Hatta Ali Resmikan Tiga Pengadilan Perikanan di PN Ambon

MAU BEKEN KORUPSI AJA!

MAHKAMAH AGUNG Nomor 6 Edisi Desember 2014

Media Komunikasi Mahkamah Agung Republik Indonesia

Laporan Khusus

Hatta Ali Resmikan Tiga Pengadilan Perikanan di PN Ambon

Suhadi: ‘Ujung Tombak di Lapangan Tidak Boleh Lemah’ Laporan Utama n

n

coyotelegal

n

PENJARA DAN DERITA SIAP MENANTI www.mahkamahagung.go.id MAHKAMAH AGUNG - No. 6 Edisi Desember 2014

Dengan IT Menggodok SDM Berkualitas Komdanas: Inovasi dan Solusi

MAHKAMAH AGUNG VISI: TERWUJUDNYA BADAN PERADILAN YANG AGUNG MISI: - MENJAGA KEMANDIRIAN BADAN PERADILAN - MEMBERIKAN PELAYANAN HUKUM YANG BERKEADILAN KEPADA PENCARI KEADILAN - MENINGKATKAN KUALITAS KEPEMIMPINAN BADAN PERADILAN - MENINGKATKAN KREDIBILITAS DAN TRANSPARANSI BADAN PERADILAN

Mahkamah Agung RI mengucapkan Selamat Natal 2014 dan Tahun Baru 2015

DAFTAR ISI WAWANCARA




Laporan Khusus



n


Tegas dan Humoris.............................................................30 Dari Guru SD Sampai Hakim Agung...............................33

BUKU

Perbedaan Bukan Pembedaan...........................................35 Umar bin Khattab, Pemimpin Inspiratif..........................37

n

coyotelegal

TIRTA PENJARA DAN DERITA SIAP MENANTI www.mahkamahagung.go.id MAHKAMAH AGUNG - No. 6 Edisi Desember 2014

Foto cover: Penandatanganan prasasti tiga Pengadilan Perikanan No. 6 Edisi Desember 2014

c o d 3

LAPORAN UTAMA

• Pembekalan Pengiriman E-Document • Aplikasi Simpeg Pengadilan Tingkat Banding dan Pertama • Komitmen Keterbukaan Informasi • Inovasi dan Solusi • Dengan IT Menggodok SDM Berkualitas • Direktori Putusan, Petunjuk Pakai • “Kami Siap!” • “IT is the Priority!”

22

LAPORAN KHUSUS

• Ujung Tombak di Lapangan Tidak Boleh Lemah • Upaya Menjaga Wibawa Laut Kita • Kecil maupun Besar Kapal Pencuri Harus Diadili

Berjumpa dengan Allah dalam Keluarga.........................39 Membangun Optimisme dalam Hidup............................41

BERANDA

MA Raih Juara Umum Perorangan...................................43 Rapat Pleno Kamar 2014....................................................44 Raih ISO 9001:2008.............................................................................45 Pengusaha-Buruh Berkonflik PHI yang Mengadili........46 Pemanfaatan IT di PN Cilacap telah Berjalan Baik........49 “Hakim Perempuan Umumnya Lebih Berhati-hati”......51 Lebih Tepat Pembinaan......................................................53 Publikasi Putusan oleh Pengadilan Capai 95,86%..........54

PUSTAKA

Pustakawan Antikorupsi....................................................55 Menuju Perpustakaan Digital............................................56

KOLOM

Putusan Cepat dan Berkualitas..........................................58

RAGAM

Pelantikan Hakim Agung...................................................60 Jokowi Saksi Sumpah Ketua dan Wakil BPK...................63 Saatnya MA Go International!...........................................64 Ikan Berlimpah di Pulau Rempah.....................................65 Sepuluh Tahun Tragedi Tsunami......................................66 Seleksi Ketat Hakim ad hoc Tipikor.................................68 Pelantikan KPT dan KPTA.................................................70 Ketua MA Lantik Ketua Kamar Agama dan Kamar Pembinaan............................................................................71 MA Peringati Hari Ibu ke-86..............................................72

RAGAM FOTO

Galeri Foto............................................................................74

Redaksi menerima artikel ilmiah tentang hukum dan laporan kegiatan di lingkungan peradilan. Naskah harus asli dan belum pernah dimuat di media manapun. Naskah dikirim ke alamat redaksi: Perpustakaan Mahkamah Agung RI Jl. Medan Merdeka Utara no. 9-13 JAKARTA 10010 Telepon: 3843348, 3810350, 3457661 Nomor 6 Edisi Desember 2014 – MAHKAMAH AGUNG – 1

SALAM REDAKSI

MAHKAMAH AGUNG PELINDUNG

DR. H. M. HATTA ALI, S.H., M.H. DR. H. MOHAMMAD SALEH, S.H., M.H. H. SUWARDI, S.H., M.H.

PEMBINA

Teknologi Informasi Demi Pelayanan Publik Terbaik

NURHADI, S.H.,M.H. DR. DRS. ACO NUR, M.H.

PENANGGUNG JAWAB

KEPALA BIRO HUKUM DAN HUMAS MAHKAMAH AGUNG RI

PEMIMPIN REDAKSI

DR. RIDWAN MANSYUR, S.H.,M.H.

REDAKSI

ASEP NURSOBAH LILIK MULYADI HIRFAN HILMI ANDRI TATENGKENG KARTIKA SANDY TAURUS DWI LISTIANI NUR AZIZAH IFAH ATUR

EDITOR

JOKO UPOYO PRIBADI, S.H. M.E.R HERKI ARTANI R, S.H.,M.H.

SEKRETARIS REDAKSI

DEWA NYOMAN SWASTIKA, S.H.,M.Si.

FOTOGRAFER

DEVI SUGARA PEPPY NOFRIANDI SONNY FEBIANTO NUR CAHYONO PUTRO

KONTRIBUTOR DAERAH

EMPAT LINGKUNGAN PERADILAN SELURUH INDONESIA

SIRKULASI DAN DISTRIBUSI

HIDAYAT, S.H. MUHAMMAD UDIN

DITERBITKAN OLEH

BIRO HUKUM DAN HUMAS BADAN URUSAN ADMINISTRASI MAHKAMAH AGUNG RI Jl. Merdeka Utara No. 9–13 JAKARTA 10010 Telepon: 3843348, 3810350, 3457661 www.mahkamahagung.go.id

2 – MAHKAMAH AGUNG – Nomor 6 Edisi Desember 2014

APA kabar, pembaca yang budiman? Tak terasa, sudah 2 tahun Majalah Mahkamah Agung hadir di tangan Anda. Ibarat bayi, kami sedang belajar berlari, menyongsong era reformasi yang dicanangkan Mahkamah Agung. Era kesejagatan menuntut seluruh institusi, khususnya Negara, bekerja secara cepat, transparan, dan akuntabel. Salah satu alat bantu penting untuk memenuhi syarat tersebut adalah teknologi informasi. Dengan teknologi informasi, apa pun peristiwa di jagat raya ini bisa secara real time diketahui oleh seluruh umat manusia. Selain dalam bentuk cetak, Majalah Mahkamah Agung juga dapat diakses secara online di website MA: https://www.mahkamahagung.go.id/ majalah_edisi_1/index.html.

e

d .

Dalam konteks pertanggungjawaban kepada publik, Mahkamah Agung, sebagai institusi paling menentukan keadilan, tak bisa tidak harus memanfaatkan teknologi informasi semaksimal mungkin. Artinya, seluruh perangkat teknologi yang memungkinkan distribusi informasi cepat sampai kepada publik harus mendapat dukungan dari seluruh penentu kebijakan di MA. Bahkan, tak hanya mendukung, tetapi juga kesehariannya akrab memanfaafkan teknologi informasi beserta media daring yang kian tak terhindari.

Dengan spirit memanfaatkan teknologi informasi, MA kini ba nyak melakukan terobosan, misalnya dengan Komdanas (Komunikasi Data Nasional) dan Simari (Sistem Informasi MA RI). Karena begitu pentingnya teknologi informasi, maka spirit ini pula yang kami angkat sebagai laporan utama edisi ini.

Selain itu, Majalah Mahkamah Agung edisi ini juga mengangkat Pengadilan Perikanan yang baru-baru ini diresmikan oleh Ketua MA Dr. H. M. Hatta Ali dan disaksikan Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti, di Ambon, Maluku. Ini penting, karena seperti gencar diberitakan, pencurian ikan di perairan Indonesia oleh nelayan negara asing sudah sangat gawat. Potensi kerugian di laut, seperti sering dituturkan Presiden Joko Widodo, mencapai Rp300 triliun per tahun. Karena itu, perlu lebih banyak lagi pengadilan perikanan untuk menyelesaikan perkara yang menyangkut pelanggaran hukum pencurian ikan. “Tak ada perubahan tanpa mau memulai, tak ada perbaikan tanpa komitmen bersama.” Inilah motto yang harus menjadi pegangan kita semua, seluruh keluarga besar MA. Akhirnya, kami seluruh awak redaksi Majalah Mahkamah Agung, mengucapkan “Selamat Merayakan Natal” bagi saudara umat Kristiani dan “Selamat Tahun Baru 2015” bagi kita semua. Selamat membaca.

Dr. Ridwan Mansyur

PENGANTAR

Teknologi Informasi Sebuah Solusi “DENGAN semangat reformasi dan pelayanan prima, kami siap menjadi lembaga pelayanan publik yang berintegritas, independent, modern, dan terbuka”. Kalimat di atas adalah untaian kata iklan layanan ma syarakat oleh Biro Hukum dan Humas Mahkamah Agung (MA). “Iklan ini menyosialisasikan kepada masyarakat bahwa MA siap melayani publik, siap menjadi lembaga yang modern, independen, dan terbuka,” Kata Kepala Biro Hukum Humas MA, Dr. Ridwan Mansyur.

c o d Teknologi Informasi

MA sangat menyadari pentingnya peran teknologi informasi dalam mendukung upaya pencapaian visi misi nya. Kini MA dengan alat bantu teknologi ini bisa lebih terbuka, terutama untuk akses informasi. Masyarakat tidak perlu jauh-jauh datang ke Mahkamah Agung hanya untuk mengecek info perkara. Semuanya bisa dibuka di Website Mahkamah Agung.

Program jangka pendek MA adalah sinkronisasi database kepegawaian SIMARI melalui berbagai sistem aplikasi kepegawaian (Simpeg) empat lingkungan peradilan menggunakan aplikasi API (Application Programming Interface). Tahun 2015–2019 SIMARI dijadikan rumah dari semua sistem aplikasi yang ada, seperti Komdanas (Komunikasi Data Nasional), CTS, SIADPA/PTA, SIADMIL, SIADTUN. Berbagai prestasi telah dicapai, antara lain rekor publikasi putusan terbanyak. Penelusuran perkara para pihak bisa diakses melalui Direktori Putusan. Kali ini kita intip teknologi informasi Balitbang Diklat Kumdil, yang dimulai dari program website dengan alamat: pusdiklatteknis@ litbangdiklatkumdil.net. Begitu banyak terobosan dan hasil yang telah dicapai Mahkamah Agung dan begitu pentingnya teknologi informasi, maka MMA mengangkatnya sebagai topik lapor an utama edisi ini. (MMA/RZ)

Pelatihan tata kelola teknologi informasi (IT Governance) dalam rangka mendukung reformasi birokrasi di lingkungan MA RI, Jakarta 17–19 November 2014 Nomor 6 Edisi Desember 2014 – MAHKAMAH AGUNG – 3

LAPORAN UTAMA

Pembekalan Pengiriman c E-Document o d .

e

Sekretaris Kepaniteraan Mahkamah Agung, Pujiono Akhmadi

e

Sebagai bagian dari implementasi proses penataan proses beperkara di Mahkamah Agung (Business Process Reengineering) yang digulirkan sejak 2012, Mahkamah Agung kembali mengadakan pembekalan untuk memperkuat pelaksanaan e-filing bagi perkara kasasi/peninjauan kembali bagi 40 pengadilan tingkat pertama dari berbagai daerah. Pembekalan ini dilakukan dalam rangka sosialisasi Surat Keputusan Panitera Mahkamah Agung RI nomor 821 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan SEMA Nomor 1 Tahun 2014. Sebagaimana diketahui, SEMA No.1 Tahun 2014 merupakan kebijakan penyempurna dari SEMA No.14 Tahun 2010. GUNA memastikan kelancaran SEMA No.1 Tahun 2014, 40 pengadilan menerima pembekalan pengirman e-document. Pemanfaatan dokumen elektronik untuk penyelesaian perkara dewasa ini telah meningkat. Sebagaimana diuraikan dengan jelas dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014, dokumen elektronik dibutuhkan untuk memastikan keberhasilan kebijakan Ketua Mahkamah Agung yang tertuang dalam SK Nomor 119/KMA/SK/VII/2013 tentang Penetapan Hari Musyawarah Ucapan pada Mahkamah Agung. Dalam rangka memastikan kepatuhan terhadap implementasi SEMA Nomor 1 Tahun 2014, Kepaniteraan Mahkamah Agung kembali menyelenggarakan kegiatan sosialisasi dan pelatihan. “Dan juga untuk terus me ningkatkan jumlah pengadilan yang mengirimkan dokumen elektronik ke MA melalui Direktori Putusan,” jelas Sekretaris Kepaniteraan MA, Pujiono Akhmadi, dalam pengarahan pembukaan kegiatan dalam kapasitasnya mewakili Panitera MA, di Tangerang, pertengahan 2014 lalu. 4 – MAHKAMAH AGUNG – Nomor 6 Edisi Desember 2014

d .

Ke-40 pengadilan tersebut adalah pengadilan tingkat pertama yang terdiri dari 16 pengadilan umum, 16 pengadilan agama, 4 pengadilan TUN dan 4 pengadilan mili ter dari berbagai wilayah di Indonesia. Ke-40 pengadilan tersebut dipilih karena kontribusinya yang tinggi terhadap komunikasi data, sehingga diprioritaskan untuk menerima informasi terkini dari peraturan SEMA.

SEMA No. 1/2014 disahkan untuk mendukung implementasi SK Nomor 119 KMA/SK/VII/2013 tentang Pe netapan Hari Musyawarah dan Ucapan pada Mahkamah Agung Republik Indonesia yang mempersyaratkan adanya suatu solusi pembacaan berbasis elektronik untuk memastikan terlaksananya pembacaan berkas secara serentak di antara anggota majelis. Dengan adanya pembacaan se rentak, maka diperlukan solusi penggandaan berkas yang efektif dan efisien. Kebijakan e-filing memastikan bahwa kebutuhan penggandaan dan distribusi berkas ini dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien, di mana proses penyiapan dokumen elektronik sudah dilakukan sejak awal, yaitu di pengadilan tingkat pertama.

LAPORAN UTAMA Bagian dari Business Process Reengineering

Butuh Komitmen

Dalam sambutannya, Sekretaris Kepaniteraan Mahkamah Agung RI, Pujiono Akhmadi, S.H., M.H., me nyambut baik pelaksanaan pembinaan ini. Ia menyatakan bahwa dalam era modern dewasa ini kesiapan pengadilan tingkat pertama dalam mendukung inisiatif pembaruan di Mahkamah Agung merupakan hal yang sangat penting. Ini mengingat struktur satu atap yang saat ini berjalan, yang mengisyaratkan bahwa pengadilan adalah bagian tidak terpisahkan dari Mahkamah Agung.

Pembekalan ini dilaksanakan oleh Tim Pembaruan Peradilan Kepaniteraan Mahkamah Agung dengan didukung oleh Australia Indonesia Partnership for Justice (AIPJ) sebagai bagian dukungan terhadap inisiatif Business Process Reengineering (BPR) di Kepaniteraan Mahkamah Agung RI. Sejak tahun 2012 tim BPR telah dibentuk dan bekerja menyusun berbagai rekomendasi penyempurnaan penanganan perkara dengan tujuan meningkatkan kinerja pengadilan untuk mencapai kepercayaan dan keyakinan publik.

Selain itu, Koordinator Tim Asistensi Pembaruan Peradilan Mahkamah Agung RI, Aria Suyudi, S.H., LLM, mengemukakan bahwa e-filing merupakan salah satu bagian penting dalam keseluruhan inisiatif pembaruan peradilan yang telah berjalan sejak bertahun-tahun. Aria mengingatkan bahwa semua orang yang hadir akan berkontribusi besar terhadap keberlanjutan pembaruan yang dirintis sejak lama, yang apabila tidak dirawat dan dibina tentunya akan mati suri.

c o d

Pelatihan berjalan sangat lancar dan para peserta sa ngat antusias dalam mengikuti acara yang difasilitasi oleh Tim Kepaniteraan ini. Dengan sangat atentif, peserta mengikuti pengarahan yang diberikan oleh Tim Fasilitator, dan terus mengikuti jalannya pelatihan sampai acara selesai menjelang tengah malam. Dalam pelatihan tersebut juga berhasil diunggah sejumlah 384 putusan pengadilan ke dalam sistem komunikasi data. (MMA/AN)

Konsinyering Publikasi Putusan Kasasi dan Peninjauan Kembali oleh Sekretaris Kepaniteraan Pujiono Akhmadi dan Narasumber, Asep Nursobah. Nomor 6 Edisi Desember 2014 – MAHKAMAH AGUNG – 5

LAPORAN UTAMA

Aplikasi Simpeg Pengadilan Tingkat Banding dan Pertama Oleh Drs. Darwis, M.Eng Kepala Biro Hukum dan Humas MA, Dr. Ridwan Mansyur (dua dari kiri) pada Pembinaan dan Bimbingan Teknis di Medan. Evaluasi Dirjen Badilag MA-RI, Durminto, S.Kom, M.H., dan Konsultan IT, Aman Suyono.

BIRO Hukum dan Humas Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI menyelenggarakan Pembinaan dan Bimbingan Teknis di Hotel Grand Antares Medan, dengan tema ”Sinkronisasi Data Kepegawaian Sistem Informasi Mahkamah Agung RI (SIMARI) melalui Aplikasi Simpeg Pengadilan Tingkat Banding dan Pertama pada empat lingkungan Peradilan di Wilayah Provinsi Sumatera Utara.” Kegiatan tersebut diikuti 110 peserta, terdiri dari para Pejabat Pengelola Kepe gawaian dan Operator Informasi Teknologi (IT). Masing-masing dua orang dari seluruh pengadilan sewilayah provinsi Sumatera Utara. Kegiatan ini berlangsung selama tiga hari, tanggal 15-17 Oktober 2014. Acara ini dibuka oleh Kepala Biro Hukum dan Humas, Dr. Ridwan Mansyur, S.H., M.H., di dampingi oleh Partini, S.H. (Kepala Biro Kepe gawaian Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung); Jannes Aritonang, S.H., M.H. (Hakim Tinggi PT Medan) dan H. Syahron Nasution, S.H., M.H. (Wakil Ketua PTA Medan). Ketua pelaksana adalah Drs. Darwis, M.Eng. (Kepala Bagian Pengembangan Sistem Informatika Biro Hukum dan Humas), Sekretaris Pelaksana Dwi Maria Pupita Sari, S.Kom., M.M. Sedang narasumber adalah Kasubdit Data dan 6 – MAHKAMAH AGUNG – Nomor 6 Edisi Desember 2014

Dalam sambutannya, Kepala Biro Hukum dan Humas Ridwan Mansyur memberikan arahan sekaligus membuka acara. Ia menyampaikan bahwa kegiatan sinkronisasi database kepegawaian SIMARI melalui berbagai sistem aplikasi kepegawaian (Simpeg) pada empat lingkungan peradilan dan aplikasi API (Application Programming Interface) merupakan program jangka pendek Mahkamah Agung. Kegiatan ini dalam rangka mengintegrasikan semua database yang ada dan menem patkannya dalam satu repositori database SIMARI sebagai basis sistem informasi manajemen bagi pimpinan puncak (top level management), menengah (middle level management) dan bawah (low level management), yang

e

d .

Drs. Darwis, M.Eng (Kepala Bagian Pengembangan Sistem Informatika Biro Hukum dan Humas MA)

LAPORAN UTAMA mampu memberikan informasi yang akurat, tepat pada waktunya serta relevan situ asi dan kondisinya sebagai pendukung bagi pimpinan untuk membuat keputusan dan kebijakan yang optimal. Kepala Biro Hukum dan Humas juga menambahkan bahwa pada tahap jangka pendek berikut nya 2015–2019 SIMARI akan dijadikan rumah dari semua sistem aplikasi yang ada seperti Komdanas (Komunikasi Data Nasional), CTS, SIADPA/PTA, SIADMIL, SIADTUN. Ini dalam rangka menyongsong era e-manajemen dan e-litigasi untuk memberikan layanan informasi elektronik bagi aparatur perkara-perkara di pengadilan seperti hakim, panitera, dan PNS. Tidak ketinggalan pula bagi pengguna jasa pengadilan seperti para pihak berperkara, pengacara, jaksa, ataupun polri.

c o d

Hal senada juga disampaikan oleh Partini, S.H., sebagai narasumber dalam acara bimtek (bimbingan teknologi) tersebut. Ia mengutarakan bahwa dengan terbangunnya repositori (tempat berbagai database dari berbagai sistem aplikasi untuk membuat berbagai laporan) database kepegawaian SIMARI yang dialirkan dari pengadilan-pengadilan melalui aplikasi API SIMARI semua satker dapat memanfaatkannya kembali untuk mengeksplorasi informasi dengan berbagai aplikasi seperti SKP (Sasaran Kerja Pegawai) Online, Absensi Online, Sistem Informasi Baperjakat, dan Sistem Pelaporan Serbaguna. Semuanya sudah tersedia di dalam SIMARI. Jannes Aritonang, S.H., M.H., hakim tinggi PT Medan, dalam sambutannya mewakili Ketua PT Medan mengatakan bahwa sejak tahun 2012, dalam rangka melaksanakan reformasi birokrasi di lingkungan Ditjen Badan Peradilan Umum, seluruh pengadilan umum di wilayah provinsi Sumatera Utara telah menggunakan aplikasi Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (Simpeg). Tentunya kegiatan sinkronisasi data SIMARI yang dilakukan di wilayah Provinsi Sumatera Utara ini merupakan momentum yang sangat tepat, sehingga seluruh data kepegawaian pengadilan umum di wilayah Provinsi Sumatera Utara melalui aplikasi API dapat ter-update di dalam database SIMARI. Darwis, M.Eng, juga sebagai narasumber, mengatakan sinkronisasi data menggunakan aplikasi API merupakan salah satu cara untuk membangun database terintegrasi

Pembinaan teknis dan administrasi justisial para ketua, wakil ketua, hakim, panitera/sekretaris peradilan sewilayah Sumbar, Bengkulu, dan Jambi oleh Ketua MARI.

Mahkamah Agung melalui kerja sama antar vendor yang ada di lingkungan Mahkamah Agung, menjadikan stimulan inovasi bagi semua vendor untuk terus berpartisipasi aktif bersama-sama membangun SIMARI sesuai dengan perkembangan regulasi dan teknologi. Durminto, S.Kom, M.H., yang didampingi Aman Suyono, konsultan IT, juga sebagai narasumber, mengatakan saat ini semua database Simpeg empat lingkungan peradilan Badilum, Badilag, dan Badilmiltun dengan aplikasi API sudah ter-update di dalam SIMARI. Ditambahkannya, program penguatan infrastruktur, yakni server, storage, jaringan LAN, WAN, dan internet seperti yang disampaikan oleh Dr. Ridwan Mansyur, S.H., M.H., perlu secepatnya direalisasi agar semua aplikasi yang ada dalam SIMARI dapat dimanfaatkan oleh user dengan baik. Kegiatan bimtek ini ditutup oleh H. Syahron Nasution, S.H., M.H., Wakil Ketua PTA Medan. Dalam sambutan penutupan ia mengatakan bahwa semua pimpinan dan staf empat lingkungan peradilan Sumatera Utara memberikan apresiasi yang sangat baik kepada pimpinan pusat, khususnya Kepala Biro Hukum dan Humas, yang telah melaksanakan kegiatan bimtek tersebut de ngan baik. Ia menyaksikan sampai pada saat detik-detik penutupan semua peserta masih lengkap dan tetap semangat bertanya dan berlatih menggunakan Aplikasi Sinkronisasai Data SIMARI.(Ind) Nomor 6 Edisi Desember 2014 – MAHKAMAH AGUNG – 7

LAPORAN UTAMA

One Day Publish:

Komitmen Keterbukaan Informasi Pemanfaatan Publikasi Putusan Hingga saat ini, jumlah putusan pengadilan yang dipublikasikan di Direktori Putusan berjumlah 1.047.101 putusan. Putusan-putusan yang memiliki keterkaitan proses upaya hukum saling terkait satu sama lain. Mi salnya, ketika membaca putusan kasasi, maka akan ada link langsung ke putusan tingkat pertama dan banding. Metode ini membuat sebuah putusan lebih mudah dipahami.

Tim kamar pidana dan perdata sedang mengunggah putusan MA agar bisa diakses di Direktori Putusan. KEPANITERAAN MA kembali menyelenggarakan workshop publikasi putusan, 22-24 Oktober 2014, di Ta ngerang. Workshop ini dilakukan sebagai komitmen MA untuk memenuhi maklumat pelayanan informasi “One Day Publish”. Hingga 24 Oktober 2014, putusan MA yang berhasil diunggah telah mencapai 1.921 putusan. Dengan demikian, jumlah putusan MA di tahun 2014 yang telah dapat diakses di Direktori Putusan berjumlah 7.526 putusan. Workshop ini dibuka oleh Sekretaris Kepaniteraan, Pujiono Akhmadi, pada Rabu, 22 Oktober 2014. Pada sambutannya, Pujiono secara panjang lebar mengupas betapa pentingnya publikasi putusan. Publikasi putusan adalah bagian dari transparansi peradilan. Sedangkan transparansi peradilan adalah bagian dari akuntabilitas lembaga peradilan. Kedua hal tersebut akan meningkatkan kepercayaan publik kepada pengadilan dan juga merupakan salah satu prasyarat untuk terwujudnya court excellence. Publikasi putusan adalah bagian penguatan access to justice. Dengan publikasi putusan, putusan pengadilan dapat diakses oleh siapapun tanpa harus mendatangi gedung pengadilan. Siapapun, apakah ia pihak yang berperkara, akademisi, atau praktisi hukum, dengan terpusatnya publikasi putusan di Direktori Putusan, maka ia akan dengan mudah dapat mengakses putusan tanpa harus mendatangi gedung pengadilan. 8 – MAHKAMAH AGUNG – Nomor 6 Edisi Desember 2014

e

d .

Tautan antar putusan yang diajukan upaya hukum dapat terjadi apabila semua putusan sudah dipublikasikan di Direktori Putusan. Sehubungan dengan hal tersebut, seluruh jajaran pengadilan harus terus-menerus meningkatkan partisipasinya dalam publikasi putusan. Saat ini upaya memanfaatkan Direktori Putusan sudah banyak dilakukan. Terakhir telah diterbitkan buku Penjelasan Hukum tentang Klausula Baku yang merupakan hasil kerjasama antara PSHK dan AIPJ. Salah satu sumber dalam penelitian buku tersebut adalah putusan-putusan yang telah di-publish di Direktori Putusan. Selain itu telah dibangun juga website indeks hukum yang berisi putusan-putusan pilihan yang bersumber dari Direktori Putusan. Kemudian putusan-putusan tersebut diberikan anotasi dan disusun berdasarkan tema-tema hukum populer. (MMA/AN)

Tim unggah siap ‘mengejar setoran’, tak kenal lelah.

LAPORAN UTAMA

Komdanas:

Inovasi dan Solusi

c o d

Para jagoan di armada Pemeliharaan Sarana Informatika Biro Hukum dan Humas MA. Kiri ke kanan: Tunggul, Sofyan, Juwan, Jauhar, Joko Upoyo, Supriyadi, Figur, Yunawan, Rido, dan Lutfi.

