HARI) TAHUN

| BAB TIGA CAPAIAN PEMBANGUNAN ACEH |

TABEL 3.2.10.2.

JUMLAH TIMBULAN SAMPAH (M3/HARI) TAHUN 2010-2013 Kabupaten/ Kota

No

Tahun 2010

2011

2012

2013

1

Simeulue

-

73,00

37,60

560,00

2

Aceh Singkil

-

12,39

-

258,00

3

Aceh Selatan

39,15

62,90

-

445,70

4

Aceh Tenggara

-

-

-

30,00

5

Aceh Timur

135,68

127,30

-

133,90

6

Aceh Tengah

60,00

65,00

-

218,00

7

Aceh Barat

-

-

-

270,00

8

Aceh Besar

108,00

685,07

-

740,91

9

Pi d i e

55,00

52,00

911,00

116,50

10

Bireuen

120,00

-

-

130,50

11

Aceh Utara

706,00

710,00

723,00

548,30

12

Aceh Barat Daya

12,00

45,00

45,00

-

13

Gayo Lues

21,00

21,00

30,00

21,70

14

Aceh Tamiang

-

67,39

26.103,97

57.274,85

15

Nagan Raya

27,00

25,00

35,00

-

16

Aceh Jaya

-

8,40

9,00

250,00

17

Bener Meriah

84,31

100,00

-

-

18

Pidie Jaya

356,90

212,89

-

387,84

19

Banda Aceh

640,00

690,00

-

734,00

20

Sabang

50,95

71,17

31,03

31,03

21

Langsa

190,00

-

304,71

382,00

22

Lhokseumawe

210,00

243,76

187,00

-

23

Subulussalam

19,34

24,16

24,16

-

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh, 2014

| KINERJA EMPAT TAHUN PEMERINTAH ACEH | 2013-2016

109


Pencapaian target dan sasaran pengelolaan sampah menghadapi beberapa tantangan diantaranya; 1). Persentase sampah tertangani (perdesaan dan perkotaan) adalah sebesar 35,69 persen. 2). Belum seluruhnya Pembuangan sampah ke Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) di Provinsi Aceh yang dikelola secara sanitary landfill. TPA yang telah sanitary landfill adalah 4 kabupaten/kota (Banda Aceh, Aceh Barat, Subulussalam, Singkil), selebihnya Controlled landfill (Sabang, Pidie, Pidie Jaya, Bireuen, Aceh Tamiang, dan Nagan Raya). 3). Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap (PHBS), 4). Kurangnya komitmen pemerintah kabupaten/kota untuk pengelolaan sampah, 5). Kelembagaan pengelolaan sampah (registor dan operator). Dalam usaha mencapai target target dan sasaran 100 persen cakupan pelayanan persampahan dibutuhkan peningkatan layanan penampungan

110

dan pengangkutan serta pengelolaan akhir yaitu dengan peningkatan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) dari Sistem Open Dumping dan Controlled Dumping menjadi Sanitary Landfill. Berdasarkan UndangUndang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, ada enam bidang yang harus diperhatikan, yaitu proses perencanaan, pemeliharaan, pemanfaatan, pengawasan, pengendalian dan penegakan hukum. Berkaitan dengan amanah Undang-undang ini, Pemerintah Aceh memberikan perhatian terhadap penyelesaian kasus lingkungan. Pemerintah Aceh meminta aparat penegak hukum agar lebih tegas dalam menangani perkara kejahatan lingkungan dalam upaya mengkampanyekan perlindungan dan pelestarian alam di Aceh. Aspek penegakan hukum merupakan salah satu hal yang utama, di samping


sosialisasi kepada publik dan kerjasama dengan masyarakat yang terlibat langsung dalam upaya merawat dan menjaga kelestarian lingkungan. Jumlah kasus lingkungan yang diselesaikan sejak tahun 2013 s/d 2014 telah dapat diselesaikan sebanyak 11 kasus dengan target penyelesaian 15 kasus sehingga dengan demikian persentase penyelesaian kasus 73,33 persen. Indeks kualitas lingkungan Aceh cenderung membaik dari tahun 2013 sebesar 63,71 (Kategori Kurang Baik) meningkat menjadi 70,11 (Kategori Cukup) pada tahun 2014 dan 77,23 (Kategori Baik) pada tahun 2015. Berbagai hasil pembangunan yang telah dilaksanakan oleh para SKPA berkaitan dengan Prioritas Pembangunan “Kualitas Lingkungan dan Kebencanaan“ Tahun 2013-2016 dapat dilihat pada Tabel 3.3.17.

Ha Orang Jiwa Kasus

Kab/Kota Kab/kota usaha/ kegiatan

Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan

Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan

Bantuan Kedaruratan Korban Bencana Alam/Sosial

kasus lingkungan yang tertangani

Pembangunan rumah kompos

Pembangunan bank sampah

Pengujian kualitas air

Pengujian kualitas udara

Pembentukan Komisi Penilai AMDAL

Pemantauan Pasca AMDAL (uji petik)

Rekomendasi AMDAL, UKL/UPL

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

usaha/ kegiatan

sungai/ danau

unit

unit

Ha

Rehabilitasi Hutan dan Lahan

1

Satuan

Hasil Pelaksanaan Pembangunan (Output)

No

1.870

268

815

16

-

4

6

1

-

3

12

23 Kab/Kot

2013

HASIL PELAKSANAAN PEMBANGUNAN KUALITAS LINGKUNGAN DAN KEBENCANAAN TAHUN 2013-2016

TABEL 3.2.10.3.

2014

11

6

-

-

5

-

1

3

215.953

1.847

588

682

Tahun 2015

6

4

-

-

8

-

1

9

114.310

1.833

218

612

23

-

8

3

-

23 Kab/Kot

2016*



111

112


Taman KeanePembangunan Taman karagaman Keanekaragaman Hayati (Kehati) Hayati desa

laporan/ Peta

laporan/ Peta laporan/ Peta laporan/ Peta laporan/ Peta

Kampung Iklim (Proklim)

Perencanaan dan Penyusunan Program pembangunan Pengendalian Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

Indek Kualitas Lingkungan Aceh

a. Indeks Kualitas Air

b. Indeks Pencemaran Udara (IKU)

c. Indeks Tutupan Hutan

15

16

17

18

19

DAS

Penanaman sepanjang Daerah Aliran Sungai

14

Peningkatan Edukasi dan Komunikasi Masyarakat di Bidang Lingkungan (Terlaksananya Sekolah/ Dayah/ lomba sekolah/dayah dan Pesantren kantor ramah lingkungan tingkat provinsi)

unit

Pembangunan sumur resapan

13

Satuan


No

16 sekolah (SD/SLTP/ SLTA/ dayah/ pesantren )

58,64

77,7

56,5

10 sekolah (SD/ SLTP/ SLTA)/ dayah/ pesantren

58,64

97,51

58,02

70,11 (Katagori Cukup)

63,71 (Katagori Kurang Baik)

-

1

-

-

1 (satu) Laporan SPM Bidang LH

-

2

-

35

2014

1 (satu) laporan dan 1 (satu) Peta Keberadaan DAS Kr. Aceh Kec. Kota Jantho Kab. Aceh Besar

2013

2015

-

-

2

-

19 sekolah (SD/ SLTP/ SLTA)/ dayah/ pesantren

58,64

89,03

50,31

77,23 (Katagori Baik)

