HUBUNGAN PEMERINTAH DAERAH, KECAMATAN DAN DESA
Bagian Pemerintahan Setda Kab. Lamongan
DASAR HUKUM • UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah • UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa
FILOSOFI PEMERINTAHAN DAERAH • Terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat • Peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia
7 ELEMEN DASAR PEMERINTAHAN DAERAH • • • • • • •
Urusan pemerintahan Kelembagaan Personil Keuangan daerah Perwakilan Pelayanan publik Pengawasan
STATUS KAB/KOTA 2. Wilayah administratif yang menjadi wilayah kerja bagi Bupati/Walikota dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di wilayah daerah Kab/Kota
Status Kab/Kota
(Pasal 4) Instansi Vertikal 1. Sebagai daerah otonom yang melaksanakan urusan konkuren yang menjadi kewenangannya SKPD Kab/Kota
APBD
CAMAT (Pasal 25)
APBN
URUSAN PEMERINTAHAN (UU 23/2014) “URUSAN PEMERINTAHAN adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh Kementerian Negara dan Penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan dan menyejahterakan masyarakat.”
Urusan Pemerintahan terdiri atas Urusan Pemerintahan Absolut, Urusan Pemerintahan Konkuren, dan Urusan Pemerintahan Umum. Urusan Pemerintahan Absolut adalah Urusan Pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat
Urusan Pemerintahan Konkuren adalah Urusan Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi dan Daerah Kab/Kota
Urusan Pemerintahan Umum adalah Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan
KLASIFIKASI URUSAN PEMERINTAHAN URUSAN PEMERINTAHAN
ABSOLUT 1. 2. 3. 4. 5.
Politik Luar Negeri Pertahanan Keamanan Yustisi Moneter & Fiskal Nasional 6. Agama
PEMERINTAHAN UMUM
KONKUREN 1.
WAJIB
PILIHAN
2. 3.
PELAYANAN DASAR
NON PELAYANAN DASAR
4. 5. 6. 7.
Pembinaan Wawasan Kebangsaan; Pembinaan Persatuan & Kesatuan Bangsa; Pembinaan Kerukunan Antar SARA; Penanganan Konflik Sosial; Koordinasi Tugas Antar Instansi Yang Ada di Daerah; Pengembangan Demokrasi; Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Bukan Kewenangan Daerah / Tidak Dilaksanakan Instansi Vertikal;
PEMBAGIAN URUSAN KONKUREN WAJIB PILIHAN PELAYANAN DASAR
1. Pelayanan Dasar 2. Kesehatan 3. Pekerjaan Umum & Tata Ruang 4. Perumahan Rakyat & Kawasan Permukiman 5. Ketentraman, Ketertiban Umum, & Perlindungan Masyarakat 6. Sosial
NON PELAYANAN DASAR 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18.
Tenaga Kerja Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak Pangan Pertanahan Lingkungan Hidup Administrasi Kependudukan & Catatan Sipil Pemberdayaan Masyarakat & Desa Pengendalian Penduduk & Keluarga Berencana Perhubungan Komunikasi & Informatika Koperasi, Usaha Kecil & Menengah Penanaman Modal Kepemudaan & Olahraga Statistik Persandian Kebudayaan Perpustakaan Kearsipan
1.
