperpanjang batas waktu untuk mengekspor barangnya lebih dari waktu yang telah ditetapkan. Sebelum dikeluarkan kebijakan tersebut, perusahaan penerima fasilitas KITE diwajibkan mengekspor barang hasil produksinya paling lambat 12 bulan sejak tanggal pendaftaran pemberitahuan impor barang (PIB), kecuali terhadap perusahaan yang memiliki masa produksi lebih dari 12 bulan sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 13 ayat (3) Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai nomor Kep-205/

BC/2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tatalaksana Kemudahan Impor Tujuan Ekspor dan Pengawasannya. Tidak bisa dipungkiri bahwa krisis finansial global mulai berdampak pada perusahaan penerima fasilitas KITE. Beberapa perusahaan tujuan ekspor di luar negeri dan di dalam negeri (Kawasan Berikat) mulai mengurangi, menunda, bahkan membatalkan ordernya dari perusahaan penerima fasilitas KITE di Indonesia. Akibatnya keharusan ekspor barang dalam waktu 12 bulan tidak bisa dipenuhi oleh beberapa perusahaan sehingga fasilitas KITE tersebut dicabut. Fasilitas KITE sendiri yang diatur dalam Undang- Undang Nomor 17 tahun 2006 pada pasal 26 ayat 1 k, menerangkan FOTO-FOTO WBC/RYAN

PERUSAHAAN PENERIMA FASILITAS KITE. Dapat memanfaatkan kebijakan perpanjangan realisasi ekspor untuk menekan dampak krisis.

10

WARTA BEA CUKAI

EDISI 414 MEI 2009

bahwa pembebasan atau keringanan bea masuk dapat diberikan atas impor barang dan bahan untuk diolah, dirakit atau dipasang pada barang lain dengan tujuan diekspor. Lebih lanjut ditegaskan dalam pasal 1 ayat 3, Keputusan Menteri Keuangan (KMK) nomor 580/KMK.04/2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tatalaksana Kemudahan Impor Tujuan Ekspor dan Pengawasannya, disebutkan bahwa KITE adalah pembebasan dan atau pengembalian Bea Masuk (BM) dan atau cukai M. AFLAH FAROBI. segala usulan yang serta PPN dan PPnBM disampaikan oleh pengusaha penerima tidak dipungut atas impor fasilitas KITE menjadi bahan barang dan atau bahan pertimbangan bagi Direktorat Jenderal untuk diolah, dirakit, atau Bea dan Cukai dipasang pada barang lain yang hasilnya terutama untuk tujuan ekspor. Menurut Kepala Seksi KITE Direktorat Fasilitas Asep Ajun Hudaya, fasilitas KITE terbagi menjadi dua mekanisme yaitu pembebasan dan pengembalian. “Pembebasan adalah pembebasan Bea Masuk (BM) dan atau Cukai atas impor barang dan atau bahan untuk diolah, dirakit, atau dipasang pada barang lain dengan tujuan diekspor atau diserahkan ke Kawasan Berikat. Sedangkan mekanisme pengembalian adalah pengembalian BM dan atau Cukai yang telah dibayar atas impor barang atau bahan untuk diolah, dirakit, atau dipasang pada barang lain yang telah diekspor atau diserahkan ke Kawasan Berikat,” paparnya Namun apabila dalam waktu 12 bulan berturut-turut terhitung sejak Nomor Induk Perusahaan (NIPER) perusahaan tidak melakukan yang berkaitan dengan pemberian Pembebasan dan atau Pengembalian serta PPN dan PPnBM tidak dipungut, NIPER dicabut. Dan bila dalam waktu 12 berturut-turut sejak tanggal pendaftaran PIB realisasi ekspor atau penyerahan ke Kawasan Berikat tidak terlaksana, maka BM dan atau Cukai sera PPN dan PPnBM yang terutang atas impornya wajib dibayar.

KEBIJAKAN DAN SYARATNYA Dan Kanwil pula melalui Kepala Kanwilnya yang berwenang memberikan persetujuan kepada perusahaan penerima fasilitas KITE untuk memperpanjang realisasi ekspor. Sebagaimana yang tercantum dalam Surat Direktur Jenderal nomor S-137/BC/2009, yang efektif berlaku mulai 25 Februari 2009, Kepala Kanwil dapat menyetujui permintaan perpanjangan realisasi ekspor apabila perusahaan mengalami: - Penundaan impor bahan baku oleh supplier (untuk jenis proses produksi yang memerlukan beberapa kali importasi bahan baku) dan penundaan ekspor barang hasil produksi oleh pihak buyer, atau - Perubahan buyer di luar negeri yang mengakibatkan terjadi pembaruan kontrak kerja dan impor bahan baku tertunda sehingga ekspor barang hasil produksi tidak dapat dilaksanakan sesuai jadwal, atau - Pada saat pengajuan fasilitas KITE diberikan jangka waktu 12 (dua belas) bulan namun pada kenyataannya penyelesaian barang hasil produksinya memerlukan waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan. Namun persetujuan perpanjangan realisasi ekspor tersebut diberikan dengan ketentuan: - Diberikan secara selektif hanya kepada perusahaan yang tergolong Low Risk,

-

-

-

Jangka waktu perpanjangan realisasi ekspor diberikan untuk periode tertentu dan tidak dapat diberikan perpanjangan lagi, Perusahaan wajib memperpanjang jaminan atas seluruh barang yang diberikan persetujuan perpanjangan realisasi ekspor sesuai jangka waktu yang sebagaimana dimaksud diatas, PIB yang dimintakan perpanjangan realisasi ekspornya belum jatuh tempo.

Menurut Kepala Bidang ASEP AJUN HUDAYA. fasilitas (Kabid) Fasilitas Kepabean- KITE terbagi menjadi dua mekanisme yaitu pembebasan dan an Kanwil Jakarta M. Aflah pengembalian Farobi, Surat Dirjen BC no S-137/BC/2009 juga menyebutkan bahwa untuk kepentingan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pemberian persetujuan dilaporkan kepada Direktur Jenderal melalui Direktur Fasilitas Kepabeanan. “Dan kebijakan tersebut berlaku sampai dengan sampai 31 Desember 2009, selama belum jatuh tempo,” ujarnya. Lebih lanjut Aflah menambahkan bahwa mengenai batasan lamanya masa perpanjangan realisasi impor memang tidak diatur dalam kebijakan tersebut, namun Bea Cukai akan melihat pengajuan permohonan perpanjangan realisasi ekspor tersebut secara subjektif dan obyektif. “Secara subyektif kita melihat permohonan perpanjangan realisasi ekspor dari permasalahan yang dialami perusahaan yang bersangkutan, sedangkan secara obyektif kita mempelajari bukti-bukti yang diberikan oleh perusahaan sebagaimana yang diatur dalam ketentuan di Surat Dirjen nomor S-137/BC/2009.”

DAMPAK KRISIS Dampak krisis finansial global yang menerpa perekonomian Indonesia mulai Oktober tahun 2008 bisa jadi berpengaruh dengan banyaknya NIPER yang dicabut dibanding dengan periode yang sama tahun 2007. Dari data yang ada (khusus NIPER yang terdaftar di Kanwil Bea Cukai Jakarta), pada Oktober 2007 - Maret 2008, jumlah NIPER yang dicabut hanya paling banyak 24 perusahaan, yang terjadi di bulan Februari 2008, sisanya dibawah 15 perusahaan per bulannya. Sedangkan pada periode 2008-2009, pada Oktober 2008, perusahaan yang dicabut NIPER nya menurun jadi hanya dua perusahaan, tapi pada bulan berikutnya dan seterusnya NIPER yang dicabut meningkat signifikan, dan paling banyak terjadi pada Februari 2009, sebanyak 215 perusahaan dicabut NIPER-nya. Tahun

2007

2008

2008

2009

Bulan

10 11 12

1

2

3

10 11

12

1

2

3

NIPER

1

4 4

1

5

5

2

3

4

-

2

5

11 13 4

5

24 11 2

31

135 110

215 142

-

-

-

-

1

1

disetujui NIPER Cabut Tolak NIPER

3 2

-

3

1

-

Sumber Kanwil DJBC Jakarta EDISI 414 MEI 2009

WARTA BEA CUKAI

11

LAPORAN UTAMA kit terbantu karena perusahaan tersebut bisa memperpanjang waktu realisasi impornya. Menurut Ketua Ikatan Eksportir Importir (IEI), Amelia Achyar, dengan diterbitkannya peraturan tersebut sedikit membantu permasalahan dalam menekan dampak krisis. “Penundaan, pengurangan bahkan pembatalan ekspor sudah dialami perusahaan anggota kami, bila itu terjadi berkepanjangan dikhawatirkan akan banyak perusahaan yang collaps,” paparnya seraya menegaskan sampai saat ini belum ada anggotanya yang collaps. Tahun 2007 2008 2008 2009 “Tapi yang mengurangi jam kerja sampai pengurangan tenaga kerja sudah ada, mudah-mudahan dengan adanya Bulan 10 11 12 1 2 3 10 11 12 1 2 3 kebijakan ini tidak sampai collaps,” tambah wanita yang SK 5 8 17 19 19 18 72 123 524 60 199 124 asosiasinya memiliki anggota 99 perusahaan yang tersebar di Jakarta, Bandung , Yogja, Cikarang dan Bekasi dan hampir Pencairan semuanya penerima fasilitas KITE. Amelia juga berharap tidak hanya kebijakan itu saja yang Penyelesaian 6 4 1 - - 1 6 23 6 42 15 11 diterapkan karena untuk bersaing dengan negara kompetitor perlu ada kebijakan lain yang bisa menekan harga bahan Pencairan baku agar lebih murah, “Dengan melemahnya permintaan Sumber Kanwil DJBC Jakarta ekspor maka perusahaan KITE berharap dari penjualan ke Dalam Daerah Pabean Indonesia Lainnya (DPIL). Tapi Menurut Asep Ajun Hudaya untuk perusahaan yang nyatanya harga barang sisa ekspor kita kalah dengan barang menggunakan mekanisme pembebasan tetapi tidak dapat impor jadi dari negara kompetitor seperti Cina.” melaksanakan realisasi ekspornya (12 bulan) sehingga PIB “Kita kalah bersaing dengan mereka karena bahan baku nya jatuh tempo maka dilakukan pencairan jaminan. “Bagi yang kita impor lebih mahal dari mereka (negara kompetitorperusahaan yang jaminannya dicairkan berarti jaminannya red), untuk itu sebaiknya pemerintah memikirkan industrimenjadi penerimaan negara dan ditambah tagihan bunga,” industri, terutama yang padat karya untuk mendapatkan jelas Asep. bahan baku yang murah. Bila dimungkinkan untuk menghapus bunga 2 persen untuk penjualan ke DPIL akan MEMBANTU PENGUSAHA sangat membantu,” harap Amelia, ia yang merasa Sejak kebijakan tersebut diberlakukan sampai saat ini perusahaan penerima fasilitas KITE berat bersaing dengan (per 13 April), sudah enam perusahaan yang mengajukan kompetitor seperti Cina yang secara geografis diuntungkan surat perpanjangan realisasi ekspor, semuanya dengan alaskarena jaraknya lebih dekat dengan negara tujuan ekspor, an krisis finansial global sehingga melemahnya permintaan seperti Amerika dan Eropa. pembeli. Hal senada juga disampaikan oleh Koordinator Jabotabek Dengan adanya kebijakan tersebut pengusaha KITE sediIEI, Manaur Simatupang. Menurutnya dengan pengahapusan bunga dua persen bukan penyalahgunaan fasiltas sebagaimana dimaksud dalam PP 28 tahun 2008. “Ini akan menjadi stimulus yang kita harapkan dari pemerintah untuk memperlancar ekspor-impor. Menurut saya ini adalah fasilitas yang diupgrade untuk memperlancar ekspor dan tentunya ini bisa menjadi tambahan pendapatan negara,” imbuhnya. Menanggapi hal tersebut M. Aflah Farobi mengatakan bahwa segala usulan yang disampaikan oleh pengusaha penerima fasilitas KITE menjadi bahan pertimbangan bagi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. “Selama tidak mengubah UndangUndang hal tersebut dimungkinkan, tapi untuk saat ini kebijakan mengenai perpanjangan realisasi ekspor ini diharap sudah bisa PELAYANAN KITE. Data Kanwil DJBC Jakarta menunjukkan pencabutan NIPER pada periode Oktober 2008-Maret membantu perusahaan.” Tegasnya. ryan 2009 meningkat tajam. Pada periode yang sama pencairan jaminan juga meningkat tajam. Bila pada periode Oktober 2007-Maret 2008 SK pencairan jaminan dibawah 20 perusahaan. Sedangkan pada periode 2008-2009, sedikitnya ada 60 SK pencairan bahkan untuk bulan Desember 2008 mencapai 524 SK pencairan. Sedangkan penyelesaian pencairan juga meningkat pada bulan-bulan tertentu dibanding periode 2007-2008.

12

WARTA BEA CUKAI

EDISI 414 MEI 2009

WAWANCARA

KUSDIRMAN ISKANDAR DIREKTUR FASILITAS KEPABEANAN

“FASILITAS YANG DIBERIKAN KEPADA PENGUSAHA JAUH LEBIH BESAR DARIPADA KEWAJIBAN YANG DIBEBANKAN” EDISI 414 MEI 2009

WARTA BEA CUKAI

13

WAWANCARA Krisis ekonomi global membawa dampak cukup besar, tidak hanya bagi negaranegara maju, dampaknya bahkan dirasakan hingga negara berkembang seperti Indonesia. Dampak ini semakin terasa ketika beberapa perusahaan memutuskan untuk menghentikan kegiatannya bahkan dinyatakan tutup. Puluhan ribu angka pengangguran akibat PHK di Indonesia pada tiga bulan pertama 2009 cukup memberi bukti bahwa hal tersebut berdampak akibat krisis ekonomi global. Perusahaan-perusahaan yang menyerap begitu banyak tenaga kerja seperti perusahaan Kawasan Berikat (KB) serta perusahaan penerima fasilitas KITE (Kemudahan Impor Tujuan Ekspor), termasuk perusahaan yang terus terpukul dari kondisi ekonomi yang tidak stabil. Berkurangnya order hingga dibatalkannya order dari costumer hanyalah sebagian persoalan yang bisa membuat perusahaanperusahaan tersebut melakukan rasionalisasi besar-besaran atau menutup usahanya. Dalam hal ini, DJBC sebagai instansi pemerintah yang memiliki fungsi industrial assistance, diharapkan bisa mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang mampu membuat perusahaan-perusahaan yang berada dalam pelayanan dan pengawasannya tetap bertahan dalam situasi sulit sekarang ini. Untuk mengetahui langkah apa yang diambil DJBC untuk membantu industri dalam negeri khususnya perusahaan KB dan KITE, redaktur WBC Irwan Pramono mewawancarai Direktur Fasilitas Kepabeanan, Kusdirman Iskandar, yang juga menjelaskan kondisi terkini seputar fasilitas kepabeanan, berikut petikan wawancaranya: Hambatan-hambatan mungkin saja ada, berdasarkan Apa saja fasilitas yang diberikan bagi pengusaha KB dan KITE ? informasi yang kami himpun dari pengusaha KB dan KITE, Secara umum fasilitas yang diberikan kepada pengusaha kebijakan DJBC yang menjadi hambatan bagi mereka Kawasan Berikat adalah penangguhan bea dalam melakukan proses bisnis, sebagai Masuk, Pembebasan Cukai, tidak dipungut contoh kewajiban mereka melakukan PPN, PPnBM, PPh 22 Impor. Fasilitas pelaporan secara periodik kepada DJBC, tersebut secara rinci dapat dilihat di pasal 14 KEBIJAKAN INI TIDAK pemasukan dan pengeluaran barang ke KMK No.291/KMK.05/1997 sebagaimana dan dari KB harus seijin bea dan Cukai, DIBERIKAN KEPADA terakhir telah diubah dengan PMK No.101/ dan sebagainya. Bahwa hal tersebut PMK.04/2005. Sedangkan pada pengusaha SEMUA PERUSAHAAN, merupakan upaya DJBC untuk menjamin KITE, secara umum fasilitas yang diberikan keamanan hak-hak negara. Namun secaAKAN TETAPI adalah pemberian pembebasan dan/atau ra keseluruhan fasilitas yang diberikan pengembalian bea Masuk (BM) dan/ atau kepada pengusaha jauh lebih besar dariDIBERIKAN PADA Cukai serta PPN dan PPnBM tidak dipungut pada kewajiban yang dibebankan. PERUSAHAAN YANG atas impor barang dan/atau bahan untuk diolah, dirakit, atau dipasang pada barang Faktor-faktor apa saja yang MENURUT KAMI mempengaruhi kebijakan dibidang lain yang hasilnya terutama untuk tujuan eksTERGOLONG LOW RISK fasilitas ? por. Beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan di bidang fasilitas Berdasarkan pemantauan DJBC, bagaiantara lain : mana kondisi perusahaan KB dan 1. Kebijakan tersebut tidak bertentangan dengan ketentuperusahaan KITE disaat krisis ekonomi global ini? an yang berlaku Berdasarkan pemantauan DJBC, kondisi perusahaan KB 2. memperhatikan ekonomi / kondisi lainnya yang sedang dan KITE disaat krisis ekonomi global secara umum terjadi kegiatannya menurun, terutama untuk jumlah ekspor barang, 3. memberi dampak positif bagi perusahaan pada khususbahkan ada beberapa KB yang diindikasikan akan ditutup nya, dan bagi perekonomian negara pada umumnya karena tidak mendapatkan order. Namun demikian ada juga 4. dapat melakukan pengawasan untuk mengamankan hakbeberapa perusahaan yang order baik di luar negeri maupun hak negara. DPIL meningkat, atau bisa dikatakan kegiatannya meningkat.

“ ”

Permasalahan apa saja yang dialami para pengusaha KB dan KITE saat ini? Permasalahan yang dialami pengusaha KB dan KITE saat ini antara lain karena krisis ekonomi global menyebabkan daya beli costumer menurun, sehingga order dari costumer tersebut menurun drastis, bahkan banyak yang dibatalkan. Hal ini dapat mengancam berhentinya kegiatan produksi KB dan KITE, yang pada akhirnya dapat menyebabkan PHK karyawan. Pembatalan order menyebabkan penumpukan bahan baku maupun barang jadi, yang apabila tidak segera dijual lama-kelamaan akan rusak, padahal untuk memperoleh order saat ini sangatlah sulit. Dari sisi kebijakan yang dikeluarkan DJBC, menurut para pengusaha KB dan KITE hal apa saja yang menjadi hambatan bagi mereka dalam melakukan proses bisnis? 14

WARTA BEA CUKAI

EDISI 414 MEI 2009

Upaya apa saja yang telah dan akan dilakukan DJBC untuk mengatasi krisis ekonomi global ini khususnya bagi perusahaan penerima fasilitas? Upaya yang telah dilakukan DJBC untuk mengatasi krisis ekonomi global khususnya bagi perusahaan penerima fasilitas yaitu 1. Menindaklanjuti hasil Rapim Depkeu 2. Melakukan koordinasi dan komunikasi dengan KPPBC pengawas maupun dengan pengguna fasilitas TPB dan KITE, diantaranya melalui pertemuan-pertemuan. Tujuannya adalah untuk mengetahui kondisi lapangan saat ini dan merumuskan kebijakan yang dapat diberikan untuk menanggulangi krisis. 3. menerbitkan kebijakan yang dapat membantu perusahaan dalam menghadapi krisis, antara lain: - Surat Direktur Jenderal Nomor S-137/BC/2009 tanggal

-

-

25 Februari 2009 tentang pemberian persetujuan perpanjangan realisasi ekspor perusahaan penerima fasilitas KITE. Surat Direktur Jenderal Nomor S-115/BC/2009 tanggal 18 Februari 2009 tentang Penimbunan bahan dan barang milik KB di Gudang Penimbunan di luar KB. Surat Direktur Fasilitas Kepabeanan No. S-285/BC/ 2009 tanggal 5 Maret 2009 tentang Permohonan penangguhan BM dan PDRI lainnya atas barang yang tidak berhubungan langsung dengan proses produksi, dan pemasukan barang jadi ke KB untuk digabungkan dengan hasil produksi KB tujuan ekspor.

sampai kita memberikan kebijakan tidak mereka butuhkan sehingga tidak tepat sasaran dan tidak fokus. Apakah kedua surat tersebut merupakan hal yang fundamental, yang memang dibutuhkan para pengusaha untuk menyelamatkan industrinya atau masih ada hal lain yang mampu memberikan rangsangan bagi para pengusaha untuk bertahan atau bahkan mengembangkan usahanya? Tentu saja kebijakan dalam S-137/BC/2009, S-115/BC/ 2009 dan S-285/BC/2009 sangat dibutuhkan oleh para pengguna fasilitas dalam menghadapi krisis. Bahwa kebijakan-kebijakan lain masih dalam tahap penyusunan dan pengkajian DJBC. Direktorat Fasilitas Kepabeanan telah menerima berbagai masukan/usulan kebijakan yang datang dari pelaku bisnis maupun dari KWBC / KPPBC Pengawas.

Apa tujuan dikeluarkannya surat dirjen nomor S-137/ BC/2009 dan S-115/BC/2009? Apa yang melatarbelakanginya? Apakah dimungkinkan, suatu kebijakan yang Tujuan dikeluarkan S-137/BC/2009 adalah untuk memmemperbolehkan bagi pengusaha KB dan KITE menjual berikan kemudahan bagi perusahaan penerima fasilitas barangnya di dalam negeri? Ataukah selama kondisi KITE untuk memperpanjang jangka waktu kewajiban reakrisis ini ada ketentuan baru yang membolehkan hal lisasi ekspor barang hasil produksinya yang disebabkan tersebut? karena perubahan atau penundaan order dari Bahwa selama ini KB dan KITE memang memperbolehcostumernya diluar negeri karena pengaruh krisis finankan menjual barang hasil produksinya ke DPIL dengan sial global. Sedangkan tujuan dikeluarkan S-115/BC/2009 jumlah/kuota tertentu. Kebijakan yang sedang dipertimbangadalah memberikan kemudahan bagi perusahaan Kawaskan dalam rangka menanggulangi dampak krisis ini adalah an Berikat yang mengalami penumpukan bahan dan/atau kebijakan untuk menambah kuota penjualan ke DPIL. barang (karena lokasi yang ada sudah tidak mencukupi lagi) untuk menimbun bahan/barang di luar Kawasan Apa yang diharapkan dengan adanya ketentuan terseBerikat. Penumpukan bahan dan/atau barang tersebut but? disebabkan karena adanya peDengan adanya kebijakan nundaan atau pembatalan tersebut, hasil produksi dari KB/ order dari costumernya di luar KITE yang sulit mendapat pasar negeri karena pengaruh krisis APABILA KEADAAN SUDAH KEMBALI luar negeri dapat diserap oleh ekonomi global. Kebijakan ini BAIK MAKA KEBIJAKAN TERSEBUT pembeli di DPIL, sehingga KB/ tidak diberikan kepada semua KITE bisa eksis. Eksisnya KB/ perusahaan, akan tetapi diberiPERLU DICABUT, DAN DIDUDUKAN KITE dapat mengurangi PHK kan pada perusahaan yang KEMBALI KEPADA TUJUAN PEMBERIAN karyawan artinya mengurangi menurut kami tergolong low risk angka pengangguran. Disamketentuan itu juga diatur dalam FASILITAS TERSEBUT. APABILA ping itu, harga yang bersaing S-115/BC/2009 dan S-137/BC/ TUJUAN KEBIJAKAN TERSEBUT UNTUK diharapkan dapat mengurangi/ 2009. menekan impor produk jadi dari MENGGALAKKAN EKSPOR luar negeri, misalnya pakaian Dalam surat tersebut tidak diMAKA PRODUKNYA HARUS DIEKSPOR jadi dari China. sebut batas waktu pemberlakuannya, apakah surat tersebut Bagaimana kecendrungan bersifat permanen? saat krisis ini, apakah pengMemang dalam surat tersebut ajuan permohonan perusahaan menerima fasilitas setidak disebutkan jangka waktu pemberlakuannya. Untuk makin banyak atau justru menurun? kebijakan KITE yaitu surat No. S-137/BC/2009 diberikan Bahwa pengajuan permohonan fasilitas cenderung turun, jangka waktu pemberlakuan sampai dengan tanggal 31 sebagai contoh perbandingan ijin KB periode Januari – Maret Desember 2009, begitu juga dengan kebijakan KB yaitu surat 2008 sebanyak 38 persetujuan dibandingkan dengan Januari No. S-115/BC/2009 tidak diberikan jangka waktu – Maret 2009 hanya 22 persetujuan. pemberlakuan. Namun demikian apabila krisis sudah reda, akan dilakukan pengkajian lagi apakah kebijakan tersebut Dengan dikeluarkannya kebijakan-kebijakan ini, masih diperlukan atau tidak. Apabila tidak, maka kebijakan bagaimana pola pengawasan yang dilakukan DJBC, tersebut dapat dilakukan pencabutan. Mengenai pembatasan ada perlakuan khusus dalam hal ini? memang perlu ada pembatasan, apabila keadaan semakin Beberapa kebijakan memerlukan mekanisme pengamemburuk maka kebijakan tersebut perlu ditambah dan wasan khusus, beberapa yang lain tidak. Kami tidak ingin diperpanjang namun apabila keadaan sudah kembali baik dengan dikeluarkan surat ini justru memberi peluang bagi maka kebijakan tersebut perlu dicabut, dan didudukan mereka melakukan hal yang menimbulkan kerugian kembali kepada tujuan pemberian fasilitas tersebut. Apabila negara. Oleh karena itu beberapa waktu lalu Direktorat tujuan kebijakan tersebut untuk menggalakkan ekspor maka P2 mengadakan Workshop Pengawasan Kawasan Berikat produknya harus diekspor. serta membentuk Satgas Fasilitas, dari Direktorat Fasilitas Kepabeanan menitipkan pengawasan terkait peBerdasarkan hasil evaluasi di lapangan, apakah surat nerbitan kebijakan ini. tersebut saat krisis ekonomi global ini cukup membantu pengusaha penerima fasilitas? Apa harapan bapak ke depan untuk perusahaan yang Kebijakan sebagaimana dimaksud dalam S-137/BC/2009, mendapatkan fasilitas? S-115/BC/2009 dan S-285/BC/2009 sangat membantu pelaku Perusahaan agar memanfaatkan fasilitas yang diberiusaha, karena kebijakan tersebut disusun berdasarkan kasus kan secara maksimal. Disamping itu juga harus memeyang terjadi dilapangan. Apa yang bisa DJBC diberikan, nuhi kewajiban dan prosedur yang telah ditetapkan. tentunya harus kita tanyakan dulu kepada mereka, jangan

“ ”

EDISI 414 MEI 2009

WARTA BEA CUKAI

15

PENGAWASAN

PELATIHAN PENGAWASAN LINTAS BATAS TUMBUHAN DAN SATWA LIAR Sejalan dengan tema Hari Pabean Internasional tahun 2009 tentang perlindungan terhadap lingkungan hidup, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) ingin lebih meningkatkan pengawasan terhadap hal yang terkait dengan perlindungan lingkungan hidup khususnya tanaman dan satwa liar yang dilindungi. Untuk itu dalam rangka meningkatkan kesadaran bagi para pegawai Bea dan Cukai, Direktorat Penindakan dan Penyidikan (P2) melaksanakan Pelatihan Pengawasan Lintas Batas Tumbuhan dan Satwa Liar.

P

elatihan berlangsung selama empat hari (30 Maret-2 April 2009) diikuti oleh 40 peserta masing-masing dari perwakilan Kanwil DJBC di Sumatera dan Kalimantan, Kantor Pelayanan Utama, Kantor Pelayanan Tipe Madya Pabean SoekarnoHatta dan dua orang perwakilan dari Kantor Pusat DJBC. Para pengajar seluruhnya berasal dari luar DJBC yaitu dari Departemen Kehutanan, Kepolisian RI, Badan Karantina, Lembaga Swadaya Masyarakat (Telapak dan WWF) serta Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI). Tony Riduan sebagai Ketua Penyelenggara Pelatihan menyatakan saat pembukaan pelatihan pada 30 Maret 2009, bahwa pelatihan ini merupakan tindak lanjut dari raker khususnya untuk bidang pengawasan (25/3) yang salah satu amanatnya adalah gagasan untuk membentuk gugus tugas di bidang lingkungan hidup. Pelatihan ini, lanjut Tony bertujuan untuk meningkatkan awaraness karena masalah CITES (Konvensi tentang perdagangan internasional untuk spesies-spesies tumbuhan dan satwa liar) khususnya perlindungan tumbuhan dan satwa liar bisa dikatakan sebagai sesuatu hal baru bagi petugas Bea dan Cukai. Karena itu melalui pelatihan ini diharapkan dapat meningkatkan kemampuan pegawai dalam melaksanakan kegiatan dan pengawasan lebih efektif dan efisien. Selain melakukan pelatihan di dalam ruang, para peserta pelatihan juga melakukan kunjungan ke Pusat Penelitian Biologi di Gedung Widyasatwaloka, Cibinong untuk melihat spesimen hidup yang dilindungi dan site visit penangkaran tumbuhan dan satwa liar di Parung, Bogor. “Tentunya ini dapat mendukung tugas pengawasan dan pencegahan perdagangan ilegal lintas batas tumbuhan dan satwa liar dari wilayah pabean Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam perpu baik itu Undang-undang Kepabeanan maupun aturan dari departemen teknis terkait,” tuturnya. Sementara itu, Direktur P2 DJBC, Jusuf Indarto kepada WBC menyatakan masalah lingkungan menjadi bahasan yang serius di seluruh dunia. Atas dasar itulah selain reformasi birokrasi dilakukan karena Bea

16

WARTA BEA CUKAI

EDISI 414 MEI 2009

dan Cukai tidak semata-mata fokus pada penerimaan, tetapi juga harus melaksanakan pengawasan barang larangan dan pembatasan. Terkait hal itu program kerja Direktorat P2 adalah menyelenggarakan workshop dan sosialisasi atau pelatihan termasuk masalah lingkungan hidup. “Harapan yang ingin dicapai dengan adanya sosialisasi ini, knowledge-nya bertambah, awareness-nya muncul, dan mudah-mudahan kita bisa melaksanakan penegahan dengan sebaik-baiknya. Kalau kita bisa melaksanakan penegahan dengan baik tentunya aturan titipan dari Departemen Kehutanan, Perikanan dan Pertanian bisa difungsikan untuk menjaga ekosistem yang akan punah dan dilindungi.” Jusuf menambahkan, pihaknya sangat serius mengenai masalah ini. Untuk itu dalam pelatihan ini para peserta diisi pengetahuannya dan disupport untuk melakukan penindakan lebih dahulu dan jika kemudian berhasil pihaknya juga tidak segan-segan memberikan reward. Sehingga di tahun 2010 nanti kepada siapa saja pegawai Bea dan Cukai yang melakukan penegahan akan mendapat penghargaan. “Ini timing yang tepat bagi kita untuk mengoptimalkan sisa tahun 2009 dengan melakukan pelatihan dan tentunya nanti akan langsung bergerak ke lapangan.” “Melalui pelatihan ini saya berharap kendala pelaksanaan pengawasan pada tumbuhan dan satwa yang terkait dengan peraturan larangan dan pembatasan, CITES, tata niaga ekspor hingga modus operandinya dapat menjadi bekal dalam pelaksanaan tugas pengawasan di seluruh kantor Bea dan Cukai di Indonesia, termasuk Pusdiklat, sehingga pegawai memiliki persepsi, kecakapan dan awareness yang mumpuni terhadap kegiatan pencegahan perpindahan lintas batas tumbuhan dan satwa liar ilegal dari wilayah Indonesia, dan bisa diimplementasikan untuk mendukung FOTO-FOTO WBC/ATS perpu larangan pembatasan dibidang lingkungan hidup,” tutur Jusuf Indarto. “Kedepannya kami minta masukan tentang jalur penyelundupan dan nilai komoditas di pasaran luar negeri. Tanpa informasi tambahan dari instansi teknis terkait mungkin bagi kami agak sulit,” demikian Jusuf Indarto.

KONDISI INDONESIA CUKUP MENGKHAWATIRKAN Dari tahun ke tahun ada indikasi meningkatnya tanggapan bahwa kerjasama dengan Bea dan Cukai semakin jauh lebih JUSUF INDARTO. Agar pegawai memiliki baik, demikian ungkap Direktur persepsi, kecakapan dan awarenes Konservasi dan Keanekaragamyang mumpuni terhadap kegiatan pencegahan perpindahan lintas batas an Hayati Departemen Kehutanan , Tony Soehartono. TSL ilegal dari wilayah Indonesia.

Dibandingkan pada masa-masa sebelumnya seolah-olah Bea dan Cukai merasa bahwa masalah ini bukan hal yang perlu diperhatikan. Diakui Tony, selain kerjasama dengan Bea dan Cukai, kerjasama dengan sektor terkait lainnya juga sudah jauh lebih kuat. Menurut Tony, masih ada komoditas yang diyakini keluar wilayah Indonesia secara ilegal yang kemungkinan jumlahnya semakin besar, seiring dengan tingginya permintaan di pasar luar negeri. Karenanya tidak mungkin jika hanya satu pihak saja yang mengawasinya sampai seluruh wilayah Indonesia. “Karena itu yang terpenting sekarang adalah kerjasama dengan sektor lain. Saya yakin Bea Cukai tidak akan mampu jika hanya dikerjakan oleh Bea Cukai saja, karena juga ada public yang mengontrol.” Tumbuhan dan Satwa Liar (TSL) yang dilindungi tentunya memiliki nilai tinggi dan bisa dikatakan bahwa di Indonesia kondisinya cukup mengkhawatirkan. Bayangkan saja, ujar Tony, permintaan yang legal volumenya semakin tinggi dan apabila yang legal tidak mampu mencukupi tingginya permintaan, pasti ada upaya-upaya secara ilegal. “Terhadap TSL kita membatasi permintaan sesuai dengan daya pulih sumber daya alam hayati yang ada, bisa dibayangkan jika permintaan yang legal semakin banyak pasti permintaan yang ilegal juga banyak. Seperti misal daging trenggiling non kulit bisa mencapai 1juta rupiah per kilo di Indonesia sedangkan dijual di Cina bisa mencapai 2-3 juta rupiah. Ini tentu saja mengkhawatirkan apabila tidak ditangani dengan serius. Jadi penegakan hukum harus dilaksanakan, selain itu rehabilitasi hutan juga dilakukan.” imbuh Tony. Di pasar internasional, TSL yang semakin punah, seperti misalnya kulit Harimau Sumatera harganya sangat tinggi, padahal diperkirakan Harimau Sumatera yang hidup jumlahnya tidak lebih dari 400 ekor. Seperti diungkap Kasubdit Penyidikan dan Perlindungan Wilayah I, Direktorat Penyidikan dan Perlindungan Hutan, Departemen Kehutanan, Ir Lusman Pasaribu, yang juga bertindak sebagai pengisi materi pelatihan menyatakan, jenis binatang seperti Harimau Sumatera, gajah dan badak saat ini kondisinya sudah hampir punah bila tidak diberikan perlindungan terhadap satwa-satwa tersebut. Kondisi mengenaskan terjadi pada Harimau Bali dan Harimau Jawa yang sudah mengalami kepunahan. Maka itu, harus ada upaya penyelamatan dan konservasi. Sedangkan kerusakan di lingkungan hutan terjadi akibat adanya illegal logging, perambahan hutan atau pengalihan fungsi hutan menjadi non hutan tanpa melalui prosedur yang benar. Mengenai kerjasama dengan Bea dan Cukai dalam hal pengawasan TSL, menurut Lusman, dari segi payung hukum memang belum ada MoU, tapi secara koordinasi di tingkat lapangan dan direktorat sudah berjalan komunikasinya. Seperti beberapa waktu lalu berhasil diamankan penyelundupan biota laut dan hasil hutan, hal tersebut berkat kerjasama yang baik. Untuk masalah kepabeanan diserahkan kepada Bea Cukai dan masalah kehutanannya diserahkan ke penyidik kehutanan. Mengenai pelatihan, Lusman menganggapi hal ini sangat baik dan penting, karena Bea Cukai merupakan penjaga pintu masuk dan keluar dari wilayah Indonesia. Selain itu menurutnya, perlu ada komunikasi yang baik sehingga apabila bea cukai melihat sesuatu yang mencurigakan bisa langsung berkomunikasi dengan aparat kehutanan di daerah. “Jadi ini bagus untuk bisa mengidentifikasi jenis, aturan dan sistem pelayanan yang berkaitan dengan kehutanan, sehingga Bea Cukai tidak ragu-ragu mengambil tindakan di lapangan. Mengenai modus operandi yang marak dilakukan penyelundup TSL yaitu dengan memalsukan dokumen, misalnya, isi keterangan di dokumen ikan segar ternyaTONY SOEHARTONO permintaan yang ta barangnya bukan. Atau isi legal volumenya semakin tinggi dan dokumennya karang buatan apabila yang legal tidak mampu ternyata karang asli,” demikian mencukupi tingginya permintaan pasti ungkap Lusman. aries/ryan ada upaya-upaya secara ilegal.

KANWIL KHUSUS DJBC KEPULAUAN RIAU TINGKATKAN PENGAWASAN PADA KOMODITI PERUSAK LINGKUNGAN Penurunan kualitas lingkungan hidup telah menjadi perhatian serius pemerintah dan menjadi suatu pekerjaan rumah yang harus segera ditindak lanjuti. Dalam hal ini Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) mempunyai kewajiban menjadi ujung tombak pengawasan terhadap perdagangan ilegal komoditas yang dilarang importasinya maupun eksportasinya karena dapat menyebabkan dampak negatif terhadap kelestarian alam, kesehatan umat manusia dan lingkungan.

B

erkaitan dengan hal tersebut, Kanwil DJBC Khusus Kepulauan Riau melaksanakan pengawasan melalui patroli rutin dengan menempatkan kapal-kapal FPB 28 (Fast Patrol Boat) dan Speed Boat patroli didaerah-daerah yang rawan terhadap kegiatan ilegal tersebut serta menjalin kerjasama dengan instansi-instansi terkait maupun dengan negara tetangga (Kastam Diraja Malaysia) dengan melaksanakan patroli bersama. Kantor Wilayah DJBC Khusus Kepulauan Riau yang mempunyai wilayah pengawasan kerja yang meliputi daerah perairan Provinsi Kepulauan Riau yang berbatasan langsung dengan negara produsen dan konsumen (Malaysia dan Singapura), dituntut menekan impor dan ekspor komoditas illegal. Kegiatan importasi ilegal yang diawasi yang berdampak merusak lingkungan hidup, kesehatan umat manusia dan dapat membawa virus/ bibit penyakit serta dapat mematikan kegiatan industri dalam negeri adalah importasi tekstil berupa pakaian, sepatu, kasur bekas pakai serta barang-barang elektronik dan mebel bekas. Barang-barang tersebut mempunyai market tersendiri dihati masyarakat (khususnya masyarakat Kepulauan Riau). Hal ini dikarenakan mutu yang baik, merek ternama, serta harganya sangat terjangkau oleh masyarakat ekonomi bawah. Padahal komoditas tersebut termasuk komoditas yang dilarang importasinya. Sementara itu terhadap eksportasi ilegal seperti hasil hutan perlu terus ditingkatkan pengawasan yang berlapis oleh DJBC serta dukungan yang baik oleh instansi-instansi terkait termasuk peran serta masyarakat itu sendiri agar sadar untuk memelihara hutan. Pemerintah dituntut untuk bertindak tegas terhadap oknum-oknum yang melakukan illegal loging serta menggalakan program reboisasi (penanaman hutan kembali). Adapun jenis-jeni kayu yang diminati negara konsumen melalui ekspor ilegal antara lain jenis kayu balak tim jenis pahang, kayu balak tim, kayu balak tim campuran, kayu teki, kayu mentangor, kayu sangon dan akasia, kayu meranti dan kayu-kayu olahan gergajian. Sebagai wujud keseriusan untuk lebih fokus mengawasi importasi dan eksportasi ilegal terhadap komoditas yang dilindungi, pada 12 Februari dan 5 April 2009 petugas Bea dan Cukai Kanwil Khusus DJBC Kepulauan Riau berhasil mengamankan beberapa komoditas, baik yang akan dilarikan EDISI 414 MEI 2009

WARTA BEA CUKAI

17

PENGAWASAN dang dilakukan pencacahan, sedangkan barang bukti dari hasil pencacahan pada kapal KM Meral diperkirakan mencapai Rp. 8.000. 000. Terhadap pengawasan komoditas yang dapat mengganggu lingkungan dan stabilitas industri dalam negeri pada tahun sebelumnya yaitu 2007-2008 , Kanwil ini juga berhasil melakukan penegahan kayu sebanyak 18 kasus yang akan dilarikan ke berbagai wilayah di Malaysia, serta penegahan satwa liar yang dilindungi seperti muari batu dan burung betet. Sementara tegahan importasi ilegal berupa komoditas barang bekas seperti pakaian bekas, kasur dan kursi bekas, elektronik (mesin cuci, kulkas), handphone bekas dan baru beserta asesorisnya, limbah plastik, barang campuran, batere dan aki bekas, sepeda dan sepeda motor bekas. Ada juga makanan, soft drink dan beras, yang coba dimasukkan ke Indonesia. KAPAL PENGANGKUT sepeda bekas yang diamankan aparat P2 Kanwil Khusus DJBC Riau. Berkaitan dengan maraknya importasi tekstil berupa pakaian, sepatu, kasur ke luar negeri maupun barang-barang yang dilarang importasinya bekas pakai serta barang-barang elektronik dan mebel bekas, uuntuk masuk ke wilayah Indonesia. pemerintah telah mengeluarkan Keputusan Menteri Jumlah kapal yang berhasil diamankan sebanyak dua buah Perdagangan No. 56/M-DAG/12/2008 tanggal 24 Desember (KM Meral dan KM tanpa nama) yang berasal dari Tanjung Bakau 2008 tentang ketentuan impor produk tertentu dan dan Sungai Akar Bengkalis, yang diindikasikan akan menuju Batu mengoptimalkan peranan pengawasan Direktorat Jenderal Pahat Malaysia membawa kayu gergajian jenis campuran, besi Bea dan Cukai serta dukungan penuh dari instansi-instansi bekas, kayu bakau dan kayu teki/ campur tanpa dilindungi yang terkait didalamnya. ty/aries dokumen. Barang bukti dari kapal tanpa nama tersebut kini seFOTO-FOTO DOK. KANWIL

BARANG-BARANG seperti lemari, sepeda dan alat-alat rumah tangga bekas pakai asal Malaysia yang coba diselundupkan ke Indonesia.

