HASIL KAJIAN
Disusun Oleh :
BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER SURABAYA
HASIL KAJIAN “TOL LAUT” Oleh : Badan Eksekutif Mahasiswa Institut Teknologi Sepuluh Nopember Latar Belakang “... Usahakanlah agar kita menjadi bangsa pelaut kembali. Ya.., bangsa pelaut dalam arti yang seluas-luasnya. Bukan sekedar menjadi jongos-jongos di kapal, Bukan! Tetapi bangsa laut dalam arti cakrawati samudera. Bangsa pelaut yang mempunyai armada niaga, bangsa pelaut yang mempunyai armada militer, bangsa pelaut yang kesibukannya di laut menandingi irama gelombang lautan itu sendiri.” (Ir. Soekarno dalam pidato peringatan Hari Kemerdekaan RI pada 1953). Penggalan pidato Ir. Soekarno tersebut menegaskan dua hal. Pertama, dorongan kuat agar bangsa Indonesia mampu mandiri mengelola kekayaan lautnya. Kedua, bangsa Indonesia harus menguasai teknologi di bidang kemaritiman untuk menopang tujuan tersebut.Jika melihat sejarah, dua kerajaan besar yang pernah berdiri di Nusantara yaitu Sriwijaya dan Majapahit, membangun diri sebagai kekuatan maritim yang kuat. Kedua kerajaan ini mampu mengelola sumber daya pertanian, mengembangkan pendidikan, teknologi dan budaya dengan orientasi kelautan. Pemerintahan Jokowi-JK mengusung visi-misi yang berorientasi pada aspek maritim. Visi Jokowi JK adalah Mewujudkan Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong. Sedangkan misinya adalah sebagai berikut : 1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumberdaya maritim dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan. 2. Mewujudkan masyarakat maju, berkeseimbangan dan demokratis berlandaskan berlandaskan negara hukum 3. Mewujudkan politik luar negeri bebas aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim 4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju dan sejahtera 5. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing 6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat dan berbasiskan kepentingan nasional 7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan
8. Adapun program yang akan dilaksanakan terutama dalam menunjang visi berdikari ekonomi dalam sektor maritim adalah sebagai berikut : point ke (19) Pengembangan industri perkapalan di dalam negeri untuk menyediakan sarana transportasi laut yang aman, efisien dan nyaman (20) Pengembangan kapasitas dan kapabilitas perusahaan jasa kapal laut di Indonesia (21) Pengembangan rute kapal laut yang menghubungkan seluruh kepulauan di Indonesia secara efisien termasuk pulaupulau terisolasi (22) Revitalisasi pelabuhan laut yang sudah ada, terutama pengembangan Belawan, tanjung Priok, Tanjung Perak, Bitung, Makasar dan Sorong sebagai Hub Port berkelas internasional ,(23) Membangun dryport, (26) Penurunan biaya logistik 5% per tahun dengan mengembangkan sitem transportasi umum massal terintegrasi yang berimbang baik di lautan, udara maupun darat, (34) Bertambahnya kapal domestik (35) Peningkatan jumlah pelabuhan kontainer (10 unit). Dalam rangka meningkatkan konektivitas antar pulau-pulau di Indonesia, Jokowi-JK menjadikan proyek tol laut sebagai proyek unggulan. Tol laut bukan berarti jalan tol yang dibangun diatas laut atau di bawah laut. Menurut Tim ahli ekonomi Jokowi-JK (dalam Kompas.com), Tol laut adalah jalur kapal-kapal besar yang menghubungkan pelabuhan-pelabuhan utama Indonesia. Akan ada kapal rutin berlayar dari Sumatera ke Papua dan begitupun sebaliknya. Jika jadwal berjalan teratur, maka sistem transportasi laut bisa efisien. Saat ini sistem transportasi laut khususnya untuk barang masih jauh dari harapan. Tidak ada jadwal kapal berangkat, tiba dan penurunan barang secara pasti. Ini menyebabkan biaya logistik di Indonesia cenderung mahal. Pada tahun 2013, biaya logistik Indonesia mencapai 27 persen dari produk domestik bruto (PDB), sementara pada tahun 2011 mencapai 24,6 % dari PDB. Hal ini jelas sangat tidak efisien dan hampir separuh ongkos logistik di Indonesia dihabiskan untuk biaya transportasi. Angka ini jauh lebih tinggi dibandingkan dengan Singapura, yakni sebesar 8 persen, Malaysia 13 persen, Thailand 20 persen dan bahkan jauh lebih tinggi dari Vietnam yang hanya 25 persen PDB. Presiden Jokowi mengembangkan tol laut yang berasal dari konsep pendulum Nusantara yang digagas oleh Pelindo II. Bedanya, pendulum nusantara tidak menggunakan dua hub internasional dan 16 pelabuhan pengumpul. Konsep Pelindo itu hanya menekankan pada enam pelabuhan semata. Dirut Pelindo II, RJ Lino (dalam okezone.com), mengakui konsep Pendulum Nusantara diterjemahkan Jokowi sebagai tol laut.
