BAGIAN HUMAS SETDA KAB. LUMAJANG PROFIL 1. KEDUDUKAN DAN ALAMAT Kedudukan Bagian Humas merupakan unsur pelaksana otonomi daerah, dipimpin oleh seorang Kepala Bagian, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Alamat Bagian Humas Setda Kabupaten Lumajang Jl. Alun-alun Utara No.7 LUMAJANG. email :
[email protected] website : http://lumajang.go.id Telp. (0334)881009, Fax. (0334)881009
2. VISI MISI VISI : ” TERDEPAN DALAM PELAYANAN INFORMASI ” MISI: “Menciptakan pelayanan informasi secara efektif dan efisien baik dari segi prosedur, kecepatan maupun ketepatan dalam pelayanan”.
3. TUGAS DAN FUNGSI Tugas Bagian Humas mernpunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pernbantuan di bidang kornunikasi dan informatika. Fungsi a. perumusan kebijakan teknis di bidang komunikasi dan informatika ; b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang komunikasi dan informatika : c. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya; d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur.
4. STRUKTUR ORGANISASI Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 15 tahun 2007, tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Lumajang, Bagian Humas sebagaimana tersebut dibawah ini :
Perda Nomor 15 Tahun 2007 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Bagian Humas Setda Kabupaten Lumajang
Kepala Bagian Humas (Drs. EDDY HOZAYNI)
Kepala
Kepala
Kepala
Sub Bag Informasi
Sub Bag Pengelolaan data
Sub Bag. Dokumentasi
(YULI HARISMAWATI,SP)
(SOEKARMIATI, SE)
(DHARMA SETIAWAN, SH)
5. MAKSUD DAN TUJUAN TUJUAN Berdasarkan Visi dan Misi, maka Bagian Humas Setda Kab. Lumajang menetapkan tujuan sebagai berikut : “Meningkatnya Pembangunan.”
pelayanan
informasi
dan
penyelenggaraan Pemerintahan serta
SASARAN Sasaran adalah rumusan hasil yang hendak dicapai pada kurun waktu kurang dari satu tahun dalam rentang waktu masa Renstra. Sasaran untuk tujuan meningkatnya pelayanan informasi penyelenggaraan Pemerintah dan Pembangunan adalah : “Terwujudnya penyebarluasan dan pemerataan informasi dan komunikasi keseluruh masyarakat.”
6. KEPEGAWAIAN PROFIL ORGANISASI
1. 2.
1.
2.
Kedudukan Bagian Humas Setda Kabupaten Lumajang diatur dengan Peraturan Daerah : Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 15 tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Lumajang ; Peraturan Bupati Lumajang Nomor 15 tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Lumajang ; Sesuai dengan Aturan yang diterbitkan ; Bagian Humas mempunyai tugas : Membantu Sekretaris Daerah dalam menyusun kebijakan di bidang Informasi, Pengolahan Data dan Dokumentasi ; Bagian Humas dalam melaksanakan tugas bertanggungjawab kepada Sekretaris Daerah melalui Asisten Administrasi dengan menjalankan fungsi : a. Perumusan dan Penyusun Program Kerja Bagian Humas ; b. Penyelenggaraan pengumpulan dan penyusunan redaksi pemberitaan, Informasi dan Komunikasi ; c. Penyelenggaraan dan pengaturan layanan kegiatan penyampaian berita dan Informasi ; d. Penyelenggaraan pengolahan dan dokumentasi, data pemberitaan Informasi dan Komunikasi ; e. Pengkoordinasian kegiatan kehumasan. f. Penyediaan pedoman data informasi dan pemberitaan. ; g. Pemfasilitasian kerjasama penyampaian informasi dankomunikasi ; h. Pelaporan pelaksanaan tugas dan program kerja Bagian Humas ; i. Pemberian saran dan pertimbangan mengenai langkah dan tindakan-tindakan yang perlu diambil dibidang tugasnya kepada Sekretaris Daerah melalui Asisten Administrasi ; j. Pelaksanaan tugas-tugas lain sesuai bidang tugasnya yang diberikan oleh Sekretaris Daerah serta Asisten Administrasi ; Sebagaimana Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 15 tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Lumajang, Bagian Humas terdiri dari : 1. Kepala Bagian Humas ( Eselon III ) 2. Kepala Sub Bagian Informasi ( Eselon IV) 3. Kepala Sub Bagian Penglolaan Data ( Eselon IV ) 4. Kepala Sub Bagian Dokumentasi ( Eselon IV ) Jumlah pegawai yang ada di Bagian Humas Setda Kabupaten Lumajang terdiri dari : 1. Berdasarkan Pangkat/ Golongan : a. Golongan IV sebanyak 1 (satu) orang terdiri dari : - Golongan IV/a : 1 orang - Golngan IV/b : - orang - Golngan IV/c : - orang - Golngan IV/d : - orang