18

WARTA BEA CUKAI

EDISI 414 MEI 2009

BARANG BEKAS ballpress dan campuran yang bisa membawa virus penyakit.

cukainya Rp. 50.000 atau mencapai Rp. 15.034.800.000. Sehingga potensi kerugian negara dari tindakan illegal ini mencapai Rp. 21.017.700. 000,” ungkap Jusuf Indarto. Lebih lanjut Jusuf menjelaskan, hingga saat ini masih dilakukan penyidikan atas pelanggaran tersebut, dengan dugaan tersangka telah melangar pasal 55 huruf b UndangUndang No. 39 tahun 2007 tentang cukai. Sementara itu Frans Rupang pada kesempatan itu juga menjelaskan, dengan berhasilnya tegahan ini selain dapat mencegah kerugian negara yang cukup besar, potensi peredaran 600 ribu MMEA illegal di masyarakat juga dapat dicegah sehingga kerugian yang lebih besar dari negara dapat diminimalkan. “Tegahan pita cukai palsu impor untuk MMEA ini merupakan wujud keberhasilan DJBC dalam melakukan pengawasan cukai, sehingga diharapkan para pengguna jasa cukai dapat melihat kasus ini sebagai pelajaran untuk tidak coba-coba melakukan pelanggaran karena JUMPA PERS. Direktur P2, Jusuf Indarto didampingi Direktur Cukai, Frans Rupang menjelaskan hasil tegahan DJBC akan selalu mengawasinya pita cukai palsu impor untuk MMEA pada acara jumpa pers. dengan baik,” ujar Frans Rupang. Hal ini juga diamini oleh Jusuf Indarto, bahwa untuk tahun 2008 pelanggaran cukai yang berhasil ditegah sebanyak 722 kasus, sedangkan untuk tahun 2009 hingga bulan April ini telah terjadi 37 kasus Atas informasi dari masyarakat, Direktorat Jenderal Bea dimana 13 kasus untuk hasil tembakau dan 24 kasus untuk MMEA. dan Cukai (DJBC) berhasil mengungkap peredaran pita Sedangkan untuk penyelidikan yang cukai palsu sebanyak 599.841 keping yang digunakan untuk Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) di daerah telah dilakukan pada 2009 ini sudah mencapai 30 kasus, diantaranya 10 Tambora Jakarta Pusat. kasus untuk hasil tembakau dan 20 kasus untuk MMEA. “Kepada para pengusaha MMEA jika memang merasa kebearaknya peredaran MMEA illegal yang dilekati pita curatan dengan tarif yang telah ditentukan pemerintah, cobalah kai palsu, saat ini terus mendapat perhatian DJBC untuk membicarakannya sesuai dengan prosedur agar apa yang yang berupaya untuk mengungkap jaringan dan pengmenjadi kendala tersebut dapat dipahami oleh pemerintah. edarannya. Upaya operasi terhadap peredaran Jangan karena keberatan akan tarif yang ditentukan lalu melakuMMEA illegal ini juga telah dilakukan DJBC dibeberakan tindakan pelanggaran yang akhirnya juga akan merugikan pa wilayah, yaitu Malang, Jakarta, Bali, Sumatera, dan daerahdirinya sendiri,” tandas Jusuf Indarto. supriyadi daerah lainnya untuk meminimalisir peradaran MMEA illegal dan meningkatkan kepatuhan pengguna jasa di bidang cukai. FOTO-FOTO WBC/ATS Dari hasil operasi yang dilakukan tersebut, pada 21 April 2009 di aula gedung B Kantor Pusat DJBC, diadakan jumpa pers hasil tegahan pita cukai palsu impor untuk MMEA. Pada acara tersebut Direktur Penindakan dan Penyidikan (P2), Jusuf Indarto, didampingi oleh Direktur Cukai, Frans Rupang beserta beberapa Staf Inti, mengungkapkan hasil tegahan yang didapat atas informasi dari masyarakat. Menurut Jusuf Indarto, informasi yang diterima dari masyarakat tersebut menyebutkan kalau ada peredaran pita cukai palsu untuk MMEA di daerah Tambora Jakarta Pusat. Atas informasi tersebut dilakukan pendalaman dan surveillance, yang akhirnya diketahui pada 2 April 2009 akan ada pengiriman pita cukai palsu untuk MMEA asal luar negeri dengan menggunakan kendaraan bak terbuka. “Tepat pukul 10.00 kami berhasil menegah tersangka AH berikut barang bukti pita cukai palsu untuk MMEA sebanyak 599.481 keping dengan perincian, 299.145 keping merupakan pita cukai golongan B1 (kadar 5 persen – 15 persen) dengan tarif cukai PITA CUKAI PALSU. Sebanyak 599.841 keping pita cukai palsu impor Rp.20.000 atau mencapai Rp. 5.982.900.000. Dan 300.696 keuntuk MMEA berhasil ditegah. Tampak pada gambar Direktur P2 saat ping pita cukai golongan C (kadar > 20 persen) dengan tarif memperlihatkan pita cukai palsu tersebut.

DJBC TEGAH PITA CUKAI PALSU UNTUK MMEA

M

EDISI 414 MEI 2009

WARTA BEA CUKAI

19

PENGAWASAN pada 15 April 2009 oleh warga negara Indonesia berinisial EP dengan menggunakan pesawat China Airlines asal Hongkong sebanyak 306 buah dengan total estimasi nilai barang sebesar kurang lebih Rp. 2,1 miliar. Sedangkan yang kedua pada 17 April 2009 sebanyak 200 buah yang dibawa penumpang asal Singapura yang juga warga negara Indonesia berinisial SK menggunakan pesawat Singapore Airlines dengan total estimasi nilai barang sebesar kurang lebih RP. 1,5 miliar. “Sementara ini kita perketat pengawasan terhadap para penjemput ataupun yang langsung berkomunikasi dan berinteraksi dengan penumpang yang baru mendarat supaya kasus seperti ini tidak terjadi lagi. Jika dulu pengawasan langsung ditujukan kepada penumpangnya kini kita kembangkan tidak hanya kepada penumpangnya saja tetapi juga pada para penjemput ataupun pihak-pihak lain yang mempergunakan kesempatan untuk langEKO DHARMANTO. Pelaku menggunakan modus baru dengan menggunakan oknum-oknum tertentu yang memiliki akses untuk beraktifitas di dalam bandara. sung berinteraksi di dalam daerah pabean sebelum dilakukan proses pengawasan dan pemeriksaan oleh bea dan cukai,” imbuh Eko. Menurut Eko, jumlah total ponDIAMANKAN PETUGAS BEA CUKAI SOEKARNO HATTA sel yang berhasil diamankan sebanyak 506 buah senilai kurang lebih Disinyalir dilakukan secara terorganisir oleh pihak-pihak Rp. 3,6 Miliar. Dan jika dilakukan tertentu untuk menghindari ketentuan instansi teknis terkait. pungutan negara mencapai Rp. 500 juta. “Tetapi yang menjadi atensi kami adalah kewajiban bagi mereetugas Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan ka melakukan pemenuhan persyaratan dalam rangka importasi Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean Soekarno-Hatta telepon selular, yaitu sertifikasi dari postel, lembar laporan mengamankan upaya importasi telepon selular yang ditengarai tidak memenuhi ketentuan dan persyaratan verifikasi dari surveyor dan juga terhadap badan hukumnya paling kepabeanan (tidak diberitahukan dalam customs tidak harus memenuhi ketentuan dari Departemen Perdagangan.” declaration) maupun persyaratan dari instansi teknis terkait lainUntuk selanjutnya barang tersebut akan diproses lebih lanjut oleh KPPBC Tipe Madya Pabean Soekarno-Hatta sesunya. Seperti diketahui untuk untuk melakukan importasi telepon ai ketentuan yang berlaku. aries selelur yang dipersyaratkan antara lain memiliki badan hukum dan tidak bisa dilakukan secara FOTO-FOTO WBC/ARIES perorangan. Untuk produk tele-pon selular itu sendiri harus memenuhi proses sertifikasi dari Pos dan Telekomunikasi yang saat ini dilakukan oleh Kementerian Komunikasi dan Informasi serta Sucofindo sebagai pihak suirveyor. “Dari barang-barang yang kita tegah ini, kita tidak menemukan persyaratan tersebut, karena itu tindakan penegahan kami lakukan,” demikian menurut Kepala Seksi Penindakan dan Penyidikan KPPBC Tipe Madya Pabean Soekaro-Hatta, Eko Dharmanto. Dalam jumpa pers pada 21 April 2009 di KPPBC Tipe Madya Pabean Soekarno-Hatta. Ditambahkan Eko, untuk memasukan telepon selular jenis Blackberry ini pelaku menggunakan modus baru yaitu dengan menggunakan oknum-oknum tertentu yang memiliki akses untuk beraktifitas di dalam bandara. Oknum-oknum itu bisa saja para penjemput baik dari travel, dari hotel maupun pihak lainnya yang memiliki kartu pass yang dikeluarkan oleh otoritas bandara. Upaya pemasukan Blackberry secara BARANG BUKTI, sebanyak 506 unit Blackberry akan diproses lebih lanjut oleh KPPBC Tipe ilegal ini dilakukan sebanyak dua kali, yaitu Madya Pabean Soekarno-Hatta.

SEBANYAK 506 BLACKBERRY

P

20

WARTA BEA CUKAI

EDISI 414 MEI 2009

INFO PEGAWAI

RAPOR DJBC. Direktur Kepabeanan Internasional, Wahyu Poernomo, dan Direktur Audit, Thomas Sugijata, pada acara jumpa pers, saat menjelaskan hasil penilaian tim WCO diagnostic mission .

HASIL PENILAIAN KINERJA DJBC OLEH WCO DIAGNOSTIC MISSION

Seiring berjalannya program reformasi di DJBC yang dimulai sejak tahun 2006, DJBC telah banyak melakukan perubahan, baik struktur organisasi maupun dalam hal pelayanan dan pengawasan.

P

rogram reformasi tersebut menghasilkan beberapa kebijakan, antara lain pembentukan Kantor Pelayanan Utama (KPU) di Tanjung Priok dan Batam, juga pembentukan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Cukai dan Pabean. Dari pembentukan kantor-kantor tersebut, kemudian dilakukan penilaian kinerja DJBC oleh beberapa instansi independen, seperti Transparasi Internasional Indonesia (TII), dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), termasuk penilaian oleh World Customs Oganization (WCO) sebagai lembaga pabean sedunia yang menilai kinerja negara anggotanya dengan sistem Columbus programme, yang salah satu tahapannya adalah melalui diagnostic mission. Dalam penilaian diagnostic mission tersebut, hal pokok yang dinilai adalah program peningkatan kapasitas (capacity building) untuk penerapan SAFE Framework of Standard to Secure and Facilitate Global Trade (SAFE FoS), sebagai kerangka standar dalam pengamanan dan fasilitasi perdagangan global, yang menawarkan prinsip-prinsip dan aturan untuk diadopsi sebagai langkah minimal yang harus dilaksanakan oleh anggota WCO. Untuk maksud tersebut, DJBC pada 2 hingga 13 Februari 2009 telah mengundang tim WCO diagnostic mission untuk menilai arah dan perkembangan program peningkatan kapasitas, reformasi dan modernisasi di DJBC, terutama terkait dengan penerapan SAFE FoS. Dari hasil yang telah diberikan oleh tim diagnostic mission tersebut, DJBC pada 14 April 2009 melakukan jumpa pers untuk menjelaskan kepada masyarakat bagaimana rapor DJBC di mata

WCO. Acara yang berlangsung di aula Gedung B Kantor Pusat DJBC ini dihadiri oleh Direktur Kepabeanan Internasional, Wahyu Poernomo, Direktur Audit yang juga sebagai Ketua Tim Percepatan reformasi DJBC, Thomas Sugijata, Direktur Fasilitas Kepabeanan, Kusdirman, dan beberapa pejabat eselon III dan IV dilingkungan KP DJBC. Pada pemaparanya, Thomas Sugijata menjelaskan, penilaian tim WCO diagnostic mission kepada DJBC adalah positif, karena DJBC telah menjalankan beberapa program reformasi yang pada akhirnya dapat meningkatkan penerimaan negara, menekan angka penyelundupan, dan menaikan indeks persepsi korupsi yang selama ini ada di DJBC. “Salah satu poin DJBC diberikan nilai positif adalah, penerapan jalur MITA, jalur prioritas dan adanya client coordinator di KPU. Selain itu juga tim telah berdialog dengan beberapa instansi yang keseluruhannya mengatakan sistem pelayanan dan pengawasan DJBC kini jauh lebih baik,” jelas Thomas Sugijata. Sementara itu Wahyu Poernomo dalam pemaparannya menjelaskan, walaupun DJBC diberikan nilai postif, namun ada beberapa rekomendasi yang harus dijalankan oleh DJBC agar pelayanan yang diberikan dapat lebih sempurna. “Ada dua rekomendasi yang diberikan tim diagnostic mission kepada DJBC. Pertama, pembentukan hotline client coordinator juga harus ada di Kantor Pusat. Kedua, melanjutkan inisiatif pengembangan program integritas dan good governance,” ujar Wahyu Poernomo. Lebih lanjut Wahyu Poernomo menjelaskan, dengan adanya dua rekomendasi tersebut, maka DJBC pun memiliki dua komitmen setelah pelaksanaan diagnostic mission. Pertama, melanjutkan dan mengembangkan program integritas, reformasi, dan modernisasi di DJBC. Kedua, menuangkan rekomendasi tim diagnostic dalam rencana aksi program peningkatan kapasitas DJBC, yang disesuaikan dengan tingkat perkembangan program-program yang sedang berjalan. Dengan dua rekomendasi dan dua komitmen tersebut, maka kedepannya DJBC memiliki beberapa harapan kepada mitra usaha, yaitu peningkatan kepatuhan dari kalangan pelaku bisnis terhadap aturan, prosedur, dan ketentuan yang diterapkan DJBC dan instansi terkait. Selain itu untuk mitra usaha juga diharapkan memberikan masukan untuk pengembangan proses reformasi dan modernisasi DJBC serta informasi untuk menunjang mekanisme pengawasan dan fasilitasi perdangan. Di sisi lain, DJBC juga diharapkan mempersiapkan diri baik sarana maupun prasarana dalam menuju pembentukan operator ekonomi sesuai standar WCO. supriyadi EDISI 414 MEI 2009

WARTA BEA CUKAI

21

INFO PEGAWAI dengan baik. Contohnya masalah pencatatan dan pengelolaan aset, pengelolaan inventaris dan beberapa proyek yang akan ditangani oleh Kabag Umum. Beberapa kasus tentang pengadaan tanah menjadi permasalahan. “Kabag Umum juga menangani Kepatuhan Internal (KI), saya harapkan ini menjadi sesuatu yang penting dan dalam waktu dekat di KP akan ada Kepala Pusat Kepatuhan Internal yang akan memproses pelanggaran-pelanggaran kode etik, melakukan pembinaan kepada semua jajaran supaya kode etik ditangani dengan lebih baik,” ujar Anwar. Kepada pejabat yang baru dilantik khususnya di bidang P2, Anwar menegaskan integritas adalah inti dari semuanya dan tidak bisa ditawar-tawar lagi. “Anda bergerak di bidang penindakan dan melaksanakan law enforcement, karenanya integritas menjadi kuncinya. Saya meminta untuk tidak membuat sesuatu skenario yang merugikan Bea dan Cukai, karena ini akan menjadikan kinerja menjadi tidak baik. Jika ada pejabat yang tidak berprestasi apalagi bermasalah kami tidak segansegan segera mengambil langkah-langkah atau ar Suprijadi Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Anw Anwar tindakan disiplin, saya tidak mempermasalahkan melantik 20 pejabat eselon III di lingkungan Direktorat apakah pejabat itu baru. Kita harus konsisten melaksanakan itu, jadi laksanakanlah amanah itu Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) pada 3 April 2009. Acara yang berlangsung di aula Gedung B Kantor Pusat dengan baik, konsisten dan bereputasi. Jika anda reputasi yang baik akan menjadi kenangan (KP) DJBC pada pukul 09.00 WIB ini dihadiri seluruh memiliki tersendiri dan otomatis akan mendorong karier staf inti di KP dan beberapa pejabat eselon III. anda. Ini pesan dari ibu menkeu pada raker yang lalu , bahwa reputasi adalah sesuatu yang penting dijaga. Sekali lagi saya ucapkan selamat bekerja. Saya percaya e-20 pejabat yang dimutasi maupun yang mendapat prosaudara-saudara sekalian akan melaksanakan tugas dengan sebaikmosi eselon III ini sesuai dengan Keputusan Menteri baiknya sesuai tanggung jawab yang dibebankan di pundak saudara. Keuangan Nomor 221/KM.1/UP.II/2009 tentang mutasi para Semoga Tuhan YME bersama kita. Amin,” imbuh Anwar. pejabat eselon III di lingkungan DJBC. Seusai melantik dan Duki Rusnadi salah satu pejabat yang baru ketika diwawancarai mengambil sumpah para pejabat eselon III, secara umum WBC menyatakan, sesuai amanat yang disampaikan Dirjen, intinya Anwar Suprijadi menyampaikan beberapa pesan. kita semua sudah harus berubah terutama untuk bagian-bagian yang Dalam sambutannya, Anwar menegaskan kembali pesan Menteri telah disebutkan tadi. “Saya rasa kita harus mendukung penuh dan Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani saat memimpin rapat kerja DJBC tidak ada keraguan lagi dari kita untuk melaksanakan apa yang selayang diselenggarakan beberapa waktu lalu (25/3) agar terus memelima ini sudah dikomitmenkan antara Bea dan Cukai dengan Menteri hara kinerja dan keberhasilan yang telah diraih DJBC. Keuangan. Kita berharap semoga pejabat yang dilantik bisa membaKepada para pejabat eselon III yang baru dilantik dan seluruh wa kemajuan bagi Bea dan Cukai.” jajaran di Bea dan Cukai, Anwar menegaskan bahwa memelihara Duki menjabat sebagai Kepala Bagian Umum dan KI Kanwil suatu keberhasilan merupakan sesuatu yang tidak mudah, karena itu Khusus DJBC Tanjung Balai Karimun. Menurut Duki tingginya tingkat perlu konsistensi untuk menjaga kinerja dengan lebih baik. pelanggaran berkaitan dengan masalah pemungutan uang negara Selain itu semua jajaran juga diminta untuk terus mengamankan dan lain sebagainya sehingga pembinaan integritas pegawai adalah penerimaan negara karena penerimaan negara merupakan sesuatu hal yang paling utama dilakukan karena sangat riskan terjadinya yang sangat penting dan menjadi komitmen bagi seluruh jajaran kemungkinan pelanggaran oleh pegawai yang belum sadar betul akan DJBC. Jika penerimaan negara tidak tercapai maka pemerintah pentingnya menegakkan peraturan kepabeanan. “Saya akan coba sudah sangat sulit dalam mencari dana pinjaman dan bukanlah sesumeningkatkan pembinaan, penyuluhan dan atu yang murah khususnya menghadapi situasi FOTO-FOTO WBC/ATS peningkatan kesadaran akan pentingya integritas krisis ekonomi. pegawai terutama pegawai-pegawai yang berkaitan “Untuk mengantisipasi krisis global kepada sedengan bidang pengawasan.” luruh jajaran eselon III yang baru dilantik dihimbau Ia berharap, bisa bekerja dengan lebih baik dan untuk terus melihat perkembangan di era krisis ini. didukung oleh semua unsur, baik yang ada di jajarPerlu langkah dari kita untuk bisa membantu keluar annya maupun di Kantor Pusat. Karena semua dari krisis melalui pelayanan baik dan pengawasan jajaran yang ada di DJBC harus saling membantu ketat,” imbuh Anwar. sehingga apa yang menjadi tugas pokok dan fungsi Terkait pemilihan umum (pemilu) pada tahun DJBC bisa berjalan dengan lancar dan bagaimana2009 ini, Anwar menekankan kepada semua jajaran pun juga Bagian Umum hanyalah bagian kecil dari untuk bersikap netral. Ia menambahkan masih tersuatu struktur organisasi dari Direktorat Jenderal kait Pemilu, banyak kegiatan perlu diwaspadai dari sebesar DJBC. kemungkinan penyalahgunaan di bidang kepabean“Artinya kami membutuhkan kerjasama, karena an. Karenanya konsistensi pegawai sangat dituntut bagian umum adalah bagian penunjang untuk unit untuk tidak takut terhadap paksaan dan tekanan. lainnya karena itu koordinasi sangat diperlukan. Kedepannya fungsi bagian umum bisa lebih MANAJEMEN BERBASIS KINERJA menonjol karena bagaimanapun unit-unit yang lain Bagi para pejabat yang baru dilantik khususnya bisa bekerja dan berfungsi lebih baik dengan pejabat yang ditunjuk sebagai Kepala Bagian dukungan penuh dari sarana dan prasarana mau(Kabag) Umum, Anwar menegaskan untuk bekerja DUKI RUSNADI Harapan saya bisa profesional dan memiliki keseriusan karena masih bekerja dengan lebih baik dan didukung pun SDM yang dikelola oleh Bagian Umum dan Kepatuhan Internal,” ujar Duki. aries ada beberapa masalah yang kurang ditangani oleh semua unsur.

PELANTIKAN PEJABAT ESELON III DI LINGKUNGAN DJBC

K

22

WARTA BEA CUKAI

EDISI 414 MEI 2009

LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 221/KM.1/UP.II/2009 TENTANG MUTASI PEJABAT ESELON III DI LINGKUNGAN DJBC NAMA/

PANGKAT

NIP

GOLONGAN

JABATAN DAN TEMPAT KEDUDUKAN L A M A

B A R U

Direktor at Teknis Kepabeanan: 1. Ir. Alfian Chaniago, M.B.A. Kepala Bidang Pelayanan Fasilitas Pabean, Pembina Tk.I 060079893 dan Cukai Kantor Pelayanan Utama Bea dan IV/b Cukai Tipe A Tanjung Priok

Kepala Subdirektorat Klasifikasi Barang

D i r e k t o r a t Pe n i n d a k a n d a n P e n y i d i k a n : 2. Ir. Heru Sulastyono, M.M., M.Si. Kepala Bidang Penindakan dan Penyidikan Kantor Pembina Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok 060079899 IV/a

Kepala Subdirektorat Penindakan

Kantor W ilayah DJBC Nanggroe Aceh Dar ussalam: Kepala Seksi Muitilateral III Direktorat Kepabeanan 3. Turanto Sih Wardoyo, S.IP., M.A. Penata Tk.I internasional 060089913 III/d Kepala Seksi Penindakan dan Penyidikan Kantor 4. Nazaruddin, S.Sos., M.M. Penata Tk.I Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe 060066975 III/d A4 Teluk Nibung

Pj. Kepala Bagian Umum dan Kepatuhan Internal Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe A4 Lhok Seumawe

Kantor W ilayah DJBC Sumatera Utara: Kepala Bagian Umum dan Kepatuhan Internal 5. Safuadi, S.T., M.Sc. Pembina Kantor Wilayah DJBC Nanggroe Aceh 060089910 IV/a Darussalam, Banda Aceh

Kepala Bagian Umum dan Kepatuhan Internal

K a n t o r W i l a ya h D J B C R i a u d a n S u m a t e r a B a r at : Kepala Subbagian Kelembagaan Sekreariat 6. Ir. Yamiral Azis Santoro Penata Tk.I Direktorat Jenderal 060079934 III,/d

Pj. Kepala Bidang Kepabeanan dan Cukai

D i r e k t o r at Te k n i s Ke p a b e a n a n Pembina 7. Ir. Amin Tri Sobri , M.A. IV/a 060079889

Kepala Bidang Penindakan dan Penyidikan

Kepala Bidang Kepabeanan dan Cukai Kanwil DJBC Riau dan Sumatera Barat, Pekanbaru

K a n t o r W i l ay a h D J B C K h u s u s Kep u l a u a n R i a u : Penata Tk.I Kepala Seksi Prekursor Direktorat Penindakan dan 8. Duki Rusnadi, S.PT. III/d Penyidikan 060089774 Penata Tk.I Kepala Seksi Penindakan dan Penyidikan 9. Untung Purwoko III/d Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan 060076097 Cukai Tipe A2 Jakarta K a n t o r W i l a ya h D J B C Sumatera Ba gian Selatan: Pembina Kepala Bidang Penindakan dan Sarana Operasi 10. Saipullah Nasution, S.H., M.M. IV/a Kantor Wilayah DJBC Khusus Kepulauan Riau, 060067239 Tanjung Balai Karimun Kantor Wilayah DJBC Banten Pembina Tk.I 11. Drs. Siswa Murwono IV/b 060066144 Pembina Tk.I 12. Ir. Iwan Riswanto, M.Si. IV/b 060066144

Pj. Kepala Bagian Umum dan Kepatuhan Internal Pj. Kepala Bidang Penindakan dan Sarana Operasi

Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe A3 Jambi

Kepala Bagian Umum dan Kepatuhan Internal Kantor Wilayah DIBC Jawa Timur Kepala Bagian Umum dan Kepatuhan Internal Kantor Wilayah DJBC Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta, Semarang

Kepala Bidang Fasilitas Kepabeanan Kepala Bidang Penindakan dan Penyidikan

K a n t o r W i l a ya h D J B C J a w a Te n g a h d a n D a e r a h I s t i m e w a Yo g y a k a r t a : Penata Tk.I Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea 13. Suaidy, S.PT., M.M. III/d dan Cukai Tipe A4 Ternate 060089665

Pj. Kepala Bagian Umum dan Kepatuhan Internal

K a n t o r W i l a ya h D J B C Ja w a T i m u r I : Pembina 14. Buhari Sirait, S.E., M.A. IV/a 060079061

Kepala Bagian Umum dan Kepatuhan Internal Kantor Wilayah DJBC Khusus Kepulauan Riau, Tanjung Balai Karimun

Kepala Bagian Umum dan Kepatuhan Internal

Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Tipe A4 Ambon

Kepala Bagian Umum dan Kepatuhan Internal

K a n t o r W i l a ya h D J B C J a w a T i m u r I I Pembina 15. Halim Murdowo IV/a 060051585

Kantor Wilayah DJBC Maluku, Papua, d a n P a p u a B a r a t : Penata Tk.I 16. Hannan Budiharto, S.E., M.IH. Kepala Seksi Penyidikan dan Barang Hasil III/d 060077452 Penindakan I Kantor Wilayah DJBC Sumatera Utara, Medan Penata Tk.I 17. Budi Harjanto, S.E. Kepala Seksi Nilai Pabean IV Direktorat Teknis III/d 060078072 Kepabeanan

Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tope A4 Ambon Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayan-an Bea dan Cukai Tipe A- Ternate

K a n t o r Pe l ay a n a n U t a m a B e a d a n C u k a i T i p e A Ta n j u n g P r i o k : Pembina 18. Irwan Djuhais, S.E., Ak. Kepala Bidan Audit Kantor Pelayanan Utama Bea IV/a 060090698 dan Cukai Tipe B Batam Pembina 19. Ir. Tahi Bonar Lumban Raja Kepala Bidang Penindakan dan Penyidikan Kantor IV/a 060079943 Wilayah DJBC Banten, Serang Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe B Batam: Penata TK.I 20. Dwi Agus Prasodjo, S.E. Kepala Seksi Evaluasi Hasil Audit I Direktorat III/d 060090037 Audit

Kepala Bidang Pelayanan Fasilitas Pabean dan Cukai Kepala Bidang Penindakan dan Penyidikan Kantor Wilayah DJBC Banten, Serang

Pj. Kepala Bidang Audit torat Audit

EDISI 414 MEI 2009

WARTA BEA CUKAI

23

INFO PEGAWAI

PEGAWAI PENSIUN T.M.T. 01 MEI 2009 NO

N

A

M

A

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

Dra. Muharni Asna Drs. Hanafie Drs. Efratha Simanjuntak Suhardjana R. Helan Jaswar Jusron Muchlis Sugandhy Hendrik Bere Lelok Sugijatmi Erwan Selanggang O. Tjetje Abdul Karim Ramelan Mochamad Aris Effendi Khairani Hanudin Widjijanto Hardojo Solekah Budiarta Sunardi Sri Wuljani Sukardjo Sudirman Sudarno Drs. Herdy Agus Muhamad Sumarno Riyanto Kartini Umi Sajekti, S.Sos. Sri Hardono Iskandar Machmud, S.H. Sumarno Andri Bakar Djakfar Harnanik Dasril Drs. Abdurachman Sri Endang Setyaningsih, S.H. Drs. Purwadi F.X. Heru Susilo Winarto Bambang Djuwarto, S.IP. Sachril Uyun Drs. Nurkiswar Eddy, M.M. Sjaefudin Jus Suarni Mohd. Ali Purnama, S.H. Badaruddin Fatulo Mendrofa

1

Dr. Djuneidy Djusan

N I P

GOL

060049150 060040099 060044476 060051460 060052422 060052522 060040142 060040185 060058928 060041287 060050914 060058220 060039996 060040636 060041493 060049073 060050899 060050913 060040101 060052600 060040348 060071033 060040345 060050982 060040236 060041649 060046143 060040253 060040290 060040724 060040709 060040127 060059669 060058159 060058847 060045370 060050272 060051419 060035996 060040751 060046566 060050915 060040547 060051838 060052576 060035749 060045363 060051488

IV/a IV/a IV/c III/b III/b III/b III/c III/c II/b III/c III/b II/d III/c III/c III/c III/b III/b III/c III/c III/b IV/a III/a III/c III/b IV/a IV/a III/c III/c III/c IV/a III/c IV/a III/b III/b III/b III/b IV/a III/d IV/a III/d III/c III/b IV/c III/d III/b IV/a III/c III/b

J A B A T A N

K E D U D U K A N

Kepala Seksi KITE I Kepala Seksi Evaluasi Audit Kepala Bagian Umum dan Kepatuhan Internal Pelaksana Pelaksana Pelaksana Pelaksana Pelaksana Pelaksana Pelaksana Pelaksana Pelaksana Kasubsi Sarana Operasi Pelaksana Pelaksana Pelaksana Pelaksana Pelaksana Pelaksana Pelaksana Kepala Seksi Kepabeanan dan Cukai II Pelaksana Pelaksana Pelaksana Kepala Seksi Kepabeanan dan Cukai I Kepala Seksi Keberatan dan Banding Pelaksana Pelaksana Pelaksana Kepala Seksi Aneka Cukai I Korlak Adm. Umum Kepala Seksi KITE I Pelaksana Pelaksana Pelaksana Pelaksana Pelaksana Kepala Seksi Tempat Penimbunan VI Kepala Seksi KITE I Kepala Seksi DTDD Pelaksana Pelaksana Kepala Bidang Fasilitas Kepabeanan Kepala Seksi Tempat Penimbunan I Korlak Urusan TU dan Adm. Kepegawaian Kepala Kantor Korlak Urusan TU dan Adm. Kepegawaian Pelaksana

KWBC Banten KWBC Jakarta KWBC Bali, NTB dan NTT KPPBC Tipe A2 Jakarta KPPBC Tipe A2 Tangerang KPPBC Tipe A2 Bekasi KPPBC Tipe A2 Bekasi KPPBC Tipe Madya Soekarno Hatta KPPBC Tipe B Maumere KPPBC Tipe A2 Bekasi KPPBC Tipe A2 Purwakarta KPPBC Tipe Madya Soekarno Hatta KPPBC Tipe Madya Soekarno Hatta KPPBC Tipe A2 Tangerang KPPBC Tipe Madya Soekarno Hatta KPPBC Tipe A3 Balikpapan KPPBC Tipe A2 Bogor KPPBC Tipe A4 Yogyakarta KPPBC Tipe A2 Tangerang KPPBC Tipe B Purwokerto KPPBC Tipe A2 Purwakarta KPPBC Tipe B Bojonegoro KPPBC Tipe A2 Tangerang KPPBC Tipe A2 Bekasi KPPBC Tipe A2 Bandung KWBC Sumatera Utara KPPBC Tipe A2 Purwakarta KPPBC Tipe A2 Tangerang KPPBC Tipe B Kantor Pos Pasar Baru Dit. Cukai KPPBC Tipe B Probolinggo KWBC Sumatera Utara KWBC Jawa Timur II KPPBC Tipe A3 Jambi KWBC Jakarta Pangsarops Tg. Balai Karimun KWBC Jawa Barat KPPBC Tipe A2 Bekasi KWBC Jawa Timur II KPPBC Tipe A4 Sunda Kelapa KPPBC Tipe B Banyuwangi KPPBC Tipe Madya Soekarno Hatta KWBC Bali, NTB dan NTT KPPBC Tipe A3 Pekanbaru KPPBC Tipe A3 Tg. Pinang KPPBC Tipe A4 Banda Aceh KPPBC Tipe A1 Tg. Emas KPPBC Tipe A3 Medan

TAMBAHAN DATA PEGAWAI PENSIUN T.M.T 01 APRIL 2009 060041333

IV/e

KWBC Sumatera Bagian Selatan

Kepala Kantor

RALAT DATA PEGAWAI PENSIUN WBC EDISI 411 PEBRUARI 2009 Tertulis Nama/NIP Gol Jabatan Kedudukan Tanggal lahir *) Ybs. Pensiun

: Syaibani/060045831 : III/c : Kasi Kepabeanan dan Cukai III : KPPBC Tipe A3 Samarinda : 12 Januari 1953 *) tmt. 01 Nopember 2009

Seharusnya Nama/NIP Gol Jabatan Kedudukan Tanggal Lahir

: : : : :

Syaibani/060045831 III/c Kasi Kepabeanan dan Cukai III KPPBC Tipe A3 Samarinda 12 Oktober 1953

BERITA DUKA CITA

Telah meninggal dunia, HIRMAN, Pelaksana Pemeriksa pada KPPBC Tipe Madya Pabean Soekarno Hatta, pada hari Kamis, 09 April 2009, pukul 15.00 WIB. Telah meninggal dunia, H. MAHDI ISMOYO, ayahanda dari Wisnu Nugrahini, Kasubag TU Kepegawaian Kanwil DJBC Jawa Timur I Surabaya, pada hari Jumat, 17 April 2009. Jenazah telah dimakamkan pada hari Sabtu, 18 April 2009.

Segenap jajaran Direktorat Jenderal Bea dan Cukai menyatakan duka yang sedalam-dalamnya. Bagi keluarga yang ditinggalkan semoga diberikan ketabahan dan kekuatan oleh Tuhan Yang maha Esa. Amin. 24

WARTA BEA CUKAI

EDISI 414 MEI 2009

SEKRETARIAT WBC/ATS

KINERJA MENINGKAT. Menkeu saat memberikan sambutan sekaligus menutup raker DJBC, yang menilai kinerja DJBC kini sudah jauh lebih baik dan patut dibanggakan.

RAPAT KERJA KE-2 DJBC DI TAHUN 2009 Menindaklanjuti rapat kerja (raker) Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) pada September 2008, dan rapat pimpinan jajaran Departemen Keuangan (Depkeu) pada 11 Maret 2009, DJBC pada 25 Maret 2009 kembali mengadakan raker yang membahas berbagai persoalan baik di intern DJBC maupun upaya-upaya menghadapi dampak krisis ekonomi global.

D

engan mengambil tema “Strategi dan kebijakan DJBC dalam menghadapi dampak krisis ekonomi global” raker DJBC yang berlangsung selama satu hari di aula gedung B Kantor Pusat DJBC, diikuti oleh seluruh Kepala Kantor Wilayah (kanwil), Kepala Kantor Pelayanan Utama (KPU), Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe A1 hingga A4, dan Kepala KPPBC Tipe Madya Cukai dan Pabean. Adapun raker kali ini mempunyai tiga tujuan. Pertama, melindungi dan mengamankan perekonomian nasional akibat krisis ekonomi global. Kedua, dalam rangka mengamankan penerimaan DJBC tahun anggaran 2009. Dan ketiga, tindak lanjut Instruksi Dirjen

Bea dan Cukai No. INS-03/BC/2008, dan kontrak kinerja tahun 2009. Dalam sambutannya yang juga sekaligus membuka acara raker, Dirjen Bea dan Cukai, Anwar Suprijadi, menyatakan sesuai dengan Instruksi Dirjen Bea dan Cukai No. INS-03/BC/2008 tentang tindaklanjut hasil rapat kerja DJBC tahun anggaran 2008, telah dihasilkan beberapa rekomendasi untuk Sekretariat DJBC dan tiap-tiap Direktorat. Untuk Sekretariat terdapat enam rekomendasi dan empat kegiatan dalam proses, Direktorat Teknis Kepabeanan terdapat 10 rekomendasi dan empat kegiatan dalam proses, Direktorat Cukai terdapat 18 rekomendasi dan 10 kegiatan dalam proses, Direktorat P2 terdapat 11 rekomendasi yang seluruhnya telah dilaksanakan, Direktorat Audit terdapat empat rekomendasi dan seluruhnya telah dilaksanakan, Direktorat PPKC terdapat empat rekomendasi yang seluruhnya telah dilaksanakan, serta Direktorat IKC terdapat enam rekomendasi dan tiga kegiatan dalam proses. “Pelaksanaan reformasi birokrasi di DJBC merupakan salah satu faktor penunjang strategis dalam pencapaian anggaran berbasis kinerja yang optimal, untuk itu guna mendukung program reformasi birokrasi, perlu adanya penetapan mekanisme pengelolaan indikator kinerja utama sebagai alat ukur yang dapat merefleksikan tingkat keberhasilan atas pencapaian setiap program yang ditetapkan bagi seluruh unit organisasi eselon II di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai,” ujar Dirjen. Lebih lanjut Dirjen menjelaskan, pelaksanaan pengelolaan kinerja di lingkungan DJBC dituangkan dalam kontrak kinerja tahunan, yang ditandatangani oleh pimpinan unit penanggung jawab indikator kinerja utama bersangkutan serta disetujui oleh atasannya.

PEMAPARAN TIAP DIREKTORAT Acara inti raker adalah pemaparan oleh seluruh staf inti, yang dimulai dari Direktur PPKC, Hanafi Usman yang menjelaskan tentang tentang kondisi ekspor impor nasional yang hingga saat ini telah turun EDISI 414 MEI 2009

WARTA BEA CUKAI

25

SEKRETARIAT SAMBUTAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA PADA ACARA “RAPAT KERJA DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI”

STRATEGI STRATEGI DAN DAN KEBIJAKAN KEBIJAKAN DIREKTORAT JENDERAL DIREKTORAT JENDERAL BEA BEA DAN DAN CUKAI CUKAI DALAM MENGHADAPI DALAM MENGHADAPI KRISIS KRISIS EKONOMI EKONOMI GLOBAL GLOBAL KANTOR PUSAT DJBC, 25 MARET 2009 Bismillaahirrahmaanirrahiim, Assalaamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh, Salam sejahtera untuk kita semua, Yang terhormat Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Yang saya hormati Para Pejabat Eselon 2 dan Eselon 3 di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Hadirin sekalian Peserta Rapat Kerja yang berbahagia,

P

ada kesempatan yang sangat baik dan insyaAllah penuh berkah ini, marilah kita memanjatkan puji dan syukur ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, karena kita masih diberi kesempatan, kekuatan, dan kesehatan untuk melanjutkan ibadah kita, karya kita, perjuangan kita, serta tugas dan pengabdian kita kepada masyarakat, bangsa, dan negara. Pertama-tama, perkenankanlah saya atas nama Pimpinan Departemen Keuangan, menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya dan penghargaan yang setinggi-tingginya, kepada jajaran pimpinan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, yang telah berkenan menyelenggarakan acara Rapat Kerja ini yang merupakan tindak lanjut dari Rapat Pimpinan Departemen Keuangan yang telah diadakan pada tanggal 11 Maret 2009 yang lalu, sehingga pada hari ini kami dapat memanfaatkan kesempatan yang berharga ini untuk menyam-

paikan beberapa kebijakan strategis dan program kerja yang dari Departemen Keuangan. Saudara-saudara dan Hadirin sekalian yang saya hormati, Sebagaimana telah kita ketahui dan kita alami bersama saat ini, dunia sedang mengalami krisis finansial global dan kecenderungan terjadinya resesi perekonomian dunia, sehingga Pemerintah saat ini sedang fokus, dan berupaya untuk mengambil langkah-langkah strategis, dalam mengantisipasi dan menyelesaikan permasalahan krisis global tersebut. Yang terkait dengan lalu lintas barang dalam perdagangan internasional atau ‘International Movement of Goods’, salah satu dampak nyata dari terjadinya krisis global tersebut, adalah menurunnya volume perdagangan dunia, dan menurunnya kegiatan impor dan ekspor di seluruh negara dunia. World Bank menyatakan bahwa diperkirakan tahun 2009 ini volume perdagangan dunia akan menyentuh “the lowest point” sejak dekade tahun 80-an yang lalu, dimana “the most drastic trade slowdowns are expected in East Asia”. Krisis global dan resesi yang makin dalam di negara maju, tentu akan menurunkan daya beli dan berpotensi mengakibatkan turunnya permintaan ekspor ke negara-negara itu. Bahkan penurunan tersebut, pada banyak komoditas terjadi cukup drastis. Turunnya permintaan dari negara-negara utama tujuan ekspor kita, secara langsung mengakibatkan kemerosotan nilai ekspor kita ke negara-negara tersebut. Tak terkecuali yang terjadi di Indonesia, telah terjadi penurunan kegiatan ekspor yang sangat signifikan, dan apabila dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2008 yang lalu, ekspor kita mengalami penurunan lebih dari 40%. Bahkan kalau melihat angka ekspor kita pada Januari dan Pebruari 2009 yang lalu, hanya berkisar pada angka $ 6,8 Milyar pada bulan Januari dan hanya $ 5,2 Milyar pada bulan Februari, padahal pada Semester I 2008 yang lalu rata-rata ekspor kita masih diatas $ 10 Milyar. Melihat kondisi volume perdagangan internasional kita yang mengalami penurunan sangat tajam, terutama sekali penurunan volume ekspor kita, merupakan suatu sinyal kuat kepada kita semua, untuk segera merumuskan langkah-langkah nyata, dalam menggerakkan dan mengamankan sektor riil pada perekonomian kita. WBC/ATS

antara 30 hingga 40 persen, yang mana dengan kondisi tersebut tentunya juga akan berpengaruh pada target penerimaan bea masuk, cukai, dan bea keluar yang akan dicapai DJBC di tahun anggaran 2009. Pemaparan kedua oleh Direktur Audit, sekaligus ketua Tim Percepatan Reformasi (TPR) DJBC, Thomas Sugijata, yang menjelaskan keberhasilan KPU dan KPPBC Tipe Madya Cukai yang sudah berjalan. Keberhasilan ini juga telah dilakukan evaluasi oleh tim independen sehingga apa yang dijalankan oleh kantor utama baik pelayanan maupun pengawasan sudah berjalan efektif. Selain itu juga dijelaskan mengenai rencana DJBC untuk pembentukan KPPBC Tipe Madya Pabean dan Fasilitas di tahun 2009, diantaranya untuk tipe madya pabean adalah KPPBC Tanjung Mas (Mei 2009), Merak (Juni 2009), Yogyakarta dan Surakarta (Juli 2009). Sedangkan untuk tipe madya fasilitas, antara lain KPPBC Bandung (September 2009), Bekasi, Purwakarta, Bogor (Oktober 2009), dan Pasuruan (November 2009). Sementara itu untuk tahun 2010 hingga 2011 juga ada beberapa KPPBC yang akan dijadikan tipe madya, antara lain KPPBC Jakarta, Tanggerang, Juanda, Balikpapan, Pontianak, Lampung, Palembang, Dumai, dan Ngurah Rai. Pemaparan selanjutnya dibawakan oleh Direktur Kepabeanan Internasional, Wahyu Poernomo, yang menjelaskan peran aktif DJBC di WCO dan dukungan DJBC terhadap kegiatan WCO di Indonesia. Selanjutnya Direktur Cukai, Frans Rupang, menjelaskan pencapaian target cukai dan keberadaan industri cukai saat ini ditengah kondisi krisis ekonomi global. 26

WARTA BEA CUKAI

EDISI 414 MEI 2009

RAKER DJBC. Menindaklanjut hasil raker pada tahun 2008 dan rapim 2009, DJBC kembali mengadakan raker untuk menentukan langkah-langkah strategi dalam menghadapi krisis ekonomi global.