REFORMASI Birokrasi (RB) yang dicanangkan Peme rintah membuat setiap Kementerian/Lembaga tertuntut untuk mencipta inovasi demi memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. RB inilah yang menjadi motivasi Mahkamah Agung (MA) dalam membenahi semua aspek. Salah satunya adalah melaporkan posisi neraca aset dan keuangan kepada Negara. Agar laporannya mudah, cepat, dan akurat, Mahkamah Agung sangat menyadari pentingnya peran teknologi informasi dalam mendukung upaya pencapaian visi misinya. Teknologi informasi telah mendukung proses kerja di lingkungan kerja sehingga meningkatkan kinerja Mahkamah Agung dan pengadilan di bawahnya. Sistem teknologi ini menjadi gawe Bagian Pemeliharaan Sarana Informatika Biro Hukum dan Humas MA. Bagaimana mekanisme operasional yang dijalankan

oleh tim pada bagian ini, Azizah (Tim MMA) mewawancarai Supriyadi Gunawan, S.Sos.,M.M., Kepala Subbagian Penyusunan Rencana dan Program Teknologi Informatika dan Juwan Jusliawan al-Fauz. Hasilnya kemudian dirangkum dalam tulisan berikut. Salah satu aspek yang dibenahi oleh Mahkamah Agung adalah laporan posisi neraca aset dan keuangannya setiap bulan, semester, dan akhir tahun. Proses pelaporan tersebut dilakukan secara berjenjang dari tingkat Satuan Kerja (Satker), Koordinator Wilayah (Korwil), Eselon I, dan sampai tingkat Kementerian/Lembaga (K/L). Dalam pelaporan berjenjang tersebut ada kendala yang dihadapi, antara lain konsistensi, kelengkapan, serta kecepatan pengiriman data. Seringkali dalam pelaporan, antara data yang diterima K/L, Eselon I, Korwil, dan Satker tidak sama, tidak lengkap, atau terlambat. Hal ini Nomor 6 Edisi Desember 2014 – MAHKAMAH AGUNG – 9

LAPORAN UTAMA menyebabkan keterlambatan Laporan Aset dan Keuangan Mahkamah Agung. Penyampaian laporan aset dan keuangan pernah menggunakan fasiltas e-mail publik seperti Yahoo dan Google, sebagai media pengiriman data. Namun fasilitas tersebut masih mempunyai beberapa kendala. Pertama, tidak ada jaminan bahwa data bisa terkirim, karena terkadang fasi litas layanan publik tersebut mengalami gangguan teknis, sehingga data tidak bisa terkirim ataupun diterima tepat waktu. Kedua, seringkali data berubah dalam waktu jam atau hari, sehingga proses update data tidak terkontrol, akibatnya data yang telah diterima di tingkat K/L mungkin saja sudah berubah di tingkat Korwil. Dari kondisi tersebut muncul pemikiran mengenai pengembangan suatu sistem informasi yang dapat mene rima data, menyimpan data, melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dan keakuratan data, serta menyusun laporan atas isi data tersebut. Untuk mewujudkan harapan tersebut, Sekretaris Mahkamah Agung, Nurhadi, sampai mengeluarkan Surat Keputusan (SK) tersendiri. Yaitu, SK

Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 029/SEK/SK/V/2012 tanggal 3 Mei 2012 tentang Pembentukan Tim Percepatan Pelaporan Data Aset, Keuangan, dan Remunerasi Pegawai pada Mahkamah Agung. Dari sinilah dibangun suatu sistem komunikasi data, yang berfungsi mengompilasi, memverifikasi, dan mengakurasikan data-data berupa laporan keuangan, aset, dan pembayaran remunerasi dari satker-satker menjadi laporan yang akurat dan tepat. Tim IT Mahkamah Agung kemudian menciptakan Komdanas (Komunikasi Data Nasional), melalui arahan Sekretaris Mahkamah Agung. Pembangunan aplikasi Komdanas dilatarbelakangi upaya untuk mendorong percepatan dalam proses pe nyampaian laporan aset dan keuangan dari tingkat satker ke tingkat pusat, yang nantinya menjadi laporan lembaga yang akurat, cermat dan akuntabel. Selain itu, aplikasi Komdanas ditujukan untuk mendukung Mahkamah Agung dalam meningkatkan status penilaian BPK ter hadap MA dari Wajar Dengan Pengecualian (WDP) menjadi Wajar Tanpa Pengecualian. Walhasil, pada 2012 Mahkamah Agung sukses mengubah WDP ke WTP.

e

Juwan Jusliawan al-Fauz dengan lap top penunjang kreativitasnya 10 – MAHKAMAH AGUNG – Nomor 6 Edisi Desember 2014

d .

LAPORAN UTAMA Betapa penting aplikasi Komdanas yang ditemukan Juwan, sehingga sekretaris MA membuat surat untuk seluruh warga peradilan Mahkamah Agung.se-Indonesia

c o d Berawal dari korwil.net

Adalah Juwan Jusliawan al-Fauz, staf keuangan pada Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang pada tahun 2011-2012 menciptakan korwil.net. Aplikasi ini diciptakan Juwan untuk memudahkan tugasnya dalam merekap laporan keuangan dan aset di seluruh empat badan peradilan di wilayah Jawa Barat. Awalnya Juwan melaksanakan tugasnya secara ma nual. Lalu, dibantu dengan keterampilan IT-nya, Juwan menciptakan aplikasi demi memudahkan pekerjaannya. Keuletannya akhirnya membuahkan hasil. Laporan yang biasa dikerjakannya tiga hari bisa selesai dalam 1 jam. Dan jika ada kesalahan bisa langsung diperbaiki. Aplikasi ini efektif dan didukung oleh pimpinan. Melihat kesuksesan tersebut, Sekretaris Mahkamah Agung mengundang Juwan untuk mencoba menerapkan aplikasi tersebut di Mahkamah Agung. Bersama tim IT MA, Juwan menciptakan Komdanas yang merupakan

singkatan dari Komunikasi Data Nasional. Tujuan di bangunnya aplikasi ini adalah sebagai wadah komunikasi data terhadap laporan aset, keuangan dan remunerasi secara nasional. Aplikasi Komdanas merupakan aplikasi berbasis web terpadu, sehingga tidak perlu di-install di setiap satuan kerja. Setiap satuan kerja hanya perlu mempunyai akun pengguna dan password untuk bisa mengakses aplikasi tersebut. Aplikasi ini terus dikembangkan dan disempurnakan. Di samping tetap menjamin hasil data laporan yang akurat dan tepat, dapat pula diakses secara cepat. Aplikasi ini juga fleksibel terhadap perubahan yang diinginkan apabila terjadi perubahan bentuk laporan, baik karena aturan maupun kebijakan. Pengembangan dan penggunaan aplikasi Komdanas secara nasional sangat didukung penuh oleh pimpinan Mahkamah Agung. Akhir-akhir ini, Sekretaris Mahkamah Agung mengeluarkan surat Nomor: 246-1/SEK/ KU.01/9/2014 tanggal 17 September 2014 tentang kewajiban satuan kerja untuk menggunakan aplikasi Komda nas dalam pengajuan tunjangan khusus kinerja.

Komdanas Kini Dalam perkembangannya, pada pertengahan tahun 2014, aplikasi Komdanas dikembangkan untuk memfasi litasi kerjasama antara Mahkamah Agung dan BPK dalam pelaksanaan e-audit. Dalam pelaksanaannya, seluruh data aset, keuangan, ringkasan kontrak, data absensi pegawai, dan semua data lainnya yang berhubungan dengan pelaksanaan anggaran dikirim dan disimpan oleh satuan kerja melalui aplikasi Komdanas. (MMA/AZ) Nomor 6 Edisi Desember 2014 – MAHKAMAH AGUNG – 11

LAPORAN UTAMA

Badan Litbang Diklat Kumdil:

Dengan IT Menggodok SDM Berkualitas

e

d .

Ketua MA, Dr. H. M. Hatta Ali, dan Kepala Litbang Diklat Kumdil MA, Siti Nurdjanah, S.H.,M.H., pada seminar Puslitbang Hukum dan Peradilan yang diprakarsai oleh Badan Litbang Diklat Kumdil MA.

BADAN Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan (Badan Litbang Diklat Kumdil) adalah salah satu tempat berlangsungnya kegiatan intelektual warga Mahkamah Agung RI. Mobilitas kegiatan lembaga ini termasuk tinggi. Karena aktivitas penelitian dan pendidikan seluruh peradilan yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia berpusat di sini. Oleh sebab itu, untuk melancarkan kinerja SDM dibutuhkan tenaga ahli dengan bantuan teknologi informatika yang canggih. Jika tidak didukung oleh keduanya, maka hasil kinerja tidak optimal, bisa jadi tidak mengenai sasaran. Lembaga yang dipimpin oleh Siti Nurdjanah, S.H., M.H., ini memiliki seabrek program penelitian dan pendidikan untuk mencetak SDM berkualitas. “Kami sebagai penyelenggara memiliki program penelitian dan pendidikan, kemudian kami tawarkan ke dirjen-dirjen terkait agar mengirimkan orang-orangnya untuk mengikuti pendidikan di Diklat. Kami sebagai penyelenggara untuk mencetak skill SDM,” kata Agus Subroto, S.H.,M.H., Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Teknis Peradilan. 12 – MAHKAMAH AGUNG – Nomor 6 Edisi Desember 2014

Sistem Informasi

Begitu banyak program yang harus dijalankan oleh lembaga yang berkantor di Megamendung Bogor ini, sehingga dibutuhkan bagian-bagian untuk memilah-milah urusan kegiatan. Lihat saja di website, ada empat virtual penting yang muncul, yaitu Sekretariat Badan, Puslitbang Hukum dan Peradilan, Pusdiklat Teknis Peradilan, dan Pusdiklat Manajemen Kepemimpinan. Alat bantu untuk lalu lintas bekomunikasi antara Diklat dan seluruh warga peradilan adalah Sistem Informasi Diklat. Teknologi informasi Balitbang Diklat Kumdil ini dimulai dari program website dengan alamat: [email protected].

Sebagai penyelenggara pendidikan dan pelatihan calon hakim, Diklat dituntut agar memudahkan ‘anak’ didiknya untuk mendapatkan informasi. Oleh sebab itu, Teknologi Informasi berperan penting untuk menunjang kemudahan berkegiatan. Dalam mengakses Program Web Diklat Teknis akan diperoleh Dokumen Kegiatan Diklat

LAPORAN UTAMA Teknis, yang terdiri dari Kurikulum dan Silabus Diklat Teknis, Jadwal Diklat Teknis, Pemanggilan Diklat Teknis, Buku Diklat Teknis, dan Materi Diklat Teknis. Semuanya dikomunikasikan lewat website, kadang disusul dengan email. Mulai dari memanggil peserta diklat, mengundang, mengunduh materi diklat, mencari kegiatan litbang diklat saat ini, sampai pemberitahuan ralat, jika ada perubahan jadwal. Secara khusus untuk pendidikan calon hakim tersedia materi-materi Video dan Audio, Diklat Calon Hakim, Pelatihan Hakim, dan Hakim Tinggi. Untuk pendidikan calon hakim pada tahun 2014 telah terpenuhi, semuanya berjumlah 2972 peserta, dengan demikian anggaran 2014 terserap secara keseluruhan.

c o d

Selain calon hakim, diundang pula Panitera Pengganti dan Jurusita. Hal ini untuk meningkatkan skill mereka. Karena mereka tergolong ujung tombak sebuah pengadilan setelah hakim. Tersedia pula Diklat Panitera Pengganti dan Diklat Jurusita yang bisa diunduh. Direktori Pengadilan terdiri dari Buku Tamu, Kontak Kami, Unduh Materi, Webmail, dan Arsip Konten. “Semua Sistem Informasi yang dimiliki Badan Litbang Diklat Kumdil ini tak lain dan tak bukan adalah untuk mendu kung kemudahan dalam bekerja, sehingga bisa menghemat waktu dan anggaran. Tanpa harus susah-payah datang ke Megamendung untuk memiliki materi diklat. Dengan teknologi, tinggal klik, dengan cepat materi diklat bisa diunduh. Dengan fasilitas Sistem Informasi Diklat diharapkan peserta didik tidak gaptek alias gagap teknologi,” imbuh pria yang belajar IT secara otodidak ini. (MMA/RZ)

Para Hakim Agung mengikuti Seminar Titik Singgung Wewenang MA dengan MK. Dari kiri ke kanan: Suwardi, S.H., Prof. Dr. H. Abdul Gani, Prof. Dr. H. Abdul Manan, dan Dr. H. M. Imron Anwari. Pemanggilan Peserta Diklatpim Tingkat III dan IV Angkatan V Selasa, 04 November 2014 10:00 Pemanggilan Kembali Peserta Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan TIngkat III dan Tingkat IV Angkatan V tahap 5 Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan di bawahnya.

UNDUH Surat Pemanggilan

Pemberitahuan Ralat Tempat Penyelenggaraan Diklat PBJ Senin, 03 November 2014 11:11 Sehubungan Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa di Banjarmasin bersama ini diinformasikan bahwa tempat Penyelenggaraan Diklat Pengadaan Barang/Jasa yang semula di laksanakan bertempat di Hotel Aston, Jl. Ahmad Yani Km 13, Banjarmasin menjadi Hotel Aria Barito, Jl. Haryono MT No. 16, Banjarmasin.

UNDUH Surat Pemberitahuan

Pemanggilan Peserta Diklat Teknologi Informasi Bagi Pengelola Web Tahun Anggaran 2014 Rabu, 29 Oktober 2014 10:21 Pemanggilan Peserta Diklat Teknologi Informasi Bagi Pengelola Web Tahun Anggaran 2014

UNDUH Surat Pemanggilan dan Biodata Materi Diklat

Tak ketinggalan para pakar hukum hadir dalam seminar yang diselenggarakan oleh Litbang Diklat Kumdil MA. Dari kiri-kanan: Prof. Dr. Moh. Mahfud MD, Prof. Dr. Saldi Isra, dan Prof. Dr. Bagir Manan.

File Name: Materi_Diklat_Teknis/Materi_Diklat_ Panitera_Pengganti/Diklat_Calon_Panitera_ Pengganti/diklat panitera pengganti cpp_ peradilan umum_participants_final_26112013. pdf File Size: 4.35 MB Tanggal: 26 Nov 2013

Nomor 6 Edisi Desember 2014 – MAHKAMAH AGUNG – 13

LAPORAN UTAMA

Direktori Putusan, Petunjuk Pakai DIREKTORI Putusan menampilkan putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung dan pengadilan yang ada di bawahnya. Tampilan awal dari direktori putusan menampilkan putusan Mahkamah Agung, sedangkan putusan pengadilan lainnya dapat diakses dari menu na vigasi ‘Semua Putusan > Pengadilan’ yang ada di menu bagian kanan. Penelusuran putusan Mahkamah Agung yang tersimpan dalam bentuk database pada aplikasi Direktori Putus an ini dapat dilakukan dengan dua metode, yaitu metode navigasi hypertext dan metode pencarian (searching). Metode navigasi hypertext sifatnya terstruktur sehingga biasanya lebih membantu jika belum mengetahui secara rinci putusan apa yang anda butuhkan. Layaknya sebuah buku, metode ini adalah daftar isinya. Sedangkan metode penca rian (searching) sifatnya tidak terstruktur namun lebih rinci untuk menghasilkan pencarian informasi yang akurat.

Navigasi Hypertext Penelusuran informasi putusan dengan metode na vigasi hypertext yang lazim disebut browsing adalah penelusuran data terstruktur. Melalui metode ini pencarian putusan MA dalam situs ini dilakukan berdasarkan: * Klasifikasi Perkara * Tahun Putus * Tahun Register/Perkara didaftarkan * Tahun Putusan di-upload * Pengadilan Halaman depan website Direktori Putusan (lihat Gambar 1) menampilkan seluruh jenis atau klasifikasi perkara, beberapa di antaranya memiliki sub-klasifikasi pula. Mi salnya, anda ingin mencari putusan Desain Industri, maka anda dapat memilih dengan mengklik klasifikasi Perdata Khusus (lihat Gambar 2). Kemudian pilih sub-klasifikasi Desain Industri, maka anda akan diantar ke daftar putus an tentang Desain Industri (lihat Gambar 3). Penelusuran informasi putusan dengan metode pencarian (searching) akan mencari kata yang dipilih di ka talog maupun dokumen putusan. Mesin pencari sudah mendukung pencarian. Setelah anda memasukkan kata kunci dan menekan tombol cari, maka mesin pencari Direktori Putusan akan 14 – MAHKAMAH AGUNG – Nomor 6 Edisi Desember 2014

e

d .

Gambar 1. Pencarian (Searching)

Gambar 2. Perdata Khusus

Gambar 3. Desain Industri

LAPORAN UTAMA mencari kata-kata tersebut di katalog maupun dokumen putusan yang ada. Jika anda memasukkan lebih dari satu kata, maka mesin pencari akan mencari dan menampilkan katalog/dokumen yang memiliki semua kata-kata tersebut.

Dokumen putusan dapat langsung anda unduh (download) dengan mengklik judulnya di bagian bawah katalog. Sebaiknya anda perhatikan ukuran file dokumen putusan yang tertera sebelum mengunduh (download) untuk memastikan koneksi internet anda mencukupi atau tidak.

Pencarian Canggih juga disediakan untuk pencarian putusan secara lebih spesifik. Anda akan mendapatkan hasil pencarian berupa daftar putusan. * Nomor Registrasi Perkara * Judul Putusan * Tahun Putus, Tahun Register Perkara dan Tahun Upload Perkara * Klasifikasi dan Sub Klasifikasi * Pengadilan

Dokumen Putusan

c o d Daftar Putusan

Daftar putusan ditampilkan 20 per halaman. Anda dapat mengetahui jumlah halaman dari kotak di sisi kiri bawah dan anda dapat memilih halaman mana yang anda inginkan.

Katalog

Jika anda memilih salah satu putusan, akan muncul katalog untuk putusan tersebut. Katalog menampilkan beberapa informasi penting secara singkat agar anda dapat menilai apakah dokumen putusan yang terlampir pada katalog tersebut sesuai dengan keperluan anda.

Dokumen putusan yang ditampilkan di sini terdiri dari tiga jenis. Pertama, dokumen putusan cetak yang dipindai (scan). Ukuran file jenis dokumen ini cukup besar, tergantung tebal putusan, mulai dari 200 kilobyte hingga lebih dari 10 megabyte, karena dokumen jenis ini disimpan berupa image. Kedua, dokumen putusan yang dari awalnya sudah berbentuk file elektronik, biasanya putusannya relatif masih baru. File jenis dokumen ini relatif lebih kecil sehingga dapat cepat diunduh. Karena berupa teks, maka anda dapat melakukan full text search atas putusan jenis ini. Ketiga, setiap dokumen putusan juga disediakan dalam format zip yang sudah dikompres. Hhal ini bertujuan untuk mempermudah proses unduh (download) dokumen putusan, terutama bagi yang menggunakan akses internet dengan kecepatan rendah. * Index Putusan * Direktori * Pengadilan * Tahun

MAHKAMAH AGUNG > Pidana Khusus > Korupsi Register: 2012 - Putus: 22-01-2013 - Upload: 12-08-2014 Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2223 K/Pid.Sus/2012 Tahun 2013 MUHAMMAD NAZARUDDIN, SE MAHKAMAH AGUNG > > Register: 2013 - Putus: 13-03-2014 - Upload: 12-08-2014 Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2580 K/Pdt/2013 Tahun 2014 SYARIFUDDIN, S.H., M.H.,; KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK), MAHKAMAH AGUNG > Pidana Khusus > Korupsi Register: 2013 - Putus: 20-11-2013 - Upload: 03-07-2014 Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1616 K/Pid.Sus/2013 Tahun 2013 ANGELINA PATRICIA PINGKAN SONDAKH MAHKAMAH AGUNG > Perdata > Perbuatan Melawan Hukum Register: 2013 - Putus: 02-10-2013 - Upload: 17-12-2013 Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 862 K/Pdt/2013 Tahun 2013 Ny. SITI HARDIYANTI RUKMANA, Dkk vs PT BERKAH KARYA BERSAMA, Dkk


LAPORAN UTAMA

Kepala Biro Hukum dan Humas:

“Kami Siap!” PEMANDANGAN pada pagi 22 Oktober 2014 di lobi desk info (meja informasi) gedung Mahkamah Agung, telah siap terpasang seperangkat peralatan syuting lengkap. Mulai dari kamera hingga reflektor, lampu, mikrofon, plus gulungan kabel besar sudah tertata di depan meja layanan desk info. Hari itu, sebuah kreativitas diwujudkan. MA membuat iklan layanan masyarakat. Iklan ini akan tayang di Kompas TV dan televisi swasta nasional lainnya. Ide ini lahir dari keinginan MA untuk memberikan informasi yang tepat kepada masyarakat dengan cara yang menarik. Maka, disepakatilah untuk membuat iklan de ngan media televisi. “Konsepnya sendiri dari pihak MA, namun penggarapannya oleh pihak profesional dengan menggunakan peralatan yang canggih,” ujar Kepala Biro Hukum dan Humas, Dr. Ridwan Mansyur. Dalam iklan yang berdurasi 5 menit ini diceritakan bagaimana pencari keadilan datang ke MA untuk mena

nyakan sejauh mana perkembangan perkaranya. Melalui layanan desk info dijelaskan bahwa kini para pencari keadilan tidak perlu repot datang jauh-jauh ke MA, me lainkan cukup dengan melihat info perkara. Info perkara sendiri adalah layanan online yang di bangun oleh MA sejak tahun 2009. Amanah UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi merupakan landasan pembangunan layanan informasi perkara berbasis teknologi. Masyarakat cukup memasukkan nomor registrasi perkara pada kolom pencarian, maka berbagai info yang terkait dengan proses berperkara di MA akan ditampilkan. Termasuk amar putusannya.

e

d .

Layanan lain yang menjadi benang merah dari iklan tersebut di atas adalah pengaduan masyarakat. Sebagai fungsi pengawasan hakim dan elemen pengadilan, MA memiliki sistem pengawasan internal melalui Badan

Biro Hukum dan Humas MA terus melakukan terobosan untuk memberikan informasi kepada publik. Tampak kesibukan shooting iklan layanan masyarakat untuk televisi, di Desk Info Lobi MA, Jakarta. 16 – MAHKAMAH AGUNG – Nomor 6 Edisi Desember 2014

LAPORAN UTAMA Iklan dengan lakon seorang kakek mendatangi MA untuk menanyakan perkara, yang diterima oleh petugas desk info dengan ramah. Petugas memberikan informasi bahwa si kakek tak perlu jauh-jauh datang ke MA. Perkaranya bisa diakses di website MA.

c o d

Pengawasan. Badan inilah yang menjadi muara pengadu an dari para pencari keadilan apabila dalam pelaksanaan proses berperkara ada hal-hal yang patut dilaporkan. Laporan melalui Badan Pengawasan dapat dilakukan me lalui surat tertulis maupun surat elektronik. Tentunya dengan mencantumkan identitas dari pelapor.

Sementara di tingkat pengadilan, layanan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) merupakan layanan yang diluncurkan pada tahun 2012. Layanan ini merupakan jawaban atas kebutuhan para pencari keadilan. Sistem penelusuran perkara online ini diibangun untuk me-

nempatkan masyarakat sebagai pengawas eksternal dalam mengawal proses penyelesaian perkara di pengadilan. Semuanya sebagai wujud untuk membangun peradilan yang modern, transparan, dan akuntabel. Tayangan iklan ditutup dengan semboyan “Kami Siap!” Ucapan tersebut merepresentasikan kesiapan MA untuk terus meningkatkan pelayanan publik. Pelayanan publik yang sustainable dan profesional merupakan tujuan semua pihak. Hal ini tentunya akan menjadikan MA sebagai badan peradilan yang agung di Indonesia. (MMA/IFH)

Para kru profesional (vendor) bekerja sama dengan Biro Hukum dan Humas MA. Nomor 6 Edisi Desember 2014 – MAHKAMAH AGUNG – 17

LAPORAN UTAMA

Nurhadi:

“IT Is The Priority!” SEMUA yang berbasis teknologi informasi akan disatukan dalam sebuah sistem besar IT yang saling terhubung antara sa tuan kerja dan MA yang dikenal dengan Integrated System. Hal ini diungkap Sekretaris MA, Nurhadi, S.H., M.H., dalam kegiatan Pembinaan Administrasi pada 4 Lingkung an Peradilan se-wilayah Kalimantan Selatan, Kamis, 13 November 2014 . Kegiatan yang diikuti oleh para ketua, wakil ketua, panitera sekretaris, dan para hakim pada pengadilan tingkat banding dan tingkat pertama ini disambut antusias. Kegiatan `jemput bola` yang dilakukan oleh jajaran pejabat eselon I MA ini memang telah menjadi agenda tetap. “Pertemuan semacam ini membuat para pejabat eselon I melihat langsung problematika yang dihadapi di lapangan.” ujar Kepala Biro Hukum dan Humas MA, Dr. Ridwan Mansyur.

PETA KINERJA PENYELESAIAN PERKARA TK. PERTAMA WIL. BANJARMASIN BERDASARKAN DATA SIPP/CTS !

SELAT MAKASSAR

! !

! Palangka Raya

! Amuntai !

!

!

! ! Banjarmasin Martapura

!

! Banjarbaru

!

!

H !

KETERANGAN SIMBOL Penangan Perkara kurang dari 50% (31) Penangan Perkara antara 50–90% (295) Penangan Perkara Lebih dari 90% (19)

SULAWESI BARAT

KALIMANTAN SELATAN !

e !

Kinerja Penangan Perkara kurang dari 50% Kinerja Penangan Perkara antara 50–90% Kinerja Penangan Perkara Lebih dari 90% Data per 12 November 2014

Tuntutan e-government pada kementerian dan lembaga kian besar. Tak terkecuali bagi MA, IT kini menjadi prioritas dalam usaha mewujudkan e-government. “Me lalui integrated system, proses penyelenggaraan manajemen dan administrasi proses perkara yang sederhana, cepat, tepat waktu, biaya ringan dan proporsional, tak ada tawar-menawar lagi, saat ini IT is the priority,” tegas Sekretaris MA lagi.

x

!

! Polewali

x

!

d . !

!

!

Proses pengawasan juga akan lebih efektif apabila semua sistem telah terintegrasi. Hal ini dilakukan demi menciptakan pelayanan prima bagi para pencari keadilan. Pelayanan publik yang prima memiliki manajemen informasi yg menjamin akuntabilitas, kredibilitas, dan transparansi. Layanan Sistem Informasi Penelusuran Perkara, misalnya, melalui sistem yang terintegrasi kini para pim pinan dapat mengecek langsung keaktifan dan keakuratan data se-Indonesia dari kursinya masing-masing. Sementara secara internal, integrated system akan membangun manajemen yang lebih akurat dan terukur. Misalnya, dalam mela kukan mutasi dan rotasi hakim dan pegawai, dengan melaksanakan fungsi kekuasaan kehakiman secara independen, efektif, dan berkeadilan untuk membangun Sek-MA memberikan pembinaan dan pengendalian administrasi seKalimantan Selatan.


LAPORAN UTAMA

c o d

Nurhadi memberikan sambutan di lahan hibah untuk kantor Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin

pengadilan yang modern dengan berbasis IT. Demikian dipaparkan oleh Sekretaris MA pada kesempatan tersebut tentang keadaan perkara Pengadilan Tinggi Banjarmasin. Pada kunjungannya kali ini, Sekretaris MA dan jajaran pejabat eselon I dan II serta ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin menghadiri pertemuan di rumah jabatan Gubernur Kalimantan Selatan pada Jumat (14/11/2014) pukul 09.30 WITA, terkait pemberian hibah tanah yang dipe-

runtukkan bagi gedung baru Pengadilan Tinggi Banjarmasin, Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin, dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Banjarmasin. Lokasinya sendiri berada di Banjarbaru. Hal ini sesuai dengan tata kota yang dirancang oleh Gubernur Kalimantan Selatan, yang akan menjadikan pusat pemerintahan di satu lokasi. Adapun pembangunannya akan dilakukan dengan menggunakan anggaran MA tahun 2015. (MMA/IFH)

Peserta pembinaan dan pengendalian administrasi se-Kalimantan Selatan


PENGANTAR

“Jalesveva Jayamahe”

Agar Bersemi Kembali SEIRING dengan bergemanya visi Presiden Joko Widodo yang menjadikan Indonesia sebagai ‘Poros Ma ritim Dunia’ dan gencarnya penangkapan kapal-kapal pencuri ikan di wilyah laut Indonesia, tentu kini dibutuhkan kian banyak Pengadilan Perikanan. Tanpa proses hukum, kita tidak mungkin menindak semena-mena para pencuri ikan milik negara asing di laut Indonesia, seperti dari Thailand, Vietnam, Malaysia, Filipina, dan juga Singapura. Penenggelaman tiga kapal nelayan Vietnam di Laut Anambas, Kepulauan Riau, (5-12-2014), yang disambut antusias masyarakat, tentu telah pula melalui proses hukum yang sudah berkekuatan hukum tetap. Karena itu, eksekusi itu pun tak membersitkan keraguan. Lebih dari 6.000 kapal nelayan ditangkap. Ini artinya makin butuh kepastian hukum yang cepat pula. Sudah barang tentu butuh pengadilan perikanan yang lebih banyak lagi. Mahkamah Agung, sebagai lembaga yudikatif, cepat bergerak pula untuk menjawab kondisi itu. Kamis (1112-2014), bertempat di Pengadilan Negeri Ambon, Ketua MA, Dr. H. M. Hatta Ali, S.H., M.H., meresmikan Peng adilan Perikanan Ambon (Maluku), Pengadilan Perikanan Sorong (Papua), dan Pengadilan Perikanan Me rauke (Papua). Pada peresmian yang juga dihadiri Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti dan Gubernur

Maluku Said Assagaff itu, Hatta mengakui penambahan pengadilan perikanan itu untuk mendukung visi Presiden Joko Widodo yang menjadikan Indonesia sebagai “Poros Maritim Dunia.” Ini bisa dimaklumi karena Indonesia adalah negeri dengan wilayah laut yang masuk kategori terluas di du nia, yakni meliputi 5,5 juta kilometer persegi, setara de ngan 75% wilayah Indonesia secara keseluruhan. Dengan wilayah seluas itu, nelayan negara-negara asing sangat mengincar wilayah lautan kita. Tentu, dengan maraknya pencurian ikan, yang pertama-tama dirugikan adalah para nelayan lokal sendiri. Biasanya nelayan kita kalah bersaing karena peralatannya minim. Bayangkan, potensi kerugiannya per tahun mencapai Rp.300 triliun. Angka yang amat fantastis.

e

d .

