Panduan OECD bagi Perusahaan- Perusahaan Multinasional Edisi 2011

ORGANISATION FOR ECONOMIC CO-OPERATION AND DEVELOPMENT LEMBAGA STUDI & ADVOKASI MASYARAKAT (ELSAM) 2015

Panduan OECD bagi PerusahaanPerusahaan Multinasional Edisi 2011

Kualitas terjemahan dan kesesuaian terjemahan dengan bahasa aslinya adalah tanggungjawab penerbit. Jika terdapat ketidaksesuaian antara bahasa asli dengan terjemahannya, hanya bahasa asli yang dapat dianggap sah.

ORGANISATION FOR ECONOMIC CO-OPERATION AND DEVELOPMENT LEMBAGA STUDI & ADVOKASI MASYARAKAT (ELSAM) 2015

PANDUAN OECD BAGI PERUSAHAAN-PERUSAHAAN MULTINASIONAL EDISI 2011 Awalnya diterbitkan oleh OECD dalam Bahasa Inggris dan Bahasa Perancis dengan judul: OECD Guidelines for Multinational Enterprises 2011 Edition/Les principes directeurs de l’OCDE à l’intention des entreprises multinationales Édition 2011 TERBIT PERTAMA KALI OLEH OECD DENGAN JUDUL OECD GUIDELINES FOR MULTINATIONAL ENTERPRISES. © 2011 OECD Hak Cipta dilindungi oleh undang-undang. © 2015 Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) untuk edisi Bahasa Indonesia DITERJEMAHKAN KE BAHASA INDONESIA OLEH YASMIN PURBA PENULIS DITERJEMAHKAN KE BAHASA INDONESIA OLEH YASMIN PURBA OECD EDITOR IMAN PRIHANDONO WAHYU WAGIMAN DESAIN/LAYOUT DESAIN/LAYOUT MOCH NUR AINUL YAQIN MOCH NUR AINUL YAQIN CETAKAN I : 2015 CETAKAN I : OKTOBER, 2014 PENERBIT ISBN : 978-92-64-11528-6 LEMBAGA STUDI DAN ADVOKASI MASYARAKAT (ELSAM) Jl. Siaga II No.31 Pejaten Barat, Pasar Minggu Jakarta Selatan, Indonesia 12510 Telp. +6221-7972662, 79192564 Faks. +6221-79192519 e-mail: [email protected] website: www.elsam.or.id

PENERBIT LEMBAGA STUDI DAN ADVOKASI MASYARAKAT (ELSAM) Jl. Siaga II No.31 Pejaten Barat, Pasar Minggu Jakarta Selatan, Indonesia 12510 Telp. +6221-7972662, 79192564 Faks. +6221-79192519 e-mail: of[email protected] website: www.elsam.or.id

Pengantar Panduan OECD untuk Perusahaan-Perusahaan Multinasional berisi rekomendasi-rekomendasi yang ditujukan oleh pemerintah-pemerintah kepada perusahaan-perusahaan multinasional yang beroperasi di dalam atau dari negara-negara anggota. Panduan ini menyediakan prinsip-prinsip dan standar-standar yang tidak mengikat untuk mewujudkan perilaku bisnis yang bertanggung jawab dalam konteks global selaras dengan ketentuan hukum yang berlaku dan standar-standar internasional yang diakui. Panduan ini adalah satu-satunya aturan yang disepakati secara multirateral dan menyeluruh tentang perilaku bisnis yang bertanggung jawab dimana berbagai pemerintah telah berkomitmen untuk mendukung pelaksanaannya. Rekomendasi-rekomendasi Panduan ini mengemukakan nilai-nilai yang diyakini oleh para pemerintah negara-negara yang merupakan asal dari sejumlah besar investasi langsung internasional dan yang merupakan negara asal bagi banyak perusahaan-perusahaan multinasional. Panduan ini bertujuan untuk medorong kontribusi-kontribusi positif oleh perusahaanperusahaan bagi ekonomi, lingkungan hidup dan kemajuan sosial di seluruh dunia. Panduan ini didukung oleh mekanisme pelaksanaan Titik-Titik Kontak Nasional (NCPs), badan-badan yang didirikan oleh pemerintah untuk mendukung dan melaksanakan panduan ini. NCPs membantu perusahaan-perusahaan dan para pemangku kepentingan mereka untuk mengambil upayaupaya yang tepat untuk mendorong pelaksanaan Panduan ini. NCPs juga memberikan platform bagi mediasi dan konsiliasi untuk menyelesaikan isuisu praktis yang mungkin timbul.

iv

K ATA P E N G A N TA R

KATA PENGANTAR

iv i i

Pada tanggal 4 May 2010, Pada tanggal para pemerintah 4 May 2010, daripara 42 Negara pemerintah OECD dari 42 Negara OEC dan yang Non-Negaradan OECD yangyang Non-Negara mengikatkan OECD diriyang padamengikatkan Deklarasi OECD diri pada Deklarasi OEC mengenai Investasi Internasional mengenai Investasi dan Perusahaan-Perusahaan Internasional dan Perusahaan-Perusahaan Multinasional Multinasion mulai memperbaharuimulai Panduan memperbaharui ini untuk menyesuaikan Panduan ini dengan untuk menyesuaikan perubahan- dengan perubaha perubahan di bidangperubahan investasi internasional di bidang investasi dan perusahaan-perusahaan internasional dan perusahaan-perusaha multinasional sejak pengkajian multinasional terakhir sejak dipengkajian tahun 2000. terakhir Perubahan-perudi tahun 2000. Perubahan-per bahan yang disepakatibahan bertujuan yanguntk disepakati memastikan bertujuan keberlanjutan untk memastikan peran dari keberlanjutan peran d Panduan sebagai sebuah Panduan instrumen sebagai internasional sebuah instrumen utama untuk internasional mendorong utama untuk mendoro perilaku bisnis yang bertanggung perilaku bisnis jawab. yang bertanggung jawab.

Panduan yang diperbaharui Panduan tersebut yang diperbaharui serta Keputusan tersebut terkait serta yang Keputusan diterkait yang sahkan oleh 42 pemerintah sahkan negara oleh 42anggota pemerintah di dalamnya negara anggota pada tanggal di dalamnya 25 pada tanggal Mei 2011, bertepatan Mei dengan 2011, Petemuan bertepatanTahunan dengan Para Petemuan Menteri Tahunan OECDPara Menteri OEC yang ke 50. yang ke 50. Perubahan-perubahanPerubahan-perubahan terhadap Panduan ini terhadap antara lainPanduan adalah: ini antara lain adalah:

• Sebuah bab baru tentang • Sebuah hak-hak bab baru asasi tentang manusia,hak-hak yang sesuai asasi dengan manusia, yang sesuai deng Asas-Asas Panduan tentang Asas-Asas Bisnis Panduan dan Hak-Hak tentang Bisnis Asasi dan Manusia: Hak-Hak Asasi Manus Melaksanakan Kerangka Melaksanakan Kerja “Melindungi, Kerangka Menghormati, Kerja “Melindungi, dan Menghormati, d Pemulihan” Perserikatan Pemulihan” Bangsa-Bangsa. Perserikatan Bangsa-Bangsa.

• Sebuah pendekatan•yang Sebuah barupendekatan dan menyeluruh yang terhadap baru dan menyeluruh pelaksanaanterhadap pelaksana pemeriksaan menyeluruh pemeriksaan (due diligence) menyeluruh dan pengelolaan (due diligence) rantai dan pengelolaan ran pasokan (supply chain)pasokan yang bertanggung (supply chain) jawab yangmenunjukkan bertanggung perjawab menunjukkan pe kembangan penting kembangan dibanding dengan penting pendekatan-pendekatan dibanding dengan pendekatan-pendekat yang dipakai sebelumnya. yang dipakai sebelumnya.

• Perubahan-perubahan • Perubahan-perubahan penting di banyak bab-bab pentingkhusus, di banyak seperti bab-bab khusus, sepe tentang Ketenagakaerjaan tentang danKetenagakaerjaan Hubungan Industrial; dan Pemberantasan Hubungan Industrial; Pemberantas Penyuapan, Permintaan Penyuapan, Suap danPermintaan Pemerasan,Suap Lingkungan dan Pemerasan, Hidup, Lingkungan Hidu Kepentingan Konsumen, Kepentingan Keterbukaan Konsumen, dan Perpajakan. Keterbukaan dan Perpajakan.

• Panduan atas prosedur • Panduan yang lebih atasjelas prosedur dan diperkuat yang lebih untuk jelasmengudan diperkuat untuk meng atkan peran NCPs, meningkatkan atkan peran NCPs, kinerjameningkatkan mereka dan memajukan kinerja mereka dan memajuk fungsi yang serupa. fungsi yang serupa.

• Sebuah agenda implementasi • Sebuah agenda yang proaktif implementasi untuk membantu yang proaktif peruuntuk membantu per sahaan-perusahaan memenuhi sahaan-perusahaan berbagai memenuhi tanggung jawab berbagai mereka tanggung jawab mere seiring dengan munculnya seiring tantangan-tantangan dengan munculnya yang tantangan-tantangan baru. yang baru.

viii

PANDUAN OECD BAGI PERUSAHAAN-PERUSAHAAN PANDUAN OECD BAGI MULTINASIONAL PERUSAHAAN-PERUSAHAAN - EDISI 2011 MULTINASIONAL - EDISI 2011 viii

v

Pembaharuan Panduan dilakukan oleh para pemerintah dari negaranegara yang menundukkan diri dan melibatkan konsultasi-konsultasi intensif dengan para pemangku kepentingan dan mitra secara luas. Seluruh negara G20 yang bukan anggota diundang untuk berpartisipasi dengan posisi yang setara; mereka memberikan kontribusi yang penting, begitu juga dengan para peserta di dalam konsultasi regional di Asia, Afrika, Amerika Latin dan Timur Tengah dan Afrika Utara. Komite Penasehat OECD bidang Bisnis Pengantar dan Insudtri, Komite Penasehat OECD bidang Serikat Pekerja dan OECD Watch mewakili pandangan-pandangan bisnis, organisasi-organisasi pekerja dan organisasi-organisasi non-pemerintah (LSM) melalui pertemuan-perPanduan untuk Perusahaan-Perusahaan Multinasional berisi temuan berkalaOECD dan partisipasi aktif mereka di dalam Kelompok Penasehat rekomendasi-rekomendasi ditujukan oleh pemerintah-pemerintah bagi Ketua Kelompok Kerja yang yang bertanggung jawab untuk Pembaharuan kepada perusahaan-perusahaan multinasional yang beroperasi di dalam Panduan. Perwakilan Khusus Sekretaris Jendral PBB untuk Bisnis dan atau dari negara-negara anggota. Panduan ini menyediakan prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia, Profesor John Ruggie, Organisasi Buruh Internasional dan standar-standar yang organisasi-organisasi tidak mengikat untukinternasional mewujudkan lainnya, perilaku juga bis(ILO), bersama dengan nis yang bertanggung jawab dalam konteks global selaras dengan ketenmemberikan masukan yang besar bagi Pembaharuan tersebut. tuan hukum yang berlaku dan standar-standar internasional yang diakui. Komite-komite OECD bidang Persaingan; Kebijakan Konsumen; Panduan ini adalah satu-satunya aturan yang disepakati secara multiratePengelolaan Perusahaan; Ketenagakerjaan; Urusan-Urusan Perburuhan ral dan menyeluruh tentang perilaku bisnis yang bertanggung jawab didan Sosial; Kebijakan Lingkungan Hidup; Urusan-Urusan Fiskal; dan Kelommana berbagai pemerintah telah berkomitmen untuk mendukung pelakpok Kerja bidang Praktik Suap di dalam Transaksi Bisnis Internasional sanaannya. berkontribusi dalam revisi-revisi bab-bab khusus terkait di dalam Panduan. Rekomendasi-rekomendasi Panduan ini mengemukakan nilai-nilai Pembaharuan ini didukung oleh Divisi Investasi sebagai Sekretariat yang diyakini oleh para pemerintah negara-negara yang merupakan asal Komite Investasi OECD, melalui kerjasama erat dengan Direktorat dari sejumlah besar investasi langsung internasional dan yang merupakan Hukum; Pusat Kebijakan Perpajakan dan Administrasi; Divisi Anti Korupsi; negara asal bagi banyak perusahaan-perusahaan multinasional. Panduan ini Divisi Persaingan; Divisi Analisis dan Kebijakan Ketenagakerjaan; Divisi bertujuan untuk medorong kontribusi-kontribusi positif oleh perusahaanIntegrasi Lingkungan Hidup dan Ekonomi; dan Divisi Kebijakan Informasi, perusahaan bagi ekonomi, lingkungan hidup dan kemajuan sosial di seluruh Komunikasi dan Konsumen. dunia. Panduan ini didukung oleh mekanisme pelaksanaan Titik-Titik Kontak Nasional (NCPs), badan-badan yang didirikan oleh pemerintah untuk mendukung dan melaksanakan panduan ini. NCPs membantu perusahaan-perusahaan dan para pemangku kepentingan mereka untuk mengambil upayaupaya yang tepat untuk mendorong pelaksanaan Panduan ini. NCPs juga memberikan platform bagi mediasi dan konsiliasi untuk menyelesaikan isuisu praktis yang mungkin timbul.

vi viii

K ATA P E N G A N TA R

KK AA TT AA PP EE NN GG AA NN TT AA RR

vi xi i

DAFTAR ISI Pengantar Penerbit

v

Pengantar

vii

DEKLARASI INVESTASI INTERNASIONAL DAN PERUSAHAAN-PERUSAHAAN INTERNASIONAL

1

Bagian I Panduan OECD untuk Perusahaan-Perusahaan Multinasional: 7 Rekomendasi-rekomendasi untuk perilaku bisnis yang bertanggung jawab dalam sebuah konteks global I.

Konsep-Konsep dan Prinsip-prinsip

17

II.

Kebijakan-Kebijakan Umum

21

III. Pengungkapan

33

IV. Hak-Hak Asasi Manusia

39

V.

45

Ketenagakerjaan dan Hubungan industrial

VI. Lingkungan Hidup

55

VII. Pemberantasan Suap, Permintaan Suap dan Pemerasan

63

VIII. Kepentingan-Kepentingan Konsumen

69

IX. Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

75

X. Persaingan Usaha

79

XI. Perpajakan

83

DAFTAR ISI

vii xi

Bagian II Prosedur-prosedur Pelaksanaan Panduan OECD untuk Perusahaan-Perusahaan Multinasional

89

Amandemen atas Keputusan Dewan mengenai Panduan OECD untuk Perusahaan-Perusahaan Multinasional

89

I.

Titik-titik Kontak Nasional

92

II.

Komite Investasi

93

III. Kajian atas Keputusan

94

Panduan Prosedural

95

I.

Titik-titik Kontak Nasional

95

II.

Komite Investasi

99

Prol

viii viii xii

PENERBIT ELSAM

101

OECD

104

DAFTAR ISI


PANDUAN OECD BAGI PERUSAHAAN-PERUSAHAAN MULTINASIONAL - EDISI 2011

DEKLARASI INVESTASI INTERNASIONAL DAN PERUSAHAAN-PERUSAHAAN INTERNASIONAL 25 Mei 2011 PEMERINTAH-PEMERINTAH NEGARA ANGGOTA1

MEMPERTIMBANGKAN: • Bahwa investasi internasional sangatlah penting bagi negara-negara di dunia, dan memiliki kontribusi yang cukup besar bagi pembangunan negara-negara mereka; • Bahwa perusahaan-perusahaan multinasional memainkan peran yang penting dalam proses investasi ini; • Bahwa kerja sama internasional dapat meningkatkan iklim investasi asing, mendorong kontribusi positif yang dapat diberikan oleh perusahaan-perusahaan multinasional terhadap kemajuan ekonomi, sosial dan lingkungan hidup, dan mengurangi serta menyelesaikan permasalahan yang timbul dari operasi-operasi mereka; • Bahwa manfaat-manfaat dari kerjasama internasional ditingkatkan melalui pembahasaan isu-isu yang terkait dengan investasi internasional dan perusahaan-perusahaan multinasional melalui kerangka kerja yang berimbang dari instrumen-instrumen yang saling terkait; 1

Sejak tanggal 25 Mei 2011, para pemerintah negara anggota adala seluruh anggota OECD, serta Argentina, Brasil, Mesir, Latvia, Lituania, Maroko, Peru dan Rumania. Masyarakat Eropa telah diundang untuk mengasosiasikan dirinya dengan bagian tentang Perlakuan Nasional dalam kaitannya dengan masalah-masalah yang berada di wilayah kompetensi mereka.


3

MENDEKLARASIKAN Panduan bagi PerusahaanPerusahaan Multinasional

I

Bahwa pemerintah negara-negara anggota, secara bersama, merekomendasikan kepada perusahaanperusahaan multinasional yang beroperasi di dalam atau berasal dari wilayah-wilayah mereka untuk mentaati Panduan, yang diatur di dalam Lampiran 1 dari dokumen ini2, dengan menimbang pertimbangan-pertimbangan dan pemahaman-pemahaman yang dimaksud di dalam bagian Pengantar dan merupakan sebuah bagian yang integral dari pertimbangan dan pemahaman tersebut;”

Perlakuan Nasional

II

1. Bahwa para pemerintah negara anggota harus, sesuai dengan kebutuhan mereka untuk memelihara ketertiban umum, melindungi kepentingan keamanan utama mereka dan untuk memenuhi komitmen-komitmen yang terkait dengan perdamaian dan keamanan internasional, memberikan kepada perusahaan-perusahaan yang beroperasi di wilayah mereka dan yang dimiliki atau dikuasai baik secara langsung maupun tidak langsung oleh warga-warga negara dari pemerintah negara anggota yang lain (selanjutnya disebut dengan “Perusahaan-Perusahaan yang Dikuasai oleh Asing”), perlakuan undang-undang, peraturan-peraturan dan praktik-praktik administrasi negara mereka, yang sesuai dengan hukum internasional dan tidak lebih rendah dibandingkan dengan yang diberikan dalam situasi-situasi yang serupa terhadap perusahaanperusahaan dalam negeri (selanjutnya disebut dengan “Perlakuan Nasional”); 2. Bahwa para pemerintah negara anggota akan mempertimbangkan untuk menerapkan “Perlakuan Nasional” bagi negara-negara yang tidak tunduk pada Panduan;

2

Teks dari Panduan bagi Perusahaan-Perusahaan Multinasional di produksi kembali di Bagian I publikasi ini

4


2. Bahwa para pemerintah negara anggota akan berupaya untuk memastikan bahwa subdivisisubdivisi wilayahnya menerapkan “Perlakuan Nasional”; 4. Bahwa Deklarasi ini tidak berkenaan dengan hak para pemerintah negara anggota untuk mengatur masuknya investasi asing atau syarat-syarat pendirian perusahaan asing; PersyaratanPersyaratan yang bertentangan

III Bahwa pemerintah negara anggota akan bekerjasama dengan tujuan untuk menghindari atau mengurangi penerapan persyaratan-persyaratan yang bertentangan terhadap perusahaan-perusahaan multinasional dan bahwa mereka akan mempertimbangkan pertimbangan-pertimbangan umum dan pendekatan-pendekatan praktis yang diatur di dalam Lampiran 2 dokumen ini 3 .

Keuntungan dan Kerugian Investasi Internasional

IV 1. Bahwa para pemerintah negara anggota mengakui kebutuhan untuk menguatkan kerjasama mereka di bidang investasi langsung internasional; 2. Bahwa, oleh sebab itu, para pemerintah negara anggota mengakui kebutuhan untuk mempertimbangkan kepentingan-kepentingan pemerintah negara anggota yang terkena dampak dari undang-undang, peraturan-peraturan dan praktik-praktik administratif tertentu di bidang ini (selanjutnya disebut dengan “upaya-upaya”) yang memberikan insentif dan disinsentif resmi terhadap investasi langsung internasional;

3

3

Teks dari Pertimbangan-Pertimbangan Umum dan Pendekatan-Pendekatan Praktis mengenai Persyaratan-Persyaratan yang Bertentangan yang Diterapkan terhadap Perusahaan-Perusahaan dapat diperoleh di situs OECD www.oecd.org/daf/investment


5

3. Bahwa para pemerintah negara anggota akan berupaya untuk melakukan upaya-upaya tersebut setransparan mungkin, sehingga kegunaan dan tujuan insentif dan disinsentif tersebut dapat dipastikan dan informasi tentang hal tersebut dapat tersedia;

6

ProsedurProsedur Konsultasi

V

Kajian

VI Bahwa mereka akan mengkaji hal-hal di atas secara berkala dengan tujuan untuk meningkatkan efektivitas kerjasama ekonomi internasional di antara para pemerintah negara anggota terkait dengan isuisu mengenai investasi internasional dan perusahaanperusahaan multinasional.

Para pemerintah negara anggota bersedia untuk berkonsultasi satu sama lain mengenai hal-hal di atas sesuai dengan Keputusan-Keputusan Dewan yang relevan;


BAGIAN I PANDUAN OECD UNTUK PERUSAHAANPERUSAHAAN MULTINASIONAL REKOMENDASI-REKOMENDASI UNTUK PERILAKU BISNIS YANG BERTANGGUNG JAWAB DALAM KONTEKS GLOBAL


BAGIAN I

Bagian I Panduan OECD untuk Perusahaan-Perusahaan Multinasional Rekomendasi-rekomendasi untuk perilaku bisnis yang bertanggung jawab dalam konteks global Teks Penjelasan Catatan dari Sekretariat: Penjelasan-penjelasan terhadap Panduan OECD untuk Perusahaan-Perusahaan Multinasional telah disahkan oleh Komite bidang Investasi di sesi yang diperluas, termasuk delapan negara yang bukan anggota* yang tunduk pada Deklarasi Investasi Internasional dan Perusahaan-Perusahaan Multinasional, untuk memberikan informasi dan penjelasan tentang teks dari Panduan untuk Perusahaan-Perusahaan Multinasional dan Keputusan Dewan tentang Panduan OECD untuk Perusahaan-Perusahaan Multinasional. Penjelasan-penjelasan yang diberikan bukan bagian dari Deklarasi Investasi Internasional dan Perusahaan-Perusahaan Multinasional atau Keputusan Dewan tentang Panduan OECD untuk Peru-sahaan-Perusahaan Multinasional. Di dalam publikasi ini, penjelasan-penjelasan diletakkan di bawah bab yang dirujuknya dan diberikan nomor secara berurutan mulai dari 1 hingga 106

______________________ * Argentina, Brasil, Mesir, Latvia, Lituania, Maroko, Peru dan Rumania.

REKOMENDASI UNTUK PERILAKU BISNIS YANG BERTANGGUNG JAWAB DALAM KONTEKS GLOBAL

9

BAGIAN I

10


BAGIAN I

Pengantar

1. Panduan OECD untuk Perusahaan-Perusahaan Multinasional (Panduan) merupakan rekomendasi-rekomendasi yang ditujukan oleh para pemerintah kepada perusahaan-perusahaan multinasional. Panduan ini bertujuan untuk memastikan bahwa operasi-operasi berbagai perusahaan ini sejalan dengan kebijakan-kebijakan pemerintah, untuk menguatkan dasar dari rasa saling percaya antara perusahaan-perusahaan dengan masyarakat di mana mereka beroperasi, untuk memperbaiki iklim investasi asing dan untuk meningkatkan kontribusi terhadap pembangunan yang berkesinambungan yang diberikan oleh perusahaan-perusahaan multinasional. Panduan ini adalah bagian dari Deklarasi OECD tentang Investasi Internasional dan Perusahaan-Perusahaan Multinasional, dan elemen lain di dalamnya yang terkait dengan perlakuan nasional, persyaratan-persyaratan yang bertentangan terhadap perusahaan-perusahaan, dan keuntungan dan kerugian dari investasi internasional. Panduan ini menyediakan asas-asas dan standar-standar kesukarelaan untuk perilaku bisnis yang bertanggung jawab yang sesuai dengan undang-undang yang berlaku dan standar-standar internasional yang diakui. Namun negara-negara yang tunduk pada Panduan ini membuat komitmen yang mengikat untuk melaksanakannya sesuai dengan Keputusan Dewan OECD mengenai Panduan OECD untuk Perusahaan-Perusahaan Multinasional. Kemudian, hal-hal yang dicakup oleh Panduan dapat juga dimasukkan ke dalam hukum nasional dan menjadi komitmen internasional negara bersangkutan. 2. Bisnis internasional telah mengalami perubahan struktur yang sangat besar dan Panduan ini sendiri telah berkembang untuk mencerminkan perubahan-perubahan tersebut. Dengan munculnya industri-industri jasa dan pengetahuan yang intesif dan perluasan ekonomi internet, pe-

PENGANTAR

11

BAGIAN I

rusahaan-perusahaan layanan jasa dan teknologi memainkan peran yang semakin penting di pasar internasional. Perusahaan-perusahaan besar masih memegang porsi terbesar investasi internasional, dan sedang ada kecenderungan kearah penggabungan usaha (merger) dalam skala besar di tingkat internasional. Di saat yang sama, investasi asing yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan kecil dan menengah juga meningkat dan perusahaan-perusahaan ini sekarang memegang peran yang penting di tingkat internasional. Perusahaan-perusahaan multinasional, seperti juga perusahaan-perusahaan dalam negeri, telah berkembang untuk mencakup kegiatan bisnis dan bentuk-bentuk organisasi yang lebih luas lagi. Aliansi-aliansi strategis dan hubungan-hubungan yang lebih dekat dengan pemasok dan kontraktor cenderung mengaburkan batasan-batasan diantara perusahaan tersebut. 3. Perkembangan pesat di dalam struktur perusahaan-perusahaan multinasional juga tercermin di dalam operasi-operasi mereka di negara-negara berkembang, di mana investasi langsung internasional telah berkembang dengan pesat. Di negara-negara berkembang, perusahaan-perusahaan internasional telah bervariasi melampaui produksi primer dan industri-industri ekstraktif kedalam manufaktur, pemasangan, pembangunan pasar domestik dan layanan jasa. Perkembangan utama yang lainnya adalah munculnya perusahaan-perusahaan internasional yang berbasis di negara-negara berkembang sebagai investor-investor internasional besar. 4. Kegiatan-kegiatan perusahaan-perusahaan multinasional, melalui perdagangan dan investasi internasional, telah memperkuat dan memperdalam ikatan-ikatan yang menghubungkan negara-negara dan wilayahwilayah dunia. Kegiatan-kegiatan ini membawa keuntungan besar bagi negara-negara asal dan penerima investasi. Manfaat-manfaat ini muncul ketika perusahaan-perusahaan multinasional memasok produk-produk dan layanan-layanan jasa yang ingin dibeli oleh konsumen dengan harga yang bersaing dan ketika mereka memberikan keuntungan sepadan bagi pemegang sahamnya. Kegiatan-kegiatan perdagangan dan investasi mereka memberikan kontribusi bagi penggunaan yang esien atas modal, teknologi dan manusia dan sumber daya alam. Mereka memfasilitasi peralihan teknologi antar wilayah di dunia dan pengembangan teknologi 12


