Panduan OECD untuk MNCs Pendahuluan 1. Panduan OECD untuk MNCs merupakan rekomendasi pemerintah untuk MNCs. Panduan ini menyediakan prinsip dan standar secara sukarela untuk kode etik usaha yang bertanggungjawab yang sejalan dengan peratuan perundangan yang dapat diterapkan. Panduan ini bertujuan untuk menjamin bahwa operasional perusahaan-perusahaan multinasional sejalan dengan kebijakan pemerintah, untuk menguatkan dasar dari hubungan saling percaya antara perusahaan dan masyarakat dimana perusahaan itu beroperasi, untuk membantu meningkatkan iklim investasi luar negeri dan meningkatkan kontribusi untuk pembangunan berkelanjutan yang dibuat oleh MNCs. Panduan ini bagian dari deklarasi OECD tentang investasi internasional dan MNCs, elemen lain yang mana berkait dengan undang-undang nasinal, kebutuhan-kebutuhan perusahaan yang bertolak belakang dan untung rugi investasi internasional. 2. Bisnis internasional telah mengalami perubahan struktural yang sangat jauh dan panduan juga telah mengalami perubahan sebagai cermin perubahan tersebut. Dengan meningkatnya pelayanan dan industri berbasis pengetahuan, perusahaan jasa dan tekhnologi telah memasuki pasar internasional. Perusahaan besar masih diperhitungkan untuk saham utama dari investasi internasional, dan ada kecenderungan untuk bergabungnya perusahaan internasional berskala besar. Pada saat yang sama, investasi luar negeri dari perusahaan kecil menengah telah juga meningkat dan perusahaan-perusahaan ini sekarang memainkan peran penting di tingkat internasional. MNCs, seperti mitra lokal mereka telah berkembang melampaui lingkup yang lebih luas dari aturan bisnis dan bentuk organisasinya. Strategi aliansi dan hubungan yang lebih dekat dengan supplier dan kontraktor cenderung mengaburkan batas perusahaan. 3. Evolusi yang cepat dalam struktur MNCs juga tercermin dari pengoperasiannya di negera-negara berkembang, dimana investasi langsung luar negeri telah tumbuh dengan cepat. Di Negara berkembang MNCs terbagi-bagi di luar produksi utamanya dan industri eksplorasi menjadi pengolahan, perakitan, pengembangan pasar domestik dan jasa. 4. Kegiatan-kegiatan MNC, melalui perdagangan dan investasi internasional semakin menguatkan ikatan kerjasama ekonomi Negara-negara OECD satu sama lain dan Negara-negara lain di dunia. Kegiatan ini membawa keuntungan penting bagi kedua Negara. Keuntungan ini terjadi saat MNC mensupply produk dan jasa yang dibeli konsumen pada harga yang kompetitif dan ketika mereka menyediakan timbal balik yang adil bagi supplier modal. Kegiatan perdagangan dan investasinya memberi kontribusi pada efisiensi kegunaan modal, tekhnologi, sumberdaya manusia dan alam. Mereka memfasilitasi peralihan tekhnologi di antara bagian dunia dan perkembangan tekhnologi yang mencerminkan kondisi lokal. Melalui pelatihan formal dan belajar sambil bekerja perusahaan juga mempromosikan pengembangan modal manusia di Negara setempat. 5. Sifat, lingkup dan percepatan perubahan ekonomi telah menghadirkan strategi baru yang menantang perusahaan-perusahaan dan pihak yang berkepentingan lain. MNCs memiliki kesempatan untuk menerapkan kebijakan praktis terbaik untuk pembangunan yang berkelanjutan yang menjamin keselarasan tujuan sosial, ekonomi dan lingkungan. Kesanggupan MNCs untuk mempromosikan pembangunan yang berkelanjutan meningkat pesat ketika perdagangan dan investasi dilakukan dalam konteks keterbukaan, kompetisi dan peraturan pasar yang sesuai.