1 (satu) Laporan Data Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

Tahun

2

-

-

-

Terlaksananya lomba sekolah/dayah dan kantor ramah lingkungan di Aceh

1 (satu) peta dan deskipsi Daya Dukung dan Daya Tampung (DDDT) Aceh

2016*


Laporan/ Buku

Laporan / Buku

Laporan / Buku

Pengembangan Data dan Informasi Lingkungan



22

23

24

Laporan /Buku


21

Satuan

20


Peningkatan Edukasi dan Komunikasi Masyarakat di Bidang Lingkungan (Terlaksananya Kantor lomba sekolah/dayah dan kantor ramah lingkungan tingkat provinsi)

No

6 jenis diseminasi

60% kualitas sistem informasi

18 kegiatan Hari Lingkungan Hidup dan 2 pameran

1 (satu) laporan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Aceh

6 (enam) kegiatan 1 (satu) edisi Buletin Hari Lingkungan Lingkungan “Clean Hidup dan 2 pameran dan Green” lingkungan 6 (enam) kegiatan 6 (enam) kegiatan Hari Lingkungan Hari Lingkungan Hidup dan 2 pameran Hidup dan 2 pameran lingkungan lingkungan

2 (satu) edisi Buletin Lingkungan “Clean dan Green”

6 (enam) kegiatan Hari Lingkungan Hidup dan 2 pameran lingkungan

Profil Lingkungan Hidup Provinsi

Terbangunnya Pusdatin Lingkungan Hidup

1 (satu) Film dokumenter lingkungan judul “Pengelolaan Lingkungan Hidup”

-

2 edisi Jurnal “Rona Lingkungan Hidup”

8

2016*

Data Base Hasil Pemantauan Kualitas Lingkungan

2015

2 Buku SLHD Aceh 2013 (Buku Data dan Buku Laporan)

Tahun

-

2014

-

2013



113

114


Ha

Rehabilitasi Ekosistem Pesisir dan laut

Pilot project pengelolaan pesisir

27

28

Sumber: Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Hidup Aceh, 2016

Ket: 2016* = tahun target/rencana

unit

Pengembangan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Laboratorium Lingkungan Hidup Daerah

26

lokasi

Buku

Penyusunan Status Lingkungan Hidup Daerah

25

Satuan


No 2013

-

44,85

-

2015

-

44,7

-

-

65

Terakreditasi Laboratorium UPTB BPPL Bapedal Aceh

2 (dua) Buku SLHD 2 (dua) Buku SLHD Aceh 2014 (Buku Data Aceh 2015 (Buku Data dan Buku Laporan) dan Buku Laporan)

2014

Tahun

2

41 Peralatan laboratorium lingkungan

2 (dua) Buku SLHD Aceh 2016 (Buku Data dan Buku Laporan)

2016*




115

3.3 PENGGUNAAN ANGGARAN BERDASARKAN 10 PRIORITAS PEMBANGUNAN

Pemerintah Aceh dalam pelaksanaan pembangunan menitikberatkan pada 10 Perioritas Pembangunan sebagaimana yang dituangkan di dalam dokumen rencana jangka menengah Aceh sebagaimana yang ditetapkan dengan Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Aceh 2012-2017.

Pengalokasian anggaran berdasarkan 10 prioritas Pembangunan tersebut seperti yang disajikan pada Tabel 3.3.1. Prioritas Pembangunan Infrastruktur yang Terintegrasi menduduki alokasi anggaran yang

116


tertinggi dibandingkan dengan prioritas lainnya. Prioritas Pendidikan adalah peringkat kedua yang memperoleh anggaran tertinggi disusul oleh Ketahanan Pangan dan Nilai Tambah Produk pada peringkat ketiga dan Kesehatan pada peringkat keempat.


PENGGUNAAN ANGGARAN BERDASARKAN 10 PRIORITAS PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR YANG TERINTEGRASI

10.270.238.465.990

PENDIDIKAN

6.726.207.258.848

KETAHANAN PANGAN DAN NILAI TAMBAH PRODUK

4.247.584.010.938

KESEHATAN

4.189.503.241.265

REFORMASI BIROKRASI DAN TATA KELOLA

1.422.408.128.876

DINUL ISLAM, ADAT DAN BUDAYA

1.143.008.435.918

KEBERLANJUTAN PERDAMAIAN

872.984.753.942

KUALITAS LINGKUNGAN DAN KEBENCANAAN

427.610.826.640

PENANGGULANGAN KEMISKINAN

263.790.610.162

SUMBER DAYA ALAM BERKELANJUTAN

212.203.303.177


117


TABEL 3.3.1.

PENGGUNAAN ANGGARAN BERDASARKAN 10 PRIORITAS PEMBANGUNAN TAHUN PEMBANGUNAN 2013-2016 Prioritas Pembangunan

TAHUN 2016*

JUMLAH

2013

2014

2015

Infrastruktur yang Terintegrasi

3.434.033.267.135

2.229.586.508.598

2.129.710.140.808

2.476.908.549.449

10.270.238.465.990

Pendidikan

1.335.552.376.049

1.652.190.062.646

1.761.638.135.811

1.976.826.684.342

6.726.207.258.848

Kesehatan

892.888.523.898

1.004.431.477.085

1.098.687.227.432

1.251.576.782.523

4.247.584.010.938

Ketahanan Pangan dan Nilai Tambah Produk

1.105.321.896.431

1.102.643.738.135

1.017.353.751.355

964.183.855.344

4.189.503.241.265

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

481.357.498.556

322.445.678.073

187.827.035.417

430.777.916.830

1.422.408.128.876

Dinul Islam, Adat dan Budaya

293.766.912.680

244.800.213.352

277.155.964.827

327.285.345.059

1.143.008.435.918

Keberlanjutan Perdamaian

182.628.602.980

213.208.425.534

298.997.134.283

178.150.591.145

872.984.753.942

Kualitas Lingkungan dan Kebencanaan

121.106.092.705

89.728.548.311

83.796.571.334

132.979.614.290

427.610.826.640

Penanggulangan Kemiskinan

83.221.767.685

58.957.050.361

36.629.219.763

84.982.572.353

263.790.610.162

Sumber Daya Alam Berkelanjutan

63.875.921.961

37.415.902.885

48.662.851.970

62.248.626.361

212.203.303.177

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Aceh, 2016

Dasar pertimbangan alokasi anggaran ini memiliki orientasi untuk menyelesaikan persoalan infrastruktur dasar yang menjadi kendala pembangunan. Alokasi anggaran kesehatan menjadi tinggi karena adanya amanah undang-undang untuk mengalokasikan anggaran minimal sebesar 20 persen dan

118

kesehatan sebesar 10 persen dari total APBA. Selanjutnya, prioritas ketahanan pangan dan nilai tambah produk memperoleh anggaran yang signifikan untuk mewujudkan Aceh sebagai lumbung pangan Nasional. Namun, anggaran


yang cukup besar ini belum mampu diwujudkan untuk meningkatkan nilai tambah produk karena belum berkembangnya agribisnis. Oleh karena itu, Pemerintah Aceh akan terus berupaya agar agribisnis dapat berkembang secara signifikan.

GAMBAR 3.3.2.