Kelautan & Perikanan 2. Pariwisata 3. Pertanian 4. Kehutanan 5. Energi & Sumber Daya Mineral 6. Perdagangan 7. Perindustrian 8. Transmigrasi
32 URUSAN
UU 32/2004 VS UU 23/2014 UU 32 / 2004 jo. PP 38 / 2007
UU 23 / 2014
1. Urusan terdiri atas : Absolut dan Konkuren
1. Urusan terdiri atas : urusan absolut, urusan konkuren dan urusan pemerintahan umum
2. Pembagian urusan antar tingkatan pemerintahan diatur dalam PP
2. Pembagian urusan diatur dalam lampiran UU
3. Sistematika pengaturan penyelenggaraan urusan dijabarkan secara rinci sampai dengan rumusan unsur manajemen dan fungsi manajemen
3. Sistematika pengaturan penyelenggaraan urusan merupakan substansi yang di dalamnya sudah termasuk unsur manajemen dan fungsi manajemen, kecuali ketentuan khusus
UU 32/2004 VS UU 23/2014 UU 32 / 2004 jo. PP 38 / 2007
Pusat : menyiapkan cangkir Provinsi : menyiapkan air panas Kab/Kota : menyiapkan kopi & gula
UU 23 / 2014
Kab/Kota : menyiapkan cangkir Kab/Kota : menyiapkan air panas Kab/Kota : menyiapkan kopi & gula Pusat : buat panduan membuat kopi Provinsi : awasi kab/kota dlm proses & hasil membuat kopi
KONSEKUENSI PERUBAHAN 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
Kewenangan yang dimiliki oleh Kab/Kota Tugas pokok & fungsi Peraturan Daerah tentang urusan pemerintahan Kelembagaan / struktur organisasi Personil Pendanaan Sarana & prasarana Dokumen
KEWAJIBAN PEMERINTAH DAERAH Dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan, maka pemerintah daerah : 1.Melaksanakan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah yang terdiri atas urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan; (pasal 9 dan 11) 2.Melaksanakan pemetaan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan Pilihan yang diprioritaskan oleh setiap Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota bersama Kementerian atau lembaga pemerintah Non Kementerian; (pasal 24) 3.Melaksanakan serah terima personil, pendanaan, sarana & prasarana, serta dokumen sebagai akibat pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang diatur berdasarkan UU 23/2014 paling lambat 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan; (pasal 404)
KECAMATAN SEBAGAI PERANGKAT DAERAH KAB/KOTA • Perangkat Daerah Kab/Kota terdiri atas : – Sekretariat daerah – Sekretariat DPRD – Inspektorat – Dinas – Badan, dan – KECAMATAN (Ps. 209 ayat 2 UU 23/2014)
TUJUAN DIBENTUKNYA KECAMATAN • Daerah Kab/Kota membentuk Kecamatan dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat Desa/Kelurahan. (Ps. 221 ayat 1 UU 23/2014)
TUGAS CAMAT • Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat 6; • Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat; • Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum; • Mengoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Perkada; • Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum; • Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di Kecamatan
TUGAS CAMAT • Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Desa dan/atau Kelurahan; • Melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten/Kota yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang ada di Kecamatan; dan • Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (Ps. 225 ayat 1 UU 23/2014) • Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 225 ayat 1, Camat mendapatkan pelimpahan sebagian kewenangan Bupati/Walikota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/Kota. (Ps. 226 ayat 1 UU 23/2014)
KEWENANGAN/URUSAN PROVINSI/KAB/KOTA KE DESA (PASAL 20 UU NO. 23 TAHUN 2014)
Penyelenggaraan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan Daerah provinsi dilakukan dengan cara: diselenggarakan sendiri oleh provinsi; menugasi kabupaten/kota berdasarkan asas Tugas Pembantuan; atau menugasi Desa. Penyelenggaraan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota dilakukan dengan cara: diselenggarakan sendiri oleh kabupaten/kota; atau dapat ditugaskan sebagian pelaksanaannya kepada Desa.
PENUGASAN PEMERINTAH KAB/KOTA KEPADA DESA (Pasal 372 UU No 23 tahun 2014)
• Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kab/Kota dapat menugaskan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangannya kepada Desa. (ayat 1) • Pendanaan untuk melaksanakan Urusan Pemerintahan yang ditugaskan kepada Desa oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota dibebankan kepada APBD Kab/Kota. (ayat 4)
PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA (Penjabaran Lebih Lanjut Pasal 12 ayat 2 huruf g dalam Lampiran UU No.23/2014) NO
SUB URUSAN
PEMERINTAH PUSAT
DAERAH PROVINSI
DAERAH KAB/KOTA
1
2
3
4
5
1.
Penataan Desa
a. Pembentukan Desa di kawasan yang bersifat khusus dan strategis bagi kepentingan nasional. b. Penerbitan kode Desa berdasarkan nomor registrasi dari Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat.
Penetapan susunan kelembagaan, pengisian jabatan, dan masa jabatan kepala desa adat berdasarkan hukum adat.
Penyelenggara an penataan Desa.
2.
Kerja Sama Desa
Fasilitasi kerja sama antarDesa dari Daerah provinsi yang berbeda.