Perbandingan shipping cost terlihat sangat jelas sekali. Pengiriman barang dari Jakarta ke china lebih murah daripada ke Banjarmasin dan jayapura yang notabenenya masih satu wilayah dengan indonesia. Hal ini menunjukan bahwa masih perlunya pemerintah membagi focus pembangunan ke wilayah indonesia bagian timur agar bisa meratanya ekonomi di Indonesia. Tol Laut diklaim hadir sebagai upaya dalam mewujudkan pemerataan pembangunan di Indonesia. Maka melalui kajian ini, BEM ITS berusaha untuk mendalami isu dan menganalisis konsep Tol Laut dilihat dari beberapa aspek dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Sekaligus memberi evaluasi dan rekomendasi terhadap konsep pengembangan tol laut ini. Tujuan Adapun tujuan dari kajian ini adalah sebagai berikut. 1. Mendorong pemerintah untuk segera memberi kejelasan dan pencerdasan kepada rakyat Indonesia tentang nasib “Tol Laut” 2. Menganalisis konsep Tol Laut dilihat dari berbagai aspek 3. Mengeluarkan rekomendasi dari hasil musyawarah-mufakat bersama KM ITS mengenai Isu “Tol Laut”
Hasil Kajian Indonesia Sebagai Negara Maritim Indonesia terletak di antara dua benua dan dua samudra, yaitu benua Asia dan Australia, Samudra Hindia dan Pasifik. Dengan letak yang strategis dan predikat sebagai Negara kepulauan terbesar yang memiliki 13.466 pulau dengan luas wilayah 5.180.053 km2, dengan perbandingan luas daratan 1.922.570 km2 dan luas perairan 3.257.4873 km2. Berdasarkan fakta tersebut, maka tidaklah heran jika Indonesia pantas disebut sebagai negara maritim. Hal ini di perkuat juga dengan sejarah dari bangsa Indonesia sendiri. Dimulai dari jaman kerajaan sriwijaya pada abad ke 7 yang berhasil menguasai jalur perdagangan di perairan Indonesia dan asia tenggara hingga kerajaan majapahit yang hampir berhasil menyatukan seluruh nusantara Indonesia. Dan memiliki 2800 kapal yang bisa berlayar hingga penjuru dunia. Bukti Indonesia sebagai Negara kemaritiman tidak hanya pada jaman kerajaan saja, pada jaman kemerdekaan pada tahun 1957. Pada saat itu perdana menteri Indonesia, Djuanda Kartawidjaja mendeklarasikan kepada dunia bahwa laut Indonesia adalah termasuk laut sekitar, di antar dan di dalam kepulauan Indonesia menjadi satu kesatuan wilayah NKRI. Pada saat itu sebelum deklarasi djuanda perarturan perairan Indonesia mengacu pada Ordonansi Hindia Belanda 1939, yaitu Teritoriale Zeeën en Maritime Kringen Ordonantie 1939. Dalam peraturan tersebut pulau-pulau di
wilayah nusantara dipisahkan oleh laut di sekelilingnya dan setiap pulau hanya mempunyai laut di sekeliling sejauh 3 mil dari garis pantai. Dengan deklarasi djuanda ini menyatakan bahwa Indonesia menganut prinsip Negara kepulauan (Archipelagic State) sehingga laut-laut diantara pulau-pulau di Indonesia adalah milik Negara Indonesia. Deklarasi Djuanda selanjutnya diresmikan menjadi UU No.4/PRP/1960. Deklarasi Djuanda diantaranya memuat bahwa Indonesia menyatakan diri sebagai negara kepulauan yang mempunyai corak tersendiri dan bahwa sejak dahulu kala kepulauan nusantara ini sudah merupakan satu kesatuan.