b. Golongan III sebanyak 17 (tujuh belas ) orang terdiri dari : - Golongan III/ a
: 6 orang
- Golongan III/ b
: 7 orang
- Golongan III/ c
: - orang
- Golongan III/ d : 4 orang c. Golongan II sebanyak 6 ( enam ) orang terdiri dari : -
Golongan II/ a
: - orang
-
G olongan II/ b
: 1 orang
-
Golongan II/ c
: 1 orang
- Golongan II/ d : 4 orang d. Golongan I sebanyak 3 (tiga ) yang terdiri dari : -
Golongan I/ a
: - orang
-
Golongan I/ b
: 2 orang
-
Golongan I/ c
: - orang
- Golongan I/ d : 1 orang 2. Berdasarkan TingkatPendidikan : a. Pasca Sarjana : - orang b. Sarjana
: 8 orang
c. Sarjana Muda / D 3
: 2 orang
d. SLTA
: 13 orang
e. SLTP
: 2 orang
f. SD
: 2 orang
3. Status Kepegawaian a. PNS
: 27 orang
b. CPNS
:
- orang
c. Kontrak
:
8 orang
7. PEJABAT STRUKTURAL 1.
Kepala Bagian Humas (Drs. EDDY HOZAYNI)
2.
Kepala Sub Bag Informasi (YULI HARISMAWATI,SP)
3.
Kepala Sub Bag Pengelolaan data (SOEKARMIATI, SE)
4.
Kepala Sub Bag. Dokumentasi (DHARMA SETIAWAN, SH)
8. ASSET
LAYANAN 1. LPSE -. Link LPSE
2. PROSEDUR PERMOHONAN INFORMASI MEKANISME PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK a. Pemohon informasi datang ke desk layanan informasi mengisi formulir permintaan informasi dengan melampirkan foto copy KTP pemohon dan pengguna informasi, bagi lembaga publik/ormas dilengkapi foto copy akta pendirian, surat keterangan terdaftar di Bakesbangpol Provinsi Jawa Timur/setempat, surat keterangan domisili lembaga publik/ormas. b. Maksud dan tujuan permintaan informasi harus jelas penggunaannnya c. Petugas memberi tanda bukti penerimaan permintaan informasi publik. Kepada pemohon informasi publik. d. Petugas memproses permintaan pemohon informasi publik sesuai dengan formulir permintaan informasi publik yang telah ditandatangani oleh pemohon informasi publik. e. Petugas menyerahkan informasi sesuai dengan yang diminta oleh pemohon/pengguna informasi. Jika informasi yang diminta masuk dalam kategori dikecualikan, PPID menyampaikan alasan sesuai dengan keterangan perundangan yang berlaku. f. Petugas memberikan Tanda bukti Penyerahan informasi Publik kepada pengguna informasi publik. g Membukukan dan mencatat
JANGKA WAKTU PENYELESAIAN a. Proses penyelesaian untuk memenuhi permintaan pemohon informasi publik dilakukan setelah pemohon informasi memenuhi persyaratan yang telah ditentukan. b. Waktu penyelesaian dilaksanakan paling lambat 10 (sepuluh ) hari sejak diterima permintaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi ( PPID) akan menyampaikan pemberitahuan yang berisikan informasi yang diminta berada dibawah penguasaannya atau tidak. Dan PPID dapat memperpanjang waktu paling lambat 7 ( tujuh) hari kerja. c. Penyampaian/pendistribusian/penyerahan informasi publik kepada pemohon informasi publik dilakukan secara langsung, dengan menandatangani berita acara penerimaan informasi publik. d. Jika permohonan informasi diterima, maka dalam surat pemberitahuan juga dicantumkan materi informasi yang diberikan, format informasi, apakah dalam bentuk softcopy atau data tertulis. Apabila dibutuhkan untuk keperluan penggandaan menjadi tanggung jawab atau beban pemohon informasi. Bila permintaan informasi ditolak, maka dalam surat pemberitahuan dicantumkan alasan penolakan berdasarkan UU KIP
BIAYA/TARIF Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi menyediakan informasi publik secara gratis (tidak dipungut biaya), sedangkan untuk penggandaan, pemohon/pengguna informasi publik dapat melakukan penggandaan/fotocopy sendiri di sekitar gedung Dinas Kominfo Prov Jatim atau biaya penggandaan ditanggung oleh pemohon informasi.