Fasilitasi kerja sama antar-Desa dari Daerah kab/ kota yang berbeda dalam 1 (satu) Daerah provinsi.
Fasilitasi kerja sama antarDesa dalam 1 (satu) Daerah kab/ kota.
...Lanjutan
PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
(Penjabaran Lebih Lanjut Pasal 12 ayat 2 huruf g dalam Lampiran UU No.23/2014) NO
SUB URUSAN
PEMERINTAH PUSAT
DAERAH PROVINSI
DAERAH KAB/KOTA
1
2
3
4
5
3.
Administrasi Pemerintahan Desa
----
----
Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan adm pemerintahan Desa.
4.
Lembaga Kemasyarakat an, Lembaga Adat, dan Masyarakat Hukum Adat
Pemberdayaa lembaga kemasyarakatan yang bergerak di bidang pemberdayaan Desa tingkat nasional.
Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan yang bergerak di bidang pemberdayaan Desa dan lembaga adat tingkat Daerah provinsi serta pemberdayaan masy hukum adat yang masy pelakunya hukum adat yang sama berada di lintas Daerah kab/kota.
a. Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan yang bergerak di bidang pemberdayaan Desa dan lembaga adat tingkat Daerah kab/kota dan pemberdayaan masy hukum adat yang masy pelakunya hukum adat yang sama dalam Daerah kab/kota. b. Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat tingkat Desa.
KEWENANGAN DESA (UU No.6/2014) Pasal 19 kewenangan berdasarkan hak asal usul; kewenangan lokal berskala Desa; kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah provinsi, atau Pemerintah Daerah kabupaten/kota; dan kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah provinsi, atau Pemerintah Daerah kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 20 - 22 Pelaksanaan kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa diatur dan diurus oleh Desa. Pelaksanaan kewenangan yang ditugaskan dan pelaksanaan kewenangan tugas lain dari Pemerintah, Pemerintah Daerah provinsi, atau Pemerintah Daerah kabupaten/kota diurus oleh Desa. Penugasan dari Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah kepada Desa meliputi penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa. Penugasan dari Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah disertai biaya.
RUANG LINGKUP PENGELOLAAN DESA (Materi Muatan Pasal 2, Pasal 3 dan Penjelasan Umum UU No.6/2014) 1. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
2. Pelaksanaan Pembangunan
3. Pembinaan Kemasyarakatan
Pembangunan Desa
Lembaga Kemasyarakatan Desa
Penataan Desa
Pembangunan Kawasan Perdesaan
Lembaga Adat Desa
Kewenangan Desa
BUM Desa
Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
Kerjasama Desa
Kedudukan dan Jenis Desa
Hak dan kewajiban Desa dan Masyarakat Desa Peraturan Desa Keuangan dan Asset Desa Pembinaan dan Pengawasan
4. Pemberdayaan Masyarakat Pendampingan
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAH Pembinaan
Pengawasan
Mendagri
K/L
Binwas Umum
Binwas Teknis
BINWAS Secara Nas. koordinasikan Mendagri
Provinsi Gubernur sbg wakil Pem. Binwas umum & teknis (PP 19/2010 & PP 23/2011
Kab/Kota
Pemerintah, Pemerintah Daerah provinsi, dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota wajib membina dan mengawasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Pemerintah, Pemerintah Daerah provinsi, dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota dapat mendelegasikan pembinaan dan pengawasan kepada perangkat daerah. Pemberdayaan masyarakat dilaksanakan dengan pendampingan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan Bangdes dan kawasan perdesaan.
Memberikan pedoman dan standar pelaksanaan. Memberikan pedoman Pemerintah Daerah kabupaten/kota.
dukungan provinsi,
pendanaan dari Pemerintah, dan Pemerintah Daerah
Memberikan penghargaan, pembimbingan dan pembinaan kepda Lemasdes. Memberikan partisipatif.
pedoman
penyusunan
perencanaan
Melakukan Diklat tertentu kpd aparat Pemdes dan BPD. Menyusun juknis BUMDES
pembangunan
BINWAS OLEH PROVINSI DAN KAB/KOTA (Pasal 114 & Pasal 115 UU No.6/2014)
Pasal 114 & Pasal 115 UU No.6/2014 Pemerintah, Pemerintah Daerah provinsi, dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota wajib membina dan mengawasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Pemerintah, Pemerintah Daerah provinsi, dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota dapat mendelegasikan pembinaan dan pengawasan kepada perangkat daerah.