Definisi dan Sejarah Tol Laut Tol laut adalah sebuah sistem jaringan logistik antar pulau di Indonesia, untuk mengoneksikan pelabuhan-pelabuhan utama dengan kapal-kapal besar yang berlayar bolak-balik dengan jadwal dan jalur yang tetap. Dari pelabuhan-pelabuhan utama tersebut dilakukan distribusi logistik dengan kapal perintis di dalam jaringan sub-koridor. Pelabuhan utama Tol laut berada di Balawan, Jakarta, Surabaya, Makassar dan Sorong. Konsep Tol Laut berangkat dari permasalahan besarnya biaya logistik nasional terutama pengiriman ke wilayah Indonesia bagian timur. Beberapa barang tertentu di Indonesia bagian timur harganya jauh lebih mahal dibanding daerah di Indonesia bagian barat. Bahkan pengiriman barang didalam negeri lebih mahal daripada keluar negeri. Melalui gambar 1. dapat dilihat sedikit perbandingan data tentang ongkos kirim satu kontainer dari Jakarta ke beberapa kota. Dari grafik tersebut dapat dilihat bahwa ongkos kirim ke Hamburg yang jaraknya 11.000 km ternyata lebih murah daripada ke Padang yang jaraknya hanya 1.000 km.
Gambar 1. Biaya pengiriman barang dari Jakarta kebeberapa wilayah Sumber : Domestic Logistic Company, 2012
Selain itu ketimpangan masih merupakan permasalahan dalam pembangunan di Indonesia. Ketimpangan juga terjadi antara volume perdagangan di Indonesia bagian barat dengan volume perdagangan di Indonesia timur. Hal inilah yang menyebabkan mahalnya biaya pengiriman ke daerah-
daerah tertentu di Indonesia.
Gambar 2. Peta arus perdagangan domestik di Indonesia Sumber : IPC (PT. Pelindo II), 2012
Berdasarkan peta arus perdagangan domestik diatas, terlihat bahwa arus perdagangan di Indonesia masih dominan di bagian barat, dan sangat kecil di bagian timur, seperti Papua, Maluku, dan sebagainya. Jika ditinjau dari laju pertumbuhan ekonomi wilayah juga masih terdapat ketidakmerataan antar provinsi di seluruh Indonesia. Oleh karena itu, tujuan dari konsep Pendulum Nusantara atau "Tol Laut" ini adalah menekan biaya logistik nasional dan kemudian meningkatkan daya saing dan produksi di daerah-daerah lain khususnya Indonesia timur sehingga pemerataan ekonomi bisa terealisasi.
Tol Laut dan Pendulum Nusantara Sebenarnya konsep Tol laut serupa dengan gagasan Pendulum Nusantara yang dikonsep oleh Pelindo. Dimana, dari konsep pendulum nusantara, dengan mengembangkan Industri di masingmasing Kluster, antar pulau di Indonesia tetap terkoneksi dengan menggunakan jaringan transportasi laut. Tol Laut Indonesia mengakomodasi tiga jaringan angkutan kontainer, penyeberangan, dan pelayaran jarak pendek pantai (short-sea shipping). Konsep yang menjadi program pemerintahan Jokowi-JK secara teknis memiliki persamaaan kuat dengan konsep pendulum Nusantara pemerintahan SBY-Boediono yang diinisiasi oleh Indonesia Port Corporation (IPC) yang secara awal juga ingin mempersiapkan pelabuhan transshipment kontainer Indonesia dengan kekuatan konsolidasi dan garansi volume kontainer yang dikumpulkan dari berbagai pelabuhan-pelabuhan feeder sekitar pelabuhan utama indonesia ditambah dengan pelabuhan baru di Sorong untuk lebih membuka terisolasinya kawasan Indonesia timur. Konsep Tol Laut Jokowi dan Pendulum Nusantara mengutamakan adanya kapal ukuran besar yang dapat memuat ribuan atau bahkan puluhan ribu container dan oleh karenanya setiap pelabuhan yang disinggahi oleh kapal besar tersebut harus memiliki draft kedalaman yang cukup atau memadai untuk melakukan kegiatan bongkar muat. Akibatnya, masing-masing pelabuhan harus mengalokasi
dan menyusun anggaran dana yang tidak sedikit untuk memiliki draft kedalaman yang dimaksud untuk kapal pendulum yang besar.