6. Banyak MNCs telah menunjukkan bahwa penghargaan atas standar yang tinggi dari kode etik bisnis dapat meningkatkan pertumbuhan. Kekuatan kompetisi hari ini sangat ketat dan MNCs menghadapi beragam bentuk hukum, sosial dan peraturan. Dalam konteks ini beberapa perusahaan mungkin berupaya untuk menolak standar dan prinsip perilaku yang sesuai dalam upaya untuk mencapai keuntungan kompetitif yang tidak layak. Praktek semacam itu dipertanyakan reputasinya dan mungkin memicu keprihatinan publik. 7. Beberapa perusahaan telah memberi respon pada kepedulian publik ini dengan mengembangkan program internal, panduan dan sistem managemen yang melandasi komitmen mereka pada kewarganegaraan yang baik, praktek yang baik, bisnis dan pengusaha yang baik. Beberapa diantaranya telah mengundang konsultasi, audit dan sertifikasi, dalam berkontribusi pada peningkatan keahlian dalam bidang ini. Upaya ini juga telah mempromosikan Dialog sosial tentang apa yang menjadikan perilaku bisnis yang baik. Panduan mengklarifikasi harapan bersama kepada perilaku bisnis dari negara yang manganutnya dan menyediakan titik referensi bagi perusahaan. Karena itu Panduan saling melengkapi dan menguatkan upaya swasta untuk mendefinisikan dan menerapkan perilaku bisnis yang bertanggungjawab. 8. Pemerintah bekerjasama satu lain dan bersama dengan pelaku lain memperkuat hukum internasional dan kebijakan kerangkakerja dimana bisnis dilakukan. Periode paska perang telah terjadi perkembangan dari kerangkakerja ini, dimulai dengan adopsi Deklarasi HAM universal pada tahun 1948. instrumen yang ada sekarang mencakup Deklarasi ILO tentang prinsip fundamen dan hak-hak di tempat kerja, deklarasi RIO tentang Lingkungan, pembangunan dan Agenda 21 dan Deklarasi Copenhagen untuk pembangunan sosial. 9. OECD juga telah memberi kontribusi pada kebijakan kerangkakerja internasional. Perkembangan terakhir mencakup adopsi dari Konvensi tentang anti penyuapan atas pegawai publik luar negeri dalam bisnis dan transaksi internasional dan petugas OECD dalam tata pengelolaan perusahaan, panduan OECD untuk perlindungan konsumen dalam konteks perdagangan elektronik dan kerja yang berlangsung dalam panduan OECD tentang ‘harga’ untuk MNCs dan administrasi pajak. 10. Tujuan umum pemerintah menganut panduan OECD adalah untuk memberi kontribusi positif dimana MNCs dapat membuat kemajuan sosial ekonomi dan lingkungan dan untuk meminimalkan kesulitan yang timbul dari operasi yang beragam. Dalam mengupayakan tujuan ini pemerintah mendapati dirinya dalam kemitraan dengan banyak kalangan bsnis, Serikat pekerja dan LSM lain yang bekerja dengan caranya sendiri dalam mencapai tujuan yang sama. Pemerintah dapat membantu menyediakan kerangka kebijakan domestik yang efektif yang mencakup kebijakan makroekonomi yang stabil, tidak ada perlakuan diskriminatif terhadap perusahaan, peraturan yang sesuai dan pengawasan yang hati-hati, sistem yang adil dari pengadilan dan penegakan hukum dan efisiensi undangundang dan administrasi publik yang jujur. Pemerintah dapat juga membantu menjaga dan mempromosikan standar dan kebijakan yang sesuai dalam mendukung pembangunan yang berkelanjutan dan dengan melibatkannya dalam reformasi yang berlangsung untuk menjamin bahwa kegiatan sektor publik efisien dan efektif. Pemerintah yang menganut panduan OECD bertekad untuk melakukan perbaikan terus menerus kebijakan domestik dan internasional untuk meningkatkan kesejahteraan dan standar hidup untuk semua orang.