REALISASI ANGGARAN BERDASARKAN PRIORITAS PEMBANGUNAN TAHUN 2013-2016

2013

2014

2015

2016

INFRASTRUKTUR YANG TERINTEGRASI PENDIDIKAN KETAHANAN PANGAN DAN NILAI TAMBAH PRODUK KESEHATAN REFORMASI BIROKRASI DAN TATA KELOLA DINUL ISLAM, ADAT DAN BUDAYA KEBERLANJUTAN PERDAMAIAN KUALITAS LINGKUNGAN DAN KEBENCANAAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN SUMBER DAYA ALAM BERKELANJUTAN


119

3.4 KEGIATAN STRATEGIS

Pemerintah Aceh telah melaksanakan beberapa kegiatan strategis pembangunan yang mengacu kepada prioritas pembangunan Aceh yang sudah diuraikan sebelumnya. Beberapa kegiatan strategis tersebut antara lain: Bantuan Beasiswa Pendidikan, Jaminan Kesehatan Rakyat Aceh, Pembangunan Jalan Tembus dan Lingkar Kepulauan, Jalan Bebas Hambatan, Pembangunan Pengambangan Mesjid Raya, serta Pelabuhan Perikanan Lampulo.

3.4.1. BANTUAN BEASISWA PENDIDIKAN Beasiswa Transisi Mengingat Aceh saat ini berstatus Otonomi Khusus, memudahkan Pemerintah Aceh dalam melahirkan program-program unggulan terutama di sektor pendidikan. Salah satu program unggulan yang dilaksanakan adalah pemberian beasiswa bagi anak sekolah yatim piatu yang telah dilakukan sejak tahun 2008 yang lalu. Beasiswa tersebut disalurkan bagi siswa yang berada pada jenjang Pendidikan Dasar hingga Menengah Atas yang orang tuanya 120


telah meninggal dunia. Melalui pemberian beasiswa tersebut diharapkan dapat dapat membantu para siswa untuk melanjutkan pendidikannya ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi (beasiswa transisi). Dengan demikian maka angka siswa putus sekolah menjadi semakin kecil, sehingga pendidikan Aceh akan semakin baik di masa yang akan datang. Komitmen Pemerintahan Zikir dalam membina kehidupan yang layak bagi anak yatim dan piatu cukup besar besar. Dalam bidang pendidikan, sejak 4 (empat) tahun memimpin Aceh, yaitu terhitung mulai dari tahun 2013


hingga 2016 telah dan akan disalurkan bantuan beasiswa kepada 450.330 orang anak yatim dan piatu mencapai Rp 810.594.200.000,. Jumlah beasiswa yang disalurkan pada 2013 telah membantu 116.568 siswa dengan anggaran mencapai Rp 209.822.400.000,-. Pada tahun 2014 dilanjutkan penyalurannya terhadap 113. 560 siswa dengan jumlah anggaran Rp 204.408.000.000,-. Sedangkan pada tahun 2015, jumlah siswa yang dibantu mencapai 110.101 orang dengan anggaran Rp 198.182.000.000,-. Adapun pada tahun 2016, target jumlah siswa yang akan dibantu sama seperti tahun 2015 yang diperkirakan mencapai 110.101 orang dengan jumlah pagu anggaran Rp 198.182.000.000,-. Untuk mengetahui secara terperinci mengenai jumlah siswa yatim piatu yang mendapat bantuan berikut anggaran yang disalurkan, dapat dilihat Tabel 3.4.1.1.

Beasiswa Perguruan Tinggi Dalam rangka mewujudkan peningkatan sumberdaya manusia Aceh melalui jenjang pendidikan tinggi, Pemerintah Aceh juga memberikan bantuan bagi putra dan putri Aceh yang telah lulus jenjang SMA/SMK/MA/ sederajat untuk dapat melanjutkan pendidikan ke level yang lebih tinggi, yaitu Perguruan Tinggi. Pemberian bantuan ini diperuntukkan dalam 2 (dua) utama kategori seleksi, yaitu: program jalur umum dan program jalur miskin. a. Pemberian beasiswa melalui jalur seleksi umum mengutamakan pada hasil test terhadap potensi akademik dengan bekerja sama beberapa universitas yang berada di dalam dan di luar negeri. Jenis beasiswa ini diberikan bagi putra-putri Aceh yang melanjutkan pendidikan pada jenjang S1, S2, dan S3. Universitas dalam negeri yang terlibat dalam kerjasama ini diantaranya Universitas Indonesia, Institut Teknologi Bandung, Institut Pertanian Bogor, Institut Teknologi Surabaya, Universitas Gajah Mada Yogyakarta, dan beberapa universitas ternama lainnya. Sedangkan pengiriman mahasiswa untuk studi ke luar negeri dilakukan ke beberapa

Adapun daerah terbanyak penerima beasiswa yatim dan piatu selama ini, berturutturut adalah adalah Kabupaten Aceh Utara, Bireuen, Pidie, dan Aceh Timur. Sedangkan daerah terendah penerima adalah Kota Sabang, Kabupaten Simeulue, Kota Subulussalam dan Kabupaten Gayo Lues. Hal tentunya disesuaikan dengan kebutuhan berdasarkan jumlah siswa yatim piatu yang terdata setiap tahunnya. TABEL 3.4.1.1

Daerah Penerima beasiswa yatim dan piatu terbanyak, berturut-turut adalah adalah: 1. Aceh Utara, 2. Bireuen, 3. Pidie, 4. Aceh Timur.

JUMLAH SISWA DAN ANGGARAN BEASISWA ANAK YATIM 2013-2016 Tahun

Jumlah siswa (Orang)

Jumlah Anggaran (Rp)

2013

116.568

209.822.400.000

2014

113.560

204.408.000.000

2015

110.101

198.182.000.000

2016*

110.101

198.181.800.000

450.330

810.594.200.000

Jumlah

Daerah penerima beasiswa yatim dan piatu terendah adalah: 1. Kota Sabang, 2. Simeulue, 3. Kota Subulussalam 4. Gayo Lues.

Ket: 2016* = tahun target/rencana Sumber: Lembaga Pengembangan Sumberdaya Manusia (LPSDM) Aceh, 2016


121


Negara, diantaranya Malaysia, Singapura, Taiwan, Jepang, China, Korea, Perancis, Rusia, Inggris, Amerika, Yaman, Maroko, Turki, Jerman, Sudan, Italia, Suriah, India, Belanda, Australia, Thailand dan lain-lain. b. Sedangkan beasiswa keluarga miskin, mekanisme dan sistem dalam penyeleksian disesuaikan dengan kriteria keluarga miskin. Kalangan yang diutamakan dari keluarga miskin akibat konflik, tsunami dan bencana alam yang terjadi di Kabupaten/Kota. Pemberian beasiswa program jalur miskin merupakan tindaklanjut dari visi Pemerintah Aceh 2012 – 2017, yaitu “Aceh yang bermartabat, sejahtera, berkeadilan, dan mandiri berdasarkan Undang-Undang Pemerintah Aceh (UUPA) sebagai wujud Memorandum of Understanding (MoU) Helsinki”. Penerima beasiswa dari jalur ini, diarahkan untuk memilih program Diploma-III dengan lebih memfokuskan pada arah pendalaman materi (70%) dibandingkan dengan teori (30%) dalam menjalankan proses pendidikannya. Para lulusan nantinya dapat dengan cepat menguasai keterampilan vokasional yang mampu memacu dan mengembangkan kreativitas individu dalam menjalankan aktivitas kehidupan sosial. Adapun perguruan tinggi yang ditunjuk sebagai tempat studi program jalur miskin adalah Politeknik Aceh, Politeknik Aceh Selatan, Politeknik Negeri Lhokseumawe, dan Politeknik Indonesia-Venezuela. Sedangkan untuk program studi/jurusan yang menjadi prioritas adalah Akuntansi, Industri 122


Pengolahan Hasil Tambang, Pengolahan Minyak dan Gas Bumi, Pengolahan Hasil Laut, Penyuluhan Pertanian, Teknologi Produksi Benih dan Pakan Ikan, Teknik Elektronika Industri, Teknik Mesin yang dilanjutkan ke Teknik Permesinan Kapal. c.