Gambar 3. Konsep Pendulum Nusantara Sumber : IPC (Pelindo II), 2012
Gambar 4. Konsep Tol Laut Sumber: Bappenas, 2015
Ship follow the trade atau trade follow the ship? Alur Tol Laut atau ALKI? Dalam dunia shipping dan logistik, ada istilah: “Ship follow the trade”, yang maksudnya adalah kapal atau jalur pelayaran dan infrastruktur pendukung logistik seperti pelabuhan, jalan, dan sebagainya, akan ada ketika di tempat tersebut setelah industri dibangun. Jadi, harus ada industri dulu, baru kapal akan datang. Sedangkan program Tol Laut maupun Pendulum Nusantara menerapkan konsep “trade follow the ship” dimana membangun jalurnya terlebih dahulu, tanpa perlu tahu apakah akan ada industri baru yang dibangun di Papua, Maluku, dan sebagainya atau tidak. Setelah jalur tersebut berjalan, diharapkan justru mendorong para investor untuk berinvestasi membangun industri di daerah-daerah tersebut. (unalux.wordpress.com) Istilah ship follow the trade atau trade follow the ship juga berhubungan dengan Alur Laut Kepulauan Indonesia. Di dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, dijelaskan bahwa untuk meningkatkan perekonomian nasional maka perlu dikembangkannya kegiatan pengelolaan sumber daya kelautan yang bernilai ekonomi tinggi di Alur Laut Kepulauan Indonesia (AKLI), Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia dan/atau landas kontinen. Sementara itu, didalam dokumen Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia dijelaskan bahwa untuk mengakselerasi pertumbuhan di berbagai kawasan di Indonesia (khususnya Kawasan Timur Indonesia), membangun daya saing maritim, serta meningkatkan ketahanan dan kedaulatan ekonomi nasional, maka perlu adanya upaya dalam memaksimalkan pemanfaatan SLoC maupun ALKI (Alur Laut Kepulauan Indonesia). Adapun gambaran
gerbang pelabuhan dengan memperhatikan jalur ALKI dapat dilihat melalui gambar berikut.
Gambar 5. Konsep gerbang pelabuhan dan bandar udara internasional di masa depan Sumber : Dokumen MP3EI
Berdasarkan dokumen MP3EI juga dikatakan bahwa dalam rangka penguatan konektivitas nasional yang memperhatikan posisi geo-strategis regional dan global, perlu ditetapkan pintu gerbang konektivitas global yang memanfaatkan secara optimal keberadaan SLoC dan ALKI tersebut di atas sebagai modalitas utama percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi Indonesia. Konsepsi tersebut akan menjadi tulang-punggung yang membentuk postur konektivitas nasional dan sekaligus diharapkan berfungsi menjadi instrumen pendorong dan penarik keseimbangan ekonomi wilayah, yang tidak hanya dapat mendorong kegiatan ekonomi yang lebih merata ke seluruh wilayah Indonesia, tetapi dapat juga menciptakan kemandirian dan daya saing ekonomi nasional yang solid. Melalui beberapa penjabaran diatas, tidak sedikit pihak yang menyangsikan konsep Tol Laut. Pihak-pihak tersebut beranggapan bahwa lebih baik bangun dulu industri dan infrastruktur yang diperlukan dan sebagainya, maka jalur transportasi akan ada dengan sendirinya. Sehingga timbul pertanyaan yang mana yang harus diprioritaskan antara membangun pelabuhan hub international sehubungan dengan jalur ALKI sehingga devisa dan pendapatan negara naik dari potensi kepelabuhanan atau membuat konsep Tol Laut/Pendulum Nusantara dengan segala problema infrasturktur dan suprastruktur yang ada. Ship follow the trade atau trade follow the ship? Jalur Tol Laut atau ALKI?