I. Konsep dan prinsip 1. Panduan OECD adalah rekomendasi yang diajukan bersama-sama pemerintah untuk MNCs. Mereka menyediakan prinsip dan standar dari praktek yang baik sejalan dengan undang-undang yang dapat dipraktekkan. Pengawas Panduan oleh perusahaan secara sukarela dan dapat diterapkan secara tidak mengikat. 2. Sejak operasional MNCs meluas di seluruh dunia, kerjasama internasional dalam bidang ini harus meluas ke banyak Negara. Pemerintah yang menganut Panduan ini mendorong perusahaan yang beroperasi di wilayah mereka untuk memperhatikan panduan dimanapun mereka beroperasi, dengan tetap mempertimbangkan situasi khusus dari tiap Negara. 3. Definisi MNCs yang tepat tidak dibutuhkan dalam tujuan dari Panduan ini. MNCs biasanya terdiri dari perusahaan-perusahaan atau entitas lain yang terbentuk di lebih dari satu Negara dan juga berkait bahwa mereka mungkin mengkoordinasikan operasi mereka dengan banyak cara. Sementara satu atau lebih dari entitas ini mungkin berpengaruh atas kegiatan yang lainnya, tingkat otonomi dalam perusahaan mungkin berbeda-beda secara luas dari satu MNCs dengan MNC lainnya. Kepemilikan boleh jadi swasta, Negara atau campuran. Panduan dihadapkan pada semua entitas dalam MNCs (perusahaan induk dan atau lokal). Menurut distribusi aktual dari tanggungjawab diantara mereka, tiap entitas diharapkan untuk bekerjasama dan membantu satu sama lain untuk memperhatikan panduan OECD. 4. Panduan OECD tidak bertujuan untuk memperkenalkan perlakuan yang berbeda antara MNCs dan perusahaan domestik: panduan OECD mencerminkan praktek baik untuk semua. Karena itu MNCs dan perusahaan domestik menjadi subjek untuk harapan yang sama dalam penghargaan pada kode etik dimanapun panduan relevan untuk keduanya. 5. Pemerintah mendorong diperhatikannya Panduan seluas-luasnya. Namun Panduan memaklumi bahwa perusahaan kecil dan menengah mungkin tidak memiliki kapasitas yang sama seperti perusahaan besar, pemerintah yang menganut Panduan OECD paling tidak mendorong mereka untuk memperhatikan rekomendasi panduan sebisa mungkin. 6. Pemerintah yang menganut Panduan tidak harus menggunakannya untuk tujuan proteksionis tidak juga menggunakannya dalam cara yang memancing pertanyaan keuntungan komparatif dari negera tertentu dimana MNCs menanamkan investasi. 7. Pemerintah memiliki hak untuk membuat syarat-syarat dimana MNC beroperasi dalam wilayah hukum mereka, subjek pada hukum internasional. Entitas MNCs terletak di Negara-negara dengan beragam hukum yang diterapkan. Ketika MNCs menjadi subjek pada kebutuhan yang bertolak belakang, pemerintah bersangkutan akan bekerjasama dalam sikap percaya untuk memecahkan masalah yang mungkin muncul. 8. Negara-negara pengikut Panduan membentuk membuat kemajuan dengan pemahaman bahwa mereka akan memenuhi tanggungjawabnya untuk memperlakukan kesamaan dalam koridor hukum internasional dan dengan kewajiban-kewajiban kontrak mereka. 9. Penggunaan mekanisme penyelesaian perselisihan internasional, termasuk arbitrase, didorong menjadi cara untuk memfasilitasi pemecahan masalah hukum yang muncul antara perusahaan dan pemerintah setempat. 10. Pemerintah penganut panduan akan mempromosikan Panduan dan mendorong penggunaannya. Mereka akan membentuk NPC yang mempromosikan Panduan dan perjanjian sebagi forum untuk diskusi semua masalah berkait dengan panduan. Mereka juga akan ambil bagian dalam review dan prosedur konsultasi dari panduan dalam dunia yang sedang berubah.