Pasal 225 (1) UU No.23/2014 Camat mempunyai tugas membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Desa/Kelurahan, serta mengkoordinasikan pemberdayaan masyarakat. Pemerintah desa bertanggung jawab kepada bupati/wali kota melalui camat terhadap tugas yang diserahkan kepadanya.
SINERGI DALAM PENATAAN DESA Pasal 7 UU No.6/2014 Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dapat melakukan penataan Desa berdasarkan hasil evaluasi tingkat perkembangan Pemerintahan Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penataan Desa meliputi pembentukan, penghapusan, penggabungan, perubahan status, dan penetapan Desa. Pasal 9 dan Pasal 13 UU No.6/2014 Pemerintah dapat menghapus Desa karena bencana alam dan/atau kepentingan program nasional yang strategis. Disamping itu, Pemerintah dapat memprakarsai pembentukan Desa di kawasan yang bersifat khusus dan strategis bagi kepentingan nasional. Pasal 371 UU No.23/2014 Dalam Daerah kabupaten/kota dapat dibentuk Desa. Desa mempunyai kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Desa.
SINERGI DALAM PEMBIAYAAN DESA Pasal 285 ayat 2 dan Pasal 294 ayat 3 UU No.23/2014 Dana Desa sebagai pendapatan daerah yang bersumber dari transfer Pemerintah Pusat dimanfaatkan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pembinaan kemasyarakatan, serta pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan kewenangan dan kebutuhan Desa sesuai dengan ketentuan undangundang mengenai Desa. Pasal 372 UU No.23/2014 Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota dapat menugaskan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangannya kepada Desa, dengan pengaturan untuk pendanaan urusan Pemerintahan yang ditugaskan oleh Pemerintah Pusat dibebankan kepada APBN, sedangkan urusan Pemerintahan yang ditugaskan oleh Pemerintah Provinsi/Kab/Kota dibebankan kepada APBD Provinsi/Kab/Kota.
HUBUNGAN CAMAT DAN PEMERINTAHAN DESA • Camat melakukan fasilitasi, penetapan, pembinaan, pengawasan, rekomendasi, evaluasi terhadap Pemerintahan Desa
HUBUNGAN CAMAT DAN PEMERINTAHAN DESA • Camat memberikan rekomendasi mengenai perangkat desa yg akan diangkat oleh Kepala Desa (UU 6/2014 Ps. 49 ayat 2) • Camat memberikan rekomendasi pemberhentian perangkat desa (UU 6/2014 Ps. 53 ayat 3) • Camat melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan dana desa (Perbub Lamongan No.4 Tahun 2016 Ps. 9 ayat 3, Ps 10 ayat 3, Ps. 24 ayat 4, 5 dan 6)
HUBUNGAN CAMAT DAN PEMERINTAHAN DESA • Camat melakukan pengawasan dana desa (Perbup Lamongan No.4 Tahun 2016 Ps. 32 ayat 2, Ps. 51 ayat 2) • Camat merekomendasi laporan penggunaan dana desa tiap semester (Perbup Lamongan No.4 Tahun 2016 Ps. 33) • Camat merekomendasi surat permohonan penyaluran dana desa (Perbup Lamongan No.4 Tahun 2016 Ps. 15 ayat 3 huruf a & b, Ps. 15 ayat 4 huruf a & b)
HUBUNGAN CAMAT DAN PEMERINTAHAN DESA • Camat melakukan pengawasan pengelolaan keuangan desa (Perbup Lamongan No.22 Tahun 2015 Ps. 42 ayat 1) • Camat melakukan rekomendasi & evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa (Perbup Lamongan No.22 Tahun 2015 Ps. 21 ayat 1, Ps. 23 ayat 1) • Camat melakukan rekomendasi terhadap laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa (Perbup Lamongan No.22 Tahun 2015 Ps. 40) • Camat melakukan pengawasan terhadap pengadaan barang/jasa di desa (Perbup Lamongan No.19 Tahun 2015 Ps. 16 ayat 3)