Gambar 6. Salah satu capaian dari penerapan program Tol Laut yaitu mendorong pertumbuhan trafik kontainer Sumber : IPC (Pelindo II)
Menanggapi hal tersebut, Direktur Utama PT. Pelindo II mengatakan bahwa melalui konsep trade follow the ship, diharapkan permasalahan biaya logistik Indonesia yang tinggi setidaknya dapat terurai sambil berharap juga dapat mendorong tumbuhnya industri baru dan terjadinya pemerataan ekonomi, seperti yang digambarkan pada skema berikut. Melihat fakta bahwa konsep Tol Laut sendiri sekarang ini sudah pada proses implementasi (Bappenas, 2015), maka hal yang dapat dilakukan adalah mengawal proses pelaksanaannya untuk sebesar-sebesarnya keuntungan negara dan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Analisis Kelembagaan Melihat pentingnya tol laut untuk konektivitas sekaligus peningkatan perekonomian Indonesia, pemerintahan Jokowi-JK dinilai cukup serius dalam membangun konektivitas laut Indonesia dilihat dari aspek kelembagaan. Hal ini ditandai dengan dibentuknya Kementerian Koordinator kemaritiman yang memiliki target kerja sebagai berikut : 1. Sistem transportasi laut yang mampu menurunkan biaya logistik nasional dibawah 24,5% terhadap PDB; (i.e.: Container Padang-Jkt VS S’pore-Jkt) 2. Mampu menumbuhkan armada pelayaran nasional dari 10% menjadi 30%; 3. Mampu meremajakan kapal nasional; kapal tua dari 70% menjadi 50%; 4. Mampu mengurangi waktu pelayanan pelabuhan (dwelling time) pada Pelabuhan Utama dari 6-7 hari menjadi 3-4 hari, 5. Mampu meningkatkan pertumbuhan signifikan di luar pulau Jawa
Dalam mewujudkan target kerja tersebut, langkah-langkah yang dilakukan diantaranya: 1. Revitalisasi dan penyediaan armada kapal yang menghubungkan pelabuhan utama, a.l. melalui Public Service Obligation (PSO); 2. Pemberlakuan azas cabotage untuk angkutan laut dalam negeri secara penuh guna memperkuat kedaulatan maritim; 3. Pengembangan industri galangan perkapalan nasional agar lebih produktif, berdaya saing dan mampu mencukupi kebutuhan kapal nasional; 4. Pengembangan Pelabuhan Hub Internasional sebagai Logistic Center di Kawasan Barat dan Timur Indonesia; 5. Pengembangan infrastruktur pelabuhan serta peningkatan efisiensi pelayanan pelabuhan; 6. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang kemaritiman
Gambar 7 Persebaran pembangunan pelabuhan Sumber : Presentasi Menko Maritim, 2015
Namun keseriusan pemerintah terkait terget ini mulai dipertanyakan seiring dinamika politik yang terjadi pada struktur kementerian koordinator kemaritiman sendiri dimana telah terjadi pergantian posisi menteri koordinator bidang maritim sebanyak 2 kali, dimulai dari Indroyono Susilo, Rizal Ramli hingga sekarang dipegang oleh Luhut Binjar Panjaitan. Perubahan struktur yang hanya berselang waktu beberapa bulan tentu berpengaruh pada kebijakan yang akan diambil termasuk pada stabilitas program-program yang telah dikerjakan sebelumnya. Rakyat tentu berharap perubahan struktur maupun perubahan politik yang terjadi di tubuh pemerintahan tidak akan memengaruhi niatan pemerintah unutk tetap menjalankan proyek Tol Laut ini.
Analisis Ekonomi Dalam implementasinya, proyek tol laut membutuhkan dana yang relatif tidak sedikit. Menurut Dedy S. Priatna, proyek tol laut ditaksir mencapai 700 Triliunan. Anggaran Proyek ini telah dimasukkan dalam RPJMN 2015-2019. Kebutuhan anggaran yang tidak sedikit ini membuat pemerintahan Jokowi-JK menarik investor asing untuk masuk. Jokowi bahkan sudah menawarkan proyek tol laut pada sejumlah negara seperti Cina dan Jepang. Berdasarkan keterangan dari Badan Perencanaan Nasional, Presiden Joko Widodo dalam lawatannya ke Jepang dan Tiongkok akan menawarkan peluang investasi untuk membangun 24 pelabuhan yang menjadi pilar proyek infrastruktur tol laut. Sebagai tindak lanjut pertemuan Jokowi dengan Presiden Cina Xi Jin Ping disela-sela KTT APEC, diketahui banyak perusahaan asal negeri tirai bambu tersebut yang ingin berinvestasi di Indonesia. Salah satunya China Merchant Group. Dan menurut, Kepala BKPM (Badan Koordinasi Penanaman Modal) Franky Sibarani, Sudah membuat kesepakatan BUMN Tiongkok dan BUMN Indonesia, nilainya sekitar 2 miliar dolar AS dan diharapkan segera direalisasikan. Pemerintah juga akan memanfaatkan optimal keberadaan Asia Investment Infrastruktur Bank (www.tribunews.com). Untuk menarik investor Jepang, Jokowi melakukan pertemuan dengan para pengusaha Jepang yang tergabung dalam Japan External Trade Organization (JETRO), Presiden Jokowi bertemu dengan sekitar 1.200 pengusaha utama Jepang dalam Business Forum, Hotel New Otani, Tokyo. Jokowi menjelaskan tol laut, nantinya akan memberikan sebuah transportasi yang murah bagi distribusi barang dari pulau ke pulau. Mulai dari barat di Pulau Sumatera kemudian ke arah timur ke arah Papua di sini. Sekarang ini telah disederhanakan yang dulunya ngurus izin sampe 1.150 hari sekarang kira-kira 220-an hari, sebuah pemotongan yang sangat panjang menjadi sangat pendek sekali sehingga ini bisa dimanfaatkan oleh investor-investor dalam mengurus perizinan.