CONTOH FORMULIR
BAGIAN HUMAS SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN LUMAJANG Jl. Alun-alun Utara No. 7 Telp. (0334) 881009 FAX (0334) 881009 LUMAJANG - 67316 FORMULIR PERMOHONAN INFORMASI (RANGKAP DUA) No. Pendaftaran (diisi petugas)* : .......................................
Nama No. KTP / SIM / Paspor Ormas / Perorangan Alamat
: :
.................................................................................... ....................................................................................
: :
.................................................................................... .................................................................................... ....................................................................................
Nomor Telp / Email
:
.................................................................................... ....................................................................................
Rincian Informasi yg Dibutuhkan
:
.................................................................................... .................................................................................... ....................................................................................
Tujuan Penggunaan Informasi
:
Cara Memperoleh Informasi**
:
Melihat/membaca/mendengarkan/mencatat Mendapatkan salinan informasi (hardcopy/softcopy)
Cara Mendapatkan Salinan Informasi***
:
Mengambil langsung Kurir Pos Faksimili Email
Lumajang, ...................... 2013 Petugas Pelayanan Informasi (Penerima Permohonan)
(...........................................) Keterangan: * Diisi oleh petugas berdasarkan nomor registrasi permohonan Informasi Publik ** Pilih salah satu dengan memberi tanda (x) *** Coret yang tidak perlu
Pemohon Informasi
(....................................)
CONTOH TANDA BUKTI PENERIMAAN PERMINTAAN INFORMASI PUBLIK
CONTOH PEMBERITAHUAN TERTULIS
CONTOH SURAT KEPUTUSAN MENOLAK PERMOHONAN INFORMASI
CONTOH SURAT PERNYATAAN KEBERATAN
DATA 1. PENGEMBANGAN TEKNOLOGI INFORMASI Daftar domain dan seluruh satker se-kab. Lumajang 2. PENGELOLAAN INFRASTRUKTUR TIK -. SKPD Pemprov Jatim yang terhubung dengan Jaringan VPN-IP MPLS Fiber Optik -. Pembagian Badwidth SKPD Pemprov Jatim tahun 2013 -. Daftar SKPD VPN Instant di Lingkungan Pemprov Jatim -. Laporan Hasil Pemasangan Speedy dan Aplikasi Data Online -. Skema Jaringan Akses Internet VPN-IP MPLS -. Skema Jaringan Akses Intranet VPN-IP MPLS
3. PEMBERDAYAAN TIK -. Jumlah Peserta Workshop TIK -. Daftar Nama dan Alamat Telecenter -. Daftar SKPD Provinsi Jawa Timur yang sudah/belum Memiliki Website -. Daftar Kabupaten/Kota di Jawa Timur yang sudah/belum Memiliki Website
4. POS & TELEKOMUNIKASI -. Jumlah Perusahaan Jasa Titipan Di Jawa Timur -. Daftar Sosialisasi Bidang Postel Tahun 2011 -. Data Lembaga Penyiaran TV yang dilakukan Evaluasi Kelengkapan Administrasi dan Aspek Teknis
5. DESIMINASI INFORMASI -. Jumlah Penerbitan Majalah Potensi Tahun 2012 -. Media/perorangan yang dikirimi berita setiap hari oleh redaksi Jatim News Room -. Jumlah Dialog Publik Menurut Jenis Media Tahun 2012 -. Jumlah Penyebarluasan Informasi Melalui Media Luar Ruangan Tahun 2012
6. JARINGAN KOMUNIKASI -. Data Kelompok Informasi Masyarakat (KIM)2013 -. Rekapitulasi Kegiatan Pertunjukan Rakyat (Pertura) 2012 -. Anggota Bakohumas -. Pelaksanaan Kegiatan Bakohumas 2012 -. Rekapitulasi Kegiatan Ngopi Bareng Pakde Karwo 2012
PROGRAM 1. PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2013 2. REALISASIKEGIATAN TAHUN 2012 3. LAPORAN REALISASI ANGGARAN 2012
PRODUK SKPD 1. TELECENTER PENGERTIAN TELECENTER Telecenter merupakan fasilitas komputer, jaringan internet berikut sarana pendukungnya untuk pemberdayaan masyarakat melalui kegiatan memperoleh dan menyebarkan informasi serta komunikasi antar kelompok masyarakat, masyarakat dengan pemerintah maupun dengan dunia usaha dalam rangka meningkatkan kapasitas masyarakat di berbagai bidang.