Wajar jika Mahkamah Agung segera melengkapi tujuh pengadilan perikanan yang terlebih dahulu diresmikan. Dengan cepatnya para pencuri ikan diadili, tentu ini akan membawa dampak yang sangat positif, yakni para pencuri ikan menjadi jera, para nelayan lokal bisa lebih sejahtera, dan laut Indonesia menjadi berwibawa. Motto dalam bahasa Sansekerta Jalesveva Jayamahe (Di Laut Kita Jaya) yang dulu amat populer dan menjadi kebanggaan Angkatan Laut kita, semoga kini bisa mulai bersemi kembali. Karena pentingnya menjaga kedaulatan laut kita, maka Majalah Mahkamah Agung edisi ini mengangkatnya sebagai laporan khusus. Selamat membaca.***

Ketua MA, H.M. Hatta Ali, menandatangani prasasti tiga Pengadilan Perikanan disaksikan Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti


PENGANTAR

c o d

Pimpinan MA dan pihak KKP seusai rapat koordinasi Peresmian Tiga Pengadilan Perikanan di Ambon di ruang Ketua MA. Dari kiri ke kanan: Drs. Warto (KKP), Roki Panjaitan, S.H. (MA), Drs. Lapis Silalahi (KKP), Laksda TNI (Purn.) Asep Burhanudin (Dirjen KKP), Dr. H.M. Hatta Ali (Ketua MA), Dr. Artidjo Alkostar (MA), H. Suhadi,S.H., M.H.(MA), dan Nurhadi, S.H., M.H. (MA)

Pembekalan untuk panitia pelaksana Peresmian Tiga Pengadilan Perikanan di ruang rapat Wiryono oleh Ketua I Panitia, Dr. Aco Nur (Kabua MA) Nomor 6 Edisi Desember 2014 – MAHKAMAH AGUNG – 21

LAPORAN KHUSUS

Ujung Tombak di Lapangan Tidak Boleh Lemah H. Suhadi, S.H., M.H., Hakim Agung

PADA 11 Desember 2014 Ketua Mahkamah Agung meresmikan tiga pengadilan perikanan secara simbolis di Ambon. Tidak kurang dari Ketua, Hakim Agung, Pani tera, Sekretaris, eselon sampai staf menjadi panitia, yang tertuang dalam SKB (Surat Keputusan Bersama) antara MA dan KKP (Kementerian Kelautan dan Perikanan). Salah seorang pengarah kepanitiaan dalam perhelatan besar ini ialah Hakim Agung H. Suhadi, S.H., M.H. Bagi laki-laki yang lahir di Sumbawa Besar 61 tahun yang lalu itu, kerja sama MA dengan KKP adalah harapan besar untuk bisa menyelesaikan illegal fishing di Indonesia.

e

d .

Cita-citanya menjadi amtenar, pegawai ne geri, menggiringnya menjadi calon hakim di PN Mataram (NTB) selepas kuliah di Fakultas Hukum UII Yogyakarta. Untuk mengetahui seputar pengadilan perikanan, Tim MMA Herki Artani, Rita Z, dan Kartika mewawancarai hakim agung yang pernah menjadi Panitera MA ini di ruang kerjanya. Berikut petikannya.


LAPORAN KHUSUS Kapan Mahkamah Agung membentuk Pengadilan Perikanan? Pertama, berdasarkan Pasal 71 ayat (3) UU 31/2004, dibentuk Pengadilan Perikanan di lima kota, yaitu di PN Jakarta Utara, Medan, Pontianak, Bitung, dan Tual. Kedua, berdasarkan Kepres 15 Tahun 2010 dibentuk dua pengadilan perikanan, yaitu pengadilan perikanan pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang dan Ranai. Dari hasil survei, dibutuhkan pengadilan perikanan di sekitar wilayah Kepulauan Riau. Oleh sebab itu, pada tahun 2010 dibentuklah pengadilan perikanan di Tanjung Pinang dan Ranai.

c o d

Ketiga, berdasarkan UU No. 45/2009 tentang Perubahan atas UU No. 31/2004 dan Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 2014 tentang pembentukan Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Ambon, Pengadilan Ne geri Sorong, dan Pengadilan Negeri Merauke.

Jadi, sejak UU No. 31/2004 sampai sekarang, Indonesia memiliki 10 pengadilan perikanan (pengadilan khusus tindak pidana perikanan) yang telah dibentuk di sepuluh wilayah, yakni di Pengadilan Negeri (PN) Medan, PN Jakarta Utara, PN Pontianak, PN Tual, PN Bitung, PN TanBIODATA

Nama: Jabatan: Tempat/tgl lahir: Nama Istri: Nama Anak: Alamat rumah:

H. Suhadi, S.H., M.H. Hakim Agung RI Sumbawa Besar, 19-09-1953 Hj. Dahminar 1. Dady Rahman, S.T. 2. Daen Sofyan, S.E. 3. Danu Arman, S.H. Perumahan Taman Royal 2 Cluster Parhaiangan 2 No. 111. Kota Tangerang

PENDIDIKAN 1966 1969 1972 1978 2002

SD di Sumbawa Besar SMP di Sumbawa Besar SMA di Sumbawa Besar S1, Fakultas Hukum UII Yogyakarta S2 IBLAM, Jakarta

PEKERJAAN: 1979 1983 1990 1995 1996 2000 2003 2005 2007 2007 2010 2011–sekarang

Cakim di PN Mataram Hakim PN Dompu Hakim PN Klungkung Wakil PN Manna Ketua PN Takengon Ketua PN Sumedang Ketua PN Karawang Ketua PN Tangerang Hakim Tinggi Jakarta Panmud Pidsus MA Panitera MA Hakim Agung RI

PENGALAMAN LUAR NEGERI 2005 Seminar Mediasi di Osaka, Jepang Program JICA 2006 Seminar Mediasi di Osaka, Jepang Program JICA 2007 Seminar Kepemimpinan dan Manajemen Perkara, di Sydney, Australia 2009 Studi Banding di Melbourne Australia 2010 Seminar Mediasi Penal di Paris, Perancis 2010 Kunjungan Kerja ke Turki 2011 Studi Banding di Den Haag Belanda 2012 Studi Banding Kekuasaan Kehakiman di Maroko

Hakim Agung Suhadi, S.H.,M.H.: “Pengadilan perikanan menjadi solusi illegal fishing.” jung Pinang, PN Ranai, PN Ambon, PN Sorong, dan PN Merauke. Sejak kapan kerja sama antara MA dan Kementerian Kelautan dan Perikanan? Sejak pembentukan di Medan sudah terjalin kerja sama yang baik dengan KKP. Ketika itu, Ketua MA masih dijabat oleh Pak Bagir Manan. Kemudian, pada periode kedua dibentuk Pengadilan Perikanan di Tanjung Pinang dan Ranai, yang diresmikan oleh ketua MA ketika itu, Pak Harifin A. Tumpa. Nah, yang ketiga pada tanggal 11 Desember lalu, Ketua Mahkamah Agung, Bapak H. M. Hatta Ali meresmikan beroperasinya tiga pengadilan perikanan pada Pengadilan Negeri Ambon, Pengadilan Negeri Sorong dan Pengadilan Negeri Meurauke. Peresmian secara simbolis dipusatkan di Pengadilan Negeri Ambon. Dari unsur Mahkamah Agung hadir Wakil Ketua MA Bidang Non Yudisial, para Ketua Kamar, beberapa hakim agung, sekretaris, dan para pejabat eselon I dan II. Bentuk kerjasamanya? Tentunya pembentukan pengadilan perikanan dan


LAPORAN KHUSUS penentuan para hakim adalah wewenang Mahkamah Agung. Bagaimana mekanismenya agar perkara-perkara yang masuk cepat diputuskan atau diselesaikan, itu ada aturannya, mulai dari tingkat pertama, tingkat banding, sampai kasasi. Semuanya itu membutuhkan SDM yang berkualitas. Dari pihak KKP misalnya, dari ha sil survei memang ada wilayah yang membutuhkan pengadilan perikanan. Perairan tertentu sangat potensial kandungan ikan atau biota laut lainnya, tetapi tinggi sekali kejahatan illegal fishing. Sebaliknya, contohnya di Sabang, Provinsi Aceh, KKP memutuskan tidak perlu membentuk pengadilan perikanan. Mungkin di sana potensi ikan kurang atau kejahatannya tidak ada. Setelah ada kebutuhan, maka lewat keppres segera dibentuk pengadilan perikanan. Bagaimana dengan rekrutmen hakim? Dalam penanganan tindak pidana perikanan, hakim di pengadilan perikanan merupakan garda terdepan dalam penegakan hukum. Maka sejak 2006 Mahkamah Agung mengadakan pendidikan hakim karier bidang perikanan dan hakim ad hoc pengadilan perikanan. Kerja sama dengan KKP merupakan implementasi dari Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan. Setelah perekrutan, maka diadakan pelatihan serta sertifikasi sesuai dengan kualifikasi, minimal 120 jam untuk mendapatkan dokumen sertifikat. Pada Pasal 78, hakim karier ditetapkan berdasarkan Keputusan Ketua MA. Hakim ad hoc diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Ketua MA. Penempatan dan jumlah hakim? Jumlah hakim ad hoc sekarang ada 56 hakim, tersebar di 10 pengadilan perikanan seluruh Indonesia. Untuk sementara jumlah ini dianggap cukup. Artinya, setiap peng adilan minimal ada lima hakim, bahkan ada yang enam. Masa kerja hakim ad hoc? Periode pertama sejak diangkat adalah 5 tahun. Masa kerja bisa diperpanjang satu kali untuk periode kedua. Setelah itu tidak bisa lagi diperpanjang. Bagaimana dengan Majelis Hakim? Pengadilan perikanan berwenang untuk mengadili dan memutus tindak pidana di bidang perikanan. Pengadilan tersebut berada di lingkungan peradilan umum. Majelis hakim yang menangani perkara tindak pidana perikanan tersebut 24 – MAHKAMAH AGUNG – Nomor 6 Edisi Desember 2014

Suhadi menerima Herki Artani dan Rita Zahara dari Majalah Mahkamah Agung.

e

d .

terdiri atas tiga orang, satu di antaranya sebagai ketua majelis adalah hakim karier dari peradilan umum dengan syarat bersertifikat (perikanan), dua lainnya sebagai anggota adalah hakim ad hoc perikanan. Apa pendapat Bapak tentang peresmian tiga pengadilan perikanan di Ambon?

Tugas Mahkamah Agung menyangkut Keppres No. 6/2014 tentang Pembentukan Pengadilan Perikanan sudah selesai. Beroperasinya tiga pengadilan perikanan tersebut dapat meningkatkan efektifitas penegakan hukum atas terjadinya tindak pidana perikanan. Letak geografisnya berbatasan dengan wilayah perairan negara lain. Kondisi ini sangat berpotensi untuk terjadinya illegal fishing. Menteri KKP (Red: Susi Pudjiastuti) sangat mendu kung. Beliau hadir di Ambon. Pada dua periode sebelumnya acara serupa tidak pernah dihadiri Menteri KKP. Harapan Bapak untuk pengadilan perikanan?

Dengan adanya undang-undang ini diharapkan illegal fishing berkurang secara signifikan dan perikanan Indonesia dapat diselamatkan. Pada ZEEI (Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia), Indonesia dapat melindungi sumber-sumber daya hayati yang ada di laut. Yang lebih penting lagi peranan para penyidik di la pangan. Mereka itu ujung tombak. Jika mereka lemah, maka perkara yang masuk ke pengadilan tidak banyak. Penyidik yang berwenang antara lain: PNS di lingkungan KKP, Polisi Air, dan Angkatan Laut.

LAPORAN KHUSUS

Upaya Menjaga

Wibawa Laut Kita PELAN tapi pasti, pengadilan perikanan kini kian bertambah. Semula Indonesia sebagai negeri maritim terbesar hanya mempunyai 7 pengadilan perikanan, kini menjadi 10.

c o d

Melihat tantangan ke depan tidak tertutup kemungkinan MA menambah lagi jumlah tersebut. Tiga pengadilan perikanan terbaru diresmikan secara serentak oleh Ketua Mahkamah Agung, Dr. M. Hatta Ali S.H., M.H., Kamis (11-12-2014), yakni pengadilan perikanan pada Pengadilan Negeri Ambon, Pengadilan Negeri Sorong,dan Pengadilan Negeri Merauke.

Peresmian yang dipusatkan di Pengadilan Negeri Ambon dihadiri oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, Gubernur Maluku Said Assagaff bersama de ngan unsur pejabat Musyawarah Pimpinan Daerah Provinsi Maluku. Sementara dari unsur Mahkamah Agung hadir Wakil Ketua MA Bidang Non Yudisial Suwardi, S.H., para ketua kamar, antara lain Ketua Kamar Militer Dr. Imron

Anwari, beberapa hakim agung, dan para pejabat eselon I dan II Mahkamah Agung. Dari Kementerian Kelautan dan Perikanan hadir Dirjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Asep Burhanudin, dan Dirjen Perikanan Tangkap KKP, Gellwyn Yusuf. Pengadilan perikanan pada ketiga pengadilan negeri tersebut dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 2014 tanggal 6 Februari 2014. Dengan terbitnya keppres ini, dalam waktu 10 tahun sejak lahirnya UU 31 Tahun 2004 tentang Pengadilan Perikanan, Indonesia memiliki 10 pengadilan perikanan. Pengadilan perikanan pertama kali dibentuk di Peng adilan Negeri Jakarta Utara, Medan, Pontianak, Bitung, dan Tual. Enam tahun kemudian, tahun 2010, berdasarkan Keppres 15 Tahun 2010 dibentuk dua pengadilan perikanan, yaitu pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang dan Ranai.

Rapat pimpinan MA dan pimpinan KKP, sebelum peresmian Pengadilan Perikanan di PN Ambon Nomor 6 Edisi Desember 2014 – MAHKAMAH AGUNG – 25

LAPORAN KHUSUS

e

d .

Ketua MA, Dr. H.M. Hatta Ali, dan Menteri Kelautan, Susi Pudjiastuti, membuka selubung papan nama Pengadilan Perikanan pada PN Ambon. Ketua Mahkamah Agung dalam sambutannya mengemukakan pembentukan pengadilan perikanan merupakan upaya untuk mendekatkan pengadilan kepada locus delicti tindak pidana perikanan. Dengan upaya itu, biaya penegakan hukum terhadap tindak pidana illegal fishing (pencurian ikan) bisa lebih efisien. Hal ini se suai dengan asas penyelenggaraan peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. Terkait dengan peresmian beroperasinya tiga pengadilan perikanan ini, Ketua Mahkamah Agung melihat sisi signifikansinya dikaitkan dengan kondisi geografis ketiga wilayah ini. Dikatakan Ketua MA, wilayah perairan Ambon, Merauke, dan Sorong berbatasan dengan wilayah perairan negara lain. Kondisi ini sangat berpotensi untuk terjadinya penetrasi nelayan asing ke dalam tiga wilayah perairan tersebut untuk melakukan illegal fishing.

Antisipasi di Laut Menurut M. Hatta Ali, pembentukan pengadilan perikanan adalah bentuk antisipasi Mahkamah Agung dalam menanggapi makin maraknya kasus illegal fishing di Indonesia. Sebagaimana diketahui, laut di Indonesia terdiri dari 5,5 juta kilo meter persegi atau tiga perempat luas daratan. Maraknya pencurian ikan bukan hanya merugikan para 26 – MAHKAMAH AGUNG – Nomor 6 Edisi Desember 2014

nelayan lokal yang susah mendapatkan ikan, tetapi juga merugikan Negara. Dalam berbagai kesempatan Presiden Joko Widodo mengungkapkan, potensi kerugian negara akibat aksi pencurian ikan itu mencapai Rp. 300 triliun per tahun. Ketua MA berharap, diresmikannya ketiga pengadian perikanan tersebut dapat meningkatkan efektivitas pe negakan hukum atas terjadinya tindak pidana perikanan. Hal ini, menurut Ketua MA, merupakan bentuk peran serta lembaga peradilan untuk mendukung visi pemerintah untuk menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia yang berdaulat atas lautnya sendiri. Berkaitan dengan keadaan perkara di pengadilan perikanan dalam tiga tahun terakhir, Ketua MA mengungkapkan bahwa ada beberapa pengadilan perikanan yang sama sekali tidak menerima perkara. Namun, nihilnya perkara perikanan yang diterima di suatu pengadilan perikanan ini bukan berarti di wilayah perairan dalam yurisdiksi pengadilan tersebut tidak terjadi tidak pidana perikanan. Dari sisi pelaku tindak pidana perikanan, Ketua MA menjelaskan, sebagian besar pelakunya adalah nelayan asing dari negeri tetangga, khususnya Vietnam, Thailand, Singapura, dan Filipina. Untuk itulah penting membentuk pengadilan perikanan di tiap-tiap wilayah, khusus

LAPORAN KHUSUS “Kapal pencuri ikan yang banyak tertangkap tidak bebas begitu saja. Saya harap penegakan peradilan harus dilakukan agar masyarakat kita tahu berapa nilai kerugian yang diderita Negara,” katanya.

c o d

Ketua MA dan Menteri Kelautan dan Perikanan saling tukar cenderamata.

nya wilayah yang kaya sumber lautnya. “Terbukti, setelah adanya pengadilan khusus perikanan ini, kejahatan illegal fishing turun drastis,” jelas Ketua Mahkamah Agung dalam sambutannya. “Langkah ini, saya yakin, mendukung visi misi Pemerintah yang ingin menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia,” tambah Hatta.

“Saya sangat berharap pengadilan perikanan dapat memberikan hukuman maksimal,” kata Susi lagi. Menurutnya, selama ini tidak banyak kapal pencuri ikan yang tertangkap dan diproses sesuai de ngan hukum yang berlaku. “Ada yang ditangkap, tapi kemudian dilepas lagi begitu saja,” ujarnya. Peresmian pengadilan perikanan di Pengadilan Negeri Ambon molor dari jadwal. Seharusnya peresmian dilakukan pada pukul 10.00 WIT, namun baru dilaksanakan pada pukul 13.15 WIT. Hal itu disebabkan karena keterlambatan kedatangan Susi di Bandara Pattimura, Ambon. Susi didampingi Dirjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Asep Burhanudin, dan Dirjen Perikanan Tangkap KKP Gellwyn Yusuf.

Tindak Tegas

Sementara itu, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menyambut antusias peresmian tiga pengadilan perikanan itu. “Selama ini pengadilan perikanan terdengar samar-samar, belum begitu efektif karena banyak masyarakat belum tahu,” ungkap Susi yang menggunakan pakaian serba hitam dan syal berwarna merah di Pengadilan Negeri Ambon, Jalan Sultan Khairun, Ambon.

Menteri yang dikenal berani ini berharap, dengan terbentuknya Pengadilan Perikanan Ambon, segala bentuk kejahatan, terutama pelaku pencurian ikan, bisa ditindak tegas. Hal itu karena besarnya kerugian yang diderita Negara dari maraknya praktik pencurian ikan di laut Indonesia. Seperti sering dikatakan, kali ini Menteri Susi juga menyinggung kembali soal potensi kerugian Negara akibat pencurian ikan. Ia memperkirakan, per tahun nilai kerugian negara akibat pencurian ikan mencapai Rp 300 triliun. Nilai itu belum termasuk kerugian lain seperti alokasi anggaran subsidi bahan bakar minyak (BBM) yang tidak tepat sasaran, kerusakan laut dan lainnya.

Baliho di jalan menuju Pengadilan Negeri Ambon


LAPORAN KHUSUS Sabuk Segi Tiga Emas

Prosesi Peresmian

Yang tak kalah bergembira dengan hadirnya pengadilan perikanan di Ambon adalah Gubernur Maluku, Said Assegaf. Ia mengungkapkan, 92,5 % wilayahnya merupakan wilayah perairan sehingga untuk menegakkan hukum atas tindak pidana yang terjadi di perairan ini, maka keberadaan pengadilan perikanan menjadi sangat dibutuhkan.

Prosesi peresmian beroperasinya tiga pengadilan perikanan disimbolisasi dengan dibukanya tirai yang menyelubungi papan nama pengadilan perikanan pada Pengadilan Negeri Ambon oleh Ketua Mahkamah Agung. Seiring dengan terbukanya tirai, balon berbentuk sekumpulan ikan nemo yang menjadi penghuni khas terumbu karang diterbangkan ke angkasa. Bunyi sirine pun meng iringi prosesi peresmian ini disertai gemuruh tepuk ta ngan para tamu undangan.

Apalagi wilayah Ambon dan sekitarnya, kata Said, termasuk dalam sabuk segitiga emas terumbu karang dunia. Kondisi ini menjadi pesona yang menggiurkan bagi pe nangkap ikan asing untuk “mencuri” ikan yang bernilai komoditas tinggi dari perairan Ambon.

Prosesi peresmian diawali laporan kegiatan oleh Sekretaris Mahkamah Agung RI, Nurhadi. Pada kesempatan itu, Nurhadi menegaskan bahwa seluruh kebutuhan un-

Peresmian pengadil an perikanan di PN Ambon dihadiri oleh pejabat daerah.

e

d .

tuk beroperasinya pengadilan perikan an akan didukung sepenuhnya oleh DIPA Mahkamah Agung.

Gubernur Maluku itu berharap, kehadiran pengadilan perikanan akan berdampak positif kepada terbukanya peluang nelayan tradisional untuk meningkatkan kesejahteraannya. Pengadilan perikanan di Kota Ambon diharapkan bisa menjawab seluruh pelanggaran hukum yang berkaitan dengan kelautan dan perikanan di Maluku. Karena bagaimanapun, laut Maluku yang sangat kaya akan sumber daya kelautan sudah pasti menjadi sasaran empuk bagi para pencuri ikan. “Saya menyambut gembira pengadilan perikanan ini. Saya sangat berharap pengadilan perikanan ini bisa me minimalkan pencurian ikan di wilayah laut kami,” kata Said. 28 – MAHKAMAH AGUNG – Nomor 6 Edisi Desember 2014

Secara berturut-turut acara dilanjutkan dengan sambutan Gubernur Maluku Said Assegaf, Sambutan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, pembacaan Keppres oleh dirjen terkait dari KKP, dan sambutan sekaligus peresmian oleh Ketua MA, M. Hatta Ali. Kita semua berharap, bertambahnya Pengadilan Perikanan akan lebih cepat menyelesaikan kasus hukum para pencuri ikan dari luar negeri di laut kita. Seperti dikatakan M. Hatta Ali, sejak pengadilan perikanan mulai ‘bergerak”, pencurian ikan mulai menurun. Semoga terus menurun dan nelayan kita makin mudah mencari ikan. Dengan ini MA juga ikut memberikan sumbangan penting dalam menumbuhkan lagi spirit atau motto Angkatan Laut kita, Jalesveva Jayamahe (Di Laut Kita Jaya) yang sudah lama kurang bergema. *** (MMA/AZ)

LAPORAN KHUSUS

Dardjono Abadi, S.H.

Kecil maupun Besar Kapal Pencuri Harus Diadili ADALAH Dardjono Abadi, hakim ad hoc perikanan PN Tanjungpinang. Ia termasuk rekrutan pertama hakim ad hoc yang dilantik pada 5 Oktober 2007 oleh ketua MA pada saat itu, Prof. Bagir Manan.

c o d

Dardjono menegaskan prinsipnya, bahwa kapal pencuri ikan, kecil maupun besar, harus diadili karena sama-sama merugikan negara. Demikian ungkapnya ketika diwawancara lewat telepon selular. Berikut tuturannya yang dirangkum Rita Zahara dari Majalah Mahkamah Agung (MMA) Pengalamannya menangani illegal fishing sudah le bih dari 7 tahun. Tugasnya memeriksa, mengadili, dan memutus ksus-kasus pencurian ikan di perairan Indonesia dijalani dengan sungguh-sungguh. “Pencuri yang memasuki wilayah teritorial Indonesia harus diadili. Jika sudah inkrah, artinya putusannya sudah memiliki kekuatan hukum tetap, maka terdakwa akan ditahan,” imbuh laki-laki yang lahir di Jakarta, 13 November 1965, ini.

Dardjono pertama kali ditugaskan di Pengadilan Perikanan PN Tual, di Kota Tual, Maluku. Wilayah hukumnya meliputi Laut Arafuru.

Menurut Dardjono, kapal-kapal pencuri ikan di laut bagian utara Indonesia itu lebih banyak kapal besar yang bertonase 200 groston. Mayoritas dari Thailand. Biasanya yang dijadikan tersangka dalam kasus pencurian ikan adalah nakhoda dan kepala kamar mesin (KKM), biasanya dua orang. Rata-rata mereka tidak ingin didampingi pengacara. Pada periode kedua masa jabatannya sebagai hakim ad hoc, Dardjono ditugaskan di Pengadilan Perikanan PN Tanjungpinang. Wilayah hukumnya berbatasan dengan Laut China Selatan, Vietnam, dan Kamboja. Tidak heran jika sebagian besar pelaku illegal fishing berasal dari Vietnam. Kapal mereka tergolong kecil, hanya bertonase 60 grosston. “Tapi, kecil maupun besar kapal si pencuri, apa yang mereka lakukan adalah sebuah kejahatan dan merugikan negara kita, maka harus diadili sesuai dengan prosedur yang berlaku,” imbuh laki-laki yang sebelumnya berprofesi sebagai pengacara ini. Menurut Dardjono, tahun 2007 sudah ada kapal pencuri ikan yang ditenggelamkan. Ada juga yang dilelang, sesuai dengan amar putusan. “Yang berwewenang melelang adalah jaksa,” jelasnya.

Majelis hakim, yang terdiri dari satu hakim karier dan dua hakim ad hoc, sedang menyidangkan kasus illegal fishing di Pengadilan Perikanan di PN Tual, Maluku. Nomor 6 Edisi Desember 2014 – MAHKAMAH AGUNG – 29

WAWANCARA

Hakim Agung Brigjen TNI (Purn) Dr. H Imron Anwari, S.H., Sp.N, M.H.

Tegas dan Humoris sampai sekarang belum pernah dibahas DPR. Padahal, sudah enam tahun yang lalu. Beberapa kali sudah dita nyakan, tapi belum juga dibahas. Saya tidak tahu kenapa,” ungkap Imron Anwari. Pria ini hobi bermain golf. Di ruang kerjanya banyak terpampang trofi dan merchandise golf. Bermain golf memang lebih dari sekadar hobi bagi kakek enam cucu ini. Wajar jika ia telah menjuarai banyak turnamen. Hobi lainnya adalah menyanyi. “Kalau tentara itu siap lapar dan siap kenyang. Ketika sengsara tidak terpuruk, ketika harus bersuka ria kita bisa menyanyi,” begitu pengandaiannya.

e

d .