Dengan menurunnya permintaan (demand) pada tingkat global dan mengecilnya tingkat konsumsi dunia, mengakibatkan terjadinya masalah dengan pasokan dan produksi. Kalau ada masalah dengan supply dan production, maka sektor riil akan terganggu. Sehingga dapat disimpulkan bahwa dengan menurunnya volume ekspor tersebut, sangat berdampak terhadap sektor riil, yang secara langsung akan dapat berakibat pada terjadinya un-employment secara besar-besaran. Jumlah PHK yang terus membengkak, hingga awal Maret 2009 kemarin dilaporkan sudah sekitar 40.000 orang kehilangan pekerjaan dan sekitar 20.000 orang dirumahkan. Karena itulah, diharapkan kebijakan pemerintah berupa stimulus fiskal yang sebesar Rp 73,3 triliun, diharapkan akan segera dapat mempengaruhi dan menahan laju perlambatan ekonomi yang lebih dalam. Secara singkat dapat disimpulkan bahwa krisis yang bermula dari masalah governance dalam pemberian kredit pembiayaan dan tingginya kegiatan spekulasi di pasar keuangan, pada akhirnya telah memberi dampak negatif terjadinya krisis finansial global, yang pada akhirnya telah menyeret seluruh masyarakat dunia mengalami resesi perekonomian global, yang sampai hari ini belum jelas betul, kapan akan bisa segera berakhir. Dalam kondisi yang sangat sulit seperti ini, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC), sebagai institusi pemerintah yang terdepan didalam melakukan pengawasan atas lalulintas barang antar negara, dan sebagai institusi layanan publik yang harus melayani seluruh kegiatan ekspor-impor, dituntut untuk mampu memberikan layanan yang terbaik terhadap seluruh kegiatan ekspor-impor, tanpa mengurangi aspek pengawasan dan perlindungan kepentingan nasional kita.

kukan Revenue Collection dan Community Protection. Oleh karena itu, perlu adanya keseimbangan dalam menjalankan keempat fungsi utama tersebut, dimana secara kontekstual harus dapat menentukan prioritas yang tepat dalam konteks waktu dan kondisi yang sesuai. Terkait dengan pelaksanaan program Reformasi Kepabeanan ini, ada beberapa program unggulan yang saat ini sedang dijadikan prioritas utama oleh DJBC, untuk dapat berkontribusi nyata dalam membantu dan mendukung pemerintah, dalam mengatasi krisis global, antara lain program modernisasi kantor pelayanan DJBC, melalui pembentukan Kantor Pelayanan Utama (KPU) dan Kantor Pengawasan dan Pelayanan BC (KPPBC) Madya di seluruh Indonesia. Perubahan secara revolusioner terhadap konsepsi Kantor Pabean ini, mencakup perubahan terhadap kebutuhan Integritas SDM, perombakan Organisasi dan Kelembagaan, perubahan budaya kerja, serta penyempurnaan terhadap sistem dan mekanisme pelayanan. Selain program strategis melalui pembentukan KPU tersebut, saat ini DJBC juga diserahi tugas oleh Pemerintah, untuk menjadi Lead Agency dalam pembangunan, pengembangan dan penerapan Sistem NSW (National Single Window) di Indonesia. Dengan tugas seberat ini, DJBC dituntut harus mampu mengkoordinasikan seluruh instansi pemerintah, yang terkait dengan lalulintas barang antar negara (ekspor-impor).

Saudara-saudara dan Hadirin sekalian yang saya hormati, Untuk menjawab berbagai tantangan yang terkait dengan kondisi krisis global ini, DJBC akan lebih mendorong fungsi utamanya dalam memberikan Trade Facilitation dan Industrial Assistance, melalui berbagai langkah dan program strategis, yang telah dirangkum kedalam Program Reformasi Kepabeanan dan berbagai program strategis lainnya. Namun demikian, DJBC juga dituntut untuk tetap mampu menjalankan fungsi utama lainnya, yaitu dalam rangka mela-

Saudara-saudara dan Hadirin sekalian yang saya hormati, Akhirnya, saya sangat mengharapkan, semoga Direktur Jenderal Bea dan Cukai dan segenap pimpinan dari tingkat pusat sampai di daerah agar mampu mengambil langkahlangkah strategis dalam menghadapi krisis finansial global berdasarkan ketentuan perundang-undangan di bidang Kepabeanan dan Cukai. Untuk itu, Saya sebagai Pimpinan Departemen Keuangan akan mendukung setiap kebijakan yang telah diambil dalam menghadapi krisis finansial global dan dalam menghadapi masa Pemilu 2009 sepanjang kebijakan tersebut telah sesuai dan mendasarkan pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Sekian dan terima kasih. Wassalaamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Raker kemudian dilanjutkan dengan pemaparan dari Direktur P2, Jusuf Indarto dan Direktur Fasilitas Kepabeanan, Kusdirman. Untuk pemaparan Dit.P2 dijelaskan mengenai upaya-upaya pengawasan yang dilakukan oleh DJBC baik tingkat KPPBC, Kanwil hingga ke Kantor Pusat. Selain itu juga dijelaskan mengenai rencana Dit.P2 untuk mengadakan pelatihan-pelatihan guna meningkatkan kemampuan kinerja pegawai DJBC. Sementara itu Direktur Fasilitas Kepabeanan, menjelaskan mengenai kondisi perusahaan yang mendapatkan fasilitas KB maupun KITE ditengah krisis ekonomi global saat ini dan solusi kebijakan fiskal untuk kedua fasilitas tersebut. Pemaparan selanjutnya dari Direktur IKC, Heri Kristiono, yang menjelaskan peran teknologi informasi di DJBC dan peningkatan IT untuk KPPBC yang akan dijadikan kantor tipe madya. Sementara Sekretaris DJBC, Kamil Sjoeib, menjelaskan mulai dari peningkatan kinerja SDM hingga penetapan anggaran belanja DJBC. Akhirnya sesi ini ditutup oleh pemaparan dari Pjs. Direktur Teknis Kepabeanan, Erlangga Mantik, yang menjelaskan mengenai peran DJBC pada wilayah free trade zone dan kendala-kendala yang dihadapi DJBC dalam pelaksanaan FTZ. Dari keseluruhan pemaparan, akhirnya pada sesi akhir raker ditetapkan 10 sasaran DJBC tahun 2009 sesuai hasil raker. Kesepuluh sasaran ini juga mendapat perhatian serius dari Dirjen yang juga mengajukan beberapa hal untuk dibahas dan ditanggapi oleh seluruh peserta raker, diantaranya mengenai kontrak kinerja indikator antara unit eselon II dengan Dirjen, keberadaan humas di DJBC, dan penggunaan anggaran yang berbasis kinerja

(10 sasaran DJBC tahun 2009 selengkapnya dapat dilihat pada tabel) Dengan selesainya seluruh materi yang dibahas pada raker DJBC 2009, acara raker akhirnya ditutup oleh Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati yang didampingi oleh tim pemantau kinerja DJBC, Marie Muhammad. Sebelum Menkeu menutup acara terlebih dahulu dilakukan penandatanganan kontrak kerja indikator antara eselon II dengan Dirjen, dari pihak eselon II diwakili oleh Sekretaris DJBC, Kamil Sjoeib, Kepala KPU Tanjung Priok, Kushari, dan Kepala Kanwil DJBC Ambon, Maluku dan Papua, Ariohadi. Pada sambutan penutupan acara raker DJBC tahun 2009, Menkeu menyatakan bangga dengan kinerja DJBC saat ini, karena dari beberapa pengguna jasa baik dalam maupun luar negeri yang ditemui merasa puas dengan pelayanan bea cukai selama ini.(selengkapnya sambutan Menkeu dapat dilihat pada boks) “Kebangaan saya ini juga sudah saya sampaikan kepada Bapak Presiden, saya mengatakan kepada beliau, kalau ada instansi pemerintah yang patut Bapak banggakan saat ini maka jawabannya adalah bea cukai dan pajak,” kata Menkeu Lebih lanjut Menkeu mengatakan, kendati kinerja DJBC saat ini sudah bagus, namun ada satu hal yang masih memerlukan perhatian serius yaitu soal MMEA. Untuk itu Menkeu meminta kepada seluruh jajaran DJBC agar terus meningkatkan pengawasan MMEA karena saat ini peredaran MMEA semakin marak dan memerlukan pengawasan yang lebih serius agar kerugian negara akibat peredaran ilegal MMEA dapat ditekan seminimal mungkin. supriyadi EDISI 414 MEI 2009

WARTA BEA CUKAI

27

SEKRETARIAT 10 SASARAN DJBC TAHUN 2009 SESUAI HASIL RAPAT KERJA DJBC TANGGAL 25 MARET 2009

28

WARTA BEA CUKAI

EDISI 414 MEI 2009

EDISI 414 MEI 2009

WARTA BEA CUKAI

29

SEPUTAR BEACUKAI

MALANG. Dalam rangka pembentukan Customs Rafting Club di KPPBC Malang diadakan rafting bersama keluarga besar KPPBC Tipe Madya Cukai Malang pada 20 Maret 2009. Rafting dua hari ini diadakan di Songa Rafting Pekalen Probolinggo yang diikuti sebelas orang peserta diantaranya Kepala KPPBC Tipe Madya Cukai Malang Parjiya dan keluarga dengan didampingi KSBU KPPBC Tipe Madya Cukai Malang Bambang Wahyudi dan keluarga. Tampak pada gambar kiri, foto bersama peserta rafting dengan Kepala Kantor beserta keluarga (no 7 dari kiri) dan KSBU KPPBC Tipe Madya Cukai Malang (no 2 dari kiri), dan gambar kanan, Kepala Kantor dan keluarga sedang mengarungi arus deras Sungai Pekalen – Songa Probolinggo. Kiriman Teddy Laksmana, KPPBC Tipe Madya Cukai Malang

JAKARTA. Pada 13 – 15 Maret 2009 telah dilaksanakan lomba menembak terbuka memperingati Hari Ulang Tahun TNI Angkatan Udara ke63 tahun 2009 di Pangkalan TNI AU Iswahjudi Madiun. Dari hasil lomba tersebut Customs Shooting Club (CSC) memperoleh juara II di kelas Tembak Pistol Eksekutif Sipil yakni atas nama Heri Sustanto, pegawai Sekretariat DJBC (Gambar kiri). Penyerahan piala juara II diserahkan oleh panitia Lomba Menembak HUT TNI AU, Mayor Sunu Eko Prasetyo kepada Heri Sustanto (Gambar kanan). Kiriman Sekretariat DJBC

NGURAH RAI. Pada 18 Februari 2009 Kepala Seksi P2 KPPBC Tipe A3 Ngurah Rai. Bagus Endro Wibowo melakukan serah terima tersangka dan barang bukti kasus tindak pidana di bidang Cukai sesuai Berkas Perkara nomor: BP-02/WBC.12/KPP.01/PPNS/2009 tanggal 27 Januari 2009 dengan tersangka Sdr. Hadi Pranoto, kepada Kasi Pidsus Kejaksaan Negeri Negara Endriyanto Isbandi, SH di Kejaksaan Negeri Negara, Bali. Untuk kasus ini sudah memasuki tahap persidangan di Pengadilan Negeri Negara (Tahap kesaksian dari para Saksi dan Ahli). Tampak pada gambar dari kiri ke kanan : Bagus Endro Wibowo (Kasi P2 KPPBC Tipe A3 Ngurah Rai), Hadi Pranoto (Tersangka), Endriyanto Isbandi, SH (Kasi Pidsus Kejaksaan Negeri Negara. Kiriman Marino Harjunanto, KPPBC Ngurah Rai

30

WARTA BEA CUKAI

EDISI 414 MEI 2009

SURAKARTA. KPPBC Tipe A3 Surakarta menerima kunjungan Tim Percepatan Reformasi Kebijakan Pelayanan Kepabeanan dan Cukai pada 30 Maret 2009 untuk melaksanakan survey awal dan pembahasan program kerja pembentukan KPPBC Tipe Madya Surakarta. Tampak pada gambar foto bersama Tim Percepatan Reformasi Thomas Sugijata ( Ketua ), Frans Rupang ( Wakil ketua ) dan anggota tim serta Kepala Kantor Wilayah DJBC Jawa Tengah dan DIY, Ismartono, Kepala KPPBC Tipe A3 Surakarta, Arwansjah, dan pejabat eselon IV di lingkungan KPPBC Tipe A3 Surakarta. Kiriman Wira AW, KPPBC Surakarta

JAKARTA. Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK) Departemen Keuangan I Made Gde Erasta pada 3 April 2009 menutup Diklat Samapta Teknis Umum yang diikuti oleh 122 peserta diklat dari Prodip I, III dan STAN. Penutupan Diklat Teknis Umum ini dihadiri oleh Sekretaris Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kamil Sjoieb beserta para pejabat eselon III di lingkungan KP-DJBC, pejabat di Pusdiklat dan para orangtua pegawai. Penutupan ini ditandai dengan pelepasan tanda peserta dan dimeriahkan dengan demo baris berbaris, ketangkasan bersenjata, ketangkasan bela diri serta ketangkasan mematahkan besi tempa pengungkit pompa tangan dragon. Acara diakhiri dengan foto bersama peserta dengan seluruh pejabat yang hadir dalam acara tersebut.

NGURAH RAI. Pada 1 Maret 2009, berdasarkan informasi dan melalui surat perintah tugas (26 Februari 2009), telah dilakukan penegahan di Jalan Anyelir, Br Dukuh, Kelurahan desa Dauh Peken Kabupaten Tambanan Bali terhadap sebuah mobil pick up box Daihatsu warna hitam beserta 600 (enam ratus) bungkus rokok merek Premie yang dilekati pita cukai palsu yang berada diatasnya, yang dimiliki/dikuasai oleh Sdr. EP. Ikut ditegah sebuah bangunan/kios yang difungsikan sebagai gudang penyimpanan / penimbunan rokok – rokok (gudang rokok) beserta rokok-rokok yang diduga dilekati pita cukai palsu sebanyak 14.280 (empat belas ribu dua ratus delapan puluh) bungkus merek jAzz, Diva Surya, Premie dan Premio yang ada didalamnya yang dimiliki/dikuasai oleh Sdr. S. Dari hasil pemeriksaan oleh Tim Penyidik KPPBC Tipe A3 Ngurah Rai terhadap kedua tersangka kini telah memasuki tahapan penyerahan tahap pertama kepada Kejaksaan Negeri Tabanan, Bali. Tampak pada gambar kiri, barang bukti rokok dilekati pita cukai palsu di gudang penyimpanan milik S dan gambar kanan, pemeriksaan terhadap mobil box yang didalamnya ada 600 bungkus rokok yang dilekati pita cukai palsu. Kiriman Marino Harjunanto, KPPBC Ngurah Rai

JAKARTA. Sebanyak 122 peserta Diklat Teknis Umum Prodip I dan III menghadiri acara Motivasi Internalizet Kode Etik Pegawai DJBC yang diselenggarakan oleh Sekretariat pada 2 April 2009 di auditoriun gedung B KP-DJBC. Training motivasi bertemakan Membangun Motivasi Kecintaan dan Keyakinan Dalam Bekerja Untuk Masa Depan Bangsa dibuka oleh Kasubag Umum Kepegawaian M. Luqman. Tampak pada gambar para peserta diklat dengan serius mendengarkan paparan dari Apud Kusaeri dari Lembaga Terapan Manajemen Trustco.

PALEMBANG. Kanwil DJBC Sumatera Bagian Selatan pada 28 Maret 2009 menyelenggarakan acara “ Mengantar Purna Tugas Kakanwil DJBC Sumbagsel dr. Djuneidy Djusan”. Acara yang diselenggarakan di Hotel Novotell Palembang dihadiri seluruh pejabat eselonn III dan IV dilingkungan Kanwil DJBC Sumatera Bagian Selatan dan beberapa stakeholder. Tampak pada gambar, dr. Djuneidy Djusan beserta keluarga memberikan kata sambutan dan mohon pamit kepada seluruh pegawai DJBC Sumbagsel. Kiriman Kanwil DJBC Sumatera Bagian Selatan.

EDISI 414 MEI 2009

WARTA BEA CUKAI

31

SEPUTAR BEACUKAI

AMBON. Pertandingan persahabatan antara pegawai Bea dan Cukai Ambon melawan pegawai KPPN Ambon di Lapangan Sepak Bola TNI AU Patimura Ambon digelar pada 25 April 2009, dengan kedudukan akhir 5-2 untuk kemenangan pegawai Bea dan Cukai. Nampak pada gambar pertandingan yang sengit antara dua kesebelasan dan foto bersama setelah pertandingan. Bambang Wicaksono, Ambon Foto : Bambang Wicaksono

JAKARTA. Dewan Kemakmuran Masjid (DKM) Keputrian Baitut Taqwa pada 1 April 2009 menyelenggarakan seminar Fungsi Kisah Dalam Pembentukan Kepribadian Anak yang dibawakan oleh Neno Warisman di Auditorium Gedung B KP-DJBC. Seminar dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW 1429 H merupakan kerjasama DKM Masjid Baitut Taqwa dengan Sygma Daya dihadiri oleh para karyawati dan para pengurus Dharmawanita Persatuan KP-DJBC. Acara diwali dengan pembacaan ayat suci Al-qur’an Surat Lugman ayat 12 – 16, kemudian dilanjutkan dengan sambutan ketua panitia Shinta Dewi Arini, kemudian masuk ke acara inti seminar. Tampak pada gambar, Neno Warisman sedang berdialog dengan empat pegawai wanita.

JAMBI. Apel pagi yang rutin tiap bulan (tanggal 17) dilakukan oleh KPPBC Jambi, dipimpin oleh Pj. Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe A3 Jambi, R.M. Nadjib. Pada apel pagi yang diselenggarakan pada 17 April 2009 tersebut Pj. Kepala KPPBC Tipe A3 Jambi melakukan penyematan kenaikan pangkat kepada pegawai KPPBC Tipe A3 Jambi yang naik pangkat per 1 April 2009. Kiriman Herry Purwono (060108216), KPPBC Jambi

32

WARTA BEA CUKAI

EDISI 414 MEI 2009

JAKARTA. Pada 15 April 2009, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penandatanganan kerjasama untuk meletakkan pojok anti korupsi di tempat-tempat seperti di KPU Bea dan Cukai Tanjung Priok, gedung Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Universitas Islam Negeri Hidayatullah, Universitas Paramadina, dan SMA Negeri 70 Jakarta. Penandatangan dilakukan di auditorium Gedung KPK Jalan HR Rasuna Said Jakarta oleh Sekretarias Jenderal KPK Bambang Sapto Pratomosunu dengan perwakilan penerima pojok antikorupsi dan disaksikan oleh pimpinan KPK. Melalui pojok antikorupsi ini masyarakat dapat membaca sebagai referensi tentang pemberantasan korupsi dan dapat juga mengakses data digital melalui komputer, termasuk data tambahan berita negara (TBN) atas laporan harta kekayaan pejabat (LHKPN). ATS, (foto : Ade Syamsuddin, KPU Bea dan Cukai Tanjung Priok)

JAKARTA. Pada 2 April 2009 di Aula Loka Muda, Direktur P2 Jusuf Indarto didampingi pejabat dilingkungan Direktorat P2 serta Kasubag Pengembangan Pegawai M. Zamroni menutup acara pelatihan Pengawasan Lintas Batas Tumbuhan Dan Satwa Liar DJBC Tahun 2009 yang telah diselenggarakan selama empat hari. Dalam acara penutupan tersebut dilakukan penyerahan sertifikat oleh Direktur P2 Jusuf Indarto kepada peserta yang berhasil mendapat rangking I yakni Adi Rizkiarto.

KOREA. WCO (World Customs Organization) pada 16-21 Maret 2009, menyelenggarakan Technical Trainer Accreditation Workshop di Cheonan, Korea Selatan. Workshop ini diadakan sebagai upaya WCO yang akan meningkatkan penyelenggaraan kegiatan training dengan menggunakan sumber daya trainer dari luar WCO (negara anggota). Selain itu, untuk mendukung kegiatan Customs Training dan peningkatan capacity building di region tertentu dalam wilayah kerja WCO, maka diperlukan trainer yang memenuhi kriteria standar WCO. Acara diikuti oleh 14 peserta perwakilan dari beberapa negara di Asia yaitu Indonesia, China, Thailand, Korea, Jepang, India, Pakistan, Srilangka, Bhutan, Maldives, serta perwakilan Technical Attaché Regional Office for Capacity Building (ROCB) dibawah WCO. Dari Indonesia mewakili DJBC terpilih 3 (tiga) pegawai dari KPU Tanjung Priok yaitu Budi Winanto, Teguh Djatmiko, dan Kusumasanti. Tampak pada gambar, para peserta melakukan foto bersama dengan para instruktur dari WCO. Kiriman Budi Winanto, Pegawai KPU DJBC Tanjung Priok

BANTEN. Dharma Wnita Persatuan (DWP) Kanwil DJBC Banten, KPPBC Tipe Madya Pabean Soekarno Hatta, KPPBC Tangerang dan KPPBC Merak pada 1 April 2009 melakukan aksi sosial dengan berkunjung ke daerah musibah Situ Gintung untuk menyerahkan paket bantuan kepada korban berupa makanan, susu dan uang melalui Posko Bantuan korban Situ Gintung. Sumbangan tersebut merupakan hasil swadaya para pegawai dan DWP di Kanwil DJBC Banten serta kantor-kantor yang berada dilingkungannya. Tampak pada gambar kiri, DWP pimpinan Ny. Bachtiar melakukan foto bersama dilokasi musibah Situ Gintung, dan gambar kanan, Ny. Bachtiar menyerahkan bantuan kepada perwakilan Posko Situ Gintung. Kiriman DWP Kanwil DJBC Banten

EDISI 414 MEI 2009

WARTA BEA CUKAI

33

SEPUTAR BEACUKAI

JAKARTA. Tenaga Pengkaji Bidang Pengawasan Penegakkan Hukum Kepabeanan dan Cukai, Erlangga Mantik, bertindak sebagai Inspektur Upacara dalam apel rutin setiap tanggal 17. Namun pada bulan April ini, Apel diselenggarakan tanggal 16 April 2009 yang diikuti seluruh pegawai dilingkungan Kantor Pusat, dan dihadiri Direktur Jenderal Bea dan Cukai Anwar Suprijadi beserta Staf Inti. Sambutan lengkap Erlangga Mantik bisa dibaca pada bonus WBC edisi ini dihalaman tengah.

34

WARTA BEA CUKAI

EDISI 414 MEI 2009

JAKARTA. Dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW, Dewan Kemakmuran Masjid (DKM) Baitut Taqwa pada 31 Maret 2009 menyelenggarakan kegiatan siraman rohani dengan tema “Meneladani Nabi untuk menjadikan Manusia yang lebih peduli”, yang dibawakan oleh Dr. Ahzami Samiun Jazuli. Acara ini dibuka oleh Wakil Ketua DKM Baitut Taqwa Abdul Harris yang dihadiri para pegawai dilingkungan Kantor Pusat DJBC dan para pengurus DKM Baitut Taqwa. Hadir pula dalam acara tersebut Direktur Informasi Kepabeanan dan Cukai Heri Kristiono. Tampak pada gambar para pegawai yang hadir serius mendengarkan ceramah yang dibawakan oleh Dr Ahzami Samiun Jazuli.

INFO PERATURAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA Per April 2009 NO.

P E R A T U R A N

P

E

R

I

H

A

L

NOMOR

TANGGAL

1

697/KM.4/2009

30-03-09

Penetapan Harga Ekspor Untuk Penghitungan Bea Keluar

2

45/PMK.03/2009

05-03-09

Tata Cara Pengawasan, Pengadministrasian, Pembayaran, Serta Pelunasan Pajak Pertambahan Nilai Dan/Atau Pajak Penjualan atas Barang Mewah Atas Pengeluaran Dan/Atau Penyerahan Barang Kena Pajak Dan/Atau Penyerahan Barang Kena Pajak Dan/Atau Jasa Kena Pajak Dari Kawasan Bebas Ke Tempat Lain Dalam Daerah Pabean Dan Pemasukan Dan/Atau Penyerahan Barang Kena Pajak Dan/Atau Jasa Kena Pajak Dari Tempat Lain Dalam Daerah Pabean Ke Kawasan Bebas

3

46/PMK.04/2009

05-03-09

Pemberitahuan Pabean Dalam Rangka Pemasukan Dan Pengeluaran Barang Ke Dan Kawasan Yang Telah Ditunjuk Sebagai Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas

4

47/PMK.04/2009

05-03-09

Tata Cara Pemasukan Dan Pengeluaran Ke Dan Dari Kawasan Yang Telah Ditunjuk Sebagai Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI Per April 2009 NO.

P E R A T U R A N

P

E

R

I

H

A

L

NOMOR

TANGGAL

1.

P-04/BC/2009

27-03-09

Petunjuk Pelaksanaan Impor Barang Dari Northern Territory Australia Ke Daerah Pabean Indonesia Selain Pulau Jawa Dan Sumatera

2.

P-05/BC/2009

30-03-09

Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-39/BC/ 2008 Tentang Tatalaksana Pembayaran Dan Penyetoran Penerimaan Negara Dalam Rangka Impor, Penerimaan Negara Dalam Rangka Ekspor, Penerimaan Negara Atas Barang Kena Cukai, Dan Penerimaan Negara Yang Berasal Dari Pengenaan Denda Administrasi Atas Pengangkutan Barang Tertentu

3.

P-06/BC/2009

30-03-09

Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-40/BC/ 2008 Tentang Tata Laksana Kepabeanan Di Bidang Ekspor

4.

P-07/BC/2009

30-03-09

Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-41/BC/ 2008 Tentang Pemberitahuan Pabean Ekspor

5.

P-08/BC/2009

30-03-09

Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-42/BC/2008 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengeluaran Barang Impor Untuk Dipakai

SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI Per April 2009 NO.

P E R A T U R A N

P

E

R

I

H

A

L

NOMOR

TANGGAL

1.

SE-05/BC/2009

10-03-09

Laporan Bulanan Penagihan Dan Pengembalian Para Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

2.

SE-06/BC/2009

12-03-09

Evaluasi Kantor Pelayanan Utama Dan Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya

3.

SE-07/BC/2009

23-03-09

Formulir Isian Registrasi Cukai

4.

SE-08/BC/2009

30-03-09

Pembayaran Ketentuan Atas Ekspor Barang Yang Wajib Menggunakan Letter of Credit (L/C)

5.

SE-09/BC/2009

01-04-09

Data Realisasi Penerimaan Cukai Hasil Tembakau

EDISI 414 MEI 2009

WARTA BEA CUKAI

35

KEPABEANAN

D

alam fungsinya sebagai trade fasilitator tugas DJBC adalah memberikan fasilitas antara lain fasilitas peningkatan kelancaran arus barang dan perdagangan, sehingga dapat menekan ekonomi biaya tinggi yang pada akhirnya akan menciptakan iklim perdagangan yang kondusif. Pemberian fasilitas ini diharapkan memberikan multiplier effects terhadap sektor lain yang selanjutnya akan meningkatkan penerimaan negara. Beberapa fasilitas tersebut diantaranya pre notification (pemberitahuan pendahuluan), trucklossing yang diperuntukkan bagi importir jalur prioritas, rush handling, pengeluaran barang dengan penangguhan pembayaran Bea Masuk (BM) dan Pajak Dalam Rangka Impor (PDRI), pembongkaran dan penimbunan barang impor di gudang importir, pemeriksaan barang impor di gudang importir, pemeriksaan pendahuluan dan pengambilan contoh untuk pembuatan Pemberitahuan Impor Barang (PIB), PIB berkala dan returnable package. Terkait dengan adanya peraturan No. P2-42/BC/2008 tentang petunjuk pengeluaran barang impor untuk dipakai sebagaimana telah diubah dengan P-08/BC/2009, untuk kesekian kalinya DJBC melakukan sosialiasi tentang prosedur kepabeanan di bidang impor dan ekspor baik kepada pegawai di lingkungan DJBC maupun kepada masyarakat pengguna jasa. Jika sebelumnya telah dilakukan di dua kota yaitu Surabaya dan Medan maka pada 20 April 2009 sosialisasi yang sama diperuntukkan bagi masyarakat usaha di sektor industi migas dan gas atau panas bumi di Kantor Pusat DJBC. Sosialisasi diikuti oleh kurang lebih 200 peserta, selain dihadiri oleh kalangan industri dibidang migas dan gas bumi, juga dihadiri oleh instansi terkait antara lain perwakilan dari Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral, BP Migas dan para pegawai di Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tanjung Priok dan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Jakarta. Melalui sosialisasi ini diharapkan bisa menjadi ajang diskusi antara pengguna jasa dengan DJBC tentang permasalahan dan kendala yang terjadi di lapangan dan bisa menjadi forum pembahasan dan pemahaman lebih mendalam bagi pengguna jasa tentang peraturan terkait dibidang fasilitas migas dan gas atau panas bumi, maupun tatalaksana impor dan ekspor, sehingga dapat dicari jalan keluar permasalahan yang selama ini dihadapi para pelaku usaha migas dan gas bumi. Sosialisasi dibuka oleh Direktur Fasilitas Kepabeanan, Kusdirman Iskandar dan menghadirkan tiga orang pembicara yaitu Ibnu Sina dan Toto Sucahyo yang memaparkan tentang fasilitas dibidang migas dan gas (panas) bumi. Selanjutnya, Robert Marbun yang memaparkan tentang hal-hal penting dalam pelaksanaan pemberian fasilitas migas dan panas bumi. Acara diakhiri dengan diskusi dan tanya jawab. aries FOTO-FOTO WBC/ATS

DIREKTUR FASILITAS KEPABEANAN, Kusdirman Iskandar didampingi salah satu pembicara, Robert Marbun.

SOSIALISASI PERATURAN FASILITAS KEPABEANAN DIBIDANG MIGAS DAN GAS BUMI Sosialisasi sebelumnya, bulan Februari 2009 telah berlangsung di dua kota, yaitu di Surabaya dan Medan. Kini dilaksanakan di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) dan diikuti oleh kurang lebih 200 peserta. 36

WARTA BEA CUKAI

EDISI 414 MEI 2009

SOSIALISASI peraturan fasilitas kepabeanan dibidang migas dan gas bumi.

Untuk lebih menyempurnakan pelaksanaan kebijakan Peraturan Dirjen tersebut, pada 30 Maret 2009 dan 1 April 2009, DJBC mengadakan sosialisasi kepada kalangan perbankan dan pengguna jasa di aula gedung B Kantor Pusat DJBC. Acara yang dibuka oleh Kasubdit Penerimaan Direktorat PPKC, Efrizal, pada pembahasannya dibantu oleh tim dari Direktorat IKC, serta menghadirkan Kasubdit Pemantauan Sistem dan Infrastruktur Direktorat Jenderal Pajak, yang juga selaku anggota tim modul penerimaan negara. Sosialisasi ini khusus membahas perubahan yang ada pada P-39 menjadi P-05. Sementara itu pada sosialisasi yang berlangsung pada 1 April 2009, dibuka oleh Tenaga Pengkaji Bidang Pengembangan Kapasitas dan Kinerja Organisasi Kepabeanan dan Cukai, Susiwijono, yang membahas perubahan P-40 sampai dengan 42 menjadi P-06 sampai dengan P-08. Untuk lebih memaksimalkan kinerja pada perubahan kebijakan tersebut, Kantor Pelayanan Utama (KPU) Tanjung Priok, pada 15 dan 16 April 2009 juga mengadakan sosialisasi kepada para pengguna jasa dan pegawai selama dua hari, yang berlangsung di Hotel Oasis Amir, Jakarta. Dari keseluruhan sosialisasi yang dilaksanakan tersebut, DJBC menjelaskan beberapa perubahan yang ada pada P-05 sampai dengan P-08, sekaligus menjelaskan pengunduran waktu pelaksanaan dari tiap-tiap kantor yang menjalankan peraturan tersebut.

PERUBAHAN P-39 MENJADI P-05

SOSIALISASI. DJBC sosialisasikan perubahan Peraturan Dirjen Nomor P39-42 kepada pengguna jasa di Kantor Pusat.

DJBC SOSIALISASIKAN PENGGANTI PERATURAN DIRJEN NOMOR 39 - 42 Setelah mendapat masukan dari berbagai kalangan, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC), merubah Peraturan Dirjen Nomor 39 hingga 42, di bidang tatacara pembayaran, tatalaksana barang ekspor dan impor, baik isi maupun nomor peraturan.

P

erubahan akan kebijakan ini memang cukup mendasar, karena banyak kalangan pengusaha yang merasa cukup berat untuk menjalankannya. Selain itu, kebijakan ini juga masih memerlukan serangkaian uji coba agar dalam pelaksanaannya tidak menimbulkan kerancuan dan salah persepsi dari kalangan pengguna jasa. Untuk penyempurnaan kebijakan tersebut, Peraturan Dirjen Nomor 39/BC/2008 tentang tatalaksana pembayaran dan penyetoran penerimaan negara dalam rangka impor, penerimaan dalam rangka ekspor, penerimaan negara atas barang kena cukai, dan penerimaan negara yang berasal dari pengenaan denda administrasi atas pengangkutan barang tertentu, diubah menjadi Peraturan Dirjen Nomor 05/ BC/2009. Peraturan Dirjen Nomor P-40/BC/2008 tentang tatalaksana kepabeanan di bidang ekspor, diubah menjadi Peraturan Dirjen Nomor P-06/BC/2009. Peraturan Dirjen Nomor P-41/BC/2008 tentang pemberitahuan pabean ekspor, diubah menjadi Peraturan Dirjen Nomor P-07/BC/2009, dan Peraturan Dirjen Nomor P-42/BC/2008 tentang petunjuk pelaksanaan pengeluaran barang impor untuk dipakai, diubah menjadi Peraturan Dirjen Nomor P-08/BC/2009.

Adapun perubahan-perubahan yang ada adalah, pada Peraturan Dirjen Nomor 39/BC/2009 yang diubah menjadi Peraturan Dirjen Nomor P-05/BC/2009, pada pasal 7 disisipkan ayat (2a) yang isinya, dalam hal penyetoran sebagai mana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap lebih dari lima lembar SSPCP untuk tiap-tiap jenis dokumen dasar pembayaran, bendahara penerimaan atau kantor pos dapat membuat rekapitulasi penyetoran dalam rangkap tiga berdasarkan masing-masing jenis dokumen dasar pembayaran pada SSPCP. Untuk ayat (4) menjadi, ketentuan mengenai contoh formulir rekapitulasi penyetoran. Sehingga pada pasal 7 ini menekankan pada penyetoran penerimaan 5 SSPCP dapat menggunakan rekapitulasi penyetoran. Untuk perubahan pada pasal 9 menjadi, terhitung mulai tanggal 1 Mei 2009, terhadap pembayaran penerimaan negara dalam rangka impor, penerimaan negara dalam rangka ekspor, penerimaan negara atas barang kena cukai, dan penerimaan negara yang berasal dari pengenaan denda administrasi atas pengangkutan barang tertentu yang tidak menggunakan formulir surat pembayaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (4), tidak dapat diterima sebagai surat pembayaran. Dengan kata lain, terhitung tanggal 1 Mei 2009, pembayaran penerimaan negara hanya dapat menggunakan formulir SSPCP. Perubahan lainnya adalah, pada lampiran I P-39/BC/2008, menjadi menyempurnakan daftar nama dokumen dasar pembayaran untuk dicantumkan pada SSPCP di kolom C, sehingga dari yang sebelumnya hanya 27 dokumen menjadi 40 dokumen. Sementara untuk perubahan pada lampiran VI, dijelaskan ketentuan mengenai tata kerja penyetoran penerimaan negara ke kas negara oleh bendahara penerimaan dan petugas kantor pos disesuaikan dengan penambahan tata kerja yang terkait dengan penggunaan rekapitulasi penyetoran oleh kantor bea dan cukai dan kantor pos. Pada lembar rekapitulasi penyetoran, terdapat lima pengunaan lembar rekapitulasi penyetoran. Pertama, apabila penyetoran atas lebih dari lima SSPCP dengan dokumen dasar pembayaran yang sama. Kedua, SSPCP lembar ke-2 s.d. lembar ke-4 tetap disertakan sebagai lampiran dari rekapitulasi penyempurnaan. Tiga, validasi oleh bank/pos persepsi dan KPPN hanya pada lembar rekapitulasi penyetoran. Empat. NTB/NTP dan NTPN diterakan hanya pada lembar rekapitulasi penyetoran. Dan kelima, pengaturan mengenai peruntukan SSPCP masih tetap diberlakukan. Adapun perubahan yang cukup signifikan pada P39 menjadi P-05 adalah pada nama-nama dokumen dasar pembayaran, yaitu BC 1.1 (IM) = BC 1.1 (IM), BC 2.0 = BC 1.1 (OM), BC 2.1 = BC 2.0, PPKP = BC 2.1, BC 2.2 = PPKP, BC 2.3 = BC 2.2, BC 2.4 = BC 2.3, BC 2.5 = BC 2.4, BPBLP = BC 2.5, BC 1.1 (OM) = BPBLP, BC 3.0 = BC 3.0, PPBKEBBK = PPBKEBBK, SPTNP = SPKPBM pembayaran lunas, SPP = SKPBM pembayaran cicilan, SPKTNP = SPKPBM pembayarEDISI 414 MEI 2009

WARTA BEA CUKAI

37

KEPABEANAN WBC/ATS

SOSIALISASI KPU. Sebagai pelabuhan utama di Indonesia, KPU Tanjung Priok juga mensosialisasikan perubahan Peraturan Dirjen yang sama.

an 50 % untuk banding, SPPBK = SPKPBM pembayaran 50 % untuk banding ditolak, SPKPBK = SPTNP, SPSA = SPP, CK-1 = SPKTNP, CK-1A = SPPBK, CK-14 = SPKPBK, STCK-1 = SPSA, SPPBP = CK1, Surat Teguran = CK-1A, Surat Paksa = CK-14, Surat Peringatan = STCK-1, Surat Tagihan = SPPBP. Tambahan dokumen lainnya pada P-05 adalah, surat teguran, surat paksa, surat peringatan, surat tagihan, keputusan Dirjen BC tentang keberatan, keputusan pengadilan pajak, surat pemberitahuan hasil penagihan dari DJKN, keputusan Dirjen BC tentang penundaan, keputusan Dirjen BC tentang penetapan selain tarif dan/atau nilai pabean, PPFTZ-01, PPFTZ-02, PPBT, dan lain-lain. Untuk Peraturan Dirjen Nomor 40 dan 41 yang diganti dengan Peraturan Dirjen Nomor P-06 dan P-07, tidak ada perubahan yang signifikan. Adapun perubahan ada hanyalah tanggal penerapan kebijakan tersebut.