BAGIAN I

yang sesuai dengan kondisi-kondisi lokal. Melalui pelatihan formal dan praktik kerja, perusahaan-perusahaan juga memajukan pembangunan manusia (human capital) dan menciptakan kesempatan-kesempatan kerja di negara-negara penerima investasi. 5. Sifat, lingkup dan cepatnya perubahan-perubahan ekonomi telah menghadirkan tantangan-tantangan strategis baru bagi perusahaan-perusahaan dan para pemangku kepentingan mereka. Perusahaan-perusahaan multinasional memiliki kesempatan untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan praktik terbaik bagi pembangunan yang berkesinambungan yang mencoba memastikan pertalian antara tujuan-tujuan ekonomi, lingkungan hidup dan sosial. Kemampuan perusahaan-perusahaan multinasional untuk memajukan pembangunan yang berkesinambungan sangat meningkat ketika perdagangan dan investasi dilakukan di dalam sebuah konteks pasar yang terbuka, kompetitif dan diatur secara tepat. 6. Banyak perusahaan multinasional telah menunjukkan bahwa penghormatan terhadap standar-standar perilaku bisnis yang tinggi dapat meningkatkan pertumbuhan. Tekanan kompetisi saat ini semakin tinggi dan perusahaan-perusahaan multinasional menghadapi situasi hukum, sosial, dan peraturan yang beragam. Dalam konteks ini, beberapa perusahaan mungkin mencoba untuk mengabaikan asas-asas dan standar-standar perilaku yang layak demi mencoba mendapatkan keuntungan kompetitif yang tidak wajar. Praktik-praktik yang dilakukan oleh segelintir kelompok ini dapat menimbulkan keraguan terhadap reputasi dari kelompok yang besar dan dapat menimbulkan kekhawatiran-kekhawatiran publik. 7. Banyak perusahaan telah merespon kekhawatiran-kekhawatiran publik ini dengan mengembangkan program-program internal, panduan dan sistem manajemen yang mendasari komitmen mereka terhadap peran korporasi sebagai warganegara yang baik, praktik-praktik yang baik dan bisnis yang baik dan perilaku pegawai. Beberapa di antara korporasi ini telah meminta layanan-layanan konsultasi, audit dan sertikasi, sehingga berkontribusi terhadap lahirnya ahli-ahli di bidang-bidang tersebut. Perusahaan-perusahaan juga telah memajukan dialog sosial tentang apa arti dari perilaku bisnis yang bertanggung jawab dan telah bekerjasama dengan para pemangku kepentingan, termasuk dalam konteks inisiatif pemangku kepentingan yang luas, dalam penyusunan panduan unPENGANTAR

13

BAGIAN I

tuk perilaku bisnis yang bertanggungjawab. Panduan ini menunjukkan harapan-harapan bersama dari para pemerintah negara anggota atas perilaku bisnis terhadap mereka dan memberikan sebuah rujukan bagi perusahaan-perusahaan dan bagi para pemangku kepentingan lainnya. Oleh karena itu, Panduan ini melengkapi dan memperkuat upaya-upaya privat untuk menjelaskan dan melaksanakan perilaku bisnis yang bertanggung jawab. 8. Para pemerintah bekerjasama satu sama lain dan dengan aktor-aktor lainnya untuk memperkuat kerangka kerja dari hukum dan kebijakan internasional di mana bisnis dilakukan. Awal dari proses ini dapat ditarik kebelakang mulai dari upaya Organisasi Buruh Internasional di awal abad ke dua puluh. Pengesahan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa di tahun 1948 terhadap Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia juga merupakan peristiwa yang monumental. Peristiwa tersebut diikuti dengan upaya terus-menerus dalam pengembangan standar-standar yang relevan pada banyak aspek dari perilaku bisnis yang bertanggung jawab – sebuah proses yang terus berlanjut hingga saat ini. OECD telah memberikan kontribusi penting bagi proses ini melalui pengembangan standar-standar meliputi aspek-aspek seperti lingkungan hidup, pemberantasan korupsi, kepentingan-kepentingan konsumen, pengelolaan perusahaan dan perpajakkan. 9. Tujuan bersama dari para pemerintah negara anggota Panduan ini adalah untuk mendorong kontribusi-kontribusi positif yang dapat diberikan oleh perusahaan-perusahaan multinasional terhadap kemajuan ekonomi, lingkungan hidup dan sosial dan untuk mengurangi permasalahan-permasalahan yang dapat ditimbulkan oleh berbagai operasi usaha mereka. Dalam upaya mencapai tujuan ini, para pemerintah bekerjasama dengan banyak pelaku bisnis, serikat pekerja dan organisasi-organisasi non-pemerintah yang berupaya dengan cara mereka masing-masing untuk tujuan yang sama. Para pemerintah dapat membantu dengan membuat kerangka kerja kebijakan dalam negeri yang efektif termasuk kebijakan ekonomi makro yang stabil, perlakuan non-diskriminatif terhadap perusahaan-perusahaan, peraturan yang tepat dan pengawasan dengan kehati-hatian, sistem pengadilan dan penegakkan hukum yang imparsial serta administrasi publik yang esien dan jujur. Para pemerintah dapat 14


BAGIAN I

juga membantu dengan menjaga dan memajukan standar-standar dan kebijakan-kebijakan yang tepat untuk mendukung pembangunan yang berkesinambungan dan dengan terlibat di dalam reformasi-reformasi berkelanjutan untuk memastikan bahwa kegiatan sektor publik berjalan dengan esien dan efektif. Para pemerintah yang terikat oleh Panduan ini berkomitmen terhadap perbaikan terus-menerus atas kebijakan-kebijakan domestik dan internasionalnya dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan standar hidup semua orang.

PENGANTAR

15

BAGIAN I

16


BAGIAN I

I. Konsep-Konsep dan Asas-Asas 1. Panduan ini merupakan rekomendasi-rekomendasi yang secara bersama-sama ditujukkan oleh para pemerintah kepada perusahaan-perusahaan multinasional. Panduan ini menyediakan asas-asas dan standar-standar praktik yang baik yang sesuai dengan undang-undang yang berlaku dan standar-standar internasional yang diakui. Kepatuhan terhadap Panduan ini oleh perusahaan-perusahaan bersifat sukarela dan tidak memiliki akibat hukum. Akan tetapi, beberapa hal yang dicakup di dalam Panduan ini dapat juga diatur kedalam hukum nasional atau komitmen-kemitmen internasional negara-negara anggota. 2. Mematuhi undang-undang domestik adalah kewajiban utama dari perusahaan-perusahaan. Panduan ini bukanlah pengganti ataupun dianggap dapat mengeyampingkan peraturan perundang-undangan domestik. Meskipun Panduan ini dalam beberapa hal melampaui cakupan hukum, namun Panduan ini tidak dapat dan tidak dimaksudkan untuk menempatkan perusahaan pada situasi-situasi di mana perusahaan tersebut berhadapan dengan aturan yang saling bertentangan. Namun, di negara-negara di mana undang-undang dan peraturan-peraturan domestiknya bertentangan dengan asas-asas dan standar-standar Panduan ini, maka perusahaan-perusahaan harus berupaya menghormati asas-asas dan standar-standar tersebut secara penuh dengan tidak menyebabkan mereka melanggar hukum domestik. 3. Karena operasi-operasi usaha perusahaan-perusahaan multinasional meliputi seluruh bagian dunia, maka kerjasama internasional di bidang ini harus meluas ke seluruh negara dunia. Para pemerintah yang terikat pada Panduan ini mendorong perusahaan-perusahaan yang beroperasi di wilayah-wilayah mereka untuk mematuhi Panduan ini dimanapun mereka beroperasi, dengan mempertimbangkan keadaan-keadaan khusus di tiap negara penerima investasi.

KONSEP-KONSEP DAN PRINSIP-PRINSIP

17

BAGIAN I

4. Sebuah denisi yang tepat atas perusahaan-perusahaan multinasional tidak diperlukan bagi pelaksanaan Panduan ini. Perusahaan-perusahaan ini beroperasi di segala sektor ekonomi. Mereka umumnya terdiri dari perusahaan-perusahaan atau badan-badan lain yang didirikan di lebih dari satu negara dan saling terkait, sehingga mereka dapat mengkordinasikan operasi-operasi mereka dengan berbagai cara. Meskipun salah satu atau lebih dari badan ini dapat memainkan pengaruh yang besar terhadap kegiatan-kegiatan perusahaan lainnya, tingkat otonomi mereka di dalam perusahaan tersebut dapat sangat beragam antara satu perusahaan multinasional dengan yang lainnya. Kepemilikan dapat dijalankan oleh swasta, Negara, atau gabungan keduanya. Panduan ini ditujukkan kepada seluruh entitas di dalam perusahaan multinasional (perusahaan-perusahaan induk dan/atau badan-badan lokal). Sesuai dengan penyebaran tanggung jawab yang nyata di antara mereka, entitas-entitas yang berbeda diharapkan bekerjasama dan membantu satu sama lain untuk mendukung kepatuhan terhadap Panduan ini. 5. Panduan ini tidak bertujuan untuk membuat perbedaan-perbedan perlakuan antara perusahaan multinasional dengan perusahaan domestik; Panduan ini menyediakan contoh praktik-praktik yang baik bagi semua jenis perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan-perusahaan multinasional dan domestik dikenai harapan yang sama terkait dengan perilaku mereka dimana Panduan ini dianggap relevan bagi keduanya. 6. Para pemerintah ingin mendorong kemungkinan kepatuhan yang luas atas Panduan ini. Meskipun diakui bahwa perusahaan-perusahaan kecil dan menengah mungkin tidak memiliki kemampuan yang sama dengan perusahaan-perusahaan yang lebih besar, namun para pemerintah yang terikat oleh Panduan ini mendorong mereka untuk mematuhi rekomendasi-rekomendasi Panduan ini semaksimal mungkin. 7. Para pemerintah yang tunduk pada Panduan ini tidak dapat menggunakan Panduan ini untuk tujuan proteksionis atau menggunakannya sedemikian rupa sehingga menimbulkan pertanyaan terkait dengan keuntungan komparatif dari negara manapun di mana perusahaan-perusahaan multinasional melakukan investasi. 8. Para pemerintah berhak untuk menetapkan syarat-syarat yang harus

18


BAGIAN I

dipenuhi oleh perusahaan-perusahaan multinasional yang beroperasi di dalam wilayah hukum mereka, sesuai dengan hukum internasional. Entitas-entitas dari perusahaan-perusahaan multinasional yang berada di berbagai negara terikat oleh undang-undang yang berlaku di negara-negara tersebut. Bila perusahaan-perusahaan multinasional dikenai persyaratan-persyaratan yang bertentangan oleh negara-negara anggota atau negara-negara pihak ketiga, maka para pemerintah negara anggota yang berkepentingan didorong untuk bekerjasama dengan itikad baik untuk memecahkan masalah-masalah yang mungkin timbul. 9. Para pemerintah yang tunduk pada Panduan ini memahami bahwa mereka akan memenuhi tanggungjawab-tanggungjawab mereka untuk memperlakukan perusahaan-perusahaan secara setara dan sesuai dengan hukum internasional dan dengan kewajiban kontraktual mereka. 10. Penggunaan mekanisme-mekanisme penyelesaian sengketa internasional yang sesuai, termasuk arbitrase, dianjurkan untuk diambil sebagai sebuah cara untuk memfasilitasi penyelesaian masalah-masalah hukum yang timbul antara perusahaan-perusahaan dengan para pemerintah di negara-negara penerima investasi. 11. Para pemerintah yang tunduk pada Panduan ini akan melaksanakan Panduan ini dan mendorong penggunannya. Mereka akan mendirikan Titik Kontak Nasional yang memajukan pelaksanaan Panduan ini dan bertindak sebagai sebuah forum untuk membahas segala hal terkait dengan Panduan ini. Para pemerintah yang terikat dengan Panduan ini akan juga akan ikut serta dalam tahapan-tahapan kajian dan konsultasi yang tepat untuk membahas isu-isu mengenai penafsiran Panduan ini dalam sebuah dunia yang terus berubah

KONSEP-KONSEP DAN PRINSIP-PRINSIP

19

BAGIAN I

20


BAGIAN I

II. Kebijakan-Kebijakan Umum Perusahaan-perusahaan harus mempertimbangkan secara sungguhsungguh kebijakan-kebijakan di negara-negara di mana mereka beroperasi, dan mempertimbangkan pandangan-pandangan para pemangku kepentingan. Dalam hal ini: A. Perusahaan-Perusahaan harus: 1. Berkontribusi terhadap kemajuan ekonomi, lingkungan hidup dan sosial dengan tujuan untuk mewujudkan pembangunan yang berkesinambungan. 2. Menghormati hak-hak asasi manusia yang diakui secara internasional dari mereka yang terkena dampak dari kegiatan-kegiatan mereka. 3. Mendorong peningkatan kemampuan masyarakat lokal melalui kerjasama yang erat dengan komunitas lokal, termasuk kesempatan-kesempatan usaha, serta mengembangkan kegiatan-kegiatan perusahaan di dalam pasar-pasar domestik dan luar negeri, sesuai dengan kebutuhan akan praktik usaha yang baik. 4. Mendorong pembentukan manusia berkualitas, khususnya dengan menciptakan peluang-peluang kerja dan memfasilitasi kesempatan-kesempatan pelatihan bagi para tenaga kerja. 5. Menghindarkan mencari atau menerima pembebasan yang tidak terdapat dalam kerangka peraturan perundang-undangan berkaitan dengan hak-hak asasi manusia, lingkungan hidup, kesehatan, keselamatan, perburuhan, perpajakkan, keuntungan nansial, atau isu-isu lainnya. 6. Mendukung dan menjunjung asas-asas pengelolaan perusahaan yang baik dan mengembangkan dan menerapkan praktik-praktik pengelolaan perusahaan yang baik, termasuk pada seluruh kelompok usaha dari perusahaan. 7. Mengembangkan dan menerapkan praktik-praktik pengaturan mandiri KEBIJAKAN-KEBIJAKAN UMUM

21

BAGIAN I

dan sistem-sistem pengelolaan yang memajukan hubungan yang kuat dan rasa saling percaya antara perusahaan-perusahaan dan kelompok masyarakat di mana mereka beroperasi. 8. Memajukan kesadaran dan kepatuhan oleh para pekerja yang dipekerjakan oleh perusahaan-perusahaan multinasional dengan merujuk pada kebijakan-kebijakan perusahaan melalui diseminasi kebijakan-kebijakan tersebut secara tepat, termasuk melalui program-program pelatihan. 9. Menghindari tindakan diskriminatif atau sanksi disiplin terhadap para pekerja yang mengajukan laporan dengan itikad baik kepada manajemen atau, bila diperlukan, kepada aparat-aparat publik yang berwenang, tentang praktik-praktik yang bertentangan dengan hukum, Panduan ini atau kebijakan-kebijakan perusahaan. 10. Menjalankan pemeriksaan yang menyeluruh (due diligence) berbasis resiko, misalnya dengan memasukkan kegiatan ini ke dalam sistem pengelolaan resiko milik perusahaan, untuk mengidentikasi, mencegah, mengurangi dampak-dampak kerugian nyata ataupun potensial seperti yang tertera di dalam paragraf 11 dan 12, dan mempertimbangkan bagai-mana dampak-dampak tersebut telah diatasi. Sifat dan cakupan dari due diligence tersebut bergantung pada jenis-jenis keadaan dalam situasi tertentu. 11. Tidak menyebabkan atau berkontribusi terhadap dampak-dampak yang merugikan atas hal-hal yang dicakup di dalam Panduan, melalui kegiatan-kegiatan perusahaan, dan mengatasinya ketika dampak-dampak tersebut muncul. 12. Berupaya untuk mencegah atau mengurangi suatu dampak merugikan yang tidak dikontribusikan oleh perusahaan, ketika dampak tersebut secara langsung berhubungan dengan operasi-operasi, produk atau layanan jasa melalui sebuah hubungan bisnis. Hal ini tidak dimaksudkan untuk mengalihkan tanggung jawab dari entitas yang menyebabkan suatu dampak merugikan kepada perusahaan yang memiliki hubungan bisnis dengannya. 13. Selain mengatasi dampak-dampak yang merugikan dalam kaitannya dengan hal-hal yang dicakup oleh Panduan ini, mendorong, bila memungkinkan, - mitra-mitra usaha, termasuk para pemasok dan subkontrak22


BAGIAN I

tor untuk menerapkan asas-asas perilaku bisnis yang bertanggung jawab sesuai dengan Panduan ini. 14. Terlibat dengan para pemangku kepentingan yang relevan untuk menyediakan kesempatan yang berarti dalam mempertimbangkan pandangan-pandangan para pemangku kepentingan yang terkait dengan perencanaan dan pengambilan keputusan bagi proyek-proyek atau kegiatan-kegiatan yang dapat berdampak besar bagi masyarakat lokal. 15. Tidak terlibat di dalam kegiatan-kegiatan politik lokal yang tidak pantas. B. Perusahaan-perusahaan didorong untuk: 1. Mendukung, sesuai dengan keadaan-keadaan perusahaan, melakukan upaya kerjasama pada forum yang sesuai untuk memajukan Kebebasan Berinternet melalui penghormatan atas kebebasan berekspresi, berkumpul dan berorganisasi secara virtual. 2. Terlibat dalam atau mendukung, bila memungkinkan, inisatif-inisiatif dan dialog sosial tentang pengelolaan rantai pasokan yang bertanggung jawab dari pihak swasta atau dari para pemangku kepentingan yang beragam dan memastikan bahwa inisiatif-inisiatif ini cukup mempertimbangkan dampak-dampak sosial dan ekonominya terhadap negara-negara berkembang dan terhadap standar-standar internasional yang saat ini berlaku dan diakui. Penjelasan terhadap Kebijakan-Kebijakan Umum 1. Bagian tentang Kebijakan-Kebijakan Umum di dalam Panduan merupakan yang pertama yang memuat rekomendasi-rekomendasi khusus bagi perusahaan-perusahaan. Oleh sebab itu, penting untuk mengatur nada dan membangun asas-asas umum yang fundamental bagi rekomendasi-rekomendasi khusus tersebut di dalam bab-bab selanjutnya. 2. Perusahaan-perusahaan didorong untuk bekerjasama dengan para pemerintah di dalam pengembangan dan pelaksanaan kebijakan-kebijakan dan perundang-undangan. Mempertimbangkan pandangan-pandangan para pemangku kepentingan lainnya di dalam masyarakat, termasuk masyarakat lokal serta kepentingan-kepentingan bisnis, dapat memperkaya proses ini. Diakui juga bahwa para pemerintah harus trans-

KEBIJAKAN-KEBIJAKAN UMUM

23

BAGIAN I

paran dalam cara-cara mereka menangani perusahaan-perusahaan, dan berkonsultasi dengan bisnis mengenai isu-isu yang serupa tersebut. Perusahaan-perusahaan harus dipandang sebagai mitra oleh pemerintah di dalam pengembangan dan penggunaan pendekatan-pendekatan baik yang bersifat sukarela dan yang diatur (di mana Panduan ini merupakan satu unsur) terhadap kebijakan-kebijakan yang mempengaruhi mereka. 3. Seharusnya tidak ada pertentangan antara kegiatan perusahaan-perusahaan multinasional (MNEs) dan pembangunan yang berkesinambungan, dan Panduan ini bermaksud untuk mendorong kelengkapan-kelengkapan dalam kedua hal tersebut. Tentu saja, hubungan-hubungan antara kemajuan ekonomi, sosial dan lingkungan hidup adalah cara utama bagi pemajuan cita-cita pembangunan yang berkesinambungan1. 4. Bab IV memaparkan tentang rekomendasi umum atas hak-hak asasi manusia di dalam paragraf A.2. 5. Panduan ini juga mengakui dan mendorong kontribusi yang diberikan oleh MNEs terhadap pembangunan kemampuan lokal sebagai hasil dari kegiatan-kegiatan mereka di masyarakat lokal. Serupa dengan itu, rekomendasi tentang pembentukkan manusia berkualitas merupakan pengakuan yang tegas dan maju atas kontribusi perusahaan terhadap pembangunan manusia atas setiap individu yang dapat ditawarkan oleh MNEs kepada para pegawai mereka, dan lebih dari sekedar praktik-praktik rekruitmen saja, namun juga pelatihan dan pengembangan pegawai lainnya. Pembentukkan manusia berkualitas juga memuat gagasan non-diskriminasi dalam praktik-praktik perekrutan serta promosi jabatan, pembelajaran sepanjang hayat dan pelatihan kerja. 6. Panduan ini merekomendasikan agar, secara umum, perusahaan-perusahaan menghindari upaya-upaya mendapatkan pengecualian-pengecualian khusus yang tidak diatur di dalam kerangka undang-undang dan peraturan yang terkait dengan dengan hak-hak asasi manusia, lingkungan hidup, kesehatan, keamanan, perburuhan, perpajakan dan keuntungan-keuntungan nansial, selain hal-hal yang lainnya juga, namun hal ini 1

Salah satu denisi yang paling diterima secara luas tentang pembangunan yang berkesinambungan terdapat di dalam Komisi Dunia untuk Lingkungan Hidup dan Pembangunan (Komisi Brundtland) tahun 1987: “Pembangunan yang memenuhi kebutuhan-kebutuhan saat ini tanpa menciderai kemampuan generasi-generasi masa depan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan mereka”.

24


BAGIAN I

tidak menghalangi hak suatu perusahaan untuk melakukan upaya dalam merubah kerangka undang-undang dan peraturan yang ada. Istilah “atau menerima” di sini juga merujuk pada peran Negara di dalam menawarkan pengecualian-pengecualian khusus tersebut. Meskipun ketentuan seperti ini secara tradisional ditujukan kepada pemerintah, namun hal ini juga relevan secara langsung bagi MNEs. Namun, yang penting, ada contoh-contoh di mana pengecualian-pengecualian khusus dari perundang-undangan atau kebijakan-kebijakan lainnya dapat sesuai dengan perundang-undangan ini atas alasan kepentingan publik. Contoh-contohnya diberikan di bab-bab tentang lingkungan dan kompetisi. 7. Panduan ini merekomendasikan agar perusahaan-perusahaan menerapkan praktik-praktik pengelolaan perusahaan yang baik yang diambil dari Asas-Asas OECD tentang Pengelolaan Perusahaan. Asas-Asas tersebut mensyaratkan perlindungan dan fasilitasi bagi pelaksanaan hak-hak para pemegang saham, termasuk perlakuan yang sama bagi para pemegang saham. Perusahaan harus mengakui hak-hak para pemangku kepentingan yang ditetapkan oleh hukum atau melalui kesepakatan-kesepakatan bersama dan mendorong kerjasama aktif dengan para pemangku kepentingan dalam menciptakan kesejahteraan, pekerjaan, dan kesinambungan keuangan perusahaan yang baik. 8. Asas-asas dalam Panduan ini meminta dewan pengurus dari perusahaan induk untuk memastikan memberikan panduan strategis bagi perusahaan, pemantauan manajemen yang efektif dan bertanggung jawab terhadap perusahaan dan para pemangku kepentingan, dengan mempertimbangkan kepentingan-kepentingan para pemangku kepentingan. Dalam menjalankan tanggungjawab-tanggung jawab tersebut, dewan pengurus perlu untuk memastikan integritas dari sistem pembukuan dan pelaporan keuangan perusahaan bersangkutan, termasuk audit yang independen, sistem pengawasan yang baik, khususnya bagi pengelolaan resiko, dan pengawasan keuangan dan operasional, dan kepatuhan terhadap hukum dan standar-standar yang relevan. 9. Asas-asas dalam Panduan ini mencakup kelompok perusahaan, meskipun para dewan pengurus dari anak-anak perusahaannya mungkin memiliki kewajiban-kewajiban hukum dalam jurisdiksi dimana mereka menjadi badan hukum di dalamnya. Kepatuhan dan sistem pengawasan KEBIJAKAN-KEBIJAKAN UMUM

25

BAGIAN I

harus mencakup, bila memungkinkan, anak-anak perusahaan tersebut. Selanjutnya, pemantauan oleh dewan pengurus terhadap pengelolaan perusahaan mencakup kajian berkelanjutan terhadap struktur-struktur internal untuk memastikan batas-batas yang jelas dari tanggung jawab manajemen dalam seluruh kelompok perusahaannya. 10. Perusahaan-perusahaan multinasional milik negara terikat pada rekomendasi-rekomendasi yang sama dengan perusahaan-perusahaan swasta, namun pengawasan publik seringkali jauh lebih besar ketika Negara adalah pemilik utama. Panduan-panduan OECD mengenai Pengelolaan Perusahaan Milik Negara merupakan panduan yang berguna dan khusus dibuat untuk perusahaan-perusahaan ini dan rekomendasi-rekomendasi yang ditawarkannya dapat memberikan perbaikan yang besar dalam mengelola perusahaan ini. 11. Meskipun tanggung jawab utama bagi perbaikan kerangka kerja pengaturan hukum dan kelembagaan terletak di tangan pemerintah, ada alasan bisnis yang kuat bagi perusahaan-perusahaan untuk melaksanakan pengelolaan perusahaan yang baik. 12. Sebuah jaringan instrumen-instrumen dan aksi-aksi pengaturan-mandiri non-pemerintah yang sedang bertumbuh memberikan perhatian pada aspek-aspek perilaku perusahaan dan hubungan-hubungan antara bisnis dan masyarakat. Perkembangan yang menarik dalam isu ini sedang berlangsung di sektor keuangan. Perusahaan-perusahaan mengakui bahwa kegiatan-kegiatan mereka seringkali memiliki dampak-dampak sosial dan lingkungan hidup. Pelembagaan praktik-praktik pengaturan-mandiri dan sistem manajemen oleh perusahaan-perusahaan merupakan unsure penting dalam pencapaian tujuan-tujuan perilaku bisnis yang baik – yang oleh karena itu berkontribusi terhadap pembangunan yang berkesinambungan - adalah sebuah ilustrasi berkaitan dengan isu ini. Oleh karena itu, mengembangkan praktik-praktik seperti pengaturan-mandiri ini dapat memajukan hubungan-hubungan yang bermanfaat antara perusahaan-perusahaan dengan masyarakat di mana mereka beroperasi. 13. Beranjak dari praktik-praktik pengaturan-mandiri yang efektif, berkaitan dengan arah ke depan, perusahaan-perusahaan diharapkan untuk meningkatkan kesadaran para pegawai terhadap kebijakan-kebijakan perusahaan. Memberikan perlindungan terhadap kegiatan-kegiatan 26