Di samping 2 (dua) hal tersebut, juga dilakukan pemberian beasiswa/bantuan keuangan lainnya, yaitu Tahfizh AlQuran, Pilot, Dokter Spesialis, Kualifikasi Guru, Riset Unggulan, distancelearning programme, dan persiapan bahasa (short course).

Untuk meningkatkan manajemen pengelolaan beasiswa dan bantuan pendidikan tersebut, Gubernur Aceh telah menunjuk Lembaga Peningkatan Sumberdaya Manusia (LPSDM) Aceh guna merumuskan kebijakan pemberian beasiswa, kerjasama pendidikan, penelitian, dan pelatihan. Hal ini ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Nomor: 14 Tahun 2011 tentang Lembaga Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Keputusan Gubernur Nomor: 422.5/371/2011, Tentang Susunan Personalia Lembaga Peningkatan Sumber Daya Manusia Aceh Tahun 2011. Jumlah anggaran yang telah dialakokasikan secara selama 4 (empat) untuk program beasiswa tersebut berjumlah Rp 331.366.908.267,- di mana pada tahun 2014 mendapat alokasi terbesar yang mencapai Rp 104.428.834.260,- dibandingkan periode lainnya. Untuk mengetahui secara lebih terperinci mengenai perkembangan alokasi anggaran dan distribusi berdasarkan jenis penerima manfaat, dapat dilihat Tabel 3.4.1.2.


TABEL 3.4.1.2.

PERKEMBANGAN ALOKASI ANGGARAN DAN DISTRIBUSI BERDASARKAN JENIS PENERIMA MANFAAT TAHUN 2013-2016 No

Tahun (Orang)

Uraian

TAHUN 2013

Lainnya

Diploma

1

Beasiswa Dalam Negeri

-

2

Beasiswa Luar Negeri

-

3

Beasiswa Dokter Spesialis

-

S1

S2

Pagu (Rp)

S3

508

62

22

9.112.085.022

-

35

276

142

56.978.379.485

-

-

54

3.226.104.000

4

Beasiswa Miskin

-

-

-

-

-

-

5

Beasiswa D3 Agribisnis

-

-

-

-

-

-

6

Tahfidz Al-Quran

-

-

-

-

-

-

7

Pilot

-

-

-

-

-

-

8

Bantuan Pendidikan

-

-

-

-

-

6.600.000.000

9

Kualifikasi Guru

-

-

-

-

-

-

10

Riset Unggulan

-

-

-

-

-

-

11

Distancelearning Programme

-

-

-

-

-

-

12

Persiapan Bahasa, Short Course

12

-

-

-

-

631.657.500

12

-

543

392

164

76.548.226.007

Jumlah Tahun 2013

TAHUN 2014

1


-

-

-

44

25

15.077.562.100

2


-

-

-

195

52

50.026.125.000

3


-

-

-

68

4

Beasiswa Miskin

-

213

-

-

-

5.337.520.000

5


-

-

-

-

-

-

6

Tahfidz Al-Quran

25

-

-

-

-

481.250.000

7

Pilot

-

-

-

-

-

14.808.708.000

8

Bantuan Pendidikan

-

-

-

-

-

11.744.945.660

9

Kualifikasi Guru

-

-

-

-

-

-

10

Riset Unggulan

-

-

-

-

-

1.150.000.000

11


-

-

-

-

-

-

12


-

-

-

-

-

2.500.000.000

25

213

-

307

77

104.428.834.260

Jumlah Tahun 2013

3.302.723.500


123


No

Tahun (Orang)

Uraian

Lainnya

TAHUN 2015 1


2


3


4

-

S1

S2

Pagu (Rp)

S3

-

346

30

30

18.853.118.800

-

-

-

128

88

30.619.213.200

-

-

-

64

Beasiswa Miskin

-

419

-

-

-

14.352.477.500

5


-

59

-

-

-

1.600.000.000

6

Tahfidz Al-Quran

15

-

-

-

-

460.500.000

3.488.032.000

7

Pilot

-

47

-

-

-

1.762.750.000

8

Bantuan Pendidikan

-

-

-

-

-

3.392.350.000

9

Kualifikasi Guru

-

-

-

-

-

-

10

Riset Unggulan

-

-

-

-

-

50.000.000

11


-

-

-

-

-

-

12

Persiapan Bahasa, Short Course Jumlah Tahun 2015

-

-

-

-

-

2.659.051.000

15

525

346

222

118

77.237.492.500

TAHUN 2016*

1


-

-

2


-

-

2

3


-

-

79

4

Beasiswa Miskin

-

576

5


-

6

Tahfidz Al-Quran

443

8

13.805.040.000

48

97

21.030.941.000

-

-

5.016.030.000

-

-

-

19.860.894.000

57

-

-

-

1.596.000.000

11

-

-

-

-

1.005.906.000

7

Pilot

-

-

-

-

-

-

8

Bantuan Pendidikan

-

-

-

-

-

5.564.000.000

9

Kualifikasi Guru

-

-

-

-

-

-

10

Riset Unggulan

-

-

-

-

-

-

11


-

-

-

-

-

-

12

Persiapan Bahasa, Short Course Jumlah Tahun 2016

124

Diploma

-

-

-

-

-

5.273.544.500

11

633

524

48

105

73.152.355.500



No

Uraian

Tahun (Orang) Lainnya

Diploma

TAHUN 2013-2016

S1

S2

Pagu (Rp)

S3

1


-

-

1.297

136

85

56.847.805.922

2


-

-

37

647

379

158.654.658.685

3


-

-

79

186

-

15.032.889.500

4

Beasiswa Miskin

-

1.208

-

-

-

39.550.891.500

5


-

116

-

-

-

3.196.000.000

6

Tahfidz Al-Quran

51

-

-

-

-

1.947.656.000

7

Pilot

-

47

-

-

-

16.571.458.000

8

Bantuan Pendidikan

-

-

-

-

-

27.301.295.660

9

Kualifikasi Guru

-

-

-

-

-

-

10

Riset Unggulan

-

-

-

-

-

1.200.000.000

11


-

-

-

-

-

-

12


12

-

-

-

-

11.064.253.000

63

1.371

1.413

969

464

331.366.908.267

Total 2013-2016 Ket: 2016* = tahun target/rencana

Sumber: Lembaga Pengembangan Sumberdaya Manusia (LPSDM) Aceh, 2016


125


3.4.2. JAMINAN KESEHATAN RAKYAT ACEH Gubernur Aceh, Zaini Abdullah bersama Direktur Utama Jamsostek, Fachmi Idris yang didampingi Wali Nanggroe Malik Mahmud pada acara penandatanganan kerjasama Pelayanan Kesehatan JKRA antara PT Askes (Persero) dengan Pemerintah Aceh Jaminan Kesehatan Rakyat Aceh (JKRA) merupakan salah satu program andalan Pemerintah Aceh di bidang kesehatan. JKRA adalah suatu jaminan kesehatan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi dasar kesehatan yang diberikan kepada stiap penduduk Aceh yang iurannya dibayar oleh Pemerintah Aceh. Jaminan kesehatan ini diberikan tanpa membedakan status sosial, ekonomi, agama, jenis kelamin dan usia selama belum memiliki jaminan Kesehatan Naional (JKN) sesuai dengan kedudukannya. JKRA telah dimulai sejak tahun 2010 dengan nama Jaminan Kesehatan Aceh (JKA) melalui kerjasama dengan PT Askes Persero dengan pola bayar kapitasi terhadap pelayanan kesehatan tingkat dasar dan 126

TUJUAN JKRA 1.