Gambar 8 Rencana investasi Sumber : PPT Menko Maritim Rencana masuknya investasi asing tersebut dapat menjadi peluang dan sekaligus tantangan bagi kedaulatan Indonesia. Oleh karena itu, pemerintah harus mampu mengontrol investasi asing yang masuk dalam implementasi konsep Tol Laut melalui kebijakan investasi dan pengadaan sumber pembiayaan dalam negeri. Lalu bagaimana dengan pendanaan proyek tol laut dalam RPJMN 20152019? Dalam RPJMN 2015-2019 pembangunan proyek tol laut dan segala prasarananya membutuhkan dana hingga 900 T. Adapun rincian alokasi diantaranya APBN 498 Triliun, BUMN 238,2 Triliun dan Swasta sebesar 163,8 Triliun. Secara lebih lengkap dapat dilihat melalui gambar berikut.
12
Gambar 9 Perkiraan Kebutuhan Pendanaan RPJMN 2015-2019 Sumber : Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Bappenas, 2015
Secara lebih detail, alokasi dana untuk perhubungan laut meliputi pembangunan 24 pelabuhan strategis, short she shipping, pengembangan pelabuhan, pembelian kapal dapat dirinci berdasarkan gambar berikut.
Gambar 10 Proyek kemaritiman dalam RPJMN Sumber : Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Bapenas, 2015
Jadi Pemerintah disini punya andil yang sangat besar dalam pembiayaan proyek perhubungan laut. Terutama lewat APBN sebesar 498 Triliun dan BUMN 238,151 Triliun. Adapun swasta hanya mempunyai andil sebesar 163,8 Triliun. Pihak swasta pun baik asing maupun dalam negeri yang paling besar prosentasenya adalah di proyek pembangunan 24 pelabuhan 87 Triliun, fasilitas kargo umum , bulk dan pengembangan pelabuhan komersil masing-masing sebesar 20 T serta proyek pembelian kapal sebesar 26 T. Namun, jika melihat komposisinya, pembiayaan dari sektor swasta sangat kecil dibandingkan dengan pembiayaan dari BUMN dan APBN. Kecuali untuk proyek revitalisasi industri galangan kapal, pelabuhan kargo dan pengembangan pelabuhan komersil. Kabar terbaru terkait Program Tol Laut setelah dilakukan resuffle Kabinet Kerja Jilid II yang menempatkan Luhut Pandjaitan sebagai Menteri Koordinator Bidang Maritim adalah rencana penambahan anggaran untuk membiayai program tol laut, khususnya menambah jumlah kapal yang merupakan mandat langsung dari Presiden Joko Widodo. Penambahan anggaran ini diperlukan untuk pengadaan tambahan kapal laut. Kapal yang kelak berfungsi sebagai penghubung atau feeder antarpulau kecil inilah yang akan memegang peranan penting dari pusat hingga ke daerah. Pembangunan proyek tol laut ini tentu akan membutuhkan dana yang besar dan waktu yang tidak sebentar sedangkan pemerintah Jokowi-JK menargetkan proyek ini selesai dalam waktu 5 tahun sesuai dengan yang tertera dalam RPJMN. Oleh karena proyek ini sangat strategis, maka sangat diperlukan pengawasan bersama dari semua pihak mulai dari pembuatan konsep, pendanaan, eksekusi dan laporan pertanggungjawaban. Analisis Infrastruktur Berdasarkan catatan Bappenas mengenai konsep awal tol laut, sebanyak 24 pelabuhan itu akan dibagi menjadi pelabuhan "hub", pelabuhan utama, dan pelabuhan pengumpul yang mampu mendistribusikan barang ke kota-kota kecil. Sebanyak 24 pelabuhan itu adalah Pelabuhan Banda Aceh, Pelabuhan Belawan, Pelabuhan Pangkal Pinang, Pelabuhan Kuala Tanjung, Pelabuhan Dumai, Pelabuhan Panjang, Pelabuhan Batam, dan Pelabuhan Padang. Kemudian Pelabuhan Tanjung Priok, Pelabuhan Cilacap, Pelabuhan Tanjung Perak, Pelabuhan Lombok, Pelabuhan Kupang, Pelabuhan Banjarmasin, Pelabuhan Pontianak, Pelabuhan Palangka Raya, Pelabuhan Maloy dan Pelabuhan Bitung. Selanjutnya adalah Pelabuhan Makassar, Pelabuhan Ambon, Pelabuhan Halmahera, Pelabuhan Sorong, Pelabuhan Jayapura dan Pelabuhan Merauke . Selain sarana fisik 24 pelabuhan strategis, pemerintah juga berencana membangun infrastruktur penunjang tol laut, "short sea shipping", fasilitas kargo dan kapal, pengembangan pelabuhan komersial, dan pembangunan transportasi multimoda.