BAGIAN I

“pengungkapan-kejahatan” yang beritikad baik juga direkomendasikan, termasuk perlindungan bagi para pegawai, dimana tidak adanya tindakan pemulihan segera atau terhadap resiko yang mungkin timbul pada tindakan pekerja yang negatif, perusahaan diharapkan melaporkan praktik-praktik yang bertentangan dengan hukum kepada pihak yang berwenang. Walaupun khusus terkait dengan inisiatif-inisiatif anti penyuapan dan lingkungan hidup, perlindungan semacam ini juga relevan bagi rekomendasi-rekomendasi yang lain di dalam Panduan ini. 14. Untuk kepentingan Panduan ini, due diligence (pemeriksaan menyeluruh) dipahami sebagai proses di mana perusahaan-perusahaan dapat mengidentikasi, mencegah, mengurangi dan mempertimbangkan bagaimana mereka dapat menangani dampak-dampak merugikan yang nyata dan potensial sebagai sebuah bagian intergral dari pengambilan keputusan bisnis dan sistem pengelolaan resiko. Due diligence dapat dimasukkan kedalam sistem pengelolaan resiko perusahaan yang lebih luas, asalkan kegiatan ini lebih dari sekedar mengidentikasi dan mengelola resiko-resiko material bagi perusahaan bersangkutan, dan mencakup resiko atas dampak-dampak merugikan yang berhubungn dengan hal-hal yang dicakup oleh Panduan ini. Potensi-potensi dampak akan diatasi melalui pencegahan atau pengurangan, sementara dampakdampak yang nyata akan diatasi melalui pemulihan. Panduan ini membahas dampak-dampak merugikan tersebut, baik yang disebabkan oleh perusahaan atau dimana perusahaan berkontribusi, atau yang berhubungan langsung dengan operasi-operasi, produk-produk atau layananlayanan jasa perusahaan melaui sebuah hubungan bisnis, seperti yang dijelaskan di paragraf A.11 dan A.12. Due diligence dapat membantu perusahaan-perusahaan untuk menghindari resiko dampak-dampak merugikan tersebut. Untuk kepentingan rekomendasi ini, ‘berkontribusi dalam’ sebuah dampak merugikan harus ditafsirkan sebagai sebuah kontribusi substansial, yang artinya adalah suatu kegiatan yang menyebabkan, memfasilitasi atau menguntungkan entitas lain untuk menyebabkan sebuah dampak yang merugikan dan tidak termasuk kontribusi-kontribusi kecil atau kurang penting. Istilah “hubungan bisnis” termasuk juga hubungan-hubungan dengan mitra-mitra bisnis, entitas-entitas di dalam rantai pasokan dan segala badan pemerintah ataupun non-pemerintah KEBIJAKAN-KEBIJAKAN UMUM

27

BAGIAN I

yang secara langsung terkait dengan operasi-operasi, produk-produk atau layanan-layanan jasanya. Rekomendasi di dalam paragraf A.10 berlaku bagi semua hal yang dicakup di dalam Panduan ini yang terkait dengan dampak-dampak merugikan. Rekomendasi tersebut tidak berlaku bagi bab-bab tentang Sains dan Teknologi, Persaingan dan Perpajakkan. 15. Sifat dan cakupan dari due diligence, seperti langkah-langkah khusus yang akan diambil, yang tepat bagi suatu situasi tertentu akan dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti besarnya perusahaan, konteks operasinya, rekomendasi-rekomendasi khusus di dalam Panduan, dan besarnya dampak-dampak merugikannya. Rekomendasi-rekomendasi khusus berkaitan dengan due diligence bagi hak-hak asasi manusia diatur di Bab IV. 16. Bila perusahaan-perusahaan memiliki pemasok dalam jumlah besar, mereka didorong untuk mengidentikasi wilayah-wilayah umum yang paling besar menimbulkan resiko dampak merugikan dan, berdasarkan penilaian resiko tersebut, memprioritaskan pemasok-pemasok mana yang harus melakukan due diligence. 17. Agar terhindar dari menyebabkan atau berkontribusi dalam dampakdampak merugikan dalam hal-hal yang dicakup oleh Panduan ini melalui kegiatan-kegiatan usaha mereka, termasuk kegiatan-kegiatan mereka dalam rantai pasokan. Hubungan-hubungan di dalam rantai pasokan memiliki bentuk yang beragam termasuk, contohnya, waralaba, lisensi atau subkontrak. Entitas-entitas di dalam rantai pasokan seringkali adalah perusahaan-perusahaan multinasional itu sendiri dan, karena hal tersebut, mereka yang beroperasi di atau dari negara-negara yang tunduk pada Deklarasi tercakup dalam Panduan ini. 18. Dalam konteks rantai pasokannya, bila perusahaan tersebut mendidentikasi adanya resiko untuk berada dalam posisi sebagai penyebab dampak yang merugikan, maka perusahaan tersebut harus mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk menghentikan atau mencegah dampak tersebut. 19. Bila perusahaan tersebut mengidentikasi adanya resiko untuk berada dalam posisi berkontribusi pada sebuah dampak yang merugikan, maka perusahaan tersebut harus mengambil langkah-langkah untuk meng-

28


BAGIAN I

hentikan atau mencegah kontribusinya dan menggunakan pengaruhnya untuk mengurangi dampak-dampak yang masih tersisa semaksimal mungkin. Pengaruh dianggap ada bila perusahaan tersebut memiliki kemampuan untuk mempengaruhi perubahan praktik-praktik tidak benar dari sebuah entitas penyebab dampak merugikan 20. Guna mewujudkan harapan di dalam paragraf A.12 maka perusahaan akan diminta untuk, secara sendiri-sendiri atau dengan bekerja sama dengan badan-badan yang lain, bila memungkinkan, menggunakan pengaruhnya untuk mempengaruhi entitas yang menyebabkan dampak merugikan tersebut atau mengurangi dampak tersebut. 21. Panduan ini mengakui bahwa terdapat batasan-batasan praktis sehubungan dengan kemampuan perusahaan-perusahaan untuk mempengaruhi perubahan perilaku dari para pemasok mereka. Hal ini terkait dengan karaktersitik-karaktersitik produk, jumlah pemasok, struktur dan kompleksitas dari rantai pasokan, posisi pasar dari perusahaan terha dap para pemasoknya atau entitas-entitas lain di dalam rantai pasokan. Namun, perusahaan-perusahaan juga dapat mempengaruhi para pemasok melalui cara-cara kontraktual seperti kontrak manajemen, persayaratan-persyaratan prakualikasi bagi para pemasok yang potensial, voting trusts, dan pemberian lisensi atau perjanjian waralaba. Faktor-faktor lain yang relevan dalam menentukan respon yang tepat terhadap resiko-resiko yang teridentikasi termasuk: besaran dan kemungkinan dari dampak-dampak merugikan tersebut dan seberapa pentingnya pemasok tersebut bagi perusahaan. 22. Respon-respon yang tepat berkaitan dengan hubungan bisnis dapat termasuk: kelanjutan hubungan dengan sebuah pemasok melalui upaya pengurangan resiko; pemutusan hubungan sementara namun tetap mengupayakan pengurangan resiko yang berjalan; atau sebagai upaya terakhir, pemutusan hubungan dengan pemasok setelah gagalnya upaya-upaya pengurangan dampak, maupun ketika perusahaan melihat pengurangan tersebut tidak mungkin dapat terjadi, atau karena besar nya dampak merugikan yang diakibatkan. Perusahaan juga harus mempertimbangkan potensi-potensi dampak merugikan di bidang sosial dan ekonomi dalam kaitannya dengan keputusan untuk memutuskan hubungan tersebut. KEBIJAKAN-KEBIJAKAN UMUM

29

BAGIAN I

23. Perusahaan-perusahaan juga dapat terlibat dengan para pemasok dan entitas-entitas lainnya di dalam rantai pasokan untuk meningkatkan aktitas mereka, dalam bekerjasama dengan para pemangku kepentingan lainnya, termasuk melalui pelatihan para personil dan bentuk-bentuk peningkatan kapasitas lainnya, dan untuk mendukung pengintegrasian asas-asas perilaku bisnis yang bertanggung jawab selaras dengan Panduan kedalam praktik-praktik bisnis mereka. Di mana para pemasok memiliki sejumlah konsumen dan berpotensi mendapatkan persyaratan-persyaratan yang saling bertentangan yang ditetapkan oleh pembeli yang berbeda-beda, perusahaan-perusahaan didorong, dengan memperhatikan untuk menghindari hal-hal yang terkait anti-persaingan, untuk berpartisipasi di dalam upaya-upaya kolaboratif di dalam industrinya bersama perusahaan-perusahaan lain yang memiliki pemasok yang sama untuk mengkordinasikan kebijakan-kebijakan rantai pasokan dan strategi-strategi pengelolaan resiko, termasuk melalui upaya berbagi informasi. 24. Perusahaan-perusahaan juga didorong untuk berpartisipasi di dalam inisiatif-inisiatif berbagai pemangku kepentingan dan dialog sosial mengenai pengelolaan rantai pasokan yang bertanggung jawab, kegiatan-kegiatan ini diambil sebagai bagian dari program yang proaktif sesuai dengan Keputusan Dewan OECD di dalam Panduan OECD bagi Perusahaan-Perusahaan Multinasional dan Panduan Prosedur yang terlampir. 25. Kerjasama dengan pemangku kepentingan membutuhkan proses pelibatan yang interaktif dengan para pemangku kepentingan yang relevan, contohnya melalui, pertemuan-pertemuan, audiensi-audiensi atau serangkaian konsultasi. Kerjasama yang efektif -dengan pemangku kepentingan dicirikan oleh komunikasi dua arah dan bergantung pada itikad baik dari para peserta dari kedua belah pihak. Secara khusus kerjasama tersebut- dapat bermanfaat dalam perencanaan dan pengambilan keputusan yang terkait dengan proyek-proyek atau kegiatan-kegiatan lainnya yang melibatkan, contohnya, penggunaan tanah dan air secara intensif, yang dapat sangat mempengaruhi masyarakat lokal. 26. Paragraf B.1 menyadari akan munculnya sebuah isu penting. Paragraf ini tidak membuat standar-standar baru, ataupun menyarankan pengembangan standar-standar baru. Paragraf ini mengakui bahwa 30


BAGIAN I

perusahaan-perusahaan memiliki kepentingan-kepentingan yang akan terkena dampak dan bahwa partisipasi mereka bersama dengan para pemangku kepentingan lainnya di dalam pembahasan tentang isu-isu terkait dapat berkontribusi pada peningkatan kemampuan mereka dan pihak lainnya untuk memahami isu-isu tersebut dan memberikan sebuah kontribusi yang positif. Paragraf tersebut mengakui bahwa isuisu tersebut dapat mencakup dimensi yang luas dan menekankan bahwa kerjasama harus dicapai melalui forum yang tepat. Paragraf tersebut tidak mengingkari posisi-posisi yang dipegang oleh para pemerintah di bidang perdagangan elektronik dalam Organisasi Perdagangan Dunia (WTO). Paragraf tersebut tidak dimaksudkan untuk mengenyampingkan kepentingan-kepentingan kebijakan publik lainnya yang penting, yang mungkin terkait dengan penggunaan internet yang patut dipertimbangkan2. Terakhir, seperti halnya dalam pelaksanaan Panduan ini secara umum, paragraf tersebut tidak dimaksudkan untuk menciptakan persyaratan-persyaratan yang bertentangan bagi perusahaan-perusahaan sesuai dengan paragraf 2 dan 8 dari Bab Konsep dan Asas-Asas di dalam Panduan. 27. Pada akhirnya, penting untuk diingat bahwa pengaturan-mandiri dan inisiatif-inisiatif lainnya di dalam semangat yang sama, termasuk Panduan ini, tidak boleh secara tidak sah membatasi kompetisi yang sehat, ataupun dianggap sebagai pengganti dari hukum dan peraturan pemerintah yang berlaku. Telah dipahami bahwa MNEs harus menghindari aturan-aturan dan praktik-praktik pengaturan-mandiri yang berpotensi menghambat perdagangan atau investasi ketika hal-hal tersebut dikembangkan.

2

Beberapa negara telah mengacu kepada Agenda Tunis 2005 untuk Masyarakat Informasi dalam hal ini.

KEBIJAKAN-KEBIJAKAN UMUM

31

BAGIAN I

32


BAGIAN I

III. Pengungkapan 1. Perusahaan-perusahaan harus memastikan pengungkapan informasi yang tepat waktu dan akurat atas semua materi yang terkait dengan kegiatan-kegiatan, struktur organisasi, kondisi keuangan, kinerja, kepemilikan dan pengelolaan mereka. Informasi ini harus diungkapkan atas keseluruhan perusahaan, dan, bila dimungkinkan, di seluruh lini kegiatan usahanya atau dalam wilayah-wilayah geogras kegiatan usahanya. Kebijakan-kebijakan mengenai pengungkapan perusahaan harus disesuaikan dengan sifat, ukuran dan lokasi dari perusahaannya, dengan mempertimbangkan biaya, kerahasiaan bisnis dan pertimbangan kompetisi usaha lainnya. 2. Kebijakan-kebijakan pengungkapan perusahaan harus mencakup, namun tidak terbatas pada, informasi penting tentang: a. Hasil-hasil keuangan dan operasi dari perusahaan; b. Rencana-rencana perusahaan; c. Pemilik utama dan hak suara, termasuk struktur dari kelompok perusahaan, dan hubungan-hubungan atar perusahaan dalam sebuah kelompok usaha, serta mekanisme-mekanisme peningkatan kepemilikan saham/kontrol atas perusahaan; d. Kebijakan remunerasi bagi para anggota dewan direksi dan eksekutifeksekutif utama, dan informasi tentang para anggota dewan direksi, termasuk kualikasi-kualikasi, proses seleksi, jenis-jenis kepengurusan lain dalam perusahaan dan apakah masing-masing anggota dewan direksi dipandang independen oleh dewan; e. Transaksi-transaksi pihak terkait; f. Resiko-resiko yang dapat dihindari; g. Isu-isu terkait dengan para pekerja dan pemangku kepentingan; h. Struktur dan kebijakan pengelolaan, khususnya, isi dari peraturan atau kebijakan pengelolaan perusahaan dan proses pelaksanaannya.

PENGUNGKAPAN

33

BAGIAN I

3. Perusahaan-perusahaan didorong untuk mengkomunikasikan informasi tambahan yang dapat meliputi: a. Laporan-laporan tentang nilai atau laporan-laporan tentang perilaku bisnis yang ditujukan untuk diungkapkan kepada publik termasuk, tergantung pada relevansinya untuk kegiatan-kegiatan perusahaan tersebut, informasi tentang kebijakan-kebijakan perusahaan terkait dengan hal-hal yang dicakup di dalam Panduan; b. Kebijakan-kebijakan dan panduan-panduan perilaku yang dijalankan oleh perusahaan, tanggal mulai dijalankannya, dan negara serta badan-badan di mana laporan perusahaan disampaikan; c. Kinerja perusahaan sehubungan dengan laporan-laporan dan panduan-panduan perilaku tersebut; d. Informasi tentang audit internal, pengelolaan resiko dan sistem-sistem kepatuhan hukum; e. Informasi tentang hubungan-hubungan dengan para pekerja dan pemangku kepentingan lainnya. 4. Perusahaan-perusahaan harus menjalankan standar kualitas yang tinggi untuk pembukuan, dan pengungkapan keuangan serta non-keuangan, termasuk pelaporan tentang lingkungan hidup dan sosial bila ada. Standar-standar atau kebijakan-kebijakan yang dikumpulkan dan diumumkan harus dilaporkan. Audit tahunan harus dijalankan oleh seorang auditor yang independen, dan memiliki kompetensi dan kualikasi yang baik agar dapat memberikan keyakinan yang objektif kepada dewan direksi dan para pemangku kepentingan bahwa laporan-laporan keuangan tersebut cukup menunjukkan posisi keuangan dan kinerja perusahaan atas segala aspek penting. Penjelasan tentang Pengungkapan 28. Tujuan dari bab ini adalah untuk mendorong perbaikan pemahaman atas operasi-operasi dari perusahaan-perusahaan internasional. Informasi yang jelas dan lengkap mengenai perusahaan penting bagi berbagai pengguna mulai dari para pemegang saham dan masyarakat keuangan hingga para konstituen lainnya seperti para pekerja, masyarakat lokal, kelompok-kelompok dengan kepentingan khusus, para pemerintah dan masyarakat pada umumnya. Untuk meningkatkan pemahamam publik 34


BAGIAN I

tentang perusahaan-perusahaan dan interaksi mereka dengan masyarakat dan lingkungan hidup, perusahaan-perusahaan harus transparan di dalam operasi-operasi mereka dan tanggap terhadap semakin meningkatnya keberagaman tuntutan-tuntutan masyarakat atas informasi. 29. Informasi yang tekankan di dalam bab ini membahas tentang pengungkapan-pengungkapan dalam dua bidang. Kelompok pertama dari rekomendasi-rekomendasi pengungkapan adalah sama dengan poin-poin pengungkapan yang tertuang di dalam Panduan OECD tentang Pengelolaan Perusahaan. Penjelasan-penjelasan terkaitnya memberikan pedoman lebih lanjut dan rekomendasi-rekomendasi yang terdapat di dalam Panduan harus ditafsirkan sejalan dengan hal tersebut. Kelopok pertama dari rekomendasi-rekomendasi pengungkapan dapat dilengkapi oleh kelompok kedua dari rekomendasi-rekomendasi pengungkapan di mana perusahaan-perusahaan didorong untuk mengikutinya. Rekomendasi-rekomendasi pengungkapan sebagian besar berfokus pada perusahaan-perusahaan publik. Selama rekomendasi-rekomendasi tersebut dipandang dapat diterapkan sehubungan dengan sifat, besaran dan lokasi dari perusahaan, rekomendasi-rekomendasi tersebut harus menjadi alat yang berguna dalam meningkatkan pengelolaan perusahaan di dalam perusahaan-perusahaan yang sahamnya tidak diperdagangkan di bursa; contohnya, perusahaan-perusahaan keluarga atau badan usaha milik negara. 30. Rekomendasi-rekomendasi pengungkapan tidak dimaksudkan untuk memberikan beban administratif atau biaya yang tidak wajar terhadap perusahaan. Perusahaan-perusahaan juga tidak diharapkan untuk mengungkapkan informasi yang dapat membahayakan posisi kompetitif mereka, kecuali pengungkapan tersebut dianggap penting untuk memberikan informasi secara lengkap untuk keputusan investasi dan untuk tidak mengelabui investor. Untuk menetapkan informasi apa yang minimal harus diungkapkan, Panduan ini menggunakan konsep materialitas. Informasi yang bersifat material (penting) dapat didenisikan sebagai informasi yang bila tidak dilaporkan atau dilaporkan secara keliru dapat mempengaruhi keputusan-keputusan ekonomi yang diambil oleh para pengguna informasi.

PENGUNGKAPAN

35

BAGIAN I

31. Panduan juga secara umum mencatat bahwa informasi harus disiapkan dan diungkapkan sesuai dengan standar kualitas pengungkapan yang tinggi atas pembukuan dan keuangan dan yang bukan keuangan. Hal ini sangat meningkatkan kemampuan para investor untuk memantau perusahaan dengan pelaporan yang lebih dapat diandalkan dan dapat diperbandingkan, dan meningkatkan pandangan investor atas kinerja perusahaan. Audit tahunan yang independen yang direkomendasikan oleh Panduan harus membantu terwujudnya pengawasan dan kepatuhan perusahaan yang lebih baik. 32. Pengungkapan dijabarkan dalam dua bidang. Kelompok rekomendasi-rekomendasi pengungkapan yang pertama mendorong pengungkapan yang tepat waktu dan akurat atas materi yang terkait dengan perusahaan, termasuk situasi kuangan, kinerja, kepemilikan dan pengelolaan perusahaan. Perusahaan-perusahaan juga diharapkan untuk mengungkapkan informasi yang cukup tentang remunerasi bagi para anggota dewan direksi dan para eksekutif utama (baik untuk masing-masing individu atau dalam jumlah keseluruhan) agar para investor dapat menilai secara tepat biaya dan manfaat-manfaat rencana remunerasi dan kontribusi dari skema insentif, seperti pilihan skema-skema pembelian saham oleh pegawai, hingga kinerja. Transaksi-transaksi pihak yang terkait dan faktor-faktor resiko material yang dapat dihindari adalah informasi tambahan yang relevan yang harus diungkapkan, serta isu-isu material sehubungan dengan para pekerja dan para pemangku kepentingan yang lainnya. 33. Panduan juga mendorong kelompok kedua dari pengungkapan atau praktik-praktik komunikasi untuk isu di mana standar-standar pelaporan masih sedang berkembang seperti, contohnya, pelaporan sosial, lingkungan hidup dan resiko. Hal inilah yang terjadi dengan emisi gas rumah kaca, di mana lingkup pemantauan mereka meluas hingga mencakup emisi-emisi langsung dan tidak langsung, masa kini dan masa depan, perusahaan dan produk; keragaman hayati juga merupakan contoh yang lain. Banyak perusahaan memberkan informasi mengenai serangkaian topik yang lebih luas dari kinerja nansial dan memandang bahwa pengungkapan informasi semacam itu sebagai sebuah metode di mana mereka dapat menujukkan komitmen terhadap praktik-praktik yang 36


BAGIAN I

diterima secara sosial. Di dalam beberapa kasus, jenis pengungkapan yang kedua ini – atau komunikasi dengan publik dan dengan pihak-pihak lainnya yang terkena dampak langsung oleh kegiatan-kegiatan perusahaan tersebut – dapat terkait dengan badan-badan yang berada di luar cakupan laporan-laporan keuangan perusahaan tersebut. Misalnya, pengakuan ini dapat juga mencakup informasi tentang kegiatan-kegiatan para subkontraktor dan pemasok atau mitra-mitra usaha patungan. Hal ini secara khusus tepat untuk memantau pemindahan kegiatan-kegiatan yang membahayakan lingkungan hidup kepada para mitra usaha patungan. 34. Banyak perusahaan telah mengadopsi upaya-upaya yang dirancang untuk membantu mereka dalam mematuhi hukum dan standar-standar perilaku bisnis, dan untuk meningkatkan transparansi operasi mereka. Jumlah perusahaan yang menerbitkan kode-kode etik perilaku perusahaan semakin bertambah, ini merupakan pernyataan dari komitmen-komitmen atas nilai-nilai etika di bidang-bidang seperti lingkungan hidup, hak-hak asasi manusia, standar-standar perburuhan, perlindungan konsumen, atau perpajakan. Sistem-sistem pengelolaan yang khusus telah dan sedang dikembangkan dan terus berkembang dengan tujuan untuk membantu mereka dalam menghormati komitmen-komitmen ini – termasuk sistem-sistem informasi, prosedur operasional dan ketentuan-ketentuan tentang pelatihan. Perusahaan-perusahaan bekerjasama dengan LSM dan antar organisasi-organisasi pemerintah di dalam mengembangkan standar-standar pelaporan yang meningkatkan kemampuan perusahaan untuk mengkomunikasikan tentang bagaimana kegiatan-kegiatan mereka mempengaruhi capaian-capaian pembangunan yang berkesinambungan (contohnya seperti dalam, the Global Reporting Initiative). 35. Perusahaan-perusahaan didorong untuk memberikan akses yang mudah dan ekonomis untuk mempubikasikan informasi dan mempertimbangkan penggunaan teknologi-teknologi informasi untuk mencapai tujuan ini. Informasi yang tersedia bagi para pengguna di pasar-pasar dalam negeri harus juga disediakan bagi seluruh pengguna yang berkepentingan. Perusahaan-perusahaan dapat mengambil langkah-langkah khusus untuk menyediakan informasi kepada kelompok-kelompok masyarakat yang tidak memiliki akses terhadap media cetak (contohnya, komuniPENGUNGKAPAN

37

BAGIAN I

tas yang lebih miskin yang secara langsung terkena dampak dari kegiatan-kegiatan perusahaan).

38


BAGIAN I

IV. Hak-Hak Asasi Manusia Negara memiliki kewajiban untuk melindungi hak-hak asasi manusia. Perusahaan-perusahaan harus, di dalam kerangka kerja hak-hak asasi manusia yang diakui secara internasional, kewajiban-kewajiban hak-hak asasi manusia dari negara-negara di mana mereka beroperasi serta undang-undang dan peraturan domestik yang relevan: 1. Menghormati hak-hak asasi manusia, yang berarti bahwa mereka harus menghindari melanggar hak asasi manusia orang lain dan harus mengatasi dampak-dampak yang merugikan hak asasi manusia di mana mereka terlibat di dalamnya. 2. Dalam konteks kegiatan-kegiatan mereka, menghindar untuk tidak menyebabkan atau berkontribusi pada dampak-dampak yang merugikan hak asasi manusia dan mengatasi dampak-dampak tersebut bila terjadi. 3. Mencari cara untuk mencegah atau mengurangi dampak-dampak yang merugikan hak-hak asasi manusia yang secara langsung terkait dengan operasi-operasi bisnis, produk-produk atau layanan-layanan jasa mereka oleh suatu hubungan bisnis, bahkan ketika mereka tidak berkontribusi terhadap dampak-dampak tersebut. 4. Memiliki komitmen kebijakan untuk menghormati hak-hak asasi manusia. 5. Menjalankan due diligence terkait dengan hak-hak asasi manusia yang sesuai dengan besaran, sifat dan konteks operasinya dan besarnya resiko dari dampak-dampak yang merugikan hak-hak asasi manusia. 6. Memberikan atau bekerjasama melalui proses-proses yang dapat diterima di dalam pemulihan atas dampak-dampak yang merugikan hak-hak asasi manusia ketika mereka mengetahui bahwa mereka telah berkontribusi terhadap dampak-dampak tersebut.