PERUBAHAN LAINNYA Sementara untuk perubahan Peraturan Dirjen Nomor P-42/BC/ 2008 menjadi Peraturan Dirjen Nomor P-05/BC/2009 tentang petunjuk pelaksanaan pengeluaran barang impor untuk dipakai, hal-hal baru yang diubah adalah, adanya penelitian lartas oleh portal INSW, lima jalur pelayanan impor seperti jalur MITA prioritas, MITA non prioritas, hijau, kuning, dan merah. Dimana peran unit pengawasan menjadi lebih aktif untuk pengaturan impor BKC. Hal-hal baru lainnya adalah, dokumen yang dicetak secara otomatis oleh sistem komputer tidak memerlukan nama, tanda tangan pejabat, dan cap dinas. Respon uji lab + PNBP uji lab, perubahan formulir yang digunakan, dan perubahan istilah yang digunakan. Dengan perubahan ini, maka untuk jalur MITA prioritas diwajibkan untuk paperless, kecuali berdasarkan fasilitasnya wajib menyerahkan hasil cetak PIB dan dokumen pelengkap pabean. Sedangkan untuk jalur MITA non prioritas juga diwajibkan paperless kecuali, dilakukan pemeriksaan fisik, dan berdasarkan fasilitasnya wajib menyerahkan hasil cetak. Untuk barang larangan/pembatasan (Lartas), pada jalur MITA prioritas dan non prioritas pada kantor pabean yang telah menggunakan portal NSW, maka tidak perlu menyerahkan surat ijin impor (lartas) dari instansi terkait. Sedangkan untuk MITA non prioritas yang terkena pemeriksaan fisik, maka wajib menyerahkan hasil cetak surat ijin impor (lartas) dari portal NSW paling lambat 5 hari kerja setelah tanggal SPPF, dan untuk yang berdasarkan fasilitasnya wajib menyerahkan berkas PIB, maka paling lambat 3 hari kerja setelah tangal SPPB. Sedangkan untuk jalur hijau, kuning, dan merah, pada kantor yang telah menggunakan portal NSW, maka wajib menyerahkan hasil cetak surat ijin impor (lartas) dari portal NSW pada saat penyerahan berkas PIB. Sedangkan untuk kantor pabean yang belum menggunakan 38

WARTA BEA CUKAI

EDISI 414 MEI 2009

portal NSW wajib menyerahkan hardcopy surat ijin impor (lartas) dari instansi terkait (asli) pada saat penyerahan PIB. Perubahan lainnya pada P-08 adalah, untuk lampiran 1-3 tentang tatakerja penyelesaian barang impor untuk dipakai dengan PIB, maka urutan prosesnya adalah, pendaftaran PIB, penetapan jalur pelayanan impor, pengeluaran barang impor, dan pasca persetujuan pengeluaran barang. Pada lampiran IV tentang tatakerja penyelesaian barang impor eksep, untuk permohonan dilengkapi dengan, foto copy PIB, dokumen pelengkap pabean, dokumen yang menerangkan penyebab terjadinya pengeluaran barang impor eksep. Adapun untuk batas waktu penyelesaian eksep, jika barang impor eksep tidak akan didatangkan atau tidak akan datang dalam 60 hari sejak tanggal SPPB impor, maka importir wajib mengajukan surat pemberitahuan kepada kepala kantor pabean, mengajukan permohonan pengembalian bea masuk kepada kepala kantor pabean, dan mengajukan PIB baru dengan membayar bea masuk, cukai dan PDRI. Sementara itu untuk lampiran V tentang formulir-formulir yang digunakan dalam rangka impor untuk dipakai adalah, nota pemberitahuan penolakan (NPP), nota pemberitahuan barang larangan/pembatasan (NPBL), surat pemberitahuan pengeluaran barang (SPPB), SPPB pemindai peti kemas, surat pemberitahuan jalur merah (SPJM), surat pemberitahuan jalur kuning (SPJK), surat pemberitahuan pemeriksaan fisik (SPPF), instruksi pemeriksaan (IP), instruksi pemeriksaan fisik melalui pemindai, laporan hasil pemeriksaan fisik (LHP), berita acara pemeriksaan fisik (BAP Fisik), dan laporan hasil analisis tampilan (LHAT). Untuk penerapan kebijakan Peraturan Dirjen Nomor P-05 hingga P-08/BC/2009, tiap-tiap kantor pabean pun mengalami penundaan (perubahan penerapan). Adapun penerapan baru yang ditetapkan pada tiap-tiap kantor tersebut adalah, KPPBC Madya Tanjung Perak diterapkan pada 14 Juli 2009, KPPBC Juanda pada 19 Juli 2009, KPU Tanjung Priok pada 14 Agustus 2009, KPPBC Madya Soekarno-Hatta pada 30 Agustus 2009, KPPBC Bekasi, Tanggerang dan Jakarta pada 30 September 2009, KPPBC Bandung, Tanjung Mas, Madya Belawan, Medan, Teluk Bayur, Jambi, dan Pontianak pada 31 Oktober 2009. Untuk KPPBC Pekan Baru, Dumai, Palembang, Bandar Lampung, Balikpapan, Samarinda, Tanjung Pinang, Tanjung Balai Karimun, Merak, Ngurah Rai, Banjarmasin, dan Gersik diberlakukan pada 30 Nopember 2009, KPPBC Amamapare, Bitung, Makassar dan Surakarta diberlakukan pada 19 Desember 2009, dan KPPBC selain yang telah ditentukan jadwalnya, maka penerapannya akan diberlakukan pada 30 Desember 2009. Dengan adanya perubahan kebijakan tersebut, diharapkan baik pelayanan maupun pengawasan yang dilakukan DJBC akan lebih baik lagi dan para pengguna jasa merasa lebih terlayani, sehingga efisiensi waktu serta biaya akan menjadi terwujud. supriyadi FOTO : ISTIMEWA

UJI COBA. Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya ditunjuk sebagai pilot project pelaksanaan P-05 sampai dengan P-08, karena banyaknya contoh kasus yang dapat dijadikan contoh untuk pelaksanaan di kantor pabean lainnya

DAERAH KE DAERAH

PEGAWAI bersama Kepala Kantor (tengah) didepan gedung KPPBC Poso.

KPPBC POSO PELUANG DIBALIK TANTANGAN

Dengan melihat berbagai peluang dan potensi yang ada, KPPBC Poso kini lebih percaya diri untuk menjalankan perannya di Poso sebagai salah satu sentra ekonomi di Sulawesi

K

ota Poso terletak di bibir pantai menghadap teluk Tomini di salah satu lengkungan ’lengan’ pulau Sulawesi. Bila diamati dengan baik, posisi Poso sebenarnya sangat strategis di tengah-tengah pulau Sulawesi. Transportasi Utara – Selatan yaitu Makassar, Palu – Gorontalo dan Manado, serta Timur - Barat yaitu Luwuk – Palu, mesti melalui Poso sebagai daerah sentral. Tidak heran bila sebenarnya Poso lebih dahulu dikenal sebagai salah satu kota penting dalam sejarah perdagangan dan pemerintahan di daerah Sulawesi. Untuk mempersingkat sekilas sejarah panjang Poso, dapat kita titik awali dari tahun 1880-an ketika pemerintah Hindia Belanda yang mengerti arti strategis Poso mulai mengatur pemerintahan di Poso. Belanda berusaha meminimalkan pengaruh kerajaan-kerajaan lokal yang ada waktu itu yaitu kerajaan Poso, Napu, Mori, Tojo, Una Una, dan kerajaan Bungku. Pada 1919 seluruh wilayah Sulawesi Tengah yang waktu itu masih tergabung dalam Keresidenan Manado dibagi menjadi dua wilayah Barat dan Timur yang disebut Afdeeling, yaitu: Afdeeling Donggala de-

ngan ibu kotanya Donggala dan Afdeeling Poso dengan ibu kotanya kota Poso. Sampai dengan pemerintahan RI tahun 1952, wilayah Sulawesi Tengah masih terbagi dua daerah otonom yaitu Onderafdeeling Poso meliputi Poso, Luwuk Banggai dan Kolonodale dengan ibukota Poso dan Onderafdeeling Donggala meliputi Donggala, Palu, Parigi, dan Toli Toli dengan ibukotanya Palu. Wilayah tersebut boleh dikatakan pembagian wilayah Sulawesi Tengah bagian Barat dan Timur. Jadi Poso telah menjadi pusat perdagangan dan pemerintahan Sulawesi wilayah Timur sejak puluhan bahkan seratusan tahun yang lalu. Seiring perkembangan pembangunan, Poso semakin mudah diakses. Poso dapat dicapai dengan perjalanan darat, laut, maupun udara dari segala penjuru Sulawesi. Jalur tercepat adalah dari Palu dimana terdapat bandara Mutiara yang menghubungkan ke kota-kota utama Indonesia. Dari Palu perjalanan ke Poso dapat ditempuh dengan perjalanan darat ataupun pesawat udara. Perjalanan darat ditempuh selama 5 jam. Waktu selama itu tidak akan terasa karena sepanjang jalan terhampar pemandangan permai khas Sulawesi. Yang paling mencolok adalah nyiur melambai seakan tiada habisnya, berseling dengan pantai dan pegunungan indah.

KPPBC POSO Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe B Poso terlihat mencolok di pelabuhan Poso. Gedungnya terlihat putih bersih dengan atap biru terang sehingga mudah terlihat dari jauh saat memasuki kota Poso. Keberadaan Bea dan Cukai di Poso sudah dimulai puluhan tahun yang lalu. Wilayah pengawasan KPPBC Poso meliputi area daratan dan kepulauan, yaitu Kabupaten Poso, Morowali, dan Tojo Una-una termasuk kepulauan Togean (Togean islands). Untuk menegakkan perannya, Bea Cukai Poso didukung oleh 2 Pos Pengawasan yaitu di daerah Ampana (Kab Tojo Una-una) dan EDISI 414 MEI 2009

WARTA BEA CUKAI

39

DAERAH KE DAERAH penambangan baik yang dilakukan perusahaan Kolonedale (Kab. Morowali). Di kedua tempat tambang maupun yang diusahakan oleh masyatersebut terdapat pelabuhan laut. rakat secara mandiri, mendorong munculnya Peran Bea Cukai awalnya diutamakan untuk kegiatan ekspor nikel mentah di pelabuhan Komengawasi perdagangan komoditas hutan lonedale. Hanya saja volumenya masih kecil. terutama kayu hitam. Seiring perjalanan waktu Potensi lainnya adalah wisata bahari. dengan meningkatnya kegiatan perekonomian, Keindahan alam Poso dan sekitarnya sempat peran Bea Cukai semakin penting untuk melamenjadi primadona wisatawan mancanegara yani dan mengawasi kegiatan ekspor komoditas yang akan mengunjungi Togean islands di perkebunan seperti coklat dan kopra, serta pengbagian utara Poso. Keindahan danau Poso juga awasan perdagangan antar pulau. Demikian menyimpan sejuta pesona yang dulu mampu pula pengawasan cukai atas MMEA dan produk menarik wisatawan bahkan ilmuwan dari berbaHasil Tembakau. Kegiatan impor boleh dikata gai penjuru dunia. Perjalanan wisatawan tidak ada. tersebut biasanya bermula dari Manado, Tana Sejarah Poso kemudian ikut menentukan keToraja atau Makassar. Potensi penerimaan hidupan perekonomian sehingga berdampak devisa dari wisatawan ini bila dikelola dengan pula terhadap keberadaan Bea Cukai. Kurang baik dapat menghidupi masyarakat Poso dan lebih selama satu dekade, Poso terbenam sekitarnya. dalam pertikaian yang mematikan arus perdaBagi KPPBC Poso tantangannya tidak mugangan sebagai salah satu sendi perekonomian dah sebagaimana diungkapkan Kepala KPPBC rakyat. Kegiatan ekspor melalui pelabuhan Poso Poso, “Kita berhadapan dengan stakeholders seketika berhenti. Bahkan kapal-kapal domestik KPPBC POSO. Tantangan kita asing. Untuk mendatangkan kapal ke Pelabuhan pun tidak ada yang berani masuk pelabuhan KEPALA yang terbesar saat ini adalah bagaimana Poso hampir mustahil. Sebagus apapun Poso. meyakinkan orang-orang di luar sana Kegiatan perekonomian boleh dikatakan ma- bahwa Poso adalah daerah yang aman gambaran kita, mereka akan membuka internet dan mengatakan Poso sebagai war zone”. ti suri. Hasil-hasil kebun yang tadinya dapat untuk perdagangan dan investasi. Meskipun demikian, tidak ada kata menyerah langsung diantar pulaukan melalui pelabuhan dan nrimo nasib apa adanya. Harus ada usaha dan terobosan, Poso, kini harus diangkut darat ke Palu atau melalui pelabuhan mengingat potensi daerah yang begitu besar. Ampana, Kolonedale dan pelabuhan kecil lainnya agar dapat Peluang tersebut terbuka ketika pihak Bukaka Group yang sedijual. Tidak sedikit petani yang menderita karena tidak mampu dang membangun PLTA Poso Energy. Bukaka Group meninjau menanggung biaya ekonomi yang menjadi lebih tinggi. Kantor kesiapan pelabuhan Poso termasuk Bea Cukai bila dilakukan imBea Cukai di pelabuhan Poso pun berjalan apa adanya di tengah por barang modal dari Cina melalui Pelabuhan Poso. Meski suasana yang tidak menentu. Ketiadaan kegiatan perekonomian hanya didukung 7 pegawai (Kepala Kantor, 1 Korlak P2, dan 5 membuat Kantor Bea Cukai Poso selama bertahun-tahun tidak pelaksana), KPPBC Poso menyatakan siap untuk melayani impor mendapat target untuk penerimaan negara (target Rp. 0). dalam rangka pembangunan infrastruktur kelistrikan yang pada akhirnya akan membantu menggerakkan ekonomi masyarakat MENGUBAH TANTANGAN MENJADI PELUANG Poso bahkan Sulawesi pada umumnya. Belakangan ini kondisi Poso sudah mulai aman. Akan tetapi Setelah melalui perundingan yang alot dengan pihak eksportir tetap saja tidak mudah untuk mengubah image orang tentang di China dan pemilik kapal, akhirnya tanggal 15 Maret 2009, kapal kondisi Poso. Mendengar kata Poso saat ini pun tidak akan NS Esperanza merapat di pelabuhan Poso. Segenap pegawai memunculkan gambaran yang baik di dalam pikiran seseorang. bersemangat dan menghindari kesalahan sekecil apapun dalam Apalagi berita media, termasuk internet lebih mengedepankan bemenangani kedatangan kapal beserta barang yang diangkutnya. rita populer tentang pertikaian di Poso. Aspek pengawasan pun tidak dilupakan dalam setiap tahapan. “Tantangan kita yang terbesar saat ini adalah bagaimana Boleh jadi ini menjadi sejarah bagi Bea Cukai Poso dimana meyakinkan orang-orang di luar sana bahwa Poso adalah daerah importasi sudah dapat dilayani sehingga potensi penerimaan neyang aman untuk perdagangan dan investasi,” kata Kepala KPPBC Poso, Adeltus Lolok. “Mengajak FOTO-FOTO DOK. KPPBC POSO keluarga atau teman berkunjung ke Poso saja masih sulit, apalagi mengajak pelaku ekonomi untuk berusaha dan berinvestasi di Poso dan sekitarnya. Dilain pihak, kita pun berisiko bila gambaran yang kita berikan ternyata tak seindah warna aslinya. Jadi harus pintar-pintar memberi penilaian yang obyektif dalam hal ini,” sambungnya. Meskipun demikian Adeltus Lolok menambahkan bahwa masyarakat dan dunia usaha harus optimis dengan upaya pemerintah menciptakan stabilitas keamanan. Bila tidak ada optimisme, tidak akan ada upaya untuk mulai berbenah sementara daerah serta negara lain semakin maju dalam segala hal. Potensi Poso dan sekitarnya memang layak untuk dilirik oleh dunia usaha. Di daerah ini tersedia lahan untuk perkebunan kelapa, kakao, jagung, sayuran, dan lain-lain. Letaknya di posisi pantai menjadikan Poso dan sekitarnya berpotensi untuk menjadi pusat pengolahan dan ekspor ikan serta hasil laut lainnya. Bumi Poso juga mengandung biji besi yang sama sekali belum ditambang karena berbagai sebab. Daerah Morowali dan sekitarnya malah dikenal sebagai daerah tambang nikel. Kegiatan PEMERIKSAAN barang impor PT Poso Energy untuk pembangunan PLTA di desa Sulewana 40

WARTA BEA CUKAI

EDISI 414 MEI 2009

PELABUHAN POSO

gara dari Bea Masuk dan PDRI lainnya dapat ditingkatkan di Poso. Target Rp. 0, kini terpecahkan. Tahun 2009, sampai dengan akhir Maret 2009, KPPBC Poso telah mencatatkan penerimaan negara sebesar Rp. 2,492 Milyar. Rasa lega setelah “pecah telor” ternyata masih dihadang beberapa masalah. Beberapa masalah kecil muncul karena kekurangsiapan instansi terkait dalam menangani kapal asing. Menjelang pembayaran BM dan PDRI, ternyata bank-bank BUMN yang ada di Poso sudah tidak berstatus bank persepsi lagi sehingga tidak bisa menerima pembayaran BM dan PDRI. Demikian juga KPPN modulnya belum siap. Terpaksa pembayaran dilakukan pihak importir melalui bank persepsi di Palu.

KENDALA DAN HARAPAN Tidak sedikit pegawai yang berkecil hati bila ditempatkan di tempat yang jauh dari keluarga atau dari sentra ekonomi seperti pulau Jawa. Bagi pimpinan dan pegawai KPPBC Poso, tidak ada waktu untuk berkecil hati. Mereka sepakat untuk menyingkirkan pikiran yang kurang produktif dan terus berinovasi mengembangkan potensi KPPBC Poso sebagai pelaku sentral dalam pengembangan perdagangan internasional di daerah. Ditanya tentang kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas, Syaiful Waroka yang menjabat Korlak P2 mengungkapkan bahwa KPPBC Poso saat ini bila dijalankan sesuai standar, tentu sangat kekurangan pegawai. Demikian juga sarana patroli darat dan laut. Akan tetapi Syaiful menambahkan bahwa mereka sadar kebutuhan akan pegawai dan sarana operasi hampir merata di semua kantor. “Semua kami kembalikan kepada kebijakan pimpinan, baik di Kantor Wilayah maupun di Pusat,” kata Syaiful Waroka seraya menambahkan bahwa kondisi rumah dinas di Poso cukup memadai. Peralatan kantor pun cukup baik dan segenap ruangan kantor tertata dengan rapi. Hal senada diungkapkan oleh Adeltus Lolok, “Dengan hanya tujuh pegawai, hampir tidak mungkin meng-cover wilayah pengawasan yang demikian luas. Akan tetapi kami berusaha maksimal, tentu dengan dukungan dari Kantor Wilayah dan Kantor Pusat. Apapun kondisinya kami tetap fokus dengan tugas sehari-hari.” Hengki Tampubolon, salah seorang pegawai, menambahkan bahwa sesekali kantor hanya dijaga oleh Satpam bila mereka tercerai-berai karena tugas. Bila ada pelayanan di salah satu Pos Pengawasan, pegawai harus meninggalkan kantor minimal 2 hari

untuk perjalanan. Itu bila tidak ada kendala di lapangan. Di waktu yang bersamaan terkadang ada sosialisasi atau rapat di Palu, Makassar, atau Jakarta. Otomatis kantor menjadi kosong. Tetapi semua dijalani tanpa beban. Selain kendala-kendala tersebut, menjalankan fungsi institusi dengan baik di wilayah bekas konflik menjadi tantangan tersendiri. Sudah menjadi nature Bea Cukai untuk selalu terkait bahkan berbenturan dengan berbagai pihak dan kepentingan, apalagi di wilayah-wilayah bekas konflik seperti Poso. Karenanya dipandang perlu untuk melakukan edukasi ataupun sosialisasi kepada masyarakat tentang peran, tugas, dan wewenang Bea dan Cukai dalam perekonomian sampai perlindungan masyarakat. “Sudah bertahun-tahun kegiatan kebeacukaian di Poso hilang. Masyarakat Poso pun banyak yang tidak tahu keberadaan Bea Cukai di Poso. Tidak jarang ada yang masuk ke kantor ini mencari kepala syahbandar,” kata Ferry, salah seorang pegawai BC Poso sambil menunjuk kantor Administrator Pelabuhan yang terletak di seberang KPPBC Poso. Dengan melihat berbagai peluang dan potensi yang ada, KPPBC Poso kini lebih percaya diri untuk menjalankan perannya di Poso sebagai salah satu sentra ekonomi di Sulawesi. Hal ini tidak berlebihan bila mengetahui bahwa Poso sedang berusaha untuk menjadi ibukota Sulawesi Timur yang sedang dalam proses pemekaran wilayah. Perkembangan ini harus terus diikuti dan diantisipasi. “Kita akan berusaha bersinergi dengan segala pihak untuk ’memasarkan’ Poso di dunia usaha, tentu dengan tidak mengesampingkan aspek-aspek pengawasan,” kata Adeltus Lolok. Pelayanan yang dilakukan KPPBC Poso saat ini mendukung ketersediaan infrastruktur dasar perekonomian. Dengan tersedianya listrik, akses jalan dan pelabuhan yang baik, dengan sendirinya akan mendorong pelaku usaha untuk berinvestasi. “Siapa tahu bila kota ini maju, akan terbuka lagi pabrik BKC (barang kena cukai.red),” kata Herryanto, yang kesehariannya sibuk dengan laporan-laporan yang harus segera dikirim ke Kanwil Makassar. Optimisme, kata kunci untuk kemajuan. Berbicara tentang Poso mungkin tidak ada habisnya. Semoga KPPBC Poso dapat semakin berperan dalam pengembangan dan pembangunan wilayah di sekitarnya dan membawa manfaat bagi masyarakat pada umumnya termasuk masyarakat dalam lingkup perdagangan internasional. al/ky EDISI 414 MEI 2009

WARTA BEA CUKAI

41

K O L O M

PEMAHAMAN SECARA HERMENEUTIK ATAS DIKOTOMI PELAYANAN DAN PENGAWASAN DALAM KONTEKS PELAKSANAAN FUNGSI KEPABEANAN Oleh : Bambang Prasodjo

W

I. CATATAN PENGANTAR

illiam Shakespeare (1564-1616), penulis drama dari Inggris yang termashyur, dalam drama “Romeo and Yuliet”, melalui peran yang ditokohkan oleh Yuliet menyatakan, What’s in a name! that which we call a rose. By any other name would smell as sweet 1, yang dalam terjemahan secara bebas pada pokoknya dapat diartikan: Apalah artinya suatu nama! sehingga atas dasar mana kita menamakan mawar. Dengan nama lain apapun juga baunya tetap saja sedap dan harum. Dengan perkataan lain dapat dikatakan bahwa makna dari suatu kata tidak melekat pada kata bersangkutan karena tidak berasal dari kata itu sendiri melainkan berasal dari manusia yang memberi makna sehingga dengan demikian tidak ada hubungan langsung antara suatu realitas atau objek dan kata atau simbol yang digunakan untuk mempresentasikannya. Dalam tulisan tentang aliran filsafat strukturalisme Perancis dalam jurnal Orientasi, Pustaka Filsafat dan Teologi tahun 4-1972, halaman 13, K.Bertens menyebutkan bahwa kultur terdiri atas sistem-sistem simbolis seperti halnya bahasa yang mengandung unsur significans (bayangan bunyi) dan significatum (konsep yang merupakan makna) sedangkan manusia merupakan makhluk yang berbakat simbolik 2, dan sebagaimana dinyatakan oleh Claude Levi-Strauss, tokoh terkemuka aliran filsafat Strukturalisme Perancis, yang menjadi dasar hubungan-hubungan sosial dan dasar kultur pada umumnya adalah pertukaran (the swop) 3. Berangkat dari pengertian kebudayaan sebagaimana dinyatakan oleh Koentjaraningrat dalam bukunya berjudul Kebudayaan, Mentaliteit, dan Pembangunan, bahwa yang dimaksud dengan kebudayaan dalam konsep yang amat luas adalah seluruh total dari pikiran, karya, dan hasil karya manusia yang tidak berakar pada nalurinya tetapi merupakan manifestasi yang dihasilkan melalui proses belajar4, maka sistem kepabeanan Indonesia, termasuk di dalamnya fungsi kepabeanan dan pengorganisasian pelaksanaannya dapat dikatakan sebagai suatu produk budaya yang mengandung sistem simbol dan tanda-tanda yang beroposisi dan berelasi sebagai media komunikasi yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan fungsi kepabeanan. Dalam perkembangan sistem pengorganisasian pelaksanaan fungsi kepabeanan Indonesia yang berlaku pada waktu ini sebagaimana dijabarkan dalam struktur organisasi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 87/PMK.01/2008 tanggal 16 Juni 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan Nomor 100/ PMK.01/2008 tanggal 11 Juli 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kauangan, unit-unit organisasi DJBC beserta nomenklatur yang digunakan pada pokoknya meliputi sebagai berikut : 1. Kantor Pusat DJBC mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang kepabeanan dan cukai sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan Menteri Keuangan dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 2. Kantor Wilayah DJBC mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, bimbingan teknis, pengendalian, evaluasi, dan pelaksanaan tugas di bidang kepabeanan dan cukai dalam wilayah kerjanya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 3. Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai (KPU BC) mempunyai tugas melaksanakan pelayanan dan pengawasan kepabeanan, penelitian atas keberatan serta audit di bidang kepabeanan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 4. Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPP BC) mempunyai tugas melaksanakan pengawasan dan pelayanan kepabeanan dan cukai dalam

42

WARTA BEA CUKAI

EDISI 414 MEI 2009

daerah wewenangnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 5. Kantor Bantu Pelayanan Bea dan Cukai sebagai tempat pelaksanaan sebagian tugas pelayanan kepabeanan dan cukai yang berada di lingkungan KPU BC atau KPP BC dengan tugas untuk melaksanakan urusan kepabeanan dan cukai berdasarkan pelimpahan wewenang dari Kepala KPU BC atau Kepala KPP BC. 6. Pos Pengawasan Bea dan Cukai merupakan tempat kegiatan pengamatan dan pengawasan lalu lintas barang impor, ekspor, dan barang kena cukai yang berada di lingkungan KPU BC atau KPP BC. Mengingat bahwa fungsi kepabeanan dan sistem pengorganisasian pelaksanaannya merupakan suatu produk budaya dan sebagaimana dinyatakan oleh Claude Levi-Strauss seperti tersebut di atas bahwa yang menjadi dasar kultur pada umumnya adalah pertukaran, maka untuk kepentingan efektivitas pelaksanaan fungsi kepabeanan sudah seharusnya sistem simbol dan tandatanda yang digunakan sebagai media komunikasi dalam pelaksanaan fungsi kepabeanan mengandung konsep-konsep yang memberikan suatu makna yang jelas, pasti, dan seragam bagi semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan fungsi kepabeanan tersebut. Menurut pandangan penulis, dalam sistem pengorganisasian pelaksanaan fungsi kepabeanan yang berlaku sekarang ini terdapat dua istilah kunci yang secara autentik tidak ada penjelasan maknanya, baik menyangkut nomenklatur yang digunakan dalam penamaan suatu unit kerja maupun menyangkut karakteristik atau ruang lingkup kegiatan dalam pelaksanaan fungsi kepabeanan, yaitu istilah pelayanan dan pengawasan, yang dalam pembicaraan umum hubungan kedua istilah itu sering dinyatakan sebagai suatu dikotomi, dalam artian sebagai dua konsep yang saling bertentangan, karena istilah pelayanan dalam pelaksanaan fungsi kepabeanan cenderung dimaksudkan sebagai kegiatan yang mengutamakan kelancaran, kecepatan, dan efisiensi arus barang sedangkan dengan istilah pengawasan cenderung dipahami sebagai kegiatan yang lebih mengedepankan kepentingan hak-hak keuangan negara dan keselamatan kepentingan negara dan masyarakat atas impor-ekspor barang yang mengganggu kelancaran arus barang dan menimbulkan ketidakefisienan dalam pelaksanaan impor-ekspor barang. Kerancuan dalam pemahaman makna kedua istilah itu menjadi lebih berkembang lagi sehubungan dengan urutan penulisan kedua istilah itu yang dalam rumusan tugas KPU BC dinyatakan mempunyai tugas antara lain melaksanakan pelayanan dan pengawasan kepabeanan dan cukai yang dapat diartikan bahwa tugas pelayanan lebih diutamakan daripada tugas pengawasan sedangkan dalam rumusan tugas KPP BC dinyatakan meliputi tugas melaksanakan pengawasan dan pelayanan kepabeanan dan cukai yang dalam dominansi kepentingan tugasnya dapat diartikan tugas pengawasan menjadi lebih dikedepankan daripada tugas pelayanan. Berhubung pelayanan dan pengawasan adalah merupakan kegiatan dalam rangka pelaksanaan fungsi kepabeanan yang dalam sistem ketatanegaraan yang berlaku secara universal dimaksudkan untuk melindungi kepentingan nasional dari kegiatan perdagangan luar negeri yang tidak terhindarkan, dan dalam UU Kepabeanan Indonesia juga dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan kepabeanan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan pengawasan atas lalu lintas barang yang masuk atau keluar daerah pebean serta pemungutan bea masuk dan bea keluar, maka menurut pandangan penulis kegiatan pelayanan dan kegiatan pengawasan dalam konteks pelaksanaan fungsi kepabeanan merupakan dua konsep yang dibedakan tetapi merupakan satu kesatuan konsep yang saling melengkapi. Berangkat dari proposisi bahwa fungsi kepabeanan beserta sistem pengorganisasian pelaksanaannya merupakan suatu produk budaya sehingga sistem simbol dan tanda-tanda yang digunakan sebagai media komunikasi harus memberikan kejelasan, kepastian dan keseragaman makna bagi semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan fungsi kepabeanan dan pemahaman penulis bahwa konsepsi pelayanan dan pengawasan merupakan kesatuan kegiatan yang saling melengkapi dalam pelaksanaan fungsi kepabeanan, maka dalam tulisan ini penulis mencoba untuk mengungkapkan pemahaman tentang kedua aspek kegiatan tersebut melalui pendekatan hermeneutik. Dengan pendekatan hermeneutik di sini dimaksudkan penulis sebagai cara untuk memahami atau mengungkapkan makna dari suatu ungkapan yang penting untuk diketahui melalui penafsiran dari segi konteks bentuk dan hakekat fungsi kepabeanan sehingga atas dasar latar belakang kepentingan penulisan, tulisan ini diturunkan dengan tajuk “Pemahaman secara hermeneutik atas dikotomi pelayanan dan pengawasan dalam konteks pelaksanaan fungsi kepabeanan. Untuk lebih memberikan kelengkapan cakrawala pemahaman tentang arah penekanan kepentingan yang diutamakan dalam pelaksanaan fungsi kepabeanan ditinjau dari dimensi perkembangan waktu, maka dalam tulisan ini juga dikemukakan perkembangan secara kronik tentang struktur organisasi instansi bea dan cukai beserta nomenklatur yang digunakan yang dapat dipandang sebagai refleksi arah

penekanan kepentingan dimaksud sejak penyerahan kedaulatan Negara Republik Indonesia dari penjajah kolonial Belanda berdasarkan Proklamasi Kemerdekaan Negara Republik Indonesia hingga sekarang ini.

II. DIAKRONI PERKEMBANGAN STRUKTUR ORGANISASI INSTANSI BEA DAN CUKAI Segmen tulisan ini dimaksudkan untuk menyajikan perkembangan pokok struktur organisasi instansi Bea dan Cukai yang dapat diketahui menurut waktu sejak tahun 1952 hingga sekarang ini untuk dapat memberikan gambaran tentang arah penekanan kepentingan dari pelaksanaan fungsi kepabeanan dalam periode waktu berlakunya struktur organisasi tersebut. Sesuai dengan Risalah Konperensi Pertama Kepala-Kepala Daerah Jawatan Bea dan Cukai yang diadakan dari tanggal 31 Maret 1952 s.d. 10 April 1952 bertempat di Kantor Besar Jawatan Bea dan Cukai yang berkedudukan di Lapangan Banteng Timur Nomor 2 Jakarta dan di Hotel des Indes Jakarta, Jawatan Bea dan Cukai berkedudukan di bawah Direktorat Jenderal Iuran Negara Kementerian Keuangan dan memiliki instansi vertikal bernama Kantor Daerah Bea dan Cukai dengan tugas pokok melakukan pengawasan atas lalu lintas impor dan ekspor barang dan melakukan pemungutan bea masuk, bea keluar, dan cukai yang pada tahun 1951 menghasilkan pendapatan negara yang sangat berarti sebanyak 3,5 miliar rupiah atau sekitar 60% dari seluruh pendapatan negara. Kantor-Kantor Daerah Bea dan Cukai dalam struktur organisasi pada waktu itu sebanyak 9 kantor terdiri atas : 1. Kantor Daerah Bea dan Cukai I Tanjung Priok 2. Kantor Daerah Bea dan Cukai II Semarang 3. Kantor Daerah Bea dan Cukai III Surabaya 4. Kantor Daerah Bea dan Cukai IV Belawan 5. Kantor Daerah Bea dan Cukai V Palembang 6. Kantor Daerah Bea dan Cukai VI Banjarmasin 7. Kantor Daerah Bea dan Cukai VII Makasar 8. Kantor Daerah Bea dan Cukai VIII Menado 9. Kantor Daerah Bea dan Cukai IX Pontianak Dalam Almanak Organisasi Negara Republik Indonesia 1960, Jakarta, yang diterbitkan Lembaga Administrasi Negara, halaman 202 s.d. 204, dinyatakan bahwa Jawatan Bea dan Cukai beralamat di Jalan Lapangan Banteng Timur Nomor 2 adalah kelanjutan “Dienst der In en Uitvoerrechhten en Accijnzen”, yang didirikan sejak tahun 1620 melalui Plakkaat atau Pengumuman dan dalam pengorganisasian pelaksanaan tugas menurut sifat kegiatannya dibedakan dalam 2 (dua) bidang pokok urusan, yaitu Administratieve Dienst (Bagian Administrasi) dan Actieve Dienst atau Terrein werk (Dinas Luar) dengan tugas yang menurut kualifikasi fungsinya meliputi sebagai berikut : a. Tugas Pokok Jawatan Bea dan Cukai berdasarkan Indische Tariefwet (Stbl.1873 No.35), Rechten Ordonnantie (Stbl.1882 No.240), serta Petroleum Accijns Ordonnantie (Stbl.1931 No.249), Gedistilleerd Accijns Ordonnantie (Stbl.1890 No.90), Bier Accijns Ordonnantie (Stbl.1931 No.488), Tabaks Accijns Ordonnantie (Stbl.1932 No.517), dan Suiker Accijns Ordonnantie (Stbl.1933 No.351), yang meliputi tugas pemungutan bea masuk, bea keluar, cukai minyak tanah, cukai barang sulingan, cukai bir, cukai tembakau, dan cukai gula, serta tugas pengawasan atas pemasukan barang impor, pengeluaran barang ekspor, produksi dan peredaran barang-barang kena cukai. b. Tugas pengawasan atas pelaksanaan peraturan di perbatasan negara yang bertalian dengan peraturan-peraturan sebagai berikut : 1. Rechten Ordonnantie (Ordonansi Bea). 2. Indische Tariefwet (UU Tarif). 3. Tarief Ordonnantie (Ordonansi Tarif). 4. Ordonnantie Algemeen Uitvoerrecht (Ordonansi Bea Keluar Umum). 5. UU Darurat Bea Tambahan (LN 1952 No.517) 6. Ordonnantie Statistiekrecht (Ordonansi Bea Statistik). 7. Ordonnantie Goederengeld (Ordonansi Bea Berat Barang). 8. Bier Accijns Ordonnantie (Ordonansi Cukai Bir). 9. Petroleum Accijns Ordonnantie (Ordonansi Cukai Minyak Tanah). 10. Suiker Accijns Ordonnantie (Ordonansi Cukai Gula). 11. Gedistilleerd Uridjom Ordonnantie (Ordonansi Barang Sulingan Bebas). 12. Gedistilleerd Accijns Ordonnantie (Ordonansi Cukai Barang Sulingan). 13. Tabaks Accijns Ordonnantie (Ordonansi Cukai Tembakau). 14. Deviezen Ordonnantie (Ordonansi Devisa, Stbl.1940 No.205). 15. Crisis Uitvoer Ordonnantie (Ordonansi Larangan Pengeluaran Barang Tertentu). 16. Zout Monopolie Ordonnantie (Ordonansi Monopoli Garam). 17. Indische Scheepvaartwet 1936 (UU Pelayaran 1936).

18. Territoriale zee en maritieme kringen Ordonnantie (Ordonansi Lingkungan Maritim dan Laut Wilayah). 19. Reden Reglemen tahun 1925 (Reglemen Kepelabuhan Tahun 1925). 20. Vuurwapen Ordonnantie (Ordonansi Senjata Api, Stbl.1937 No.170). 21. Verdovende Middelen Ordonnantie (Ordonansi Obat Bius). 22. Imigratie Bepalingen (Ketentuan Imigrasi). 23. Undang-Undang Pajak Masuk / Peredaran. 24. Dan lain-lain. Dalam Almanak tersebut juga dinyatakan tentang wewenang dari masingmasing bidang pokok urusan dengan rincian sebagai berikut : a. Bagian Dinas Administrasi (Administratieve Dienst), mempunyai wewenang teknis administratif sebagai berikut: 1. Memungut bea-bea dan cukai menurut tarif yang ditetapkan atas dasar surat-surat pemberitahuan tentang barang-barang yang akan diimpor atau diekspor. 2. Mempertanggungjawabkan penerimaan bea-bea dan cukai dalam bukubuku komptabel yang telah ditetapkan dengan peraturan perundangundangan. 3. Menyetor penerimaan uang bea-bea dan cukai ke dalam Kas Negara. b. Bagian Dinas Luar (Actieve Dienst = Terrein Werk) mempunyai wewenang menjalankan pekerjaan di luar kantor yang karenanya disebut Dinas Luar meliputi sebagai berikut: 1. Verifikasi terhadap barang-barang yang akan diimpor atau diekspor dan mengontrol apakah terhadap barang-barang tersebut sudah dibayar beabea dan/atau cukainya dan apakah pembeaan atau pencukaian yang dikenakan terhadap barang-barang itu sesuai dengan syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. 2. Pemeriksaan penumpang-penumpang kapal beserta barang-barang bawaannya. 3. Pemberantasan terhadap barang-barang larangan dan barang-barang lain yang diselundupkan tanpa membayar bea-bea dan/atau cukai. 4. Pekerjaan di tempat-tempat pos penjagaan (wacht diensten) yang dilakukan terhadap pemeriksaan barang-barang atau orang-orang yang melalui pos-pos penjagaan itu, datang dari kapal atau pergi ke kapal pada waktu malam hari. 5. Pekerjaan mengontrol dan mengawasi pelanggaran undang-undang cukai tembakau, cukai gula, cukai bensin dan minyak tanah, cukai alkohol, cukai bir, dan lain-lain, serta menangkap dan menuntut pelanggaran terhadapnya. c. Selain dari bidang-bidang pokok urusan tersebut di atas, sesuai dengan A.Abdurrachman (ex Ahli Pabean) dalam bukunya Ichtisar PerundangUndangan Bea, Tjukai, dan Devisen, Bandung, N.V.Eresco, 1961, halaman 18, juga terdapat bidang pokok urusan lain, yaitu Opsporingsdienst (OD) atau Dinas Penyelidik yang mempunyai wewenang untuk mengawasi dan menyelidiki pelanggaran-pelanggaran, penyelundupanpenyelundupan, dan pelanggaran lainnya yang pelaksanaan penegakan hukumnya menjadi tanggung jawab Jawatan Bea dan Cukai. Pada waktu ini peraturan perundang-undangan yang pelaksanaan dan/ atau penegakannya dilakukan dan menjadi tanggung jawab Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sebagaimana tersebut di atas telah banyak dihapuskan dan diganti dengan peraturan perundang-undangan sesuai sistem hukum nasional yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945 dan tuntutan pembangunan dan perkembangan nasional, termasuk undang-undang di bidang kepabeanan yang sekarang diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 17 Tahun 2006 dan undang-undang di bidang cukai yang diatur kembali dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007. Perkembangan selanjutnya tentang struktur organisasi instansi Bea dan Cukai beserta Nomenklatur yang digunakan pada pokoknya adalah sebagai berikut: 1. Berdasarkan Keputusan Presidium Kabinet Nomor 75/U/KEP/11/66 tanggal 3 November 1966 tentang Struktur Organisasi dan Pembagian Tugas Pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan Keputusan Mnteri Keuangan Nomor : KEP-748/MK/III/11/1969 tanggal 3 November 1969 tentang Penunjukan Kembali Tempat-Tempat Di Mana Berkedudukan Kantor-Kantor Inspektorat, Kantor-Kantor Inspeksi, Kantor-Kantor Cabang Tk.I s.d. Tk.III, Kantor-Kantor Bantu, Pos-Pos, serta Perwakilan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai di Luar Negeri, struktur organisasi DJBC meliputi unit-unit organisasi sebagai berikut : (1) Kantor Besar Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. EDISI 414 MEI 2009

WARTA BEA CUKAI

43

K O L O M

2.

3.

4.

5.