Gambar 11 Infrastruktur yang harus dibangun Sumber: Presentasi Deputi Sarana dan Prasana Bappenas, 2015
Konsep Tol Laut tidak saja memerlukan draft kedalaman dermaga (Infrastruktur) tetapi juga memerlukan perangkat alat bongkar muat CC (Container Crane), Top Loader, Reach Taker dan rasio kebutuhan space Quay Yard untuk menampung container dari proyeksi kegiatan bongkar muat kapal pendulum yang besar. Terdapat beberapa kendala dalam implementasi konsep tol laut ini. Pertama, kapal besar berkapasitas 3000-4000 TEU hanya masuk pada pelabuhan tertentu dan tidak setiap pelabuhan memiliki kapasitas ini, karena syarat yang dibutuhkan adalah Jetty atau tempat sandar Pelabuhan harus cukup dalam ditambah dengan kapasitas pelabuhan yang harus mencukupi, sehingga mutlak dibutuhkan pembangunan dan perbaikan infrastruktur pelayaran diantaranya Pembangunan Pelabuhan skala besar dan pengadaan Kapal-kapal dengan kapasitas 3000-4000 TEU. Ditambah lagi pemerintah tetap harus mengawal proses investasi pembangunan tol laut ini yang melibatkan pihak asing. Menurut RJ Lino, biaya pembangunan infrastruktur kelautan sebesar 5 - 6 milyar dollar AS atau setara 72 trilyun (dengan 1 USD = Rp 12.000), biaya yang cukup besar namun ternyata ide ini di dukung oleh semua komponen usaha terkait termasuk kementrian perhubungan laut. Ditambah bahwa konsep ini menjadi proyek prestisius di pemerintahan Joko Widodo - Jusuf Kalla nanti.
Gambar 12 Rencana pembangunan infrastruktur penunjang tol laut Sumber : Bappenas, 2015
Kesimpulan Secara umum orientasi Tol Laut Indonesia pemerintahan Jokowi adalah untuk menyeimbangkan ekonomi khususnya kondisi perdagangan antar wilayah dan pulau-pulau Indonesia Barat dan Indonesia Timur. Dari segi operasional, Tol Laut Indonesia (TLI) merupakan sebuah koridor laut liner (berjadwal dan destinasi tetap ) berkapasistas dan berdensitas tinggi yang menerapkan konsep jaringan pengumpul-pengumpan (hub and Spokes) dari ketiga pola jaringan layanan utama yaitu angkatan laut kontainer jarak jauh, angkuta penyeberangan pantai (coastal-shipping), dan angkutan jarak pendek laut (Shot-sea shipping). Secara awal tol laut lebih mempertimbangkan trafik kontainer. Oleh karena itu sebaiknya juga mempertimbangkan kargo; curah baik kering maupun basah (khususnya minyak dan gas) serta penumpang dan kendaraan. Dan jikalau orientasi wilayah tol laut lebih mempertimbangkan gerak bandul Barat-Timur, nampaknya juga perlu mempertimbangkan gerak utara-selatan, masih banyak pertimbangan yang harus dilakukan dari aspek sosial, infrastruktur pelabuhan dan juga proses pengiriman barang yang nantinya dilakukan setelah kapal sampai pelabuhan. Dari aspek geografis, tol laut Indonesia sebaiknya juga membentuk jaringan simpul dan jaringan pelabuhan serta pulau di Indonesia. Simpul (main-corridor): Belawan/Kuala Tanjung, Batam, Priok, Perak, Makassar dan Sorong (atau Bitung) Jaringan (sub-corridor): Aceh, pantai Timur Sumatera, pantai Barat Sumatera, Babel dan Kalimantan Barat, Jawa ( Barat, Tengah dan Timur), Kalimantan Timur, Bali dan NTB NTT, Sulawesi dan Maluku Utara, Maluku, Maluku tenggara dan Selatan-Barat serta Papua khususnya Papua