* LINK TELECENTER -. LatarBelakang -. Sarana dan Prasarana -. Kegiatan -. Tujuan dan Sasaran -. Pengelola -. Tahapan Pengembangan Telecenter -. Sumber Pendapatan -. Pelaporan -. Daftar nama dan alamat Telecenter 2. PERTURA Pertura adalah adalah salah satu bentuk lembaga komunikasi sosial yang berupa media tradisional atau media rakyat. Media tradisional jenis ini adalah bentuk sinergi antara seni tradisi dengan nilai komunikasi dan teknologi informasi. -. Data Pertura -. Kegiatan Media Pertura 3. FORUM BAKOHUMAS Kegiatan ini dirancang sebagai forum pertemuan antar Bagian Humas Setda Kab Lumajang dengan seluruh SKPD dan berbagai stakeholder pembangunan untuk menyamakan persepsi program dan kebijakan Pemerintah Kabupaten Lumajang di bidang komunikasi dan informatika. -. Daftar anggota Bakohumas Prov Jatim -. Kegiatan Bakohumas
4. KELOMPOK INFORMASI MASYARAKAT (KIM) Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) Era keterbukaan informasi yang didorong oleh perkembangan teknologi informasi dan Komunikasi (TIK), menjadikan dunia seakan tanpa mengenal batas wilayah. Manusia dengan mudah dan cepat dapat mengakses informasi yang dibutuhkan. Kondisi ini, apabila tidak diimbangi dengan kesiapan sumber daya manusia dalam memilah dan memilih informasi yang tersedia secara transparan berdampak pada kontra produktif dalam kerangka pembangunan di segala bidang. Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) memiliki peran strategis dalam upaya menjawab tantangan tersebut, karena KIM sebagai komunitas masyarakat informasi yang tumbuh dan berkembang di tengah – tengah kehidupan masyarakat khususnya di Indonesia merupakan masyarakat sadar informasi yang diharapkan dapat berperan menjadi fasilitator untuk menjembatani kesenjangan komunikasi dan informasi yang terjadi antara pemerintah dengan masyarakat (top down) atau sebaliknya antara masyarakat dan pemerintah (bottom up). KIM sebagai agen informasi, berperan aktif mendistribusikan informasi yang perlu diketahui oleh masyarakat, sehingga masyarakat dapat melakukan langkah antisipatif yang bermanfataan untuk menopang aktivitas mereka.
Pekan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) Sebagai bentuk apresiasi Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur, bekerjasama dengan Pemerintah Kab/Kota di Jawa Timur secara periodik sejak tahun 2006 (Pekan KIM I) hingga 2011 (Pekan KIM VI) menyelenggarakan Pekan KIM yang diikuti oleh KIM Kab/Kota. Kegiatan pada Pekan KIM diisi dengan : Grand Final Lomba Cerdik Cermat Komunikatif (LCCK), Festival Pertunjukan Rakyat, Pameran produk unggulan KIM, Workshop TI, dan Sarasehan KIM.
Lomba Cerdik Cermat Komunikatif (LCCK) Guna meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan anggota dan pengurus Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) khususnya di bidang Teknologi Informasi Komunikasi (TIK) dan mendayagunakan KIM sebagai motor penggerak kehidupan masyarakat, maka salah satu rangkaian kegiatan Pekan KIM didahului dengan Lomba Cerdik Cermat Komunikatif (LCCK) di tingkat Bakorwil se Jawa Timur. Pemenang tingkat Bakorwil berhak maju ke Grand Final LCCK Jawa Timur.
5. MAJALAH POTENSI
PPID 1. STRUKTUR ORGANISASI PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di badan publik. PPID Pembantu adalah pejabat yang melaksanakan tugas dan fungsi sebagai PPID pada SKPD di lingkungan Kabupaten Lumajang. PPID Pembantu Bagian Humas ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kominfo Prov Jatim.