HAK-HAK ASASI MANUSIA

39

BAGIAN I

Penjelasan tentang Hak-Hak Asasi Manusia 36. Bab ini dibuka dengan sebuah pengantar (chapeau) yang menetapkan kerangka kerja bagi rekomendasi-rekomendasi khusus tentang penghormatan perusahaan terhadap hak-hak asasi manusia. Bab ini berdasar pada Kerangka Kerja ‘Melindungi, Menghormati dan Memulihkan’ Per serikatan Bangsa-Bangsa untuk Bisnis dan Hak Asasi Manusia dan sejalan dengan Asas-Asas Panduan bagi Pelaksanaannya. 37. Pengantar (chapeau) dan paragraf pertamanya mengakui bahwa Negara memiliki kewajiban untuk melindungi hak-hak asasi manusia, dan bahwa perusahaan-perusahaan, terlepas dari besaran, sektor, konteks operasional, kepemilikan dan strukturnya, harus menghormati hak-hak asasi manusia dimanapun mereka beroperasi. Penghormatan terhadap hakhak asasi manusia adalah standar global dari perilaku yang diharapkan pada perusahaan-perusahaan terlepas kemampuan dan/atau kehendak Negara untuk memenuhi kewajiban-kewajiban hak asasi manusianya, dan tidak mengurangi kewajiban-kewajiban tersebut. 38. Kegagalan Negara di dalam menegakkan perundang-undangan dalam negeri yang relevan, maupun dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban internasional yang terkait dengan hak asasi manusia tidak mengurangi harapan agar perusahaan-perusahaan akan menghormati hak-hak asasi manusia. Di negara-negara di mana undang-undang dan peraturan-peraturan dalam negerinya bertentangan dengan hak-hak asasi manusia yang diakui secara internasional, maka perusahaan-perusahaan harus berupaya untuk menghormatinya secara penuh tanpa memposisikan diri mereka sehingga melanggar hukum domestik, sesuai dengan paragraf 2 dari Bab tentang Konsep-Konsep dan Prinsip-prinsip. 39. Dalam segala keadaan dan tanpa memandang negara atau konteks khusus dari operasi perusahaan, rujukan harus diarahkan, setidak-tidaknya, kepada hak-hak asasi manusia yang diakui secara internasional yang dikemukakan di dalam Perangkat Internasional tentang Hak-Hak Asasi Manusia, yang mencakup Deklarasi Universal tentang Hak-Hak Asasi Manusia dan instrumen-instrumen yang pokok di mana rujukan tersebut dikodikasikan: Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik dan Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan

40


BAGIAN I

Budaya, dan kepada prinsip-prinsip yang terkait dengan hak-hak dasar yang ditetapkan pada tahun 1998 dalam Deklarasi Organisasi Buruh Internasional tentang Asas-Asas dan Hak-Hak Mendasar di Tempat Kerja. 40. Perusahaan-perusahaan dapat berdampak bagi hampir seluruh spektrum hak-hak asasi manusia yang diakui secara internasional. Dalam praktiknya, beberapa hak asasi manusia mungkin berada dalam resiko yang lebih besar dibandingkan dengan hak-hak yang lain di dalam industri-industri atau konteks-konteks tertentu dan, oleh karena itu, akan mendapatkan fokus perhatian yang lebih besar. Namun, situasi dapat saja berubah, sehingga semua hak harus dikaji berkala. Tergantung pada keadaan, perusahaan-perusahaan mungkin perlu untuk mempertimbangkan standar-standar tambahan. Contohnya, perusahaan-perusahaan harus menghormati hak-hak asasi manusia dari individu-individu yang berasal dari kelompok-kelompok khusus atau penduduk yang membutuhkan perhatian tertentu, di mana mereka dapat memberikan dampak hak asasi manusia terhadapnya. Terkait dengan hal ini, instrumen-instrumen Perserikatan Bangsa-Bangsa mengelaborasi lebih dalam mengenai hak-hak masyarakat adat; orang-orang yang berasal dari bangsa atau etnis, agama dan bahasa minoritas; perempuan; anak-anak; penyandang disabilitas; dan para pekerja migran dan keluarga mereka. Selain itu, di dalam situasi-situasi konik bersenjata, perusahaan-perusahaan harus menghormati standar-standar hukum humaniter internasional, yang dapat membantu perusahaan-perusahaan menghindari resiko-resiko yang menyebabkan atau berkontribusi terhadap dampakdampak yang merugikan hak-hak asasi manusia ketika beroperasi di dalam lingkungan-lingkungan yang sulit tersebut. 41. Di dalam paragraf 1, mengatasi dampak-dampak nyata dan potensial terhadap hak-hak asasi manusia meliputi upaya-upaya yang memadai bagi identikasi, pencegahan, bila dimungkinkan, dan pengurangan potensi dampak-dampak hak asasi manusia, pemulihan dampak-dampak yang nyata, dan mempertimbangkan bagaimana dampak-dampak yang merugikan hak-hak asasi manusia diatasi. Istilah ‘merugikan’ merujuk pada dampak-dampak merugikan yang mungkin disebabkan oleh sebuah perusahaan terhadap hak asasi manusia dari individu-individu.


41

BAGIAN I

42. Paragraf 2 merekomendasikan agar perusahaan-perusahaan menghindar dari menyebabkan atau mengkontribusikan dampak-dampak hak-hak asasi manusia melalui kegiatan-kegiatan mereka dan mengatasi dampakdampak tersebut ketika hal tersebut timbul. ‘Kegiatan-kegiatan’ dapat termasuk baik tindakan maupun pembiaran (omission). Ketika suatu perusahaan menyebabkan atau dapat menyebabkan dampak-dampak yang merugikan hak-hak asasi manusia tersebut, maka perusahaan tersebut harus mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk menghentikan atau mencegah kontribusinya dan menggunakan pengaruhnya untuk mengurangi segala dampak yang tersisa semaksimal mungkin. Pengaruh dianggap ada ketika perusahaan tersebut memiliki kemampuan untuk mempengaruhi perubahan praktik-praktik yang dilakukan suatu entitas yang menimbulkan dampak-dampak yang merugikan hak-hak asasi manusia. 43. Paragraf 3 membahas tentang situasi-situasi yang lebih rumit di mana sebuah perusahaan tidak berkontribusi terhadap sebuah dampak yang merugikan hak-hak asasi manusia, namun dampak tersebut secara langsung terkait dengan operasi-operasi, produk-produk atau layananlayanan jasa melalui hubungan bisnisnya dengan entitas lainnya. Paragraf 3 tidak bertujuan untuk mengalihkan tanggung jawab dari badan yang menyebabkan sebuah dampak yang merugikan hak asasi manusia kepada perusahaan yang memiliki hubungn bisnis dengannya. Pemenuhan harapan di dalam paragraf 3 mensyaratkan sebuah perusahaan, baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan badan-badan yang lainnya, bila memungkinkan, untuk menggunakan pengaruhnya untuk mempengaruhi badan yang menyebabkan dampak yang merugikan hak asasi manusia untuk mencegah atau mengurangi dampak tersebut. ‘Hubungan-hubungan bisnis’ mencakup hubungan-hubungan dengan mitra-mitra usaha, entitas-entitas di dalam rantai pasokannya, dan badan non-pemerintah atau badan pemerintah lainnya yang secara langsung terkait dengan operasi-operasi, produk-produk atau layananlayanan jasa bisnisnya. Di antara faktor-faktor yang menjadi bagian di dalam penentuan atas tindakan yang tepat di dalam situasi-situasi tersebut adalah pengaruh perusahaan tersebut atas badan yang terkait, seberapa penting hubungan itu bagi perusahaan tersebut, besarnya dampak 42


BAGIAN I

tersebut, dan apakah dengan memutuskan hubungan dengan entitas tersebut akan berdampak merugikan bagi hak asasi manusia. 44. Paragraf 4 merekomendasikan agar perusahaan-perusahaan menunjukkan komitmen untuk menghormati hak-hak asasi manusia melalui pernyataan kebijakan yang (i) disetujui pada tingkat pejabat senior di dalam perusahaan tersebut; (ii) Terinformasikan oleh ahli-ahli internal dan/atau eksternal yang relevan; (iii) menunjukkan harapan-harapan perusahaan yang terkait dengan hak-hak asasi manusia terhadap personilnya, mitra-mitra bisnisnya dan pihak-pihak lain yang terkait langsung dengan operasi, produk atau layanan jasa perusahaan; (iv) terbuka untuk umum dan dikomunikasikan secara internal dan eksternal kepada semua personilnya, mitra bisnisnya dan pihak-pihak terkait lainnya; (v) dicerminkan di dalam kebijakan-kebijakan dan prosedur-prosedur operasional yang diperlukan untuk menanamkannya pada seluruh bagian perusahaan. 45. Paragraf 5 merekomendasikan agar perusahaan-perusahaan melakukan due diligence hak asasi manusia. Proses tersebut membutuhkan penilaian terhadap dampak-dampak hak asasi manusia yang nyata dan potensial, mengintegrasikan dan melakukan tindakan terhadap temuan-temua tersebut, menelusuri tanggapan-tanggapan serta mengkomunikasikan tentang bagaimana cara mengatasi dampak-dampak tersebut. Due diligence hak asasi manusia dapat dimasukkan kedalam sistem-sistem pengelolaan resiko perusahaan yang lebih luas selama due diligence tersebut lebih dari sekedar mengindentikasi dan mengelola resiko-resiko materiil terhadap perusahaan itu sendiri hingga mencakup resiko-resiko terhadap para pemegang hak. Kegiatan ini merupakan pelaksanaan yang berjalan terus-menerus, pengakuan atas resiko-resiko hak asasi manusia dapat berubah dari waktu ke waktu seiring dengan perkembangan operasi perusahaan dan konteks operasinya. Pedoman tambahan terkait dengan due diligence, termasuk yang terkait dengan rantai pasokan, dan tanggapan-tanggapan yang tepat terhadap resiko-resiko yang timbul di dalam rantai-rantai pasokan diatur di dalam paragraf A.10 hingga A.10 dari Bab tentang Kebijakan-Kebijakan Umum dan Penjelasan-Penjelasannya.


43

BAGIAN I

46. Ketika perusahaan-perusahaan mengidentikasi melalui proses due diligence hak asasi manusia atau cara-cara lainnya bahwa mereka telah menyebabkan atau berkontribusi atas suatu dampak yang merugikan, maka Panduan ini merekomendasikan agar perusahaan-perusahaan tersebut memiliki proses-proses yang memungkinkan pemulihan. Beberapa situasi membutuhkan kerjasama dengan mekanisme peradilan atau mekanisme luar pengadilan yang disediakan pemerintah. Dalam situasi yang lain, mekanisme-mekanimse penanganan aduan di tingkat operasional bagi mereka yang berpotensi terkena dampak dari kegiatan-kegiatan perusahaan dapat menjadi cara yang efektif di dalam menyiapkan proses-proses tersebut apabila mekanisme tersebut memenuhi kriteria utama dari: legitimasi, aksesibilitas, kepastian, keadilan, kesesuaian dengan Panduan dan transparansi, dan yang berlandaskan pada dialog dan kerjasama yang bertujuan untuk mencari solusi-solusi yang disepakati. Mekanisme-mekanisme semacam itu dapat dikelola oleh sebuah perusahaan secara mandiri atau bersama-sama dengan para pemangku kepentingan lainnya dan dapat menjadi sebuah sumber pembelajaran yang berkelanjutan. Mekanime-mekanisme penanganan aduan di tingkat operasional tidak boleh digunakan untuk mengurangi peran serikat-serikat pekerja di dalam mengatasi sengketa-sengketa yang terkait dengan perburuhan, mekanisme-mekanisme tersebut juga tidak menghalangi akses atas mekanisme-mekanisme pengaduan baik ke peradilan maupun di luar pengadilan, termasuk ke Titik-Titik Kontak Nasional dalam Panduan ini.

44


BAGIAN I

V. Hubungan-Hubungan Kerja dan Industri Perusahaan-perusahaan harus, dalam kerangka kerja peraturan perundang-undangan yang berlaku, hubungan-hubungan perburuhan dan praktik-praktik kerja yang berlaku, serta standar-standar perburuhan internasional yang berlaku: 1. a) Menghormati hak para pekerja yang dipekerjakan oleh perusahaan multinasional untuk mendirikan atau bergabung dengan serikat-serikat pekerja dan organisasi-organisasi perwakilan yang menjadi pilihan mereka sendiri. b) Menghormati hak para pekerja yang dipekerjakan oleh perusahaan multinasional untuk mendapatkan pengakuan atas serikat-serikat pekerja dan organisasi-organisasi perwakilan yang menjadi pilihan mereka sendiri untuk melakukan tawar-menawar secara kolektif, dan terlibat di dalam negosiasi-negosiasi yang konstruktif, baik secara perseorangan maupun melalui asosiasi-asosiasi pemberi kerja, dengan perwakilan-perwakilan yang bertujuan untuk mencapai kesepakatan-kesepakatan tentang ketentuan-ketentuan dan syaratsyarat kerja. c) Berkontribusi pada penghapusan yang efektif terhadap praktek pekerja paksa dan wajib terhadap anak, dan melakukan upaya-upaya segera dan efektif untuk menjamin pelarangan dan penghapusan bentuk-bentuk terburuk pekerjaan untuk anak sebagai hal yang mendesak. d) Berkontribusi terhadap penghapusan segala bentuk kerja paksa atau kerja wajib dan mengambil langkah-langkah yang memadai untuk memastikan bahwa kerja paksa atau kerja wajib tidak terjadi di dalam operasi-operasi mereka. e) Dipandu di seluruh operasi mereka oleh asas kesetaraan kesem-

KETENAGAKERJAAN DAN HUBUNGAN INDUSTRIAL

45

BAGIAN I

patan dan perlakuan di dalam hubungan kerja dan tidak melakukan diskriminasi terhadap para pekerja mereka dalam kaitannya dengan hubungan kerja atau jabatan atas dasar ras, warna kulit, jenis kelamin, agama, pilihan politik, kebangsaan atau asal-usul sosial, atau status-status lainnya, kecuali bila seleksi mengenai karakteristik-karakteristik pekerja ditetapkan lebih jauh di dalam kebijakan-kebijakan pemerintah yang secara khusus memajukan kesetaraan yang lebih besar lagi bagi kesempatan kerja atau terkait dengan kebutuhan-kebutuhan khusus dari suatu pekerjaan. 2. a) Memberikan fasilitas-fasilitas kepada para perwakilan pekerja yang mungkin dibutuhkan untuk membantu pembentukkan kesepakatan-kesepakatan kolektif yang efektif. b) Memberikan informasi kepada para perwakilan pekerja yang dibutuhkan dalam negosiasi-negosiasi yang bermanfaat mengenai syaratsyarat kerja. c) Memberikan informasi kepada para pekerja dan para perwakilan mereka yang memungkinkan mereka untuk mendapatkan pandangan yang sebenarnya dan adil atas kinerja perusahaan atau, bila memungkinkan, atas perusahaan secara keseluruhan. 3. Memajukan konsultasi dan kerjasama antara para pemberi kerja dan pekerja dan para perwakilan mereka terkait dengan hal-hal yang menjadi perhatian bersama. 4. a) Menjalankan standar-standar kerja dan hubungan-hubungan industrial yang tidak lebih rendah dibandingkan dengan standar-standar kerja dan hubungan-hubungan industri yang dipatuhi oleh para pemberi kerja yang serupa di negara penerima. b) Bila perusahaan-perusahaan multinasional beroperasi di negara-negara berkembang, di mana tidak terdapat pemberi kerja lainnya yang serupa, memberikan upah, tunjangan-tunjangan dan syarat-syarat kerja, yang sesuai dengan kerangka kebijakan-kebijakan pemerintah. Hal-hal tersebut -harus dikaitkan dengan posisi ekonomi perusahaan, namun setidaknya harus cukup memadai untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar para pekerja dan keluarga mereka. c) Mengambil langkah-langkah yang memadai untuk memastikan kese46


BAGIAN I

hatan dan keselamatan kerja di dalam operasi-operasi mereka. 5. Di dalam operasi-operasi mereka, dalam praktik terbaik yang mungkin untuk dilakukan, mempekerjakan para pekerja lokal dan memberikan pelatihan yang bertujuan untuk meningkatkan tingkat keterampilan mereka, dengan bekerja sama dengan para perwakilan pekerja dan, bila memungkinkan, badan-badan pemerintah yang terkait. 6. Dalam mempertimbangkan perubahan-perubahan di dalam operasi mereka yang akan berpengaruh besar terhadap ketenagakerjaan, khususnya dalam hal penutupan suatu perusahaan yang meliputi pemutusan hubungan kerja secara massal, memberikan pemberitahuan yang memadai atas perubahan-perubahan tersebut kepada para perwakilan pekerja di lingkup kepegawaian mereka dan organisasi-organisasi mereka, dan, bila memungkinkan, kepada badan-badan pemerintah yang terkait, dan bekerjasama dengan para perwakilan pekerja dan badan-badan pemerintah terkait untuk mengurangi dampak-dampak yang merugikan semaksimal mungkin. Sehubungan dengan keadaan-keadaan khusus di dalam setiap kasus, merupakan hal yang tepat bagi pihak manajemen untuk memberikan pemberitahuan tersebut sebelum keputusan akhir diambil. Cara-cara yang lainnya juga dapat digunakan untuk memberikan kerjasama yang bermanfaat dalam mengurangi dampak-dampak dari keputusan semacam itu. 7. Di dalam konteks negosiasi-negosiasi yang beritikad baik dengan para perwakilan pekerja mengenai syarat-syarat kerja, atau ketika para pekerja menjalankan haknya untuk berorganisasi, tidak mengancam untuk memindahkan seluruh atau sebagian unit operasional dari negara terkait ataupun mengalihkan pekerjaan dari divisi-divisi pembuatan komponen perusahaan ke negara-negara lain untuk mempengaruhi negosiasi-negosiasi tersebut secara curang atau menghalang-halangi pelaksanaan hak untuk berorganisasi. 8. Memberikan peluang bagi para perwakilan yang sah dari pekerja di lingkup kepegawaian mereka untuk bernegosiasi mengenai tawar-menawar secara kolektif atau persoalan-persoalan hubungan buruh-pihak manajemen dan memungkinkan para pihak untuk berkonsultasi mengenai hal-hal yang menjadi perhatian bersama dengan para perwakilan pihak

KETENAGAKERJAAN DAN HUBUNGAN INDUSTRIAL

47

BAGIAN I

manajemen yang diberikan kuasa untuk mengambil keputusan-keputusan atas hal-hal tersebut. Penjelasan mengenai Hubungan-Hubungan Kerja dan Industri 47. Bab ini dibukan dengan sebuah pengantar yang memasukkan sebuah rujukan tentang peraturan perundang-undangan “yang berlaku”, yang bertujuan untuk mengakui keadaan bahwa perusahaan-perusahaan multinasional, ketika beroperasi di wilayah-wilayah hukum suatu negara, dapat terikat pada hal-hal yang terkait dengan peraturan-peraturan nasional dan internasional mengenai hubungan-hubungan kerja dan industrial. Istilah “hubungan-hubungan perburuhan yang berlaku” dan “praktik-praktik ketenagakerjaan” cukup luas untuk memungkinkan sejumlah penafsiran yang beragam terkait dengan keadaan-keadaan nasional yang berbeda-beda – misalnya, pilihan-pilihan tawar-menawar yang berbeda diberikan kepada para pekerja di dalam peraturan perundang-undangan nasional. 48. Organisasi Buruh Internasional (ILO) adalah badan yang berwenang untuk menyusun dan menangani standar-standar perburuhan internasional, dan untuk memajukan hak-hak dasar di tempat kerja seperti yang diakui di dalam Deklarasinya mengenai Asas-Asas dan Hak-Hak Dasar di Tempat Kerja tahun 1998. Panduan ini, sebagai sebuah instrumen yang tidak mengikat, berperan untuk memajukan standar-standar dan asas-asas ILO tersebut di antara perusahaan-perusahaan multinasional. Ketentuan-ketentuan di dalam bab Panduan ini menggaungkan ketentuan-ketentuan yang relevan di dalam Deklarasi 1998 tersebut, serta Deklarasi Tripartit ILO tahun 1977 tentang Asas-Asas mengenai Perusahaan-Perusahaan Multinasional dan Kebijakan Sosial, yang terakhir direvisi pada tahun 2006 (Deklarasi MNE ILO). Deklarasi MNE ILO mengatur tentang prinsip-prinsip di bidang ketenagakerjaan, pelatihan, syarat-syarat kerja, dan hubungan-hubungan industri, sementara Panduan OECD mencakup seluruh aspek-aspek utama perilaku perusahaan. Panduan OECD dan Deklarasi MNE ILO mengacu kepada perilaku yang diharapkan dari perusahaan-perusahaan dan dimaksudkan untuk seiring dan tidak bertentangan satu sama lainnya. Oleh sebab itu, Deklarasi MNE ILO dapat berguna di dalam memahami Panduan secara 48


BAGIAN I

lebih rinci. Namun, kewajiban-kewajiban terhadap prosedur-prosedur tindak lanjut di dalam Deklarasi MNE ILO dan Panduan ini terpisah secara kelembagaan. 49. Istilah yang digunakan di dalam Bab V sesuai dengan yang digunakan di dalam Deklarasi MNE ILO. Penggunaan istilah-istilah “para pekerja yang dipekerjakan oleh perusahaan multinasional” dan “para pekerja di dalam lingkup kepegawaian mereka” dimaksudkan untuk memiliki makna yang sama dengan Deklarasi MNE ILO. Istilah-istilah ini merujuk pada para pekerja yang “berada di dalam hubungan kerja dengan perusahaan multinasional tersebut”. Perusahaan-perusahaan yang ingin memahami lingkup tanggung jawab mereka di dalam Bab V dapat menemukan pedoman yang berguna untuk menentukan keberadaan suatu hubungan kerja di dalam konteks Panduan ini pada daftar indikator-indikator acuan yang tertulis di dalam Rekomendasi ILO nomor 198 tahun 2006, ayat 13 (a) dan (b). Selain itu, dipahami juga bahwa pengaturan-pengaturan ketenagakerjaan berubah dan berkembang dari waktu ke waktu dan bahwa perusahaan diharapkan untuk membangun hubungan-hubungan dengan para pekerja mereka untuk menghidar dari mendukung, mendorong atau terlibat di dalam praktik-praktik ketenagakerjaan yang terselubung. Suatu hubungan ketenagakerjaan yang terselubung terjadi ketika seorang pemberi kerja memperlakukan seorang individu tidak sebagai seorang pekerja untuk menyembunyikan status hukum yang sebenarnya dari orang tersebut. 50. Rekomendasi-rekomendasi ini tidak mencampuri hubungan-hubungan keperdataan dan perdagangan yang sebenarnya, namun untuk memastikan bahwa para individu di dalam suatu hubungan kerja memiliki perlindungan yang menjadi hak mereka sesuai dengan Panduan ini. Diakui bahwa di dalam ketiadaan suatu hubungan kerja, perusahaan-perusahaan tetap diharapkan untuk bertindak sesuai dengan rekomendasi-rekomendasi tentang due diligence yang berbasiskan pada resiko dan rantai pasokan di dalam paragraf A.10 hingga A.13 dari Bab II tentang Kebijakan-Kebijakan Umum. 51. Paragraf 1 dari bab ini dirancang untuk menggaungkan seluruh empat prinsip dan hak dasar di tempat kerja yang dimuat di dalam Deklarasi ILO tahun 1998, yaitu kebebasan berserikat dan hak atas tawar-menaKETENAGAKERJAAN DAN HUBUNGAN INDUSTRIAL

49

BAGIAN I

war secara kolektif, penghapusan yang efektif atas pekerjaan untuk anak, penghapusan segala bentuk kerja paksa atau kerja wajib, dan tidak adanya diskriminasi di dalam pekerja- dan jabatan. Prinsip-prinsip dan hak-hak ini telah dikembangkan dalam bentuk hak-hak dan kewajiban-kewajiban khusus di dalam Konvensi-Konvensi ILO yang diakui sebagai hak dan kewajiban mendasar. 52. Paragraf 1c) merekomendasikan agar perusahaan-perusahaan multinasional berkontribusi dalam penghapusan yang efektif atas praktik pekerja anak sesuai dengan Deklarasi ILO tahun 1998 dan Konvensi ILO nomor 182 tentang bentuk-bentuk terburuk dari pekerja anak. Instrumen-instrumen ILO yang telah lama ada mengenai pekerjaan untuk anak adalah Konvensi nomor 138 dan Rekomendasi nomor 146 (keduanya disahkan pada tahun 1973) tentang usia-usia minimum bekerja. Melalui praktik-praktik manajemen kerja mereka, penciptaan lapangan kerja bagi pekerjaan-pekerjaan kualitas tinggi dengan upah yang layak dan kontribusi mereka terhadap pertumbuhan ekonomi, perusahaan-perusahaan multinasional dapat memainkan sebuah peran positif untuk membantu mengatasi akar-akar permasalahan kemiskinan secara umum dan secara khusus untuk isu pekerja anak. Penting untuk mengakui dan mendorong peran perusahaan-perusahaan multinasional di dalam berkontribusi terhadap penemuan solusi atas persoalan pekerja anak. Dalam hal ini, peningkatan standar-standar pendidikan bagi anakanak yang hidup di negara-negara penerima investasi, sangatlah layak untuk ditempuh. 53. Paragraf 1d) merekomendasikan agar perusahaan-perusahaan berkontribusi terhadap penghapusan semua bentuk kerja paksa dan kerja wajib, sebuah prinsip yang diambil dari Deklarasi ILO tahun 1998. Rujukan terhadap hak perburuhan yang utama ini didasarkan pada Konvensi ILO nomor 29 tahun 1930 dan nomor 105 tahun 1957. Konvensi nomor 29 meminta para pemerintah untuk “menekan penggunaan kerja paksa atau wajib di dalam segala bentuknya dalam waktu yang sesingkat-singkatnya”, sedangkan Konvensi nomor 105 meminta mereka untuk “menekan dan untuk tidak menggunakan segala bentuk kerja paksa atau wajib” untuk beberapa tujuan tertentu (misalnya, sebagai alat pemaksaan kehendak politik atau pendisiplinan buruh), dan “untuk melakukan 50