Pria kelahiran Surabaya tahun 1944 ini mempunyai motto, “Bekerja dan bekerja.” Tak salah memang karena ia selalu membawa pulang pekerjaan ke rumah. “Hari Jumat waktunya membawa pulang berkas perkara. Hari Senin sudah selesai, dibawa kembali ke kantor,” imbuhnya. Tiada hari tanpa bekerja bagi hakim agung yang berpangkat brigadir jenderal ini.

Hakim Agung Brigjen TNI (Purn.) Dr. H Imron Anwari, S.H., Sp.N, M.H.

Pada Desember 2014, Ketua Kamar Militer ini segera memasuki masa purnabakti. Ada banyak hal yang telah dilakukan Imron Anwari selama 44 tahun di dunia peradilan militer. Tim Majalah Mahkamah Agung (Herki Artani, Rita Z, dan Cahyo) mewawancarai Imron Anwari di ruang kerjanya. Semua pertanyaan dijawabnya dengan gamblang, sesekali diselingi humor. Berikut petikannya.

DOKTOR hukum lulusan Universitas Padjadjaran ini (meraih gelar doktor pada 2012) meniti karier dari bawah. Ia mengawali kariernya dari Panitera Pengganti (PP) di Makasar. Sejak itu rupa-rupa posisi dan jabatan pun telah diembannya, mulai dari pengacara, notaris, oditur/jaksa, hakim, oditur militer tinggi, hakim militer tinggi, walaksa/mahmilub, sampai hakim agung. Ia dipercaya menjadi hakim agung pada 2003.

Apa sebenarnya cita-cita Bapak waktu kanakkanak?

Untuk memajukan peradilan militer, Imron Anwari, sebagai Ketua Kamar Militer di Mahkamah Agung, telah membuat materi hukum untuk merevisi Undang-Undang Militer Tahun 1997. Karena ia menganggapnya tidak sesuai lagi dengan kebutuhan sekarang alias sudah ketinggalan. “Sebenarnya sudah saya buat untuk merevisi undang-undang itu. Bahkan, sudah sampai ke DPR. Tetapi

Siapa yang paling menginspirasi atau memberi motivasi untuk menjadi hakim militer?


Cita-cita saya sejak kecil, ingin kerja pakai jas. Pokoknya pakai jas. Malah dulu ada teman saya bilang, “Ya, kerja jadi pelayan hotel juga pakai jas.” Saya jawab, “Tidak apa-apa hahahahaha.” Akhirnya, seperti sekarang ini, saya tak membayangkan dan tak menyangka juga, bekerja se ring menggunakan jas.

Pertama, ketika masih mahasiswa (1965–1966), saya termotivasi dari Mahmilub (Mahkamah Militer Luarbiasa), misalnya Pak Dermawel Ahmad (Jaksa Penuntut Umum), juga Pak Ali Said (alumni Perguruan Tinggi Hukum Milit-

WAWANCARA er). Ini memotivasi saya menjadi penegak hukum. Kedua, ketika saya ditugaskan pertama kali di Makassar, Kakumdam (Kepala Hukum Daerah Militer XIV Hasanuddin) yang bernama Kolonel Subagyo, komandan saya, selalu memberikan spirit dan dorongan kepada saya. Beliau mengatakan, “Kalau kamu mau menjadi ‘orang’, masuklah AHM (Akademi Hukum Militer).” Menurut saya dari motivasi itu ada hal-hal yang akan dituju, kalau kita kuat insya Allah akan tercapai. Tidak lupa semua ini juga karena doa orang tua (IBU).

Tahun berapa masuk militer? Di mana pertama kali bertugas?

c o d

Tahun 1969, ketika sarjana muda (tingkat IV Fakultas Hukum di Universitas Brawijaya Malang), saya ikut wamil (wajib militer). Pendidikan selama satu tahun. Selesai pendidikan, saya ditugaskan pertama kali di Makassar sebagai Panitera Pengganti. Di sini saya terus terpacu untuk sekolah lagi.

Sudah bertugas di mana saja?

Lepas dari Makassar, saya bertugas di Yogyakarta sebagai oditur, kemudian di Bali sebagai kepala oditur. Pertama kali sebagai hakim di Dilmil I Banda Aceh, kemudian di Dilmil Palembang.

Selama menjadi hakim militer adakah peristiwa/ pengalaman yang tak bisa dilupakan? Di lingkungan militer, karier bisa zig zag. Maksudnya, oditur bisa menjadi hakim, panitera pengganti bisa menjadi hakim. Kalau di sipil kan tidak bisa.

Ketika saya bertugas di Dilmil Denpasar, saya melaksanakan hukuman mati. Saya menjadi eksekutor. Pada saat itu saya menjadi kepala oditur (Jaksa Penuntut Umum). Kasus tahanan PKI, divonis tahun 1965, tetapi baru dieksekusi tahun 1987. Namanya Kapten Ahmad. Lumayan dramatis karena selama di tahanan saya cukup terlibat secara emosional dengan terdakwa. Saya memonitor aktivitasnya setiap hari. Apakah kesehatannya bagus atau kondisi psikologinya baik. Terjadi obrolan-obrolan. Pendiriannya tentang ideologi Komunis sangat kental dan tidak bisa digoyahkan. Bahkan, apabila anaknya datang menjenguk, dia selalu berpesan kepada anaknya agar melanjutkan perjuangannya. Oleh sebab itu saya semakin mantap mengeksekusinya, menurut saya orang seperti ini harus segera dibinasakan.

Sebelum eksekusi, kami panggil dulu keluarganya. Apakah ada pesan-pesan terakhir. Pelaksanaan eksekusi pukul 2 dinihari, regu tembak ada enam. Saya yang memberikan aba-aba dengan mengangkat pedang dan menyenter ke arah jantung terdakwa, yang sudah diberi tanda spot light agar sniper langsung mengarah ke jantung. Posisi saya antara regu tembak dan terdakwa. Terdakwa terlihat sangat siap, karena ketika matanya akan ditutup dia tidak mau. Tetapi tetap saya tutup. Ketika sudah ditembak, saya bersama seorang dokter memeriksa nadi nya dan sudah tewas. Seandainya setelah ditembak belum tewas juga, yang harus menembak ulang adalah saya, sampai benar-benar tewas. Karena ini tugas, maka saya harus melaksanakan. maka saya harus melaksanakan.

Setelah menjadi eksekutor, secara psikologis Bapak tidak terganggu? Sehari setelah kejadian, saya sempat dihantui peristiwa yang baru pertama kali saya alami itu. Kan pelaksanaan hukuman mati pukul 2 dini hari. Malam sesudahnya, ketika saya sedang menyetir mobil, tiba-tiba di depan kaca mobil muncul wajah terdakwa. Saya kaget, lalu menabrak tiang listrik, sampai rubuh. Sempat padam listrik di sepanjang jalan itu. Saya lapor kepada PLN, dengan maksud akan mengganti kerugian PLN. Namun, PLN menolak ganti rugi tersebut. Bahkan dikatakan baru kali ini ada orang melaporkan dan mau ganti rugi kejadian seperti itu.

Dr. H.M. Imron Anwari disumpah menjadi Ketua Kamar Militer, bersama Dr. Artidjo Alkostar yang menjadi Ketua Kamar Pidana. Nomor 6 Edisi Desember 2014 – MAHKAMAH AGUNG – 31

WAWANCARA Sebagai hakim agung, pembenahan apa saja yang sudah dilakukan untuk memperkuat kinerja peradilan atau MA? Untuk bidang militer, sebenarnya undang-undang yang dipakai sudah harus dire visi sesuai dengan kebutuhan sekarang. Karena undang-undang yang sekarang berlaku sejak tahun 1997 sudah ketinggalan. Sebenarnya sudah saya buat untuk merevisi undang-undang itu. Itu sudah sampai ke DPR, tetapi sampai sekarang belum pernah dibahas oleh DPR. Kira-kira sudah enam tahun yang lalu. Beberapa kali sudah ditanyakan, tapi belum juga dibahas. Saya tidak tahu kenapa.

Bagaimana menyikapi ketidakpuasan masyarakat terhadap kinerja hakim agung atau jika ada berita ‘miring’ misalnya? Biasa-biasa saja. Karena tugas hakim adalah memutus perkara. Dalam putusan tersebut selalu ada pihak yang menang dan yang kalah. Yang kalah biasanya tidak puas. Bisa saja secara sepihak membuat berita-berita ‘miring’. Kita tidak bisa toh memuaskan semua pihak, karena yang hakim lakukan sesuai dengan undang-undang.

Sebagai militer yang bertugas di lingkungan si pil (MA), apakah ada perbedaan kultur kerja? Bagaimana Bapak menyesuaikan diri? Di mana-mana saya harus bisa menyesuaikan diri. Apalagi tentara, istilahnya siap lapar dan juga siap kenyang. Di Mahkamah Agung tidak ada masalah dengan kultur kerja. Hakim itu tugasnya memeriksa dan memutuskan perkara. Cuma memang kegiatan di MA ini monoton. Para hakim agung itu jarang sekali bertemu, kecuali ada acara tahunan MA, misalnya event ulang tahun dan laporan tahunan. Pa ling-paling salat Jumat kadang bisa bertemu satu sama lain. Tapi tidak bisa semua. Saya usul, bagaimana kalau diadakan makan siang bersama, misalnya dengan cara buffet. Dengan demikian silaturahmi lancar. Tidak seperti sekarang, saya dengan kamar hakim agung yang di sebelah saja jarang sekali bertemu.

Wah, usulnya boleh juga, Pak. Kalau motto hidup Bapak? Motto saya, “Bekerja dan bekerja.” Saya dikira ikutikutan slogan Presiden Jokowi. Padahal, jauh sebelum Presiden Jokowi memproklamirkan itu, saya sudah mempunyai prinsip itu dalam bekerja.

Banyak yang bilang Bapak galak? Hahahaha. Karena di militer biasa dididik disiplin, tegas, dan tepat waktu. Jadi, saya terlihat galak. Pada dasar nya saya tidak mau orang di sekitar saya itu berbuat salah. Jika ada yang berbuat salah, saya marah. Kalau tidak sa32 – MAHKAMAH AGUNG – Nomor 6 Edisi Desember 2014

Cita-cita sejak kecil ingin bekerja yang pakai jas. Tak membayangkan dan tak menyangka, sekarang bekerja sering menggunakan jas.

e

d .

lah, masa saya marah-marah. Itu tidak mungkin.

Tapi menurut beberapa kolega, Bapak seorang yang humoris. Begitu katanya, dengan gaya Jawa Timuran, saya dikatakan humoris.

Bagaimana dukungan keluarga terhadap karier Bapak?

Dukungan keluarga luar biasa besarnya bagi saya. Istri dan anak-anak sangat mengerti profesi saya. Mereka paham betul saya selalu membawa pulang pekerjaan. Hari Jumat saatnya membawa berkas perkara ke rumah. Hari Senin sudah selesai, saya bawa kembali ke kantor. Saya mengerjakan di rumah, tentunya pada saat weekend. Saya segera sadar bahwa ini waktu untuk keluarga, kemudian kami pergi makan bersama atau pergi jalan-jalan. Setelah itu saya kembali membaca berkas hahaha.

Momen apa yang paling membahagiakan Bapak? Yang paling membahagiakan sekarang adalah kumpul dengan anak cucu. Segala kepenatan akan hilang jika sudah bertemu cucu. Dulu saya sering mendengar kata orang, jika sudah punya cucu, peran anak sudah beralih ke cucu. Ternyata saya merasakan sendiri, betul-betul terbukti. Makanya kalian cepat-cepat punya cucu, hahaaaa.

Ini soal pensiun. Persiapan apa saja yang dilakukan menjelang purna bakti? Akan istirahat total dari dunia yg selama ini digeluti atau ada aktivitas lain? Persiapan khusus, belum. Tapi, pasti saya tidak tinggal diam. Pasti saya akan mengerjakan sesuatu. Kita lihat saja nanti, ya...***

WAWANCARA

Prof. Dr. Abdul Gani Abdullah, S.H.

Dari Guru SD Sampai Hakim Agung Mohon dijelaskan sistem membaca bersama oleh majelis dalam memutus perkara. Berkas asli sebuah perkara yang akan disidangkan di kirim ke ketua majelis, sementara anggota majelisnya di kirimi fotokopi berkasnya. Setelah berkas sampai, ketua majelis langsung membacanya, begitu juga anggota majelis membaca fotokopi-nya. Jadi di saat yang bersamaan dapat ditentukan kapan waktu sidang untuk menyelesaikan suatu perkara.

c o d

Berapa lama jatuh tempo diputuskannya sidang?

Paling lama tiga bulan, paling cepat bisa satu bulan.

Berapa lama perkara di MA diputuskan? Itu sangat tergantung pada tingkat kesulitan perkara, kira-kira satu bulan bisa selesai. Jika ketua majelis sudah mengatakan sidang, maka anggota menyesuaikan. Misalnya satu ming gu sebelum sidang sudah disebarkan penetapan hari sidang dan juga sudah diberitahu perkara-perkara mana saja yang mau disidangkan.

Prof. Dr. Abdul Gani Abdullah, S.H., senang jika diminta menjadi narasumber rombongan pemustaka yang berkunjung ke Perpustakaan MA.

Panel majelisnya siapa saja?

Saya bersama Dr. Habiburrahman, S.H.,M.H. dan Dr. H. Zahrul Rabain, S.H.,M.H.

Siapakah yang menjadi ketua majelis? Saya atau Pak Zahrul.

Bidang apa yang paling banyak yang Bapak putuskan? Bidang perdata.

Khususnya? Perkara perbankan dan pertanahan.

Apakah ada di antara majelis yang sering dissenting opinion? Jarang sekali. Kalau ada beda pendapat, maka kita tunda dan dibaca ulang. Kemudian setelah dibaca ulang, maka terjadi kesepakatan pendapat mengenai keputusan yang akan dijatuhkan.

Apakah sejak Bapak masuk ke majelis berganti-ganti atau tetap? Berganti-ganti

Tahun berapa Bapak masuk pertama kali ke majelis? Saya masuk tahun 2007, dengan tim majelis bermacam-macam. Mula-mula saya memeriksa perkara pidana. Majelisnya adalah Pak Taufiq, Pak Dawoto, dan Pak Widayatno.

Apakah untuk pembagian majelis ada tempo waktunya? Tergantung pada ketua (MA) dan kebijakan yang berlaku.

Mengenai sistem IT yang digunakan, apakah Bapak bisa mengoperasikannya untuk memberikan tambahan pertimbangan? Jarang saya pakai. Yang menggunakannya asisten saya. Jadi, untuk menyempurnakan pendapat, dikoreksi putus an tambahan. Biasanya, jika perkara agak rumit, maka pertimbangan saya selalu panjang dan jelas. Nomor 6 Edisi Desember 2014 – MAHKAMAH AGUNG – 33

WAWANCARA Apakah Bapak menangani kasus lain selain perdata? Selalu perdata. Tak pernah pidana.

Berapa perkara yang Bapak tangani per tahun? Tidak tahu persisnya. Yang jelas tunggakan tidak ada dan tahun ini belum selesai (Red: tahun 2014 masih berjalan).

Perkara apakah yang paling menarik bagi Bapak? Banyak. Kalau perkara itu menarik, banyak pertimbangannya. Saya juga lagi membuat makalah untuk seminar internasional dalam Bahasa Inggris.

Harapan Bapak ke depan sebagai ketua kamar? Saya di sini tidak mengharap jabatan. Saya sudah memegang jabatan tinggi tujuh tahun di Dirjen Perundang-undangan di Departmen Hukum dan HAM, dan sebagai kepala BPHN (Badan Pembinaan Hukum Nasional).

Profesi istri dan anak-anak? Istri saya guru Sekolah Dasar (SD), bernama H. Sukartini, S.Pd. Anak saya ada empat. 1. Ahmad Musawir sekarang sedang ambil S3 di UNJ, S2 di IPB, dan S1 di UNPAD; 2. Dr. Siti Rahmi Utami sebagai dosen; 3. Erza Rahma Hajati S3 di Universitas Indonesia sebagai insinyur arsitek Trisakti; dan 4. Sofwat Sa’aqa, sarjana matematika di IPB, wiraswasta, pemilik radio nirkabel di Bandung.

Pengalaman karier Bapak? Dulu saya pernah menjadi guru SD di Jakarta selama 7 tahun. Lalu saya kuliah di UID (Universitas Islam Djakarta). Setelah tamat kuliah, saya langsung bekerja di Depar temen Agama. Lalu saya kuliah S3 di UIN Jakarta hingga meraih gelar doktor tahun 1987. Sebelum doktor, saya bekerja di UIN Bandung sambil praktik pengacara selama 7 tahun. Saya profesor di UIN Bandung dalam ilmu peradilan, lalu diangkat oleh Menteri Kehakiman menjadi dirjen peraturan perundang-undangan pada Agustus 2000, lalu tahun 2006 menjadi kepala BPHN. Tahun 2007 saya ikut tes hakim agung, lalu diterima. Waktu lahir UU Perkawinan di pengadilan agama, saya menyiapkan konsep mengenai berita acara, cara membuat gugatan permohonan, dan putusan.

Siapakah rekan yang seangkatan? Zahrudin Utama, M. Saleh, Hatta Ali, Muchtar Zamzami, dan Prof. Komariah.

Harapan untuk MA dengan sistem sekarang?


e

d .

Banyak sekali ilmu yang diperoleh di MA. Pada dasarnya MA itu sumber ilmu pengetahuan di bidang perkembangan hukum. Banyak ilmu yang diperoleh dari kasus yang ditangani, dan disalurkan langsung kepada mahasiswa. Tapi kita harus menggali sendiri.

Apakah ada tuntutan dari pimpinan?

Tidak ada. Kemandirian seorang hakim agung itu sa ngat terjaga. Memeriksa PK 2 kali. Sebelum ada putusan MK, sudah ada PK dan saya memeriksa. Ketentuan UU PK itu seharusnya satu kali. Saya berikan pendapat bahwa menyimpangnya dari ketentuan UU dalam kasus ini PK dapat diterima untuk kedua kalinya. Maksimal PK kedua yang saya tangani mengatur mengenai PK itu diajukan agar ada kepastian hukum.

Visi dan misi MA?

Harus diteruskan visi dan misi MA sebagai sumber ilmu pengetahuan. Dengan proses pendekatan hukum, mengembangkan ilmu pengetahuan, MA dapat mewujudkan visinya menjadi peradilan yang agung.

Berapa gaji Bapak sebagai seorang hakim agung? Sesuai dengan peraturan perundang-undangan, sebesar Rp 72.800.000, saya terima 77.000.000.

WAWANCARA BUKU

Resensi

PERBEDAAN Bukan Pembedaan Judul Buku:

Argumen Kesetaraan Jender, Perspektif Al-Qur’an

Penulis:

Nasaruddin Umar

c o d Penerbit: Paramadina Cetakan:

ke-2, Agustus 2001

Jumlah halaman: 334 halaman

HAKIKATNYA, laki-laki dan perempuan memang diciptakan berbeda oleh Tuhan. Tetapi perlu diingat bahwa perbedaan ini bukanlah pembedaan. Karena laki-laki dan perempuan sama. Sama-sama sebagai hamba, sama-sama diberi tugas sebagai khalifah, sama-sama menerima perjanjian primordial, sama-sama terlibat secara aktif dalam drama kosmis. Dan yang tak kalah pentingnya laki-laki dan perempuan sama-sama memiliki potensi yang sama untuk meraih prestasi, baik prestasi dunia maupun prestasi akhirat.

Namun, nyatanya pembedaan tetaplah terjadi akibat budaya turun-menurun atau salah menafsir ayat. Perempuan hingga berabad-abad, baik dalam negara yang me nerapkan ajaran Islam maupun yang tidak, menempatkan perempuan di tempat yang tidak wajar. Keadaannya hanya menjadi pelengkap, bukan mitra bagi laki-laki. Persoalan jender, mau tidak mau harus diakui, hingga kini belum bisa terselesaikan. Me mp e r j u a n g k a n keadilan gender merupakan tugas yang berat, karena masalah gender adalah masalah yang sa ngat intens, di mana baik laki-laki maupun perempuan terlibat secara emosional. Sering kali terjadi perlawanan manakala perjuangan ketidakadilan gender diaktifkan, karena menggugat masalah jender sesungguhnya juga berarti menggugat privasi yang kita dapatkan dari adanya ketidak adilan jender.

Sekilas Jender Meskipun kata gender ataupun jender belum masuk dalam perbendaharaan Kamus Besar Bahasa Indonesia, istilah tersebut sudah lazim digunakan, khususnya di Kantor Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan ejaan “jender”. Jender diartikan sebagai interpretasi mental dan kultural terhadap perbedaan kelamin antara laki-laki dan perempuan. Jender biasanya digunakan untuk menunjukkan pembagian kerja yang dianggap tepat bagi laki-laki dan perempuan. Dalam Webster’s New World Dictionary, jender diartikan sebagai perbedaan yang tampak antara laki-laki dan perempuan, dilihat dari segi nilai dan tingkah laku. Dan dalam Women’s Studies Encyclopedia dijelaskan bahwa Nomor 6 Edisi Desember 2014 – MAHKAMAH AGUNG – 35

BUKU jender adalah suatu konsep kultural yang berupaya membuat pembedaan (distinction) dalam hal peran, perilaku, mentalitas dan karakteristik emosional antara laki-laki dan perempuan yang berkembang dalam masyarakat. Sedangkan Hillary M. Lips dalam bukunya yang terkenal Sex and Gender: an Introduction mengartikan jender sebagai harapan-harapan budaya terhadap laki-laki dan perempuan. Pendapat ini sejalan dengan pendapat umumnya kaum feminis seperti Linda L. Lindsay, yang beranggapan semua ketetapan masyarakat perihal penentuan seseorang sebagai laki-laki atau perempuan adalah termasuk bidang kajian jender. Dari berbagai definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa jender adalah suatu konsep yang digunakan untuk mengidentifikasi perbedaan antara laki-laki dan perempuan, dilihat dari segi sosial-budaya. Jender dalam arti ini mendefinisikan laki-laki dan perempuan dari sudut non-biologis. Lalu apa perbedaan antara seks dan jender. Secara umum jender digunakan untuk mengidentifikasi perbedaan laki-laki dan perempuan dari segi sosial-budaya, sementara seks secara umum digunakan untuk mengidentifikasi perbedaan laki-laki dan perempuan dari segi anatomi biologi. Menyenangkan. Bagi saya, sangat menyenangkan membaca buku Wakil Menteri Agama periode 2012–2014 ini. Selain temanya sangat menggelitik, di dalam buku ini Nasaruddin juga menjabarkan beberapa ayat yang menurutnya sangat maskulin sentris. Menariknya, mantan Pembantu Rektor IV IAIN Syarif Hidayatullah ini me nyatakan bahwa Al-Qur’an tidak memberikan dukungan secara tegas kepada salah satu teori yang membedakan laki-laki dan perempuan. Al-Qur’an cenderung mempersilakan kepada kecerdasan-kecerdasan manusia di dalam menata pembagian peran antara laki-laki dan perempuan. Bagi Nasar, jika ada keterbelakangan sekelompok manusia dari kelompok manusia lainnya menurut Al-Qur’an, tidak disebabkan oleh faktor pemberian (given) dari Tuhan, tetapi disebabkan oleh pilihan (ikhtiyar) manusia itu sendiri. Jadi, nasib baik dan buruk manusia tidak terkait dengan faktor jenis kelamin.


Disertasi Nasar ini bisa menjadi salah satu alternatif referensi “aman” bagi mereka yang mau memperjuangkan keadilan jender, terkhusus relasi perempuan dan laki-laki di Indonesia yang dominan beragama Islam. Memang selama ini banyak pemahaman ayat-ayat AlQur’an yang terkait dengan kemitraan laki-laki dan pe rempuan disalahpersepsikan. Contoh paling nyata adalah ayat surah An-Nisa ayat 43 (Laki-laki adalah pelindung bagi perempuan, oleh karena Allah telah memberikan kelebihan di antara mereka di atas sebagian yang lain, dan karena mereka telah menafkahkan sebagian dari harta mereka). Laki-laki menjadi “pelindung” (protector, maintainers menurut terjemahan Abdullah Yusuf Ali dalam The Holy Qur’an) atau “pemimpin” (menurut terjemahan Departemen Agama RI) ialah laki-laki yang mempunyai keutamaan. Sesuai dengan sabab nuzul ayat ini, keutamaan laki-laki dihubungkan dengan tanggung jawabnya sebagai kepala rumah tangga.

e

d .

Ayat ini tidak tepat dijadikan alasan untuk menolak perem puan menjadi pemim pin di dalam masyarakat. Muhammad Abduh dalam Al-Manar-nya tidak memutlakkan kepemimpinan laki-laki terhadap perempuan.

Quraish Shibah, dalam sambutannya, mengatakan bahwa Nasaruddin mempunyai beberapa kekhususan yang belum pernah ditemukan dalam buku-buku lain. Kekhususan itu antara lain berusaha memahami ayat-ayat jender dengan metode komprehensif, yakni memadukan metode tafsir kontemporer dengan metode ilmu-ilmu sosial. Analisis semantik, semiotik dan hermenutik ikut mempertajam analisis pembahasan buku ini.

Selain itu, buku ini juga ditunjang dengan banyaknya literatur standar yang digunakan. Ditambah dengan segudang pengalaman Nasar yang pernah melakukan penelitian di sejumlah negara, buku ini memiliki arti penting. Sisi lain, buku ini menggunakan bahasa yang cukup jelas, membuat pembaca bisa dengan mudah memahami pesan yang diinginan penulis. (Azizah)

BUKU

Resensi

Umar bin Khattab Inspirasi Kejujuran dan Keadilan Oleh Gibran Tabamas Sudradjat*)

c o d

KINI kita kerap membincangkan dan mencari model kepemimpinan yang bisa dijadikan rujukan bangsa ini. Amat banyak pemimpin di negeri berpenduduk 240 juta jiwa ini, tetapi faktanya belum banyak yang mempunyai jejak menggembirakan. Korupsi masih menjadi selimut tebal para pemimpin kita. Negeri ini masih menyandang predikat negeri korup. Dalam sejarah bangsa Arab, sesungguhnya ada sosok pemimpin yang bersih, yang bisa menjadi rujukan. Dia adalah Umar bin Khattab. Pemimpin yang bergelar al-Faruq (memisahkan yang hak dan yang batil). Ia pemberani, amat tegas, jujur, adil, amanah, dan itu semua ia persembahkan untuk rakyatnya. Jejak kepemimpinannya sangat inspiratif, dan tentu amat relevan bagi kehidupan hari ini, khususnya Indonesia sebagai negeri muslim terbesar di dunia.