Menjamin kebutuhan pelayanan kesehatan bagi seluruh penduduk Aceh.

2. Menyediakan pelayanan kesehatan yang berkualitas dari pelayanan kesehatan tingkat pertama sampai tingkat lanjutan. 3. Memberikan perlindungan kesehatan dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap penduduk Aceh.

free for service untuk pelayanan tingkat lanjutan. Selanjutnya mulai tahun 2014 JKRA telah teringrasi dengan BPJS (Badan Pelaksana Jaminan Sosial) Kesehatan yang menanggung seluruh penduduk Aceh.

bisa berobat gratis meski tanpa

Melalui JKRA, memungkinkan masyarakat

Tanda Penduduk (KTP) Aceh


kartu Asuransi Kesehatan (ASKES), Jaminan Kesehatan Masyarakat (JAMKESMAS), Jaminan Pelayanan Persalinan (JAMPELSAL) dan sejenisnya, cukup dengan memiliki Kartu atau Kartu Keluarga (KK)


Aceh. Jika tidak memiliki KTP atau KK, masih tetap bisa dilayani jika penduduk Aceh tersebut disertai dengan surat keterangan yang dikeluarkan Keuchik/Kepala Desa yang disahkan oleh Camat. Pengobatan berobat gratis akan dilayani di Puskesmas, Rumah Sakit Pemerintah yang berada di ibu kota kabupaten/ kota serta ibu kota provinsi maupun luar daerah. Terhadap penduduk miskin yang tidak memiliki biaya transpor untuk merujuk dirinya ke rumah sakit kabupaten/kota atau provinsi, pihak puskesmas atau RSUD Kabupaten/Kota bisa membiayai transpor pasien maupun penampingnya satu orang. Bahkan untuk rujukan ke luar daerah, misalnya ke Rumah Sakit Umum (RSU) Cipto Mangunkusumo di Jakarta, pihak rumah sakit provinsi bisa membiayai transportasi udara. Pemberian biaya transpor untuk pasien dan pendamping tidak hanya berlaku untuk jalur darat saja, namun juga terhadap pasien darurat (emergency) dari wilayah kepulauan,

misalnya dari pulau Simeulue, bahkan pihak RSUD dapat mencarter pesawat khusus, jika diperlukan. Biaya transportasi yang telah dikeluarkan tersebut, bisa diklaim kepada PT Askes untuk diganti dan selanjutnya PT Askes akan memperoleh penggantian dari Pemerintah Aceh melalui Dinas Kesehatan Aceh. Kerjasama yang dilakukan Pemerintah Aceh dengan PT Askes menanggung terhadap sisa penduduknya sekitar 1,2 - 2 juta orang yang belum mendapat jaminan asuransi kesehatan dari negara. Oleh karena itu, Pemerintah Aceh dinilai sebagai pelopor pertama sebagai penanggung jaminan kesehatan penduduk secara universal di Indonesia. Adapun daerah lain, seperti DKI Jakarta, memang mempunyai program seperti yang dilaksanakan Pemerintah Aceh, namun tidak menanggung sisa seluruh penduduknya yang belum masuk dalam tanggungan negara melalui

program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Pemerintah Aceh mendaftarkan seluruh penduduknya yang belum masuk dalam peserta JKN, serta diintegrasikan dengan JKN. Kebijakan yang diambil oleh Pemerintah Aceh tersebut telah mendapat apresiasi oleh Pemerintah Pusat. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 tahun 2004 bahwa secara nasional, Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) baru akan meng-cover seluruh penduduk Indonesia pada tahun 2019 mendatang. Oleh karena itu sudah sepantasnya Pemerintah Aceh dijuluki sebagai pelopor Universal Health Coverage (UHC) di Indonesia. Untuk memberikan informasi secara lebih mendalam tentang perkembangan pelaksanaan JKRA di Aceh dapat dilihat Tabel 3.4.2.1.


127


TABEL 3.4.2.1.

PELAKSANAAN JAMINAN KESEHATAN ACEH (JKRA) TAHUN 2013-2016 No.

Tahun

Anggaran (Rp)

1

2013

419.124.895.000 Sejak 2010-2013 program ini bernama Jaminan Kesehatan Aceh (JKA). Kerjasama dengan PT Askes Persero dengan pola bayar kapitasi untuk pelayanan kesehatan tingkat dasar dan Free For Service untuk pelayanan tingkat lanjutan. Biaya premi disediakan untuk 1.762.452 orang serta pembayaran claim pelayanan medis JKA tahun 2010.

2

2014

368.365.971.263 Jumlah penduduk Aceh yang telah menjadi peserta JKN (Jaminan Kesehatan Nasional) 4.429.548 jiwa, diantaranya 1.691.410 jiwa adalah peserta JKRA dengan membayar premi Rp.19.225 per bulan ke BPJS Kesehatan. Jumlah Rumah Sakit Umum Daerah yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan 28 RS sedang jumlah Rumah Sakit Swasta 33 RS. Kebijakan dari Pemerintah Aceh menyediakan kursi roda yang tidak ditanggung dalam Program JKN, jumlah kursi roda yang diklaim dan dibayar oleh Dinas Kesehatan Aceh sebanyak 44 buah.

3

2015

443.878.332.078 Jumlah penduduk Aceh yang telah menjadi peserta JKN (Jaminan Kesehatan Nasional) 4.429.548 jiwa, diantaranya 2.066.979 jiwa adalah peserta JKRA dengan membayar premi Rp.19.225 per bulan ke BPJS Kesehatan. Jumlah Rumah Sakit Umum Daerah yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan 28 RS Kebijakan dari Pemerintah Aceh menyediakan kursi roda yang tidak ditanggung dalam Program JKN, Dinas Sosial juga melakukan pengadaan kursi roda yang diklaim dan dibayar oleh Dinas Kesehatan Aceh sebanyak 44 buah.

4

2016*

540.978.533.326 Jumlah peserta awal yang ada dalam master BPJS kesehatan pada saat perjanjian kerjasama program JKRA ditandatangani dengan peserta 2.066.979 jiwa. Peserta tambahan yang belum termasuk dalam peserta awal yang melakukan pendaftaran selama periode kerjasama.