BAGIAN I

upaya-upaya yang efektif untuk memastikan penghapusan[nya] dengan segera dan secara penuh”. Di saat yang bersamaan, dipahami bahwa ILO adalah badan yang berwenang untuk menangani persoalan yang sulit tentang pekerja narapidana, khususnya terkait dengan mempekerjakan para narapidana untuk (atau penempatan mereka untuk digunakan oleh) perseorangan, perusahaan atau perkumpulan-perkumpulan. 54. Rujukan terhadap prinsip non-diskriminasi sehubungan dengan pekerjaan dan jabatan di dalam paragraf 1e dianggap berlaku bagi syaratsyarat dan ketentuan-ketentuan perekrutan, penugasan, pembebastugasan, upah dan tunjangan-tunjangan, promosi, pemindahan atau relokasi, pemutusan hubungan kerja, pelatihan dan pensiun. Daftar alasan-alasan yang tidak diperkenankan bagi diskriminasi yang diambil dari Konvensi ILO nomor 111 tahun 1958, Konvensi Perlindungan Kehamilan nomor 183 tahun 2000, Konvensi nomor 159 tahun 1983 tentang Ketenagakerjaan (Para Penyandang Disabilitas), Rekomendasi tentang Pekerja Lanjut Usia nomor 162 tahun 1980 dan Rekomendasi nomor 200 tahun 2010 tentang HIV dan AIDS di Tempat Kerja, menyatakan bahwa segala pembedaan, pengecualian atau preferensi atas dasardasar keadaan diatas adalah pelanggaran terhadap Konvensi-Konvensi, Rekomendasi-Rekomendasi dan Aturan-Aturan tersebut. Istilah “status lainnya” di dalam Panduan ini merujuk pada kegiatan serikat pekerja dan karakteristik-karakteristik pribadi seperti usia, disabilitas, kehamilan, status perkawinan, orientasi seksual, atau status HIV. Sesuai dengan ketentuan-ketentuan di dalam paragraf 1e, perusahaan-perusahaan diharapkan untuk mendorong kesempatan-kesempatan yang setara bagi perempuan dan laki-laki dengan penekanan khusus pada kriteria seleksi, remunerasi, dan promosi yang setara, dan pemberlakuan yang setara terhadap kriteria tersebut, dan mencegah diskriminasi atau pemecatan atas dasar perkawinan, kehamilan atau pengurusan anak. 55. Di dalam paragraf 2c) dari bab ini, informasi yang diberikan oleh perusahaan-perusahaan kepada para pekerja mereka dan perwakilannya diharapkan dapat memberikan “pandangan yang sebenarnya dan adil” tentang kinerja perusahaan. Hal ini terkait dengan: struktur perusahaan, situasi dan prospek ekonomi dan keuangannya, kecenderungan-kecenderungan ketenagakerjaan, dan perubahan-perubahan besar yang KETENAGAKERJAAN DAN HUBUNGAN INDUSTRIAL

51

BAGIAN I

dapat diperkirakan di dalam operasinya, dengan mempertimbangkan berbagai persyaratan yang sah terkait dengan kerahasiaan bisnis. Pertimbangan-pertimbangan terhadap kerahasiaan bisnis dapat berarti informasi tentang hal-hal tertentu mungkin tidak dapat diberikan, atau tidak dapat diberikan tanpa adanya perlindungan hukum. 56. Rujukan pada bentuk-bentuk konsultatif dari partisipasi pekerja di dalam paragraf 3 dari Bab tersebut diambil dari Rekomendasi ILO nomor 94 tahun 1952 mengenai Konsultasi dan Kerjasama antara Para Pemberi Kerja dan Pekerja di Tingkat Perusahaan. Rujukan ini juga sesuai dengan ketentuan yang dimuat di dalam Deklarasi MNE ILO. Pengaturan-pengaturan konsultatif tersebut tidak dapat menggantikan hak pekerja untuk melakukan tawar-menawar atas ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat kerja. Rekomendasi tentang pengaturan-pengaturan konsultatif berkaitan dengan aturan-aturan kerja juga merupakan bagian dari paragraf 8. 57. Di dalam paragraf 4, standar-standar hubungan-hubungan kerja dan industri harus dipahami mencakup pengaturan-pengaturan kompensasi dan waktu kerja. Rujukan terhadap kesehatan dan keselamatan kerja bermaksud bahwa perusahaan-perusahaan multinasional diharapkan untuk mengikuti standar-standar peraturan dan norma-norma industri yang berlaku untuk meminimalisasikan resiko kecelakaan dan cidera yang diakibatkan oleh, terkait dengan, atau terjadi di dalam pekerjaan. Hal ini mendorong perusahaan-perusahaan untuk berupaya meningkatkan kinerja yang terkait dengan kesehatan dan keselamatan di seluruh bagian operasinya, bahkan ketika hal ini mungkin tidak diharuskan oleh peraturan-peraturan yang berlaku di negara-negara di mana mereka beroperasi. Hal ini juga mendorong perusahaan-perusahaan untuk menghormati kemampuan para pekerja untuk menarik diri mereka sendiri dari sebuah situasi kerja ketika terdapat alasan yang wajar untuk meyakini bahwa situasi kerja tersebut menimbulkan resiko yang besar dan mendesak terhadap kesehatan atau keselamatan. Sebagai cerminan terhadap pentingnya dan sifatnya yang melengkapi di antara rekomendasi-rekomendasi yang terkait, persoalan-persoalan yang terkait dengan kesehatan dan keselamatan digaungkan di bagian-bagian lainnya di dalam Panduan, terutama di dalam bab-bab tentang Kepentin52


BAGIAN I

gan-Kepentingan Konsumen dan Lingkungan Hidup. Rekomendasi ILO nomor 194 tahun 2002 mengatur tentang daftar yang mengidentikasikan penyakit-penyakit yang terkait dengan pekerjaan serta aturan-aturan dan pedoman-pedoman pelaksanaan yang dapat dipertimbangkan oleh perusahaan-perusahaan di dalam melaksanakan rekomendasi Panduan ini. 58. Rekomendasi di dalam paragraf 5 dari bab ini mendorong MNEs untuk merekrut tenaga kerja lokal dalam jumlah yang memadai, termasuk personil manajemen, dan untuk memberikan pelatihan bagi mereka. Ekspresi yang digunakan di dalam paragraf tentang pelatihan dan tingkat-tingkat keterampilan melengkapi teks di dalam paragraf A.4 dari bab tentang Kebijakan-Kebijakan Umum mengenai dorongan terhadap pembentukan manusia berkualitas. Rujukan kepada para pekerja lokal melengkapi teks yang mendorong peningkatan kapasitas lokal di dalam paragraf A.3 dari bab tentang Kebijakan-Kebijakan Umum. Sesuai dengan Rekomendasi ILO nomor 195 tahun 2004 tentang Pembangunan Sumber Daya Manusia, maka perusahaan-perusahaan juga didorong untuk berinvestasi, semaksimal mungkin, ke dalam pelatihan dan pembelajaran sepanjang hayat serta memastikan kesempatan yang setara atas pelatihan bagi perempuan dan kelompok-kelompok rentan lainnya, seperti pemuda, orang-orang dengan keterampilan yang rendah, para penyandang disabilitas, imigran, para pekerja lanjut usia, dan masyarakat adat. 59. Paragraf 6 merekomendasikan agar perusahaan-perusahaan memberikan pemberitahuan yang memadai kepada para perwakilan pekerja dan badan-badan pemerintahan yang relevan, atas perubahan-perubahan di dalam operasi-operasi mereka yang akan berdampak besar terhadap penghidupan para pekerjanya, khususnya mengenai penutupan sebuah perusahaan yang mengakibatkan pemutusan hubungan kerja atau pemberhentian massal. Seperti yang dinyatakan di dalamnya, tujuan dari ketentuan ini adalah untuk memberikan kesempatan kerjasama untuk mengurangi dampak-dampak terhadap perubahan-perubahan semacam itu. Ini adalah sebuah prinsip yang penting yang dicerminkan di dalam perundang-undangan dan praktik-praktik hubungan industrial di negara-negara anggota Panduan ini, meskipun pendekatan-pendekaKETENAGAKERJAAN DAN HUBUNGAN INDUSTRIAL

53

BAGIAN I

tan untuk memastikan sebuah kesempatan untuk kerjasama yang sungguh-sungguh tidak sama di seluruh negara anggota Panduan ini. Paragraf ini juga mencatat bahwa akan sangat tepat bila, dalam kaitannya dengan keadaaan-keadaan khusus, pihak manajemen dapat memberikan pemberitahuan sebelum keputusan akhir dicapai. Benar bahwa pemberitahuan sebelum keputusan akhir ada dalam perundang-undangan dan praktik-praktik di sejumlah negara anggota Panduan ini. Namun, hal tersebut bukanlah satu-satunya cara untuk memastikan adanya kesempatan bagi kerjasama yang sungguh-sungguh untuk mengurangi dampakdampak dari keputusan-keputusan semacam itu, dan perundang-undangan dan praktik-praktik di negara-negara anggota lainnya mengatur cara-cara lain seperti menentukan waktu dimana konsultasi-konsultasi harus dilakukan sebelum keputusan-keputusan dapat dilaksanakan.

54


BAGIAN I

VI. Lingkungan Hidup Perusahaan-perusahaan harus, sesuai dengan kerangka kerja peraturan perundang-undangan dan praktik-praktik administrasi di negara-negara di mana mereka beroperasi, dan mempertimbangkan perjanjian-perjanjian, asas-asas, tujuan-tujuan dan standar-standar internasional, memberikan pertimbangan yang cukup terhadap kebutuhan untuk melindungi lingkungan hidup, kesehatan dan keselamatan publik, dan secara umum melakukan kegiatan-kegiatan mereka dengan cara yang memberikan kontribusi terhadap tujuan yang lebih luas dari pembangunan yang berkesinambungan. Secara khusus, perusahaan-perusahaan harus: 1. Membangun dan memelihara sebuah sistem pengelolaan lingkungan hidup yang tepat bagi perusahaan, termasuk: a) pengumpulan dan evaluasi atas informasi yang memadai dan tepat waktu mengenai dampak-dampak lingkungan hidup, kesehatan dan keselamatan dari kegiatan-kegiatan mereka; b) pembentukan tujuan-tujuan dan, bila memungkinkan, sasaran-sasaran yang terukur atas perbaikan kinerja lingkungan hidup dan pemanfaatan sumber daya, termasuk melakukan pengkajian berkala terhadap relevansi dari tujuan-tujuan ini; bila dimungkinkan, sasaran-sasaran tersebut harus sesuai dengan kebijakan-kebijakan nasional dan komitmen-komitmen lingkungan hidup yang relevan; dan c) Pemantauan dan verivikasi yang berkala terhadap kemajuan dari tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran lingkungan hidup, kesehatan, dan keselamatan. 2. Mempertimbangkan persoalan-persoalan biaya, kerahasiaan bisnis, dan perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual: a) memberikan informasi yang memadai, terukur dan dapat diverikasi (bila memungkinkan) dan tepat waktu mengenai kegiatan-kegiatan

LINGKUNGAN HIDUP

55

BAGIAN I

perusahaan kepada publik dan para pekerja, yang dapat meliputi pelaporan tentang kemujuan di dalam meningkatkan kinerja lingkungan hidup; dan b) Terlibat di dalam komunikasi yang memadai dan tepat waktu dan konsultasi dengan masyarakat yang terkena dampak langsung dari kebijakan-kebijakan perusahaan yang terkait dengan lingkungan hidup, kesehatan dan keselamatan dan dari pelaksanaan mereka. 3. Melakukan penilaian, dan pembahasan di dalam pengambilan keputusan, terhadap dampak-dampak yang terkait dengan lingkungan hidup, kesehatan dan keselamatan yang dapat diprediksi sehubungan dengan proses, produk dan layanan jasa perusahaan atas siklus penuh hidup mereka dengan tujuan untuk menghindari atau, bila tidak terhindarkan, menguranginya. Apabilia kegiatan-kegiatan yang diusulkan ini dapat memiliki dampak-dampak yang besar terhadap lingkungan hidup, kesehatan, atau keselamatan, dan apabila kegiatan-kegiatan ini harus diputuskan oleh suatu badan pemerintah yang berwenang, siapkan sebuah penilaian yang layak terhadap dampak lingkungan hidup. 4. Sesuai dengan pemahaman ilmiah dan tekhnis tentang resiko-resiko tersebut, ketika ada ancaman-ancaman kerusakan berat terhadap lingkungan hidup, dengan mempertimbangkan juga kesehatan dan keselamatan manusia, tidak menggunakan alasan tidak adanya kepastian ilmiah yang utuh untuk menunda upaya-upaya pembiayaan efektif untuk mencegah atau mengurangi kerusakan tersebut. 5. Menjaga rencana kontijensi untuk mencegah, mengurangi, dan mengawasi kerusakan lingkungan hidup dan kesehatan dari operasi-operasi mereka, termasuk insiden-insiden dan keadaan-keadaan darurat; dan mekanisme-mekanisme untuk pelaporan segera kepada badan-badan pemerintah yang berwenag. 6. Terus berupaya untuk memperbaiki kinerja perusahaan sehubungan dengan lingkungan hidup, di tingkat perusahaan dan, bila memungkinkan, di tingkat rantai pasokannya, dengan mendorong kegiatan-kegiatan seperti: a) penggunaan prosedur-prosedur teknologi dan operasional di seluruh bagian perusahaan yang mencerminkan standar-standar tentang kin56


BAGIAN I

erja lingkungan hidup yang terbaik dari perusahaan; b) pengembangan dan penyediaan produk-produk atau layananlayanan jasa yang tidak memilki dampak-dampak lingkungan yang tidak semestinya; aman di dalam tujuan penggunaannya; mengurangi emisi gas rumah kaca; esien di dalam mengkonsumsi energi dan sumber-sumber daya alam; dapat digunakan kembali, diperbaharui, atau dibuang secara aman; c) memajukan tingkat kesadaran yang lebih tinggi di antara konsumen terhadap dampak-dampak lingkungan hidup dari penggunaan produk-produk dan layanan-layanan jasa dari perusahaan tersebut, termasuk, dengan memberikan informasi akurat tentang produk-produk mereka (contohnya, terkait dengan emisi gas rumah kaca, keragaman hayati, esiensi sumber daya, atau persoalan-persoalan lingkungan hidup lainnya; dan d) Menggali dan menilai cara-cara peningkatan kinerja perusahaan atas lingkungan hidup dalam waktu yang lebih panjang lagi, misalnya dengan mengembangkan strategi-strategi untuk pengurangan emisi, penggunaan dan pembaharuan sumber daya yang esien, penggantian atau pengurangan penggunaan bahan-bahan beracun, atau stretegi-strategi mengenai keragaman hayati. 7. Memberikan pendidikan dan pelatihan yang memadai kepada para pekerja tentang kesehatan dan keselamatan lingkungan hidup, termasuk penanganan terhadap bahan-bahan yang berbahaya dan pencegahan kecelakaan-kecelakaan lingkungan hidup, serta bidang-bidang pengelolaan lingkungan hidup yang lebih umum, seperti prosedur-prosedur penilaian dampak lingkungan hidup, hubungan-hubungan publik, dan teknologi-teknologi lingkungan hidup. 8. Berkontribusi terhadap pengembangan kebijakan publik mengenai lingkungan hidup yang bermanfaat dan esien secara ekonomi, misalnya, melalui kemitraan atau inisiatif-inisiatif yang akan meningkatkan kesadaran dan perlindungan lingkungan hidup.

LINGKUNGAN HIDUP

57

BAGIAN I

Penjelasan mengenai Hubungan-Hubungan Kerja dan Industri 60. Teks dari Bab mengenai Lingkungan Hidup mencerminkan secara luas asas-asas dan tujuan-tujuan yang dimuat oleh Deklarasi Rio tentang Lingkungan Hidup dan Pembangunan, di dalam Agenda 21 (Deklarasi Rio). Teks ini juga mempertimbangkan Konvensi (Aarhus) tentang Akses terhadap Informasi, Partisipasi Publik di dalam Pengambilan Keputusan, dan Akses terhadap Keadilan di dalam Persoalan-Persoalan Lingkungan Hidup dan mencerminkan standar-standar yang dimuat di dalam instrumen-instrumen seperti Standar ISO mengenai Sistem-Sistem Pengelolaan Lingkungan Hidup. 61. Pengelolaan lingkungan hidup yang baik adalah bagian yang penting di dalam pembangunan yang berkesinambungan, dan semakin dipandang sebagai sebuah kewajiban dan kesempatan bagi bisnis. Perusahaan-perusahaan multinasional memiliki peran untuk dijalankan dalam kedua hal tersebut. Para manajer perusahaan-perusahaan ini, oleh karenanya, harus memberikan perhatian yang cukup terhadap persoalan-persoalan lingkungan hidup di dalam strategi-strategi bisnis mereka. Dalam meningkatkan kinerja lingkungan hidup dibutuhkan komitmen terhadap sebuah pendekatan sistematis dan terhadap peningkatan berlanjut dari sistem. Sebuah sistem pengelolaan lingkungan hidup mengatur tentang kerangka kerja internal yang dibutuhkan untuk mengawasi dampakdampak lingkungan hidup sebuah perusahaan dan untuk mengintegrasikan pertimbangan-pertimbangan lingkungan hidup ke dalam operasi-operasi bisnis. Memiliki sistem semacam itu dapat membantu meyakinkan para pemegang saham, pegawai dan masyarakat bahwa perusahaan tersebut secara aktif berupaya untuk melindungi lingkungan hidup dari dampak-dampak kegiatannya. 62. Selain meningkatkan kinerja lingkungan hidup, membangun sebuah sistem pengelolaan lingkungan hidup dapat memberikan keuntungan-keuntungan ekonomi terhadap perusahaan-perusahaan melalui pengurangan biaya-biaya operasional dan asuransi, peningkatan konservasi energy dan sumber daya, pengurangan biaya-biaya kepatuhan dan tanggungan, peningkatan akses terhadap modal dan keterampilan-keterampilan, peningkatan kepuasan konsumen, dan perbaikan hubungan-hubungan dengan komunitas dan publik. 58


BAGIAN I

63. Di dalam konteks Panduan ini, “pengelolaan lingkungan hidup yang baik” harus ditafsirkan secara luas, meliputi kegiatan-kegiatan yang bertujuan untuk mengawasi dampak-dampak lingkungan hidup yang langsung maupun yang tidak langsung dari kegiatan-kegiatan perusahaan dalam jangka panjang, dan melibatkan unsur-unsur pengawasan polusi dan pengelolaan sumber daya. 64. Di dalam sebagian besar perusahaan, suatu sistem pengawasan internal dibutuhkan untuk mengelola kegiatan-kegiatan perusahaan. Bagian lingkungan hidup di dalam sistem ini dapat mencakup unsur-unsur tersebut sebagai sasaran-sasaran peningkatan kinerja dan pemantauan berkala atas kemajuan-kemajuan dari sasaran-sasaran ini. 65. Informasi mengenai kegiatan-kegiatan perusahaan dan hubungan-hubungan mereka dengan para subkontraktor dan pemasok mereka, dan dampak-dampak lingkungan yang terkait adalah kendaraan yang penting untuk membangun kepercayaan kepada publik. Kendaraan ini paling efektif ketika informasi diberikan secara transparan dan ketika kendaraan ini mendorong konsultasi aktif dengan para pemangku kepentingan seperti para pekerja, konsumen, pemasok, kontraktor, komunitas lokal dan dengan masyarakat umum dengan tujuan untuk memajukan iklim kepercayaan dan pemahaman jangka panjang terkait dengan persoalan-persoalan lingkungan hidup yang menjadi kepentingan bersama. Pelaporan dan komunikasi sangat bermanfaat ketika terjadi kekurangan atau adanya resiko pada aset-aset lingkungan hidup baik di dalam konteks regional, nasional ataupun internasional; standar-standar pelaporan seperti Inisiatif Pelaporan Global memberikan rujukan-rujukan yang bermanfaat. 66. Dalam memberikan informasi yang akurat tentang produk-produk mereka, perusahaan-perusahaan memiliki beberapa pilihan seperti skema-skema pelabelan atau sertikasi sukarela. Dalam menggunakan instrumen-instrumen ini, perusahaan-perusahaan harus memberikan pertimbangan yang cukup terhadap dampak-dampak sosial dan ekonomi atas negara-negara berkembang dan terhadap standar-standar internasional yang diakui. 67. Kegiatan bisnis yang normal dapat meliputi penilaian atas prediksi ter-

LINGKUNGAN HIDUP

59

BAGIAN I

hadap potensi dampak-dampak lingkungan hidup yang terkait dengan kegiatan-kegiatan perusahaan. Perusahaan sering menjalankan penilaian-penilaian dampak lingkungan hidup yang tepat, bahkan ketika hal tersebut tidak diwajibkan oleh hukum. Penilaian-penilaian lingkungan hidup yang dibuat oleh perusahaan dapat memuat pandangan yang luas dan maju mengenai potensi dampak-dampak dari kegiatan-kegiatan perusahaan dan kegiatan-kegiatan para subkontraktor dan pemasok, dengan membahas dampak-dampak yang releban dan mengkaji upayaupaya alternatif dan penurunan untuk menghindari atau memulihkan dampak-dampak yang merugikan. Panduan juga mengakui bahwa perusahaan-perusahaan multinasional memiliki kewajiban-kewajiban tertentu di dalam bagian-bagian lain dari siklus hidup produknya. 68. Beberapa instrumen yang telah diadopsi oleh negara-negara anggota Panduan, termasuk Asas 15 dari Deklarasi Rio tentang Lingkungan Hidup dan Pembangunan, secara jelas menyebutkan sebuah “pendekatan pencegahan”. Tidak satupun dari instrumen ini yang secara jelas ditujukan kepada perusahaan, meskipun kontribusi-kontribusi perusahaan tersirat di dalam seluruh instrumen tersebut. 69. Premis dasar dari Panduan ini adalah bahwa perusahaan-perusahaan harus bertindak secepat mungkin, dan secara proaktif, untuk menghindari, misalnya, kerusakan-kerusakan lingkungan yang berat atau yang tidak dapat dipulihkan akibat dari kegiatan-kegiatan mereka. Namun, kenyataan bahwa Panduan ini ditujukan bagi perusahaan-perusahaan berarti bahwa tidak ada instrumen yang ada saat ini yang benar-benar memadai untuk mengungkapkan rekomendasi ini. Oleh karena itu, Panduan ini dibuat, namun tidak sepenuhnya meniru, instrumen-instrumen lainnya yang sudah ada. 70. Panduan ini tidak ditujukan untuk menafsirkan ulang instrumen-instrumen apapun yang telah ada atau untuk menciptakan komitmen-komitmen atau preseden-preseden baru di pihak pemerintah –Panduan ini bertujuan hanya untuk merekomendasikan bagaimana pendekatan pencegahan seharusnya dilaksanakan di tingkat perusahaan. Mengingat tahap awal dari proses ini, diakui bahwa beberapa eksibilitas dibutuhkan bagi penerapannya, berdasarkan kontek khusus yang dijalankannya. Diakui juga bahwa para pemerintah menetapkan kerangka kerja dasar 60


BAGIAN I

di bidang ini, dan bertanggung jawab untuk berkonsultasi secara berkala dengan para pemangku kepentingan mengenai cara-cara yang paling tepat kedepannya. 71. Panduan ini juga mendorong perusahaan-perusahaan untuk berupaya meningkatkan tingkat kinerja lingkungan hidup di segala bagian operasi mereka, bahkan ketika hal ini mungkin tidak secara formal diharuskan oleh praktik-praktik yang ada di negara-negara di mana mereka beroperasi. Dalam hal ini, perusahaan-perusahaan harus memberikan pertimbangan yang memadai atas dampak-dampak sosial dan ekonomi mereka terhadap negara-negara berkembang. 72. Contohnya, perusahaan-perusahaan multinasional sering memiliki akses atas teknologi-teknologi atau prosedur-prosedur operasional yang inovatif yang dapat, bila diterapkan, membantu meningkatkan kinerja lingkungan hidup secara keseluruhan. Perusahaan-perusahaan multinasional seringkali dilihat sebagai pemimpin-pemimpin di dalam bidang mereka masing-masing, sehingga potensi bagi suatu “dampak unjuk tampil” dari perusahaan-perusahaan yang lain tidak boleh diremehkan. Memastikan bahwa lingkungan hidup negera-negara di mana perusahaan-perusahaan multinasional beroperasi juga menerima manfaat dari teknologi dan praktik-praktik yang tersedia dan inovatif, adalah sebuah cara yang penting bagi pembangunan dukungan terhadap kegiatan-kegiatan investasi secara lebih umum. 73. Perusahaan-perusahaan memiliki peran yang penting untuk dijalankan di dalam pelatihan dan pendidikan para pekerja mereka sehubungan dengan persoalan-persoalan lingkungan hidup. Mereka didorong untuk menjalankan kewajiban ini dengan cara yang seluas-luasnya, khususnya di bidang-bidang yang terkait langsung dengan kesehatan dan keselamatan manusia.