44

(2) Kantor Inspektorat DJBC sebanyak 8(delapan) Kantor Inspektorat terdiri atas: I.Belawan, II.Tanjung Balai Karimun, III.Palembang, IV.Tanjung Priok, V.Semarang, VI.Surabaya, VII.Banjarmasin, dan VIII.Makasar. (3) Kantor-Kantor Inspeksi DJBC. (4) Kantor-Kantor Cabang Tk.I. (5) Kantor-Kantor Cabang Tk.II. (6) Kantor-Kantor Cabang Tk.III. (7) Kantor-Kantor Bantu. (8) Pos-Pos DJBC. Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor: KEP-405/MK/6/4/1975 tanggal 16 April 1975 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kauangan dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor: KEP-688/MK/5/6/1975 tanggal 27 Juni 1975 tentang Penunjukan/Penetapan Tempat Kedudukan dan Daerah Wewenang Kantor-Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, struktur organisasi DJBC meliputi unit-unit organisasi sebagai berikut : (1) Kantor Besar Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. (2) Kantor-Kantor Wilayah DJBC sebanyak 9 (sembilan) Kantor Wilayah terdiri atas: I.Belawan, II.Tanjung Balai Karimun, III.Palembang, IV.Tanjung Priok, V.Halim Perdana Kusuma, VI.Semarang, VII.Surabaya, VIII.Banjarmasin, dan IX.Ujung Pandang. (3) Kantor-Kantor Inspeksi DJBC. (4) Kantor-Kantor Cabang Tk.I. (5) Kantor-Kantor Cabang Tk.II. (6) Kantor-Kantor Bantu. (7) Pos-Pos DJBC. Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 998/KMK.01/1985 tanggal 27 Desember 1985 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, struktur organisasi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai meliputi unitunit organisasi sebagai berikut : (1) Kantor Pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (2) Kantor-Kantor Wilayah DJBC sebanyak 9 (Sembilan) Kantor Wilayah terdiri atas : I. Medan, II. Tanjung Balai Karimun, III. Palembang, IV. Jakarta, V. Semarang, VI. Surabaya, VII. Pontianak, VIII. Balikpapan, dan IX. Ujung Pandang. Berbeda dengan tugas dan fungsi kantor Wilayah DJBC sebelumnya yang disamping mengkoordinasikan, membimbing, dan membina serta mengendalikan pelaksanaan tugas kantor-kantor DJBC yang ada dibawahnya, juga masih melakukan tugas dan fungsi operasional DJBC melaksanakan pemungutan bea dan cukai serta pungutan negara lainnya yang ditugaskan kepada DJBC, tugas dan fungsi Kantor Wilayah DJBC berda-sarkan struktur organisasi ini tidak lagi bersifat operasional pelaksanaan tugas pokok DJBC melainkan hanya meliputi tugas melaksanakan koordinasi dan pengendalian pelaksanaan tugas pokok DJBC dalam wilayah kerjanya. (3) Kantor-Kantor Inspeksi Bea dan Cukai dengan tugas melaksanakan kegiatan operasional berdasarkan peraturan perundang-undangan pabean dan cukai serta peraturan perundang-undangan lain yang pelaksanaannya dibebankan pada DJBC. (4) Kantor-Kantor Bantu. (5) Pos-Pos DJBC. Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 32/KMK.01/1998 tanggal 4 Februari 1998 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, struktur organisasi DJBC meliputi unit-unit organisasi sebagai berikut : (1) Kantor Pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. (2) Kantor-Kantor Wilayah DJBC sebanyak 12 (dua belas) Kantor Wilayah terdiri atas : I. Medan, II. Tanjung Balai Karimun, III. Palembang, IV. Jakarta, V. Bandung, VI. Semarang, VII. Surabaya, VIII.Denpasar, IX. Pontianak, X. Balikpapan, XI. Ujung Pandang, dan XII. Ambon. (3) Kantor Pelayanan Bea dan Cukai dengan tugas yang rumusannya berbeda dibandingkan dengan tugas Kantor Inspeksi Bea dan Cukai sebelumnya, yaitu melaksanakan kegiatan operasional pelayanan kepabeanan dan cukai dalam daerah wewenangnya berdasarkan peraturan perundangundangan kepabeanan dan cukai dan kebijaksanaan teknis yang ditetapkan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. (4) Kantor-Kantor Bantu Pelayanan. (5) Pos-Pos DJBC. Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 2/KMK.01/2001 tanggal 3 Januari 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kauangan dan Nomor: 444/KMK.01/2001 tanggal 23 Juli 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah DJBC dan Kantor Pelayanan Bea dan Cukai, struktur organisasi DJBC meliputi unit-unit organisasi sebagai berikut : (1) Kantor Pusat DJBC. (2) Kantor-Kantor Wilayah DJBC sebanyak 13 (tiga belas) Kantor Wilayah WARTA BEA CUKAI

EDISI 414 MEI 2009

karena penambahan 1 (satu) Kantor Wilayah terhadap jumlah Kantor Wilayah sebelumnya, yaitu Kantor Wilayah XIII DJBC Banda Aceh. (3) Kantor-Kantor Pelayanan Bea dan Cukai dengan rumusan tugas yang berbeda dibandingkan Kantor-Kantor Pelayanan sebelumnya, yaitu melaksanakan pelayanan dan pengawasan kepabeanan dan cukai dalam daerah wewenangnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (4) Kantor-Kantor Bantu Pelayanan Bea dan Cukai. (5) Pos-Pos Pengawasan Bea dan Cukai. 6. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 87/PMK.01/2008 tanggal 16 Juni 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan Nomor: 100/PMK.01/2008 tanggal 11 Juli 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Keuangan, struktur organisasi DJBC meliputi unit-unit organisasi sebagai berikut : (1) Kantor Pusat DJBC. (2) Kantor-Kantor Wilayah sebanyak 16 (enam belas) Kanwil terdiri atas Kanwil DJBC: 1.Nangroe Aceh Darussalam, 2.Sumatra Utara, 3.Riau dan Sumatra Barat, 4.Kanwil DJBC Khusus Kepulauan Riau, 5.Sumatra Bagian Selatan, 6.Banten, 7.Jakarta, 8.Jawa Barat, 9.Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta, 10.Jawa Timur I, 11.Jawa Timur II, 12.Bali, NTB, dan NTT, 13.Kalimantan Bagian Barat, 14.Kalimantan Bagian Timur, 15.Sulawesi, dan 16.Maluku, Papua, dan Papua Barat. (3) Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai sebanyak 2 (dua) KPU terdiri atas 1.KPU BC Tanjung Priok dan 2.KPU BC Batam. (4) Kantor-Kantor Bantu Pelayanan Bea dan Cukai. (5) Pos-Pos Pengawasan Bea dan Cukai. Mengingat nomenklatur atau istilah yang digunakan sebagian judul atau nama suatu unit organisasi dapat menunjukkan secara tesirat tentang maksud dan fungsi organisasi bersangkutan, maka dari perkembangan struktur organisasi DJBC beserta nomenklatur yang digunakan sebagai nama suatu unit organisasi sebagaimana tersebut di atas, terdapat beberapa indikasi tentang perkembangan maksud, tujuan, sifat, dan ruang lingkup wilayah kerja organisasi DJBC yang dapat diidentifikasi sebagai berikut: (1) Perubahan nomenklatur dari Kantor Besar DJBC menjadi Kantor Pusat DJBC dapat diartikan sebagai suatu penegasan dan pengembangan sistem pelaksanaan fungsi organisasi secara terpusat pada Pemerintah Pusat dan sistem dekonsentrasi pada instansi vertikal di daerah. (2) Perubahan nomenklatur dari instansi vertikal Kantor Daerah Bea dan Cukai menjadi Kantor Inspektorat Bea dan Cukai diartikan sebagai terjadinya pengembangan maksud dan tujuan organisasi yang semula adalah untuk menunjukkan keberadaan organisasi pemerintah yang tersebar dalam wilayah kedaulatan Negara setelah proklamasi kemerdekaan dan penyerahan kedaulatan dari penjajahan kolonial Belanda kemudian dikembangkan dengan nomenklatur Kantor Inspektorat Bea dan Cukai untuk menunjukkan tugas dan fungsi organisasi yang ditekankan dalam melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas lalu lintas impor dan ekspor barang serta pemungutan bea masuk, bea keluar, dan pungutan Negara lainnya yang melekat pada barang impor dan ekspor tersebut. (3) Penggunaan nomenklatur Kantor Inspeksi Bea dan Cukai sebagai suatu kantor yang berada di bawah Kantor Inspektorat Bea dan Cukai juga dapat diartikan untuk menunjukkan tugas dan fungsi yang menekankan kegiatan pengawasan dan pemeriksaan sebagaimana tersebut di atas, mengingat secara semantik menurut The Pocket Oxford Dictionary of Current English, Great Britain,Oxford University Press, 1952, to inspect berarti memeriksa secara teliti atau secara resmi. (4) Pengembangan jumlah Kantor-Kantor Inspeksi Vertikal DJBC dapat diartikan sebagai upaya secara kelembagaan untuk meningkatkan intensifikasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi DJBC secara lebih efektif dengan memperkecil luasnya wilayah kerja baik secara geografis maupun dari segi volume dan beban kerja. (5) Penggunaan nomenklatur Kantor Pelayanan Bea dan Cukai sebagai pengganti nomenklatur Kantor Inspeksi Bea dan Cukai dapat diartikan bahwa dalam pelaksanaan tugas pokok DJBC untuk melakukan pengawasan atas lalu lintas barang impor, barang ekspor, dan barang kena cukai serta pemungutan bea masuk, bea keluar, cukai, dan pungutan negara lainnya harus juga diperhatikan kepentingan kecepatan dan kelancaran arus barang, efisiensi, dan tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi karena adanya pungutan dan biaya-biaya tidak resmi yang dikenakan terhadap pengusaha pemilik barang, mengingat bahwa pengertian istilah pelayanan berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga, Jakarta, Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional antara lain adalah perihal atau cara membantu atau menyiapkan apaapa yang diperlukan seseorang dan dalam hal dilakukan oleh pegawai negeri

sipil seperti pegawai DJBC maka dilarang untuk menerima imbalan terlebih lagi dilakukan secara paksa tanpa dasar hukum yang jelas dan pasti.

III. IDENTIFIKASI MAKNA ATAS UNGKAPAN PELAYANAN DAN PENGAWASAN DALAM PELAKSANAAN FUNGSI KEPABEANAN Sebagaimana dikemukakan dalam Catatan Pengantar tulisan ini, menurut penulis dalam sistem pengorganisasian pelaksanaan fungsi kepabeanan yang berlaku sekarang ini terdapat dua istilah kunci yang secara autentik tidak ada penjelasan maknanya, yaitu istilah pelayanan dan pengawasan, dan guna lebih menunjang efektivitas pelaksanan fungsi kepabeanan yang melibatkan berbagai pihak yang berkepentingan, mutlak diperlukan adanya komunikasi di antara pihakpihak yang bersangkutan dengan menggunakan media bahasa, termasuk di dalamnya penggunaan istilah pelayanan dan pengawasan, yang terdiri atas konsepkonsep dengan makna yang jelas, pasti dan seragam. Dalam rangka memberikan konsep-konsep yang memberikan makna yang jelas, pasti dan seragam tentang ungkapan pelayanan dan pengawasan dalam pelaksanaan fungsi kepabeanan itu, penulis mencoba untuk mengungkapkan makna dari kedua istilah tersebut melalui metode hermeneutik dengan melakukan analisis terhadap aspek dan kondisi yang berkaitan dengan fungsi kepabeanan sebagai berikut: 1. Maksud kelembagaan fungsi kepabeanan: - Secara politis dan teknis ketatanegaraan, kelembagaan fungsi kepabeanan dimaksudkan untuk mengamankan kepentingan nasional berupa melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, serta memajukan kesejahteraan umum sebagaimana termaktub dalam Pembukaan UUD 1945 dari perdagangan luar negeri terdiri atas impor dan ekspor yang tidak dapat terhindarkan. - Untuk keperluan itu maka pergerakan barang dalam lalu lintas impor dan ekspor harus diawasi dan dikenakan pungutan-pungutan negara sesuai dengan ketentuan yang berlaku melalui mekanisme kelembagaan yang secara universal dikenal dengan fungsi kepabeanan. 2. Aspek Hukum: - Berdasarkan Pasal 6 ayat (1) UU Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 17 Tahun 2006, terhadap semua barang yang diimpor atau diekspor berlaku segala ketentuan sebagaimana diatur dalam UU Kepabeanan, yang pelaksaanan penegakan hukumnya dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. - Dalam Pasal 2 ayat (1) UU Kepabeanan dinyatakan bahwa barang yang dimasukkan ke dalam daerah pabean diperlakukan sebagai barang impor dan terutang bea masuk dan secara yuridis status barang sejak masuk ke dalam daerah pabean menjadi objek pengawasan pejabat bea dan cukai. - Menyangkut barang ekspor, dalam Pasal 2 ayat (2) juga ditentukan bahwa barang yang telah dimuat di sarana pengangkut yang akan berangkat ke luar daerah pabean dianggap telah diekspor dan diperlakukan sebagai barang ekspor dengan ketentuan atas pemuatan barang tersebut terlebih dahulu telah diajukan pemberitahuan pabean termasuk dipenuhinya pembayaran bea keluar sebagai dasar yang dapat digunakan untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut dalam rangka pengawasan pabean. - Menyangkut keperluan pengawasan terhadap pelaksanaan ketentuan larangan dan pembatasan di bidang impor dan ekspor, dalam Pasal 53 ayat (1) UU Kepabeanan juga diatur tentang kewajiban instansi teknis yang menetapkan peraturan larangan dan/atau pembatasan untuk memberitahukan kepada Menteri Keuangan. 3. Aspek Strategi pengawasan atas pergerakan barang yang dimasukkan ke dalam daerah pabean atau yang dikeluarkan dari daerah pabean dalam rangka fungsi kepabeanan: - Mengingat kondisi geografis Negara Republik Indonesia yang merupakan negara kepulauan dan demikian luas, maka secara teknis tidak mungkin menempatkan pejabat bea dan cukai di sepanjang pantai dan garis perbatasan untuk menjaga agar semua barang yang dimasukkan ke dalam daerah pabean atau yang dikeluarkan dari daerah pabean memenuhi kewajiban kepabeanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang kepabeanan. - Untuk memenuhi kepentingan pengawasan pabean dalam kondisi geografis demikian, maka diberlakukan sistem kanalisasi dalam bentuk konvergensi terhadap pergerakan pemasukan ke dalam daerah pabean, dalam bentuk yang pada pokoknya meliputi kewajiban pengangkut dan pemilik barang untuk menyampaikan pemberitahuan pabean di kantor pabean, kewajiban pengangkut dan pemilik barang untuk membongkar barang dan menimbun barang di suatu tempat yang berada di bawah pengawasan pabean atau di kawasan pabean, kewajiban pemeriksaan pabean yang meliputi penelitian dokumen dan pemeriksaan fisik barang, pembayaran bea masuk paling lambat pada tanggal pendaftaran pemberi-

tahuan pabean impor untuk dipakai, penetapan pejabat bea dan cukai atas tarif dan nilai pabean untuk penghitungan bea masuk, pengeluaran barang impor ke peredaran bebas setelah dipenuhi kewajiban kepabeanan dan mendapatkan persetujuan pengeluaran dari pejabat bea dan cukai. - Sebaliknya untuk kepentingan pengawasan pabean terhadap pergerakan pengeluaran barang dari daerah pabean, diberlakukan sistem kanalisasi dalam bentuk divergensi, yang pada pokoknya meliputi kewajiban pemilik barang untuk menyampaikan pemberitahuan pabean ekspor di kantor pabean, kewajiban pemeriksaan pabean yang meliputi penelitian dokumen dan dapat diikuti dengan pemeriksaan fisik barang, kewajiban pembayaran bea keluar yang terutang. - Untuk menjamin efektivitas pelaksanaan sistem kanalisasi itu, maka waktu mencegah kemungkinan terjadinya pergerakan barang baik yang dimasukkan ke dalam daerah pabean maupun yang akan dikeluarkan dari daerah pabean dilakukan di luar jalur kanalisasi itu, maka berdasarkan UU Kepabeanan, pejabat bea dan cukai mempunyai kewenangan untuk melakukan pengawasan, pemeriksaan, dan penegahan terhadap sarana pengangkut yang sedang dalam perjalanan dalam daerah pabean. 4. Aspek semantik: - Sebagaimana dikemukakan dalam Bagian II tulisan ini bahwa yang dimaksud dengan istilah pelayanan antara lain adalah perihal atau cara membantu atau menyiapkan apa-apa yang diperlukan seseorang dan dalam hal kegiatan pelayanan itu dilakukan oleh pegawai negeri sipil dalam rangka pelaksanaan tugasnya seperti pegawai DJBC maka dilarang untuk menerima imbalan terlebih dilakukan secara paksa. 5. Konsepsi makna ungkapan pelayanan dan pengawasan: - Berdasarkan analisis aspek-aspek dan kondisi tersebut di atas, maka dapat dinyatakan bahwa untuk lebih menjamin kepentingan nasional dari perdagangan luar negeri yang tidak terhindarkan, pada dasarnya terhadap pemasukan dan pengeluaran barang ke dan dari daerah pabean diberlakukan pengawasan yang dilakukan melalui fungsi kepabeanan sehingga secara teknis proses pemenuhan fungsi kepabeanan itu menimbulkan hambatan dalam kelancaran arus barang. - Mengingat begitu luasnya wilayah geografis Negara Republik Indonesia dan merupakan negara kepulauan, maka strategi yang dilakukan dalam pelaksanaan pengawasan dimaksud adalah penggunaan sistem kanalisasi pemasukan dan pengeluaran barang, dengan ketentuan apabila proses pemasukan dan pengeluaran barang itu dilakukan di luar sistem kanalisasi adalah merupakan tindak pelanggaran hukum kepabeanan. - Untuk lebih menjamin ketertiban dan kepastian proses pemasukan dan pengeluaran barang dalam sistem kanalisasi, maka proses pemasukan dan pengeluaran barang itu diatur dalam suatu prosedur kepabeanan yang mencakup kewajiban penyampaian pemberitahuan atau pelaporan, kewajiban pemeriksaan pabean baik secara administratif maupun secara fisik, kewajiban penelitian dan penetapan nilai pabean dan klasifikasi barang, kewajiban pemungutan dan pembayaran bea masuk, bea keluar, cukai dan pajak dalam rangka impor, pemberian persetujuan pengeluaran barang, dan lain-lain. - Berdasarkan pemikiran tersebut di atas, maka dapat dikatakan bahwa prosedur kepabeanan melalui sistem kanalisasi itu pada hakekatnya adalah juga merupakan suatu proses pengawasan terhadap pemasukan dan/atau pengeluaran barang melalui sistem pemberitahuan atau pelaporan di kantor pabean, pembongkaran dan penimbunan barang di tempat tertentu dalam pengawasan pabean, pemungutan dan pembayaran bea-bea, cukai, dan pajak atas impor yang terutang, penelitian, pemeriksaan, dan penetapan pabean, dan persetujuan pabean. - Sehubungan dengan pengertian istilah pelayanan sebagaimana dikemukakan di atas yang pada pokoknya adalah kegiatan membantu atau menyiapkan segala sesuatu yang diperlukan orang sehingga memberikan kemudahan bagi seseorang dalam rangka memenuhi kebutuhannya dan mengingat birokrasi kepabeanan merupakan proses yang harus dilalui dalam pemasukan dan/atau pengeluaran barang sehingga menjadi barrier yang mengganggu kelancaran arus barang, maka untuk menekan hingga tingkat sekecil mungkin proses dan beban yang menimbulkan gangguan terhadap kelancaran dan kecepatan arus barang, efisiensi pengurusan pengeluaran barang, dan/atau beban-beban pembiayaan tidak resmi yang menimbulkan ekonomi biaya tinggi, pelaksanaan prosedur kepabeanan itu harus dijalankan oleh pejabat bea dan cukai sebagai suatu bentuk pelayanan. - Kegiatan lain yang dilakukan pejabat bea dan cukai dalam rangka pengawasan atas pemasukan dan pengeluaran barang ke dan dari daerah pabean di luar sistem kanalisasi, seperti dalam bentuk pemantauan, pengamatan, pemeriksaan dan penegahan terhadap sarana pengangkut Bersambung ke halaman 53 EDISI 414 MEI 2009

WARTA BEA CUKAI

45

K O L O M Oleh : Asral Efendi

l

l

PENGUATAN EKSTERNAL DJBC MELALUI AHLI KEPABEANAN YANG PROFESIONAL

A

da apa dengan yang namanya ahli kepabeanan? Bukankah itu bukan domain DJBC? Pertanyaan ini sejenak terlintas dalam benak penulis ketika ingin membahasnya. Tapi keraguan itu sedikit terjawab, karena dari Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 65/PMK.04/2007 tanggal 20 Juni 2007 tentang Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan setidaknya ada 3 (tiga) pasal yang menyebutkan tentang ahli kepabeanan. Diantaranya pertama, Pasal 1, mengenai definisi ahli kepabenan, kedua, Pasal 4, mengenai persyaratan yang wajib dipenuhi oleh Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan (PPJK) yang akan melakukan registrasi, dan ketiga, pasal 11, kondisi-kondisi dimana Nomor Pokok Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan dapat diblokir dan pemblokiran tersebut dapat dicabut. Ketiga pasal di atas, setidaknya menegaskan bahwa elemen ini cukup penting dalam rangka penguatan elemen eksternal dan membangun pelayanan kepabeanan modern kepada masyarakat.

REALITAS MASA LALU TENTANG AHLI KEPABEANAN Kalau kita berbicara tentang ahli kepabeanan di masa lalu, maka ahli kepabeanan tidak ubahnya orang-orang yang tidak terlalu dibutuhkan oleh perusahaan ditempatnya bekerja, karena ilmunya tidak teraplikasi dengan baik. Peran “Broker” atau “Backing” kelihatannya lebih mendominasi daripada kontribusi mereka dalam menghadapi seputar masalah kepabeanan. Posisi ahli kepabenan terkadang tergantikan oleh “lobby” orang-orang yang merasa punya jaringan luas dalam menyelesaikan pengurusan di bidang kepabeanan, alhasil mereka yang besertifikasi ahli kepabenan belum diposisikan pada tempat yang terhormat yang selayaknya mereka terima sebagai komunitas profesional. Kualitas lulusan ujian sertifikasi model masa lalu ini juga meragukan, karena terkadang peserta ujian sertifikasi ahli kepabeanan juga diikuti oleh pensiunan pejabat DJBC sendiri yang diperlakukan lebih “spesial” dibanding peserta ujian lainnya. Lulusan yang menyandang predikat ahli kepabeanan ini, sertifikatnya terkadang bisa digunakan lebih dari satu perusahaan, karena sertifikat ahli kepabeanan di masa lalu tidak lebih hanya sekedar pelengkap dalam pengurusan yang sifatnya administratif.

TANTANGAN GLOBAL DAN KEBUTUHAN SDM YANG KOMPETEN Jika dikaji lebih dalam, sebenarnya kebutuhan akan orang yang ahli di bidang kepabenanan sangatlah dibutuhkan, selain diharapkan mampu menjembatani ketidaktahuan masyarakat dalam ruang lingkup pelayanan dan pengawasan DJBC, juga diharapkan memberi sumbangan pemikiran bagi peningkatan pelayanan di bidang kepabenan kepada masyarakat secara umum. Hal ini diharapkan juga mendorong penguatan eksternal bagi DJBC sendiri sebagai institusi yang memberikan pelayanan kepabeanan secara modern.

PENDIDIKAN PROFESI VS SERTIFIKASI PROFESI Sebelum lebih jauh membahasnya, kita harus membedakan antara istilah sertifikasi profesi dengan pendidikan profesi. Setidaknya ada dua konsep atau definisi profesi, yaitu : 46

WARTA BEA CUKAI

EDISI 414 MEI 2009

PROFESI adalah jenjang pendidikan setelah sarjana untuk mempersiapkan peserta didik agar dapat bekerja pada bidang yang memerlukan keahlian khusus. (Undang-Undang No.20 Tahun 2003) PROFESI adalah bidang pekerjaan yang untuk melaksanakannya diperlukan kompetensi tertentu (Peraturan Pemerintah No.31 Tahun 2006)

Pada konsep atau profesi diatas, maka definisi profesi yang pertama berhubungan dengan pendidikan profesi yang merupakan domain dari Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas), seperti pendidikan profesi dokter, akuntan, psikolog dan pendidikan profesi lainnya. Akan tetapi definisi profesi yang kedua berhubungan dengan sertifikasi profesi, yang merupakan sertifikasi kerja yang dikeluarkan oleh LSP (Lembaga Sertifikasi Profesi) yang diakreditasi oleh BNSP (Badan Nasional Sertifikasi Profesi), contohnya adalah Sertifikasi Profesi Ahli Manajemen Risiko, Analis Keuangan, Akuntan Publik, Konsultan Pajak dan berbagai sertifikasi profesi untuk kompetensi yang lain. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2004 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi, dijelaskan tentang Sertifikasi Kerja adalah proses pemberian sertifikasi kompetensi yang dilakukan secara sistematis dan obyektif melalui uji kompetensi yang mengacu kepada standar kompetensi kerja nasional Indonesia/dan atau internasional. Dan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) adalah rumusan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan dan/atau keahlian serta sikap kerja yang relevan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PRINSIP DASAR SERTFIKASI PROFESI TERUKUR

Mengacu pada SKKNI

OBYEKTIF

Tidak terjadi konflik kepentingan

TERTELUSURI

Keseluruhan proses terdokumentasi dan terkendali

ACCEPTABLE

Dapat diterima semua stakeholders

ACCOUNTABLE

Tanggung jawab dan tanggung gugat Sumber : Pedoman BNSP

MASALAH Dalam PMK 65/PMK.04/2007 tentang PPJK, yang dikatakan Ahli Kepabeanan adalah orang yang memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang kepabeanan yang telah diberikan Sertifikat Ahli Kepabeanan yang dikeluarkan oleh Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK). Bila kita cermati, pada level ini BPPK Departemen Keuangan (Instansi Pemerintah) memposisikan diri sebagai regulator sekaligus juga ditempatkan sebagai assesor (Penyelenggara Ujian) dan mengeluarkan sertifikat Ahli Kepabeanan. Padahal sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2004 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) dan pedoman yang telah dikeluarkan BNSP maka peran Regulator (umumnya instansi pemerintah), Assesor (Penyelenggara Ujian dan yang mengeluarkan Sertifikasi Profesi) dan Mentor (Penyelenggara Pendidikan dan Pelatihan) harus dipisahkan untuk menjamin meningkatnya kompetensi komunitas profesional di bidangnya. Sejalan dengan keinginan untuk melakukan reformasi birokrasi, perubahan paradigma dalam manajemen pemerintahan diharapkan berlangsung dengan cepat pula. Dalam konteks New Public Management perubahan paradigma diantaranya perubahan paradigma dari orientasi lembaga pemerintahan yang kuat, besar, dan otoritarian menjadi berorientasi kepada small dan less government, egalitarian dan demokrasi. Hal ini diperkuat oleh pendapat David Osborne dan Ted Gaebler (1992) dalam buku mereka yang berjudul Reinventing Government: How the Entrepreneurial Spirit is Transforming the

Public Sector, berpendapat bahwa pemerintah dituntut untuk menjalankan tugasnya sebagai wirausaha. Diantara sepuluh langkah yang disarankan untuk mewirausahakan birokrasi salah satunya adalah Pemerintahan milik masyarakat: memberi wewenang ketimbang melayani. Pemerintah tidak hanya melakukan public service, tetapi juga membawa masyarakat agar bisa melakukan perubahan sesuai dengan tuntutan yang dihadapi, terutama sesuai dengan visi dan misi yang telah ditentukan (dalam A Qodri Azizy, 2007: 25-27). Sejalan dengan teori di atas, penulis berpendapat sudah selayaknyalah DJBC di masa mendatang untuk merancang langkah-langkah menstimulus lahirnya ahli kepabeanan yang benar-benar profesional di bidangnya. Dalam banyak kasus yang ada, sertifikasi profesi sudah banyak yang diserahkan kepada Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) yang diakreditasi oleh BNSP, dan pada umumnya LSP ini berada otonom pada sebuah ikatan profesi yang bersangkutan. Seperti Sertifikasi Akuntan Publik dijalankan oleh IAPI (Ikatan Akuntan Publik Indonesia), Sertifikasi Konsultan Pajak oleh IKPI (Ikatan Konsultan Pajak Indonesia), dan berbagai sertifikasi profesi di bidang lainnya.

CONCEPTUAL FRAMEWORK IN FACING THE GLOBAL COMPETITION

SARAN Penulis menyambut positif Pusdiklat Bea dan Cukai (BPPK) sudah mulai memisahkan diri dari kegiatan sebagai mentor (penyelenggaraan diklat dalam rangka sertifikasi ahli kepabeanan), dan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 65/PMK.04/2007 tanggal 20 Juni 2007 tentang Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan, setidaknya telah berusaha untuk meningkatkan peranan ahli kepabenan dalam aturan yang jelas. Akan tetapi penulis berpendapat itu belumlah cukup, karena untuk lebih menguatkan salah satu elemen eksternal DJBC ini, maka haruslah sudah digagas bahwa yang mengadakan ujian dan sertifikasi di masa mendatang dapat dilakukan oleh LSP yang otonom dibawah sebuah ikatan atau asosiasi profesi ahli kepabeanan. Sehingga regulator (DJBC, BPPK) nantinya lebih berkonsentrasi dalam aspek tugas dan fungsinya. Namun untuk memperkuatnya dibutuhkan ahli kepabeanan yang profesional yang berhimpun dalam sebuah ikatan atau asosiasi profesi yang kuat pula. Kalaupun ikatan profesi ahli kepabeanan sudah ada terbentuk saat ini, maka haruslah ada evaluasi menyeluruh mengenai aspek struktur dan fungsinya. Ada beberapa atau persyaratan berdirinya sebuah Ikatan Profesi, yaitu : l Terkait dengan bidang pekerjaan tertentu l Mempersyaratkan kompetensi tertentu untuk melaksanakannya sesuai dengan standar yang ditentukan l Terkait dengan disiplin ilmu/pendidikan dan pengalaman tertentu l Memiliki kode etik yang mengikat anggota l Memiliki sistem dan mekanisme penegakan disiplin dan penjaminan kompetensi/profesionalisme anggota. Melihat persyaratan di atas, setidaknya memberikan batasanbatasan yang jelas terhadap struktur dan fungsinya sehingga sebuah ikatan profesi ahli kepabeanan tidak terjebak pada praktek-praktek komersial semata dalam menjalankan kegiatannya. Karena pada beberapa kasus, sebuah ikatan profesi banyak yang melakukan komersialisasi melalui pendidikan dan pelatihan semata, tanpa memberikan kontribusi nyata bagi perkembangan profesi di bidangnya. Bagi DJBC sendiri, setidaknya ada beberapa keuntungan

GROWTH PROSPERITY

Sumber : Makalah Seminar BNSP 2007

berhimpunnya ahli kepabeanan dalam sebuah ikatan profesi yang kuat, yaitu : 1. Misi DJBC untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada industri, perdagangan dan masyarakat akan menjadi lebih ringan. 2. Ikatan Profesi Ahli Kepabeanan diharapkan berperan sebagai mitra strategis dalam sosialisasi berbagai kebijakan dan peraturan di bidang Kepabeanan. Dengan harapan sosialisasi kebijakan dan aturan baru akan lebih mudah dicerna bagi mereka/ komunitas profesional yang telah memiliki keahlian dasar sebagai ahli kepabeanan. Untuk point ini, penulis mengamati dalam beberapa kasus peserta sosialisasi aturan baru terkadang bukanlah orang yang kompeten untuk hadir, namun hanya untuk sekedar mewakili perusahaannya, sehingga efektivitas sebuah sosialisasi dapat berkurang. 3. Bagi Pusdiklat Bea dan Cukai sendiri akan lebih fokus pada pola pendidikan dan pelatihan bagi pegawai DJBC. 4. Terjaminnya Program Profesi Lanjutan (PPL) bagi lulusan yang menyandang predikat sebagai Ahli Kepabeanan. Dengan prinsip “Rigid Exclusion of The Unfit and Unworthy” titik berat keberadaan asosiasi profesi adalah : l Tugas utama Asosiasi Profesi : Menyingkirkan mereka yang tidak layak dan tidak patut. l Untuk Melindungi Masyarakat : Dari mereka yang kinerjanya merugikan kemaslahatan umum. l Dengan memberikan pengakuan : Siapa-siapa yang kinerjanya memenuhi syarat kompetensi. Walaupun ada klausul pada Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2004 tentang BNSP pada Bab VII Ketentuan Lain-Lain, pada Pasal 18, bahwa pelaksanaan sertifikasi kompetensi kerja yang telah dilakukan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau telah diakui oleh lembaga internasional tetap dilaksanakan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi yang bersangkutan, akan tetapi langkah-langkah stimulus untuk melahirkan Ahli Kepabeanan yang profesional melalui ikatan profesi di masa mendatang harus dimulai. Semoga.

Penulis adalah Pelaksana di Direktorat Audit KP DJBC, pernah menjabat Direktur Pengembangan Profesi Ikatan Profesi di Bidang Audit Internal EDISI 414 MEI 2009

WARTA BEA CUKAI

47

O P I N I Oleh : Abdul Rachman

PRODUK DAN REKOMENDASI INTELIJEN

S

eperti tipe-tipe intelijen, maka produk intelijen pabean juga dibagi dalam tiga tipe yaitu: strategis, operasional, dan taktis atau target. Pada akhir analisis setelah di-review diperoleh produk intelijen yang selanjutnya didisseminasi kepada klien (tahap akhir dari siklus intelijen). Produk intelijen selalu disertai dengan rekomendasi kepada klien primer tingkat operasional dan sekunder pada tingkat pengambil kebijakan, klien primer di tingkat wilayah (operasional) dan di daerah/front line -dikenal sebagai kantor pengawasan dan pelayanan- (taktis). Kadang-kadang rekomendasi dapat secara detail sampai dalam bentuk protap/ SOP misalnya bagaimana melakukan controlled delivery atau knock action dan sebagainya. Berikut ini kita akan lihat beberapa produk intelijen untuk masing-masing tipe intelijen disertai rekomendasi singkat untuk menggambarkan bahwa intelijen merupakan salah satu faktor kunci dalam pelaksanaan tugas Bea Cukai.

STRATEGIS Produk Intelijen Strategis (PIS) pada umumnya bersifat jangka panjang dan dituangkan dalam bentuk program yang akan dijabarkan lebih lanjut dalam kegiatan intelijen operasional dan seterusnya pada tingkat taktis. Sumber PIS berasal dari informasi/intelijen dasar dalam bentuk kemungkinan yang akan dihadapi berdasarkan celah atau kelemahan peraturan perundang-undangan atau kebijakan di satu sisi, dan di sisi lain peraturan perundang-undangan dan kebijakan itu merupakan hambatan bagi pelaku kejahatan (customs fraud), atau sumber itu dari catatan kejahatan yang terungkap yang telah dimasukkan dalam pangkalan data intelijen. Dalam periode tertentu unit intelijen strategis melakukan evaluasi hasil (dilaksanakan atau tidak) dari rekomendasi yang telah disampaikan kepada klien primernya. PIS yang paling tua umurnya adalah “penyelundupan akan meningkat sesuai kemajuan di bidang teknologi dan perdagangan”. Berdasarkan produk tersebut unit intelijen membuat rekomendasi kepada kliennya, untuk: 1. Melihat kembali (me-review) secara periodik undang-undang pabean, sistem dan prosedur serta struktur organisasi untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya pelanggaran (customs fraud) dan jika perlu dilakukan perubahan yang mendasar. 2. Selalu meningkatkan (up grade) dan memutahirkan peralatan dan sarana intelijen. 3. Peningkatan kualitas pejabat intelijen secara berkelanjutan. PIS lainnya yang juga termasuk sudah sangat lama adalah “pemalsuan pita cukai dan penjualan hasil tembakau (rokok) tanpa pita cukai”. Berdasarkan produk ini, unit intelijen pabean memberi rekomendasi kepada klien primernya untuk : 1. Meningkatkan kualitas pita cukai sehingga sulit dipalsu48

WARTA BEA CUKAI

EDISI 414 MEI 2009

kan dan secara visual (kasat mata) mudah diketahui apabila palsu. 2. Membandingkan jumlah pesanan pita cukai dengan perkiraan jumlah konsumsi rokok (statistik perokok) serta kapasitas produksi pabrik-pabrik rokok. 3. Pengecekan secara random dalam periode tertentu pita cukai yang dilekatkan pada bungkusan rokok di TPE, Penyalur dan pabrik BKC. Begitu juga PIS mengenai peredaran MMEA dan EA ilegal baik produk dalam negeri maupun eks impor ilegal. Rekomendasi intelijen terhadap produk intelijen ini simpel namun sulit dilaksanakan (sudah diberikan rekomendasi utama yaitu audit dan pencacahan periodik hasil produksi) yaitu operasi penangkapan di lapangan baik produk MMEA dan EA maupun pabrik gelap. Ada golongan konsumen yang senang menggunakan mobil built up impor di satu sisi dan di sisi lain ada fasilitas pembebasan bea masuk dan pajak impor lainnya bagi pejabat atau diplomat perwakilan/kedutaan negara sahabat berdasarkan asas timbal balik dan lembaga internasional tertentu sehingga mendorong fasilitas ini untuk disalahgunakan (PIS). Terungkapnya fakta penyalahgunaan fasilitas tersebut maka unit intelijen memberikan rekomendasi kepada unit operasional (pelayanan) untuk melakukan rekonfirmasi pada saat impor dan setidaknya setiap dua tahun kepada perwakilan/ kedutaan negara sahabat dan lembaga internasional yang bersangkutan bahwa apakah kendaraan bermotor tersebut masih menjadi miliknya atau telah dipindah tangankan. Rekomendasi intelijen tersebut untuk mencegah penyalahgunaan fasilitas tersebut. Seperti contoh informasi/intelijen strategis yang timbul dengan adanya ketentuan dalam UUK antara lain mengenai pemeriksaan barang secara selektif (pasal 3 ayat (3) dan pasal 4 ayat (2) UUK), mendorong pemberitahuan jenis dan jumlah barang yang tidak benar, merupakan inference dalam kegiatan analisis untuk menghasilkan produk intelijen. Sistem pemeriksan selektif (intelijen strategis) disebut juga sebagai inference, informasi mengenai murahnya TPT eks impor buatan China dibandingkan produk domestik adalah konklusi yang dibuat oleh analis sesuai hasil laporan petugas pengumpul dan informasi bahwa hipotesa murahnya TPT China itu adalah fakta. TPT jika diproduksi secara massal, dengan upah buruh yang murah, dan bahan baku hasil domestik, maka harga barang terebut (cost of production) akan lebih murah (logika induktif). Berdasarkan hal-hal terebut analis akan mengambil kesimpulan sebagai PIS, yaitu “Custom fraud berupa misdeclaration atau misdiscription akan terjadi terutama impor dari negara produsen murah”. Rekomendasi atas PIS tersebut adalah: perlu dibuat sistem dan prosedur pelayanan dan pengawasan atas impor TPT dari China berbeda dengan sisdur barang lainnya. Ilustrasi: dengan logika induktif bahwa di daerah pemukiman (real estat) yang berdekatan dengan daerah kumuh akan banyak pencurian jika tidak ada penjagaan ketat. Diperoleh informasi bahwa setiap bulan ada rumah di pemukiman dibobol maling. PIS-nya adalah: Pembobolan rumah akan terus terjadi. Rekomendasinya adalah: perlu melibatkan stakeholder (penghuni pemukiman) dalam penjagaan keamanan di wilayah pemukiman (siskamling), buat pos penjagaan di setiap RT atau RW. Produk strategis berkembang sesuai dengan perkembangan kebijakan yang diberlakukan tidak hanya kebijakan di bidang pabean tetapi juga kebijakan lainnya yang berkaitan dengan pabean seperti kebijakan yang menyangkut perdagangan internasional (antara lain kuota, pembatasan, larangan, anti dumping, dan sebagainya). Kebijakan untuk kelancaran arus barang dengan simplifikasi prosedur melalui PDE dan NSW dimaksudkan agar importir dan eksportir secara langsung menyerahkan pemberitahuan secara elek-

tronik kepada Bea Cukai dan mendapat jawaban atau persetujuan dalam waktu yang singkat termasuk yang berkaitan dengan persyaratan tertentu dari instansi teknis selain Bea Cukai. Simplifikasi prosedur di satu sisi menguntungkan importir dan eksportir namun di sisi lain membuka peluang terjadinya penghindaran atau customs fraud (informasi intelijen strategis). Informasi/intelijen strategis ini jika diolah akan menghasilkan produk intelijen: l Penjebolan portal sistem PDE dan NSW, dan l Pembajakan password pengguna jasa kepabeanan (importir, eksportir dan PPJK). dengan rekomendasi: rekonfirmasi transaksi data dalam PDE dan NSW yang berisiko. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 44/M-DAG/PER/ 10/2008 tanggal 31 Oktober 2008 tentang Ketentuan Impor Produk Tertentu (elektronika, pakaian jadi, mainan anakanak, alas kaki, dan produk makanan dan minuman), akan mendorong pemberitahuan tidak benar mengenai jumlah dan jenis barang atau pemalsuan surat-surat yang diperlukan (intelijen strategis). Diperoleh informasi bahwa umumnya barang-barang tersebut diimpor dari China, Hongkong, Malaysia dan Singapura. Melalui proses analisis akan diperoleh PIS seperti yang dikemukakan di atas dengan rekomendasi: prosedur khusus dengan pemeriksaan 100% terhadap impor dari keempat negara tersebut. Beberapa kali POLRI telah membongkar pabrik gelap yang menghasilkan psikotropika dalam jumlah yang signifikan, seperti yang diberitakan beberapa stasiun TV pada tanggal 29 Januari 2009 dengan modus operandi menjalankan usaha warung internet sebagai kedok (kamuflasepengelabuan-undercover). Dari beberapa kali pengungkapan kejahatan ini dengan modus yang hampir sama dapat diperoleh beberapa informasi intelijen untuk dianalisis menjadi produk intelijen dan rekomendasi, antara lain: l

l

Berarti selama ini telah ada pabrik gelap narkotika dan psikotropika yang omsetnya triliunan rupiah. Uang hasil penjualan produksinya pasti akan dibawa ke luar negeri agar menjadi dana legal (money laundering). Membawa uang ke luar negeri dapat dalam bentuk uang asing, berarti dari rupiah terlebih dahulu ditukar menjadi dollar atau mata uang lainnya atau melalui transaksi impor. Dengan melalui proses analisis setelah diperoleh informasi lain mengenai impor dan perjalanan ke luar negeri orang-orang yang dicurigai, maka akan diperoleh produk intelijen bahwa “Telah atau akan terjadi pencucian uang dengan cara membawa uang tunai ke luar negeri atau melalui transaksi impor (fiktif, over invoicing, sampah, barang-barang tidak berharga, barang-barang tidak dibutuhkan/tidak berguna dan lain-lain)”. Dari produk intelijen tersebut diperoleh rekomendasi untuk melakukan pemeriksaan penumpang yang berangkat ke luar negeri dengan mempertimbangkan indikator risiko dan profil penumpang. Rekomendasi lainnya adalah agar impor barang tertentu sesuai indikator dan profil barang (yang tidak lazim diimpor atau lazim tetapi terjadi penyimpangan misalnya diimpor oleh importir lain bukan oleh importir selama ini) agar dilakukan pemeriksaan yang teliti (mendalam). Dari hasil beberapa kali kejahatan narkotika yang terungkap diperoleh PIS bahwa “sudah lama pabrik/laboratorium gelap narkotika dan psikotropika beroperasi di Jakarta dan Tangerang (bahkan mungkin di kota besar lainnya; Surabaya, Makassar, Medan, Semarang, Bandung atau mungkin di Bogor, bahkan Depok dan Denpasar) dengan modus dilakukan di ruko, di lingkungan pabrik, di pemukiman (apartemen)”. Rekomendasi atas produk seperti ini bisa saja lebih dari satu rekomendasi antara lain; perlu meniru siskamling pemukiman (melibatkan stake-

holder) dan teori leap frog method dalam intelijen, setiap penghuni atau yang menggunakan bangunan (ruko, apartemen, komplek perumahan, perkampungan, gudang, pabrik dan bangunan lainnya) harus mengetahui aktivitas orang yang menghuni atau memakai bangunan yang ada di depan, di belakang, di samping kiri dan kanan dengan kewajiban melaporkan kepada kepolisian melalui “monitor” (ketua RT atau komandan satpam lingkungan) jika ada hal-hal yang aneh terjadi atau dilakukan penghuni /pemakai bangunan tersebut. l

Melihat jumlah omzet perdagangan gelap narkotika yang sangat besar seperti yang diberitakan dalam media, berdasarkan analisis intelijen diperoleh produk intelijen bahwa hasil pejualan tersebut dapat terjadi beberapa kemungkinan, antara lain: a. Dibelanjakan di sektor properti (pembangunan perumahan, hotel, apartemen). b. Disimpan dalam bentuk deposito secara bertahap atas nama beberapa deposan anggota sindikat. c. Dibelikan saham/kertas berharga. d. Dibawa ke luar negeri dalam betuk uang tunai.

Dari empat kemungkinan tersebut yang lebih aman buat pelaku adalah dibawa ke luar negeri dalam bentuk uang tunai. Untuk membawa hasil penjualan narkotika ke luar negeri bisa dipastikan tidak dalam mata uang rupiah karena volumenya terlalu besar berarti hasil penjualan tersebut akan ditukarkan dengan mata uang asing (terutama dollar dan dinar). Hal ini akan mempengaruhi nilai tukar rupiah. Rekomendasi unit intelijen adalah agar perusahaan penukaran uang kertas (non bank) atau money changer agar diawasi secara ketat. Ilustrasi pembawaan uang tunai ke luar negeri: Uang dalam jumlah besar ditransfer melalui bank di Jakarta ke beberapa bank dan beberapa rekening setiap bank di Batam. Di Batam ditarik dalam bentuk tunai untuk dibawa keluar negeri atau ditukar dengan mata uang asing untuk kemudian dibawa ke luar negeri (Singapura atau negara lain). Intelijen tingkat pusat/nasional melakukan kegiatan intelijen dan menghasilkan PIS, PIO dan PIT. Rekomendasi intelijen dari suatu produk intelijen dapat berubah atau bertambah karena adanya perkembangan dalam kebijakan atau pengaruh eksternal dari perdagangan internasional walaupun produk intelijennya tidak berubah. Upaya meningkatkan kualitas pita cukai terus menerus dilakukan namun pemalsuan tampaknya tetap berlangsung seperti halnya terhadap materai dan uang kertas (rupiah dan dollar). Jika demikian halnya maka rekomendasi perlu diubah (review sisdur), antara lain dapat diperoleh rekomendasi bahwa sistem pelunasan cukai rokok dapat dilakukan dengan tanpa pelekatan pita cukai tetapi dengan pelekatan banderol oleh pabrik rokok yang bersangkutan (teori pelibatan stakeholder). Dengan demikian petugas Bea Cukai tidak dihadapkan lagi pada palsu tidaknya pita cukai. Pertanyaan yang timbul adalah bagaimana Bea Cukai mengontrol jumlah cukai yang terutang. Jawabnya adalah sistem pelunasan dengan mesin otomatis yang mencatat jumlah produksi (batang, bungkus dan pak). Teknik ini tidak sulit karena sudah dimungkinkan dengan kemajuan teknologi.