Buku yang berjudul Umar bin Khattab karya sejarawan Islam terkemuka, Muhammad Husain Haekal, yang diterbitkan PT Pustaka Litera AntarNusa, 2011, sungguh masih layak disimak. Umar bin Khattab adalah pemimpin

Judul Buku:

Umar bin Khattab (judul asli al Faruq Umar)

Penulis:

Muhammad Husain Haekal

Penerjemah:

Ali Audah

Penerbit:

PT Pustaka Litera AntarNusa

Cetakan:

2011 (cetakan ke-12)

Tebal:

803 halaman

Arab setelah wafatnya Muhammad SAW dan Abu Bakr as-Siddiq. Abu Bakr menunjuk Umar sebagai penggantinya dengan pertimbangan Umar sangat keras dalam menegakkan keadilan. Ia satu kata dengan perbuatan. Umar anak al-Khattab bin Nufail bin Abdul-Uzza bin Riyah bin Abdullah bin Qurt bin Razah bin Adi bin Ka’b. Ayahnya merupakan tokoh menonjol dalam ilmu pengetahuan ketika itu. Melalui ayahnyalah, Umar mempelajari geneaologi tentang kabilah bangsa Arab. Ibunya Hantamah binti Hasyim bin al-Mugirah bin Abdullah bin Umar bin Makhzum. Umar memiliki wajah putih agak kemerahan, dengan tangan yang kidal dan langkah yang lebar, sehingga cepat sekali jika berjalan. Berbeda dengan umumnya anak-anak pada masa itu, meski berandalan, Umar tekun belajar baca-tulis sehingga punya apresiasi bagus terhadap karya sastra dan ilmu pengetahuan. Ia sering membaca karya-karya penyair mukhadram (era transisi Jahiliyah-Islam) seperti al-Hutai’ah, Hassan bin Sabit, dan az-Zibriqan. Sama seperti ayahnya, Umar juga berdagang, tapi tidak pernah menjadi orang kaya. Umar lebih tertarik menambah aneka pengetahuan daripada mengumpulkan uang. Sebelum masuk Islam, Umar memusuhi Muhammad dan sahabat-sahabatnya, karena baginya, agama leluhur adalah jalan hidup yang harus dipedomani orang Arab. Umar menganggap Islam memecah bangsa Arab yang sudah lama menyembah berhala. Selain itu, Umar yang bersosok tinggi besar adalah jago gulat terpandang, pemabuk, dan hobi main perempuan. Tetapi, pengetahuan Umar juga jembar. Wajar jika ia jago debat. Nomor 6 Edisi Desember 2014 – MAHKAMAH AGUNG – 37

BUKU Dikisahkan, ketika Umar hendak membunuh Muhammad, justru ia mendapati kabar adik perempuannya telah masuk Islam dan sedang membaca Al-Qur’an. Ia murka dan memukul sang adik. Tetapi, sang adik tetap membaca Al-Qur’an, meski Umar berkali-kali meminta berhenti. Umar pun menampar sang adik hingga berdarah. Umar kagum akan keteguhannya. Ia pun berusaha membacanya. Umar lalu menangis dan gemetar akan kekuatan bahasa Al-Qur’an. Dengan segera ia menemui Muhammad dan menyatakan keislamannya. Setelah Umar masuk Islam, dakwah Muhammad yang biasanya sembunyi-sembunyi kemudian dilakukan terang-terangan. Umar bersama Abu Bakr menjadi orang yang sering diajak berdiskusi oleh Nabi untuk menentukan kebijakan-kebijakan bangsa. Nabi membudayakan diskusi dan musyawarah. Abu Bakr yang lemah lembut dan Umar yang keras sering berbeda pendapat dalam berargumentasi dengan Nabi. Umar selalu berada di garis yang paling kritis. Wajar, di zaman pemerintahan Khalifah Umar (634–644 Masehi), Islam berkembang pesat.

Tanpa Pandang Bulu Bagi Umar, hukum selalu berakibat kepada terciptanya keadilan, karena itu hukum yang adil harus terus ditegakkan. Umar tak ragu memenjarakan anaknya karena bersalah, bahkan sang anak kemudian meninggal dalam penjara. Ia juga menolak keluarganya masuk daftar calon penggantinya. Umar mampu mengalahkan Persia dan Romawi dan membebaskan Irak dan Syam dari cengkeraman kedua bangsa itu. Akan tetapi, Umar selalu membebaskan bangsa yang ditaklukkan untuk memeluk agama sesuai dengan keinginan masing-masing. Umar memang dikenal sebagai pemimpin Islam yang amat menghargai perbedaan. Ia juga tak menyambut kekuasaan dengan suka cita, tetapi menganggapnya sebagai ujian. “Saudara-saudara! Saya hanya salah seorang dari kalian. Kalau tidak karena segan menolak tawaran Khalifah Rasulullah, saya pun akan enggan memikul tanggung jawab ini. Tuhan akan menguji kalian dengan saya, dan menguji saya dengan kalian,” katanya pada pidato pelantikannya. Segera setelah menyampaikan pidato penetapannya, Umar langsung menjalankan wasiat Abu Bakr untuk mobilisasi pasukan menuju Irak. Ketika itu, pimpinan militer pasukan muslimin dipimpin oleh jenius perang dan ahli militer, Khalid bin Walid yang bergelar Saifullah (Pedang Tuhan). Namun demikian, Umar mencopot Khalid karena tak berdisiplin dalam menjalankan tugas.


Bersumpah demi Rakyat Di masa Umar, pernah terjadi bencana kelaparan di seluruh Semenanjung Arab, dan wabah Amawas meluas dari Syam sampai Irak. Umar pun bersumpah tidak akan makan daging atau minyak samin sampai bencana kelaparan ini berakhir. Umar berkata, “Bagaimana saya dapat memperhatikan keadaan rakyat jika saya tidak ikut merasakan apa yang mereka rasakan?” Ucapannya itu benar-benar ia buktikan. Untuk menjaga distribusi keadilan di semua daerah pemerintahannya, dengan sangat hati-hati, Umar memilih orang-orang terbaik sebagai pejabat dan hakim (qadi). Harta kekayaan calon pejabat diperiksa. Jika mengalami penaikan tinggi, mereka bisa dicurigai melakukan korupsi. Umar rutin mengawasi para pejabatnya dan tidak segan memecat mereka yang dianggap menyimpang dan tidak adil. Ia sangat memahami fikih dan ilmu syariat, sehingga banyak sejarawan menilai kemampuannya sulit ditandingi, termasuk para hakim sendiri.

e

d .

Karena keberanian, kejujuran, keadilan, penguasaan yang mendalam atas fikih, juga luasnya pengetahuan, di masa Khalifah Umar (634–644 Masehi) Islam berkembang sangat pesat. Musyawarah dijadikan dasar hukum. Kaum Muhajirin dan Ansar sangat sering diajak diskusi secara khusus oleh Umar. Tetapi, ia juga membuka musyawarah umum dengan mengundang mereka ke masjid. Semua orang berhak untuk bicara dan memberikan pendapat.

Selalu Hadir

Umar adalah contoh pemimpin yang bersungguh-sungguh memerintah, selalu hadir di tengah masalah untuk memecahkannya. Kejujurannya tak tertandingi, sehingga di dalam Hadis Syarif disebut,” Tuhan telah menempatkan kebenaran di hati dan lidah Umar.” Ia juga menjadikan cintanya kepada keluarga sebagai sarana penegakan hukum. Baginya, jika anggota keluarganya melanggar hukum, hukumannya dua kali hukuman orang biasa. Kepekaannya yang tinggi terhadap rakyat membuat ia lupa mengurus dirinya. Bagi keluarga besar Mahkamah Agung, terutama para hakim (agung) sebagai “gerbang terakhir keadilan di muka bumi”, Umar mestinya menjadi inspirasi keadilan. Jauh dari kepentingan pribadi, apalagi memutus perkara demi imbalan materi. Karena itu, buku ini masih amat layak dibaca, justru karena keadilan belum menjadi milik seluruh bangsa ini. Salam. Gibran Tabamas Sudradjat

*Mahasiswa Filsafat Universitas Indonesia

TIRTA

Hikmat Natal 2014:

Berjumpa dengan Allah dalam Keluarga Oleh Dandy Capryanto Hermawan, SH., M.H.* SYALOOM. Salam dan damai sejahtera menyertai dan memberkati kita sekalian.....Pujian, syukur, dan hormat patutlah kita naikkan ke hadirat Tuhan Khalik Alam Semesta . Karena begitu besar kasih setia-Nya yang telah menjadi nyata dalam hidup setiap insan manusia di muka bumi ini.

c o d

Kita memasuki akhir 2014, Allah Bapa yang penuh kasih setia telah melawat umat-Nya, melawat kita semua dalam hari-hari di kehidupan kita masing-masing.

Atas anugerah Tuhan dan kasih karunia serta ungkapan rasa syukur umat akan hikmat Natal 2014 ini serta menciptakan rasa solidaritas kelembagaan, umat Kristiani Mahkamah Agung RI dan jajaran peradilan se–Jakarta telah melaksanakan ibadah dan perayaan Natal 2014 pada Sabtu, 6 Desember 2014. Kali ini acara dilaksanakan di Hotel Redtop Jakarta Pusat. Biasanya acara berlangsung di Balairung MA. Namun, karena ada pembangunan gedung, maka dipilih lokasi yang dekat dengan MA tanpa menghilangkan makna kesederhanaan dan mengedepankan rasa syukur umat akan kasih karunia Tuhan. Hal ini dibuktikan dari solidaritas dalam penggalangan dananya untuk dapat saling berbagi.

Perayaan Natal tahun 2014 ini bertemakan “Berjumpa dengan Allah dalam Keluarga” (Imamat 26: 12) dan Sub Tema “Dengan Semangat Natal Kita Tingkatkan Pelayanan Hukum bagi Pencari Keadilan”, di mana ketua kegiatannya adalah Hakim Agung Maruap Dohmatiga P., S.H., M.Hum. Natal kali ini kembali dihadiri oleh Ketua Mahkamah Agung RI, Bapak Dr. H.M. Hatta Ali, S.H., M.H. Dalam sambutannya Hatta Ali memberikan apresiasi atas penyelenggaraan perayaan Natal yang mengalami perkembang an yang positif setiap tahunnya, dan semakin tertib. Selaku pimpinan kelembagaan, pada kesempatan itu Hatta Ali juga banyak memberikan arahan demi membentuk peradilan yang agung sesuai dengan sub tema perayaan Natal tahun ini. Ia mengharapkan kegiatan-kegiatan perayaan seperti ini bukan hanya seremonial, me lainkan lebih terarah kepada makna yang terkandung di dalamnya, yaitu mengimani kelahiran Sang Juruselamat. Kehadiran Kristus memberikan petunjuk kepada yang sesat dan mempersatukan yang tercerai berai. Pada tema Natal kali ini (“Berjumpa dengan Allah dalam Keluarga”) terkandung makna tanggung jawab mo ral keluarga Kristiani di tengah masyarakat. Umat Kristiani MA memiliki tanggung jawab moral untuk memberikan kontribusi dalam penyelenggaraan Negara. Maka dengan sema ngat Natal kita tingkatkan “Pelayanan Hukum bagi para Pencari Keadilan.”

Koor Umat Kristiani Mahkamah Agung pada perayaan Natal Desember 2014 yang menciptakan solidaritas kelembagaan Nomor 6 Edisi Desember 2014 – MAHKAMAH AGUNG – 39

TIRTA Ketua Mahkamah Agung Dr. H Hatta Ali memberikan sambutan pada pada perayaan Natal Desember 2014..

mendengarkan firman Tuhan dan hidup sesuai dengan kehendak-Nya, seperti Kristus sendiri hidup dalam ketaatan penuh kepada ALLAH Bapa, agar kita dapat meneladani dan melayani sesama seperti kita melayani Tuhan. Dengan demikian akan terwujud cita-cita peradilan yang agung. Kehidupan Kristiani juga haruslah memancarkan Terang dalam hubungan dengan sesama. Tuhan memberikan keselamatan kepada semua manusia, tanpa memandang suku, status, sosial, dan agama, karena itulah makna selanjutnya dan hakikat dari Natal bagi umat kristiani yang dirayakan setiap tahun dalam kehidupan kebhinekaan di Indonesia tercinta ini.

Kita dituntut untuk menjadi pribadi yang adil dan bertanggung jawab dalam lingkungan keluarga, pekerjaan, Gereja dan lingkungan lainnya, dalam posisi apa pun juga. Dalam posisi sebagai penegak hukum kita harus tetap mempunyai prinsip bahwa “hukum adalah panglima keadilan.” Beban kerja mengharuskan kita sebagai pembawa keadilan, untuk itu kita kembali diingatkan agar selalu dapat memberikan hasil kerja yang optimal. Dan keluarga yang mendampingi selalu memberikan dukungan moral kepada kinerja umat di dalamnya agar terwujud peradilan yang agung. Kita dituntut untuk memberikan pelayanan optimal, keteladanan ,dan kepatuhan kepada masyarakat. Dari umat kristiani diharapkan dukungannya, sebab kita sudah mencanangkan blue print 2010 hingga 2035. Tanpa dukungan dari semua pihak, maka hal ini akan sa ngat sulit tercapai. Tetapi, jika kita bersama menjunjung nya, bukan tidak mungkin sebelum 2035 kita mampu mencapai semua itu. Selaras dengan pidato Ketua MA dalam menyambut Natal Tahun 2014 MA, hikmat Natal bagi penulis bersinergi dalam setiap saat dan kesempatan. Kita diajar 40 – MAHKAMAH AGUNG – Nomor 6 Edisi Desember 2014

e

d .

Seperti Tuhan mengasihi semua orang, kita pun dipanggil untuk mengasihi sesama manusia, lebih-lebih sesama yang dipertemukan oleh Tuhan dengan kita dalam pergaulan hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Ketika kita mengasihi sesama tanpa memandang suku, agama, dan status sosial, maka kita telah berlaku adil.

Kasih dan cinta itu datang melalui mata, seperti kata syair dari kampung “Dari mana datangnya cinta, dari mata turun ke hati.” Mata dan hati saling mendukung me lahirkan kasih dan cinta sejati. Makna dari syair ini adalah mendorong kita agar mempertajam mata iman kita yang tertuju hanya kepada Natal yang sejati sehingga lahirlah iman yang sejati di dalam hati rohani kita. Marilah kita menjaga langkah kita menapaki sisa-sisa hari di bulan Desember 2014 ini dengan penuh sukacita dan damai sejahtera menyongsong dan menyambut hari lahirnya Isa Al Masih dan memasuki Tahun 2015 dengan suka cita dan damai sejahtera yang sama pula. Kiranya Tuhan, Terang Besar, menerangi hati kita dan melimpahkan anugerahNya dalam hidup kita dari hari ke hari untuk menjadi pelayan Tuhan yang sejati, sehingga kita mampu melayani sesama dan mewujudkan pelayanan hukum yang optimal bagi pencari keadilan. Amin. *** *Kepala seksi penelaahan perkara PK pajak direktorat pratalak TUN MA

TIRTA

Oleh Mahrus, Lc., M.H.

Membangun Optimisme dalam Hidup

SUATU hari Sang Guru bertanya kepada murid-muridnya. “Wahai murid-muridku, kenapa seseorang merasa takut?”

yang sepi mencekam, apakah dia merasa takut?” tanya Sang Guru. “Kebanyakan orang merasa takut,” jawab murid-muridnya hampir senada seirama.

“Karena dia merasa lemah,” jawab salah seorang muridnya. “Karena merasa terancam,” jawab temannya. Dan beragam jawaban diberikan oleh murid-muridnya yang lain.

“Seandainya dia berjalan di sana tidak sendirian, tetapi bersama banyak orang atau teman-temannya, apakah orang itu masih merasa takut?”

c o d

“Baiklah, saya akan bertanya lagi,” ujar Sang Guru. Ia belum puas dengan jawaban murid-muridnya. “Misalkan, seseorang berjalan sendiri di area pemakaman di malam

“Tidaaaak” “Jadi kenapa seseorang merasa takut? Jawabannya adalah karena dia merasa sendirian,” jelas Sang Guru.

“Berdoalah kepada-Ku, niscaya akan Kuperkenankan bagimu” (lihat Al-Quran Surat Al-Mukmin Ayat 60) Nomor 6 Edisi Desember 2014 – MAHKAMAH AGUNG – 41

TIRTA kannya dilihat Allah SWT. Seandainya tidak terbalas di dunia, pasti terbalas di akhirat. Agama mengajarkan bahwa di tengah himpitan kesulitan dan cobaan hidup, ada jalan keluar yang disediakan oleh Allah SWT (lihat Al-Quran Surat Al-Insyirah Ayat 6). Allah SWT tidak memberikan ujian kepada hambanya di luar batas kemampuannya (lihat Al-Quran Surat Al-Baqarah Ayat 286).

Pembaca yang budiman, kita sering merasa takut, cemas, khawatir, gelisah, sedih, bahkan seringkali kita larut dalam perasaan-perasaan tersebut yang menyebabkan hidup kita tidak nyaman. Kita merasa tertekan, diliputi rasa stres yang tidak menentu. Tekanan perasaan seakan tidak berujung dan berpangkal. Ketahuilah, muara dari itu semuanya adalah perasaan sepi dan sendirian. Sebenarnya kita tidak sendirian, sekalipun di tengah hutan belantara ataupun di tengah badai dan amukan ombak. Karena agama mengajarkan, bahwa di tengah-tengah makhluk ciptaan, ada Sang Maha Pencipta, yaitu Allah Yang Maha Kuasa. Dunia dan alam semesta tidak mungkin ada dengan sendirinya, melainkan Allah SWT telah menciptakannya untuk manusia. Agama mengajarkan bahwa di tengah belantara kehidupan yang luas, ada Allah Yang Maha Melihat. Dia menilai semua tingkah laku dan perbuatan manusia, untuk dimin takan pertanggungjawabannya, tidak hanya di dunia, tapi sampai di muka pengadilan akhirat. Orang yang teraniaya di dunia masih terhibur dengan dikembalikannya hak-haknya kelak di muka pengadilan akhirat. Orang yang merasa jumawa (sombong) di dunia pasti mengurungkan niatnya untuk merugikan atau menyakiti orang lain, karena tinda-


Kita harus membangun keyakinan bahwa kita selalu bersama Allah SWT dalam setiap tarikan nafas. Hal ini akan membangun optimisme dalam hidup dan kehidupan. Allah SWT Maha Kaya, pemilik jagat raya seluruhnya. Kekayaan seseorang relatif dan sangat terbatas. Kekayaan Allah SWT mutlak dan tanpa batas. Kebaikan seseorang untuk membantu ada batasnya. Kebaikan Allah SWT untuk memberi bantuan dan pertolongan kepada hamba-Nya tiada bertepi. Maha Suci Allah SWT dari sifat kikir dan bosan memberi.

e

d .

Gantungkan harapan Anda kepada seseorang, maka bersiaplah Anda akan kecewa. Namun, ketika Anda menggantungkan harapan Anda kepada Allah SWT, maka yakinlah Allah SWT tidak akan mengecewakan Anda, selamanya. Membangun optimisme dalam hidup bersama Allah SWT memberikan perasaan tenang, tenteram, dan jauh dari rasa stres yang mengganggu pikiran seseorang di tempat kerja maupun di tengah-tengah keluarga.

Pembaca yang budiman, yakinlah kita tidak sendirian sekalipun dalam keadaan sepi sendiri. Bahkan di dalam kesendirian di malam yang sepi di atas sajadah justru kita merasa lebih tenang, jiwa kita merasa damai, pikiran kita lebih jernih, dan harapan kita lebih dekat untuk dikabulkan oleh-Nya. Allah SWT berfirman, “Berdoalah kepada-Ku, niscaya akan Kuperkenankan bagimu” (lihat AlQuran Surat Al-Mukmin Ayat 60)” *Hakim Yustisial MA RI

BERANDA

Turnamen Tenis PTWP:

MA Raih Juara Umum Perorangan

c o d

Gong ditabuh oleh Ketua MA, Dr. H.M. Hatta Ali, tanda Kongres PTWP XVI 2014 resmi dibuka.

PERSATUAN Tenis Warga Peradilan (PTWP) tahun 2014 menggelar turnamen perorangan di Lapangan Tenis Senayan. Agenda pertandingan yang berlangsung tanggal 18-19 Oktober 2014 lalu membuahkan hasil yang gemilang bagi warga tenis MA. Selaku tuan rumah, MA me ngantongi satu emas dan dua perak, sehingga MA meraih gelar juara umum. Dalam pembukaan yang berlangsung Jumat (18/10/2014) pagi, Ketua MA, M. Hatta Ali, me nyambut positif turnamen ini. Diyakininya, pepatah mensana in corpore sano memang harus dimiliki oleh setiap manusia. “Saya ini produk PTWP !” ujarnya yang diikuti tepuk tangan peserta. Bagi penyuka segala jenis olahraga ini, PTWP merupakan ajang silaturahmi warga peradilan karena di samping bertemu dengan rekan-rekan warga peradilan juga berolahraga. “Hal ini tentunya sangat bagus, karena dengan jiwa dan raga yang sehat para hakim dapat melaksanakan tugasnya dengan maksimal demi meningkatkan kualitas pelayanan kepada publik,” lanjutnya. Ditandai dengan pelepasan balon, pertandingan PTWP resmi dibuka oleh Ketua MA. Peraih medali perak tenis pada Asian Games 2014,, Edi Kusdaryanto, menjadi bintang lapangan. Bahkan Ke tua MA dan PTWP memberikan apresiasi khusus berupa uang tunai kepadanya. “Saudara Edi telah mengharumkan nama Mahkamah Agung dan Indonesia di forum olahraga internasional,” lanjut Ketua MA usai acara pembukaan.

Kongres PTWP XVI tmemilih ketua baru (2014--2019), Hakim Agung Syamsul Maarif, S.H., LLM., Ph.D Bahkan pada kesempatan pukul bola pertama, Ketua MA mengajak Edi Kusdaryanto untuk sparring. Selain turnamen, PTWP tahun ini juga menggelar kong res di Hotel Mercure Ancol. Segala biaya turnamen dan kongres ditanggung dari iuran para anggota PTWP, baik tingkat cabang maupun pusat. Agenda utama kongres adalah laporan pertanggungjawaban pengurus PTWP periode 2009–2014 dan pemilihan Ketua Umum periode 2014–2019. Pada pemilihan ketua, setelah mengerucut menjadi tiga nama, melalui musyawarah dipilihlah Hakim Agung Syamsul Maarif, S.H.,LLM., Ph.D, sebagai Ketua Umum PTWP periode 2014-2019. “Terima kasih atas kepercayaannya dari para peserta kongres. Selanjutnya saya akan membuat susunan pengurus dan program kerja yang tentunya akan saya rapatkan dahulu dengan para pengurus,” ungkap Syamsul dalam pidatonya usai dinobatkan. (MMA/RM, IFH) PEMENANG PERTANDINGAN TENIS PTWP 2014 A. GANDA KARYAWAN Umardani/Budi Ansyori (PTA Bandung) JUARA 2: Jefri A/Willy K (MA) JUARA 3 Bersama: Waluyo/Alfons (PTA DKI) M. Ma’Rruf/Apollo (PTA Makasar) JUARA 1:

B. GANDA PUTRI Susisanti/Hesty Lestari (PTA Samarinda) JUARA 2: Giatmi/Haryati (MA) JUARA 3 Bersama: Mellyonda/Ermiyati (PTA Jakarta) Salikah Martalia Susan (PTA Jawa Timur) JUARA 1:

JUARA 1: JUARA 2: JUARA 3 Bersama:

C. GANDA VETERAN Bakir/Tukimin (PTA DI Yogyakarta) Didin Fathudin/ Entur Mastur (DKI) YM Suhadi/Yonisman (MA/PT Ambon) Hasan Bisru/A. Muin Thalib (PTA Makasar)


BERANDA

Rapat Pleno Kamar 2014 MAHKAMAH Agung mulai memberlakukan sistem kamar sejak Oktober 2011. Sejak itu, MA sudah tiga kali menyelenggarakan rapat pleno untuk merumuskan permasalahan hukum (question of law) yang muncul di masing-masing kamar. Pleno pertama berlangsung Maret–Mei 2012, pleno kedua pada tanggal 19–20 Desember 2013, dan pleno ketiga berlangsung 9–11 Oktober 2014. Sebagaimana pleno kamar sebelumnya, pleno terakhir yang dilangsungkan di Bandung ini membahas sejumlah persoalan hukum yang mengemuka dan evaluasi kinerja penanganan perkara.

Materi yang dibahas di rapat pleno sangat terkait de ngan penyelenggaraan tugas pengadilan. Oleh karena itu, rumusan hukum hasil pleno kamar selalu dijadikan pedoman dalam pelaksanaan tugas, baik bagi MA sendiri maupun pengadilan yang berada di bawahnya. Hasil pleno pertama diberlakukan dengan SEMA 7 Tahun 2012, sedangkan hasil pleno kedua diberlakukan dengan SEMA 4 Tahun 2014. Untuk rumusan hukum hasil pleno ketiga, MA pun akan segera menerbitkan produk hukum serupa.

Hadir dalam rapat pleno ini seluruh pimpinan MA, para Hakim Agung, Panitera MA, para pejabat Eselon I, para Panitera Muda dan para Panitera Pengganti MA. Selain rapat pleno kamar, jajaran pimpinan MA juga memberikan pembinaan teknis dan administrasi yustisial kepada seluruh unsur pimpinan pengadilan dari empat lingkungan peradilan se-Jawa Barat yang juga turut hadir di acara tersebut.

Kinerja penanganan perkara MA dari waktu ke waktu terus meningkat. Dari sisi waktu yang dibutuhkan dalam menangani perkara, sebelum diterapkan sistem kamar rata-rata penyelesaian perkara terhitung sejak berkas di terima hingga salinan dikirimkan kembali ke pengadilan pengaju memakan waktu 638,7 hari. Sejak diterapkan sistem kamar di tahun 2011, rata-rata waktu penyelesaian perkara berkurang menjadi 429,9 hari. Rata-rata waktu penyelesaian perkara semakin menurun dengan diterapkannya sistem pemeriksaan berkas secara serentak yang berlakukan mulai 1 Agustus 2013. Setelah sistem membaca serentak, rata-rata waktu penyelesaian perkara terus menurun menjadi 256,1 hari.

e

Kinerja Penanganan Perkara

d .

Demikian disampaikan Ketua MA dalam pemaparan bertajuk Kemajuan Penyelesaian Perkara di Mahkamah Agung Tahun 2014. Data yang dipaparkan oleh Ketua MA tersebut bersumber dari hasil pengolahan stock opname berkas yang diselenggarakan pada periode Juli-September 2014.

Selain rata-rata waktu penanganan perkara yang menunjukkan tren yang lebih cepat, jumlah sisa perkara yang berhasil direduksi pun terus-menerus berkurang. Tahun 2004 jumlah sisa perkara MA adalah 20.314 perkara. Lima tahun kemudian, yaitu tahun 2009, jumlah sisa perkara berhasil dikurangi menjadi 8.835 perkara. Lima tahun setelah itu, tepatnya September 2014, jumlah sisa perkara kembali berhasil direduksi menjadi tinggal 5.745 perkara.

Pitoyo, S.H., operator Kamar Militer, salah satu unsur yang mempercepat laju perkara, bertugas memperbaiki berkas perkara dari hasil sidang majelis hakim. 44 – MAHKAMAH AGUNG – Nomor 6 Edisi Desember 2014

Terkait dengan jumlah perkara putus di tahun 2014 (Januari-September 2014), MA berhasil memutus seba nyak 9.761 perkara. Jumlah perkara masuk di periode itu berjumlah 9.091 perkara. Dengan membandingkan jumlah perkara masuk dan putus di periode tersebut, MA berhasil mereduksi sisa perkara tahun lalu sebanyak 670 perkara. (AN)

BERANDA

Pusdiklat Manajemen dan Kepemimpinan MA:

Raih ISO 9001:2008 “SUMBER daya manusia (SDM) adalah aset paling berharga bagi terlaksananya sebuah organisasi, apalagi bagi lembaga sebesar Mahkamah Agung (MA). Untuk itu, tanpa adanya pendidikan dan pelatihan yang baik, sulit tercapai SDM maksimal demi meraih cita-cita MA menciptakan badan peradilan yang agung,” ungkap Ketua MA dalam acara Serah Terima Sertifikat ISO 9001:2008, Rabu, 17 Desember 2014 di Auditorium Balitbangdiklatkumdil MA, Mega Mendung, Bogor. Sertifikat ini terkait Sistem Manajemen Mutu Pusat Pendidikan dan Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan MA (Pusdiklat Menpim). Sertifikat diberikan oleh Lembaga Sertifikasi Internasional PT TUV Nord Indonesia-Germany yang berpusat di Jerman.

c o d

Lebih lanjut Hatta Ali mengatakan, pengembangan SDM bukanlah pekerjaan mudah dan murah, tetapi harus dilakukan secara terpadu, berkesinambungan, dan berkualitas. Hari itu menjadi sejarah bagi MA. Sertifikasi ini menjadi bukti bahwa MA, khususnya Pusdiklat Menpim MA, telah menerapkan standar, bukan hanya dalam skala nasional tetapi juga internasional, dalam proses membangun dan mengembangkan SDM MA. “Tetapi ingat, ini bukan tujuan akhir, harus disertai upaya untuk mempertahankan dan terus meningkatkan prestasi. Jangan terlena dengan prestasi ini. Kita harus senantiasa meningkatkan prestasi dengan berjuang keras menata diri untuk merealisasikan cita-cita bersama mencipatakan MA yang agung,” tegas Hatta Ali.