LINGKUNGAN HIDUP

61

BAGIAN I

62


BAGIAN I

VII. Memberantas Suap, Permintaan Suap dan Pemerasan Perushaan-perusahaan tidak boleh, secara langsung ataupun tidak langsung, menawarkan, menjanjikan, memberikan, atau meminta suap atau keuntungan-keuntungan lain yang tidak seharusnya untuk mendapatkan atau menjaga bisnis atau keuntungan-keuntungan yang tidak pantas lainnya. Perusahaan juga harus menolak permintaan suap dan pemerasan. Secara khusus, perusahaan-perusahaan harus: 1. Tidak menawarkan, menjanjikan atau memberikan uang atau keuntungan yang tidak wajar lainnya kepada pejabat-pejabat publik atau para pekerja dari mitra-mitra bisnisnya. Serupa dengan hal tersebut, perusahaan-perusahaan juga tidak boleh meminta, menyepakati, atau menerima uang atau keuntungan yang tidak wajar lainnya dari pejabat-pejabat publik atau para pekerja dari mitra-mitra bisnisnya. Perusahaan-perusahaan tidak boleh menggunakan pihak-pihak ketiga seperti agen dan perantara, konsultan, perwakilan, distributor, kontraktor dan pemasok dan mitra-mitra gabungan lainnya untuk mengalirkan uang dan keuntungan-keuntungan yang tidak wajar lainnya kepada pejabat-pejabat publik, atau kepada para pekerja dari mitra-mitra bisnisnya atau kepada keluarga atau rekanan-rekanan bisnis mereka. 2. Mengembangkan dan menjalankan pengawasan-pengawasan, etika-etika dan program-program atau upaya-upaya kepatuhan untuk mencegah dan mendeteksi suap di tingkat internal, yang dikembangkan berdasarkan penilaian atas resiko yang membahas keadaan-keadaan khusus dari suatu perusahaan, khususnya resiko-resiko penyuapan yang dihadapi oleh perusahaan (seperti geogras dan sektor industri operasinya). Peng awasan-pengawasan, etika-etika dan program-program atau upayaupaya kepatuhan internal tersebut harus meliputi sebuah sistem prosedur keuangan dan pembukuan, termasuk sistem pengawasan internal PEMBERANTASAN SUAP, PERMINTAAN SUAP DAN PEMERASAN

63

BAGIAN I

yang dirancang secara rasional untuk memastikan adanya pembukuan, catatan dan penghitungan yang wajar dan akurat, untuk menjamin bahwa hal-hal tersebut tidak dapat digunakan untuk tujuan penyuapan atau menyembunyikan penyuapan. Keadaan-keadaan khusus dan resikoresiko penyuapan tersebut harus dipantau dan dikaji ulang secara berkala sesuai kebutuhan untuk memastikan bahwa pengawasan-pengawasan, etika-etika dan program-program atau upaya-upaya kepatuhan internal tersebut disesuaikan dan tetap efektif, dan untuk mengurangi resiko keterlibatan perusahaan di dalam penyuapan, permintaan suap dan pemerasan. 3. Melarang atau tidak mendukung, didalam pengawasan-pengawasan, etika-etika dan program-program atau upaya-upaya kepatuhan internal perusahaan, penggunaan pembayaran-pembayaran fasilitasi kecil, yang pada umumnya ilegal di negara-negara di mana mereka digunakan, dan, ketika pembayaran-pembayaran semacam itu dilakukan, mencatatnya secara akurat di dalam di dalam pembukuan dan catatan-catatan keuangan. 4. Memastikan, dengan mempertimbangkan resiko-resiko penyuapan tertentu yang dihadapi oleh perusahaan, pendokumentasian due diligence yang memadai sehubungan dengan perekrutan, serta pengawasan yang tepat dan berkala terhadap para agen, dan bahwa remunerasi bagi para agen tersebut tepat dan hanya untuk layanan-layanan yang sah saja. Bila dianggap relevan, menyimpan dan menyediakan daftar agen-agen yang terlibat di dalam transaksi-transaksi dengan badan-badan publik dan perusahaan-perusahaan miliki negara kepada badan-badan pemerintah yang berwenang, sesuai dengan syarat-syarat pengungkapan publik yang berlaku. 5. Meningkatkan transparansi atas kegiatan-kegiatan mereka di dalam memerangi penyuapan, permintaan suap dan pemerasan. Upaya-upaya dapat meliputi pembangunan komitmen publik untuk melawan penyuapan, permintaan suap dan pemerasan, dan mengungkap sistem-sistem pengelolaan dan pengawasan-pengawasan, etika-etika dan program-program atau upaya-upaya kepatuhan internal yang dijalankan oleh perusahaan-perusahaan untuk menghormati komitmen-komitmen ini. Perusahaan-perusahaan juga harus mendorong keterbukaan dan di64


BAGIAN I

alog dengan publik untuk memajukan kesadaran dan kerjasamanya di dalam pemberantasan penyuapan, permintaan suap dan pemerasan. 6. Memajukan kesadaran dan kepatuhan pegawai terhadap kebijakan-kebijakan dan pengawasan-pengawasan, etika-etika dan program-program atau upaya-upaya kepatuhan internal untuk memerangi penyuapan, permintaan suap dan pemerasan melalui penyebarluasan yang tepat atas pengawasan-pengawasan, etika-etika dan program-program atau upaya-upaya kepatuhan internal tersebut dan melalui program-program pelatihan dan prosedur-prosedur pendisiplinan. 7. Tidak memberikan kontribusi-kontribusi ilegal kepada para kandidat pejabat publik atau partai-partai politik atau kepada organisasi politik lainnya. Kontribusi-kontribusi politik harus sepenuhnya mematuhi syarat-syarat pengungkapan publik dan harus dilaporkan kepada manajemen senior. Penjelasan tentang Pemeberantasan Penyuapan, Permintaan Suap dan Pemerasan 74. Penyuapan dan korupsi merugikan institusi-institusi demokratis dan pengelolaan perusahaan-perusahaan. Penyuapan dan korupsi melemah-kan investasi dan merusak kondisi-kondisi persaingan internasional. Khususnya, pengalihan dana melalui praktik-praktik yang korup melemahkan upaya-upaya warga negara untuk mencapai tingkat kesejahteraan ekonomi, sosial dan lingkungan hidup, dan hal tersebut menghambat upayaupaya untuk mengurangi kemiskinan. Perusahaan-perusahaan memiliki peran yang penting untuk dimainkan di dalam pemberantasan praktik-praktik ini. 75. Kepatutan, integritas dan transparansi baik di wilayah publik maupun privat merupakan konsep-konsep utama di dalam perlawanan terhadap penyuapan, permintaan suap dan pemerasan. Komunitas bisnis, organisasi-organisasi non-pemerintah, organisasi-organisasi pemerintah dan antar pemerintah semuanya telah bekerjasama untuk memperkuat dukungan publik terhadap upaya-upaya anti korupsi dan meningkatkan transparansi dan kesadaran publik terhadap masalah-masalah korupsi dan penyuapan. Pelaksanaan praktik-praktik pengelolaan perusahaan

PEMBERANTASAN SUAP, PERMINTAAN SUAP DAN PEMERASAN

65

BAGIAN I

yang tepat juga merupakan sebuah unsur yang penting di dalam memajukan sebuah budaya etis di dalam perusahaan-perusahaan. 76. Konvensi tentang Pemberantasan Penyuapan terhadap Pejabat-Pejabat Publik Asing di dalam Transaksi-Transaksi Bisnis Internasional (Konvensi Anti Penyuapan) berlaku pada tanggal 15 Februari 1999. Konvensi Anti Penyuapan, beserta Rekomendasi tahun 2009 mengenai Pemberantasan yang Lebih Jauh terhadap Penyuapan Pejabat-Pejabat Publik Asing di dalam Transaksi-Transaksi Bisnis Internasional (Rekomendasi Anti Penyuapan tahun 2009), rekomendasi tahun 2009 mengenai Upaya-Upaya yang Lebih Jauh terhadap Penyuapan Pejabat-Pejabat Publik Asing di dalam Transaksi-Transaksi Bisnis Internasional, dan Rekomendasi tahun 2006 tentang Penyuapan dan Kredit-Kredit Ekspor yang Didukung secara Resmi, adalah inti dari instrumen-instrumen OECD yang menyasar pemberi tawaran di dalam transaksi suap. Instrumen-instrumen tersebut bertujuan untuk menghapuskan “pasokan” suap bagi par apejabat publik asing, di mana setiap negara bertanggung jawab terhadap kegiatan-kegiatan perusahaan-perusahaannya dan terhadap apa yang terjadi di wilayah hukumnya sendiri. Sebuah program pemantauan yang rinci dan sistematis terhadap pelaksanaan negara-negara atas Konvensi Anti Penyuapan telah dibuat untuk memajukan pemenuhan yang sepenuhnya atas instrumen-instrumen ini. 77. Rekomendasi Anti Penyuapan tahun 2009 merekomendasikan secara khusus agar para pemerintah mendorong perusahaan-perusahaan mereka untuk mengembangkan dan melaksanakan pengawasan, etika dan program-program atau upaya-upaya kepatuhan internal yang memadai untuk tujuan pencegahan dan pendeteksian penyuapan asing, dengan mempertimbangkan Pedoman Praktik yang Baik terhadap Pengawasan, Etika dan Kepatuhan Internal, yang dimasukkan sebagai Lampiran II di dalam Rekomendasi Anti Penyuapan tahun 2009. Pedoman Praktik yang Baik ini ditujukan kepada perusahaan-perusahaan serta organisasi bisnis dan perkumpulan-perkumpulan profesi, dan menggarisbawahi praktik-praktik yang baik untuk memastikan efektivitas pengawasan-pengawasan, etika dan program-program atau upaya-upaya kepatuhan internal mereka untuk mencegah dan mendeteksi penyuapan asing. 66


BAGIAN I

78. Inisiatif-inisiatif sektor swasta dan masyarakat sipil juga membantu perusahaan-perusahaan untuk merancang dan melaksanakan kebijakan-kebijakan anti penyuapan yang efektif. 79. Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa menentang Korupsi (UNCAC), yang berlaku pada tanggal 14 Desember 2005, menyajikan standar-standar, upaya-upaya dan aturan-aturan yang luas untuk melawan korupsi. Di dalam UNCAC, Negara-Negara Pihak diharuskan untuk melarang para pejabatnya untuk menerima suap dan perusahaan-perusahaannya untuk menyuap pejabat-pejabat publik dalam negeri, serta pejabat-pejabat publik asing dan pejabat-pejabat publik organisasi-organisasi internaisonal, dan untuk mempertimbangkan pelarangan terhadap penyuapan antar badan swasta. UNCAC dan Konvensi Anti Penyuapan saling mendukung dan melengkapi. 80. Untuk menyasar sisi peminta suap, praktik-praktik pengelolaan yang baik merupakan unsur yang penting untuk mencegah perusahaan-perusahaan dari permintaan untuk membayar suap. Perusahaan-perusahaan dapat mendukung inisiatif-inisiatif aksi kolektif untuk menolak permintaan suap dan pemerasan. Pedoman Praktik yang Baik mengenai PasalPasal Khusus di dalam Konvensi di dalam Lampiran I dari Rekomendasi Anti Penyuapan tahun 2009 menyatakan bahwa Konvensi Anti Penyuapan harus dilaksanakan sedemikian rupa sehingga tidak memberikan suatu pembelaan atau pengecualian ketika pejabat publik asing meminta suap. Kemudian, UNCAC mengharuskan kriminalisasi terhadap permintaan suap yang dilakukan oleh pejabat-pejabat publik dalam negeri.

PEMBERANTASAN SUAP, PERMINTAAN SUAP DAN PEMERASAN

67

BAGIAN I

68


BAGIAN I

VIII. Kepentingan-Kepentingan Konsumen Ketika berurusan dengan para konsumen, perusahaan-perusahaan harus bertindak sesuai dengan praktik-praktik bisnis, pemasaran dan periklanan yang baik dan harus mengambil segala langkah-langkah yang wajar untuk memastikan kualitas dan kehandalan barang-barang dan layanan-layanan jasa yang mereka berikan. Khususnya, mereka harus: 1. Memastikan bahwa barang-barang dan layanan-layanan jasa yang mereka berikan memenuhi seluruh standar yang disepakati atau diwajibkan oleh hukum untuk kesehatan dan keselamatan konsumen, termasuk yang menyangkut peringatan-peringatan kesehatan dan informasi keselamatan. 2. Memberikan informasi yang akurat, dapat diverikasi dan jelas yang memadai untuk memungkinkan para konsumen untuk mengambil keputusan-keputusan yang diinformasikan, termasuk informasi tentang harga dan, bila memungkinkan, muatan, penggunaan yang aman, atribut-atribut lingkungan hidup, pemeliharaan, penyimpanan dan pembuangan barang-barang dan layanan-layanan jasa. Bila memungkinkan, informasi ini harus diberikan dengan cara memfasilitasi kemampuan para konsumen untuk membandingkan produk-produk. 3. Memberikan akses kepada para konsumen atas penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang adil, mudah digunakan, tepat waktu dan efektif dan mekanisme-mekanisme pemulihan, tanpa biaya atau beban yang tak semestinya. 4. Tidak melakukan representasi atau pembiaran, ataupun terlibat di dalam praktik-praktik lain, yang menipu, mengecoh, curang atau tidak adil. 5. Mendukung upaya-upaya untuk memajukan pendidikan konsumen di wilayah-wilayah yang terkait dengan kegiatan-kegiatan bisnis mereka, dengan tujuan untuk, antara lain, meningkatkan kemampuan para konsumen untuk: i) membuat keputusan-keputusan yang didasari KEPENTINGAN-KEPENTINGAN KONSUMEN

69

BAGIAN I

oleh pengetahuan yang memadai sehubungan dengan barang-barang, layanan-layanan jasa dan pasar yang rumit, ii) memahami secara lebih baik tentang dampak ekonomi, lingkungan hidup dan sosial atas keputusan-keputusan mereka dan iii) mendukung konsumsi yang berkesinambungan. 6. Menghormati privasi konsumen dan melakukan upaya-upaya yang wajar untuk memastikan keamanan dari data pribadi yang mereka kumpulkan, simpan, proses atau sebarluaskan. 7. Bekerjasama secara penuh dengan badan-badan pemerintah yang berwenang untuk mencegah dan memerangi praktik-praktik pemasaran yang curang (termasuk periklanan yang mengecoh dan penipuan perdagangan) dan untuk mengurangi atau mencegah ancaman-ancaman serius terhadap kesehatan dan keselamatan publik atau terhadap lingkungan hidup yang timbul akibat dari konsumsi, penggunaan atau pembuangan barang-barang dan layanan-layanan jasa mereka. 8. Mempertimbangkan, dalam menerapkan asas-asas tersebut di atas, i) kebutuhan-kebutuhan dari para konsumen yang rentan dan tidak beruntung dan ii) tantangan-tantangan khusus yang dapat ditimbulkan oleh perdagangan elektronik kepada para konsumen. Penjelasan tentang Kepentingan-Kepentingan Konsumen 81. Bab tentang kepentingan-kepentingan konsumen di dalam Panduan OECD untuk Perusahaan-Perusahaan Multinasional menggunakan hasil kerja dari Komite OECD untuk Kebijakan Konsumen dan Komite untuk Pasar-Pasar Keuangan, serta hasil dari organisasi-organisasi internasional lainnya, temasuk hasil kerja dari Kamar Dagang Internasional, Organisasi Internasional untuk Standarisasi dan Perserikatan Bangsa-Bangsa (misalnya, Panduan PBB mengenai Kebijakan Konsumen, yang diperluas pada tahun 1999). 82. Bab ini mengakui bahwa kepuasan konsumen dan kepentingan-kepentingan yang terkait merupakan dasar utama bagi keberhasilan operasi dari perusahaan-perusahaan. Bab ini juga mengakui bahwa pasar-pasar produk dan jasa telah melalui banyak transformasi dari waktu ke waktu. Reformasi peraturan, pasar-pasar global yang lebih terbuka, pengem-

70


BAGIAN I

bangan teknologi-teknologi baru dan pertumbuhan layanan-layanan konsumen telah menjadi agen-agen kunci bagi perubahan, memberikan lebih banyak pilihan dan manfaat-manfaat kepada konsumen yang disebabkan oleh kompetisi yang lebih terbuka. Di waktu yang sama, gerak perubahan dan meningkatnya kerumitan di dalam banyak pasar telah semakin menyulitkan konsumen untuk membandingkan dan menilai barang-barang dan layanan-layanan jasa. Selain itu, demogra konsumen juga telah berubah dari waktu ke waktu. Anak-anak semakin menjadi tenaga yang penting bagi pasar, begitu juga dengan jumlah orang yang lebih dewasa. Meskipun para konsumen menjadi lebih terdidik, namun masih banyak yang kurang memiliki kemampuan aritmatika dan pengetahuan yang dibutuhkan di dalam pasar saat ini yang semakin rumit dan sarat informasi. Kemudian, banyak konsumen yang semakin tertarik untuk mengetahui posisi dan kegiatan-kegiatan perusahaan di lingkup persoalan-persoalan perekonomian, sosial dan lingkungan hidup yang lebih luas, dan mempertimbangkan hal-hal tersebut ketika memilih barang-barang dan layanan-layanan jasa. 83. Pengantarnya menyerukan kepada perusahaan-perusahaan untuk menjalankan praktik-praktik bisnis, pemasaran dan periklanan yang baik dan untuk memastikan kualitas dan kehandalan produk-produk yang mereka sediakan. Asas-asas ini, dicatat, berlaku bagi barang-barang dan layanan-layanan jasa. 84. Paragraf 1 menekankan pentingnya bagi perusahaan-perusahaan untuk mematuhi standar-standar kesehatan dan keselamatan dan pentingnya bagi mereka untuk memberikan informasi yang memadai tentang kesehatan dan keamanan produk-produk mereka kepada para konsumen. 85. Paragraf 2 membahas tentang pengungkapan informasi. Paragraf ini meminta perusahaan-perusahaan untuk menyediakan informasi yang memadai kepada para konsumen untuk mengambil keputusan-keputusan berdasarkan pengetahuan yang cukup. Hal ini mencakup informasi tentang resiko-resiko keuangan yang terkait dengan produk-produk, yang relevan. Kemudian, dalam beberapa hal, perusahaan-perusahaan diwajibkan oleh hukum untuk menyediakan informasi yang dapat memungkinkan para konsumen untuk membandingkan barang-barang dan layanan-layanan jasa secara langsung (contohnya, penetapan harga KEPENTINGAN-KEPENTINGAN KONSUMEN

71

BAGIAN I

unit). Bila tidak ada aturan yang khusus, maka perusahaan-perusahaan didorong untuk menyajikan informasi, ketika berurusan dengan para konsumen, dengan cara yang memudahkan perbandingan-perbandingan barang-baran dan layanan-layanan jasa tersebut dan memungkinkan para konsumen untuk dengan mudah menentukan harga keseluruhan dari suatu produk. Perlu dicatat bahwa apa yang dianggap “memadai” dapat berubah dari waktu ke waktu dan perusahaan-perusahaan harus tanggap terhadap perubahan-perubahan ini. Segala klaim atas produk dan lingkungan hidup yang dibuat oleh perusahaan-perusahaan harus didasarkan pada bukti-bukti yang memadai dan, bila dapat diterapkan, pengujian yang layak. Dengan mempertimbangkan ketertarikan yang semakin meningkat dari para konsumen terhadap persoalan-persoalan lingkungan hidup dan konsumsi yang berkesinambungan, maka harus disediakan, bila memungkinkan, informasi tentang atribut-atribut lingkungan hidup atas produk-produk. Hal ini dapat mencakup informasi tentang esiensi energi dan tingkat pendauran ulang dari produk-produk dan, dalam hal produk-produk makanan, informasi mengenai praktik-praktik pertanian. 86. Perilaku bisnis semakin dijadikan pertimbangan oleh para konsumen di dalam pengambilan keputusan untuk membeli. Oleh karena itu perusahaan-perusahaan didorong untuk menyediakan informasi tentang inisiatif-inisiatif yang telah mereka lakukan untuk mengintegrasikan persoalan-persoalan sosial dan lingkungan hidup di dalam operasi-operasi bisnis mereka dan, selain itu, untuk mendukung konsumsi yang berkesinambungan. Bab III dari Panduan tentang Pengungkapan relevan dalam hal ini. Perusahaan-perusahaan didorong di dalamnya untuk mengkomunikasikan laporan-laporan nilai atau laporan-laporan perilaku bisnis kepada publik, termasuk informasi mengenai kebijakan-kebijakan perusahaan tentang sosial, etika dan lingkungan hidup dan aturan-aturan perilaku lainnya yang diikuti oleh perusahaan. Perusahaan didorong untuk menyediakan informasi ini dalam bahasa yang dapat dimengerti dan di dalam format yang menarik bagi para konsumen. Pertumbuhan jumlah perusahaan yang melaporkan hal-hal ini dan menargetkan informasi kepada para konsumen akan disambut baik. 87. Paragraf 3 mencerminkan bahasa yang digunakan di dalam Rekomenda72


BAGIAN I

si Dewan tahun 2007 mengenai Penyelesaian dan Pemulihan Sengketa Konsumen. Rekomendasi tersebut menetapkan sebuah kerangka kerja untuk mengembangkan pendekatan-pendekatan yang efektif dalam mengatasi pengaduan-pengaduan konsumen, termasuk serangkaian tindakan yang dapat dilakukan oleh industri dalam hal ini. Dicatat bahwa mekanisme-mekanisme yang telah dibangun oleh perusahaan-perusahaan untuk menyelesaikan sengketa konsumen telah meningkatkan kepercayaan konsumen dan kepuasan konsumen. Mekanisme-mekanisme ini dapat memberikan solusi-solusi yang lebih dapat diterapkan terhadap pengaduan-pengaduan dibandingkan upaya-upaya hukum, yang dapat menjadi lebih mahal, lebih sulit, dan memakan waktu bagi semua pihak yang terkait. Namun, agar mekanisme-mekanisme di luar pengadilan ini dapat menjadi efektif, para konsumen perlu dibuat paham terhadap keberadaannya dan akan mendapatkan manfaat dari pedoman mengenai bagaimana megajukan pengaduan-pengaduan, khususnya terkait dengan klaim-klaim yang melibatkan transaksi-transaksi lintas batas atau yang multidimensional. 88. Paragraf 4 menyangkut tentang praktik-praktik perdagangan yang menipu, mengecoh, curang dan tidak adil lainnya. Praktik-praktik semacam ini dapat merusak pasar, dan merugikan konsumen dan perusahaan-perusahaan yang bertanggung jawab dan harus dihindari. 89. Paragraf 5 membahas tentang pendidikan konsumen, yang semakin penting seiring dengan semakin rumitnya pasar-pasar dan produk-produk yang banyak. Pemerintah, organisasi-organisasi konsumen dan banyak perusahaan telah mengakui bahwa hal ini adalah tanggung jawab bersama dan bahwa mereka dapat memainkan peranan yang penting dalam hal ini. Kesulitan-kesulitan yang dialami oleh para konsumen dalam mengevaluasi produk-produk yang rumit di dalam keuangan dan bidang-bidang yang lainnya telah menekankan pentingnya bagi para pemangku kepentingan untuk bekerja sama dalam memajukan pendidikan yang bertujuan meningkatkan pengambilan keputusan konsumen. 90. Paragraf 6 membahas tentang data pribadi. Meningkatnya pengumpulan dan penggunaan data pribadi oleh perusahaan-perusahaan, yang sebagian disebabkan oleh kemajuan internet dan teknologi, telah menekankan pentingnya perlindungan data pribadi dari pelanggaran-pelanggaran KEPENTINGAN-KEPENTINGAN KONSUMEN

73

BAGIAN I

terhadap privasi konsumen, termasuk pelanggaran-pelanggaran keamanan. 91. Paragraf 7 menekankan pentingnya perusahaan-perusahaan untuk bekerjasama dengan badan-badan pemerintah yang berwenang untuk secara lebih efektif mencegah dan memerangi praktik-praktik pemasaran yang menipu. Kerjasama juga dibutuhkan untuk mengurangi atau mencegah ancaman-ancaman terhadap kesehatan dan keselamatan publik dan lingkungan hidup. Hal ini mencakup ancaman-ancaman yang terkait dengan pembuangan barang-barang, serta konsumsi dan penggunaannya. Hal ini mencerminkan pengakuan terhadap pentingnya mempertimbangkan keseluruhan siklus hidup dari produk-produk tersebut. 92. Paragraf 8 meminta perusahaan-perusahaan untuk mempertimbangkan situasi-situasi kerentanan dan ketidakberuntungan para konsumen ketika memasarkan produk-produk dan layanan-layanan jasa mereka. Konsumen yang tidak beruntung atau rentan mengacu pada para konsumen tertentu atau kategori-kategori konsumen yang karena karakteristik atau keadaan pribadinya (seperti usia, kapasitas mental atau sik, pendidikan, pendapatan, bahasa atau lokasi yang terpencil) dapat menemui kesulitan-kesulitan tertentu dalam bekerja di dalam market-market global yang sarat informasi saat ini. Paragraf ini juga menggarisbawahi semakin pentingnya perdagangan yang bergerak (mobile) dan bentuk-bentuk perdaganan elektronik lainnya di dalam pasar-pasar global. Keuntungan-keuntungan yang diberikan oleh perdagangan semacam itu sangat besar dan berkembang. Para pemerintah telah menghabiskan waktu yang cukup banyak untuk mengkaji cara-cara untuk memastikan bahwa para konsumen diberikan perlindungan yang transparan dan efektif di dalam perdagangan elektronik yang tidak kurang dari tingkat perlindungan yang diberikan di dalam bentuk-bentuk perdagangan tradisional.