Jumlah

1.772.347.731.667

Ket: 2016* = tahun target/rencana Sumber: Dinas Kesehatan Aceh, 2016

128


Keterangan


3.4.3. PEMBANGUNAN JALAN TEMBUS DAN LINGKAR KEPULAUAN Seiring dengan pertumbuhan jumlah penduduk yang semakin padat dan perkembangan masyarakat yang semakin maju, maka pergerakan barang dan jasa juga akan meningkat yang kemudian harus diimbangi dengan peningkatan sarana dan prasarana transportasi, diantaranya penambahan

jaringan jalan dan pengaturan transportasi. Pembangunan jalan dilaksanakan guna meningkatkan produktivitas masyarakat sehingga dapat memberikan hasil yang lebih baik terhadap masyarakat baik dari segi sosial dan segi ekonomi.

keterisolasian khususnya

Oleh karena itu, dalam rangka meningkatkan akses guna membebaskan

Rencana pembangunan jalan

masyarakat yang berada daerah terutama daerah tengah termasuk kepulauan, Pemerintah Aceh terus melanjutkan upaya untuk menyelesaikan pembangunan jalan lintas tengah dan lingkar kepulauan Aceh. tersebut merupakan usaha telah lama direncanakan

Jantho – Lamno Simpang Krueng Geukuh – Batas Bener Meriah Batas Aceh Utara Batas Bener Meriah

Aceh Besar

Sp. Teritit - Pondok Baru Samarkilang - Peunaron Bts. Aceh Timur

Pidie Jaya Bireuen Aceh Jaya

Pidie

Aceh Utara

Bener Meriah

Genting Gerbang Ceulala - Beutong Ateuh Jeuram - Lhokseumot Beutong Ateuh

Aceh Timur

Langsa

Aceh Tengah

Aceh Barat

Aceh Tamiang

Nagan Raya

Ie Mirah - Lama Muda

Gayo Lues Aceh Barat Daya

Babah Rot - Bts. Gayo Lues

Peureulak - Lokop Bts. Gayo Lues Blang Kejeren - Pinding Bts. Aceh Timur

Aceh Selatan

Aceh Tenggara

Blang Kejeren - Trangon Bts. Abdya

Sp. Lawe Desky - Muara Situlen - Gelombang Subulussalam

Nasreuhe - Lewak - Sibigo

Trumon - Buluseuma Kuala Baru - Singkil Singkil


129


dan dilaksanakan oleh Pemerintah Aceh. Pada masa kepemimpinan Gubernur Ibrahim Hasan digunakan istilah pembangunan jalan jaring laba-laba, masa Gubernur Syamsuddin Mahmud disebut dengan 16 (enam belas) ruas jalan tembus, sedangkan masa Gubernur Abdullah Puteh diberi nama Ladia Galaska. Walaupun memiliki nama yang berbeda, sebenarnya mempunyai tujuan yang

sama untuk membuka akses wilayah tengah dan pedalaman Aceh termasuk kepulauan dari keterisoliran dengan harapan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pada masa tersebut, karena beberapa isu yang berkaitan tentang lingkungan hidup, menyebabkan sampai sekarang pembangunan jalan ini belum seluruhnya terlaksana, walaupun sebenarnya secara teknis dan ekonomis pembangunan jalan itu

merupakan suatu keharusan. Jalan lintas tengah dan lingkar kepulauan yang sedang dilanjutkan pekerjaannya sampai saat ini, telah terbagi dalam beberapa ruas sesuai dengan masing-masing level kewenangan pemerintahan, baik nasional, provinsi maupun kabupaten/kota. Untuk mengetahui ruas jalan dimaksud, dapat dilihat Tabel 3.4.2.2

TABEL 3.4.2.2.

NAMA RUAS DAN PANJANG JALAN BERDASARKAN KEWENANGAN No

130

Ruas Jalan

Panjang (Km)

Kab/Kota

Kewenangan Pemerintah

Kondisi

1

Jantho – Lamno

48,34

Aceh Besar dan Aceh Jaya

Provinsi

Belum tembus 13,8 Km

2

Simpang Krueng Geukuh – Batas Bener Meriah

52,60

Aceh Utara

Provinsi

Telah tembus seluruhnya, 15 Km belum teraspal

3

Peureulak – Lokop – Batas Gayo Lues

107,30

Aceh Timur

Telah tembus seluruhnya dan telah teraspal ± 90 Km

4

Simpang Tiga Redelong – Pondok Baru – Samar Kilang

57,08

Bener Meriah, Aceh Tengah

Provinsi

Telah teraspal ± 21 Km

5

Samar Kilang – Peunaron

Aceh Tengah, Aceh Timur

Provinsi

Dilakukan perubahan Design karena melewati rencana genangan Waduk Jambo Aye

6

Batas Aceh Utara – Bandara Rembele

29,73

Provinsi

Telah tembus dan hampir selesai teraspal seluruhnya

7

Jeuram – Lhokseumot – Beutong Ateuh dan Genting Gerbang – Ceulala – Beutong Ateuh

111,00

Nagan Raya dan Aceh Tengah

Nasional

Telah tembus dan teraspal seluruhnya



No

Ruas Jalan

Panjang (Km)

Kab/Kota

Kewenangan Pemerintah

Kondisi

9

Batas Aceh Timur – Pining Blangkejeren

61,42

Gayo Lues

Provinsi

Telah tembus seluruhnya Belum teraspal ± 8,5

10

Simpang Lawe Deski – Muara Situlan – Gelombang

80,28

Aceh Tenggara

Provinsi

Belum teraspal ± 4 Km, belum tembus ± 20 Km

11

Blang Kejeren – Trangon – Batas Aceh Barat Daya

90,15

Gayo Lues

Provinsi

Telah tembus seluruhnya, telah teraspal ± 15,67 Km

12

Batas Gayo Lues – Babah Roet

27,57

Aceh Barat Daya

Provinsi

Telah tembus seluruhnya, telah teraspal ± 15,67 Km

13

Ie Mirah – Lama Muda Aceh Barat Daya

36,00

Aceh Barat daya

Kabupaten

14

Trumon – Bulohseuma – Kuala Baru – Singkil.

96,35

Aceh Selatan, Singkil

Provinsi

Telah tembus sampai ke Kuala Baru, telah teraspal ± 4 Km

15

Lingkar Pulau Simeulu

± 321

Simeulue

Nasional, Provinsi, Kabupaten

Sudah teraspal ± 195,57,belum teraspal ± 122,930 Km, Belum tembus 2,5 Km

Telah tembus seluruhnya, telah teraspal 300 M

Sumber: Dinas Bina Marga Aceh, 2016


131


Adapun uraian secara lebih lengkap mengenai kondisi capaian pembangunan pada masing-masing ruas jalan tersebut, yaitu : 1.

132

Jalan Jantho – Lamno (Aceh Besar-Aceh Jaya), sebagian telah telah dikerjakan, namun terdapat masih terdapat 13,8 kilometer yang belum ditembus. Pada 2016 telah dianggarkan dana sebesar Rp 10 (sepuluh) Milyar untuk pembukaan jalan dan pengerasan melalui karya Bakti TNI yang dikerjakan oleh Kodam Iskandar Muda. Pengerjaannya dilakukan dari 2 (dua) sisi, yaitu dari arah Kota Jantho dan arah Kota Lamno . Kondisi lapangan yang terdiri atas pergunungan yang berbatu yang disertai kelerengan yang curam menyebabkan kemajuan pelaksanaan pekerjaan menjadi lambat. Berdasarkan kondisi tersebut, maka pada akhir tahun 2016 jalan tersebut dapat tembus seluruhnya sehingga diharapkan pada tahun 2017dapat diselesaikan seluruhnya.

seluruhnya dan sebagian besar telah diaspal, diperkirakan pada tahun 2016 akan selesai teraspal seluruhnya. 4. Jalan Peureulak-Lokop-batas Gayo Lues (Kabupaten Aceh Timur) sepanjang 107,30 Kilometer, merupakan jalan yang menghubungkan wilayah timur ke Tengah Aceh. Jalan ini telah tembus dan menjadi alternatif masyarakat untuk mengangkut hasil pertanian. Kondisi yang telah teraspal adalah sepanjang ± 90 Km, sedangkan sisanya masih berupa jalan tanah. Pada Tahun 2016, Pemerintah Aceh pada akan menyelesaikan secara keseluruhan pembangunan jembatan pada ruas ini.