II. Kebijakan Umum Perusahaan harus memperhitungkan secara penuh kebijakan yang ada di Negara dimana mereka beroperasi, dan mempertimbangkan pandangan pihak-pihak lain yang berkepentingan. Dalam hubungan ini, perusahaan harus: 1. memberi kontribusi pada kemajuan sosial, ekonomi dan lingkungan untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan. 2. menghormati HAM bagi mereka yang terkena dampak dari kegiatan mereka sejalan dengan kewajiban-kewajiban internasional dan komitmen pemerintah setempat. 3. mendorong peningkatan kapasitas lokal lewat kerjasama yang erat dengan komunitas lokal, termasuk kepentingan bisnis, juga mengembangkan kegiatan perusahaan dalam pasar domestik dan luar negeri, sejalan dengan kebutuhan untuk praktek komersil. 4. mendorong pembentukan modal manusia, terutama dengan menciptakan kesempatan kerja dan memfasilitasi pelatihan untuk pekerja. 5. menghindari mencari atau menerima pengecualian untuk tidak mematuhi kerangka peraturan perundangan yang berkait dengan lingkungan, kesehatan, keselamatan, ketenagakerjaan, pajak, insenstif keuangan atau isu lainnya. 6. mendukung dan menegakkan prinsip tatakelola perusahaan yang baik dan mengembangkan dan menerapkan praktek tatakelola yang baik. 7. mengembangkan dan menerapkan “mengatur diri sendiri yang efektif” dan sistem managemen yang mendorong sebuah hubungan saling percaya antar perusahaan dan masyarakat dimana mereka beroperasi 8. mempromosikan kesadaran pekerja pada, dan sejalan dengan, kebijakan perusahaan lewat penyebaran yang sesuai, termasuk lewat program pelatihan. 9. menghindari diskriminasi atau tindakan disipliner terhadap pekerja yang membuat laporan yang jujur untuk otoritas publik yang berkompeten tentang praktek yang melawan hukum, Panduan atau kebijakan perusahaan. 10. mendorong, dimana dapat dipraktekkan, kemitraan bisnis, termasuk supplier dan sub-kontraktor, untuk menerapkan prinsip kode etik perusahaan yang sejalan dengan Panduan OECD. 11. tidak terlibat dalam kegiatan politik lokal
III. Keterbukaan Informasi 1. Perusahaan harus menjamin adanya informasi yang relevan dan dapat dipercaya yang dilaporkan secara teratur kepada publik menyangkut kegiatan, struktur, situasi keuangan dan performa perusahaan. Informasi ini harus dibuka secara keseluruhan, dimana perlu, sepanjang garis bisnis. Kebijakan keterbukaan informasi bagi perusahaan harus disesuaikan untuk sifat, ukuran dan lokasi perusahaan dengan menghitung biaya yang diambil, kerahasiaan usaha dan persaingan. 2. Perusahaan harus menerapkan standar dengan kualitas yang tinggi dari keterbukaan, akunting dan audit. Perusahaan juga didorong untuk menerapkan standar yang tinggi untuk informasi non-finansial termasuk lingkungan dan laporan sosial dimana mereka ada. Standar atau kebijakan dibawah mana kedua informasi financial dan non-finansial dikompilasi yang dipublikasikan harus dilaporkan. 3. Perusahaan harus membuka informasi dasar yang menunjukkan nama mereka, lokasi, dan struktur, nama, alamat dan nomor telephone dari perusahaan induk dan afiliasi utamanya, prosentase kepemilikan, termasuk pemegang saham, langung dan tidak langsung dalam afiliasinya, termasuk pemegam saham diantara
mereka. 4. perusahaan juga harus membuka informasi materil tentang: a. keuangan dan operasi perusahaan b. tujuan perusahaan c. pemilik saham utama: dan hak-hak voting d. anggota badan pengurus dan eksekutif kunci dan gaji mereka e. faktor resiko yang dapat diprediksi f. Isu material menyangkut pekerja dan pihak yang berkepentingan lainnya g. struktur dan kebijakan organisasi 5. perusahaan didorong untuk memberikan informasi tambahan yang dapat mencakup: a. pernyataan nilai atau pernyataan kode etik bisnis yang bertujuan untuk keterbukaan publik termasuk informasi kondisi sosial, etik, dan kebijakan lingkungan dan kode etik lain yang dianut perusahaan. Sebagai tambahan, tanggal adopsi, Negara dan entitas dimana pernyataan itu diberlakukan dan kinerjanya dalam kaitan dengan pernyataan ini juga mungkin diinformasikan b. Informasi tentang sistem mengelola resiko dan mematuhi undang-undang, dan tentang pernyataan atau kode etik bisnis. c. Informasi tentang hubungan dengan pekerja dan pihak yang berkepentingan lainnya