OPERASIONAL Produk intelijen operasional (PIO) bersumber dari produk intelijen strategis atau dari hasil pengembangan dari informasi (strategis, operasional dan taktis) yang belum dianalisis menjadi porduk intelijen dan dari hasil program intelijen wilayah (operasional) sendiri. Penyelundupan akan meningkat sebagai akibat dari kemajuan teknologi dan perdagangan (PIS). PIS ini oleh unit intelijen wilayah lebih lanjut dijabarkan dalam bentuk program EDISI 414 MEI 2009

WARTA BEA CUKAI

49

O P I N I taktis. PIO menyebutkan kemungkinanan tidak kembalinya ke wilayah asal (Sarawak), sehingga disarankan (rekomendasi): agar kendaraan pribadi yang dalam pelintasannya dilaporkan akan tinggal di Kalimantan Barat lebih dari satu minggu perlu dilakukan pengecekan lapangan (rekomfirmasi) secara berkala minimal sekali dalam seminggu mengenai keberadaannya. Produk intelijen lainnya di perbatasan darat adalah penyalahgunaan fasilitas pembebasan bea masuk dan pungutan dalam rangka impor atas barang-barang yang dibawa pelintas batas (penduduk perbatasan) sekali perjalanan dalam satu bulan dalam jumlah dan jenis tertentu. Rekomendasi bagi unit pelayanan adalah membuat pangkalan data penduduk perbatasan yang melakukan perjalanan lintas batas. Produk intelijen unik di perbatasan adalah “penyelundupan lewat jalan tikus”. Dalam kasus ini tidak bisa digunakan rekomendasi “libatkan stakeholder” karena yang melakukan pelanggaran ini pada umumnya adalah stakeholder (penduduk perbatasan yang diatur dalam perundang-undangan). Peredaran atau penjualan rokok tanpa pita (membayar) cukai juga merupakan problem intelijen Bea Cukai sejak terbentuknya instansi ini sampai sekarang, begitu juga EA dan MMEA illegal. Patroli darat Bea Cukai pernah mencegat pengangkutan EA dari rumah sakit dengan menggunakan ambulans untuk dibuat menjadi MMEA (eks EA yang dipakai untuk membuat obat atau untuk pengobatan di rumah sakit dengan mendapat pembebasan cukai). Rekomendasi intelijennya adalah dilakukan audit terhadap apotik di rumah Sebagai ilustrasi, PIO yang dihasilkan berdasarkan progsakit dan melakukan patroli seperti yang ram tersebut diatas, antara lain: dikemukakan di atas. l Tongkang yang beroperasi di daerah PIO yang sering berulang terungkap diselat Malaka mengangkut kayu glonPRODUK INTELIJEN kenal dengan istilah “teori balon”. Bea dongan hasil illegal loging. Rekomendasi: agar dilakukan patroli rutin oleh TIDAK HANYA BERTUJUAN Cukai dalam upaya mencegah pelanggaran pabean di satu tempat maka pelanggarKapal Patroli Bea Cukai Belawan di UNTUK PENCEGAHAN an akan menggelembung di tempat lain. perairan selat Malaka. Jadi seperti halnya balon yang telah ditiup - Impor dengan kontainer yang dimuat PELANGGARAN TETAPI jika dipencet pada salah satu ujungnya kapal dengan tonase (DWT) seribu ton JUGA DIMAKSUDKAN maka pada ujung lain akan membesar yang dimuat di Singapura (menggelumbung). Itu sebabnya disebut membongkar minuman dalam kaleng UNTUK MELANCARKAN teori balon. Rekomendasi bagi petugas di pelabuahn Kepulauan Riau dan ARUS BARANG, Bea Cukai adalah lakukan pencegahan di diberitahukan dalam manifes sebagai semua lokasi rawan dalam waktu yang berkaleng (pengemas) kosong. RekomenORANG DAN DOKUMEN samaan. dasi: Agar kapal eks Singapura yang PIO tersebut diatas hanya sebagian kemembongkar muatan barang impor tucil saja sebagai gambaran bagaimana juan pelabuhan di Kepulauan Riau peliknya pencegahan pelanggaran yang sangat banyak jum(Batam, Tg. Balai Karimun, Bintan, Natuna dan Tg. Pilah kejadiannya. nang) agar dilakukan Boat Zoeking dan pemeriksan jabatan atas barang impor tersebut. l Nomor konteiner kosong (M/T container) eks kapal dengan TAKTIS DWT 1000 ton rute tetap dengan jarak pendek (SingapuDari serangkaian kegiatan intelijen dengan menghasilkan ra-Tanjung Priok pp.) dimaanfaatkan (nomornya dipakai) PIS dan selanjutnya ber-dasarkan produk tersebut dijabarkan pada kontainer berisi barang impor berupa minuman dalam program-program untuk kegiatan intelijen operasional kaleng. Rekomendasi: Pengeluaran kontainer kosong dari sehingga diperoleh PIO. Berdasarkan hasil intelijen kawasan pabean harus dalam keadaan terbuka (salah saoperasional kemudian menghasilkan produk intelijen taktis tu pitu dilipat) dan satu kontainer untuk satu trailer peng(PIT) yaitu menetapkan target yang akan dicegah, ditahan, angkut. diperiksa, diinvestigasi, diaudit, disidik, didenda, ditolak permohonannya (antara lain pembebasan, keringanan, rePIO yang termasuk produk tua dan masih perlu diperhaekspor, re-impor, restitusi dan lain-lain), dikenai bea masuk tikan adalah “pembongkaran barang impor ilegal dari kapal imbalan, anti dumping, dilayani dengan jalur prioritas, jalur DWT 1000 ton ke bawah di dalam reede sebelum sandar di hijau, jalur merah, dan seterusnya. kade dan dilakukan pada malam hari”. Rekomendasi: agar Contoh PIT yang populer: “penumpang pesawat eks Bangdilakukan boat zoeking begitu kapal membuang sauh (lego kok, kewarganegaraan Nigeria, kulit hitam, rambut keriting, jangkar) menunggu giliran merapat atau sandar di kade. kaca mata, celana jeans, datang bersama pasangan/ pacar?, Patroli rutin di laut atau di perbatasan darat dengan negara tinggi 172 cm, tempat duduk (seat) nomor 12 D dan 12 E”. lain yang disarankan untuk dilaksanakan (sebagai Rekomendasi: Siapkan tim knock action (biasanya 3 tim rekomendasi dari produk intelijen operasional) tidak hanya masing-masing tim terdiri dari 3 orang). Cetak dan bagikan semata-mata untuk mencegah penyelundupan tetapi juga unkepada anggota tim petunjuk pelaksanaan tugas mengenai tuk menjaga integritas dan wilayah teritorial Indonesia. cara dan jalannya operasi (controlled delivery atau knock Khusus perbatasan antara Sarawak dan Kalimantan Barat action di tempat) untuk masing-masing tim agar jangan sam(Tebedu dan Entikong), penduduk kedua wilayah diizinkan pai target lolos. Tim yang paling berat tugasnya adalah tim melintasi perbatasan dengan menggunakan kendaraan pribayang bertugas mengintip dan mengamankan barang bukti. di disamping kendaraan umum (bus penumpang dan truk PIT di masa lalu (tahun 70’ - 90an) adalah “penyelundupuntuk barang) mengandung risiko strategis, operasional, dan an melalui fasilitas barang penumpang berkelompok”. Di

yang meliputi pengumpulan informasi (kegiatan intelijen operasional) yang berkaitan dengan kemajuan teknologi (komunikasi, sarana transportasi, teknik pengangkutan dan packaging/pengemas) dan sistem (kuota, pembatasan, larangan, azas timbal balik dan lain-lain) perdagangan. Unit intelijen tingkat wilayah sendiri dapat menghasilkan PIO dari kegiatan intelijen yang dilakukannya dan bahkan menghasilkan PIT. Program-program intelijen operasional berdasarkan PIS tersebut, antara lain: a. Mengumpulkan informasi mengenai : - Sarana pengangkut yang berisiko (kapal kargo, yacht, kapal tanker dan lain-lain). - Sistem pengangkutan kargo yang berisiko (containerized cargo, bulk cargo atau dengan tongkang/barge). - Barang impor yang dikemas dengan pengemas berisiko atau barang ekspor hasil illegal loging. - Importir yang mengimpor barang dengan pengemas berisiko dengan pelabuhan muat berisiko atau eksportir berisiko tinggi di daerah banyak hutan kayu (mi-salnya antara lain Aceh). b. Melakukan analisis dan menetapkan target secara umum yang perlu mendapat pengawasan secara ketat dan disampaikan kepada intelijen pusat sebagai produk intelijen. c. Menyampaikan produk intelijen kepada unit intelijen taktis sebagai PIO atau PIT.

“ ”

50

WARTA BEA CUKAI

EDISI 414 MEI 2009

tetap terkena produk ini sehingga barang impornya selalu Aceh dikenal dengan istilah “jengek”, di Jakarta, Batam, Tandiperiksa walaupun importasinya dari Eropa (pelabuhan tidak jung Pinang dan Belawan dikenal dengan istilah “inangberisiko), indikator sudah berubah atau berkurang. inang”. Mereka adalah penumpang namun membawa barang Pada kasus seperti ini hendaknya unit intelijen operasio(bagasi) dagangan dalam jumlah yang banyak dengan nilai nal dan taktis memberikan rekomendasi agar yang bersangmelebihi yang mendapat pembebasan bea masuk sebagai kutan tidak lagi terkena produk “jalur merah” sehingga penumpang yang datang dari luar negeri. Mereka selalu bermengurangi pekerjaan opersional pelayanan sehingga pelausaha menghindar dari pemenuhan kewajiban pabean yanan semakin lancar. Produk intelijen tidak hanya bertujuan sehingga sering terjadi benturan fisik dengan petugas Bea untuk pencegahan pelanggaran tetapi juga dimaksudkan Cukai. Rekomendasi intelijen: Pertahanan fisik dan untuk melancarkan arus barang, orang dan dokumen. penetapan nilai pabean yang tinggi untuk memberi efek jera Pemeriksaan fisik barang impor dan ekspor berdasarkan (keuntungan mereka menjadi kecil). random yang ditetapkan melalui program aplikasi dalam PIT tersebut tidak berarti berulang lagi, tetap berlangsung komputer pelayanan pabean merupakan rekomendasi dari namun tidak lagi secara berkelompok tetapi dilakukan sendiPIO yang diterapkan oleh unit intelijen taktis setelah dilakuri-sendiri dalam jumlah yang lebih sedikit. PIT lainnya yang kan tambahan analisis. Ini dimaksudkan untuk mencegah mirip dengan ini yaitu “penyelundupan melalui fasiltas “rush penyalahgunaan fasilitas sisdur dalam bentuk jalur hijau (prohandling” (barang impor yang memerlukan penyelesaian duk intelijen). yang cepat karena peka waktu) di bandara internasional”. ReDengan penerapan PDE dan NSW mendorong pelaku komendasi atas produk ini adalah “pengecekan alamat dan kejahatan di bidang pabean akan memindahkan kegiatannya pemeriksaan yang teliti serta penggunaan X-ray”. Satu lagi ke daerah yang belum menerapkan sisdur tersebut (intelijen PIT yang termasuk dalam kelompok ini adalah “penyalahgustrategis) dan memilih tempat yang masih dekat dari pasar naan fasilitas kantong diplomatik dan postal”. Untuk produk potensial seperti kota-kota di Jawa (intelijen operasional) dan ini direkomendasikan untuk penggunaan X-ray dan konfirmaakan dilakukan oleh orang yang biasa melakukan di tempat si penerima atau surveillance dan pegecekan alamat. asal (intelijen taktis). Ilustrasi: Analisis ini menghasilkan PIT Produk intelijen “peyembunyian barang selundupan di ba“Si Badu akan menyelundup di Cirebon”, untuk itu dan atau ditelan yang dilakukan oleh orang yang sudah direkomendasikan agar Cirebon dimasukkan dalam daftar teridentifikasi” tetap akan berlangsung masih dengan pemeriksaan ketat terutama barang impor Si Badu”. rekomendasi pembentukan tim seperti disebutkan di atas. PIT biasa digunakan dalam jangDalam PIT dikenal adanya proka panjang dan pada suatu saat tidak duk yang dituangkan/digabungkan muncul fenomenanya dalam rentang dalam sisdur pelayanan bukan daPENCULIKAN MANUSIA UNTUK waktu yang juga lama namun tibalam bentuk rekomendasi (nota tiba muncul kembali, seperti intelijen/NHI) yang terbit untuk setiap DIPERDAGANGKAN WALAUPUN penyelundupan perhiasan/permata, kasus. Di beberapa negara, admiTERMASUK TANGGUNG JAWAB mata uang rupiah, narkotika dan nistrasi pabeannya menetapkan standar 1-5 % consigment diperiksa KEPOLISIAN DAN IMIGRASI NAMUN psikotropika, flora dan fauna langka, burung dan hewan yang diawetkan, secara teliti yang dipilih secara ranBEA CUKAI WAJIB MELAKUKAN barang cagar budaya, barang dom tanpa memilah terlebih dahulu bernilai sejarah, artifak dan lukisan importir atau eksportir yang bebas PENCEGAHAN SEBAGAI tua, jenazah/mumi dan sebagainya. dari pemeriksaan. Bea Cukai juga KONSEKUENSI DARI FUNGSI “BOR- Penculikan manusia untuk menerapkan PIT random ini diperdagangkan walaupun termasuk sehingga kadang-kadang justru karDER ENFORCEMENT AGENCY” tanggung jawab kepolisian dan imiggo yang harus dilayani secara cepat/ rasi namun Bea Cukai wajib melakubebas hambatan malah harus kan pencegahan sebagai konsekudilakukan pemeriksaan menyeluruh. ensi dari fungsi “border enforcement agency”. PIT Bea Cukai yang dituangkan dalam sisdur dengan seTantangan yang berat di masa depan bagi intelijen dari butan “jalur merah” berdasarkan indikator risiko secara tetap administrasi/instansi yang termasuk dalam kelompok border (tidak berkurang, malah bertambah) dan kadang-kadang enforcement agency adalah sinyalemen (bahkan sudah hanya memenuhi salah satu dari indikator yang dipersyaratproduk intelijen) mengenai sindikat perdagangan gelap narkan. Indikator risiko tersebut biasanya dipakai dalam melakukotika dan psikotropika, pencucian uang dan perjudian telah kan analisis intelijen operasional dan taktis, antara lain: bersatu menjadi satu sindikat besar dan bersifat l Negara asal barang/pelabuhan muat. transnasional atau global. Terakhir diinformasikan sindikat l Perusahaan pengangkutan yang mengangkut atau sarana pemalsu uang dan kertas berharga lainnya dan perdagangan pengangkutnya. manusia (human trafficking) telah bergabung dalam lingkaran l Kategori dari importir yang bersangkutan, lazim disebut sindikat tersebut. Rekomendasi intelijen: unit intelijen instansi importir umum (bukan jalur prioritas, bukan importir kelompok border enforcement agency harus membentuk produsen, bukan yang mendapat fasilitas KB/KITE dan lingkaran seperti pelaku kejahatan itu. sebagainya). PIS sepanjang masa: peyelundupan tidak pernah akan l Past record (rekam jejak) importir (sering dikenai denda berakhir karena adanya pelarangan dan pembatasan, dan karena pelanggaran, misdiskripsi/salah pemberitahuan penyelundupan menimbulkan ancaman bagi masyarakat, yang tidak berat kesalahannya dan kesalahan kecil lainindustri dan lingkungan hidup. Rekomendasi intelijen atas nya). produk ini: Peningkatan kegiatan intelijen dan kualitas SDM l Profil perusahaan (direktur, pengurus diragukan/ tidak jeserta pemutakhiran prasarana dan sarana intelijen secara las identitasnya). berkelanjutan. l Kelompok jenis barang tertentu. Seperti halnya PIO, di bidang taktis juga menghasilkan l Dan lain-lain. produk yang sangat banyak yang tidak dapat dibahas satu persatu dalam pembahasan kali ini. Dan ingat ciri khas penProduk “jalur merah” ini sedikit menyimpang dari prinsip cuci uang (laundrer) memiliki kartu kredit tanpa batas dan analisis dan pemanfaatan produk intelijen, karena dampakdalam berbelanja dengan menggunakan kartu kredit selanya tidak mengurangi tugas pejabat operasional pelayanan. lu dalam jumlah nilai yang mengagumkan dan membuat Importir yang secara terus menerus terkena produk ini dalam waktu cukup panjang (misalnya 1 tahun) ternyata tidak orang berdecak. Selamat ulang tahun ke 41 kepada WBC. pernah melanggar tetapi dalam tahun berikutnya importir ini Penulis adalah Pensiunan Bea dan Cukai

“ ”

EDISI 414 MEI 2009

WARTA BEA CUKAI

51

O P I N I Oleh : Ramli Hasan

pat jabatan yang kita sebut sebagai pejabat, bukan juga hanya orang yang mempunyai kekuasaan sehingga dapat memutuskan apa saja yang dikehendakinya. Bagi saya, walaupun bukan seorang pejabat tetapi dipercaya ditugaskan memimpin dan mengatur dan mengkoordinasikan orangorang yang bertugas sehingga mendapat hasil yang memuaskan, dapat juga disebut pemimpin. Bertugas di Tanjung Balai Karimun lebih banyak tugas patroli di laut, saya menikmati suara gelombang yang dipecahkan oleh haluan kapal, rasanya terdengar bagaikan teriak keperkasaan, apa saja diterjang seakan berkata ini aku yang perkasa sedang melaksanakan tugas negara, dan buih yang bergulung di buritan kapal bagaikan pengarung yang siap menebar dan menjelajah kemana saja, seluruh perairan DI PENGHUJUNG dijelajahi. AKHIR TUGAS Jiwa kepemimpinan seseorang dapat mempengaruhi jiwa orang yang dipimpinnya, saya dapat merasakan itu, tidak ada rasa takut, tidak ada rasa kekhawatiran di hati, rasanya siap menghadapi apapun yang akan terjadi. udah 37 tahun saya menjalankan tugas, dan saTeringat ketika menjalankan tugas di laut di ujung Pulau at-saat ini (pada saat saya menulis) hanya tinggal Sumatera yang terkenal dengan alunan gelombang menghitung hari menuju akhir tugas dengan buasnya, tugas penyergapan dan menyeret sasaran ke hak pensiun. Sebenarnya tugas yang selama ini pangkalan, target adalah kapal dari Singapura menuju saya laksanakan sangatlah kecil dan mungkin Pelabuhan Sabang. Banyak rintangan dan tantangan tidak berarti, tetapi sekecil apapun sangat berharga dan yang menghadang. Yang dirasa saat itu adalah saya nikmati. pertaruhan hidup, dan walau tugas yang dijalankan tidak Dalam melaksanakan tugas, saya menyadari bahwa semudah membalikkan telapak tangan, semuanya berbagai aturan baik yang diterbitkan oleh pemimpin tertinggi berhasil dijalankan dengan perolehan hasil yang memuassampai dengan arahan pemimpin atasan langsung hanya akan berhasil bila dilaksanakan oleh orang per orang, dan kan. baru akan sukses, jika dilaksanakan dengan kesungguhan Kepemimpinan komandan patroli yang pada saat itu hati setiap individu, tanpa kearifan individu, semua jiwa dalam bertugas rangkap sebagai nakhoda kapal benar-benar peraturan, sebagus apapun tidak akan terlaksamembuat rasa percaya diri yang tinggi, hidup na dengan sempurna. memang berbatas dengan usia, seperti rumah Saya bersyukur, selama bertugas belum dan akan menjadi tua kemudian lapuk dan SUATU KALI SAYA kayu, tidak pernah mendapat surat teguran tentang kemudian kembali ke alam, tetapi jika Tuhan ketidakdisiplinan atau ketidakpuasan atau juga berkehendak lain apapun kekerasan hidup MENDAPAT yang lebih tinggi daripada itu yaitu PP30. dilalui dengan segala keridhoanNYA. TUGAS DENGAN dapat Menutup tugas nanti saya sudah mendapat SaTugas berhasil dijalankan, semua kembali ke tya Lancana Karya Satya 20 tahun dan 30 KATA PEMBUKA, pangkalan dengan selamat. tahun, tidak saya banggakan, tetapi saya meBerbagai macam cara pemimpin menyampai“KALAU ENGGAK kan pesan kepada yang diperintahnya. Ada yang nikmati. Saat menanti berakhirnya tugas ini, saya sedengan bahasa yang dapat segera dimengerti, BISA, “TAK ring mengingat-ingat tentang tugas-tugas yang ada juga dengan bahasa yang sarat dengan GANTUNG KOWE” isyarat, ada yang dengan bahasa penuh emosi, pernah saya jalani, apa yang kira-kira sangat berkesan? Apakah tentang pekerjaan sehari-hari namun ada juga dengan kata-kata yang menyeyang ditugaskan kepada saya atau lamanya jukkan hati. tugas di satu daerah dan daerah lainnya? Saya memang seSuatu kali saya mendapat tugas dengan kata pemburing berpindah tugas. ka, “Kalau enggak bisa, ‘tak gantung kowe”. Saya Selepas menjalankan pendidikan dan latihan, sementamenyadari bahwa tugas yang akan saya jalankan memerlukan kesungguhan, dan jika tidak dijalankan dengan baik ra, saya bertugas di kantor pusat Jakarta sambil menungakan berakibat memalukan. Masuk ke dalam jajaran Bea gu penempatan tugas selanjutnya. Saya mendapat dan Cukai saya awali dengan menjalankan pendidikan keistimewaan karena saya boleh memilih tempat yang sadan latihan Radio Operator dan Telegraph di Bandung. ya suka, dua orang sebagai lulusan urutan kesatu dan Saya mahir membaca, menerima, mengirim kode-kode kedua. Ada keinginan memilih tempat di Irian, saya suka morse, karena memang itu pelajaran utama. Tugas yang dengan Jayapura, ada pula pilihan di hati, ingin sekali saya maksud adalah ketika saya sebagai ABK dengan bertugas di Ujung Pandang Makasar, tetapi akhirnya dua tugas khusus memasuki negara Singapura. Komunikasi tempat itu hanya menjadi pilihan hati, ada dorongan kuat dengan kapal penjaga perairan Singapura tidak dapat dimemilih kota tempat kelahiran ayah, dan hubungan lakukan dengan komunikasi radio, dan pada saat itu emosional itulah yang menjadi keputusan hati, dan saya terjadilah berkomunikasi dengan sinyal lampu dengan memilih Palembang. menggunakan kode-kode morse. Tugas berhasil saya jaMengingat-ingat tugas yang telah saya jalani rasanya balankan dengan memuaskan. nyak sekali, kemana saya harus mengingat? Apakah tentang Dalam tugas khusus lainnya memasuki negara tetangga menikmati indahnya panorama alam? Pantai yang mempedengan menggunakan kapal patroli adalah ke Johor Baru sona? Atau keramah-tamahan orang-orang di lingkungan Malaysia, dan tidak heran kalau saya pernah menyempatkan tugas atau juga dari lingkungan masyarakatnya? Seperti padiri melancong ke Kuala lumpur Malaysia ketika saya bertuda saat bertugas di Pulau Bangka Pangkalbalam, semua gas memasuki Melaka Malaysia. terasa melekat di hati dan membayang di alam ingatan. Dan Menjadi seorang pemimpin sudah tentu bukan pekerkemudian saya teringat dengan satu nama, orang yang jaan yang ringan, ada yang bilang gampang-gampang paling saya suka dengan gaya kepemimpinannya, dan jadilah susah. Kalau hal-hal yang berkaitan dengan teknis pekerkemudian saya mengingat-ingat, dan menulis tentang kepejaan sudah barang tentu gampang diatasi, tetapi kalau mimpinan. menyangkut individu dibawahnya barangkali bisa membuBagi saya, pemimpin itu bukan hanya orang yang menda-

MENGINGATINGAT TUGAS

S

“ ”

52

WARTA BEA CUKAI

EDISI 414 MEI 2009

at pusing tujuh keliling. Beragam penilaian orang per orang terhadap seorang pemimpin, bisa hitam, bisa putih, bahkan penilaian yang ekstrem pun dapat terjadi. Pernah mengalami absensi 4 kali sehari, absen datang, absen istirahat, absen selesai istirahat dan ditutup dengan absen pulang menutup tugas sehari itu. Absensi yang tidak lazim? Bisa beragam penilaian. Walau dilakukan tidak dalam waktu lama, tetapi cukup menyadarkan bahwa tindakan itu adalah sebuah terapi kejut yang dilakukan oleh pemimpin. Kalau sudah begitu dapat diduga telah terjadi hal-hal tertentu sehingga dilakukan hal seperti itu. Penilaian ekstrem terhadap pemimpin terkadang tidak pada tempatnya, yang saya alami, pada umumnya, sekeraskerasnya seorang pemimpin, ada alasan tertentu yang mendasar, yang terlihat seperti gunung kebaikan, dan ada cahaya kebijaksanaan yang memancar di relung hatinya, hal ini diketahui dan saya sadari ketika berkesempatan berbicara pada saat yang tidak pada suasana formal antara pemimpin dan bawahannya. Selamat jalan dan selamat datang. Selamat menjalankan tugas di tempat yang baru. Itu adalah sebuah ucapan pada saat seorang pemimpin yang berpindah tugas dan datang ke tempat tugas yang baru. Ada acara dibuat, umumnya menampilkan suasana pisah dan suasana sambut dengan menampilkan kata dan pesan dari pemimpin lama dan baru. Tidak lupa pula diisi acara hiburan yang membawa ke suasana riang gembira dan tidak jarang pula sesekali ada pancaran suasana yang penuh haru. Banyak corak dan ragam acara dibuat untuk melepas dan menghantar pemimpin, tetapi ada juga acara melepas dan menghantar pemimpin dengan cara yang unik, acara yang telah menjadi tradisi, mungkin hanya ada di satu tempat saja yaitu di Tanjung Balai Karimun (dahulu Kanwil II Tanjung Balai Karimun). Melepas pemimpin dengan menempatkannya berdiri di mobil terbuka, dan mobil tersebut diikat tali yang memanjang dari tempat start (waktu itu di area Dok) dan berujung akhir di pintu gerbang depan gedung kantor, berjarak sekitar 200 meter. Semua yang melepas keberangkatannya beramai-ramai menarik tali, melepas dan menghantarkan pemimpin dengan suasana hiruk pikuk dan terdengar juga teriakan sukacita dan keharuan. (acara itu saya ikuti pada saat melepas keberangkatan Bapak LL Toruan, dan kisah itu saya tulis dan dimuat di WBC pada tahun ‘80-an). Apakah tradisi itu masih ada? Sayang rasanya, bila telah ditinggalkan. Mengingat-ingat tugas di penghujung akhir tugas rasanya tidak akan habis-habisnya, suasana emosional turut menyertai, tetapi seperti yang saya ingat-ingat sebelumnya bahwa saya teringat dengan satu nama, usia muda, bertaut jauh dalam usia dan orang yang saya suka dengan gaya kepemimpinannya. Cara menghargai tugas yang dijalankan oleh bawahannya sangat mengena di hati. Mengenal karakter dan menugaskan pekerjaan sesuai dengan karakter yang dimiliki bawahannya sangat pas sehingga suatu tugas tidak menjadi sia-sia. Tanggungjawab tinggi dan siap mem-backup permasalahan yang timbul menjadi suatu kekuatan serta menepis keragu-raguan dalam menjalankan tugas yang diberikan sehingga melahirkan suatu sikap dengan kata tegas bahwa langkah pertama, keluar pintu rumah siap menghadapi apapun yang terjadi walau berujung dengan pertaruhan hidup. Apakah berlebihan? Bagi saya tidak. Ingin rasanya menulis nama, tetapi saya mengkhawatirkan akan menjadi beban, tetapi biarlah, izinkan dan maafkan jika saya menulis inisial saja (tulisan ini terinspirasi oleh ZF). Mengakhiri tulisan ini saya mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila tulisan ini tidak berkenan di hati pembaca.

Penulis adalah mantan pegawai pada KPPBC Bandar Lampung (Terakhir bertugas 1 April 2009)

PEMAHAMAN SECARA HERMENEUTIK ATAS DIKOTOMI PELAYANAN DAN PENGAWASAN DALAM KONTEKS PELAKSANAAN FUNGSI KEPABEANAN Sambungan dari halaman 45

-

-

beserta barang yang diangkutnya yang sedang dalam perjalanan dalam daerah pabean, dapat dikatakan sebagai kegiatan pengawasan dalam arti sempit. Berdasarkan uraian tentang pengertian dan kepentingan fungsi kepabeanan dalam mengamankan kepentingan nasional dari perdagangan luar negeri dengan kondisi geografis yang begitu luas dan merupakan negara kepulauan sebagaimana tersebut di atas, maka dapat dikatakan bahwa kegiatan pelayanan dan kegiatan pengawasan bukan merupakan dua konsep yang terpisah dan saling bertentangan tetapi mempunyai hubungan yang saling melengkapi sebagai satu kesatuan konsep pengawasan dalam kondisi geografis wilayah negara yang begitu luas dan terdiri atas pulau-pulau. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa penggunaan istilah pelayanan dan pengawasan sebagai nomenklatur suatu unit organisasi DJBC maupun sebagai suatu kegiatan menurut pemahaman sebagaimana tersebut di atas menurut pendapat penulis, sudah tepat tanpa mempersoalkan tentang urutan penulisannya.

IV. PENUTUP Dalam rangka mengamankan kepentingan nasional dari perdagangan luar negeri yang tidak terhindarkan terdiri atas impor dan ekspor barang, sesuai dengan kebijakan yang bersifat universal dan diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan nasional, terhadap pergerakan pemasukan dan pengeluaran barang ke dan dari daerah pabean diberlakukan pengawasan melalui fungsi kepabeanan. Mengingat kondisi geografis Negara Republik indonesia yang begitu luas dan merupakan negara kepulauan, maka atas dasar pertimbangan praktis, efektif, dan efisiensi pelaksanaan fungsi kepabeanan dalam rangka pengawasan atas lalu lintas impor dan ekspor dan pengamanan hak-hak keuangan negara dilakukan dengan strategi menggunakan sistem kanalisasi yang meliputi bentuk konvergensi untuk pemasukan barang dari luar daerah pabean dan bentuk divergensi untuk pengeluaran barang dari daerah pabean. Proses pelaksanaan fungsi kepabeanan melalui sistem kanalisasi ini pada pokoknya bersifat prosedural meliputi kegiatan pokok berupa penyampaian pemberitahuan pabean atau pelaporan, pemeriksaan pabean, penelitian dan penetapan nilai pabean dan klasifikasi barang untuk penghitungan bea masuk, pemungutan bea-bea, cukai, dan pajak dalam rangka impor, dan pemberian persetujuan pengeluaran barang ke peredaran bebas, sehingga dalam rangka menjamin kelancaran dan kecepatan arus barang, efisiensi penyelesaian pengeluaran barang, dan tidak ada beban pembiayaan tidak resmi yang menimbulkan ekonomi biaya tinggi, pelaksanaan fungsi kepabeanan dalam sistem kanalisasi itu harus dilakukan sebagai suatu kegiatan pelayanan dalam rangka pengawasan kepabeanan. Sedangkan kegiatan pengawasan yang dilakukan di luar sistem kanalisasi, seperti pemantauan, pengamatan, surveillance, penghentian, pemeriksaan, dan penegahan sarana pengangkut beserta barang yang diangkutnya dalam proses perjalanan dalam daerah pabean dapat diartikan sebagai kegiatan pengawasan secara sempit dalam rangka fungsi kepabeanan. Berdasarkan uraian tersebut di atas maka dapat dipahami bahwa istilah pelayanan dan istilah pengawasan dalam rangka fungsi kepabeanan merupakan kegiatan yang saling melengkapi sebagai suatu kesatuan konsep pengawasan sehingga tidak merupakan suatu dikotomi dan karena itu secara konsepsional dapat digunakan sebagai nomenklatur suatu unit organisasi maupun suatu kegiatan dalam rangka pelaksanaan tugas pengawasan dalam fungsi kepabeanan. Jakarta, 21 April 2009 5

)

2

)

3

) )

4

Lihat: Romeo and Yuliet dalam: The works of Williem Shakespeare Gathered into One Volume, Great Britain, The Shakespeare Head Press, Odham Press Ltd, and Basic Blackwell, MCMXLVII, hal.254. Lihat: K.Bertens, “Strukturalisme Perancis” dalam Orientasi, Pustaka Filsafat dan Teologi, Yogyakarta, Penerbit Yayasan Kanisius, tahun 41972, hlm.13. Op.cit, hal.16. Lihat: Koentjaraningrat, Kebudayaan, Mentaliteit, dan Pembangunan, Jakarta, Penerbit PT.Gramedia, 1974, hlm.11.

EDISI 414 MEI 2009

WARTA BEA CUKAI

53

MITRA

FORUM BISNIS. Susiwijono (kedua kiri) menjadi pembicara dalam forum bisnis yang diselenggarakan oleh DHL Express Indonesia

FORUM BISNIS DHL EXPRESS INDONESIA Lebih dari 150 eksekutif bisnis senior dari berbagai industri di Indonesia menghadiri forum bisnis yang diselenggarakan PT Birotika Semesta (DHL Express Indonesia) dengan tema “Maintaining Your Competitive Edge in a Global Downturn through More Efficient Export and Import”.

A

cara yang diselenggarakan di Ballroom Hotel Ritz Calton, 24 Maret lalu bertujuan membantu para importir dan eksportir Indonesia dalam menangani isu resesi perdagangan dunia dengan lebih baik melalui pemahaman yang mendalam tentang sistem serta peraturan perdagangan lokal dan internasional. Dalam forum tersebut, DHL Express Indonesia menghadirkan pembicara yang berkompeten untuk memberikan informasi terkini kepada komunitas pebisnis Indonesia terkait dengan berbagai peraturan baru oleh para pembuat kebijakan sekaligus perspektif dari para pakar industri tentang bagaimana mematuhi peraturan tersebut agar dapat memaksimalkan daya saing mereka. Hadir menjadi pembicara yang membahas tentang regulasi Bea Cukai, Tenaga Pengkaji Bidang Pengembangan Kapasitas dan Kinerja Organisasi dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) yang juga merupakan Ketua Pelaksana Teknis Tim NSW RI, Susiwijono. Sedangkan pembahasan mengenai peraturan di bidang perdagangan disampaikan oleh pembicara dari Departemen Pedagangan, Direktorat Perdagangan Luar Negeri Eka Dian Dharma. Para peserta di forum tersebut berkesempatan untuk mempelajari lebih jauh informasi terkini mengenai peraturan impor dan ekspor Indonesia, baik yang dikeluatkan DJBC maupun oleh Departemen Perdagangan. Menurut Susiwijono banyak stakeholder yang menanyakan mengenai kebijakan ekspor-impor yang sering berubah. “Kita tidak menafikan itu, tidak masalah dengan perubahan, faktanya memang kondisi global kita cepat sekali berubah, tapi kuncinya pemerintah atau pembuat kebijakan sebaiknya melibatkan stakeholder kita dari awal perumusan kebijkan, dan memang itu permintaan mereka supaya dilibatkan,” terangnya.

54

WARTA BEA CUKAI

EDISI 414 MEI 2009

DAVID NG (kanan) didampingi oleh Sukri Ardani saat memberikan penjelasan kepada para wartawan yang hadir

Masalah krisis keuangan global juga jadi perhatian Senior Technical Advisor PT Birotika Semesta/DHL Express, David Ng. Menurutnya selama enam bulan terakhir, negara-negara di seluruh dunia mengalami resesi yang luar biasa dalam perdagangan global dan tidak terkecuali Indonesia. Melihat bahwa kondisi global tidak akan menjadi lebih baik dalam waktu dekat ini, maka perusahaan-perusahaan di Indonesia harus bersaing lebih agresif di pasar internasional. “Kami menanggapi secara proaktif dalam membantu komunitas impor dan ekspor Indonesia, dengan memberikan informasi yang tepat tentang peraturan baru dan yang sudah ada sehingga para pebisnis benar-benar memahami bagaimana hal tersebut memengaruhi bisnis mereka serta bagaimana peraturan tersebut dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan daya saing di pasar internasional,” jelas David. Sementara itu menurut Head of Sales PT Birotika Semesta, Sukri Ardani, dari hasil forum tersebut stakeholder menjadi cukup memahami dan mereka juga mengetahui siapa yang harus dihubungi untuk mengklarifikasi suatu peraturanyang dikeluarkan oleh pemerintah. Sebagai fasilitator perdagangan, DHL memiliki pengetahuan dan pengalaman yang luas tentang bea dan cukai di lebih dari 220 negara dan kawasan. Pada saat bersamaan, DHL juga dapat mendukung importir dan eksportir Indonesia dengan rangkaian solusi logistik yang dapat disesuaikan dengan permintaan. ryan

SOEWARNA BUSINESS PARK. Akan menyesuaikan tarif sewa lahan atau ruang perkantoran hingga 10%-15% dari tahun 2008 untuk merespon krisis ekonomi global saat ini.

STRATEGI SOEWARNA BUSINESS PARK PASCA PEMILU 2009 Pasca pemilu bulan April 2009, pemerintah dan anggota legislatif periode 2009-2014 akan memegang kendali atas kebijakan publik.

K

ebijakan ini meliputi kebijakan ekonomi yang di dalamnya mencakup pajak, ekspor impor, properti, kepabeanan, dan sebagainya. Pergantian pemerintah serta anggota legislatifnya bisa jadi berpengaruh pada perubahan peraturan yang sebelumnya telah ada, atau mungkin menciptakan peraturan baru untuk mengganti peraturan lama yang tidak sesuai lagi dengan kondisi saat ini. Demikian pendapat Senior GM Soewarna Business Park, Ishak Chandra menanggapi hasil Pemilu 2009 saat media gathering yang berlangsung di Senayan (25/3). Ia mengungkapkan, bahwa pihaknya mendukung siapapun nantinya yang akan duduk di kursi pemerintahan. “Pemerintah pasti memiliki tujuan yang baik dalam setiap kebijakan yang dikeluarkan. Bila nantinya terjadi perubahan peraturan, misalnya tentang kepabeanan, manajemen SBP akan mendukung kebijakan tersebut karena pasti menyangkut kepentingan semua pihak,” tuturnya. la menambahkan, target pertumbuhan Soewarna Business Park (SBP)

BUILT TO SUIT. SBP akan membangun gedung berdasarkan konsep calon penyewa seperti luas, spesifikasi gedung, budget, dan sebagainya.

di tahun 2009 ini tidak terlalu banyak terpengaruh oleh hasil pemilu karena manajemen memiliki kompetitif strategi berupa customized service, value creation oriented, dan cost concern. “Ketiga kompetitif strategi ini sudah terbukti memberikan dampak positif terhadap perkembangan Soewarna selama ini. Kepercayaan perusahaan, khususnya multinational company untuk beroperasi di kawasan kami merupakan indikasi bahwa investor merasa kebutuhannya terakomodasi di SBP. Selain itu juga mereka percaya bahwa iklim investasi di Indonesia sangat kondusif,” tegasnya. Ketika diwawancarai WBC secara terpisah tentang kebijakan yang dikeluarkan oleh Bea Cukai selama ini, Ishak mengaku, baik SBP maupun tenant-tenant nya tidak mengalami masalah berarti. “Bukan tidak ada masalah, hanya saja ada beberapa kebijakan yang mungkin harus disosialisasikan lagi, tapi secara keseluruhan dalam lima tahun terakhir ini Bea Cukai sudah semakin baik,” terangnya. Ishak menambahkan bahwa kebijakan kepabeanan yang bisa membantu dunia perdagangan ekspor impor adalah kebijakan mengenai percepatan arus barang. “Ini merupakan kepentingan bersama, dimana urusan perdagangan menjadi lebih efisien,” tutur Ishak seraya berharap wakil rakyat yang terpilih membuat kebijakan bukan berdasarkan kepentingan pribadi atau golongangan melainkan kepentingan bersama. Soewarna Business Park (SBP) merupakan kawasan komersial yang berada di area bandara Soekarno Hatta dan berdiri di atas lahan seluas 102 ha. Dibangun dan dikelola oleh PT Sanggraha Daksamitra, Soewarna Business Park sudah mulai beroperasi sejak 1999. Beberapa perusahaan dari dalam dan luar negeri yang beroperasi di kawasan SBP hingga saat ini mencapai lebih dari 80 perusahaan yang bergerak mulai dari bisnis freight forwarder, airport services, kurir, logistik hingga surveyor. Okupansi kawasan ini mencapai angka hingga 95%, meliputi ruang kantor, gudang, maupun sewa lahan. Perusahaan luar yang bergabung di SBP berasal dari berbagai negara seperti Amerika, Prancis, Korea Selatan, Jepang, Jerman, Arab Saudi, Switzerland dan lainnya. Di tahun 2009 ini, Soewarna Business Park menargetkan pertumbuhan hingga 10% dibanding tahun lalu. Kontribusi terbesar yang disumbangkan terhadap total pendapatan SBP adalah penyewaan “Built To Suit”. Konsep yang ditawarkan adalah calon penyewa memberikan informasi kepada Soewarna mengenai kebutuhan mereka seperti luas & spesifikasi gedung, budget, dan sebagainya. Gedung tersebut kemudian dirancang, dibangun dan dibiayai oleh manajemen Soewarna Business Park dan disewakan ke perusahaan tersebut dengan jangka waktu yang telah disepakati bersama. Merespon krisis ekonomi global saat ini, Soewarna Business Park akan menyesuaikan tarif sewa lahan/ruang perkantoran hingga 10%15% dari tahun 2008. Penyesuaian ini ditempuh untuk mempertahankan standard kualitas pelayanan dan kenyamanan tenant di Soewarna Business Park. ryan EDISI 414 MEI 2009

WARTA BEA CUKAI

55

MITRA

TNT INDONESIA

TARGETKAN PERTUMBUHAN DI TAHUN 2009 Di tengah kondisi perekonomian dunia yang tidak stabil, TNT Express Indonesia, sebagai perusahaan penyedia jasa layanan pengiriman dokumen dan paket secara ekspres bagi pelanggan perorangan maupun korporasi, menargetkan pertumbuhan sebesar 20% di tahun 2009.