Struktur organisasi PPID Pembantu Bagian Humas adalah sebagai berikut :
Kepala Bagian Humas
Pengelolaan
Dokumentasi
Pelayanan
Pengaduan dan
Informasi
dan Arsip
Informasi
Penyelesaian Sengketa
2. DAFTAR INFORMASI PUBLIK 3. PROSEDUR LAYANAN INFORMASI MEKANISME PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK a. Pemohon informasi datang ke desk layanan informasi mengisi formulir permintaan informasi dengan melampirkan foto copy KTP pemohon dan pengguna informasi, bagi lembaga publik/ormas dilengkapi foto copy akta pendirian, surat keterangan terdaftar di Bakesbangpol Provinsi Jawa Timur/setempat, surat keterangan domisili lembaga publik/ormas. b. Maksud dan tujuan permintaan informasi harus jelas penggunaannnya c. Petugas memberi tanda bukti penerimaan permintaan informasi publik. kepada pemohon informasi publik. d. Petugas memproses permintaan pemohon informasi publik sesuai dengan formulir permintaan informasi publik yang telah ditandatangani oleh pemohon informasi publik. e. Petugas menyerahkan informasi sesuai dengan yang diminta oleh pemohon/pengguna informasi. Jika informasi yang diminta masuk dalam kategori dikecualikan, PPID menyampaikan alasan sesuai dengan keterangan perundangan yang berlaku. f. Petugas memberikan Tanda bukti Penyerahan informasi Publik kepada pengguna informasi publik. g Membukukan dan mencatat
JANGKA WAKTU PENYELESAIAN a. Proses penyelesaian untuk memenuhi permintaan pemohon informasi publik dilakukan setelah pemohon informasi memenuhi persyaratan yang telah ditentukan. b. Waktu penyelesaian dilaksanakan paling lambat 10 (sepuluh ) hari sejak diterima permintaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi ( PPID) akan menyampaikan pemberitahuan yang berisikan informasi yang diminta berada dibawah penguasaannya atau tidak. Dan PPID dapat memperpanjang waktu paling lambat 7 ( tujuh) hari kerja. c. Penyampaian/pendistribusian/penyerahan informasi publik kepada pemohon informasipublik dilakukan secara langsung, dengan menandatangani berita acara penerimaan informasi publik. d. Jika permohonan informasi diterima, maka dalam surat pemberitahuan juga dicantumkan materi informasi yang diberikan, format informasi, apakah dalam bentuk softcopy atau data tertulis. Apabila dibutuhkan untuk keperluan penggandaan menjadi tanggung jawab atau beban pemohon informasi. Bila permintaan informasi ditolak, maka dalam surat pemberitahuan dicantumkan alasan penolakan berdasarkan UU KIP
BIAYA/TARIF Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi menyediakan informasi publik secara gratis (tidak dipungut biaya), sedangkan untuk penggandaan, pemohon/pengguna informasi publik dapat melakukan penggandaan/fotocopy sendiri di sekitar gedung Dinas Kominfo Prov Jatim atau biaya penggandaan ditanggung oleh pemohon informasi.
4. REGULASI
UU No 14 Tahun 2008 ( Keterbukaaan Informasi Publik) Peraturan Pemerintah No 61 Tahun 2010, 23 Agustus 2010 (Pelaksanaan UU No. 14 Tahun 2008) Permendagri No. 35 Tahun 2010, 14 Mei 2010 (Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Kemendagri) Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2010, 30 April 2010 (Standar Pelyanan Informasi Publik) Peraturan Komisi Informasi No. 2 Tahun 2010, 20 Agustus 2010 (Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik) Peraturan Gubernur Jawa Timur No. 55 Tahun 2011, 29 Juli 2011 (Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Prov Jawa Timur) Peraturan Gubernur Jawa Timur No. 65 Tahun 2011, (Perubahan Peraturan Gubernur nomor 55 Tahun 2011) Keputusan Kepala Dinas Kominfo Prov Jatim No : 188/670/105/2012 tentang STANDAR OPERATIONAL PROSEDUR
5. LAPORAN AKSES INFORMASI PUBLIK TAHUN 2012
Pemohon Jumlah Informasi Pertanyaan Kelompok Jumlah Masyarakat 1 2 LSM 1 4 Sekolah/PT Lbg Penelitian Lain-lain 6 TOTAL
GALERY
Pelayanan Selesai 2 4 6
Proses -
Mediasi Ajudikasi -
-