Bukan Hal Mudah Tahun ini, MA meraih dua ISO. Yang pertama diraih oleh Pengadilan Agama Stabat, Medan, Sumatera Utara, terkait pelayanan kepada para pencari keadilan. Pada medio Agustus 2010 lalu Pusdiklat MA meraih akreditasi C dari Lembaga Akreditasi Negara (LAN). Berkat kegigihan semua personil dalam memperbaiki semua lini, selang 2 tahun setelahnya, akreditasi itu lompat menjadi A. Dan kini, dengan semangat perbaikan yang senantiasa digalakkan, Pusdiklat Menpim MA meraih sertifikasi ISO berskala internasional. Penilaian ini terkait antara lain di bidang pe rencanaan program, proses penyelenggaraan pembelajaran, SOP pendidikan dan pelatihan, serta segi teknis maupun kualitas SDM pengajarnya. “Sertifikasi ISO ini tidak gampang diberikan kepada institusi/lembaga. Banyak hal yang harus ditempuh, penilaian yang diaudit secara detail dan objektif,” jelas Pre

Ketua MA, Dr. H.M. Hatta Ali menerima sertifikat ISO 2001 dari Presiden Direktur PT TUV Nord IndonesiaGermany, Robert Napitupulu. siden Direktur PT TUV Nord Indonesia-Germany, Robert Napitupulu, dalam sambutannya. “Lembaga yang meraih sertifikat ini harus selalu menjaga konsistensi sesuai SOP. Selalu mencegah ketidaksesuaian, selalu siap memperbaiki jika ada ketidaksesuaian,” tambahnya. Sekretaris MA, Nurhadi, mengatakan bahwa Pusdiklat Menpim MA telah menjadi pelopor dalam memberikan pendidikan dan pelatihan yang berstandar internasional. “Hari ini MA mengukir sejarah,” katanya di sela-sela sambutannya. “Pucuk dicinta ulam pun tiba. Dengan kerja keras dan kerja sama dari semua pihak, Pusdiklat Menpim kembali menunjukkan prestasinya, setelah sertifikasi A di 2012 kini meraih ISO standar internasional,” tambah Nurhadi, yang disambut tepuk tangan meriah para hadirin. Hatta Ali berharap semua satuan kerja di MA tergugah dengan prestasi ini. Berlomba-lomba menciptakan inovasi dan semangat pembaruan bagi dunia peradilan Indonesia. “Ini merupakan kebanggaan dan cambuk bagi yang lain. Perolehan ISO ini tidak gampang. Untuk itu, saya meminta kepada semua pihak untuk menjaga konsistensi, kualitas dan integritas. Sekali lagi, saya bangga dan berterima kasih kepada semua kalangan di Pusdiklat Menpin ini karena sudah melakukan yang terbaik bagi MA. Pertahankan dan tingkatkan terus,” tantang Hatta. Hadir dalam acara serah terima sertifikat ISO 9001:2008 ini para pimpinan MA, hakim agung, pejabat eselon 1 dan 2 MA, perwakilan dari Komisi III DPR RI dan undangan lainnya. (AZ/RM) Nomor 6 Edisi Desember 2014 – MAHKAMAH AGUNG – 45

BERANDA

Wawancara dengan Tri Endro Budianto, S.H., M.H. Hakim Ad Hoc PHI DKI Jakarta

Pengusaha-Buruh Berkonflik PHI yang Mengadili SEBELUM menjadi hakim ad hoc di Pengadilan Hubungan Industrial DKI Jakarta, Tri Endro Budiarto adalah Ketua DPC Serikat Pekerja Kimia dan Energi Pertambang an (SP KEP), Jakarta Utara. Ia mengikuti seleksi, juga seleksi administratif, hakim ad hoc PHI yang dibuka oleh Departemen Tenaga Kerja (Depnaker) pada 2005. Inilah pula kali pertama Depnaker (kini Kementerian Ketenagakerjaan) melakukan rekrutmen hakim ad hoc PHI. Untuk seleksi keahlian, Mahkamah Agung (MA) yang melakukan, termasuk pendidikan dan latihan setelah lulus. Pria keahiran Surabaya, Jawa Timur, 23 Agustus 1972 yang hobi olahraga tenis meja ini kini memasuki periode kedua atau tahun ke-9 sebagai hakim ad hoc. Satu periode lima tahun. Artinya, ia tinggal menyelesaikan tugas nya, setahun, karena setelah itu tidak diperpanjang lagi. Sebagai hakim ad hoc, Tri Endro menerima Rp.17 juta (sebelum potong pajak).

Menurut UU No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial antara Pekerja/Buruh dan Pengusaha/Majikan, pekerja yang dimaksud adalah pegawai/buruh swasta, bukan pegawai negeri sipil (PNS). Adapun mekanisme alur perkara, dari tingkat pertama langsung kasasi. Tidak ada banding, agar cepat mendapat keputusan, karena menyangkut buruh; jika bolak balik dipanggil, akan menyusahkan para pihak, terutama buruh yang harus bekerja. Dan ini tentu akan memberatkan karena berbiaya tinggi.

e

d .

Majelis sidang terdiri dari tiga hakim. Satu hakim ketua diambil dari hakim karier yang berasal dari Pengadilan Negeri setempat. Sementara dua hakim anggota terdiri dari hakim ad hoc pihak buruh/pekerja dan hakim ad hoc pihak pengusaha (Asosiasi Pengusaha Indonesia). Penentuan hakim dari pihak pekerja dan pengusaha dilakukan ketika seleksi awal di Depnaker. Walaupun demikian hakim tetap harus netral, tetap proposional, tidak boleh membela mati-matian para pihak, selayaknya pengacara. Untuk mengenal lebih jauh fungsi PHI, tim Majalah Mahkamah Agung mewawancarai Tri Endro beberapa hari lalu. Berikut petikannya.

Apa saja tugas utama Pengadilan Hubungan Industrial (PHI)? Umumnya publik agaknya belum banyak tahu.

Tugas utama PHI adalah memeriksa dan memutus perkara-perkara hubungan industrial yang diajukan oleh pekerja ataupun peng usaha. Ada empat jenis perkara yang menjadi kewenangan PHI, yaitu: 1) di tingkat pertama mengenai perselisihan hak; 2) di tingkat pertama dan terakhir mengenai perselisihan kepentingan; 3) di tingkat pertama menge-

Tri Endro Budianto, S.H., M.H., hakim ad hoc PHI DKI Jakarta diwawancarai Herki Artani dari Majalah MA. 46 – MAHKAMAH AGUNG – Nomor 6 Edisi Desember 2014

BERANDA PENYELESAIAN PERKARA SENGKETA HUBUNGAN BISNIS PADA PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL Waktu penyelesaian : pihak yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi = 78 hari kerja : pihak yang mengajukan upaya hukum kasasi = 150 hari kerja

Buruh

Pengusaha Pendaftaran gugatan di Pengadilan Hubungan Industrial

Ketua pengadilan Negeri menetapkan majelis Hakim (7 Hari kerja)

c o d Majelis Hakim menetapkan hari sidang (7 Hari kerja)

Sidang perkara PHI : *Perselisihan HAK *Perselisihan PHK *Perselisihan Kepentingan *Perselisihan antar SP dalam satu (50 hari Kerja)

Upaya Hukum Kasasi (HIR) * 14 hari pernyataan kasasi * 14 hari membuat putusan memori kasasi

Panitera PHI dalam waktu 14 hari kerja menyampaikan permohonan kasasi ke MA RI Putusan diterbitkan (14 hari setelah di tanda tangani) Penyelesaian perkara di MA RI (30 Hari kerja) Putusan mempunyai kekuatan hukum tetap apabila tidak diajukan kasasi ke MA RI dalam waktu 14 hari kerja: Bagi pihak yang hadir terhitung sejak dibacakan dalam sidang majelis hakim Bagi pihak yang tidak hadir, terhitung sejak menerima pemberitahuan putusan

nai perselisihan PHK; 4) di tingkat pertama dan terakhir mengenai perselisihan antarserikat pekerja/buruh dalam satu perusahaan.

Di mana saja ada PHI?

Sesuai dengan Pasal 59 UU No. 13 Tahun 2003, untuk pertama kali dibentuk Pengadilan Hubungan Industrial pada setiap Pengadilan Negeri Kabupaten/Kota yang berada di setiap ibukota provinsi. Daerah kerjanya meliputi seluruh kota dalam provinsi tersebut. Misalnya PHI kota Surabaya, kewenangannya mengadili perselisihan antara pengusaha dan pekerja yang ada di kota-kota di seluruh provinsi Jawa Timur. Jika di Indonesia sekarang ada 33 provinsi, berarti Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) ada di 33 ibukota provinsi.

Di PHI pada PN Jakarta Pusat, perkara apa saja yang paling dominan ? Perkara yang dominan adalah perkara pemutusan hubungan kerja (PHK), kemudian perkara perselisihan hak, dan perkara perselisihan kepentingan.

Di UKP4 keterlibatan PHI sangat penting karena menyangkut kepatian hukum berniaga. Apa saja yang sudah dilakukan oleh PHI? Memberikan kepastian hukum terhadap para pihak pencari keadilan guna penyelesaian perselisihan perkara hubungan industrial antara pengusaha dan pekerja/ buruh, sehingga kegiatan industri yang dilakukan oleh

perusahaan dapat berjalan sesuai dengan harapan semua pihak.

PHI menjadi institusi penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang cepat, tepat, dan adil. Namun, pada praktiknya, terdapat beberapa kendala yang dialami para pihak yang bersengketa/ berselisih yang seringkali justru menjadi hambatan dalam penyelesaian perselisihan. Hukum acara PHI yang tidak tepat diberlakukan kepada para pihak yang terlibat dalam perselisihan hubungan industrial, terutama bagi pekerja yang notabene bukan ahli hukum tapi dipaksa beracara di PHI dengan mengunakan hukum acara yang berlaku di Pengadilan Umum/ Pengadilan Perdata. Hal tersebut sangat menghambat ketika pihak pekerja beracara di PHI.

Apa penyebab utama hubungan kerja terjebak ke ranah konflik? Perbedaan kepentingan yang mendasar antara pekerja, pengusaha, dan pemerintah. Inilah yang seringkali menimbulkan konflik ketenagakerjaan yang berkepanjangan. Tanpa ada penyeleselaian yang komperhensif dan signifikan yang dapat diterima oleh para pihak. Peng usaha berkepentingan untuk memperoleh keuntungan sebesar-besarnya, sehingga berusaha untuk menekan segala biaya yang timbul dalam proses produksi, termasuk di dalamnya biaya tenaga kerja (labour cost). Nomor 6 Edisi Desember 2014 – MAHKAMAH AGUNG – 47

BERANDA Kepentingan pengusaha untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya dimotivasi oleh persaingan di pasar bebas, mempertahankan pasarnya dan ekspansi bisnis sehingga pengusaha harus mampu melakukan kreativitas dalam bentuk produk development, menciptakan produk-produk baru dengan harga yang terjangkau dan dibutuhkan oleh masyarakat. Sementara itu, pekerja berkepentingan untuk mendapatkan upah yang sebesar-besarnya, jam kerja yang pendek, istirahat yang panjang, dan kesejahteraan yang baik. Pekerja berkepentingan untuk mendapatkan kesejahteraan yang baik lahir dari kebutuhan dasar pekerja, yaitu kebutuhan primer, sekunder dan integratif. Kebutuhan primer adalah pangan, papan dan sandang. Kebutuhan sekunder misalnya pendidikan dan rekrerasi Pemerintah juga berkepentingan menjaga stabilitas politik nasional yang baik dan pertumbuhan ekonomi signifikan. Implikasinya pemerintah akan mendukung pengusaha untuk menciptakan lapangan kerja yang baik.


Dengan demikian tentu Pemerintah akan mempertahankan agar iklim usaha dan bisnis tetap terjaga dengan baik dan tercipta hubungan yang harmonis antara pengusaha dan pekerja.

Salah satu kendala terbesar yang dialami para pihak adalah kekurangan HRD, legal officer atau staf HRD terhadap hukum acara dan teknik beracara di PHI. Bagaimana mengatasi hal seperti ini? Melakukan pelatihan HRD, legal officer atau staf HRD maupun sosialisasi terhadap para pihak yang beracara di PHI secara kontinu dan berkelanjutan agar semua pihak yang beracara di PHI dapat memahami hukum acara di PHI dengan baik dan benar.

Dari perkara yang Bapak tangani di tahun 2014, berapa banyak yang berlanjut ke tingkat kasasi ? Dari 80 perkara, sebanyak 30 perkara melakukan upaya hukum kasasi. Kurang dari separuh. ***(tika/MMA).

e

d .

BERANDA

Ketua PN Cilacap, Pujiastuti Handayani, S.H., M.H.:

“Pemanfaatan IT di PN Cilacap Telah Berjalan Baik” PENGGUNAAN IT adalah sesuatu yang tidak bisa ditawar lagi. Termasuk bagi pengadilan-pengadilan yang berada di daerah.

c o d

Dalam praktiknya, pengadilan negeri di kota-kota yang jauh dari Jakarta justru mempunyai spirit IT yang tinggi. Visi mereka terhadap IT juga boleh dipuji. Berikut kutipan wawancara dengan Ketua Pengadilan Negeri Cilacap, Pudjiastuti Handayani, S.H., M.H.

Bagaimana penerapan IT di pengadilan yang Ibu pimpin? Secara umum IT di Pengadilan Negeri Cilacap telah berjalan dengan baik. Di sini telah tersedia perangkat penunjang berupa insfrastruktur (hardware dan software) serta SDM yang memadai. Kantor kami telah memiliki perangkat jaringan IT yang baik. Hal tersebut ditunjukkan dengan adanya perangkat komputer server, komputer desktop untuk masing-masing ruangan, jaringan LAN, akses internet, website, serta adanya pemeliharaan yang terencana dengan baik. Namun begitu, di PN Cilacap masih dibutuhkan beberapa fasilitas penunjang IT lain nya, di antaranya LCD Projector, CCTV, pembaruan komputer desktop, dan penataan ulang Ruang IT yang representatif.

Bagaimana SDM-nya? Di PN Cilacap terdapat satu orang pegawai yang mempunyai latar belakang IT. Ia dibantu para pegawai yang memiliki ijazah S1 Non-IT yang telah mengikuti berbagai pelatihan yang berhubungan dengan pengelolaan IT.

Fokusnya apa saja? Ada tiga hal yang menjadi perhatian kami dalam soal IT. Pertama, pengelolaan website. Website PN Cilacap sebagai sarana komunikasi dan penyebaran informasi berkaitan dengan PN Cilacap dan informasi peradilan secara umum telah dikelola dengan baik. Secara berkala, website PN Cilacap selalu diperbarui sesuai dengan perkembangan informasi yang ada. Ke depannya, diperlukan adanya pengembangan website PN Cilacap agar tampilan dan kontennya senantiasa up to date.

Ketua Pengadilan Negeri Cilacap, Pujiastuti Handayani Nomor 6 Edisi Desember 2014 – MAHKAMAH AGUNG – 49

BERANDA Ruang Menyusui di Pengadilan Negeri Cilacap

Kedua, pengelolaan aplikasi keperkaraan. Ini memang menjadi hal utama, yakni pengimplementasian Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) yang baik. Di kantor kami SIPP telah diimplementasikan dengan baik. Hal tersebut ditunjukkan dari keaktifan para pengguna SIPP dalam mengisi SIPP di bawah supervisi KPN, WKPN, Hakim, dan Pansek. Selain itu, secara teratur, admin SIPP juga senantiasa mengikuti perkembangan SIPP dengan aktif di grup Facebook CTS/ SIPP maupun grup CTS di Forkom. Dengan demikian, adanya release terbaru dari SIPP dapat dipantau dan diimplementasikan di PN Cilacap. Selain itu, PN Cilacap juga aktif di Direktori Putusan Mahkamah Agung. Hanya saja, saat ini PN Cilacap sedang mengejar target upload putusan yang telah lewat. Ketiga, pengelolaan aplikasi kesekretariatan. Kesekretariatan sebagai penunjang operasional PN Cilacap juga mendapat perhatian dan penanganan dengan baik. Pada Subbagian Umum, dijalankan aplikasi SIMAK-BMN, Persediaan, dan Simantap. Pada Subbagian Keuangan, dijalankan aplikasi RKA-K/L, GPP, SPM, SAKPA, Monev Bappenas, dan Monev DJA. Pada Subbagian Kepegawaian, dijalankan aplikasi SAPK BKN dan SIMPEG Badilum. Selain itu, secara keseluruhan PN Cilacap juga aktif mengisi data di KOMDANAS MA-RI yang meliputi penginputan data umum PN Cilacap, absensi, mutasi 50 – MAHKAMAH AGUNG – Nomor 6 Edisi Desember 2014

keluar masuk hakim/pegawai, kenaikan jabatan, kenaikan pangkat/golongan ruang, penginputan data keuangan, serta backup data umum, keuangan, dan kepegawaian. Semua itu dalam rangka mendukung program e-Audit yang akan dijalankan BPK.***

e

d .

KPN Cilacap, Pujiastuti Handayani, S.H., M.H. mendampingi KPTSemarang, Dr. H. Darming Sanusi, dan rombongan mengunjungi Lapas Nusakambangan sebagai wilayah hukum PT Semarang.

BERANDA

Ketua PT Mataram, Andriani Nurdin, S.H., M.H.

“Hakim Perempuan Umumnya Lebih Berhati-hati” GENAP satu tahun Andriani Nurdin menjadi Ketua Pengadilan Tinggi (PT) Mataram. Ia dilantik 3 Desember 2013 oleh Ketua Mahkamah Agung Dr. H. M Hatta Ali, S.H., M.H., bersama sembilan ketua PT lainnya.

c o d

Andriani memang perempuan yang punya prestasi. Sejarah kariernya cukup panjang. Ia mengawalinya menjadi hakim di PN Purwakarta, Jawa Barat, tahun 1986, selama empat tahun. Kemudian pindah ke PN Wonogiri, PN Cirebon, dan berkali-kali pindah ke beberapa PN dan PT. Terakhir, sebelum diangkat menjadi Ketua PT Mataram, ia adalah Wakil Ketua PT Banten. Berikut petikan wawancara Herki Artani dari MMA dengan perempuan kelahiran Jakarta, 27 Desember 1957 ini.

Bagaimana penilaian pimpinan terhadap kinerja Ibu? Alhamdulillah, saya rangking 1 untuk WKPT di Ban dung. Dan karena di pengadilan tinggi perputaran pergantian pemimpin sangatlah cepat –maklum, ada yang sudah pensiun sehingga harus ada yang menggantikan– alhamdulillah, perjalanan karier saya menjadi naik.

Dalam proses penetapan majelis, apakah ada ke sulitan?

Tidak ada masalah, dan selalu bergilir dari senior terlebih dahulu. Tetapi, suatu saat bukan dari atas saja, bisa dari bawah ke atas sehingga berputar terus-menerus. Kami mempunyai tujuh majelis tetap.

Ketua Pengadilan Tinggi Mataram, Andriani Nurdin, S.H., M.H.

Perkara apa saja yang paling banyak di sini? Di sini masalah perdata didominasi oleh perkara tanah atau sengketa perbatasan. Dominan masalah tanah. Kalau kasus pidana, yang dominan ialah kasus narkoba, pencurian, dan pembunuhan.

Apakah dalam memutus perkara, Ibu pernah merasa tertekan dengan para pihak? Di pengadilan tinggi ini, saya tidak ada tekanan apa pun dengan tuntutan masyarakat yang ada. Saya juga memutuskan perkara berdasar hati nurani dan UU. Saya tekankan kepada teman-teman, tidak hanya di pengadilan

tinggi saja kita harus jadi hakim yang progresif.

Sebagai ketua pengadilan tinggi, bagaimana Ibu mengawasi di bawah, termasuk di daerah? Pengadilan tinggi itu adalah provos MA dalam bidang pengawasan. Di pengadilan tinggi, kami membuat hakim tinggi pengawas bidang pidana, perdata, dan pidana khusus. Kemudian pengawas keuangan, umum, dan hukum. Ada juga pengawas IT karenan sekarang MA sudah melakukan reformasi birokrasi. Sistem informasi manajemen perkara harus diperhatikan, maka harus ada penNomor 6 Edisi Desember 2014 – MAHKAMAH AGUNG – 51

BERANDA gawasan IT di internal maupun seluruhnya.

Bagaimana pandangan Ibu mengenai gender? Kebetulan saya diundang untuk menghadiri workshop di Malaysia. Di situ dibahas penerapan penghapusan segala bentuk diskriminasi terha dap wanita. Dikatakan bahwa di pengadilan di seluruh Asia Tenggara hakim tidak pernah memakai dasar penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap wanita.

Menurut Ibu, perempuan di era sekarang, khususnya hakim, bagaimana keadaannya?

Ibu Andriani Nurdin dan staf ketika menerima tim MMA, Herki Artani dan Kartika

e

d .

Sebetulnya putusan hakim-hakim kita itu tidak kalah bagus dengan putusan-putusan yang dibuat hakim laki-laki. Hakim perempuan umumnya sangat berhati-hati. Jadi, menurut saya, kasih kesempatan untuk perempuan, karena sekarang sudah banyak yang maju.

Apakah hasilnya sudah dilaporkan?

Kalau perempuan ditempatkan di pelosok, misal nya di Papua, bagaimana pandangan Ibu mengenai keluarga sang hakim?

Ibu bisa berprestasi seperti ini, bagaimana dukung an keluarga?

Sebaiknya pemerintah ikut memperhatikan. Karena ketika bersidang butuh konsentrasi dan fokus yang tepat, maka lebih baik keluarga ikut mendekat ke tempat tersebut. Pemerintah juga harus melengkapi sarana dan prasarana di daerah.

Bagaimana Mahkamah Agung memberi apresiasi terhadap Ibu? Saya berkali-kali mendapat penghormatan untuk bisa mewakili MA dalam forum internasional. MA memerintahkan saya mewakili di bidang saya, yakni lingkungan.

Apakah yang bisa dikembangkan di forum internasional ? Kami diminta untuk sharing bersama hakim-hakim. Misalnya dalam hal gender, bagaimana menerapkannya dan adakah putusan memegang peranan untuk menegakkan peranan perempuan.

Selama 2014 forum internasional apa saja yang Ibu ikuti?


Forum di Thailand dan Filipina.

Saya sudah melaporkan langsung kepada KMA, ada dua laporan yang saya kirim.

Suami dan anak saya sangat mendukung saya. Mereka tidak membatasi saya.

Bagaimana soal seleksi hakim agung?

Menurut saya, hakim agung sekarang sangat bagus. Segala aspek dipertimbangkan. Tetapi, harusnya Komisi Yudisial bersinergi dengan MA ketika mencari bibit calon hakim agung.

Ibu punya keluhan atau unek-unek?

Keluhan saya cuma satu, seperti banyak hakim di Mataram ini. MA memindahkan saya ke Pengadilan Tinggi di Mataram, sedangkan volume perkara tidak banyak di sini, tetapi kursi hakim sudah terpenuhi.

Apakah harapan Ibu terhadap dunia peradilan? Pengadilan itu harus sudah ada standardnya. Dan ini harus lebih dipacu dan ditunjang dengan SDM yang berkualitas dengan sarana dan prasarana yang mo dern pula. Ini sangat penting untuk memajukan dunia peradilan kita.***

BERANDA

Chaidir, S.H., M.H., Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh

Lebih Tepat Pembinaan Bagaimana sistem pembinaan tingkat bawah?

Ada kerjasama dengan universitas?

Saya lakukan dengan cara terjun langsung ke daerah. Dengan cara sidak (inspeksi mendadak), tanpa pembe ritahuan sebelumnya. Cara seperti itulah yang lebih efektif sehingga dapat bertemu secara langsung dengan TIM hakim tinggi pengawas daerah.

Selama ini belum ada kerja sama dengan pihak universitas, tetapi hubungan kami baik.

c o d

Bagaimanakah sistem mutasi di sini dan pengisian jabatan yang struktural?

Bagaimana mengenai absensi? Ada dua, yaitu manual dan digital. Semuanya sesuai dengan jam kerja, baik pejabat struktual maupun fungsional hakim.

Sistem rekrutmen hakim agung?

Untuk Aceh, hanya sedikit kesulitan. Yaitu, masih kekurangan tenaga, seperti perdata kosong. Dan ketika mau diisi, yang lain juga kekurangan.

Di sini proses melalui KY (Komisi Yudisial) berat, se leksi tahapannya juga banyak.

Bagaimana sistem pengawasan?

Siapakah idola bapak selama berkarier?

Saya buat berjenjang dan melekat. Dalam arti berjenjang dari tingkat level jabatan masing-masing yang me lekat dan saya awasi sesuai dengan petunjuk Mahkamah Agung.

Cukup banyak pensiunan yang bisa dijadikan pendo rong motivasi dan panutan, dilihat dari segi kemampuan teknis dan kepribadian mereka.

Tantangan selama menjabat? Sorotan dari pihak luar, seperti LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat). Selalu ada kecurigaan terhadap kinerja pengadilan. Salah satu cara menyiasatinya adalah bekerja secara profesional

Adakah hal yang Bapak suka selama menjabat? Kalau suka, memang dari sejak awal, sejak bekerja di bidang ini, saya suka. Jadi, apapun yang terjadi, dijalani saja.

Bagaimana dukungan dari pihak keluarga? Istri saya sangatlah mendukung. Justru dengan du kungan istri, maka anak-anak saya mengerti kalau hakim bisa dimutasi. Istri saya ikut mutasi. Tadinya ia bekerja di Kejaksaan Agung, sekarang pindah tugas ke kejaksaan tinggi.

Bagaimana jalannya program Mahkamah Agung? Berjalan sangat baik, bagus, dan lancar. Semua informasi yang disampaikan lancar. Sekarang ini sistem pembinaan lebih efektif. Pembinaan dalam bentuk pertemuan langsung.

Apakah lebih tepat rakernas atau pembinaan? Lebih tepat pembinaan, lebih efektif juga. Dengan cara ini, Mahkamah Agung bisa mengetahui secara langsung keluhan di daerah. (MMA/HA)

KPT Banda Aceh, Chaidir, S.H.,M.H., menilai terjun langsung lebih efektif. Nomor 6 Edisi Desember 2014 – MAHKAMAH AGUNG – 53

BERANDA

Publikasi Putusan oleh Pengadilan Capai 95,86% HINGGA pagi itu (Senin,8/12/2014), putusan yang terpublikasi di Direktori Putusan telah mencapai 1.114.040 putusan. Dari jumlah tersebut, 428.992 putusan di-upload tahun 2014. Angka ini meningkat 39,99% dari tahun 2013 yang meng-upload 306.450 putusan. Meningkatnya jumlah publikasi ini seiring dengan meningkatnya tingkat partisipasi pengadilan dalam publikasi putusan. Hingga berita ini diturunkan, tingkat partisipasi tersebut mencapai 95,86%. Sementara itu, penggunaan direktori putusan sebagai media komunikasi data juga mengalami peningkatan. Sistem mencatat ada 8.713 perkara kasasi dan peninjauan kembali yang dokumen elektroniknya dikirim melalui komunikasi data direktori putusan. Jumlah ini meningkat 142,10% dibandingkan keadaan tahun 2013 yang hanya mencapai 3.599 berkas perkara.

Peningkatan terakhir ini terjadi karena adanya SEMA 1 Tahun 2014. SEMA ini menetapkan Direktori Putusan sebagai satu-satunya media untuk mengirimkan dokumen elektronik permohonan kasasi dan peninjauan kembali. Jika dibandingkan dengan jumlah permohonan kasasi/ peninjauan kembali yang mencapai angka 11.000-an, data di atas menunjukkan tingkat kepatuhan terhadap SEMA berada di angka 79,21%. Panitera Mahkamah Agung, Soe roso Ono, memberikan apresiasi kepada seluruh jajaran pengadilan yang telah berpartisipasi dalam mempublikasi putusan.

e

d .

Mengenai pengiriman dokumen elektronik, Soeroso meminta pengadilan untuk mematuhi SEMA 1 Tahun 2014. Menurutnya, kepatuhan pengadilan akan mendorong efektivitas implementasi e-court file di Mahkamah Agung. Implementasi sistem ini akan mendorong efisiensi dalam mendukung sistem pembacaan berkas serentak di MA.

Tim sedang meng-upload putusan MA untuk dimasukkan ke dalam website MA, Publikasi Putusan di Direktori Putusan. Tiada hari tanpa mengunggah. 54 – MAHKAMAH AGUNG – Nomor 6 Edisi Desember 2014

PUSTAKA

Pustakawan Antikorupsi UNTUK menyebarkan spirit antikorupsi, KPK memanfaatkan semua akses. Tak henti-hentinya usaha ini dilakukan KPK.

harus dikuasai oleh para pustakawan, yaitu integritas. Pustakawan yg berintegritas diharapkan dapat melahirkan organisasi perpustakaan yang berintegritas pula.