HUBUNGAN CAMAT DAN PEMERINTAHAN DESA • Camat melakukan rekomendasi laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Perda Lamongan No.3 Tahun 2015 Ps. 30 ayat 1, Ps. 31 ayat 1) • Camat melakukan rekomendasi terhadap penjabat kepala Desa persiapan (Perda Lamongan No.3 Tahun 2015 Ps. 9 ayat 5) • Camat melakukan rekomendasi perkembangan pelaksanaan desa persiapan (Perda Lamongan No.3 Tahun 2015 Ps. 10 ayat 1)
HUBUNGAN CAMAT DAN PEMERINTAHAN DESA • Camat melakukan rekomendasi perencanaan biaya pemilihan Kepala Desa (Perda Lamongan No.3 Tahun 2015 Ps. 40 ayat 1) • Camat melakukan rekomendasi terhadap pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa (Perda Lamongan No.3 Tahun 2015 Ps. 40 ayat 2) • Camat memberikan rekomendasi terhadap pengajuan anggaran Pemilihan Kepala Desa (Perda Lamongan No.3 Tahun 2015 Ps. 40 ayat 4)
HUBUNGAN CAMAT DAN PEMERINTAHAN DESA • Camat memberikan rekomendasi terhadap proses pemberhentian Kepala Desa (Perda Lamongan No.3 Tahun 2015 Ps. 59 ayat 3) • Camat memberi rekomendasi terhadap proses pengangkatan Perangkat Desa (Perda Lamongan No.3 Tahun 2015 Ps. 76 ayat 3) • Camat memberikan rekomendasi mengenai calon perangkat desa (Perda Lamongan No.3 Tahun 2015 Ps. 78 huruf b s/d d ) • Camat memberikan rekomendasi pemberhentian perangkat desa (Perda Lamongan No.3 Tahun 2015 Ps. 84)
HUBUNGAN CAMAT DAN PEMERINTAHAN DESA • Camat memberikan rekomendasi hasil pemilihan langsung/musyawarah perwakilan dlm proses pengangkatan anggota BPD (Perda Lamongan No.3 Tahun 2015 Ps. 100 ayat 6) • Camat memberikan rekomendasi hasil pemilihan langsung BPD dlm proses PAW (Perda Lamongan No.3 Tahun 2015 Ps. 102) • Camat memberikan rekomendasi terhadap Rancangan PerDes APBDesa (Perda Lamongan No.3 Tahun 2015 Ps. 144 ayat 2) • Camat memberikan rekomendasi laporan penyelenggaraan pemerintahan Desa (Perda Lamongan No.3 Tahun 2015 Ps. 147 ayat 2)
HUBUNGAN CAMAT DAN PEMERINTAHAN DESA • Camat melakukan rekomendasi rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa (Perda Lamongan No.3 Tahun 2015 Ps. 144 ayat 3) • Camat memfasilitasi pelaksanaan kerja sama antarDesa/dengan pihak ketiga (Perda Lamongan No.3 Tahun 2015 Ps. 203 ayat 5) • Camat memfasilitasi penyelesaian perselisihan kerja sama Desa (Perda Lamongan No.3 Tahun 2015 Ps. 208 ayat 2) • Camat melakukan fasilitasi pembentukan Desa persiapan (Perda Lamongan No.3 Tahun 2015 Ps. 8 ayat 2)
HUBUNGAN CAMAT DAN PEMERINTAHAN DESA • Camat melakukan penetapan pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan (LAMPIRAN Peraturan Gubernur Jawa Timur No.51 Tahun 2015, Bab III No. 3 Poin i) • Camat melakukan pembinaan Lembaga Kemasyarakatan (LAMPIRAN Peraturan Gubernur Jawa Timur No.51 Tahun 2015 BAB IV huruf B poin d no. 1, BAB IV huruf B poin e)
KESIMPULAN • Pemerintah Daerah Kab/Kota melakukan penyelenggaraan penataan desa, fasilitasi kerja sama antar desa dalam 1 daerah Kab/Kota, pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa serta pemberdayaan masyarakat desa dan lembaga kemasyarakatan yang bergerak di bidang pemberdayaan desa serta lembaga adat tingkat desa. • Camat/Kecamatan melakukan fasilitasi, penetapan, pembinaan, pengawasan, rekomendasi, evaluasi terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan mengkoordinasikan pemberdayaan masyarakat Desa.