IV. Ketenagakerjaan dan Hubungan Industrial Perusahaan harus, dalam kerangka undang-undang yang berlaku, peraturan dan hubungan perburuhan dan praktek ketenagakerjaan: 1. a. menghormati hak pekerjanya untuk diwakili oleh Serikat pekerja dan perwakilan yang jujur, dan melakukan perundingan yang konstruktif, baik secara individu maupun lewat asosiasi pengusaha, dengan perwakilan untuk mencapai kesepakatan atas kondisi kerja b. memberi kontribusi untuk penghapusan pekerja anak secara efektif c. memberi kontribusi pada penghapusan segala bentuk kerja paksa d. tidak ada diskriminasi terhadap pekerja dengan menghormati ketenagakerjaan atau pekerjaan dalam hal ras, warna, jenis kelamin, agama, opini politik, asal sosial, kalau tidak seleksi berkait karakteristik pekerja yang kemudian membentuk kebijakan pemerintah yang secara khusus mempromosikan kesetaraan yang lebih luas dari kesempatan pekerjaan atau berkait dengan persyaratan yang ada dalam sebuah pekerjaan. 2. a. menyediakan fasilitas pada perwakilan pekerja mungkin perlu untuk membantu pembangunan kesepakatan bersama yang efektif b. menyediakan informasi kepada perwakilan pekerja yang dibutuhkan untuk perundingan yang berarti atas kondisi ketenagakerjaan c. mempromosikan konsultasi dan kerjasama antara pengusaha dan pekerja dan perwakilan mereka tentang masalah-masalah yang menjadi kepedulian masingmasing. 3. Menyediakan informasi kepada pekerja dan perwakilan mereka yang membuat mereka mencapai pandangan yang jujur dan fair dari kinerja entitas perusahaan secara keseluruhan. 4. a. Memperhatikan Standar ketenagakerjaan dan Hubungan industrial yang tidak kurang menguntungkan ketimbang perusahaan yang telah mematuhi di Negara bersangkutan; b. mengambil langkah yang memadai untuk menjamin OSH dalam operasi mereka. 5. Dalam operasinya, sejauh bisa dipraktekkan, mempekerjakan personal lokal dan
menyediakan pelatihan untuk meningkatkan skill, dalam kerjasama dengan perwakilan pekerja dan otoritas pemerintah yang relevan 6. Dalam mempertimbangkan perusahan dalam operasinya yang akan memiliki dampak besar pada kehidupan pekerja, terutama dalam kasus tutupnya satu entitas yang melibatkan PHK massal, memberi peringatan yang masuk akal seperti perubahan kepada perwakilan pekerja dan bila dibutuhkan kepada otoritas pemerintah terkait, dan bekerjasama dengan mereka bagaimana mengurangi dampak yang tidak diharapkan. Dalam situasi khusus dari tiap kasus, akan cocok jika managemen dapat memberi peringatan serupa itu sebelum keputusan final diambil. Cara lain mungkin juga dijalankan untuk menyediakan kerjasama yang berarti untuk mengurangi dampak keputusan itu. 7. Dalam konteks perundingan yang jujur dengan perwakilan pekerja tentang kondisi ketenagakerjaan, atau jika pekerja menjalankan hak berorganisasi, tidak diancam akan memindahkan seluruh atau bagian operasi unit dari Negara setempat, tidak juga memindahkan pekerja dari satuan komponen perusahaan ke Negara lain untuk mempengaruhi perundingan yang tidak fair atau untuk mempersulit hak berorganisasi. 8. Membuat perwakilan otoritas pekerja dapat menuntut perundingan bersama atau isuisu dalam hubungan managemen buruh dan membolehkan pihak-pihak untuk mengkonsultasikan persoalan yang menjadi perhatian masing-masing dengan perwakilan managemen yang memiliki otoritas untuk mengambil keputusan dalam persoalan tersebut.
