HUKUM PAJAK INDONESIA, oleh Edy Suprianto Hak Cipta © 2014 pada penulis GRAHA ILMU Ruko Jambusari 7A Yogyakarta 55283 Telp: 0274-882262; 0274-889398; Fax: 0274-889057; E-mail:
[email protected] Hak Cipta dilindungi undang-undang. Dilarang memperbanyak atau memindahkan sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk apa pun, secara elektronis maupun mekanis, termasuk memfotokopi, merekam, atau dengan teknik perekaman lainnya, tanpa izin tertulis dari penerbit. ISBN: Cetakan ke I, tahun 2014
BAB ..... KATA PENGANTAR Dengan memanjatkan puji dan syukur kepada Allah SWT, penyusun telah menyelesaikan buku Hukum Pajak Indonesia. Buku ini disusun berdasarkan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku hingga tahun 2013 dan juga beberapa referensi yang menjadi acuan sehingga sangat mudah dipahami oleh para pembaca. Buku ini akan membahas secara detail mengenai undangundang perpajakan yang berlaku yang menjadi dasar pemungutan pajak oleh Dirjen Pajak dan juga wajib pajak yang akan menghitung, menyetor dan melaporkan jumlah pajaknya sendiri. Karena sistem perpajakan di Indonesia lambat-laun secara global sudah mengarah pada self asessment system maka wajib pajak harus berusaha sendiri memahami peraturan perpajakan yang berlaku saat ini. Kebanyakan masyarakat masih awam terhadap perpajakan. Untuk itulah, penulis mencoba menulis sedikit tata cara dan prosedur perpajakan di Indonesia. Penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam menyajikan buku ini, maka penulis mohon kritik dan saran untuk meningkatkan kualitas buku Hukum Pajak Indonesia. Semoga buku ini dapat berguna bagi semua pemakai dan penulis. Amin. Semarang, Agustus 2013 Penulis
BAB ..... DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR
v
DAFTAR ISI
vii
BAB I Bab II Bab III Bab IV Bab V Bab VI
1 5 9 13 29
Bab VII Bab VIII
Pengertian Pajak Dasar-dasar Pemungutan Pajak Jenis-jenis Pajak Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) Pajak Penghasilan (PPh) Pajak Pertambahan Nilai (PPn) dan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM) Pajak dan Retribusi Daerah Pengadilan Pajak
DAFTAR PUSTAKA
39 47 57 65
BAB I PENGERTIAN PAJAK
1.1
PENGERTIAN PAJAK
Pajak adalah iuran atau pungutan wajib yang dipungut oleh pemerintah dari masyarakat (wajib pajak) untuk menutupi pengeluaran rutin negara dan biaya pembangunan tanpa balas jasa yang dapat ditunjuk secara langsung. Namun secara logika pajak yang dibayar oleh masyarakat tersebut mempunyai dampak secara langsung terhadap kesejahteraan masyarakat seperti pembangunan jalan, jembatan, dan tempat-tempat umum lainnya. Pajak yang dipungut memiliki dua manfaat yaitu pertama, Fungsi budgetair merupakan fungsi utama pajak dan fungsi fiscal yaitu suatu fungsi di mana pajak dipergunakan sebagai alat untuk memasukkan dana secara optimal ke kas negara berdasarkan undangundang perepajakan yang berlaku “segala pajak untuk keperluan negara berdasarkan undang-undang”. Kedua, fungsi regulerend atau fungsi mengatur dan sebagainya juga fungsi pajak dipergunakan oleh pemerintah sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu, dan sebagainya sebagai fungsi tambahan karena fungsi ini hanya sebagai pelengkap dari fungsi utama pajak.
2
Hukum Pajak Indonesia
1.2
WAJIB PAJAK
Berdasarkan Undang-undang No 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan disebutkan bahwa wajib pajak adalah orang atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan. Ada beberapa ketentuan-ketentuan yang mengatur di mana orang pribadi atau badan dianggap sebagai wajib pajak, dan tentunya setelah menjadi wajib pajak maka akan mempunyai kewajiban untuk memotong, memungut, membayar, serta melaporkan pajak tersebut dalam bentuk surat pemberitahuan baik secara masa atau bulanan maupun tahunan. Secara hukum, disebut wajib pajak harus memenuhi syarat subjektif dan syarat objektif. Syarat subjektif dan syarat objektif ini harus terpenuhi secara mutlak. Salah satu syarat tidak terpenuhi maka orang pribadi/badan tersebut tidak mempunyai kewajiban menjadi wajib pajak dan mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Misalnya: anak kecil berumur 10 tahun, secara subjektif telah memenuhi syarat subjektif namun belum mempunyai penghasilan sehingga tidak mempunyai kewajiban untuk mendaftarkan NPWP. Di dalam UU No 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, subjek pajak dibedakan menjadi dua yaitu orang pribadi dan warisan yang belum terbagi, Badan, dan Bentuk Usaha Tetap. Berikut ini adalah perbedaan wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan: Perbedaan
Wajib Pajak Badan
Wajib Pajak Orang Pribadi
1. Subjek Pajak
Perusahaan perseroan/PT, CV, BUT
Orang pribadi (Andi, Budi), Perusahaan perorangan
2. Nomor SPT
1771, 1721
1770, 1770S, 1770SS
3. PTKP
Tidak ada
Ada (akan dibahas di bawah ini)