D

alam acara media briefing yang berlangsung di Jakarta pada 31 Maret 2009, Regional Managing Director TNT Asia, Onno Boots mengatakan, “Bisnis kami di Indonesia berkembang dengan sangat baik dalam kurun waktu tiga tahun belakangan. Berangkat dari kinerja baik perusahaan kami tahun lalu, TNT mengharapkan pertumbuhan yang sama, bahkan lebih baik di tahun 2009. Meskipun kondisi perekonomian dunia saat ini kurang baik, TNT yakin perekonomian Indonesia akan berkembang dalam waktu dekat.” Berbeda dengan perusahaan kompetitor pada bisnis yang sama yang hanya menargetkan pertumbuhan satu digit di tahun 2009, Onno Boots percaya bahwa TNT Indonesia mampu mencapai pertumbuhan yang ditargetkan. “Pasar mungkin tidak bertambah (karena krisis yang terjadi) tapi tidak mengecil, karena pasar tetap besar,” ujarnya yakin dihadapan wartawan. Keyakinan tersebut menurut Onno Boots juga didasarkan pada fakta bahwa saat ini TNT bermain di pasar yang lebih besar, khususnya di sektor-sektor yang tidak terlalu terpengaruh dampak krisis. Untuk mencapai pertumbuhan dua digit tersebut, TNT Indonesia melakukan berbagai investasi dalam pengembangan fasilitas, teknologi dan pelayanan. Tahun ini misalnya, TNT akan melakukan upgrade di depot (gudang) untuk memperbaiki manajemen pengiriman dan penerimaan paket dan freight untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Selain itu, upgrade juga dilakukan terhadap armada pengangkut seperti truk dan van. TNT Indonesia juga fokus terhadap strategi bisnisnya dibidang pengiriman barang dengan sensitivitas waktu melalui tiga jenis pelayan-

56

WARTA BEA CUKAI

EDISI 414 MEI 2009

SERAH TERIMA. Direktur TNT Indonesia, Ivan Siew (kiri), menerima replika pesawat dari Regional Managing Director TNT Asia, Onno Boots (kanan), dalam acara media briefing TNT Indonesia & SouthEast Asia’s Perspective 2009.

an pengiriman yaitu Express Freight, Economy Freight, dan Freight Plus. “TNT Indonesia siap untuk memenuhi permintaan layanan pengiriman barang yang didominasi oleh pelanggan dari sektor industri teknologi tinggi, mesin, serta industri mode yang banyak mengirimkan barang dengan nilai tinggi dalam volume besar antara Asia Tenggara, Cina dan Eropa.” Ditambahkan Onno Boots, TNT juga memiliki standar tertinggi untuk customer service experience, dan hal tersebut telah dibuktikan dengan berbagai bentuk penghargaan di bidang layanan pelanggan. Dalam acara media briefing tersebut, sekaligus diperkenalkan Direktur TNT Indonesia yang baru, Ivan Siew, yang telah menjabat sejak Januari 2009 dan bertanggung jawab terhadap pertumbuhan bisnis dan operasional TNT di Indonesia, yang memiliki 17 kantor cabang dengan total karyawan sebanyak 600 orang di seluruh Indonesia. Ditemui secara terpisah oleh WBC, Ivan Siew yang didampingi Communication Executive TNT Indonesia, Christine, mengatakan, pihaknya selalu berupaya memberikan yang terbaik untuk para pelanggan. Dalam hal regulasi pemerintah di bidang pengiriman barang misalnya, TNT Indonesia memiliki newsletter yang digunakan untuk menyampaikan perkembangan terkini seputar aturan terkait seperti peraturan bea cukai yang perlu diketahui dan dipahami oleh pelanggan, sekaligus bahan edukasi untuk para pelanggan. lucky

RUANG KESEHATAN

PENCETUS

USUS BUNTU

D

ok, banyak yang mengatakan bahwa kalau makan biji jambu batu bisa menyebabkan usus buntu. Apakah betul dok ? lalu apakah penyebab usus buntu dari segi medis dok ? Terimakasih. RIA - BEKASI

Jawab : Sebelumnya mari kita kenali cara kerja alat pencernaan kita. Sistem pencernaan terdiri dari sebuah tuba (tabung) panjang dengan otot-otot yang melapisi. Dimulai dari rongga mulut, kerongkongan (esophagus), lambung, usus halus, usus besar, rectum dan berakhir di anus. Organ lain yang terlibat dalam sistem ini antara lain kelenjar ludah, hati, empedu dan pancreas. Semua bekerja sama untuk mencerna makanan, menghancurkan , menyerap komponen yang penting atau nutrisi dari makanan dan membuang sisanya dalam bentuk feses (tinja). Pencernaan dimulai ketika mengunyah makanan oleh gigi, makanan dihancurkan menjadi potongan kecil dan pada saat bersamaan bercampur dengan air liur yang dikeluarkan kelenjar ludah. Oleh kontraksi otot, makanan kemudian didorong masuk kerongkongan menuju lambung dan terus ke usus halus. Pada saat makanan tiba dibagian akhir usus halus, molekul-molekul nutrisi yang besar sudah dihancurkan menjadi molekul yang kecil dan dapat diserap oleh darah melalui dinding usus. Darah mengangkut nutrisi ke organ hati kemudian ke sel-sel tubuh makanan/ nutrisi yang tidak terserap masuk

SALURAN USUS DAN PERUT

SEKAT RONGGA BADAN (DIAFRAGMA)

HATI

Anda Anda Bertanya Bertanya DokterMenjawab Menjawab Dokter Menjawab Dokter DIASUH OLEH PARA DOKTER DI KLINIK KANTOR PUSAT DJBC

ke dalam usus besar dimana sebagian besar air diserap kembali oleh tubuh sebelum sisanya terbuang melalui anus sebagai feses atau tinja. Usus buntu adalah struktur berbentuk cacing yang menjuntasi dari usus besar dan sampai saat ini belum diketahui fungsinya. Bila terjadi peradangan/ pembengkakan pada usus buntu ini didiagnosa sebagai appendicitis (radang umbai cacing/ usus buntu). Gangguan ini sering terjadi pada orang dewasa dan menjadi penyebab utama keluhan nyeri perut akut. Operasi pengangkatan usus buntu merupakan operasi darurat. Penyebab appendicitis sebagian besar diketahui. Tetapi dalam beberapa kasus ditemukan karena adanya sumbatan di dalam usus berupa sisa kotoran (feses) yang menyasar dari usus besar masuk ke dalam usus buntu tersebut yang kemudian terinfeksi dan meradang. Makan yang berserat rendah dan biji-bijian mempunyai potensi lebih sulit dicerna ataupun diserap oleh usus halus, sehingga akan terbuang melalui usus besar. Semakin besar kemungkinan terjadinya salah jalur masuk ke usus buntu. Karena itu, jagalah kesehatan pencernaan kita dengan : l Meningkatkan konsumsi makanan berserat l Konsumsi air putih yang cukup 2-3 liter/ hari, tetapi hindari minuman yang mengandung kafein dan alcohol l Jangan sering menahan keinginan untuk buang air besar l Melatih diri untuk buang air besar secara teratur diwaktu yang sama. dr. Maya CLM, Poliklinik KP DJBC

ESOFAGUS

LAMBUNG/ PERUT

PANKREAS

USUS BESAR (COLON)

KANDUNG EMPEDU

APENDIKS/USUS BUNTU

USUS HALUS

UJUNG USUS BESAR (REKTUM)

EDISI 414 MEI 2009

WARTA BEA CUKAI

57

RUANG INTERAKSI

Oleh: Ratna Sugeng

DUNIA MAYA

PENJALIN PERTEMANAN TANPA TATAP MUKA Teori kepribadian dalam psikologi mengatakan mereka yang secara sosial cemas berhubungan nyata dan menyendiri, akan lebih mudah berhubungan dengan kawan-kawan di internet.

K

ita mengenal Facebook, Friendster, Hi5, dan sebagainya sebagai tempat berkawan, saling kenal, menerima dan memberi informasi. Melalui media Yahoo Messenger, keasyikan ‘ngobrol’ di internet menjadi makin dalam, kalau perlu, waktu untuk tidur diganti dengan berselancar bersama kawan di dunia maya. Pertemanan internet merupakan hal lazim bagi banyak orang dimasa ini, dari anak kecil sampai orangtua, semuanya ketemu di media kaca dan atau bersuara. Boleh jadi sebagian sudah saling mengenal, dapat juga sebelumnya tidak pernah kenal tatap muka. Berbagai pandangan tentang hubungan akrab lewat internet mengundang tanya untuk dipelajari. Bagi sebagian orang, hubungan tak saling tatap muka dikatakan tidak dapat berkembang ke arah yang lebih akrab, karena penyaluran emosional antar orang tidak terjadi. Itu dulu, manakala internet tidak tatap muka. Sekarang tatap muka dengan internet dimungkinkan.

58

WARTA BEA CUKAI

EDISI 414 MEI 2009

HUBUNGAN ONLINE Popularitas internet demikian melambung, sehingga dimungkinkan untuk mendapatkan pasangan. Satu sisi orang tak percaya bahwa jatuh cinta dimungkinkan lewat internet karena ketiadaan sentuhan chemistry dan tak yakin akan apa yang dihadapi di dunia maya. Di sisi lain orang berpendapat hubungan erat dan bahkan sampai mewujudkan setia seia sekata dapat terjadi dan sukses melalui awalnya dari internet. Hubungan online akan memudahkan bicara apa saja karena kebanyakan tidak menggunakan tatap wajah. Sementara kelompok lain mengatakan hubungan online menaikkan gengsi mereka karena mereka masuk masyarakat pengguna alat komunikasi modern dan terpelajar. Teori kepribadian dalam psikologi mengatakan mereka yang secara sosial cemas berhubungan nyata dan menyendiri, akan lebih mudah berhubungan dengan kawan-kawan di internet. Tanpa hubungan tatap muka membuat mereka leluasa berekspresi.

DUA PANDANGAN KLASIK HUBUNGAN ANTAR KAWAN Aristotle membedakan dua bentuk hubungan kawan, hubungan yang dengan dan tanpa pamrih. Hubungan dengan pamrih bentuknya hubungan yang didasarkan atas saling membutuhkan, dan hubungan yang menghasilkan kesenangan. Hubungan tanpa pamrih biasanya lebih bertahan, sementara hubungan dengan pamrih bila kebutuhannya sudah tidak terpenuhi maka hubungan berakhir juga.

Cicero, M. T. On Friendship, mengulas tiga bentuk hubungan kawan : 1. Teman berdasarkan kebutuhan Dasar dari hubungan teman disini adalah kebutuhan, dengan berakhirnya kebutuhan atau saling membutuhkan maka hubungan teman pun berakhir. Ini terlihat pada hubungan teman antara usia lanjut, karena pada usia ini mereka tak lagi mencari kesenangan atau kenikmatan, tetapi teman yang memenuhi kebutuhan. Hubungan ini juga terjadi pada orang dewasa muda atau pertengahan yang sifatnya mengejar kebutuhan petualangan. Mereka tidak selalu bersama, sebab biasanya mereka tidak menyukai satu sama lain, kecuali kebutuhan yang sama. Hanya jika hubungan saling menguntungkan mereka akan bersama, misalnya hubungan teman dalam klub.

untuk dikembangkan sebagai hubungan antar teman di dunia nyata. Masih menurut penelitian McKenna, para pencemas, mudah depresi, mempunyai rasa rendah diri, sulit mendapatkan perluasan kawan lewat internet, meski hubungan awal internet nyaman bagi mereka mengekspresikan diri.

PECANDU INTERNET

Para pecandu internet adalah mereka yang sulit beranjak dari internet meski tahu telah banyak waktu dihabiskan, telah lelah tubuh duduk dihadapannya. Para pecandu ini tersebar di banyak negara, di Amerika angka kejadiannya sampai 9 juta orang, di Inggris kata sebuah penelitian 5-10 % pengguna internet adalah pecandu internet. Di Inggris dikatakan para pecandu internet umumnya berpendidikan tinggi, sangat introvert, kebanyakan laki-laki, pada perempuan adalah mereka yang berumur setengah baya berinternet dari rumah. Di Asia, terutama China dan Korea Selatan dilaporkan pecandu iunternet terbanyak adalah anak-anak muda. Laporan 2. Teman berdasarkan kesenangan Ahn Dong-hyun, seorang psikiater anak dari Hanyang Hubungan antar teman berdasarkan kesenangan biaUniversity Seoul, mengatakan di Korea Selatan, sampai 30 sanya terjadi pada orang-orang muda. Anak muda persen pemuda berusia di bawah 18 tahun, atau sekitar 2,4 biasanya hidupnya dipandu oleh perasaan, minat utajuta orang kecanduan internet. ma pada kesenangan atau kenikmatan, pada kesemData dari China Internet Network Information Center patan untuk menikmati hal menyenangkan. Ketika cita (CNNIC), pada 30 Juni 2006 mengatakan 123 juta orang rasa berubah, maka hubungan teman pun berganti. menggunakan akses internet, 14,9% berumur dibawah 18 taJika teman sudah tidak lagi menyenangkan maka puhun. Chou dan Hsiao melaporkan pecandu internet di Taiwan tuslah hubungan. Biasanya hubungan seperti ini bersebesar 5,9% dari pelajar setingkat SLTA ke balangsung singkat. wah, sementara Wu dan Zhu mengatakan 10,6% dari pelajar mereka menjadi pecandu internet. 3. Teman sejati berdasarkan kebaikan Hubungan antar teman yang berjalan panjang POPULARITAS Shan Xiuyun di Beijing menyatakan 85 kriminal remaja di kota, terkait dengan hubungan internet, biasanya didasarkan atas kebaikan, hubungan INTERNET sementara China Comunist Youth League pada baik dipertahankan atas sifat-sifat baik tanpa tahun 2007 melaporkan 17% warga China pamrih dan sepenuh hati. Menerima teman DEMIKIAN 13-17 tahun adiksi terhadap internet. apa adanya, menghargai kehendak-minat dan MELAMBUNG, berumur Para psikiater menggolongkan mereka yang segala aspek konsekuensinya. Karena kecanduan internet sebagai Gangguan kebaikan satu sama lain, hubungan ini meSEHINGGA Internet. Daftar diagnosisnya secara nyenangkan dan memenuhi kebutuhan afeksi. DIMUNGKINKAN Kecanduan internasional (WHO) maupun untuk Amerika (Diagnostic Statiscal Manual) dibukukan dalam HUBUNGAN TEMAN YANG ‘MODERN’ UNTUK diagnosis baku. Meski masih terjadi perdebatan Michele E. Doyle dan Mark K. Smith, sosiolog, MENDAPATKAN tentang diagnosis ini, namun dari banyak mengatakan bahwa hubungan antar kawan penelitian terbukti, di Indonesia saja sudah ada secara tradisional adalah hubungan tatap muka, PASANGAN yang berobat untuk kecanduan game internet. secara fisik bertemu. Dalam era modern dikataBlock (2008) menyatakan dalam risetnya bahwa kan hubungan beralih ke kompetisi dan 13,7% remaja China -sekitar 10 juta orang- meindividualis. Waktu sehari-hari telah dihabiskan menuhi kriteria diagnosis kecanduan internet. untuk bekerja, berjuang memperoleh tempat dalam persaingan ketat, maka sedikit waktu tersisa untuk menjalin hubungan tatap muka. Pada kelas menengah, hubungan anPETANDA PSIKOSOSIAL KOMUNIKASI SOSIAL INTERNET tar teman masa kini ditunjang oleh komputer yang menyajiSarah Birnie dan Peter Horvath dari Arcadia University kan internet. Canada, menemukan mereka yang pemalu berhubungan Melalui internet hubungan menjadi semakin luas pada sosial secara langsung, banyak menggunakan sarana intermereka yang memang senang bergaul, dimana pergaulan net untuk menjalin komunikasi. Meski media ini tidak dapat mereka didasarkan atas banyak hal dan bidang. Hubungan memfasilitasi seluruh kebutuhan pertemanan, namun seminat misalnya hobi, penelitian, membaca resensi film atau komunikasi dunia maya merupakan pintu keluar hubungan buku, humor, filosofi, dan sebagainya dapat semakin berkemsosial bagi mereka yang pemalu dan cemas berhubungan bang dengan luasnya jejaring. dengan orang. Hubungan mereka juga bersifat dangkal serta Mereka yang sulit menjalin hubungan sosial di dunia nyatidak terlampau sering. Ternyata mereka yang memang ta, menurut Mc Kenna, menjalin hubungan lewat internet mudah berkawan di dunia nyata memanfaatkan internet lebih membuat lebih kurang hambatannya dalam kontak pertama. aggresif dibanding mereka yang secara sosial punya hamSuasana bukan tatap muka membuat mereka merasa batan komunikasi. nyaman. Kelak jika hubungan melalui dunia maya menimbulMenurut penelitian Robinson pada tahun 2000, pada makan rasa percaya diri dan terkikis rasa takut dikritik, rasa malu sa ini terbukti penggunaan internet lebih banyak daripada atau menaruh syak, maka pertemuan nyata di dunia realita komunikasi melalui telepon atau menonton tayangan televisi. dapat berlanjut. Bila layanan internet tersedia sampai ke pelosok, maka Sementara itu juga dijumpai bahwa mereka yang secara sangat mungkin media ini merupakan satu-satunya cara kososial kurang butuh kawan atau dapat dikatakan sangat munikasi jarak jauh. Bayangkan kesulitan transportasi dan terbatas kawannya, melalui hubungan internet juga tidak sekomunikasi telepon di wilayah Kalimantan atau Papua. luas teman yang mudah bergaul. Meski ekspresi diri melalui Untuk memahami perilaku, kepribadian dan luasnya huinternet seringkali tanpa hambatan, namun perasaan tidak bungan internet diperlukan penelitian lebih lanjut. aman sering juga mengusik untuk membuka diri lebih besar. Ratna Sugeng adalah seorang Psikiater, Bagi mereka kesempatan berbicara di internet seringkali sulit pertanyaan ataupun konsultasi bisa melalui [email protected]

“ ”

EDISI 414 MEI 2009

WARTA BEA CUKAI

59

P R O F I L Drs. PUTUT TEDJO ISMOJO DJATI, MM. KEPALA SUBDIREKTORAT ANEKA CUKAI

“35 TAHUN MENJADI PEGAWAI BEA CUKAI MERUPAKAN PERJALANAN PANJANG SEBUAH PENGABDIAN“ Bagi Putut Tedjo Ismojo Djati menjalani masa pensiun memang sudah terbayang di benaknya. Namun yang tak lepas dari bayangannya adalah pengabdiannya selama 35 tahun yang telah dilalui bersama Bea Cukai.

B

ila melihat ke belakang, jauh sebelum memulai karir di Bea Cukai, Putut, begitu disapa, hanyalah seorang anak dari keluarga yang sangat sederhana di Jember, Jawa Timur yang lahir pada 20 Juni 1953. Ayahnya, Supandhi Martosentono (alm) merupakan pensiunan mantri (petugas) kehutanan pada masa itu, sedangkan ibunya Suratmi (alm) sebagai ibu rumah tangga. Sebagai anak kelima dari enam bersaudara Putut menghabiskan masa kecilnya layaknya anak-anak lain di lingkungannya yang senang bermain dan olahraga. Namun sejak kecil Putut selalu menginginkan mendapat pendidikan yang baik. Niat Putut ini ternyata sama dengan keinginan orang tuanya. “Orang tua saya menginginkan anak-anaknya sekolah tinggi, walaupun kondisi keuangan pas-pasan, mereka mencari biaya untuk menyekolahkan anaknya mati-matian, bahkan sampai mengutang kalau perlu,” kenang Putut. Berkat usaha orang tuanya Putut bisa merasakan sekolah di Sekolah Dasar (SD) Maria Fatimah I yang pada waktu itu merupakan sekolah mahal dan yang terbaik di Jember. Setelah lulus SD pada tahun 1966, karena prestasinya yang bagus Putut bisa melanjutkan di Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri I di Jember. Saat lulus SMP tahun 1969, Putut berencana meneruskan ke Sekolah Menengah Atas (SMA), namun karena tertarik oleh badge (logo sekolah) yang dikenakan oleh anak Sekolah Tehnik Menengah (STM), akhirnya Putut memutuskan untuk masuk STM Negeri Blitar jurusan listrik. Disamping itu, pemilihan masuk sekolah STM tersebut karena saat itu tidak ada yang mengarahkan harus masuk kemana. “Kakakkakak saya sudah merantau ke Jakarta dan orang tua saya waktu itu sudah diboyong ke Jakarta oleh kakak saya.” Ketika lulus dari STM, pada tahun 1972 Putut pindah ke Blitar, Jawa Timur untuk ikut salah satu kakaknya yang kerja di Perkebunan Aneka Tanaman XII di Wlingi, Blitar. Namun Putut tetap mempunyai mimpi, Putut ingin melanjutkan kuliah, karena cita-citanya dari kecil ingin menjadi sarjana. “Agak bingung juga kalau ditanya cita-cita saya waktu kecil, yang pasti saya sejak kecil ingin sekolah tinggi dan jadi sarjana, dan keinginan itu tidak berubah sampai saya lulus STM,” terang Putut. Putut sadar kalau untuk melanjutkan kuliah biayanya tidak sedikit, untuk itu ia mencoba peruntungannya dengan hijrah ke Jakarta mengikuti orang tua dan kakak-kakaknya. Untuk mencari biaya kuliah ia bekerja di Sucofindo di pelabuhan Tanjung Priok, sebagai tenaga kerja honorer pada tahun 1973. “Di Sucofindo saya hanya sempat bekerja selama sembilan bulan, karena saya melihat ada peluang yang lebih baik di Bea Cukai,” tuturnya.

MEMILIH BEA CUKAI Putut memutuskan untuk mengikuti tes penerimaan di Bea Cukai awalnya ketika secara kebetulan membaca berita di koran. “Selain itu saya juga mendapat pemberitahuan dari Departemen Tenaga Kerja tentang lowongan di Departemen Keuangan untuk ditempatkan sebagai tenaga radio operator (radio telegrafi) di Ditjen Bea dan Cukai,” ungkapnya. Rupanya peserta yang mengikuti tes penerimaan ada 500 orang dari seluruh Indonesia. “Pada waktu itu yang dibutuhkan dari STM listrik, elektronika, dan penerbangan,” terangnya sambil menambahkan bahwa dari 500 orang, yang dinyatakan lulus tes dan berhak menjalani pendidikan dan latihan (diklat) di Lemdiklat Postel hanya 60

WARTA BEA CUKAI

EDISI 414 MEI 2009

120 orang. Dan Putut harus bersaing dengan peserta lain agar bisa meneruskan berkarir di Bea Cukai, karena diklatnya menggunakan sistem gugur. “Waktu itu saya di kelas bagian radio operator dan saya memang bertekad menjadi yang terbaik,” ujar Putut yang berkat usaha kerasnya berhasil meraih ranking terbaik. Dan dari 120 orang yang ikut pendidikan, gugur 21 orang, 66 orang ditempatkan di Ditjen Bea dan Cukai dan sisanya disebar di unit-unit eselon I Departemen Keuangan. Atas prestasinya itu, pimpinan Pusdiklat Bea dan Cukai waktu itu memberikan fasilitas untuk memilih tempat tugas. Waktu itu Putut memilih tugas pertama di Kantor Wilayah II Tanjung Balai Karimun. Itu berarti pada tanggal 1 Juni 1974 Putut resmi menjadi calon pegawai negeri sipil. Tidak lupa dengan cita-citanya Putut pun ingin melanjutkan pendidikannya ke sekolah tinggi sambil bekerja. Putut menanyakan kepada kakaknya (yang menjadi nahkoda kapal barang dengan line Singapura – Jambi dan pernah mampir sekali ke Tanjung Balai Karimun) tentang ada atau tidaknya perguruan tinggi atau universitas tehnik yang ada di Tanjung Balai Karimun. “Kakak saya bilang di Tanjung Balai Karimun ada jurusan itu, dan ternyata setelah saya memilih Tanjung Balai Karimun sebagai tempat tugas pertama di Bea Cukai, di Tanjung Balai Karimun tidak ada perguruan tinggi, apalagi yang namanya fakultas jurusan teknik,” katanya. Pada tahun 1975 Putut mulai bertugas di Tanjung Balai Karimun sebagai tenaga radio operator, namun karena niatnya untuk kuliah belum terwujud, ia mulai merasa tidak kerasan di sana. “Hanya dua bulan di sana, begitu ada tawaran patroli ke Timor Timur (Timtim-red) saya langsung mengajukan diri,” jelasnya. Penugasan ke Timtim menurutnya merupakan pengalaman yang paling menegangkan. Selama sembilan bulan ia dan rekan lainnya bertugas membawa kebutuhan logistik dari Kupang ke perairan Dili dengan kapal patroli Bea Cukai BC 5004 yang dikomandani oleh Marra Sungguh (saat itu beberapa kapal patroli Bea Cukai diperbantukan untuk tugas-tugas pertahanan keamanan). “Pada waktu itu kondisi Timtim masih bergejolak, ada yang pro integrasi dan yang tidak, dan yang tidak pro integrasi ini menganggap Indonesia sebagai ancaman, termasuk kita (Bea Cukai-red),” terang Putut yang terkadang harus membawa tawanan perang, amunisi dan kebutuhan perang lainnya maupun tentara yang akan ditugaskan ke Timtim. “Kapal kita pernah mendapat ancaman dicegat oleh milisi yang saat itu bersembunyi di sepanjang pantai Atambua dengan senjata yang mengarah ke kapal kita, semua orang sudah ketakutan, untuk mengelabuinya kita menaikan bendera palang merah dan begitu bendera dinaikkan, ancaman itu menjadi mereda.” Karena pengabdiannya di Timtim ini ia dianugrahi penghargaan Satya Lencana Seroja dari Menteri Pertahanan Keamanan yang waktu itu dijabat oleh Jenderal M. Yusuf. Usai tugas di Timtim, Putut harus kembali menjalankan tugasnya sebagai radio operator di Tanjung Balai Karimun sampai tahun 1978 yang dalam tugasnya sering kali ikut patroli dan dalam hitungan tugasnya tiga hari di darat dan 10 hari di laut. Selepas tugas di Tanjung Balai Karimun, pada tahun 1978 sampai 1984, Putut ditugaskan di Direktorat Sarana Perhubungan Kantor Pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Jakarta.

MELANJUTKAN PENDIDIKAN Selama bertugas di Jakarta Putut berusaha mewujudkan hasrat-

EDISI 414 MEI 2009

WARTA BEA CUKAI

61

P R O F I L pantangan yang dalam adat nya untuk menjadi sarjana deJawa dikenal dengan Molimo ngan berkuliah di Jayabaya yaitu, jangan mabuk, medok mengambil jurusan ekonomi. (berzina), main (judi), madat “Saya memutuskan untuk (candu), dan maling (mencumemilih jurusan ekonomi kareri). “Orang tua saya selalu na ingin cepat lulus dan pelamendidik anak-anaknya untuk jarannya juga relatif mudah memegang teguh molimo, dan dibandingkan dengan jurusan itu yang saya pegang sampai teknik,” ujar putut yang dewasa.” menganggap jurusan tehnik Dengan prinsip itulah pelajarannya cukup memeras Putut mampu menjaga dirinya otak dan waktu lulusnya meuntuk tidak terpengaruh pada makan waktu yang lebih lama. perbuatan yang melanggar Karena tekadnya yang agama walaupun jauh dari ingin menjadi sarjana ini, ia orang yang disayanginya. sampai mengesampingkan Baginya daripada merusak diri untuk mencari pendamping hidengan perbuatan negatif, dup. “Dibanding teman sebaPutut lebih memilih untuk meya, saya memang telat nyehatkan diri. “Terkadang menikah, itu karena saya tidak rekan-rekan saya bingung, kamau menikah sebelum jadi DIANTARA KELUARGA. Dari pernikahan Putut Tedjo dengan Lilies Yulastri Nur sarjana,” tegasnya. Aisyah, mereka dikaruniai tiga orang anak, (kiri ke kanan), Ratih Suryandri, Ilham rena saya terlalu aktif berolah raga, sering saya pulang seteNamun Putut sadar usia- Hadi Ismoyo dan Yasmine Diah Pratiwi. ngah empat sore dan nya tidak muda lagi, saat itu langsung mengenakan baju olah raga untuk lari sore mengelilingi kota sudah menginjak 30 tahun, apalagi kuliahnya sudah hampir rampung. Samarinda selama bertugas di Samarinda, sampai-sampai ada yang Ia pun meminta temannya untuk mencarikan calon pendamping. Dan bilang saya pegawai stress,” tukasnya sambil tertawa. melalui istri temannya ia dikenalkan dengan Dra. Lilies Yulastri Nur Selama di Samarinda Putut masih tercatat sebagai mahasiswa Aisyah M.Pd. Perkenalan itu berlanjut hingga akhirnya pada 5 Februari tingkat akhir di Universitas Jayabaya Jakarta. Untuk melanjutkan 1984 mereka resmi menikah. kuliahnya tersebut ia harus rela pergi ke Jakarta untuk mengikuti ujian. Kebahagian Putut sedikit terusik saat baru dua minggu menikah, “Bisa dibilang saya itu mahasiswa terbang, karena untuk mengikuti ia harus dipindahkan untuk bertugas di Samarinda sebagai Pelaksana ujian saya harus terbang ke Jakarta, itupun atas ijin pimpinan.” pada Kantor Inspeksi Bea dan Cukai Tipe B2 Samarinda pada tahun Pada tahun 1985 akhirnya Putut bisa mewujudkan cita-citanya menyang sama. Padahal saat itu ia juga sedang sibuk menyusun skripsi. Namun Putut menganggap tugas tersebut adalah kewajibannya yang jadi sarjana ekonomi. Menurutnya dengan gelar yang diraihnya ini ia harus diemban demi karirnya nanti. yakin bisa membantunya untuk mengangkat karirnya di Bea Cukai kelak.

SELALU MENJAGA DIRI

MENAPAKI KARIR

Sebagai pengantin baru, jauh dari istri membuat Putut sedikit merasa tertekan, namun tempaan mental yang didapat selama ini dan nasihat orang tuanya selalu menjadi pegangan untuk menjaga diri. Putut tidak mau berlarut-larut dalam kesedihan, ia mengalihkannya dengan berolah raga. “Dari kecil saya sangat suka olah raga, hampir semua olah raga yang bersifat fisik saya bisa, seperti jogging, beladiri, voli, badminton dan lainnya. Dan itu saya lakukan di Samarinda untuk mengusir rasa rindu dan pastinya untuk kebugaran,” terang pria yang gemar menyantap ikan dan sayuran ini. Disamping itu orang tuanya juga menasihati untuk menjauhi lima

Keyakinan Putut tampaknya beralasan. Pada akhir tahun 1987 Putut kembali ke Jakarta untuk bertugas sebagai pemeriksa barang pada Kantor Inspeksi Bea dan Cukai Tipe Khusus di Tanjung Priok (pada waktu itu). Baginya ini berarti ada kesempatan untuk bisa meningkatkan karirnya. Dan sebagai pegawai Putut sadar untuk menapaki karir ia harus menunjukan prestasi yang terbaik. Untuk itu Putut selalu bersungguhsungguh dalam melaksanakan tugasnya, serta selalu ingin berprestasi saat masuk diklat “Begitu masuk diklat saya berjanji pada diri saya untuk merubah karir dan harus dapat ranking, ternyata itu diridhoi Allah.” Dan ini dibuktikan pada waktu masih bertugas di Samarinda, tahun 1985 saat Putut dipanggil FOTO-FOTO : DOK. PERIBADI untuk mengikuti diklat DPT II Kepabeanan dan Cukai, dan sesuai prinsip hidupnya, Putut berhasil memperoleh predikat siswa terbaik dan untuk itu berhak kembali memilih tempat tugas dan yang dipilihnya waktu itu adalah di Tanjung Priok karena dekat dengan keluarga baik keluarga istri maupun keluarga Putut. Selama bertugas di Tanjung Priok Putut mengikuti beberapa diklat diantaranya, Ujian Dinas Tingkat II (Gol II ke III), dan penyesuaian ijazah Tingkat III/UPKP V. Dan ini berarti Putut untuk naik ke Golongan III mempunyai dua buah ijazah yaitu ijazah Diklat penyesuaian ijazah Tingkat III/ UPKP V dan ijazah Ujian SAAT MENJABAT sebagai Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe A2 Pasuruan pada tahun Dinas Tingkat II (Gol II ke III). 2007.Putut (duduk ketiga dari kanan) bersama APKB di Jawa Timur.

62

WARTA BEA CUKAI

EDISI 414 MEI 2009

kasi dengan keluarga,” jelas penggemar musik klaPada tahun 1990 Putut diangkat menjadi Kesik dan jazz ini. pala Sub Seksi Pengusutan dan Penyelesaian Namun demikian Putut menyadari keluarga Perkara KINSP Tipe A1 Ujung Pandang (eselon merupakan tempat kembali saat tugas selesai VA). Setelah bertugas di Ujung Pandang selama diemban. Walaupun sangat sibuk bekerja, keluarga empat tahun, Putut diangkat menjadi Kepala Sub baginya tempat berbagi kasih sayang yang tidak Bidang Evaluasi pada Pusat Pendidikan dan didapatnya di tempat lain. Dan bila ada waktu Latihan Bea dan Cukai Jakarta (eselon IV A). Pada senggang Putut biasa mengajak keluarga untuk bulan Januari 1996 setelah lulus diklat PFPD, ia liburan ke Garut atau Bandung di Jawa Barat. kemudian ditugaskan menjadi Ajun Pemeriksa Bea Putut sangat menghargai kesabaran isterinya dan Cukai KIBC Tipe A Soekarno Hatta II, dan dalam membimbing ketiga anaknya, Ratih pada akhir tahun 2000 kembali bertugas di PusdikSuryandri, 19 tahun, Yasmine Diah Pratiwi (16) dan lat Bea dan Cukai sebagai Kepala Sub Bidang Ilham Hadi Ismoyo (13). “ Bagi saya isrti adalah Diklat Teknis. partner, orang yang saya sayangi dan harus saya Selama bertugas di KPBC Tipe A Soekarlindungi semampu saya. Dia menggantikan saya no Hatta II, Putut berhasil mengambil gelar saat tidak ada di rumah, untuk itu saya juga Magister Manajemen dari Universitas Persada berkomitmen untuk tidak melanggar kepercayaan YAI Jakarta. Lalu pada tahun 2003, Putut yang diberikannya kepada saya.” menjabat sebagai Kepala Seksi Tempat PenimSebagai kepala keluarga pada waktu-waktu terbunan I Direktorat Teknis Kepabeanan sekitar tiga tahun. tentu Putut juga kerap memberikan motivasi kepada Selanjutnya, pada bulan Mei tahun 2007 Putut anak-anaknya dalam hal belajar. Selain itu ia juga diangkat menjadi Kepala Kantor Pelayanan Bea berharap anak-anaknya bisa tumbuh mandiri dan MENJADI PEMBICARA. Putut sering dan Cukai Tipe A4 Kendari (eselon III B). Hanya dipercaya sebagai pembicara dalam acara dihargai orang karena kemandiriannya. “Saya mau sekitar tiga bulan menjabat di Kendari, Putut mereka menunjukkan kalau mereka mampu sosialisasi. dipercaya untuk mengepalai Kantor Pengawasan mandiri, bukan karena dibantu orang lain untuk dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe A2 Pasuruan (eselon III A). sukses tapi karena orang lain melihat mereka mampu melakukannya.” Kemudian pada tanggal 27 Februari 2008 ia menjabat sebagai Kepala Bidang Audit Kanwil DJBC Sumatera Bagian Selatan (SumMENJELANG PENSIUN bagsel). Dan berselang 4 bulan kemudian, Putut dipindahkan sebagai Bila menanyakan apa arti Bea Cukai bagi dirinya, Putut akan langKepala Bagian Umum dan Kepatuhan Internal Kanwil DJBC sung menjawab, Bea Cukai adalah segala-galanya buat hidup saya! Sumbagsel. Pada akhir tahun 2008, Putut dipindahkan ke Jakarta dan Wajar saja, 35 tahun bagi Putut adalah perjalanan yang panjang untuk menjabat sebagai Kepala Subdirektorat Aneka Cukai Direktorat Cukai mengabdi pada Bea Cukai. Dan sebagai bentuk pengabdiannya selama sampai sekarang. bekerja di Bea Cukai, Putut selalu berusaha melaksanakan pekerjaan Tentang jabatan yang diemban sekarang Putut merasa bersyukur dengan sebaik-baiknya sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. pada Allah SWT dan pada pimpinan yang telah memberikan Di masa mendatang Putut berharap Bea Cukai bisa menjadi lebih kepercayaan untuk mengemban tugas tersebut. “Mengemban tugas baik lagi baik dari segi pencitraan mau pun pelayanannya. “Terutama ini merupakan pengalaman baru, ada beberapa hal yang harus saya disaat sekarang ini, Ditjen Bea dan Cukai mempunyai pimpinan yang dalami lagi tentang Aneka Cukai ini, karena satu-satunya pengalaman mampu dan mau memberikan keteladanan yang baik dan selalu di cukai adalah pada waktu menjadi kepala kantor di Pasuruan, dan itu berkomitmen kepada prinsip-prinsip integritas, Bea Cukai tentu akan pun hanya sebatas cukai hasil tembakau.” menjadi lebih baik lagi, bila sekarang sudah baik ke depannya pasti Putut menambahkan bahwa tugasnya ini adalah amanah dan selebih baik lagi, Insya Allah,” harapnya. kaligus tantangan untuk mempelajarinya dan Putut patut bersyukur Untuk mempersiapkan diri menjalani masa pesiun mulai 1 Juli karena sampai saat ini tugas-tugas tersebut dapat diselesaikan dengan 2009, Putut mengaku sudah merencanakan beberapa kegiatan. “Saya punya pengalaman mengajar, jadi dosen sejak tahun 1990, dibeberabaik. Hal tersebut menurutnya karena bantuan dari Direktur Cukai pa diklat juga saya pernah mengajar pegawai dan sebagainya, serta teman-teman di Direktorat Cukai khususnya Subdit Aneka Cukai. seminar juga sering jadi pembicara, kemungkinan langkah pertama “Hambatan yang ada sejauh ini hanyalah bagaimana memotivasi diri saya akan menjadi dosen saat pensiun.” untuk dapat melaksanakan tugas dengan baik dan memberi teladan Secara pribadi Putut sudah merasa puas dengan apa yang dikepada staf saya,” katanya seraya mengaku senang rasanya bila turaihnya sampai saat ini baik dalam karir maupun keluarga. gas yang menjadi tanggung jawabnya bisa selesai tepat waktu. “Alhamdulillah sudah cukup lah, saya bisa sarjana, dan dengan Melihat riwayat jabatan yang diemban oleh Putut, sejak tahun sarjana saya dihargai oleh kantor. Lalu ada anak-anak, tinggal 1990 dirinya sudah menjabat sebagai kepala (pimpinan). Baginya membimbing untuk tetap di jalur yang benar, agar tidak terpengamenjadi kepala berarti harus memberi contoh atau teladan kepada ruh yang hal-hal negatif,” paparnya seraya tersenyum. ryan stafnya, bagaimana melaksanakan pekerjaan yang benar. “Staf saya menganggap saya ini mungkin agak rewel kalau soal pekerjaan, tapi apa boleh buat, demi hasil terbaik memang begitulah saya.” Tapi sebagai pemimpin Putut selalu memandang positif semua kritikan atau saran yang ditujukan padanya saja. “Secara pribadi bila dikritik ya saya terima kasih, itu menjadi bahan introspeksi diri saya kedepan,” jelasnya seraya berharap kepada stafnya untuk selalu loyal kepada pimpinan dan berbuat yang terbaik untuk Bea Cukai.

ARTI KELUARGA Untuk urusan keluarga Putut mengaku agak lalai, namun ia bersyukur karena istrinya yang juga seorang pengajar mampu mendidik anak-anaknya dengan baik. Menurut ayah dari tiga anak ini tugasnya di Bea Cukai benar-benar menyita waktu untuk bisa bersama keluarga. “Terkadang harus meninggalkan keluarga untuk waktu yang lama karena harus bertugas ke daerah, tapi itulah konsekuensinya bila kita memutuskan untuk mengabdi di Bea Cukai.” Bahkan terkadang ia harus pulang larut malam karena mengerjakan pekerjaannya yang tertunda. “Sering juga mengerjakan pekerjaan sampai jam 10 malam, setelah itu langsung tidur, jadi kurang komuni-

LATIHAN MENEMBAK saat menjabat Kepala Sub Bidang Diklat Teknis di Kompi Senapan (Rindam), Cimanggis pada tahun 2003. EDISI 414 MEI 2009

WARTA BEA CUKAI

63

DEPARTEMEN KEUANGAN FOTO-FOTO WBC/KY

DILANTIK. Wakil Ketua I Bidang Non Yudisial Pengadilan Pajak, melantik 13 Hakim Pengadilan Pajak baru di lingkungan Departemen Keuangan.

PELANTIKAN 13 HAKIM PENGADILAN PAJAK Setelah melewati masa seleksi selama kurang lebih satu tahun, akhirnya berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 26/P tahun 2009 tertanggal 23 Maret 2009, Pengadilan Pajak melantik 13 Hakim Pengadilan Pajak baru untuk menangani berbagai masalah keuangan, baik pajak, bea cukai maupun pajak daerah.