V. Lingkungan Perusahaan harus, dalam kerangka undang-undang, peraturan dan praktek administrasi dalam suatu Negara dimana mereka beroperasi, dan dalam pertimbangan perjanjian internasional yang relevan, prinsip dan tujuan, dan Standar, menimbang kebutuhan untuk melindungi lingkungan, kesehatan dan keselamatan umum, dan secara umum untuk melakukan kegiatan mereka dalam tindakan yang berkontribusi pada tujuan lebih luas dari pembangunan berkelanjutan. Khususnya, perusahaan harus: 1. Membentuk dan menjaga sistem managemen lingkungan yang sesuai dengan perusahaan, termasuk: a. pengumpulan dan evaluasi rutin atas kecukupan informasi tentang dampak lingkungan, kesehatan, keselamatan dari kegiatan mereka b. membentuk alat ukur yang objektif dan dimana perlu, target untuk performa lingkungan yang meningkat, termasuk secara periodik mereview kelanjutan relevansi tujuan tersebut dan; c. monitoring secara rutin dan verifikasi kemajuan tujuan lingkungan, kesehatan dan keselamatan. 2. Memperhitungkan biaya, kerahasiaan bisnis dan perlindungan pada hak kepemilikan intelektual (property rights): a. menyediakan informasi yang cukup dan tepat waktu pada publik dan pekerja tentang potensi dampak lingkungan, kesehatan dan keselamatan dari kegiatan perusahaan yang masuk dalam laporan kemajuan dalam peningkatan performa lingkungan dan; b. Melakukan komunikasi dan konsultasi yang cukup dan tepat waktu dengan komunitas yang terkena dampak langsung dari kebijakan lingkungan, kesehatan dan keselamatan dari perusahaan dan implementasinya. 3. Penilaian atas pengambilan keputusan, dampak lingkungan yang dapat diprediksi, kesehatan dan keselamatan terkait dengan proses, barang dan jasa dari perusahaan dari siklus hidup mereka yang utuh. Dimana kegiatan yang diusulkan mungkin memiliki dampak penting bagi lingkungan, kesehatan dan keselamatan dan dimana mereka merupakan subjek atas keputusan otoritas yang berkompeten, menyiapkan
penilaian dampak lingkungan yang sesuai. 4. Sejalan dengan pemahaman ilmiah dan teknis dari resiko, dimana ada ancaman kerusakan serius pada lingkungan, memperhitungkan juga kesehatan dan keselamatan manusia, tidak menggunakan kekurangan kepastian ilmiah sebagai alasan untuk menunda pengukuran yang efektif untuk menghindari atau meminimalkan kerusakan. 5. menjaga rencana yang berkelanjutan untuk menghindari kerusakan lingkungan dan kesehatan yang serius dari operasi mereka, termasuk kecelakaan dan keadaan darurat, dan mekanisme untuk laporan langsung kepada otoritas yang kompeten. 6. secara terus menerus berupaya untuk meningkatkan performa lingkungan dengan mendorong bila perlu, kegiatan-kegiatan serupa: a. adopsi tekhnologi dan prosedur yang beroperasi di semua bagian dari perusahaan yang mencerminkan standar yang berkenaan dengan performa lingkungan dalam bentuk terbaik dari perusahaan b. pengembangan dan prasyarat produk jasa yang tidak memiliki dampak lingkungan; aman dalam penggunaan; efisien dalam konsumsi energi dan sumberdaya alam; dapat digunakan lagi, didaur ulang, atau dimusnahkan dengan aman c. mempromosikan kesadaran pelanggan akan implikasi lingkungan dari penggunaan produk dan jasa perusahaan d. penelitian tentang cara peningkatan performa lingkungan perusahaan dalam jangka panjang 7. menyediakan pendidikan dan pelatihan yang cukup kepada pekerja untuk bisang kesehatan dan keselamatan, termasuk menangani bahan berbahaya dan pencegahan kecelakaan lingkungan, juga lebih umum dalam bidang managemen lingkungan seperti prosedur penilaian dampak lingkungan, kemanusiaan, dan tekhnologi lingkungan 8. memberi kontribusi pada pengembangan lingkungan yang berarti dan kebijakan publik yang efisien secara ekonomi, sebagai contoh, dengan cara kemitraan atau inisiatif yang akan meningkatkan kesadaran dan perlindungan lingkungan.