Kali ini yang diajak berkolaborasi adalah para pustakawan. Pada siaran pers tanggal 27 Oktober 2014, KPK memberi judul ‘Bangun Jejaring, KPK Selenggarakan Pertemuan Pustakawan Antikorupsi.’ Sesuai dengan judul nya, KPK menyelenggarakan pertemuan Pustakawan Antikorupsi dengan mengusung tema “Integrity, Leadership: 21st Century Competency for Information Officer/Librarian”. Pertemuan berlangsung di Auditorium Gedung KPK, Jl. HR Rasuna Said, Kuningan. Acara ini dihadiri sejumlah pustakawan dari wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Ta

Sementara itu, Johan Budi menyampaikan harapannya, melalui pertemuan ini akan terbangun jejaring perpustakaan. Menurutnya, salah satu upaya KPK dalam mence gah korupsi adalah dengan membentuk masyarakat Indonesia yang melek informasi dan pengetahuan antikorupsi. KPK melalui Biro Humas telah melakukan pengumpulan, pengolahan, pengemasan ulang, dan penyebaran informasi dan pengetahuan antikorupsi dengan membangun portal Anti-Corruptian Clearing House (ACCH) dan perpustakaan KPK. Diharapkan hal itu akan menjadi referen-

c o d

ngerang, Bekasi (Jabodetabek) dan beberapa pustakawan dari perguruan tinggi daerah. Acara dibuka oleh pimpinan KPK Busyro Muqoddas dan Deputi Pencegahan KPK Johan Budi SP dengan pembicara Harkrisyati Kamil, Pendiri Ikatan Sarjana Ilmu Perpustakaan dan Informasi Indonesia (ISIPII), dan Utami B. Haryadi, Koordinator Program Studi Ilmu Perpustakaan Fakultas Ilmu Budaya UI. Dalam sambutannya, Busyro mengatakan bahwa hadirnya perpustakaan di tengah masyarakat telah meng antarkan bangsa Indonesia memasuki tahap gemar belajar dan menulis, sehingga akan melahirkan banyak kebijaksanaan pengetahuan yg mendorong masyarakat menjadi masyarakat yang antikorupsi. “Di sinilah peran strategis pustakawan dalam pencegahan korupsi,” katanya. Busyro menambahkan, untuk mendukung peran pustakawan tersebut, maka dibutuhkan satu kompetensi yang

KPK megajak pustakawan ikut mencegah korupsi dengan membentuk masyarakat Indonesia melek informasi dan pengetahuan antikorupsi. si utama masyarakat untuk belajar mengenai antikorupsi. “Hal ini sejalan dengan apa yg dilakukan oleh para pustakawan atau information officer yang mengumpulkan, mengolah, mengemas ulang, dan mendiseminasikan literatur, memfasilitasi pemustaka (pembaca) belajar segala cabang ilmu pengetahuan,” ujar Johan Budi. Pertemuan Pustakawan Antikorupsi ini kali pertama diselenggarakan. Harapannya, pertemuan ini dapat diselenggarakan setiap tahun. Sebelumnya, Perpustakaan KPK telah bermitra dengan beberapa Perpustakaan Perguruan Tinggi di beberapa daerah di Indonesia, khususnya dalam hal pengumpulan publikasi lokal bidang antikorupsi berupa skripsi, tesis, disertasi, dan dokumentasi penelitian lainnya. Publikasi lokal Perguruan Tinggi terebut juga dapat diakses melalui Perpustakaan KPK. (MMA/ HERKI. Sumber: “Siaran Pers KPK”)


PUSTAKA

Menuju Perpustakaan Digital

e

d .

Pembukaan KPDI dengan rebana oleh Kepala Perpustakaan (berbatik biru) dan Rektor Universitas Syahkuala Aceh

UNTUK memajukan perpustakaan khusus Mahkamah Agung ini, Kepala Bagian Perpustakaan dan Layanan Informasi MA, Herki Artani Richmiani, S.H., M.H. harus proaktif me nyambut era kesejagatan yang semakin tak terbendung. Berbagai seminar dan kongres perpustakaan sebisa mungkin dihadiri. Pada 10-13 November 2014, perempuan yang menggawangi perpustakaan khusus dan stafnya sebagai pustakawan, Zamzami Kartiza, S.H,. M.H., menghadiri Konferensi Perpustakaan Digital Indonesia (KPDI) yang ke-7 di Aceh. Kongres ini adalah gawe Perpustakaan Nasional yang berkerja sama dengan KPDI Aceh, Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah, dan Universitas Syah Kuala.

Penandatanganan MOU antara Ketua Perpustakaan Dedi Junaidi (kanan) dan Rektor Unsyah Aceh (kiri) dalam rangka pemberdayaan perpustakaan dan kerja sama akses digital


PUSTAKA Antusiasme para pimpinan daerah dan masyarakat pecinta bacaan begitu tinggi. Tak kurang, yang hadir termasuk Sekretaris Daerah, Kepala Perpustakaan Nasional, para rektor seprovinsi Aceh, dan pustakawan instansi pemerintah se-Indonesia. Apresiasi datang dari negeri jiran, Malaysia. Negara serumpun ini mengutus perwakilan Perguruan Negeri se-Malaysia. Jumlah yang hadir ada sekitar 600 peserta, mewakili kelompok Perpustakaan Umum, Perpustakaan Daerah, Perpustakaan Perguruan Tinggi, dan Perpustakaan Khusus. Mahkamah Agung sendiri tergolong dalam perpustakaan khusus. Konferensi yang berlangsung tiga hari di Provinsi Se rambi Mekah ini menyosialisaikan portal web perpustakaan digital. Web ini menyajikan koleksi buku elektronik sebagai bahan pustaka yang diterbitkan dalam format ele-

c o d

ktronik (born digital). Sumber informasi melalui internet. Melalui media ini, pemustaka, jika membutuhkan informasi, tinggal klik. Perpustakaan Mahkamah Agung sedang mengarah ke digitalisasi mengikuti perpustakaan nasional yang sudah lebih dahulu memprakarsainya sebagai perpustakaan pusat yang memang bertugas membina perpustakaan-perpustakaan lain yang lebih kecil. Tujuan Mahkamah Agung memiliki perpustakaan dan mendukung program kerja nya tak lain dan tak bukan demi melayani pemustaka di lingkungan MA, lingkungan Badan Peradilan maupun para pemustaka lainnya. Setiap hari kerja selalu ada kunjungan pemustaka dari dalam dan luar MA, perseorangan maupun kelompok. (MMA/HERKI)

Para peserta Diklat Kepala Perpustakaan Umum Daerah yang diselenggarakan Perpusnas mengunjungi Perpustakaan MA


KOLOM

PUTUSAN CEPAT dan BERKUALITAS Prof. Dr. Moh. Askin, S.H.*

PERCEPATAN penyelesaian perkara di Mahkamah Agung (MA) dewasa ini cukup membanggakan. Keadaan perkara per September 2014, seperti dilaporkan kepani teraan MA, dari sisa tahun 2013 dan tambahan 9.091 perkara selama Januari–September 2014, berhasil diputus 9.761 perkara, sehingga sisa hanya 5.745 perkara. Kemajuan kuantitas ini patut diapresiasi. Namun hal itu perlu diimbangi dengan kemajuan kualitas. Seperti dikatakan Ketua Mahkamah Agung RI, Dr. H. M. Hatta Ali, S.H., M.H., pada saat membuka Rapat Pleno Mahkamah Agung RI tanggal 9-11 Oktober 2014 di Bandung, “penyelesaian perkara yang telah berhasil dilakukan secara cepat hendaknya dapat pula dilakukan dengan penciptaan putusan yang berkualitas (baik)”. Artinya, penyelesaian perkara secara kuantatitas dan kualitas harus berjalan secara paralel. Penilaian Ketua MA ini hendaknya menjadi perhatian semua kalangan penyelenggara peradilan (hakim dan panitera) sehingga pencapaian terwujudnya lembaga peradilan yang agung dapat dicapai lebih cepat dari target yang ditentukan. Penyelesaian perkara secara cepat dan pembuatan putusan yang berkualitas (baik) adalah sebuah keniscayaan.

Sinkronisasi Pertimbangan Hukum Agar dapat diangkat derajatnya sebagai yurisprudensi yang berkualitas baik, putusan hakim harus dikembalikan pada ratio decidendi yang memuat “dasar-dasar hukum” sebagai landasan pertimbangan hukum yang aktual dan rasional, di samping obiter dicta selaku pertimbangan pelengkap. Berkaitan erat dengan jucial review (pengujian undang-undang) di Mahkamah Konstitusi (MK), sinkroni sasi putusan MK dalam penyelenggaraan peradilan adalah suatu kenicayaan. Putusan MK itu bersifat final and binding, yakni langsung memperoleh kekuatan hukum tetap dan mengikat sejak diucapkan dan tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh terhadapnya. Dan putusan MK itu merupakan sumber hukum yang menjadi dasar suatu putusan hakim atau pengaturan lainnya. Ada tiga putusan MK yang sangat perlu dipertimbangkan untuk sinkronisasi. Pertama, perbuatan melawan hukum menurut Pasal 2 UUPTPK. Kedua, permohonan peninjauan kembali (PK) menurut Pasal 268 ayat (1) KU58 – MAHKAMAH AGUNG – Nomor 6 Edisi Desember 2014

e Prof. Dr. Moh. Askin, S.H.

d .

HAP. Dan ketiga, kasasi terhadap putusan bebas menurut ketentuan Pasal 244 KUHAP.

Perbuatan Melawan Hukum

Pada putusan MK No. 003/PUU-IV/2006 tentang sifat melawan hukum materiil dalam perkara pidana terkait dengan Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UUPTPK), MK memutuskan bahwa pengertian melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UUPTPK tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Unsur melawan hukum dalam UUPTPK diartikan melawan hukum secara formal, yakni perbuatan subjek hukum yang secara jelas tercantum dalam ketentuan perundang-undangan sesuai dengan prinsip nullum crimen sine lege scripta. Setelah keluarnya putusan MK, diperlukan kreasi hakim untuk penerapannya dalam perkara in concreto. Sifat me lawan hukum menurut Pasal 2 ayat (1) hendaknya dibaca melawan hukum dalam arti formal saja. Selanjutnya dijelaskan pengertian melawan hukum formal menurut doktrin atau pandangan ahli yang relevan. Misalnya, dengan mengutip pandangan ahli bahwa ajaran melawan hukum

KOLOM formal menurut Simons, “untuk dapat dipidana, perbuatan harus mencocoki rumusan delik yang tersebut dalam wet (undang-undang)” (lih. Prof. Moeljatno, S.H., Asas-Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, h.143). Dalam praktek, masih banyak ditemukan putusan judex facti yang dalam mempertimbangkan unsur melawan hukum hanya mengutip kembali penjelasan Pasal 2 ayat (1) UUPTPK, tanpa mengaitkannya dengan putusan MK a quo. Praktek tersebut hendaknya tidak dilakukan lagi oleh judex facti maupun judex juris agar sinkron dengan putusan MK di atas. Meski demikian, setelah dikemukakan dasar hukum formal tersebut, hakim hendaknya memperhatikan pula ketentuan Pasal 5 (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yakni “Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”. Hakim tetap memiliki kebebasan untuk mempertimbangkan nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat secara kasuistis.

c o d

Ajaran melawan hukum materiil (materiele wederrechtelijkheid) dengan fungsi positif tentu tidak sejalan dengan KUHP yang menganut ajaran legalitas. Sifat melawan hukum materiil ini hanya digunakan dalam fungsinya yang negatif, yakni suatu perbuatan yang sesuai dengan lukisan undang-undang tidak merupakan perbuatan pidana atau tidak melawan hukum berdasarkan penilaian hakim dalam perkara in concreto. Di sinilah peran hakim dalam menerapkan ajaran me lawan hukum materil dalam fungsi negatif dengan memperhatikan hukum serta rasa keadilan masyarakat. Seperti putusan Mahkamah Agung No.42K/Kr/1965 tgl. 8 Januari 1966 dalam kasus Machrus Effendy, yang menguatkan putusan/pertimbangan Pengadilan Tinggi Jakarta. Pada pokoknya dapat disimpulkan, bahwa suatu perbuatan formal bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau melawan hukum formal akan tetapi sifat melawan hukum dari perbuatan itu menjadi hilang dalam hal: (a) kepentingan umum terlayani; (b) terdakwa tidak mendapat untung; dan (c) negara tidak dirugikan.

Permohonan Peninjauan Kembali Putusan MK No. 34/PUU-XI/2013 tentang Pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali (PK) dalam Perkara Pidana, dalam amar putusannya, menyatakan al.: “Pasal 268 ayat (3) KUHAP...tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.” Kaidah hukum yang dapat ditarik dari putusan MK a quo adalah bahwa permohonan PK menurut ketentuan Pasal 268 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP dapat dilakukan lebih dari satu kali atau berulang-ulang. Permohonan Peninjauan Kembali (PK) sangat dina-

mis dalam penerapannya. Pada rapat pleno Kamar Pidana yang dilakukan dua tahun beturut-turut (2012 dan 2013), pokok bahasan PK sangat dominan. Rumusan dari kedua pertemuan ini telah dituangkan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung masing-masing Nomor 07 Tahun 2012 dan Nomor 04 Tahun 2014. Untuk mendukung lahirnya putusan PK yang berkua litas, peran judex facti, terutama PN pengaju, sangat besar, khususnya dalam pembuatan berita acara pemeriksaan dan berita acara pendapat. Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa permohonan PK, sebelum diajukan ke MA, hendaknya memberikan pertimbangan dan pendapat berupa usul agar permintaan PK ditolak atau dikabulkan, sesuai dengan persyaratan Pasal 263 ayat (2) KUHAP. Tentu, pengadilan pengaju tidak diharapkan menjadi sekedar pipa aliran tanpa suatu pendapat yang berarti.

Kasasi terhadap Putusan Bebas Putusan MK No. 114/PUU-X/2012 tanggal 26 Maret 2013 berkaitan dengan Pasal 244 KUHAP. Amar putus an angka 1.2 “Menyatakan frasa “kecuali terhadap putus an bebas” dalam Pasal 244 KUHAP....tidak mempunyai kekuatan mengikat.” Dari putusan MK a quo, dapat ditarik kaidah hukum, bahwa permohonan kasasi menurut ketentuan Pasal 244 KUHAP dapat dilakukan terhadap putusan bebas. Dengan lahirnya putusan MK ini, jaksa penuntut umum (JPU) tidak lagi dibebani untuk membuktikan dalam memorinya bahwa putusan judex facti adalah pembebasan tidak murni (onzuivere vrijspraak). Putusan judex facti, apa pun bentuknya, dapat dimohonkan kasasi tanpa membedakan jenis putusan yang (1) menghukum, (2) melepaskan dari segala tuntutan hukum, atau (3) membebaskan.

Teknik Pembuatan Putusan Di samping substansi hukum dan pertimbangan yang baik seperti telah dikemukakan di atas, sisi lain yang juga patut diperhatikan untuk meningkatkan kualitas putusan adalah aspek penulisan putusan, termasuk penggunaan bahasa. Format baku putusan sudah ada. Namun perlu di tingkatkan kemampuan menyusun kalimat demi kalimat berdasarkan tata bahasa yang baik dan benar, sesuai dengan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan. Pertimbangan hukum harus disusun secara teratur. Dan teknik penulisan harus berdasarkan tata cara penulisan ilmiah yang baku dan/atau yang lazim digunakan untuk pembuatan dokumen otentik. *Hakim ad hoc Tipikor pada Mahkamah Agung sejak 27 Oktober 2010; anggota DPR RI 1999-2004; dosen/guru besar Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar (1972-2000). Nomor 6 Edisi Desember 2014 – MAHKAMAH AGUNG – 59

RAGAM

Pelantikan Hakim Agung

e

d .

Hakim Agung yang dilantik menandatangi surat keputusan sebagai Hakim Agung Republik Indonesia

KETUA Mahkamah Agung, M. Hatta Ali, melantik empat orang hakim agung baru, pada Selasa, 21 Oktober 2014, di Gedung Sekretariat MA, Jalan Ahmad Yani Kav. 58 Jakarta Pusat. Keempat hakim agung tersebut adalah Dr. H. Amran Suadi, S.H., M.H., M.M. (Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya), Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H. (Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak), Dr. Purwosusilo, S.H., M.H. (Dirjen Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung), dan Is Sudaryono, S.H., M.H. (Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan). “MA sangat mengapresiasi DPR yang memahami kebutuhan tambahan hakim agung yang memang sangat mendesak. Semuanya datang dari hakim karier dan tentunya setelah diangkat dapat langsung memeriksa dan memutus perkara setelah orientasi beberapa hari,” kata Kepala Biro Hukum dan Humas MA, Dr. Ridwan Mansyur. 60 – MAHKAMAH AGUNG – Nomor 6 Edisi Desember 2014

Fit and Proper Test

Setelah melalui proses seleksi di Komisi III DPR, Sidang Paripurna DPR RI akhirnya mengesahkan empat nama Hakim Agung terpilih untuk mengisi kekosongan hakim agung di Mahkamah Agung. Dalam laporannya pada Sidang Paripurna di Gedung DPR Jakarta, Selasa (23/9/2014), Pimpinan Komisi III DPR, Pieter Zulkifli Simaboea, mengatakan DPR ikut melakukan uji kelayakan terhadap calon hakim agung sebagai bagian dari prinsip akuntabilitas dan transparansi antar lembaga negara. Karena hakim agung harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, profesional, dan berpengalaman di bidang hukum. Selanjutnya Ketua komisi III ini melaporkan pada pimpinan sidang, Priyo Budi Santoso, bahwa ada 4 calon hakim Agung yang lolos fit and proper test berdasarkan ra-

RAGAM pat keputusan komisi pada Kamis (18/9/2014). Pim pinan sidang langsung menanyakan kepada semua anggota yang hadir apakah menyetujui empat nama hakim agung terpilih disahkan menjadi keputusan DPR RI. Semua anggota pun serentak setuju. Akhirnya Komisi III DPR menetapkan empat hakim agung dari lima calon hakim agung yang direkomendasikan Komisi Yudisial (KY). Adapun hakim Pengadilan Tinggi (PT) Papua, Muslich Bambang Luqmono, yang dikenal sebagai ketua majelis kasus Nenek Minah, tersisih karena tidak mendapat dukungan DPR, walaupun ia sudah lolos dari KY.

c o d

Dengan dilantiknya 4 orang hakim agung baru ini, maka hakim agung saat ini berjumlah 49 orang. Meski menggantikan pensiunnya 4 orang hakim agung di tahun 2014, jumlah tersebut baru 81,67% dari kuota yang ditentukan oleh Undang-Undang Mahkamah Agung, yaitu 60 orang. Dengan masuknya empat orang hakim agung baru, komposisi hakim agung pada masing-masing kamar sebagai berikut: Pimpinan/Non-Kamar 3 orang, Kamar Pidana 15 orang, Kamar Perdata 13 orang, Kamar Agama 7 orang, Kamar Militer 5 orang, dan Kamar TUN 6 orang. Hakim Agung yang berjumlah 49 inilah yang akan menangani 20.000-an perkara per tahun. Jumlah ini ter-

Empat Hakim Agung terpilih disumpah dengan kitab suci (dengan nama Allah) untuk menjalankan tugas sebaikbaiknya. Selamat Pak... diri dari 13.000-an perkara per tahun, dan sisa perkara tahun sebelumnya yang berjumlah 7.000-an. Jika dibagi rata beban tersebut ke masing-masing hakim agung, maka setiap hakim agung akan menerima beban perkara rata-rata 408 perkara per tahun. Dengan penerapan sistem kamar, beban tersebut akan terdistribusi menurut proporsi perkara di masing-masing kamar. Menurut dokumen laporan tahunan 2013 proporsi perkara di masing-masing kamar adalah sebagai berikut: kamar perdata 38,53%, kamar pidana 37,30%, kamar TUN (termasuk PK Pajak) 14,75%, kamar agama 7,30%, dan kamar militer 2,12%.

Pasang Surut Jumlah Hakim Agung Dalam laporan tahunan 2013, MA merilis data bahwa pada awal 2013, jumlah hakim agung 44 orang, sepanjang tahun 2013 ada 6 hakim agung yang pensiun dan 1 hakim agung meninggal dunia. Di tahun 2013 MA mendapat tambahan 12 hakim agung baru, yaitu delapan hakim agung di bulan Maret 2013 Hakim Agung yang telah lulus fit and proper test di DPR, seleksi yang sangat ketat. Kiri-kanan: Is Sudaryono, S.H., M.H., Dr. Purwosusilo, S.H.,M.H., Sudrajad Dimiyati, S.H.,M.H., dan Dr. H. Amran Suadi, S.H., M.H., M.M. Nomor 6 Edisi Desember 2014 – MAHKAMAH AGUNG – 61

RAGAM dan empat hakim agung di bulan Oktober 2013. Dengan demikian kondisi hakim agung di akhir tahun 2013 adalah berjumlah 49 orang.

perdata, TMT 1 Juli 2014), Widayatno Sastrohardjono (kamar TUN, TMT 1 Agustus 2014) dan Hamdan (kamar agama, TMT 1 Agustus 2014).

Sepanjang 2014 (Januari-Oktober), terdapat empat hakim agung yang pensiun, yaitu: I Made Tara (kamar perdata, TMT 1 Januari 2014), Valerin J.L. Krikhoff (kamar

Dengan adanya penambahan empat orang hakim agung baru, maka jumlah hakim agung per bulan Oktober 2014 tetap berjumlah 49 orang. (MMA/AN/RZ)

Komposisi Hakim Agung pada masing-masing Kamar per Oktober 2014 A PIMPINAN/ NON KAMAR 1 Dr.. M. Hatta Ali, S.H., M.H. 2 Suwardi, S.H., M.H. 3 Dr. H. Mohammad Saleh, S.H., M.H. B KAMAR PIDANA 1 Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LLM. 2 Dr. H.M. Zaharuddin Utama, S.H., M.M. 3 Dr.. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H. 4 Prof. Dr. H. Surya Jaya, S.H., M.,HUM. 5 Dr. Salman Luthan, S.H.n M.H. 6 Sri Murwahyuni, S.H., M.H. 7 Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H. 8 H. Suhadi, S.H., M.H. 9 Dr. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H. 10 Dr. H.M Syarifuddin, S.H., M.H. 11 H. Margono, S.H., M.H., M.M. 12 M. Desnayeti, S.H., M.H. 13 H. Eddy Army, S.H., M.H. 14 Sumardijatmo, S.H., M.H. 15 Maruap Dohmatiga Pasaribu, SMH., M.Hum. C KAMAR PERDATA 1 H. Djafni Djamal, S.H. 2 Dr. H. Abdurrahman, S.H., M.H. 3 Syamsul Ma’arif, S.H., L.LM, PhD. 4 Prof. Dr. Abdul Gani Abdullah, S.H. 5 Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LLM. 6 H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum. 7 Soltoni Mohdally, S.H., M.H.


8 Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H. 9 I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H. 10 Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N, MKn. 11 Hamdi, S.H., M.H. 12 Zahrul Rabain, S.H., M.H. 13 Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

e

d .

D KAMAR AGAMA 1 Dr. H. Andi Syamsu Alam, S.H., M.H. 2 Dr. H. Ahmad Kamil, S.H., M.Hum. 3 Prof. Dr. H. Abdul Manan, S.H., SIP. M.Hum. 4 Dr. H. Habiburrahman, M., Hum. 5 Dr. H. Mukhtar Zamzami, S.H., M.H. 6 Dr. H. Amran Suadi, S.H., M.H., M.M. 7 Dr. Purwosusilo, S.H., M.H. E KAMAR TATA USAHA NEGARA (TUN) 1 Dr. H. Imam Soebechi, S.H., M.H. 2 Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum. 3 H. Yulius, S.H., M.H. 4 Dr. H.M. Hary Djatmiko, S.H., M.S. 5 Dr. Irfan Fachrudin, S.H., M.H. 6 Is Sudaryono, S.H., M.H.

F KAMAR MILITER 1 Dr. H. M. Imron Anwari, S.H., SPN., M.H. 2 Timur P. Manurung, S.H., M.M. 3 Prof. Dr. T. Gayus Lumbuun, S.H., M.H. 4 Dr. Drs. H. Dudu D. S.H., M.Hum. 5 Mayjen. Drs. Burhan Dahlan, S.H., M.H.

RAGAM

Jokowi Saksi Sumpah Ketua dan Wakil BPK

c o d Presiden Joko Widodo menjadi saksi Pengambilan Sumpah Jabatan dan Pelantikan Ketua dan Wakil BPK, Harry Azhar Aziz dan Sapto Amal Damandari.

TEPAT di hari Sumpah Pemuda 28 Oktober 2014, Presiden Joko Widodo menjadi saksi sumpah jabatan ketua dan wakil ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Presiden Indonesia ke-7 ini berjalan tergesa-gesa memasuki Gedung Sekretariat MA. Diikuti oleh sejumlah menteri, ia langsung masuk lift menuju lantai 12. Di Auditorium Gedung Sekretariat MA, Joko Widodo yang akrab disapa Jokowi ini diarahkan untuk berdiri di sebelah Wakil Ketua MA Bidang Yudisial, Muhammad Saleh, yang akan melantik ketua BPK.

Di hari Sumpah Pemuda ini, Jokowi memilih melangkahkan kaki ke Acara Pengambilan Sumpah Jabatan dan Pelantikan Ketua dan Wakil BPK, Harry Azhar Aziz dan Sapto Amal Damandari, di Gedung Sekretariat MA di kawasan Ahmad Yani, Jakarta Pusat. Presiden ‘blusukan’ ini menyaksikan langsung pelantikan ketua dan wakil ketua BPK terpilih secara sah dalam sidang anggota BPK yang berlangsung Selasa 21 Oktober 2014. Ketua dan wakil ketua yang baru ini telah ditetapkan dengan Keputusan Sidang BPK nomor 9/K/I-XIII.2/10/2014 yang dipilih oleh 9 anggota BPK. Dalam sumpah disebutkan bahwa kedua pimpinan BPK ini tidak akan menerima suatu apapun yang terkait dengan jabatannya. Turut hadir pula dalam acara pelantikan ini para hakim agung, para pejabat eselon I dan II dari MA dan BPK, serta sejumlah pejabat lembaga dan kementerian negara. Kehadiran Jokowi membawa kesan tersendiri pada pelantikan kali ini. Semangat muda Sang Presiden di hari Sumpah Pemuda semoga menjadi motor penggerak pimpinan BPK yang baru untuk sepenuh hati bekerja. (MMA/Iffah) Presiden Joko Widodo dan Wakil Ketua Bidang Yudisial, Dr. H. Mohammad Saleh, beramah-tamah setelah meyaksikan sumpah jabatan Ketua dan Wakil Ketua BPK Nomor 6 Edisi Desember 2014 – MAHKAMAH AGUNG – 63

RAGAM

Sekretaris MA:

Saatnya MA Go International! EKSPRESI antusias ditunjukkan para ketua pengadilan, wakil ketua pengadilan, hakim, pani tera/sekretaris, dan pejabat struktural lainnya dari pengadilan tingkat banding dan tingkat pertama pada empat lingkungan peradilan se-wilayah Maluku pada saat Sekretaris MA Nurhadi mengucapkan salam dan ucapan terima kasih atas kinerja yang baik dari pengadilan wilayah Maluku. Hal itu disampaikan Nurhadi pada acara pembinaan pejabat peradilan se-wilayah Maluku pada Kamis, 11 Desember 2014. Agenda pembinaan ini sendiri merupakan rangkaian dari acara peresmian Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Ambon, Sorong, dan Merauke pada hari yang sama. Nurhadi memang senantiasa memanfaatkan segala kesempatan yang ada untuk mendorong semua aparatur peradilan agar mengubah perilaku kerja demi meningkatkan kinerja di masing-masing satuan kerja. “Saya tidak segan memberikan reward kepada ketua pengadilan yang melakukan inovasi demi meningkatnya citra Mahkamah Agung. Masing-masing harus berlomba untuk meningkatkan sisi positif lembaga kita,” imbuhnya. MA boleh berbangga hati dengan capaian yang sudah diraihnya selama ini. Di antaranya, dua kali berturut-turut meraih opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) dari BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) dan Tata Kelola Keuangan tertinggi. Prestasi MA ini harus menjadi pemantik untuk

Setelah peresmian Pengadilan Perikanan pada siang hari, malamnya dilanjutkan dengan Pembinaan Teknis sewilayah Maluku oleh Sekretaris MA, Nurhadi. Sambil menyelam minum air.


e

d .

meraih prestasi-prestasi selanjutnya. “Kalau perlu, jangan hanya level nasional, tapi go international!” tegasnya.