74


BAGIAN I

IX. Sains dan Teknologi Perusahaan-perusahaan harus: 1. Berupaya untuk memastikan bahwa kegiatan-kegiatan mereka sesuai dengan kebijakan-kebijakan dan rencana-rencana sains dan teknologi (S&T) dari negara-negara di mana mereka beroperasi dan, bila memungkinkan, berkontribusi terhadap pengembangan kapasitas inovatif lokal dan nasional. 2. Melaksanakan, bila dapat diterapkan di dalam kegiatan-kegiatan bisnis mereka, praktik-praktik yang memungkinkan pemindahan dan penyebaran teknologi-teknologi dan keterampilan teknis, dengan pertimbangan yang memadai atas perlindungan hak atas kekayaan intelektual. 3. Bila dimungkinkan, melaksanakan upaya pengembangan sains dan teknologi di negara-negara penerima untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan pasar lokal, serta menggunakan personil negara penerima di dalam kapasitas S&T dan mendorong pelatihannya, dengan mempertimbangkan kebutuhan-kebutuhan perdagangan. 4. Dalam memberikan izin-izin bagi penggunaan hak atas kekayaan intelektual atau, selain itu, ketika memindahkan teknologi, lakukanlah dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang wajar dan dengan cara yang dapat mengkontribusikan prospek-prospek pembanguan jangka panjang yang berkesinambungan di negara penerima. 5. Bila relevan terhadap tujuan-tujuan perdagangan, membangun hubungan dengan universitas-universitas lokal, lembaga-lembaga penelitian publik, dan berpartisipasi di dalam proyek-proyek kerjasama penelitian bersama dengan industri atau asosiasi-asosiasi industri lokal. Penjelasan atas Sains dan Teknologi 93. Di dalam sebuah perekonomian yang berdasarkan pada pengetahuan

ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI

75

BAGIAN I

dan globalisasi, di mana batas-batas nasional tidak terlalu menjadi masalah, bahkan bagi perusahaan-perusahaan kecil atau yang berorientasi domestik, kemampuan untuk mengakses dan menggunakan teknologi dan keterampilan teknis penting untuk meningkatkan kinerja perusahaan. Akses semacam itu juga penting bagi perwujudan dari dampak luas perekonomian terhadap kemajuan teknologi, termasuk pertumbuhan produktivitas dan penciptaan lapangan kerja, di dalam konteks pembangunan yang berkesinambungan. Perusahaan-perusahaan multinasional adalah saluran pemindahan teknologi lintas batas. Mereka memberikan kontribusi bagi kapasitas inovatif nasional dari negara-negara penerima mereka dengan menciptakan, menyebarkan, dan bahkan memungkinkan pengunaan teknologi-teknologi baru oleh perusahaan-perusahaan dan lembaga-lembaga domestik. Kegiatan-kegiatan R&D dari MNEs, bila dikaitkan secara baik dengan sistem inovasi nasional, dapat membantu meningkatkan kemajuan ekonomi dan sosial di negara-negara penerima mereka. Sebaliknya, pengembangan sebuah sistem inovasi yang dinamis di dalam negara-negara penerima dapat memperluas kesempatan-kesempatan perdagangan bagi MNEs. 94. Oleh karena itu, bab ini bertujuan untuk memajukan, dalam batasan-batasan kemampuan ekonomi, persoalan-persoalan perkompetisian dan pertimbangan-pertimbangan lainnya, penyebaran hasil-hasil penelitian dan kegiatan-kegiatan pembangunan oleh perusahaan-perusahaan multinasional kepada negara-negara di mana mereka beroperasi, sehingga berkontribusi kepada kapasitas-kapasitas inovatif dari negara-negara penerima. Dalam hal ini, memajukan penyebaran teknologi dapat mencakup komersialisasi produk yang mengandung teknologi-teknologi, perizinan proses inovasi, rekruitmen dan pelatihan personil S&T dan pengembangan usaha-usaha kerjasaman R&D. Ketika menjual atau memberikan izin teknologi, bukan saja ketentuan-ketentuan dan syaratsyarat negosiasinya harus wajar, namun MNEs mungkin ingin untuk mempertimbangkan dampak-dampak jangka panjang terhadap pembangunan, lingkungan hidup dan dampak-dampak lainnya dari teknologi bagi negara asal dan negara penerima. Di dalam kegiatan-kegiatannya, perusahaan-perusahaan multinasional dapat membangun dan meningkatkan kapasitas inovatif dari anak-anak perusahaan dan kontraktor76


BAGIAN I

nya. Selain itu, MNEs dapat memberikan perhatian terhadap pentingnya prasarana keilmuan dan teknologi lokal, baik secara sik maupun kelembagaan. Dalam hal ini, MNEs dapat memberikan kontribusi berguna bagi perumusan kerangka kerja oleh pemerintah negara penerima yang kondusif bagi pengembangan sistem-sistem inovasi dinamis.

ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI

77

BAGIAN I

78


BAGIAN I

X. Kompetisi Perusahaan-perusahaan harus: 1. Menjalankan kegiatan-kegiatan mereka dengan cara yang sesuai dengan seluruh peraturan perundang-undangan kompetisi yang berlaku, dengan mempertimbangkan perundang-undangan tentan kompetisi di seluruh yurisdiksi di mana kegiatan-kegiatan tersebut mungkin memiliki dampak-dampak yang anti kompetisi. 2. Refrain from entering into or carrying out anti-competitive agreements among competitors, including agreements to: 3. Tidak mengikatkan diri atau menjalankan kesepakatan-kesepakatan anti kompetisi dengan para kompetitor, termasuk kesepakatan-kesepakatan untuk: a) Menetapkan harga; b) Melakukan lelang-lelang yang dimanipulasi (lelang-lelang yang kolusif); c) Menetapkan pembatasan-pembatasan atau kuota-kuota terhadap keluaran (output); atau d) Berbagi atau memisah-misahkan pasar dengan mengalokasikan para konsumen, pemasok, wilayah atau garis perdagangan. 4. Bekerjasama dengan badan-badan penyelidik kompetisi yang berwenang dengan, antara lain dan sesuai dengan hukum yang berlaku dan standar-standar perlindungan yang tepat, memberikan tanggapan secepat dan selengkap mungkin terhadap permintaan atas informasi, dan mempertimbangkan penggunaan instrumen-instrumen yang tersedia, seperti pelepasan hak atas kerahasiaan bila perlu, untuk memajukan kerjasama yang efektif dan esien di antara badan-badan penyelidik. 5. Memajukan kesadaran pegawai secara berkala terhadap pentingnya mematuhi seluruh peraturan perundang-undangan kompetisi yang berPERSAINGAN USAHA

79

BAGIAN I

laku, dan, khususnya, melatih manajemen senior perusahaan dalam kaitannya dengan persoalan-persoalan kompetisi. Penjelasan atas Sains dan Teknologi 95. Rekomendasi-rekomendasi menekankan pentingnya peraturan perundang-undangan kompetisi terhadap operasi yang esien baik di pasar domestik maupun internasional dan menegaskan kembali pentingnya pematuhan terhadap peraturan perundang-undangan tersebut oleh perusahaan-perusahaan domestik dan multinasional. Mereka juga mencoba memastikan bahwa seluruh perusahaan menyadarai pengembangan-pengembangan yang terkait dengan lingkup, pemulihan dan sanksi dari perundang-undangan tentang kompetisi dan cakupan dari kerjasama di antara badan-badan kompetisi yang berwenang. Istilah hukum “kompetisi” digunakan untuk merujuk kepada undang-undang, baik undang-undang “anti persaingan yang tidak sehat” dan “anti monopoli”, yang secara beragam melarang: a) kesepakatan-kesepakatan anti kompetisi; b) penyalahgunaan kekuatan atau dominasi pasar; c) akuisisi ke-kuatan atau dominasi pasar untuk tujuan selain dari kinerja esien; atau d) pengurangan besar terhadap kompetisi atau penghalangan besar terhadap kompetisi yang efektif melalui merger atau akuisisi. 96. Secara umum, perundang-undangan dan kebijakan-kebijakan kompetisi melarang: a) kartel-kartel garis keras; b) kesepakatan-kesepakatan anti kompetisi lainnya; c) perilaku anti kompetisi yang mengeksploitasi atau memperluas dominasi pasar atau kekuatan pasar; dan d) merger-merger dan akuisisi yang anti kompetisi. Di dalam Rekomendasi Dewan OECD tahun 1998 mengenai Aksi Efektif Menentang Kartel-Kartel Garis Keras, C(98)35/FINAL, kesepakatan-kesepakatan anti kompetisi yang dimaksud di dalam sub a) mencakup kartel-kartel garis keras, namun Rekomendasi tersebut memasukkan perbedaan-perbedaan di dalam hukum-hukum para negara anggota, termasuk perbedaan-perbedaan di dalam pengecualian-pengecualian atau ketentuan-ketentuan hukum yang memperbolehkan pengecualian atau pemberian izin bagi kegiatan yang seharusnya dilarang. Rekomendasi-rekomendasi di dalam Panduan ini tidak menyarankan agar perusahaan-perusahaan harus terus menjalankan pengecualian-pengecualian atau ketentuan-ketentuan 80


BAGIAN I

yang diperbolehkan secara hukum tersebut. Kategori-kategori sub b) dan c) lebih umum karena dampak-dampak dari kesepakatan-kesepakatan lainnya dan perilaku sepihak lebih ambigu, dan kurang adanya konsensus tentang apa yang dapat dianggap sebagai anti kompetisi. 97. Tujuan dari kebijakan kompetisi adalah untuk berkontribusi terhadap keseluruhan kesejahteraan dan pertumbuhan ekonomi dengan memajukan kondisi-kondisi pasar di mana sifat, kualitas dan harga barang-barang dan layanan-layanan jasa ditentukan oleh kekuatan pasar yang kompetitif. Selain keuntungan para konsumen dan kewenangan ekonomi secara keseluruhan, seperti kompetisi lingkungan hidup yang memberikan penghargaan terhadap perusahaan-perusahaan yang secara esien menanggapi tuntutan para konsumen. Perusahaan-perusahaan dapat memberikan kontribusi terhadap proses ini dengan menyediakan informasi dan nasihat ketika pemerintah sedang mempertimbangkan perundang-undangan dan kebijakan-kebijakan yang dapat mengurangi esiensi atau bahkan mengurangi sifat kompetitif pasar. 98. Perusahaan-perusahaan harus menyadari bahwa perundang-undangan mengenai kompetisi terus dibuat, dan bahwa sekarang semakin umum bagi perundang-undangan tersebut untuk melarang kegiatan-kegiatan anti kompetisi yang terjadi di luar negeri bila kegiatan-kegiatan tersebut berdampak merugikan bagi para konsumen domestik. Selain itu, perdagangan dan investasi lintas batas semakin memungkinkan timbulnya perilaku anti kompetisi di satu wilayah yang akan berdampak merugikan di wilayah-wilayah yang lainnya. Oleh karena itu, perusahaan-perusahaan harus mempertimbangkan hukum di negara di mana mereka beroperasi dan hukum di seluruh negara yang dampak dari perilakunya mungkin akan dirasakan. 99. Terakhir, perusahaan-perusahaan harus mengakui bahwa badan-badan kompetisi yang berwenang untuk lebih terlibat secara lebih mendalam di dalam menyelidiki dan menantang kegiatan anti kompetisi. Lihat secara umum: Rekomendasi Dewan Mengenai Kerjasama antara Negara-Negara Anggota sehubungan dengan Praktik-Praktik Anti Kompetisi yang Mempengaruhi Perdagangan Internasional, C(95)130/FINAL; Rekomendasi Dewan mengenai Pengkajian Merger, C(2005)34. Ketika badan-badan kompetisi yang berwenang di berbagai wilayah mengkaji PERSAINGAN USAHA

81

BAGIAN I

perilaku yang sama, maka fasilitasi dan kerjasama dari perusahaan-perusahaan dengan badan-badan yang berwenang akan memajukan pengambilan keputusan dan pemulihan kompetisi yang konsisten dan baik, serta memungkinkan penghematan biaya bagi para pemerintah dan perusahaan.

82


BAGIAN I

XI. Pajak 1. Penting bagi perusahaan-perusahaan untuk memberikan kontribusi kepada pembiayaan-pembiayaan publik di negara-negara penerima dengan melakukan pembayaran kewajiban-kewajiban pajak mereka secara terpat waktu. Secara khusus, perusahaan-perusahaan harus mematuhi dokumen dan semangat dari peraturan perundang-undangan dari negara-negara di mana mereka beroperasi. Mematuhi semangat undang-undang artinya mentaati dan mengikuti kehendak pembuat undang-undang. Hal ini tidak mengharuskan suatu perusahaan untuk membayar yang melebihi jumlah yang diharuskan oleh hukum sehubungan dengan penafsiran semacam itu. Ketaatan pajak mencakup upaya-upaya seperti menyediakan informasi yang relevan atau yang diwajibkan secara hukum kepada badan-badan yang berwenang secara tepat waktu untuk tujuan penetapan pajak yang benar untuk dinilai sehubungan dengan operasi-operasi mereka dan mentaati praktik-praktik penentuan harga pindahan yang sesuai dengan prinsip-prinsip kesetaraan. 2. Perusahaan-perusahaan harus memperlakukan pengelolaan pajak dan ketaatan pajak sebagai unsur-unsur yang penting bagi sistem-sistem pengawasan dan pengelolaan resiko yang lebih luas. Khususnya, para dewan perusahaan harus menjalankan strategi-strategi pengelolaan resiko pajak untuk memastikan bahwa resiko-resiko keuangan, regulasi dan reputasi yang terkait dengan pajak diidentikasi dan dievaluasi secara penuh. Penjelasan atas Sains dan Teknologi 100. Kewarganeraan perusahaan di wilayah pajak menunjukkan bahwa perusahaan-perusahaan harus mentaati dokumen dan semangat dari peraturan perundang-undangan di seluruh negara di mana mereka beroperasi, bekerjasama dengan badan-badan yang berwenang dan

PERPAJAKAN

83

BAGIAN I

memberikan informasi yang relevan atau diwajibkan oleh hukum yang berlaku terhadap mereka. Sebuah perusahaan mentaati semangat dari peraturan perundang-undangan bila perusahaan tersebut mengambil langkah-langkah yang wajar untuk memastikan kehendak dari pembuat undang-undang dan menafsirkan aturan-aturan pajak tersebut sesuai dengan kehendak tersebut yang sesuai dengan bahasa undang-undang tersebut dan, di saat yang bersamaan, sejarah legislatif yang relevan. Transaksi-transaksi tidak boleh dibentuk sedemikian rupa sehingga memberikan hasil pajak yang tidak sesuai dengan konsekuensi-konsekuensi ekonomi yang mendasari transaksi tersebut, kecuali bila ada legislasi yang khusus dirancang untuk memberikan hasil tersebut. Dalam hal ini, perusahaan harus menyakini bahwa transaksi tersebut dibentuk dengan cara yang memberikan hasil pajak bagi perusahaan dengan tidak bertentangan dengan kehendak-kehendak pembuat undang-undang. 101. Ketaatan pajak juga mengharuskan kerjasama dengan badan-badan pajak yang berwenang dan penyediaan informasi yang dibutuhkan oleh mereka untuk memastikan penerapan perundang-undangan hpajak yang efektif dan adil. Kerjasama semacam itu harus mencakup pemberian tanggapan yang tepat waktu dan lengkap terhadap permintaan-permintaan informasi dari badan pemerintah yang berwenang berdasarkan ketentuan-ketentuan mengenai perjanjian pajak atau kesepakatan pertukaran informasi. Namun, komitmen untuk menyediakan informasi ini bukanlah tanpa batasan. Secara khusus, Panduan menghubungkan antara informasi yang harus disediakan dan relevansinya dengan penegakkan perundang-undangan pajak yang berlaku. Hal ini mengakui kebutuhan untuk menyeimbangkan beban bisnis di dalam mentaati perundang-undangan pajak yang berlaku dan kebutuhan badan-badan pajak yang berwenang untuk mendapatkan informasi yang tepat waktu dan akurat agar mereka dapat menegakkan perundang-undangan pajak mereka. 102. Komitmen-komitmen perusahaan atas kerjasama, transparansi dan ketaatan pajak harus dicerminkan di dalam sistem, struktur dan kebijakan pengelolaan resiko. Dalam hal perusahaan-perusahaan yang berbadan hukum korporasi, maka para dewan perusahaan berwenang 84


BAGIAN I

untuk mengawasi resiko pajak dalam sejumlah cara. Contohnya, para dewan perusahaan harus secara proaktif mengembangkan asas-asas kebijakan pajak yang layak, serta membangun sistem-sistem pengawasan pajak internal sehingga tindakan-tindakan manajemen sesuai dengan pandangan-pandangan dewan sehubungan dengan resiko pajak. Dewan harus diberitahu mengenai segala potensi resiko material pajak dan harus ada penetapan tanggung jawab untuk menjalankan fungsi-fungsi pengawasan dan pelaporan pajak internal kepada dewan. Suatu strategi pengelolaan resiko yang menyeluruh yang mencakup pajak akan memungkinkan perusahaan untuk tidak hanya bertindak sebagai warga negara perusahaan yang baik namun juga untuk secara efektif mengelola resiko pajak, yang dapat berguna untuk menghindari resiko besar terhadap keuangan, pengaturan dan reputasi perusahaan. 103. Anggota dari suatu kelompok perusahaan multinasional di satu negara mungkin memiliki hubungan-hubungan ekonomi yang luas dengan anggota-anggota kelompok perusahaan multinasional yang sama di negara-negara yang lainnya. Hubungan-hubungan semacam itu dapat mempengaruhi tanggungan pajak dari masing-masing pihak. Dengan begitu, badan-badan pajak yang berwenang mungkin membutuhkan informasi dari luar yuridiksi mereka untuk dapat mengevaluasi hubungan-hubungan tersebut dan menentukan tanggungan pajak dari anggota kelompok MNE di dalam yuridiksi mereka. Selain itu, informasi yang harus diberikan hanya sebatas pada hal-hal yang relevan atau yang diharuskan oleh hukum untuk evaluasi yang diusulkan terhadap hubungan-hubungan ekonomi tersebut dengan tujuan untuk menentukan tanggungan pajak yang tepat dari anggota kelompok MNE tersebut. MNEs harus bekerjasama di dalam menyediakan informasi tersebut. 104. Penentuan harga pindahan adalah sebuah isu yang sangat penting bagi kewarganegaraan perusahaan dan perpajakan. Peningkatan yang dramatis di dalam perdagangan global dan investasi langsung lintas batas (dan peran penting di dalam perdagangan dan insvestasi semacam itu oleh perusahaan-perusahaan multinasional) berarti bahwa penentuan harga pindahan adalah penentuan yang penting atas tanggungan-tanggungan pajak dari anggota-anggota kelompok perusahaan multinasional karena pententuan tersebut secara maPERPAJAKAN

85

BAGIAN I

terial mempengaruhi dasar pembagian pajak negara-negara di mana perusahaan multinasional tersebut beroperasi. Asas kesetaraan yang dicakup di dalam Konvensi Model Pajak OECD dan Konvensi Model Pajak Berganda PBB antara Negara-Negara Maju dan Berkembang, adalah standar yang diterima secara internasional untuk menyesuaikan keuntungan-keuntungan di antara perusahaan-perusahaan yang berkaitan. Penerapan asas kesetaraan menghindarkan perpindahan keuntungan-keuntungan atau kerugian-kerugian yang tidak layak dan mengecilkan resiko-resiko pajak berganda. Penerapannya yang layak mengharuskan perusahaan-perusahaan internasional untuk bekerjasama dengan badan-badan kewenangan pajak dan menyediakan seluruh informasi yang relevan atau diharuskan oleh hukum sehubungan dengan seleksi atas metode penentuan harga pindahan yang ditetapkan bagi transaksi-transaksi internasional yang dijalankan oleh mereka dan pihak mereka yang terkait. Diakui bahwa menentukan apakah penentuan harga pindahan secara memadai mencerminkan standar (atau asas) kesetaraan seringkali sulit bagi perusahaan-perusahaan multinasional dan bagi badan-badan administrasi pajak dan bahaw penerapannya bukanlah sebuah ilmu pasti. 105. Komite OECD untuk Urusan-Urusan Fiskal menjalankan upaya untuk mengembangkan rekomendasi-rekomendasi yang sedang berjalan untuk memastikan bahwa penentuan harga pindahan mencerminkan asas kesetaraan. Upaya Komite membuahkan penerbitan Panduan OECD mengenai Penentuan Harga Pindahan bagi Perusahaan-Perusahaan Multinasional dan Badan-Badan Administrasi Pajak (Panduan OECD untuk Penentuan Harga Pindahan) yang merupakan subjek bagi Rekomendasi Dewan OECD untuk Penetapan Penentuan Harga Pindahan antara Perusahaan-Perusahaan yang Berkaitan (anggota-anggota kelompok MNE secara umum termasuk di dalam denisi Perusahaan-Perusahaan yang Berkaitan). Panduan OECD tentang Penentuan Harga Pindahan dan Rekomendasi Dewan diperbaharaui secara bejalan untuk mencerminkan perubahan-perubahan di dalam ekonomi global dan pengalaman-pengalaman dari badan-badan administrasi pajak dan para wajib pajak yang berurusan dengan penentuan harga pindahan. Asas kesetaraan yang diterapkan atas atribusi keuntungan-keuntungan 86


BAGIAN I

dari usaha-usaha yang permanen untuk tujuan penentuan atas hak-hak pajak Negara di dalam suatu perjanjian pajak merupakan subjek di dalam Rekomendasi Dewan OECD yang disahkan pada tahun 2008. 106. Panduan OECD tentang Penentuan Harga Pindahan berfokus pada penerapan asas kesetaraan untuk mengevaluasi penentuan harga pindahan perusahaan-perusahaan yang berkaitan. Panduan OECD tentang Penentuan Harga Pindahan bertujuan untuk membantu badanbadan pajak (baik di negara-negara anggota OECD maupun yang bukan negara-negara anggota) dan perusahaan-perusahaan multinasional dengan mengindikasikan solusi-solusi kepuasan bersama atas kasus-kasus penentuan harga pindahan, yang meminimalisasi konik di antara badan-badan administrasi pajak dan antara badan-badan administrasi pajak dengan perusahaan-perusahaan multinasional dan menghindarkan dari litigasi yang mahal. Perusahaan-perusahaan multinasional didorong untuk mengikuti pedoman di dalam Panduan OECD tentang Penentuan Harga Pindahan, yang sudah diamandemen dan dilengkapi3, untuk memastikan bahwa harga-harga pindahan mereka mencerminkan asas kesetaraan.

3

Sebuah negara yang bukan anggota OECD, Brazil, tidak menerapkan Panduan OECD atas Penentuan Harga Pindah di dalam wilayah hukumnya dan oleh Karena itu penggunaan pedoman-pedoman di dalam Panduan oleh perusahaan-perusahaan multinasional untuk tujuan menentukan pendapatan yang dapat dikenakan pajak dari operasi-operasi mereka di negara ini tidak berlaku di dalam kaitannya dengan kewajiban-kewajiban pajak yang diatur di dalam legislasi negara tersebut. Satu negara lainnya yang juga bukan anggota OECD, Argentina, menyatakan bahwa Panduan OECD untuk Penentuan Harga Pindah bukan merupakan sesuatu yang diharuskan di dalam yurisdiksinya.

PERPAJAKAN

87

BAGIAN I

88


BAGIAN II

PROSEDUR-PROSEDUR PELAKSANAAN PANDUAN OECD UNTUK PERUSAHAANPERUSAHAAN MULTINASIONAL


BAGIAN II

Bagian II Prosedur-Prosedur Pelaksanaan Panduan OECD untuk Perusahaan-Perusahaan Multinasional Amandemen atas Keputusan Dewan mengenai Panduan OECD untuk Perusahaan-Perusahaan Multinasional

DEWAN, Dengan mempertimbangkan Konvensi tentang Organisasi Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan pada tanggal 14 Desember 1960; Dengan mempertimbangkan Deklarasi OECD mengenai Investasi Internasional dan Perusahaan-Perusahaan Multinasional (“Deklarasi”), dimana para pemerintah dari negara-negara anggota (“negara-negara anggota”) secara bersama-sama merekomendasikan kepada perusahaanperusahaan multinasional yang beroperasi di dalam atau dari wilayahwilayah mereka untuk mematuhi Panduan untuk Perusahaan-Perusahaan Multinasional (“Panduan”); Mengakui bahwa, karena operasi perusahaan-perusahaan multinasional menjangkau seluruh dunia, maka kerjasama internasional atas persoalanpersoalan yang terkait dengan Deklarasi harus menjangkau semua negara; Dengan mempertimbangkan Kerangka Acuan Komite Investasi, khusus-

PROSEDUR-PROSEDUR PELAKSANAAN PANDUAN OECD UNTUK PERUSAHAAN-PERUSAHAAN MULTINASIONAL

91

BAGIAN II

nya mengenai tanggung jawabnya terhadap Deklarasi [C(84)171(Final), yang diperbaharui di dalam C/M(95)21]; Dengan mempertimbangkan Laporan Kajian Pertama Deklarasi pada tahun 1976 [C(79)102(Final)], Laporan Kajian Kedua Deklarasi [C/MIN (84)5(Final)], Laporan Kajian Deklarasi pada tahun 1991 [DAFFE/IME(91) 23], dan Laporan Kajian Panduan pada tahun 2000 [C(2000)96]; Dengan mempertimbangkan Revisi Kedua Keputusan Dewan pada bulan Juni 1984 [C(84)90], yang diamandemen pada bulan Juni 1991 [C/ MIN(91)7/ANN1] dan Dibatalkan pada tanggal 27 Juni 2000 [C(2000)96/ FINAL]; Mempertimbangkan bahwa sangat menguntungkan untuk meningkatkan prosedur-prosedur di mana konsultasi dapat dilakukan terhadap persoalan-persoalan yang dicakup oleh Panduan ini dan untuk memajukan efektivitas Panduan; Berdasarkan usulan dari Komite Investasi: MEMUTUSKAN:

I. Titik-titik Kontak Nasional 1. Negara-negara anggota membangun Titik-Titik Kontak Nasional untuk menguatkan efektivitas Panduan dengan menjalankan kegiatan-kegiatan yang bersifat memajukan, menangani penyelidikan dan berkontribusi terhadap penyelesaian atas persoalan-persoalan yang muncul terkait dengan pelaksanaan Panduan di dalam hal-hal yang khusus, dengan mempertimbangkan panduan prosedur yang dilampirkan. Masyarakat bisnis, organisasi-organisasi pekerja, organisasi-organisasi non pemerintah dan pihak-pihak yang berkepentingan diberitahukan tentang ketersediaan fasilitas-fasilitas tersebut. 2. Titik-titik Kontak Nasional di negara-negara yang berbeda harus bekerjasama bila kebutuhan semacam itu timbul, terhadap hal apapun yang terkait dengan Panduan yang relevan bagi kegiatan-kegiatan mereka. Sebagai sebuah prosedur umum, pembahasan-pembahasan di tingkat nasional harus dimulai sebelum kontak-kontak dengan Titik-titik Kontak Nasional dilakukan.