VI. Memerangi Suap Perusahaan, langsung dan tidak langsung, tidak boleh menawarkan, menjanjikan, memberi atau menuntut penyuapan atau keuntungan yang tidak layak untuk mengontrol bisnis atau keuntungan lain yang tidak patut. Perusahaan juga tidak boleh ditawarkan atau diharapkan memberi suap atau keuntungan yang tidak patut, secara khusus perusahaan harus: 1. tidak menawarkan, atau memberi untuk menuntut, membayar pegawai publik atau pekerja dari mitra bisnis bagian pembayaran kontrak. Mereka tidak boleh memakai subkontrak, membeli order atau mengkonsultasikan perjanjian sebagai cara membayar pegawai publik, kepada pekerja dari mitra bisnis atau keluarga mereka atau asosiasi bisnis. 2. memastikan bahwa penggajian agensi sesuai dan hanya jasa yang sah. Dimana relevan, daftar agensi yang dipekerjakan dalam hubungan dengan transaksi dengan badan publik dan perusahaan milik pemerintah harus dijaga dan dibuat terbuka bagi otoritas yang kompeten. 3. meningkatkan transparansi kegiatan mereka dalam memerangi penyuapan dan pemerasan. Alat ukur dapat mencakup pembuatan komitmen publik menentang penyuapan dan keterbukaan sistem managemen perusahaan yang diadopsi untuk menghargai komitmen-komitmen ini. Perusahaan ini harus juga mengembangkan keterbukaan dan dialog dengan publik untuk mempromosikan kesadaran dan kerjasama dengan memerangi penyuapan dan pemerasan.
4. Mempromosikan kesadaran pekerja untuk mengikuti kebijakan perusahaan menentang penyuapan dan pemerasan melalui penyebaran yang sesuai dari kebijakan ini lewat program pelatihan dan prosedur pendisiplinan. 5. Adopsi sistem kontrol managemen yang menghindari praktek penyuapan dan korupsi, dan mengadopsi akuntansi keuangan dan pajak dan praktek audit yang menghindarkan terjadinya “di luar catatan” atau rekening rahasia atau menciptakan dokumen yang tidak layak dan fair merekam transaksi yang berkait. 6. Tidak membuat kontribusi illegal pada calon pegawai publik atau partai politik atau pada organisasi politik. Kontribusi harus sepenuhnya sesuai dengan prasyarat keterbukaan publik dan harus dilaporkan pada managemen senior.
VII. Kepentingan Konsumen Ketika berhadapan dengan konsumen, perusahaan harus berbuat sesuai dengan pasar dan bisnis yang fair, dan praktek iklan harus mengambil langkah yang masuk akal untuk menjamin keselamatan dan kualitas dari barang dan jasa yang mereka sediakan. Terutama mereka harus: 1. Menjamin barang dan jasa yang mereka tawarkan memenuhi semua standar hukum yang diperlukan yang telah disepakati untuk kesehatan dan keselamatan konsumen, termasuk peringatan kesehatan dan produk keselamatan dan informasi label. 2. Sebagai penyesuaian untuk barang dan jasa, menyediakan informasi yang jelas dan akurat mengenai isinya, penggunaan keselamatan, perawatan, gudang, dan cukup kontrol agar konsumen dapat membuat keputusan-keputusan berdasar informasi yang tepat. 3. menyediakan transparansi dan prosedur yang efektif untuk merespon keluhan konsumen dan memberi kontribusi pada resolusi yang fair dan tepat waktu pada perselisihan konsumen tanpa biaya atau beban yang tidak perlu 4. tidak membuat keterwakilan atau meninggalkan kewajiban, tidak terlibat dalam setiap praktek, yang menipu, menyesatkan, atau tidak fair 5. menghormati privacy konsumen dan menyediakan perlindungan untuk data personal 6. bekerjasama secara penuh dan dalam sikap transparan dengan otoritas publik menghindari atau menghilangkan ancaman serius pada kesehatan dan keselamatan publik yang berasal dari konsumsi atau penggunaan produk mereka.