Lebih lanjut disampaikan bahwa prestasi internasional bukan tak mungkin dapat diraih oleh MA. Salah satunya pada Pengadilan Agama Stabat yang meraih ISO dalam layanan publik. “Sistem manajemen mutu dengan standar ISO merupakan salah satu yang harus dirintis oleh MA supaya go international”.

Dalam kesempatan ini pula, pria yang selalu memberi spirit inovasi ini juga mengampanyekan daerah Wajib Bebas Korupsi (WBK). Adapun hal-hal yang menjadi indikator penerapan daerah wajib bebas korupsi adalah indeks integritas yang dikeluarkan oleh KPK, indeks kepuasan masyarakat, dan akuntabilitas kinerja. Kinerja yang prima tentunya akan meningkatkan kesejahteraan. Kesejahteraan yang sudah meningkat harus disesuaikan dengan kinerja yang lebih baik. “Sebagaimana saya tidak segan memberikan reward bagi yang berprestasi, saya juga tidak akan segan memberikan punishment bagi siapa saja yang tidak bekerja atau malas-malasan, apalagi sampai memperburuk citra MA,” tegas Nurhadi. Pembinaan dilakukan juga oleh Ketua MA dan para Ketua Kamar pada malam harinya usai makan malam. Permasalahan yustisial dibahas dalam forum ini. Dimulai pukul 20.00 WIT, pembinaan baru berakhir pukul 02.00 WIT dini hari. Kepala Biro Hukum dan Humas menyebut kegiatan ini ibarat mendayung sebuah pulau, dua tiga pulau dapat terlampaui. “Bersamaan dengan peresmian Pengadilan Perikanan di wilayah Ambon ini, sekaligus diselenggarakan pembinaan tatap muka langsung, dan silaturahmi,” pungkasnya. (MMA/IFH/AZ/RM)

RAGAM

Ikan Berlimpah di Pulau Rempah Laut Ambon, tempat bertemunya spesies ikan di seluruh penjuru dunia, dilindungi dengan Undang-undang Perikanan.

c o d

BEGITU pesawat mendarat di Bandara Pattimura, hamparan pantai Natsepa menyambut hangat. Terletak di timur Indonesia, Ambon dikenal kaya akan sumber daya lautan. Lautnya menjadi tempat berkumpul aneka jenis ikan dari berbagai samudera. Maka tak tanggung-tanggung, setiap tahun Ambon mampu mengekspor berton-ton ikan.

“Berbagai spesies ikan di seluruh penjuru dunia bertemunya di laut Ambon ini dan berkembang biak di sini. Potensi ini mendorong pemerintah Maluku untuk menjadikan wilayahnya sebagai lumbung ikan Indonesia,” demikian sambutan Said Assegaf, gubernur Maluku, pada Peresmian Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Ambon, Sorong, dan Merauke yang berlangsung Kamis, 11 Desember 2014. Senada dengan Gubernur Maluku, Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti, mengungkapkan bahwa sumber daya laut begitu kaya dan berlimpah dimiliki oleh Indonesia, khususnya di wilayah Timur. Sayangnya, potensi yang begitu besar ini masih belum maksimal pemanfaatan maupun pemeliharaannya. ”Illegal fishing me rupakan salah satu penyebab kekayaan laut yang kita miliki tidak dapat kita nikmati. Setiap tahun, Rp300 triliun dicuri dari laut Indonesia” ujarnya.

masyarakat banyak yang belum famili ar dengan pengadilan ini,” ungkap Ke tua MA, Hatta Ali. Lebih lanjut dijelaskannya, bahwa pengadilan perikanan merupakan pengadilan khusus yang dibangun oleh MA sebagai langkah dalam melindungi perikanan tanah air. “Sesuai dengan visi pemerintah untuk menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia,” tegas pria nomor satu di MA ini. Ambon manise, yang berarti Ambon yang cantik, merupakan salah satu pulau tropis di Indonesia. Diapit laut dan gunung, Ambon kini mulai dilirik sebagai tujuan wisata lokal dan internasional. Pembangunan fasi litas umum seperti jalan raya, penginapan, dan jembatan penghubung antar pulau. Dikenal sebagai pulau rempah, sumber daya alam melimpah dan masyarakatnya yang ramah menjadikan Pulau Ambon bak gadis yang tengah bersolek. Potensi perikanan di Indonesia adalah idaman bagi para pengusaha perikanan, baik lokal maupun internasional. Adalah tugas pemerintah menyejahterakan kehidupan masyarakat dari hasil laut yang melimpah ini. Dimulai dari menyejahterakan nelayan sebagai garis depan dari bidang ini. Penegakan di bidang hukum diharap kan bisa melindungi sumber daya yang dimiliki untuk generasi selanjutnya. (MMA/IFH)

Kegiatan ilegal fishing yang selama ini terjadi merupakan ancaman serius dalam kehidupan bernegara. “Yang lebih parah, kegiatan bongkar muat dilakukan di tengah laut. Hal tersebut dapat merusak tatanan negara,” lanjutnya lagi. Keberadaan pengadilan perikanan merupakan satu solusi untuk meminimalisasi tindak illegal fishing di Indonesia. “Pengadilan perikanan sudah ada sejak tahun 2007, namun memang Nomor 6 Edisi Desember 2014 – MAHKAMAH AGUNG – 65

RAGAM

Sepuluh Tahun Tragedi Tsunami PAGI itu pukul 7.58, Ahad, 26 Desember 2004, Nang roe Aceh Darussalam mengalami gempa disertai tsunami bergelombang setinggi 10 meter dan berkecepatan 250 per jam. Peristiwa itu terjadi pada hari libur kantor ketika hampir semua warga Aceh berada di rumah. Gelombang besar bak gunung berjalan meluluhlantakkan ‘Serambi Mekah’ itu. Tragedi ini menewaskan 159.134 jiwa, menghilangkan 93.000 orang, menghancurkan 121.381 rumah dan 2.800 gedung sekolah, serta merusak 74 ribu hektare lahan pertanian. Tercatat kerugian hingga Rp. 40 triliun. Tak pelak lagi, ada warga peradilan Mahkamah Agung yang menjadi korban bencana alam yang mematikan ini. Adalah Amirullah, Kepala Sub Bagian Umum Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang bertutur tentang kejadian 10 tahun silam yang menggemparkan dunia itu kepada Herki Artani dari Majalah Mahkamah Agung (MMA). “Saya kehilangan empat kolega kantor di Pengadilan Tinggi Banda Aceh, yaitu Zaelani, Tjahrini, Hasni, dan Mimin Abdul Malik. Karena hari itu hari libur, posisi kami di rumah semua,” papar Amrullah membuka pembicaraan.

Gulungan gelombang menyapu bersih bangunan Pengadilan Tinggi Banda Aceh, Pengadilan Negeri (PN) Banda Aceh, PN Calang, PN Meulaboh, Mahkamah Syariah Provinsi Aceh Darussalam, dan Mahkamah Syariah Banda Aceh. Semuanya rata dengan tanah. Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) tidak terkena tsunami, ha nya kena gempa. Sedangkan Pengadilan Militer (Dilmil) Banda Aceh tidak terkena tsunami, malah menjadi posko pengungsian. Tapi sekarang, alhamdulillah, kantor-kantor tersebut sudah dibangun kembali. Ada yang dibangun oleh Mahkamah Agung sendiri dari anggaran DIPA, sebagian lagi dari bantuan luar negeri melalui Badan Rehabilitasi Rekonstruksi (BRR) Aceh dan Nias. Kerja BRR ini telah berakhir tahun 2009.

e

d .

Amirullah mengakui, proses rehabilitasi dan rekonstruksi Aceh cukup berhasil. Rumah-rumah penduduk, jalan-jalan, dan perkantoran sudah dibangun kembali. Jalan protokol dan jalan provinsi dibangun dengan dilapisi aspal beton.

Gelombang tsunami 2004 meluluhlantakkan bangunan Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh. Bangunan pada gambar adalah bangunan baru hasil rehabilitasi pasca-tsunami. 66 – MAHKAMAH AGUNG – Nomor 6 Edisi Desember 2014

RAGAM

c o d

Mahkamah Syar’iyah Aceh telah dibangun kembali, setelah disapu bersih gulungan tsunami 10 tahun silam.

Karena infrastruktur jalan menjadi lebih baik, waktu tempuh transportasi menjadi singkat. Dari PN Banda Aceh ke PN Calang, misalnya, biasanya memakan waktu 7 jam, kini tinggal 2,5 jam. Dari PN Banda Aceh ke PN Meulaboh. waktu yang dibutuhkan terpotong dari 9 jam kini menjadi 4 jam.

dah bagus. Di balik itu semua, dengan adanya gempa dan tsunami, harapan warga peradilan ke depannya adalah menjadikan sebuah pelajaran dan renungan untuk peng alaman bersama. Manusia harus mengagungkan kemahabesaran Tuhan. Aceh yang istimewa memang menjadi propinsi yang istimewa pula. (MMA/HERKI)

Bantuan

Warga peradilan yang terkena musibah pada masa itu mendapat bantuan dari Mahkamah Agung. Selain sembako dari dana tanggap darurat yang dipusatkan pada saat itu di mahkamah militer, ada pula bantuan meubeulair dan santunan bagi pegawai.

Bantuan datang juga dari BRR. Dengan adanya bantuan BRR ini, warga peradilan memperoleh fasilitas rumah dinas dilengkapi dengan meubeulair (furnitur dan peralatan rumah tangga). Kantor pun dilengkapi dengan meubeulair, komputer, buku-buku perpustakaan, ATK, dan lain-lain. Kendaraan dinas roda empat dan roda dua, yang dulunya sangat terbatas, sekarang terpenuhi untuk para pejabat dan warga peradilan.

Hikmah dan Harapan Warga peradilan memaknai peristiwa ini sebagai sebuah hikmah: Mengembalikan Aceh menjadi bangkit, kinerja menjadi meningkat. Kata orang, di balik semua peristiwa pasti ada hikmahnya. Bagi Aceh, amsal ini ada benarnya. Setelah tsunami, fasilitas-fasilitas yang tadinya hanya minim, sekarang su-

Amirullah,S.H., Kepala Sub Bagian Umum Pengadilan Tinggi Banda Aceh, kehilangan empat kolega kantor. Nomor 6 Edisi Desember 2014 – MAHKAMAH AGUNG – 67

RAGAM

Seleksi Ketat Hakim ad hoc Tipikor KEBUTUHAN akan hakim ad hoc tipikor begitu mendesak, sehingga pada setiap tahun harus diselenggarakan seleksi. Niatnya adalah untuk mengisi kekurangan hakim yang menangani kasus korupsi, baik di tingkat pertama maupun banding di seluruh Indonesia. Tetapi hasil yang diperoleh jauh panggang dari api. Seperti seleksi tahap V tahun 2013. Yang dibutuhkan ratusan hakim ad hoc. Tetapi dari 320 orang yang mendaftar, setelah melewati berbagai tes, akhirnya hanya satu orang yang lulus. Tahun sebelumnya juga hanya meloloskan tiga orang hakim dari 40 orang yang dibutuhkan.

Menurut Kepala Biro Hukum dan Humas Mahkamah Agung, Ridwan Mansyur, rekrutmen untuk mencari hakim ad hoc tipikor cukup sulit. “Kendalanya, banyak laporan terkait dengan etika dan integritas orang yang bersangkutan. Ada pula yang kemampuan ilmunya rendah. Yang lain, saat tes wawancara, tidak menunjukkan perilaku sebagai calon hakim,” ujar Ridwan. Untuk memenuhi kebutuhan yang sangat besar di pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding, pada 2014 diselenggarakan kembali seleksi hakim ad hoc ti pikor. Semenjak dilaksanakan sampai dengan tahun 2014,

e

d .

Pengarahan dan pembekalan pansel tipikor sebelum ujian tertulis berlangsung di Media Center MA 68 – MAHKAMAH AGUNG – Nomor 6 Edisi Desember 2014

RAGAM Pengembalian berkas hasil ujian tertulis dari 21 lokasi di seluruh Indonesia diperiksa oleh panitia.

c o d

telah diselenggarakan enam tahap. Pertama kali seleksi dilaksanakan tahun 2009.

“Kebutuhan hakim ad hoc terus bertambah dari tahun ke tahun. Karena, saat ini di setiap provinsi harus ada pengadilan tipikor, sementara kasus korupsi yang harus segera diadili makin marak. Berapa saja yang didapat panitia, sejumlah itulah yang direkrut,” imbuh Ridwan (10/10).

Adapun tahapan seleksi 2014 ini masih sama dengan tahun lalu, yaitu: pendaftaran, seleksi administrasi, ujian tertulis, psikotes (assessment profile), dan wawancara. Tahun 2014 ini, peserta pendaftar tingkat pertama seba nyak 220 orang, tingkat banding 125 orang. Yang lulus seleksi administrasi, peserta tingkat pertama 199 orang, tingkat banding 110 orang. Kemudian lulus ujian tertulis peserta tingkat pertama 38 orang, tingkat banding 13 orang. Sampai Desember 2014, tahapan yang sudah dilalui baru sampai pada ujian tertulis. Proses akan dilanjutkan kembali pada Februari 2015 dengan agenda seleksi psikotes atau assessment profile dan wawancara. Psikotes ini melibatkan konsultan ahli yang berada di bawah Himpunan Psikologi Indonesia. (MMA/RZ/HERKI)

“Selain itu ada banyak hakim yang akan berakhir masa tugasnya, karena untuk ad hoc periode tugasnya hanya per lima tahun. Periode pertama masih bisa diperpanjang, tapi selanjutnya setelah periode kedua berakhir tidak bisa dilanjutkan lagi, kecuali dengan alasan tertentu,” tambah pria yang pernah menjadi ketua PN Palembang itu. Menurut sekretaris pansel, Roki Panjaitan, selain pihak internal, MA juga melibatkan ka langan eksternal dari praktisi dan akademisi dalam seleksi. “Di antaranya adalah Komisi oner Komisi Pemberantasan Korupsi Bambang Widjojanto, guru besar dari sejumlah universitas di Indonesia, mantan hakim agung, mantan jaksa agung, maupun lembaga ma syarakat lainnya,” ujar Panitera Muda Pidana Khusus MA itu.

Roki Panjaitan, Sekretaris Panitia Seleksi Nomor 6 Edisi Desember 2014 – MAHKAMAH AGUNG – 69

RAGAM

Pelantikan KPT dan KPTA Sumpah dan pelantikan KPT dan KPTA di Auditorium Gedung Sekretariat MA di Jl. Ahmad Yani, Jakarta Timur.

BERTEMPAT di Auditorium Gedung Sekretariat MA, Ketua MA melantik 8 ketua Pengadilan Tinggi dan 13 ketua Pengadilan Tinggi Agama (lih. Tabel). Acara yang dimulai pukul 11.00 WIB pada hari Kamis, 18 Desember 2014, itu dihadiri oleh kedua wakil ketua MA, para ketua Kamar, para pejabat eselon I dan II, dan para undangan lainnya.

e

d .

Setelah pelantikan, acara dilanjutkan dengan pembinaan dari Ketua Mahkamah Agung. Ini pembekalan pertama bagi Ketua Pengadilan Tinggi dan Ketua Pengadilan Tinggi Agama yang baru.

Dari Lingkungan Peradilan Agama

1.

Drs. H. Moh. Thahir, S.H.,M.H.

Ketua PTA Medan

Acara kemudian dilanjutkan dengan sesi pembinaan dari Ketua Mahkamah Agung kepada mereka yang dilantik hari itu. (Is/Humas)

2.

Dr. H. Idris Mahmudy, S.H., M.H.

Ketua PTA Padang

3.

Drs. H. Jufri Ghalib, S.H.,M.H.

Ketua PT Syaríah Aceh

Dari Lingkungan Peradilan Umum

5.

Drs. H. Mansur Nasir, S.H.,M.H.

Ketua PTA Semarang

6.

Drs. Yasmidi, S.H.

Ketua PTA Yogyakarta Ketua PTA Palembang

4.

Drs. Hasan Basri Harahap, S.H.,M.H.

Ketua PTA Ambon

1.

H. Suripto, S.H., M.H.

Ketua PT Kendari

7.

Drs. H. Abdurrahman Har, S.H.

2.

Zaid Umar Bobsaid, S.H.,M.H.

Ketua PT Bangka Belitung

8.

Drs. H. Armia Ibrahim, S.H., M.H. Ketua PTA Kendari

3.

Maria Anna Samiyati, S.H.,M.H.

Ketua PT Palu

9.

Dra. Hj. Husnaini A, S.H., M.Ag

4.

H. Haryanto, S.H.,M.H.

Ketua PT Yogyakarta

5.

Dr. Hj. Sri Sutatiek S.H.,M.Hum

Ketua PT Tanjung Karang

6.

Ohan Burhanudin Purwawangca, S.H., M.H.

Ketua PT Maluku Utara

7.

Sutoyo, S.H.,M.H.

Ketua PT Ambon

8.

Irama Chandra Ilja, S.H., M.H.

Ketua PT Gorontalo


10.

Dr. H. Zainuddin Fajari, S.H., M.H.

Ketua PTA Bengkulu Ketua PTA Bandung

11.

Drs. H.M Mudjtahidin, S.H,. M.H.

Ketua PTA Bandar Lampung

12.

Drs. H. M. Said Munji, S.H., M.H.

Ketua PTA Banjarmasin

13.

Drs. H. Syahron Nasution S.H., M.H.

Ketua PTA Bangka Belitung

RAGAM

KETUA MA LANTIK KETUA KAMAR AGAMA DAN KAMAR PEMBINAAN Ketua Kamar Agama dan Ketua Kamar Pembinaan yang baru sedang diambil sumpah.

c o d

KETUA MA, Dr. H. M. Hatta Ali, SH., MH, melantik Ketua Kamar Agama, Prof.Dr. H. Abdul Manan, SH., S.IP, M.Hum, dan Ketua Kamar Pembinaan, Prof. Dr. Takdir Rahmadi, SH., LLM, pada Selasa, 23 Desember 2014 di Auditorium Gedung Sekretariat MA, Jalan A.Yani No.58 Jakarta Pusat. Ketua Kamar Agama sebelumnya, Dr. H. Andi Syamsu Alam, SH., MH, mengakhiri masa jabatannya tahun 2014 ini. Ia akan memasuki masa purnabakti pada Januari 2015 mendatang. Adapun jabatan Ketua Kamar Pembinaan sempat kosong selama enam bulan sejak Widayatno Sastro Hardjono, SH., MH, purnabakti pada Juli 2014 lalu.

Abdul Manan lahir di Pantonlabu, Aceh Utara, 1 Januari 1947. Meraih gelar doktor ilmu hukum dari Universitas Sumatera Utara dengan predikat cum laude pada tahun 2004,, ia dikukuhkan sebagai guru besar (profesor) di bidang hukum pada tanggal 26 Oktober 2007. Riwayat pendidikannya dimulai dengan pendidikan di Sekolah Islam Negeri (SRIN) Pantonlabu Aceh Utara (lulus pada tahun 1960), dilanjutkan dengan Sekolah Menengah Pertama Pontonlabu Aceh Utara sampai tahun 1963. Jenjang SMA ditempuhnya di Sekolah Menengah Atas Muhammadiyah Purwokerto Jawa Tengah hingga 1967.

Hukum Universitas Andalas sejak 1 April 1980 hingga 30 Desember 2008. Pada tahun 1987 ia meraih gelar Master of Laws (LLM) dalam bidang hukum lingkungan dari Fakultas Hukum Universitas Dalhousie, Halifax, Canada, dan kemudian memperoleh gelar doktor ilmu hukum lingkungan dari Universitas Airlangga, Surabaya, tahun 1997. Sejak 30 Desember 2008 Takdir diangkat menjadi hakim agung pada Mahkamah Agung Republik Indonesia. Ia aktif dalam tim pembaruan peradilan pada Mahkamah Agung sejak tahun 2009. Bahkan jabatan Wakil Ketua Tim Pembaruan Peradilan dijabatnya sejak tahun 2009 hingga sekarang. Dengan dilantiknya kedua ketua kamar ini, formasi pimpinan MA kembali lengkap, yakni 10 pimpinan, yang meliputi Ketua MA, Wakil Ketua MA Bidang Yudisial, Wakil Ketua MA Bidang Non Yudisial, Ketua Kamar Pidana, Ketua Kamar Perdata, Ketua Kamar Agama, Ketua Kamar Tata Usaha Negara, Ketua Kamar Militer, Ketua Kamar Pengawasan, dan Ketua Kamar Pembinaan. Acara ini akan dihadiri oleh Wakil Ketua MA Bidang Non Yudisial, para ketua kuda, para hakim agung, ketua Mahkamah Konstitusi, ketua Komisi Yudisial, Menteri Hukum dan HAM, Menteri Pertahanan, Jaksa Agung, Kapolri, Ketua Komisi III, dan sejumlah undangan lainnya. (Humas MA)

Pada tingkat kuliah, Abdul Manan melewati tiga jurus an yang berbeda, yakni Fakultas Syariah Jurusan Fiqih IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta pada tahun 1974, Fakultas Hukum Jurusan Tata Negara Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (lulus tahun 1992), serta Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Jurusan Administrasi Negara Universitas Terbuka Jakarta (lulus tahun 1995). Adapun Takdir Rahmadi lahir di Tebing Tinggi, Sumatera Utara. Ia menyelesaikan studi S1 (S.H.) pada Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang, pada tahun 1979. Setelah menyelesaikan studi S1, Takdir menjadi dosen pada Fakultas

Ketua Kamar Pembinaan Prof. Dr. Takdir Rahmadi (kiri) dan Ketua Kamar Agama Prof. Dr. H. Abdul Manan (kanan) Nomor 6 Edisi Desember 2014 – MAHKAMAH AGUNG – 71

DHARMAYUKTI

MA Peringati Hari Ibu ke-86 SEMBOYAN pada lambang Hari Ibu berbunyi “Merdeka melaksanakan dharma”. Semboyan ini me ngandung arti bahwa tercapainya persamaan kedudukan, hak, kewajiban dan kesempatan antara kaum perempuan dan kaum laki-laki merupakan kemitrasejajaran yang perlu diwujudkan dalam kehidupan berkeluarga, berma syarakat, berbangsa dan bernegara demi keutuhan dan kedamaian bagi bangsa Indonesia. Itulah isi dari sebagian sejarah singkat Hari Ibu yang dibacakan oleh Sinta, petugas pembaca naskah.

sebagai pembina upacara. Anita Sibuea, S.H., M.H., Kabag Perundangan-Undangan Biro Hukum dan Humas, bertindak sebagai komandan upacara. Hadir juga dalam upacara ini para pimpinan MA, hakim agung, para pejabat eselon I-IV, serta hakim yustisial.

Senin, 22 Desember 2014. Mahkamah Agung memperingati Hari Ibu dengan mengadakan upacara di halaman depan Gedung Mahkamah Agung RI. Upacara yang dihadiri oleh semua pegawai Mahkamah Agung ini dipim pin oleh Hakim Agung Sri Murwahyuni, S.H., M.H.,

e

Hari Nasional Sejarah Hari Ibu tak lepas dari sejarah perkumpulan perempuan. Pada tahun 1929 Perikatan Perkoempoelan Perempuan Indonesia (PPPI) berganti nama menjadi Perikatan Perkoempoelan Isteri Indonesia (PPII). Kemudian, pada tahun 1935 diadakan Kongres Perempuan Indonesia II di Jakarta. Kongres tersebut, di samping berhasil membentuk Badan Kongres Perempuan Indonesia, juga me netapkan fungsi utama Perempuan Indonesia sebagai Ibu

d .

Sri Murwahyuni sebagai pembina upacara dan Anita Sibuea sebagai komandan upacara. Foto inset: Para pimpinan dan hakim agung mengikuti upacara peringatan Hari Ibu ke-86 72 – MAHKAMAH AGUNG – Nomor 6 Edisi Desember 2014

DHARMAYUKTI

c o d

Para pengurus pusat Dharmayukti juga mengikuti upacara Hari Ibu. Setelah upacara, acara diisi dengan fashion show. Dengan menampilkan pakaian desainer ternama, ibu-ibu Dharmayukti melenggak-lenggok bak peragawati profesional. Tampil antara lain Ibu Hatta Ali, Ibu M. Saleh, dan Ibu Imron Anwari.

Bangsa, yang berkewajiban menumbuhkan dan mendidik generasi baru yang lebih tebal rasa kebangsaannya.

Kongres Perempuan Indonesia III di Bandung pada tahun 1938 menyatakan tanggal 22 Desember sebagai Hari Ibu. Ini kemudian dikukuhkan oleh Pemerintah dengan Keputusan Presiden Nomor 316 tahun 1959 tentang Harihari Nasional yang bukan hari libur tertanggal 16 Desember 1959. Keppres menetapkan bahwa Hari Ibu tanggal 22 Desember merupakan Hari Nasional bukan hari libur.

Tahun 1946, nama badan diubah menjadi Kongres Wanita Indonesia, disingkat Kowani. Badan ini sampai saat ini terus berkiprah sesuai aspirasi dan tuntunan zaman. Peringatan Hari Ibu dimaksudkan untuk senantiasa mengingatkan seluruh rakyat Indonesia, terutama gene rasi muda, akan makna Hari Ibu sebagai hari kebangkitan, persatuan dan kesatuan perjuangan kaum perempuan, yang tidak terpisahkan dari kebangkitan dan perjuangan bangsa. (Humas)

Dharmayukti sedang mengikuti upacara. Nomor 6 Edisi Desember 2014 – MAHKAMAH AGUNG – 73

galeri foto

RAGAM FOTO

e

Akhirnya Ketua Mahkamah Agung, Dr. H.M. Hatta Ali, memimpin pengambilan sumpah anggota DPR RI hasil Pemilu Legislatif Periode 2014-2019, Rabu (1/10/2014). Berlangsung di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, acara tertunda sampai dini hari, karena terjadi terus interupsi kepada pimpinan sidang.

d .

Rapat Dengar Pendapat antara jajaran Pimpinan MA dan nggota Komisi III DPR RI dihadiri oleh para pimpinan MA, hakim agung, Sekretaris MA, eselon I dan II. Rapat diselenggarakan di Ruang Wiryono Projodikoro, MA-RI.


RAGAM FOTO

c o d

Anggota MPR RI (2014-2019) terdiri dari 560 anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan 132 anggota Dewan Perwakilan Daerah. Aggota tertua Popong Otje Djundjunan (76) berasal dari daerah pemilihan Jawa barat I. Yang termuda, Ade Rezki Pratama (26), dari daerah pemilihan Sumatera Barat II.

Rapat Dengar Pendapat antara Mahkamah Agung dan anggota DPR RI dipimpin oleh Aziz Syamsudin.


RAGAM FOTO

e

d .

. , M.H h . H . S a , ta Ali a Mahkam t a H .M. etu Dr. H n Wakil K ina). A M a h Ketua a kunjung ngkok (C o i m T i r g mene Agun

Ketua MA, Dr. H. M. Hatta Ali, S.H., M.H. meninjau perkembangan pembangunan Tower Mahkamah Agung, Jakarta 76 – MAHKAMAH AGUNG – Nomor 6 Edisi Desember 2014

MAHKAMAH AGUNG VISI: TERWUJUDNYA BADAN PERADILAN YANG AGUNG MISI: - MENJAGA KEMANDIRIAN BADAN PERADILAN - MEMBERIKAN PELAYANAN HUKUM YANG BERKEADILAN KEPADA PENCARI KEADILAN - MENINGKATKAN KUALITAS KEPEMIMPINAN BADAN PERADILAN - MENINGKATKAN KREDIBILITAS DAN TRANSPARANSI BADAN PERADILAN

Mahkamah Agung RI mengucapkan Selamat Natal 2014 dan Tahun Baru 2015




Laporan Khusus



n

coyotelegal

n

PENJARA DAN DERITA SIAP MENANTI www.mahkamahagung.go.id MAHKAMAH AGUNG - No. 6 Edisi Desember 2014


Hatta Ali Resmikan Tiga Pengadilan Perikanan di PN Ambon

Recommend Documents