Barat-Timur. Tol Laut merupakan salah satu konsep yang diharapkan dapat solusi efektif untuk mengurai permasalahan dunia maritim dan logistik di Indonesia. Namun demikian konsep ini masih memiliki beberapa kendala diantaranya kapal besar berkapasitas 3000-4000 TEU hanya masuk pada pelabuhan tertentu dan tidak setiap pelabuhan memiliki kapasitas ini, karena syarat yang dibutuhkan adalah Jetty atau tempat sandar Pelabuhan harus cukup dalam ditambah dengan kapasitas pelabuhan yang harus mencukupi, sehingga mutlak dibutuhkan pembangunan dan perbaikan infrastruktur pelayaran
diantaranya Pembangunan Pelabuhan skala besar dan pengadaan Kapal-kapal dengan kapasitas 30004000 TEU. Ditambah lagi pemerintah tetap harus mengawal proses investasi pembangunan tol laut ini yang melibatkan pihak asing. Maka dari itu, perlu dilakukan kajian komprehensif terhadap implementasi konsep tol laut ini agar konsep ini benar-benar menyejahterakan bangsa Indonesia. Permasalahan lain yang berasal dari eksternal konsep Tol Laut ini adalah terkait dinamika politik yang terjadi pada pemerintahan negeri ini terutama dengan perombakan Kabinet Kerja JokowiJK yang telah terjadi berulang kali. Kekhawatiran muncul terkait kemajua-kemajuan yang telah dilakukan sebelumnya dan terget ke depannya apakah akan dilanjutkan oleh Menko Maritim yang baru, sehingga melalui tulisan ini kami juga mengharapkan transparansi dan niat baik pemerintah terutama Menko Maritim yang baru untuk melanjutkan implementasi program Tol Laut ini serta mengupayakan agar konsep ini dapat berjalan sesuai dengan rencana seharusnya yang merupakan salah satu langkah mewujudkan kejayaan maritim Indonesia.
Salam Jalesveva Jayamahe, Di lautan kita Jaya. Referensi :
Dokumen Visi Misi Jokowi-JK kpu.go.id/koleksigambar/VISI_MISI_Jokowi-JK.pdf Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019 Dokumen Marterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia PP Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Nasional http://www.antaranews.com/berita/486898/indonesia-tawarkan-investasi-24-pelabuhantol-laut http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2014/06/17/1449113/Timses.Jokowi.Jelaskan.soal .Tol.Laut http://economy.okezone.com/read/2015/03/11/320/1117187/konsep-tol-laut-kuat-dibarat-lemah-di-timur http://www.tribunnews.com/bisnis/2015/04/01/dua-investor-tiongkok-ingin-bangun-tollaut http://www.setneg.go.id/index2.php?option=com_content&do_pdf=1&id=8902 http://katadata.co.id/berita/2015/03/20/jokowi-tawarkan-proyek-infrastruktur-ke-cinadan-jepang http://www.fmeindonesia.org/mengawal-misi-pembangunan-tol-laut-hadiah-nawacitajokowi-jk/ Laksanawan, Irnanda dk.2014.Indonesia Berdaulat, Berdikari, dan Berdaya Saing. Jakarta: IKA ITS
Presentasi Menko Maritim, Indroyono Soesilo di Kampus ITS.2015. Pembangunan Kemaritiman Indonesia Presentasi Deputi Sarana dan Prasana Bappenas.2014.Prioritas Kedaulatan Energi dan Infrastruktur RPJMN 2015-2019 Hasil Diskusi KM ITS (27 April 2015) http://maritim.go.id/tol-laut-turunkan-disparitas-harga-kebutuhan-pokok-di-indonesia-timur/ http://bisnis.liputan6.com/read/2530094/rizal-ramli-ini-buktinya-tol-laut-jokowi-bukan-sekadardongeng