VIII. Ilmu Pengetahuan dan Tekhnologi Perusahaan harus: 1. Berusaha untuk menjamin bahwa kegiatan mereka sejalan dengan kebijakan dan perencanaan ilmu dan tekhnologi (S&T) dari Negara dimana mereka beroperasi dan bila perlu memberi kontribusi pada pengembangan kapasitas inovatif lokal dan nasional. 2. adopsi, dimana dapat dipraktekkan dalam kesibukan kegiatan bisnis mereka, praktek yang mengijinkan pengalihan dan penyebaran yang cepat dari tekhnologi dan knowhow, dengan memperhatikan perlindungan hak kepemilikan intelektual. 3. bila cocok, mengerjakan pengembangan performa ilmu dan tekhnologi di negera setempat untuk menghadapi kebutuhan pasar lokal, juga mempekerjakan personal Negara setempat dalam kapasitas S&T dan mendorong pelatihan, dengan memperhitungkan kebutuhan komersil. 4. ketika menjamin lisensi untuk penggunaan hak kepemilikan intelektual atau ketika
pengalihan tekhnologi, melakukannya dalam kondisi dan syarat yang masuk akal dan dalam bentuk yang berkontribusi pada prospek pembangunan jangka panjang Negara itu. 5. ketika relevan untuk tujuan komersil, mengembangkan ikatan dengan universitas lokal, institusi penelitian publik, dan ambil bagian dalam kerjasama proyek penelitian dengan industri atau asosiasi perusahaan lokal.
IX. Kompetisi Perusahaan harus, dalam kerangka undang-undang dan peraturan yang dapat diterapkan, melakukan kegiatan mereka dalam sikap yang kompetitif. Terutama perusahaan harus: 1. menahan diri memasuki ke dalam atau membawa perjanjian anti-kompetisi diantara pesaing: a. untuk menentukan harga b. untuk membuat kecurangan (tender kolusif) c. membuat pembatasan quota d. membagi pasar dengan mengalokasikan pelanggan, supplier, wilayah atau garis komersil 2. melakukan semua aktifitasnya dengan konsisten pada undang-undang persaingan yang dapat diterapkan, memperhitungkan bahwa undang-undang persaingan dapat diterapkan dari wilayah hukum dimana ekonomi akan dilanggar oleh kegiatan anti persaingan 3. bekerjasama dengan otoritas persaingan di wilayah hukum tersebut, dan menjadi subjek undang-undang yang menjadi pelindung dan dapat diterapkan, menyediakan respon yang cepat dan lengkap yang praktis untuk permintaan informasi 4. mempromosikan kesadaran pekerja akan pentingnya mengikuti undang-undang dan kebijakan tentang persaingan yang dapat diterapkan
X. Pajak Penting bahwa perusahaan memberi kontribusi pada keuangan publik dari Negara setempat dengan pembayaran pajak tepat waktu sesuai undang-undang. Terutama perusahaan harus mematuhi undang-undang dan peraturan pajak di semua Negara di mana mereka beroperasi dan harus mengupayakan tindakannya sesuai dengan bahasa dan semangat undang-undang dan peraturan tersebut. Ini mencakup alat ukur untuk menyediakan informasi pada otoritas yang relevan yang perlu untuk tekanan yang tepat atas pajak yang dinilai dalam kaitan dengan operasi mereka dan penyesuaian praktis transfer harga pada otoritas prinsipal.