92


BAGIAN II

3. Titik-titik Kontak Nasional bertemu secara berkala untuk berbagi pengalaman dan melapor kepada Komite Investasi. 4. Negara-negara anggota menyediakan sumber-sumber daya manusia dan keuangan bagi Titik-titik Kontak Nasional mereka sehingga mereka dapat secara esien memenuhi kewajiban-kewajiban mereka, dengan mempertimbangkan prioritas-prioritas dan praktik-praktik anggaran internal.

II. Komite Investasi 1. Komite Investasi (“Komite”) secara berkala atau berdasarkan permintaan suatu negara anggota mengadakan pertukaran pandangan mengenai hal-hal yang dicakup oleh Panduan dan pengalaman yang diperoleh di dalam penerapannya. 2. Komite secara berkala mengundang Komite Penasihat Bisnis dan Industri OECD (BIAC), dan Komite Penasihat Serikat Kerja OECD (TUAC) (“badan-badan penasihat”), OECD Watch, serta mitra-mitra internasional lainnya untuk mengemukakan pandangan-pandangan mereka mengenai hal-hal yang dicakup oleh Panduan. Selain itu, untuk bertukar pandangan dengan mereka tentang hal-hal tersebut dapat dilakukan atas permintaan mereka. 3. Komite berhubungan dengan negara-negara yang bukan anggota sehubungan dengan hal-hal yang dicakup oleh Panduan untuk memajukan perilaku bisnis yang bertanggung jawab di seluruh dunia sesuai dengan Panduan dan untuk menciptakan sebuah tingkat lapangan bermain. Komite juga harus berupaya untuk bekerjasama dengan negara-negara yang bukan anggota yang memiliki ketertarikan khusus terhadap Panduan dan di dalam memajukan asas-asas dan standarstandar mereka. 4. Komite bertanggung jawab untuk mengklarikasi Panduan. Para pihak yang terlibat di dalam suatu hal khusus yang menimbulkan permintaan klarikasi akan diberikan kesempatan untuk mengungkapkan pandanganpandangan mereka baik secara lisan maupun tulisan. Komite tidak dapat mengambil kesimpulan-kesimpulan atas perilaku dari masing-masing perusahaan. AMANDEMEN KEPUTUSAN DEWAN MENGENAI PANDUAN OECD UNTUK PERUSAHAAN MULTINASIONAL

93

BAGIAN II

5. Komite harus mengadakan pertukaran pandangan terhadap kegiatankegiatan Titik-titik Kontak Nasional dengan tujuan untuk meningkatkan efektivitas Panduan dan memajukan badan fungsional yang sepadan dengan Titik-titik Kontak Nasional. 6. Di dalam memenuhi tanggung jawabnya terhadap berjalannya Panduan secara efektif, maka Komite harus memberikan pertimbangan yang cukup terhadap panduan prosedur yang dilampirkan. 7. Komite harus melapor secara berkala kepada Dewan tentang hal-hal yang dicakup oleh Panduan. Di dalam laporan-laporannya, Komite harus mempertimbangkan laporan-laporan dari Titik-titik Kontak Nasional dan pandangan-pandangan yang disampaikan oleh badan-badan penasihat, OECD Watch, mitra-mitra internasional lainnya dan negaranegara yang bukan anggota bila diperlukan. 8. Komite harus, dengan bekerjasama dengan Titik-titik Kontak Nasional, mengupayakan sebuah agenda proaktif yang memajukan kepatuhan yang efektif dari perusahaan-perusahaan terhadap asas-asas dan standarstandar yang dimuat di dalam Panduan. Komite harus, secara khusus, mencari kesempatan-kesempatan untuk bekerjasama dengan badanbadan penasihat, OECD Watch, mitra-mitra internasional dan para pemangku kepentingan lainnya untuk mendorong kontribusi-kontribusi positif yang dapat diberikan oleh perusahaan-perusahaan multinasional, sehubungan dengan Panduan ini, terhadap kemajuan-kemajuan ekonomi, lingkungan hidup dan sosial dengan tujuan untuk mencapai pembangunan yang berkesinambungan, dan untuk membantu mereka mengidentikasi dan menanggapi resiko dampak-dampak merugikan yang dikaitkan dengan produk-produk, wilayah-wilayah, sektor-sektor atau industri-industri tertentu.

III. Kajian atas Keputusan Keputusan ini harus dikaji secara berkala. Komite harus membuat proposal dalam hal ini.

94


BAGIAN II

Panduan Prosedur I. Titik-titik Kontak Nasional Peran Titik-titik Kontak Nasional (NCPs) adalah untuk memajukan efektivitas Panduan. NCPs akan beroperasi sesuai dengan kriteria utama visibilitas, aksesibilitas, transparansi dan akuntabilitas untuk mendorong tujuan dari badan fungsional yang sepadan. A. Pengaturan-Pengaturan Kelembagaan Sesuai dengan tujuan dari functional equivalence dan pemajuan efetivitas Panduan, maka negara-negara anggota memiliki eksibilitas di dalam mengorganisasi NCPs mereka, mencari dukungan aktif dari mitra-mitra sosial, termasuk komunitas bisnis, organisasi-organisasi pekerja, organisasi-organisasi non-pemerintah lainnya, dan pihak-pihak lain yang tertarik. Oleh karena itu, Titik-titik Kontak Nasional: 1. Akan dibentuk dan diorganisasikan agar mereka dapat memberikan sebuah basis yang efektif untuk menghadapi berbagai persoalan yang luas yang dicakup oleh Panduan dan memungkinkan NCP untuk beroperasi secara imparsial selain menjaga tingkat akuntabilitas yang memadai kepada pemerintah anggota. 2. Dapat menggunakan bentuk-bentuk yang organisasi yang berbeda untuk memenuhi tujuan ini. Sebuah NCP dapat terdiri dari perwakilanperwakilan senior dari satu Kementerian atau lebih, sebuah kelompok antar agensi, atau suatu badan yang terdiri dari ahli-ahli independen. Perwakilan-perwakilan komunitas bisnis, organisasi-organisasi pekerja dan organiasi-organisasi non-pemerintah lainnya dapat juga dimasukkan. 3. Akan mengembangkan dan menjaga hubungan-hubungan dengan perwakilan-perwakilan komunitas bisnis, organisasi-organisasi pekerja dan pihak-pihak tertarik lainnya yang dapat berkontribusi terhadap berfungsinya Panduan secara efektif.

PANDUAN PROSEDUR

95

BAGIAN II

B. Informasi dan Promosi Titik Kontak Nasional akan: 1. Membuat Panduan diketahui dan tersedia melalui cara-cara yang tepat, termasuk melalui informasi virtual, dan di dalam bahasa-bahasa nasional. Calon-calon investor (dari dalam dan luar) harus diberitahukan tentang Panduan ini, bila diperlukan. 2. Meningkatkan kesadaran atas Panduan dan prosedur-prosedur pelaksanannya, termasuk melalui kerjasama, bila diperlukan, dengan komunitas bisnis, organisasi-organisasi pekerja, organisasi-organisasi non-pemerintah lainnya, dan publik yang berkepentingan. 3. Tanggapan terhadap pertanyaan-pertanyaan tentang Panduan dari: a) Titik-titik Kontak Nasional yang lain; b) komunitas bisnis, organisasi-organisasi pekerja, organisasi-organisasi non-pemerintah, dan masyarakat umum; dan c) Para pemerintah dari negara-negara yang bukan anggota. C. Pelaksanaan di dalam Hal-Hal yang Khusus Titik Kontak Nasional akan berkontribusi terhadap penyelesaian persoalan-persoalan yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Panduan di dalam hal-hal yang khusus dengan cara yang imparsial, dapat diprediksi, adil dan sesuai dengan asas-asas dan standar-standar Panduan. NCP akan menawarkan sebuah forum diskusi dan membantu komunitas bisnis, organisasi-organisasi pekerja, organisasi-organisasi non-pemerintah dan pihak-pihak tertaril lainnya yang ingin bersentuhan dengan persoalanpersoalan yang timbul dengan cara yang esien dan tepat waktu dan sesuai dengan hukum yang berlaku. Di dalam memberikan bantuan, NCP akan: 1. Membuat penilaian awal tentang apakah persoalan-persoalan yang diangkat layak untuk diperiksa lebih jauh dan memberikan tanggapan kepada pihak-pihak yang terlibat. 2. Ketika persoalan-persoalan yang diangkat layak untuk diperiksa lebih lanjut, menawarkan bantuan-bantuan yang baik untuk membantu para pihak terlibat di dalam penyelsaian persoalan-persoalan tersebut. Untuk tujuan ini, NCP akan berkonsultasi dengan pihak-pihak ini dan bila relevan: 96


BAGIAN II

a) meminta nasihat dari badan-badan yang relevan, dan/atau perwakilan-perwakilan dari komunitas bisnis, organisasi-organisasi pekerja, organisasi-organisasi non-pemerintah, dan para ahli yang relevan; b) berkonsultasi dengan NCP di negara lain atau negara-negara yang terkait; c) meminta bimbingan dari Komite bila memiliki keraguan tentang penafsiran atas Panduan di dalam hal-hal tertentu; d) Menawarkan, dan dengan kesepakatan dari pihak-pihak yang terlibat, memfasilitasi akses terhadap cara-cara yang disepakati dan damai, seperti konsiliasi atau mediasi, untuk membantu para pihak di dalam penanganan persoalan-persoalan tersbeut. 3. Di dalam kesimpulan prosedur-prosedur dan setelah melalui konsultasi dengan para pihak yang terlibat, membuat hasil-hasil dari prosedurprosedur tersebut tersedia secara publik, dengan mempertimbangkan kebutuhan untuk melindungi bisnis-bisnis yang sensitif dan informasi pemangku kepentingan lainnya, dengan menerbitkan: a) sebuah pernyataan ketika NCP memutuskan bahwa persoalanpersoalan yang diangkat tidak layak untuk mendapatkan pertimbangan yang lebih jauh. Pernyataan tersebut harus setidak-tidaknya menjabarkan persoalan-persoalan yang diangkat dan alasan-alasan yang mendasari keputusan NCP; b) sebuah laporan ketika para pihak telah meraih kesepakatan atas persoalan-persoalan yang diangkat. Laporan tersebut setidak-tidaknya menjabarkan persoalan-persoalan yang diangkat, prosedurprosedur yang dimulai oleh NCP di dalam membantu para pihak dan ketika kesepakatan diraih. Informasi tentang isi dari kesepakatan hanya akan dimuat sejauh para pihak yang terlibat menyetujuinya; c) Sebuah pernyataan ketika kesepakatan tidak dapat diraih atau ketika suatu pihak tidak berniat untuk berpartisipasi di dalam prosedur-prosedur tersebut. Pernyataan ini harus setidak-tidaknya menjabarkan persoalan-persoalan yang diangkat, alasan-alasan mengapa NCP memutuskan bahwa persoalan-persoalan yang diangkat tersebut layak untuk mendapatkan pemeriksaan lebih lanjut dan prosedur-prosedur yang dibangun oleh NCP untuk membantu para pihak. NCP akan membuat rekomendasi-rekomendasi tentang pePANDUAN PROSEDUR

97

BAGIAN II

laksanaan Panduan bila diperlukan, yang harus dimasukkan ke dalam pernyataan tersebut. Bila diperlukan, pernyataan tersebut dapat juga memuat alasan-alasan mengapa kesepakatan tidak dapat diraih. NCP akan memberitahukan hasil-hasil dari contoh prosedur-prosedur yang khusus kepada Komite secara tepat waktu. 4. Untuk memfasilitasi penyelesaian dari persoalan yang diangkat, mengambil langkah-langkah yang tepat untuk melindungi bisnis yang sensitif dan informasi lainnya dan kepentingan-kepentingan dari para pemangku kepentingan yang terlibat di dalam hal khusus tersebut. Sementara prosedur-prosedur di dalam paragraf 2 sedang berjalan, kerahasiaan dari persidangan akan dijaga. Di dalam kesimpulan dari prosedur-prosedur tersebut, bila para pihak yang terlibat belum menyepakati suatu penyelesaian atas persoalan-persoalan yang diangkat, mereka bebas untuk berkomunikasi mengenai persoalan-persoalan ini dan membahas persoalan-persoalan ini. Namun, informasi dan pandangan-pandangan yang diberikan oleh pihak lain yang terlibat pada saat persidangan akan tetap dirahasiakan, kecuali bila pihak tersebut sepakat untuk mengungkapkannya atau hal ini akan bertentangan dengan ketentuanketentuan di dalam hukum nasional. 5. Bila persoalan timbul di negara-negara yang bukan anggota, mengambil langkah-langkah untuk mengembangkan sebuah pengertian dari persoalan-persoalan yang terkait, dan mengikuti prosedur-prosedur tersebut bila relevan dan dapat diterapkan. D. Pelaporan 1. Setiap NCP akan melapor kepada Komite setiap tahun. 2. Laporan-leporan tersebut harus memuat informasi tentang sifat dan hasil-hasil kegiatan-kegiatan NCP, termasuk pelaksanaan kegiatan-kegiatan di dalam hal-hal khusus.

98


BAGIAN II

II. Komite Investasi 1. Komite akan mempertimbangkan permintaan-permintaan dari NCP atas bantuan di dalam menjalankan kegiatan-kegiatan mereka, termasuk apabila ada keraguan tentang penafsiran Panduan di dalam hal-hal tertentu. 2. Komite akan, dengan tujuan meningkatkan efektivitas dari Panduan dan untuk memajukan badan fungsional yang sepadan dengan NCPs: a) mempertimbangkan laporan-laporan dari NCPs; b) mempertimbangkan laporan yang beralasan oleh suatu negara anggota, sebuah badan penasihat atau OECD Watch tentang apakah suatu NCP memenuhi kewajiban-kewajiban yang terkait dengan penangannya terhadap hal-hal yang khusus; c) mempertimbangkan mengeluarkan klarikasi ketika sebuah negara anggota, badan penasihat atau OECD Watch menyerahkan laporan yang beralasan tentang apakah suatu NCP telah menafsirkan Panduan dengan benar di dalam hal-hal khusus; d) membuat rekomendasi-rekomendasi, bila diperlukan, untuk meningkatkan keberfungsian dari NCPs dan pelaksanaan Panduan yang efektif; e) bekerja sama degan mitra-mitra internasional; f) Terlibat dengan negara-negara yang bukan anggota yang tertarik mengenai hal-hal yang dicakup di dalam Panduan dan pelaksanaannya. 3. Komite dapat meminta dan mempertimbangkan saran dari para ahli tentang hal apapun yang dicakup oleh Panduan. Untuk tujuan ini, maka Komite akan memutuskan prosedur-prosedur yang sesuai. 4. Komite akan menjalankan tanggung jawabanya secara esien dan tepat waktu. 5. Di dalam menjalankan tanggung jawabanya, Komite akan dibantu oleh Sekretariat OECD, yang, sepenuhnya di bawah bimbingan Komite Investasi, dan berdasarkan Program Kerja dan Anggaran Organisasi, akan: a) menjadi titik pusat informasi bagi NCPs yang memiliki pertanyaan tentang pemajuan dan pelaksanaan Panduan; b) mengumpulkan dan menyediakan informasi yang relevan kepada publik tentang kecenderungan-kecenderungan dan praktik-praktik PANDUAN PROSEDUR

99

BAGIAN II

yang timbul sehubungan dengan kegiatan-kegiatan pemajuan yang dilakukan oleh NCPs dan pelaksanaan Panduan di dalam hal-hal khusus. Sekretariat akan mengembangkan bentuk-bentuk pelaporan yang disatukan untuk mendukung pembentukan dan pemeliharaan sistem pengumpulan data (database) yang mutakhir mengenai halhal khusus dan melakukan analisis berkala atas hal-hal khusus; c) memfasilitasi kegiatan-kegiatan belajar sejawat, termasuk evaluasi sukarela sejawat, serta pengembangan kapasitas dan pelatiha, khususnya bagi NCPs dari negara-negara anggota baru, tentang prosedur-prosedur pelaksanaan Panduan seperti pemajuan dan fasilitasi konsiliasi dan mediasi; d) memfasilitasi kerjasama antar NCPs bila diperlukan; dan e) Memajukan panduan di dalam forum-forum dan pertemuan-pertemuan internasional yang relevan dan memberikan dukungan kepada NCPs dan Komite di dalam upaya-upaya mereka untuk meningkatkan kesadaran terhadap Panduan bagi negara-negara yang bukan anggota.

100


PROFIL

Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (Institute for Policy Research and Advocacy), disingkat ELSAM, adalah organisasi advokasi kebijakan, berbentuk Perkumpulan, yang berdiri sejak Agustus 1993 di Jakarta. Tujuannya turut berpartisipasi dalam usaha menumbuhkembangkan, memajukan dan melindungi hak-hak sipil dan politik serta hak-hak asasi manusia pada umumnya – sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi UUD 1945 dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa. Sejak awal, semangat perjuangan ELSAM adalah membangun tatanan politik demokratis di Indonesia melalui pemberdayaan masyarakat sipil lewat advokasi dan promosi hak asasi manusia (HAM). VISI

Terciptanya masyarakat dan negara Indonesia yang demokratis, berkeadilan, dan menghormati hak asasi manusia. MISI

Sebagai sebuah organisasi non pemerintah (Ornop) yang memperjuangkan hak asasi manusia, baik hak sipil-politik maupun hak ekonomi, sosial, dan budaya secara tak terpisahkan.

PROFIL ELSAM

101

KEGIATAN UTAMA: 1. Studi kebijakan dan hukum yang berdampak pada hak asasi manusia; 2. Advokasi hak asasi manusia dalam berbagai bentuknya; 3. Pendidikan dan pelatihan hak asasi manusia; dan

4. Penerbitan dan penyebaran informasi hak asasi manusia PROGRAM KERJA:

1. Pengintegrasian Prinsip dan Norma HAM dalam Kebijakan dan Hukum Negara

2. Pengintegrasian Prinsip dan Norma HAM dalam Kebijakan tentang Operasi Korporasi yang Berhubungan dengan Masyarakat Lokal 3. Penguatan Kapasitas Masyarakat Sipil dalam Memajukan HAM

STRUKTUR ORGANISASI Badan Pengurus Ketua : Suraiya Kamaruzzaman, S.T., LL.M Wakil Ketua : Kamala Chandrakirana, M.A Sekretaris : Roichatul Aswidah, S.Sos., M.A. Bendahara I : Herlambang Perdana Wiratman, S.H., M.A. Bendahara II : Sentot Setyasiswanto, S.Sos

Anggota Perkumpulan: Abdul Hakim G. Nusantara, S.H., LL.M. | Dra. I Gusti Agung Putri Astrid Kartika, M.A. | Ir. Agustinus Rumansara, M.Sc. | Francisia Sika Ery Seda, Ph.D. | Drs. Hadimulyo | Lies Marcoes, M.A. | Johni Simanjuntak, S.H. | Maria Hartiningsih | E. Rini Pratsnawati | Raharja Waluya Jati | Toegiran S.Pd. | Ir. Yosep Adi Prasetyo | Ifdal Kasim, S.H. | Sandra Moniaga, S.H. | Abdul Haris Semendawai, S.H., LL.M

102

PROFIL ELSAM

PROFIL

Pelaksana Harian Direktur Eksekutif: Indriaswati Dyah Saptaningrum, S.H., LL.M. Deputi Direktur Pembelaan HAM untuk Keadilan (PHK): Wahyu Wagiman, S.H. Deputi Direktur Pengembangan Sumber Daya HAM (PSDHAM): Zainal Abidin, S.H. Kepala Biro Penelitian dan Pengembangan Kelembagaan: Otto Adi Yulianto, S.E Pelaksana Program Bidang Monitoring Kebijakan dan Pengembangan Jaringan Korban: Esterini Pratsnawati Pelaksana Program Bidang Pemantauan Kebijakan dan Pengembangan Jaringan Advokasi: Wahyudi Djafar, S.H. Pelaksana Program Bidang Advokasi Hukum - Pendidikan Publik dan Plt. Program Bidang Kampanye dan Kerjasama Internasional: Ikhana Indah Barnasaputri, S.H. Pelaksana Program Bidang Advokasi Hukum: Andi Muttaqien, S.H. Asisten Program Bidang Informasi dan Dokumentasi: Paijo, Sukadi, Ari Yurino Asisten Program Advokasi Hukum: Kania Mezariani G. S.IP.; | Adiani Viviana, S.H. Kepala Unit Keuangan: Rina Erayanti Staf Keuangan: Elisabet Maria Sagala, SE Kasir: Maria Ririhena, SE Sekretaris: Yohanna Kuncup Yanuar Prastiwi Kepala Rumah Tangga: Khumaedy Staf Bagian Rumah Tangga : Siti Mariatul Qibtiyah | Kosim Staf Bagian Transportasi: Ahmad Muzani Staf Bagian Keamanan: Elly F. Pangemanan Program Officer Penguatan Kapasitas Peradilan : Adiani Viviana, S.H Program Officer Penguatan Kapasitas Pekerja HAM : Mike Verawati Tangka, S.H

Alamat ELSAM Jl. Siaga II No.31 - Pejaten Barat, Pasar Minggu, Jakarta Selatan INDONESIA - 12510

Tel: +62 21 7972662, 79192564 Fax: +62 21 79192519

E-mail : of [email protected]

Web page: www.elsam.or.id

PROFIL ELSAM

103

ORGANISASI KERJASAMA ORGANISATION FOR UNTUK ECONOMIC CO-OPERATION DAN PEMBANGUNAN EKONOMI (OECD) AND DEVELOPMENT OECD adalah forum forum unik dimana pemerintah-pemerintah bekerjasama untuk The OECD is a unique where governments work together to address the mengatasi tantangan-tantangan ekonomi, sosial danoflingkungan dari The globalisasi. economic, social and environmental challenges globalisation. OECD isOECD also juga di garis depan to dalam upaya untuk memahami dan membantu pemerintah at theberada forefront of efforts understand and to help governments respond to new merespon perkembangan-perkembangan dan kekhawatiran yang seperti tata kelola developments and concerns, such as corporate governance, thebaru, information economy perusahaan, informasi ekonomi tantangan dari populasi yang menua.a setting Organisasi ini and the challenges of an ageingdan population. The Organisation provides where menyediakan kondisi dimanapolicy pemerintah dapat membandingkan pengalaman kebijakan, governments can compare experiences, seek answers to common problems, mencari jawaban terhadap masalah yang umum, identifikasi praktik baik dan bekerja untuk identify good practice and work to co-ordinate domestic and international policies. mengkoordinasikan kebijakan domestik dan internasional.

The OECD member countries are: Australia, Austria, Belgium, Canada, Chile, Negara anggota OECD adalah: Australia, Austria, Belgium, Kanada, Cili, Republik the Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, Ceko, Denmark, Estonia, Finlandia, Perancis, Jerman,France, Yunani,Germany, Hungaria,Greece, Islandia,Hungary, Irlandia, Iceland, Ireland, Israel, Italy, Japan, Korea, Luxembourg, Mexico, the Netherlands, Israel, Italia, Jepang, Korea, Luxembourg, Meksiko, Belanda, Selandia Baru, Norwegia, New Zealand, Norway, Poland, Portugal, the Slovak Republic, Slovenia, Spain, Sweden, Polandia, Portugal, Republik Slovakia, Slovenia, Spanyol, Swedia, Switzerland, Turki, Inggris, Switzerland, Turkey, the Kingdom and bagian the United The OECD. European Union dan Amerika Serikat. Uni United Eropa juga mengambil dalamStates. pekerjaan takes part in the work of the OECD.

Pernebitan OECD menyebarkan secara luas hasil-hasil dari pengumpulan data organisasi dan penelitiandisseminates tentang isu-isu ekonomi, sosial of dan lingkungan, serta statistics konvensi, OECD Publishing widely the results the Organisation’s pedoman dan yang disepakati oleh anggota-anggota. gathering andstandar research ontelah economic, social and environmental issues, as well as the conventions, guidelines and standards agreed by its members.

OECD PUBLISHING, 2, rue André-Pascal, 75775 PARIS CEDEX 16 (20 2011 10 1 P) ISBN 978-92-64-11528-6 – No. 58231 2011

ORGANISATION FOR ECONOMIC CO-OPERATION AND DEVELOPMENT The OECD is a unique forum where governments work together to address the economic, social and environmental challenges of globalisation. The OECD is also at the forefront of efforts to understand and to help governments respond to new developments and concerns, such as corporate governance, the information economy and the challenges of an ageing population. The Organisation provides a setting where governments can compare policy experiences, seek answers to common problems, identify good practice and work to co-ordinate domestic and international policies.

“Awalnya diterbitkan oleh OECD dengan judul: OECD Guidelines for Multinational Enterprises 2011 EditionThe (ISBN 9789264115286), © 2011, Organisation for Economic and Development OECD member countries are: Australia, Austria,Co-operation Belgium, Canada, Chile, (OECD), Paris. the Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Iceland, Ireland, Israel, Italy, Japan, Korea, Luxembourg, Mexico, the Netherlands, Terjemahan ini diterbitkan melalui kerjasama OECD.Republic, TerjemahanSlovenia, ini bukan Spain, terjemahaan resmi New Zealand, Norway, Poland, Portugal,dengan the Slovak Sweden, OECD. Switzerland, Turkey, the United Kingdom and the United States. The European Union takes part in the work of the OECD. OECD Publishing disseminates widely the results of the Organisation’s statistics www.oecdbookshop.org - OECD online bookshop gathering and research on economic, social and environmental issues, as well as the www.oecd-ilibrary.org - OECD e-library conventions, guidelines and standards agreed by title its alerting members. www.oecd.org/oecddirect OECD service

Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM)

Jl. Siaga II No. 31 André-Pascal, Pejaten Barat, 75775 PasarPARIS Minggu OECD PUBLISHING, 2, rue CEDEX 16 Selatan 12510, INDONESIA (20 2011 10Jakarta 1 P) ISBN 978-92-64-11528-6 – No. 58231 2011 Telp. +62 21 7972 662 | Faks. +62 21 7919 2519 email : [email protected] website : www.elsam.or.id

Panduan OECD bagi Perusahaan- Perusahaan Multinasional Edisi 2011

Recommend Documents