2. Jalan Simpang Krueng Geukuh – Batas Bener Meriah dengan Aceh Utara sepanjang 52,60 Kilometer menghubungkan kabupaten aceh Utara dengan Kabupaten Bener Meriah, jalan ini merupakan jalan bekas milik PT.Kertas Kraft Aceh (KKA). Sisa badan jalan yang belum teraspal namun sudah dilakukan perkerasan sekitar 15 kilometer, diharapkan pada akhir tahun 2016 akan tuntas teraspal seluruhnya.

5. Melalui SK Gubernur Aceh Nomor 620/1243/2015 tanggal 29 Oktober 2015, nama ruas jalan Simpang Tritit – Pondok Baru – Samarkilang – Peunaron telah dirubah menjadi ruas jalan Simpang Tiga Redelong – Pondok Baru – Samar Kilang sepanjang 57,08 Kilometer. Jalan ini untuk membuka keterisoliran masyarakat Samar Kilang. Jalan yang sudah ter aspal sepanjang ± 21 Kilometer, dan sebahagian lagi masih berupa tanah dan kerikil. Sementara itu untuk jalan dari Samar Kilang – Peunaron harus dilakukan perubahan desain terlebih dahulu, karena desain awal ruas jalan ini ternyata akan melewati daerah genangan waduk pembangunan waduk Jambo Aye yang juga akan dibangun.

3. Jalan Batas Aceh Utara – Bandara Rembele sepanjang 29,73 Km merupakan kelanjutan dari ruas jalan Jalan Simpang Krueng Geukuh – Batas Bener Meriah yang sudah tembus

6. Jalan Jeuram – Lhokseumot – Beutong Ateuh (Batas Aceh Tengah) dan Jalan Genting Gerbang – Ceulala – Beutong Ateuh (Batas Nagan Raya) sepanjang 111 Km. Kedua ruas jalan tersebut telah



tembus dan terspal seluruhnya. Pada tahun 2015, jalan tersebut telah berubah status dari jalan Provinsi menjadi ruas Jalan Nasional dimana pengelolaannya akan dilakukan oleh Pemerintah Pusat. 7. Jalan Batas Aceh Timur – Pining Balangkejeren sepanjang 61,42 Km. merupakan jalan yang terdapat di Kabupaten Gayo Lues, jalan ini merupakan lanjutan dari ruas jalan Peureulak – Lokop – Batas Gayo Lues. Jalan yang dapat memberikan begitu besar manfaat bagi Kabupaten Gayo Lues ini telah tembus namun ada ± 8,5 Km yang belum teraspal masih dalam kondisi tanah dan Kerikil. 8. Jalan Simpang Lawe Deski – Muara Situlan – Gelombang Aceh Tenggara sepanjang 80,28 Km, merupakan ruas jalan yang menghubungkan Kabupaten Aceh Tenggara dengan Kota Subulussalam. Ruas jalan ini belum dapat ditembus sepanjang ± 20 Km yang disebabkan melewati kawasan Taman Nasional Gunung Lauser (TNGL) sehingga memerlukan review Desain terlebih dahulu sebelum dilanjutkan pembangunannya.. Kondisi ruas jalan tersebut, saat ini telah teraspal sepanjang ± 14 Km. 9. Jalan Blang Kejeren – Trangon – Batas Aceh Barat Daya sepanjang 90,15 KM merupakan ruas jalan yang menghubungkan daratan tinggi Gayo dengan wilayah Timur Aceh. Jalan Ini telah tembus seluruhnya sejak masih bernama Ladia Galaska. Panjang jalan yang belum teraspal ± 10KM dan ±40 Km telah rusak ringan dan berat. Oleh Karenanya, sejak tahun 2012 sampai

dengan 2016 Pemerintah Aceh terus mengalokasikan dana ke ruas jalan ini t untuk memudahkan arus pergerakan masyarakat serta barang. 10. Jalan Batas Gayo Lues – Babah Rot sepanjang 27,57 Km merupakan lanjutan jalan Blang Kejeren – Trangon ke Aceh Barat Daya yang menghubungkan wilayah timur ke bagian Tengah Aceh. Jalan ini telah lama tembus, sejak masih bernama Ladia Galaska, di mana dari panjang 27,57 Km telah teraspal ± 15,67 Km, sedangkan sisanya masih berupa tanah dan kerikil. 11. Jalan Ie Mirah – Lama Muda Aceh Barat Daya sepanjang 36 Km yang menghubungkan Desa Ie Mirah ke Pelabuhan Susoh di Kabupaten Aceh Barat Daya. Ruas jalan ini telah diubah statusnya dari kewenagan Provinsi menjadi kewenangan Kabupaten pada Tahun 2015, sehingga pelaksanaan pembangunannya tidak di lakukan lagi oleh Pemerintah Aceh dan menjadi tanggungjawab Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya pada tahun 2016. Ruas jalan Ini telah tembus dan terbentuk badan jalan sepanjang 36 Km dengan lebar 20 M. Adapun itu panjang jalan yang telah teraspal baru mencapai 300 meter. 12. Jalan Trumon – Buloh Seuma – Kuala Baru – Singkil sepanjang 96,35 Km. Sesuai dengan SK Gubernur Aceh Tahun 2015, ruas ialan ini terbagi dalam 2 (dua) segmen, yaitu Trumon – Batas Singkil sepanjang 51,42 Km dan Batas Aceh Selatan – Kuala Baru – Singkil sepanjang 44,93 Km. Namun masyarakat lebih terbiasa menyebutnya dengan nama | KINERJA EMPAT TAHUN PEMERINTAH ACEH | 2013-2016

133


ruas jalan Trumon – Kuala Baru –Singkil. Pemerintah Aceh pada tahun 2016 telah berhasil menembuskan jalan tersebut sampai ke Kuala Baru serta membangun 3 (tiga) unit jembatan yang fungsional. Pekerjaan pada ruas jalan ini umumnya dilakukan dengan cara penimbunan yang menggunakan geotekstil karena sebagian besar ruas jalan ---ini berlokasi di daerah rawa. Sepanjang 65 Km yang sudah dilakukan penimbunan dari Trumon sampai Kuala Baru, sedangkan yang sudah berhasil diaspal baru mencapai ± 4 Km. 13. Jalan lingkar Simeulue bertujuan untuk membebaskan masyarakat pulau tersebut dari keterisoliran. Secara keseluruhan panjang total jalan lingkar ini adalah ± 321 Km, sudah termasuk ruas jalan Nasional, Provinsi maupun Kabupaten. Adapun ruas yang menjadi kewenangan Pemerintah Aceh, adalah ruas Nasreuhe – Lewak -

134


Sibigo sepanjang 129,42 Km dan ruas Sinabang – Sibigo sepanjang 92,64 Km. Dari keseluruhan panjang jalan tersebut yang sudah selesai diaspal baru mencapai ± 195,57 Km. Sedangkan yang belum teraspal dengan kondisi masih berupa tanah dan kerikil sepanjang ± 122,930 Km. Di samping itu sepanjang masih terdapat 2,5 Km lagi yang belum selesai ditembus. Diharapkan pada akhir Tahun 2016, jalan yang belum ditembus tersebut sudah dapat diselesaikan. Mengingat masih panjangnya jalan yang harus diselesaikan, maka pengaspalan akan terus dilakukan secara bertahap sesuai kemampuan Keuangan yang tersedia baik melalui APBN, APBA maupun APBK. Rencana pembangunan jalan Bebas hambatan Banda Aceh-batas Provinsi Sumatera Utara merupakan salah satu program prioritas yang telah dicanangkan sejak masa


3.4.4 RENCANA PEMBANGUNAN JALAN BEBAS HAMBATAN kepemimpinan Gubernur Irwandi Yusuf (20082012). Sebagai langkah awal pada masa itu telah dipersiapkan Survey Investigation Desaign (SID) guna menentukan trase jalan yang akan dipilih sebagai calon lahan. Oleh karena pembangunan jalan ini memerlukan berbagai pertimbangan dan persiapan yang matang termasuk sumebr pendanaan yang mencukupi sehingga tidak dapat dilakukan secara cepat. Selanjutnya pada masa Pemerintahan dr.Zaini Abdullah-Muzakir Manaf, rencana pembangunan jalan bebas ambatan tersebut tersebut digulirkan dan dimatangkan kembali. Hal ini dilakukan mengingat bahwa rencana tersebut termasuk dari bagian rencana pembangunan jalan Trans Sumatera sepanjang 2.700 kilometer dari Banda Aceh hingga Bandar Lampung berkonsep High Grade Highway (HGH) dari Pemerintah Pusat yang dicanangkan pada masa kepemimpinan Presiden/Wakil Presiden, Joko Widodo-Yusuf Kalla.