A

cara pelantikan pada 17 April 2009 yang berlangsung secara sederhana ini, mengambil tempat di ruang rapat Pengadilan Pajak Departemen Keuangan, yang dihadiri oleh seluruh Hakim Pengadilan Pajak dan beberapa undangan lainnya, dipimpin oleh Wakil Ketua I Pengadilan Pajak Bidang Non Yudisial Pajak, Djazoeli Sadhani, dan didampingi oleh Wakil Ketua II Pengadilan Pajak Tjip Ismail. Pelantikan Hakim Pengadilan Pajak ini merupakan hasil rekrutmen dari beberapa direktorat yang ada di Departemen Keuangan, dan masa rekrutmen tersebut telah berlangsung selama satu tahun dengan berbagai tes yang dilakukan untuk memilih siapa saja yang berhak untuk menjadi Hakim di pengadilan Pajak. Dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) pada rekrutmen tahun 2008-2009 terpilih satu orang, yaitu mantan Kepala Bagian Umum dan Kepatuhan Internal, Kantor Wilayah DJBC Sumatera Utara, Sudirman. S., S.H. Adapun ke-13 Hakim Pengadilan Pajak yang dilantik adalah, Caecilia Sri Widiarti, Hary Djatmiko, Sarton Situmorang, Didi Hardiman, Djoko Sutrisno, Harry Prabowo, I. Made Sudana, Sudirman S., Anthanasius Martin Wahidin, dan Seno Silistyanto Budi Hendra. Dalam sambutannya Djazoeli mengatakan, sebagai seorang Hakim Pengadilan Pajak, saat ini sudah harus merubah pola pikir yang tadinya sebagai pejabat yang dapat memutuskan kebijakan sesuai 64

WARTA BEA CUKAI

EDISI 414 MEI 2009

dengan misi dan visi yang diemban oleh masing-masing direktorat, kini sebagai Hakim Pengadilan Pajak keputusan tersebut haruslah benar-benar mengacu pada undang-undang yang ada. “Kalau dulu anda sebagai pejabat keputusan yang sulit DIDI HARDIMAN. Saya harus independapat anda limpahkan kepada den dan imparsial. atasan atau bidang lainnya, namun kini apapun kasus yang ditangani haruslah diputuskan secara adil dan bijaksana yang hasilnya juga harus mengacu kepada undangundang yang berlaku. Untuk itu para Hakim harus mengedepankan dua etika yang ada, yaitu independen dan imparsial,” jelas Djazoeli. Lebih lanjut Djazoeli mengatakan, kepada para Hakim baru di Pengadilan Pajak, akan ada penyegaran baik yang akan dilakukan oleh Mahkamah Agung maupun oleh Pengadilan Pajak sendiri. Hal ini dimaksudkan agar para Hakim dapat mengetahui segala ketentuan dan persoalan-persoalan yang ditangani oleh Pengadilan Pajak, sehingga dalam prakteknya nanti para Hakim sudah dapat mengetahui apa yang harus dijalankannya dan apa yang harus diputuskannya. Sementara itu menurut salah satu Hakim yang dilantik yang juga mantan Kepala Kantor Pajak Pratama Jawa Timur I, Didi Hardiman, dengan dilantiknya sebagai Hakim Pengadilan Pajak, maka dirinya kini akan fokus pada persoalan-persoalan yang menyangkut ketidakpuasan masyarakat terhadap keputusan yang telah ditentukan pemerintah dalam hal ini Departemen Keuangan, baik menyangkut pajak, kepabeanan dan cukai, maupun pajak daerah. “Seperti yang diungkapkan pada sambutan tadi, kini saya harus independen dan imparsial, jadi kalau dulu ada kasus pajak yang saya tangani saat menjabat sebagai kepala kantor, kini saya tidak bisa lagi menangani kasus tersebut dan kasusnya akan ditangani oleh Hakim yang lainnya,” ungkap Didi Hardiman. Seusai acara pentikan, para Hakim Pengadilan Pajak yang baru dilantik, langsung menuju ruang sosialisasi untuk diberikan pengarahan dari Wakil Ketua Pengadilan Pajak, sekaligus penyegaran dari Pengadilan Pajak. supriyadi

A M A N A T

Sambutan Pembina Apel Pada Acara “Apel Bersama” Tanggal 17 April 2009 Yth Bapak Direktur Jenderal Bea dan Cukai Rekan-rekan eselon II, eselon III, eselon IV di lingkungan Kantor Pusat DIrektorat Jenderal Bea dan Cukai. Yang saya sangat cintai seluruh pegawai dilingkungan Kantor Pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Assalamu’alaikum.Wr.Wb, Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita sekalian, Pertama-tama marilah kita panjatkan Puji dan Syukur Kehadirat Tuhan YME bahwasannya pada pagi hari ini kita diberikan kesehatan untuk bisa berkumpul disini dalam rangka pelaksanaan apel pagi yang kita laksanakan setiap bulan sekali. Kita patut juga bersyukur pada kesempatan hari ini karena sebagaimana kita ketahui bersama kita telah melaksanakan pesta demokrasi khususnya untuk legislatif yang sudah kita bisa laksanakan secara baik dan aman pada tanggal 9 April 2009 yang lalu. Mudah-mudahan kita harapkan seluruh rangkaian dari pada pelaksanaan demokrasi yang akan ada pada tahun ini bisa berjalan dengan baik sesuai dengan yang kita harapkan secara bersama-sama. Ibu Bapak yang kami hormati, Bapak Direktur Jenderal, perkenankanlah kami sedikit menyampaikan beberapa hal, terutama sekali dalam rangka menyambut ataupun menghadapi situasi yang semakin sulit dimasa-masa yang akan datang. Pada kesempatan rakor dengan Ibu Menteri Keuangan yang telah dilaksanakan pada tanggal 25 Maret 2009, pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan berita suka cita, berita gembira karena Ibu Menteri pada saat rakor telah menyatakan bahwa beliau melihat secara nyata hasil reformasi di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai telah mulai menunjukkan hasil. Bukan sekedar dari apa yang beliau dapatkan dari kita atau laporan dari kita seperti yang selama ini sudah disampaikan oleh rekan-rekan Direktur lainnya seperti misalnya kita sudah bisa BONUS WARTA BEACUKAI EDISI 414 MEI 2009

1

A M A N A T mencapai bahkan melebihi target yang dibebankan selama dua tahun belakangan ini, yang mana target kita selalu ditingkatkan tetapi kita tetap bisa melewati dari target-target yang telah ditetapkan. Ibu Menteri menyatakan juga, pada saat tatap muka Internasional Chambers of Commerce (perwakilan seluruh kamar dagang internasional yang ada di Jakarta) dengan Presiden, tidak ada keluhan sama sekali mengenai DJBC. Kinerja Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dinilai sudah semakin membaik. Hasil kajian JICA juga menyatakan bahwa apa yang diperoleh dan dihasilkan dari reformasi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai ini sudah jauh lebih maju dibanding saat kedatangan mereka sebelumnya. Ibu Menteri menyampaikan, kita patut berbangga, dengan situasi capaian yang sudah kita peroleh hingga saat ini. Tetapi beliau memesankan juga kepada kita, kita boleh berbangga namun jangan sampai kita lupa diri dengan apa yang kita peroleh saat ini. Mari keberhasilan ini kita jadikan momentum untuk lebih mempercepat gerak reformasi yang akan kita laksanakan pada kesempatankesempatan yang akan datang. Reformasi bukan suatu proses yang terhenti begitu saja tapi reformasi merupakan suatu proses yang tiada henti-hentinya sampai kita mungkin menyelesaikan tugas kita ditempat ini. Reformasi proses bisnis akan terus berlanjut. Dari apa yang saya cermati selama ini, reformasi mengandung beberapa komponen. Sudah kita laksanakan baik dari tatanan hukumnya, kita sudah melaksanakan perubahan UU No. 10 dan No. 11 menjadi UU No. 17 tahun 2006 dan UU No. 39 tahun 2007, demikian pula dari struktur organisasi. Tetapi masih banyak lagi hal-hal yang perlu kita perbaiki dimasa-masa akan datang. Yang terutama sekali dalam beberapa kali tatap muka dengan Ibu Menteri Keuangan, ada dua pokok masalah yang memang menjadikan ataupun menyebabkan situasi selama ini dilingkungan DJBC, yang menjadikan citra dan kinerja DJBC belum optimal. Yang pertama adalah proses bisnis kita, Organisasi atau kesisteman kita, sebagaimana kita ketahui bahwa sistem yang kita bangun sekarang adalah sistem 2

BONUS WARTA BEACUKAI EDISI 414 MEI 2009

A M A N A T yang kita telah mulai dari sejak diberlakukannya impor EDI pada 1996-1997. Kita telah melakukan perubahan tetapi perubahan-perubahan yang kita lakukan selama ini hanya sifatnya parsial saja, sehingga secara keseluruhan sebenarnya proses bisnis yang kita pergunakan adalah proses bisnis tahun 1997 itu. Melihat dari perkembangan perdagangan internasional, kerjasama regional yang kita lakukan sudah jauh berkembang, Sekarang ada kerjasama baru selain kerjasama regional yang memang sudah ada sebelumnya seperti kerjasama Asean-China, ada Asean-Korea, USDFS, IJ-EPA dan lain sebagainya. Demikian pula sistem-sistem dalam perdagangan internasional sudah maju dengan sangat pesat, sehingga kita harus segera menyesuaikan sistem ataupun proses bisnis yang memang sedang kita laksanakan selama ini. Untuk melakukan hal tersebut memang memerlukan tenaga dan konsentrasi yang sangat besar karena memang harus kita disain ulang apa yang kita miliki selama ini. Mudah-mudahan hal ini juga sejalan dengan program reformasi khususnya di IKC yang segera akan melakukan penggantian mesin, sehingga dengan penggantian mesin maka seluruh proses bisa secara bersama-sama dipersatukan. Hal yang kedua yang menjadi perhatian selama beberapa kali diskusi dengan Ibu Menteri Keuangan adalah mengenai masalah SDM. Apapun sisten yang kita sudah bangun selama ini semua masih sangat tergantung The man behind the machine, The man behind system. Sangat tergantung kepada siapa orang yang memegang sistem tersebut sehingga dari proses ini diperlukan sumber daya manusia yang mempunyai integritas dan dedikasi yang tinggi terhadap pelaksanaan tugas yang sangat besar sehingga memiliki orientasi fokus orientasinya pada pencapaian tugas-tugas yang diemban. Saya secara pribadi dan mungkin teman-teman merasakan bahwa dengan adanya remunerasi, apa yang kita dapatkan sekarang sudah jauh lebih besar dari yang kita terima sebelumnya. Oleh karena itu rasanya kita perlu renungkan, dengan penerimaan yang sudah semakin besar tersebut kira-kira apa yang kita sudah sumbangkan kepada DJBC ini. Sehingga bertolak dari sini kita akan berupaya merubah budaya kinerja DJBC. Budaya kerja yang benar-benar berorientasi pada pelaksanaan tugas, berorientasi kepada market forces dan berorientasi kepada tanggung jawab untuk pelaksanaan tugas ini. Nah budaya kerja ini harus kita pupuk dari sekarang, harus kita siapkan dari saat ini meski tidak mudah untuk merubah budaya kerja ini, karena kita sudah melaksanakan tugas kita ini dengan pola yang sama sudah cukup lama. BONUS WARTA BEACUKAI EDISI 414 MEI 2009

3

A M A N A T Yang paling sulit lagi adalah karena lingkungan kita belum kondusif. Tetapi apapun yang terjadi kalau kita tetap berupaya keras, kita selalu tegas khususnya sama diri kita sendiri, maka yakin apa yang kita cita-citakan terkait dengan reformasi pada DJBC ini bisa kita capai secara bersama-sama, semoga. Demikian barangkali beberapa hal yang perlu kita sampaikan dalam rangka menyongsong masa depan DJBC, mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita sekalian. Sekian terimakasih Wassalamualaikum WR. Wb Tenaga Pengkaji Bidang Pengawasan Penegakkan Hukum Kepabeanan dan Cukai

Erlangga Matik

4

BONUS WARTA BEACUKAI EDISI 414 MEI 2009

catatan

BONUS WARTA BEACUKAI EDISI 414 MEI 2009

5

K E P U T U S A N

&

K E T E T A P A N

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR P-05/BC/2009 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR P-39/BC/2008 TENTANG TATALAKSANA PEMBAYARAN DAN PENYETORAN PENERIMAAN NEGARA DALAM RANGKA IMPOR, PENERIMAAN NEGARA DALAM RANGKA EKSPOR, PENERIMAAN NEGARA ATAS BARANG KENA CUKAI, DAN PENERIMAAN NEGARA YANG BERASAL DARI PENGENAAN DENDA ADMINISTRASI ATAS PENGANGKUTAN BARANG TERTENTU DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI, Menimbang: a. bahwa dalam rangka meningkatkan efisiensi penyetoran penerimaan negara serta penyesuaian dengan sistem Modul Penerimaan Negara (MPN) dan sistem internal perbankan, dipandang perlu untuk mengubah Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-39/BC/2008 tentang Tatalaksana Pembayaran dan Penyetoran Penerimaan Negara Dalam Rangka Impor, Penerimaan Negara Dalam Rangka Ekspor, Penerimaan Negara Atas Barang Kena Cukai, dan Penerimaan Negara Yang Berasal Dari Pengenaan Denda Administrasi Atas Pengangkutan Barang Tertentu ; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai tentang Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-39/BC/2008 tentang Tatalaksana Pembayaran dan Penyetoran Penerimaan Negara Dalam Rangka Impor, Penerimaan Negara Dalam Rangka Ekspor, Penerimaan Negara Atas Barang Kena Cukai, dan Penerimaan Negara Yang Berasal Dari Pengenaan Denda Administrasi Atas Pengangkutan Barang Tertentu; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661); 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755); 3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.04/2008 tentang Tatacara Pembayaran dan Penyetoran Penerimaan Negara Dalam Rangka Impor, Penerimaan Negara Dalam Rangka Ekspor, Penerimaan Negara Atas Barang Kena Cukai, dan Penerimaan Negara Yang Berasal dari Pengenaan Denda Administrasi Atas Pengangkutan Barang Tertentu; 4. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P- 39/BC/2008 tentang Tatalaksana Pembayaran dan Penyetoran Penerimaan Negara Dalam Rangka Impor, Penerimaan Negara Dalam Rangka Ekspor, Penerimaan Negara Atas Barang Kena Cukai, dan Penerimaan Negara Yang Berasal Dari Pengenaan Denda Administrasi Atas Pengangkutan Barang Tertentu MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR P-39/BC/2008 TENTANG TATALAKSANA PEMBAYARAN DAN PENYETORAN PENERIMAAN NEGARA DALAM RANGKA IMPOR, PENERIMAAN NEGARA DALAM RANGKA EKSPOR, PENERIMAAN NEGARA ATAS BARANG KENA CUKAI, DAN PENERIMAAN NEGARA YANG BERASAL DARI PENGENAAN DENDA ADMINISTRASI ATAS PENGANGKUTAN BARANG TERTENTU.

6

BONUS WARTA BEACUKAI EDISI 414 MEI 2009

K E P U T U S A N

&

K E T E T A P A N

Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-39/BC/2008 tentang Tatalaksana Pembayaran Dan Penyetoran Penerimaan Negara Dalam Rangka Impor, Penerimaan Negara Dalam Rangka Ekspor, Penerimaan Negara Atas Barang Kena Cukai, Dan Penerimaan Negara Yang Berasal Dari Pengenaan Denda Administrasi Atas Pengangkutan Barang Tertentu, diubah sebagai berikut : 1. Di antara ayat (2) dan ayat (3) Pasal 7 disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (2a) dan ditambahkan 1 (satu) ayat setelah ayat (3) yakni ayat (4) sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut : Pasal 7 (1) Pembayaran penerimaan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang dilakukan wajib bayar di Kantor Bea dan Cukai atau Kantor Pos, harus disetorkan oleh Bendahara Penerimaan atau Kantor Pos ke Kas Negara melalui Bank Devisa Persepsi, Bank Persepsi, atau Pos Persepsi, paling lambat pada hari kerja berikutnya. (2) Penyetoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan SSPCP yang telah diberi nomor SSPCP oleh Kantor Bea dan Cukai atau Kantor Pos. (2a) Dalam hal penyetoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap lebih dari 5 (lima) lembar SSPCP untuk tiap-tiap jenis dokumen dasar pembayaran, Bendahara Penerimaan atau Kantor Pos dapat membuat Rekapitulasi Penyetoran dalam rangkap 3 (tiga) berdasarkan masingmasing jenis dokumen dasar pembayaran pada SSPCP. (3) Ketentuan mengenai tata kerja penyetoran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Lampiran VI yang tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini. (4) Contoh formulir Rekapitulasi Penyetoran sebagaimana dimaksud pada ayat (2a) sesuai dengan Lampiran IX yang tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini. 2. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga keseluruhan Pasal 9 berbunyi sebagai berikut: Pasal 9 Terhitung mulai tanggal 1 Mei 2009, terhadap pembayaran penerimaan negara dalam rangka impor, penerimaan negara dalam rangka ekspor, penerimaan negara atas barang kena cukai, dan penerimaan negara yang berasal dari pengenaan denda administrasi atas pengangkutan barang tertentu yang tidak menggunakan formulir surat pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4), tidak dapat diterima sebagai surat pembayaran. 3. Mengubah Lampiran I menjadi sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran I yang tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini. 4. Mengubah Lampiran VI menjadi sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran II yang tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini. 5.

Menambahkan lampiran baru, sebagai lampiran IX Peraturan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Nomor P-39/BC/2008 tentang Tatalaksana Pembayaran dan Penyetoran Penerimaan Negara Dalam Rangka Impor, Penerimaan Negara Dalam Rangka Ekspor, Penerimaan Negara Atas Barang Kena Cukai, dan Penerimaan Negara Yang Berasal Dari Pengenaan Denda Administrasi Atas Pengangkutan Barang Tertentu sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran III yang tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai ini.

Pasal II Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 30 Maret 2009 DIREKTUR JENDERAL, ttd ANWAR SUPRIJADI NIP 120050332

BONUS WARTA BEACUKAI EDISI 414 MEI 2009

7

K E P U T U S A N

&

K E T E T A P A N

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR P-06/BC/2009 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR P-40/BC/2008 TENTANG TATA LAKSANA KEPABEANAN DI BIDANG EKSPOR DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI, Menimbang : bahwa berdasarkan hasil evaluasi uji coba penerapan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai nomor P-40/BC/2008 tentang Tata Laksana Kepabeanan di Bidang Ekspor di Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Madya Tanjung Perak dan dalam rangka memberikan waktu kepada pengguna jasa untuk menyesuaikan dengan sistem komputer pelayanan bea dan cukai, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai tentang Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai nomor P-40/BC/2008 tentang Tata Laksana Kepabeanan di Bidang Ekspor; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661); 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2008 tentang Pengenaan Bea Keluar Terhadap Barang Ekspor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 116); 4. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 580/KMK.04/2003 tentang Tatalaksana Kemudahan Impor Tujuan Ekspor dan Pengawasannya sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.010/2006; 5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145/PMK.04/2007 tentang Ketentuan Kepabeanan di Bidang Ekspor; 6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.01/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 149/PMK.01/2008; 7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.04/2008 tentang Pemungutan Bea Keluar; 8. Peraturan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Nomor P- 40/BC/2008 Tentang Tata Laksana Kepabeanan Di Bidang Ekspor. MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR P-40/BC/2008 TENTANG TATA LAKSANA KEPABEANAN DI BIDANG EKSPOR. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Nomor P-40/BC/2008 Tentang Tata Laksana Kepabeanan Di Bidang Ekspor diubah sebagai berikut: 1. Ketentuan Pasal 47 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 47 berbunyi sebagai berikut: Pasal 47 (1) Tata kerja pelayanan ekspor yang menggunakan sistem PDE atau media penyimpan data elektronik berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor Kep- 151/BC/ 2003 dan Nomor Kep-152/BC/2003 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor Kep-79/BC/2004 masih tetap berlaku sepanjang Sistem Komputer Pelayanan (SKP) Kepabeanan di bidang ekspor pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai belum dapat dioperasikan secara penuh berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai ini. (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku sampai dengan tanggal sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran XIV yang tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai ini.

8

BONUS WARTA BEACUKAI EDISI 414 MEI 2009

K E P U T U S A N 2.

&

K E T E T A P A N

Menambahkan lampiran baru, sebagai Lampiran XIV Peraturan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Nomor P-40/BC/2008 Tentang Tata Laksana Kepabeanan Di Bidang Ekspor sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai ini. Pasal II Peraturan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 30 Maret 2009 DIREKTUR JENDERAL, ttd ANWAR SUPRIJADI NIP 120050332 LAMPIRAN Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P- 06/BC/2009 Tentang Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Nomor P-40/BC/2008 Tentang Tata Laksana Kepabeanan Di Bidang Ekspor. NO 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31.

K A N T O R P A B E A N KPPBC Madya Tanjung Perak KPPBC Tipe A2 Juanda KPU Tanjung Priok KPU Madya Soekarno-Hatta KPPBC Tipe A2 Bekasi KPPBC Tipe A2 Tangerang KPPBC Tipe A2 Jakarta KPPBC Tipe A2 Bandung KPPBC Madya Tanjung Emas KPPBC Madya Belawan KPPBC Tipe A3 Medan KPPBC Tipe A3 Teluk Bayur KPPBC Tipe A3 Jambi KPPBC Tipe A3 Pontianak KPPBC Tipe A3 Pekanbaru KPPBC Tipe A3 Dumai KPPBC Tipe A3 Palembang KPPBC Tipe A3 Bandarlampung KPPBC Tipe A3 Balikpapan KPPBC Tipe A3 Samarinda KPPBC Tipe A3 Tanjung Pinang KPPBC Tipe A3 Tanjung Balai Karimun KPPBC Tipe A3 Merak KPPBC Tipe A3 Ngurah Rai KPPBC Tipe A3 Banjarmasin KPPBC Tipe A3 Gresik KPPBC Tipe A4 Amamapare KPPBC Tipe A4 Bitung KPPBC Tipe A3 Makasar KPPBC Tipe A3 Surakarta KPPBC selain angka 1 s.d. angka 30

30 30 31 31 31 31 30 31 31 31 31 31 31 31 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 19 19 19 19 30

T A N G G A L Juni 2009 Juni 2009 Juli 2009 Juli 2009 Juli 2009 Juli 2009 September 2009 Oktober 2009 Oktober 2009 Oktober 2009 Oktober 2009 Oktober 2009 Oktober 2009 Oktober 2009 November 2009 November 2009 November 2009 November 2009 November 2009 November 2009 November 2009 November 2009 November 2009 November 2009 November 2009 November 2009 Desember 2009 Desember 2009 Desember 2009 Desember 2009 Desember 2009

DIREKTUR JENDERAL, ttd ANWAR SUPRIJADI NIP 120050332

BONUS WARTA BEACUKAI EDISI 414 MEI 2009

9

K E P U T U S A N

&

K E T E T A P A N

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR P- 07/BC/2009 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR P-41/BC/2008 TENTANG PEMBERITAHUAN PABEAN EKSPOR DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI, Menimbang : bahwa dalam rangka memberikan panduan yang cukup untuk pembangunan Sistem Komputer Pelayanan Bea dan Cukai dan untuk memberikan waktu kepada pengguna jasa untuk menyesuaikan dengan pemberitahuan pabean ekspor sebagaimana diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-41/BC/2008 tentang Pemberitahuan Pabean Ekspor, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai tentang Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai nomor P-41/BC/2008 tentang Pemberitahuan Pabean Ekspor; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612), sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661); 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 (Lembaran Negara tahun 2007 nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755) ; 3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.01/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 149/PMK.01/2008; 4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 155/PMK.04/2008 tentang Pemberitahuan Pabean; 5. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P- 41/BC/2008 tentang Pemberitahuan Pabean Ekspor; MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR 41/BC/2008 TENTANG PEMBERITAHUAN PABEAN EKSPOR. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor 41/BC/2008 tentang Pemberitahuan Pabean Ekspor diubah sebagai berikut: 1. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga keseluruhan Pasal 9 berbunyi sebagai berikut: “Pasal 9 (1) Pada saat Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai ini mulai berlaku, dalam hal Sistem Komputer Pelayanan (SKP) Kepabeanan di bidang ekspor pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai belum dapat dioperasikan secara penuh berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal ini, pemberitahuan ekspor barang menggunakan formulir sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran III Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai ini. (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku sampai dengan tanggal sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran IV yang tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai ini.” 2. Menambahkan lampiran baru, sebagai Lampiran IV Peraturan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Nomor P- 41/BC/2008 tentang Pemberitahuan Pabean Ekspor sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai ini.

10

BONUS WARTA BEACUKAI EDISI 414 MEI 2009

K E P U T U S A N

&

K E T E T A P A N

Pasal II Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 30 Maret 2009 DIREKTUR JENDERAL, ttd ANWAR SUPRIJADI NIP. 120050332 LAMPIRAN Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-07/BC/2009 Tentang Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Nomor P-41/BC/2008 tentang Pemberitahuan Pabean Ekspor. NO 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31.

KANTOR PABEA N KPPBC Madya Tanjung Perak KPPBC Tipe A2 Juanda KPU Tanjung Priok KPU Madya Soekarno-Hatta KPPBC Tipe A2 Bekasi KPPBC Tipe A2 Tangerang KPPBC Tipe A2 Jakarta KPPBC Tipe A2 Bandung KPPBC Madya Tanjung Emas KPPBC Madya Belawan KPPBC Tipe A3 Medan KPPBC Tipe A3 Teluk Bayur KPPBC Tipe A3 Jambi KPPBC Tipe A3 Pontianak KPPBC Tipe A3 Pekanbaru KPPBC Tipe A3 Dumai KPPBC Tipe A3 Palembang KPPBC Tipe A3 Bandarlampung KPPBC Tipe A3 Balikpapan KPPBC Tipe A3 Samarinda KPPBC Tipe A3 Tanjung Pinang KPPBC Tipe A3 Tanjung Balai Karimun KPPBC Tipe A3 Merak KPPBC Tipe A3 Ngurah Rai KPPBC Tipe A3 Banjarmasin KPPBC Tipe A3 Gresik KPPBC Tipe A4 Amamapare KPPBC Tipe A4 Bitung KPPBC Tipe A3 Makasar KPPBC Tipe A3 Surakarta KPPBC selain angka 1 s.d. angka 30

TANGGA L 30 Juni 2009 30 Juni 2009 31 Juli 2009 31 Juli 2009 31 Juli 2009 31 Juli 2009 30 September 2009 31 Oktober 2009 31 Oktober 2009 31 Oktober 2009 31 Oktober 2009 31 Oktober 2009 31 Oktober 2009 31 Oktober 2009 30 November 2009 30 November 2009 30 November 2009 30 November 2009 30 November 2009 30 November 2009 30 November 2009 30 November 2009 30 November 2009 30 November 2009 30 November 2009 30 November 2009 19 Desember 2009 19 Desember 2009 19 Desember 2009 19 Desember 2009 30 Desember 2009

DIREKTUR JENDERAL, ttd ANWAR SUPRIJADI NIP 120050332

BONUS WARTA BEACUKAI EDISI 414 MEI 2009

11

K E P U T U S A N

&

K E T E T A P A N

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR : P-08/BC/2009 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR : P-42/BC/2008 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENGELUARAN BARANG IMPOR UNTUK DIPAKAI DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI, Menimbang : bahwa dalam rangka memberikan panduan yang cukup untuk pembangunan Sistem Komputer Pelayanan Bea dan Cukai dan untuk memberikan waktu kepada pengguna jasa untuk menyesuaikan dengan Sistem Komputer Pelayanan Bea dan Cukai berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: P- 42/BC/2008, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai tentang Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: P-42/BC/2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengeluaran Barang Impor Untuk Dipakai; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612), sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661); 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 3613) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang nomor 39 tahun 2007 (Lembaran Negara tahun 2007 nomor 105, tambahan Lembaran negara nomor 4755); 3. Peraturan Presiden Nomor 10 tahun 2008 tentang Penggunaan Sistem Elektronik Dalam Kerangka Indonesia National Single Window; 4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 114/PMK.04/2007 tentang Nilai Tukar Mata Uang Asing yang Digunakan Untuk Penghitungan dan Pembayaran Bea Masuk; 5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.04/2007 tentang Pemeriksaan Pabean di Bidang Impor; 6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 144/PMK.04/2007 tentang Tatacara Pengeluaran Barang Impor untuk Dipakai; 7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 161/PMK.04/2007 tentang Pengawasan Terhadap Impor atau Ekspor Barang Larangan dan/atau Pembatasan; 8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.01/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 149/PMK.01/2008; 9. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-42/BC/ 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengeluaran Barang Impor Untuk Dipakai; MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR P-42/BC/2008 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENGELUARAN BARANG IMPOR UNTUK DIPAKAI. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Direktur Bea dan Cukai Nomor P-42/BC/2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengeluaran Barang Impor untuk Dipakai diubah sebagai berikut : 1. Ketentuan Pasal 1 angka 28 diubah sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut : Pasal 1 Dalam Peraturan Direktur Jenderal ini yang dimaksud dengan: 1. Undang-Undang Kepabeanan adalah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 17 Tahun 2006. 2. Kawasan Pabean adalah kawasan dengan batas-batas tertentu di pelabuhan laut, bandar udara, atau tempat lain yang ditetapkan untuk lalu lintas barang yang sepenuhnya berada di bawah pengawasan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. 3. Direktorat Jenderal adalah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

12

BONUS WARTA BEACUKAI EDISI 414 MEI 2009

K E P U T U S A N 4. 5.

6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.

14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28.

&

K E T E T A P A N

Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Bea dan Cukai. Kantor Pabean adalah kantor dalam lingkungan Direktorat Jenderal tempat dipenuhinya kewajiban pabean sesuai dengan Undang-Undang Kepabeanan, yaitu : a. Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai yang selanjutnya disingkat dengan KPU BC; b. Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya yang selanjutnya disingkat dengan KPPBC Madya; atau c. Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai yang selanjutnya disingkat dengan KPPBC. Pejabat adalah pegawai Direktorat Jenderal yang ditunjuk dalam jabatan tertentu untuk melaksanakan tugas tertentu berdasarkan Undang-Undang Kepabeanan. Unit Pengawasan adalah unit kerja pada Direktorat Jenderal yang melakukan kegiatan intelijen, penindakan, penyidikan, dan kegiatan lain dalam rangka pengawasan. Orang adalah orang perseorangan atau badan hukum. Impor adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam Daerah Pabean. Barang Impor adalah barang yang dimasukkan ke dalam Daerah Pabean. Importir adalah orang perseorangan atau badan hukum yang melakukan impor. Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan yang selanjutnya disingkat dengan PPJK adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pengurusan pemenuhan kewajiban pabean untuk dan atas nama importir. Data Elektronik adalah informasi atau rangkaian informasi yang disusun dan/atau dihimpun untuk kegunaan khusus yang diterima, direkam, dikirim, disimpan, diproses, diambil kembali, atau diproduksi secara elektronik dengan menggunakan komputer atau perangkat pengolah data elektronik, optikal, atau cara lain yang sejenis. Pertukaran Data Elektronik yang selanjutnya disingkat dengan PDE adalah alir informasi bisnis antar aplikasi dan organisasi secara elektronik, yang terintegrasi dengan menggunakan standar yang disepakati bersama. Dokumen Pelengkap Pabean adalah semua dokumen yang digunakan sebagai pelengkap Pemberitahuan Pabean, misalnya Invoice, Packing List, Bill of Lading/Airway Bill, dokumen pemenuhan persyaratan impor, dan dokumen lainnya yang dipersyaratkan. Pemberitahuan Impor Barang yang selanjutnya disingkat dengan PIB adalah Pemberitahuan Pabean untuk pengeluaran barang yang diimpor untuk dipakai. Media Penyimpan Data Elektronik adalah media yang dapat menyimpan data elektronik seperti disket, compact disk, flash disk, dan yang sejenisnya. Tempat Penimbunan Sementara yang selanjutnya disingkat dengan TPS adalah bangunan dan/atau lapangan atau tempat lain yang disamakan dengan itu di kawasan pabean untuk menimbun barang sementara menunggu pemuatan atau pengeluarannya. Tempat lain yang diperlakukan sama dengan TPS adalah bangunan dan/atau lapangan atau tempat yang disamakan dengan itu yang berada di luar kawasan pabean untuk menimbun barang sementara menunggu pemuatan atau pengeluarannya. Nilai Dasar Penghitungan Bea Masuk yang selanjutnya disingkat NDPBM adalah nilai tukar yang dipergunakan sebagai dasar penghitungan bea masuk. Tarif adalah klasifikasi barang dan pembebanan bea masuk. Pajak Dalam Rangka Impor yang selanjutnya disingkat dengan PDRI adalah pajak yang dipungut oleh Direktorat Jenderal atas importasi barang yang terdiri dari Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dan Pajak Penghasilan. Surat Setoran Pabean, Cukai, dan Pajak yang selanjutnya disingkat dengan SSPCP adalah surat yang digunakan untuk melakukan pembayaran dan sebagai bukti pembayaran atau penyetoran penerimaan negara berupa bea masuk, cukai, PDRI, dan PNBP. Nomor Pendaftaran adalah nomor yang diberikan oleh Kantor Pabean sebagai pengesahan PIB. MITA Prioritas adalah Importir yang penetapannya dilakukan oleh Direktur Teknis Kepabeanan atas nama Direktur Jenderal untuk mendapatkan kemudahan pelayanan kepabeanan. MITA Non Prioritas adalah Importir yang penetapannya dilakukan oleh Direktur Teknis Kepabeanan atas nama Direktur Jenderal berdasarkan usulan Kepala Kantor Pabean untuk mendapatkan kemudahan pelayanan kepabeanan. Jalur MITA Prioritas adalah proses pelayanan dan pengawasan yang diberikan kepada MITA Prioritas untuk pengeluaran Barang Impor tanpa dilakukan pemeriksaan fisik dan penelitian dokumen. Jalur MITA Non Prioritas adalah proses pelayanan dan pengawasan yang diberikan kepada MITA Non Prioritas untuk pengeluaran barang impor tanpa dilakukan pemeriksaan fisik dan penelitian dokumen, kecuali dalam hal:

BONUS WARTA BEACUKAI EDISI 414 MEI 2009

13

K E P U T U S A N

29. 30. 31. 32. 33. 34. 35.

2.

&

K E T E T A P A N

a. barang ekspor yang diimpor kembali; b. barang yang terkena pemeriksaan acak; atau c. barang impor sementara. Jalur Hijau adalah proses pelayanan dan pengawasan pengeluaran barang impor dengan tidak dilakukan pemeriksaan fisik, tetapi dilakukan penelitian dokumen setelah penerbitan Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB). Jalur Kuning adalah proses pelayanan dan pengawasan pengeluaran barang impor dengan tidak dilakukan pemeriksaan fisik, tetapi dilakukan penelitian dokumen sebelum penerbitan SPPB. Jalur Merah adalah proses pelayanan dan pengawasan pengeluaran barang impor dengan dilakukan pemeriksaan fisik dan penelitian dokumen sebelum penerbitan SPPB . Nota Pemberitahuan Barang Larangan/Pembatasan yang selanjutnya disingkat dengan NPBL adalah nota yang dibuat oleh Pejabat kepada Importir agar memenuhi ketentuan larangan dan/atau pembatasan impor. Nota Hasil Intelijen yang selanjutnya disingkat dengan NHI adalah produk dari kegiatan intelijen yang menunjukkan indikasi mengenai adanya pelanggaran di bidang kepabeanan dan/atau cukai. Pemindai Peti Kemas (container scanner) adalah alat yang digunakan untuk melakukan pemeriksaan fisik barang dalam peti kemas atau kemasan dengan menggunakan teknologi sinar X (X-Ray) atau sinar gamma (Gamma Ray). Koordinator Pelayanan Pengguna Jasa yang selanjutnya disebut dengan client coordinator adalah Pejabat yang ditunjuk untuk menjadi penghubung antara Direktorat Jenderal dengan orang.

Ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf d diubah, setelah ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf d ditambah 1(satu) ketentuan yakni huruf e, ketentuan Pasal 6 ayat (2) dihapus, dan 2 (dua) ayat disisipkan diantara ayat (2) dan ayat (3) yakni ayat (2a) dan ayat (2b), sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut : Pasal 6 (1) Untuk PIB yang disampaikan melalui sistem PDE Kepabeanan, hasil cetak PIB, dokumen pelengkap pabean, dan bukti pelunasan bea masuk, cukai, PDRI, PNBP, dan dokumen pemesanan pita cukai harus disampaikan kepada Pejabat di Kantor Pabean tempat pengeluaran barang dalam jangka waktu : a. 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal Surat Pemberitahuan Jalur Merah (SPJM) untuk jalur merah; b. 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal Surat Pemberitahuan Jalur Kuning (SPJK) untuk jalur kuning; c. 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal SPPB untuk jalur hijau; d. 5 (lima) hari kerja setelah tanggal SPPF untuk jalur MITA Non Prioritas yang dilakukan pemeriksaan fisik, atau e. 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal SPPB untuk jalur MITA Prioritas atau MITA Non Prioritas yang berdasarkan fasilitasnya harus menyerahkan hasil cetak PIB dan dokumen pelengkap pabean. (2) Dihapus. (2a)Dalam hal PIB diajukan melalui portal INSW, dokumen pelengkap pabean sebagaimana dimaksud pada ayat(1) yang berupa izin impor barang larangan/ pembatasan dapat disampaikan dalam bentuk hasil cetak dari portal INSW. (2b)Dalam hal PIB diajukan dengan menggunakan kemudahan pemberitahuan pendahuluan, hasil cetak PIB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mencantumkan nomor dan tanggal BC 1.1 serta nomor pos/subpos BC 1.1. (3) Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipenuhi, penyampaian PIB berikutnya oleh importir yang bersangkutan tidak dilayani sampai dipenuhinya ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

3.

Ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf c diubah sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut: Pasal 10 (1) Untuk penghitungan bea masuk, cukai untuk impor etil alkohol, dan PDRI, dipergunakan NDPBM yang berlaku pada saat: a. dilakukannya pembayaran bea masuk, cukai untuk impor etil alkohol, dan/atau PDRI, dalam hal:

14

BONUS WARTA BEACUKAI EDISI 414 MEI 2009

K E P U T U S A N

&

K E T E T A P A N

1) PIB dengan pembayaran bea masuk, cukai, dan/atau PDRI; 2) PIB berkala; atau 3) PIB penyelesaian atas barang-barang yang mendapat fasilitas pembebasan. b. diserahkan jaminan sebesar bea masuk, cukai, dan PDRI, dalam hal PIB dengan penyerahan jaminan; atau c. PIB mendapat nomor pendaftaran di Kantor Pabean, dalam hal : 1) PIB dengan bea masuk dan Pajak dalam rangka impor dibebaskan atau ditanggung pemerintah; atau 2) PIB dengan pembayaran berkala. (2) Nilai tukar mata uang yang dipergunakan sebagai NDPBM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan yang diterbitkan secara berkala. (3) Dalam hal nilai tukar mata uang yang dipergunakan sebagai NDPBM tidak tercantum dalam keputusan Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), nilai tukar yang dipergunakan sebagai NDPBM adalah nilai tukar spot harian valuta asing yang bersangkutan di pasar internasional terhadap dolar Amerika Serikat yang berlaku pada penutupan hari kerja sebelumnya. 4. Ketentuan Pasal 15 ayat (2) huruf c diubah sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut: Pasal 15 (1) Jalur pengeluaran barang impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 adalah sebagai berikut: a. Jalur Merah; b. Jalur Kuning; c. Jalur Hijau; d. Jalur MITA Non-Prioritas; dan e. Jalur MITA Prioritas. (2) Terhadap barang impor yang merupakan: a. barang ekspor yang diimpor kembali; b. barang yang terkena pemeriksaan acak; atau c. barang impor sementara, yang pengeluarannya ditetapkan melalui jalur MITA Non Prioritas, diterbitkan Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Fisik (SPPF) yang merupakan izin untuk dilakukan pemeriksaan fisik di tempat importir. (3) Dalam hal jalur pengeluaran barang impor ditetapkan Jalur Kuning dan diperlukan pemeriksaan laboratorium, importir wajib menyiapkan barangnya untuk pengambilan contoh. (4) Jalur Kuning sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dilakukan pemeriksaan fisik melalui mekanisme NHI berdasarkan informasi dari Pejabat pemeriksa dokumen. 5.

Ketentuan Pasal 22 ayat (3) huruf a diubah dan setelah Pasal 22 ayat (3) ditambah 1(satu) ayat yakni ayat (4) sehingga Pasal 22 berbunyi sebagai berikut: Pasal 22 (1) Orang dapat mengajukan keberatan secara tertulis atas penetapan yang dilakukan oleh Pejabat mengenai : a. tarif dan/atau nilai pabean untuk penghitungan bea masuk yang mengakibatkan kekurangan pembayaran bea masuk, cukai dan PDRI; b. pengenaan sanksi administrasi berupa denda; c. kekurangan pembayaran bea masuk, cukai, dan PDRI selain karena tarif dan/atau nilai pabean; dan/atau d. penetapan pabean lainnya yang tidak mengakibatkan kekurangan pembayaran. (2) Dihapus. (3) Orang yang mengajukan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyerahkan jaminan sebesar tagihan kepada negara, kecuali : a. barang impor belum dikeluarkan dari kawasan pabean sampai dengan keberatan mendapat keputusan, sepanjang terhadap importasi barang tersebut belum diterbitkan SPPB; b. tagihan telah dilunasi; atau c. penetapan Pejabat tidak menimbulkan kekurangan pembayaran. (4) Tatakerja pengeluaran barang impor untuk dipakai oleh orang yang mengajukan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai ketentuan dalam Lampiran VI yang tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

BONUS WARTA BEACUKAI EDISI 414 MEI 2009

15

K E P U T U S A N 6.

&

K E T E T A P A N

Ketentuan Pasal 25 ayat (1) diubah dan setelah ayat (2) ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat (3) sehingga Pasal 25 berbunyi sebagai berikut: Pasal 25 (1) Importir dapat menyampaikan pemberitahuan pendahuluan dengan mengajukan PIB sebelum penyerahan Inward Manifest, dengan ketentuan sebagai berikut : a. Bagi Importir MITA Prioritas tanpa harus mengajukan permohonan; atau b. Bagi importir lainnya setelah mendapatkan persetujuan Kepala Kantor Pabean atau Pejabat yang ditunjuk. (2) Penyampaian PIB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan menurut ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 Peraturan Direktur Jenderal ini. (3) Terhadap penyampaian pemberitahuan pendahuluan oleh Importir MITA Prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Importir MITA Prioritas tersebut wajib menyerahkan rekapitulasi PIB dalam bentuk softcopy paling lambat pada tanggal 10 bulan berikutnya kepada client coordinator, sesuai dengan format yang ditetapkan dalam Lampiran VIII yang tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

7.

Ketentuan Pasal 32 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: : Pasal 32 Tata kerja penyelesaian barang impor untuk dipakai dengan PIB yang disampaikan melalui sistem PDE Kepabeanan atau menggunakan media penyimpan data elektronik berdasarkan: a. Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-07/BC/2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tatalaksana Kepabeanan di Bidang Impor sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-06/BC/2007; dan b. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-21/BC/2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tatalaksana Kepabeanan di Bidang Impor pada Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tanjung Priok sebagaimana telah diubah dengan peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-25/BC/2007, tetap berlaku sampai dengan tanggal sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran VII yang tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

8. Mengubah Lampiran I peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-42/BC/2008 sehingga menjadi sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran I yang tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini. 9. Mengubah Lampiran II peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-42/BC/2008 sehingga menjadi sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran II yang tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini. 10. Mengubah Lampiran III peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-42/BC/2008 sehingga menjadi sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran III yang tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini. 11. Mengubah Lampiran V Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-42/BC/2008 sehingga menjadi sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran IV yang tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini. 12. Menambahkan lampiran baru, sebagai lampiran VI, Lampiran VII, dan Lampiran VIII Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-42/BC/2008 sebagaimana ditetapkan dalam lampiran V, Lampiran VI, dan Lampiran VII yang tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai ini. Pasal II Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 30 Maret 2009 DIREKTUR JENDERAL, ttd ANWAR SUPRIJADI NIP 120050332

16

BONUS WARTA BEACUKAI EDISI 414 MEI 2009