Tiga lintasan, yaitu Lintas Utama, Lintas Penghubung, dan Non Lintas Sumatera. Adapun Jalur Lintas Utama terdiri atas 17 (tujuh belas) ruas dengan pembagian sebagai berikut : 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17.

Bakauheni-Terbanggi Besar sepanjang 150 kilometer Terbanggi Besar-Pematang Panggang sepanjang 100 kilometer Pematang Panggang-Kayuagung sepanjang 85 kilometer Kayuagung-Palembang-Betung sepanjang 111,7 kilometer Jambi-Betung sepanjang 191 kilometer Jambi-Rengat sepanjang 190 kilometer Rengat-Pekanbaru sepanjang 175 kilometer Pekanbaru-Dumai sepanjang 135 kilometer Dumai-Rantau Prapat sepanjang 175 kilometer Rantau Prapat-Kisaran sepanjang 100 kilometer Kisaran-Tebing Tinggi sepanjang 60 kilometer Tebing Tinggi-Medan sepanjang 61,7 kilometer Medan-Binjai sepanjang 15,8 kilometer Binjai-Langsa sepanjang 110 kilometer Langsa-Lhokseumawe sepanjang 135 kilometer Lhokseumawe-Sigli sepanjang 135 kilometer Sigli-Banda Aceh sepanjang 75 kilometer

Jalur Lintas Penghubung terbagi atas 7 (tujuh) pembangunan yaitu: 1.

Indralaya-Palembang sepanjang 22 kilometer 2. Indralaya-Muara Enim sepanjang 110 | KINERJA EMPAT TAHUN PEMERINTAH ACEH | 2013-2016

135


RENCANA JALUR PEMBANGUNAN JALAN TOL

TRANS SUMATRA

Banda Aceh

460 km Binjai

Medan - Banda Aceh

Medan Tebing Tinggi

172 km

548 km

Medan - Sibolga

Pekanbaru - Medan Sibolga

Dumai

242 km Pekanbaru - Padang

610 km

Pekanbaru

Palembang - Pekanbaru Padang Jambi

Palembang

303 km Palembang - Bengkulu Bengkulu

Indrajaya 358 km Jati Agung Bakauheni - Palembang Bandar Lampung Bakauheni

136



3. 4. 5. 6. 7.

kilometer Muara Enim-Lahat Lubuk Linggau sepanjang 125 kilometer Lubuk Linggau-Curup-Bengkulu sepanjang 95 kilometer Pekanbaru-Bengkinang-PayakumbuhBukittinggi sepanjang 185 kilometer Bukittinggi-Padang Panjang-Lubuk AlungPadang sepanjang 5 kilometer Tebing Tinggi-Pematang Siantar-PrapatTarutung-Sibolga sepanjang 200 kilometer

berjumlah 9 (sembilan) buah Kabupaten/Kota, yaitu : Banda Aceh, Pidie, Pidie Jaya, Bireuen, Lhokseumawe, Aceh Utara, Aceh Timur, Langsa dan Aceh Tamiang. Beberapa kesepakatan yang telah dicapai diantaranya : 1.

Sedangkan Jalur Non-Lintas Sumatera terdiri dari: Jalur Batu Ampar, Muka Kuning, hingga Bandara Nadim. Pada Tahun 2015 pembangunan 4 (empat) ruas, yaitu Bakauheni-Terbanggi Besar, Palembang-Indralaya, Riau-Dumai, dan MedanBinjai sudah mulai dilakukan pembangunannya oleh PT. Hutama Karya yang diresmikan oleh Presiden Joko Widodo. Sehubungan dengan telah dimulainya pembangun terhadap ruas jalan tersebut, Pemerintah Aceh meminta kepada Pemerintan Pusat agar memprioritaskan pembangunan ruas jalan yang berada di wilayah ujung pulau Sumatera terlebih dahulu, termasuk wilayah Aceh. Dalam rangka melakukan percepatan terhadap pembangunan ruas jalan bebas hambatan di wilayah Aceh, telah dilakukan koordinasi guna melakukan pembagian tugas kepada masing-masing Satuan Kerja Pemerintah Aceh (SKPA). Koordinasi ini juga untuk untuk mendengar sikap para Bupati/Walikota yang daerahnya akan dilintasi proyek pembangunan jalan bebas hambatan Aceh-Sumut sepanjang 412,77 kilometer dengan lebar 100 (seratus) meter. Daerah yang diperkirakan akan dilintasi

Bupati/Walikota menyatakan siap untuk mendukung, terutama dalam percepatan pelaksanaan pembebasan tanah masyarakat yang terkena jalur pembangunan jalan. 2. Dinas Bina Marga Aceh, segera melakukan koordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk percepatan persiapan trase lokasi badan jalan dan pembuatan Detail Engeneering Design (DED) yang disesuaikan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Aceh maupun RTRW Nasional yang sudah ditetapkan. 3. Kantor Wilayah Badan pertanahan Nasional (BPN) beserta Biro Tata Pemerintahan Setda Aceh, akan mengambil langkah-langkah untuk percepatan pelaksanaan pengadaan tanah, berkoordinasi dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) terkait dan Satuan Kerja Perangkat Kabupaten/Kota (SKPK). 4. Badan Pengendalian Dampak Lingkungan (BAPEDAL) akan segera memastikan penyelesaian pembuatan dokumen Analisis dampak Lingkungan (AMDAL). Dinas Kehutanan Aceh, Dinas Perkebunan Aceh, Dinas Pertanian Tanaman Pangan Aceh, Dinas Cipta Karya Aceh, Dinas Pengairan Aceh, membuat langkah- langkah untuk percepatan pelaksanaan pembebasan tanah sesuai dengan tugas dan fungsi dinasnya masing-masing termasuk membantu membuat penghitungan harga satuan bangunan yang terkena trase badan jalan yang akan dibebaskan.


137


3.4.5. PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN MESJID RAYA BANDA ACEH Masjid Raya Baiturrahman Banda Aceh merupakan masjid yang memiliki lembaran sejarah yang panjang, yang kini memiliki status sebagai Masjid Provinsi yang berada di jantung Aceh. Nama Masjid Raya Baiturrahman ini

138


berasal dari pada saat pertamakali dibangun oleh Sultan Iskandar Muda pada tahun 1022 Hijriah/1612 Masehi. Uraian ringkas mengenai sejarah adalah sebagai berikut:

HARI) TAHUN

Recommend Documents