No.6/Mei 2012 - Tahun III
Majalah Online PPI Belanda
JONG I N D O N E S I A
Hari Bumi, Hari Kita
90 ta h un PPI Belanda
RETNO MARSUDI: Keluarga Adalah Surga Saya
30_________________________________________________________________________
Dalam suatu kesempatan perku- atau industri media.
memaknai
kebebasan
liahan di Fakultas Hukum Univer-
ketidakbebasan pers.
dan
sitas Leiden 2011 lalu, pertan- Namun, benarkah situasi itu yaan ini saya ajukan ke maha- membaik, dan khususnya, secara
Sejak lahirnya UU No. 40 tahun
siswa. Tidak seorang mahasiswa hukum
ter-
1999 (UU Pers), sensor, pembre-
pun dapat menjawab bahwa pers lindungi? Tulisan ini dibuat untuk
delan dan ijin pendirian pers ti-
bebas telah atau belum ter-
mengetengahkan situasi Indone-
dak lagi diperlukan. Lebih-lebih,
Semua sia di Peringatan Hari Pers Dunia
di masa kepresidenan Gus Dur,
meyakini, pers Indonesia sudah yang jatuh pada tanggal 3 Mei
Departemen Penerangan yang
sangat
selama ini menjadi institusi mo-
lindungi
hukum.
maju
seiring
menjadi
lebih
dengan setiap tahunnya.
mok bagi pers, telah dibubarkan.
jatuhnya rezim otoritarian SoeSurplus-defisit
Akibat yang dirasakan saat itu,
Menarik
bila kita menyimak
jumlah pers baru melonjak dras-
Memang, pers Indonesia telah perkembangan beberapa tahun
tis. Kepemilikan media tidak lagi
banyak berubah, terutama tidak
terakhir. Presiden Susilo Bam-
didominasi elit politik-ekonomi
pembredelan, bang Yudhoyono (SBY) menyam-
tertentu, karena siapapun ber-
sensor dan perijinan. Konteks paikan pidato khusus soal pers
lomba masuk dalam bisnis pers,
politik reformasi memberi ke- saat peringatan ulang tahun
atau bahkan berpolitik melalui
sempatan dengan memperbaiki keempat Harian Jurnal Nasional
pers.
harto di tahun 1998.
lagi
dikenalnya
situasi Setidaknya, terhadap
pers
politik
desen-
Indonesia. di Jakarta (3 Juni 2010), Dulu
tralisasi pula melahirkan pers
negara kita defisit, tapi sekarang kita
daerah baru yang lahir seiring
surplus freedom of the press… .
dengan musim Pilkada. Lonjakan
kontrol pers
Konteks
tidak
lagi
dominan, sementara pers kian Ini artinya, diskursus surplus- itu, sayangnya, tak disertai profemudah lahir dan berkembang
defisit’
sesungguhnya
adalah
sionalisme jurnalis dan kemam-
menyesuaikan kebutuhan pasar
wacana yang dilontarkan untuk
puan manajerial yang baik. Aki-
No. 6 - Mei 2012 - Tahun III - JONG INDONESIA
_________________________________________________________________________31 batnya, berita sensasional, pro- juan atau kemunduran jaminan
penyiaran’.
vokatif dan pelanggaran kode kebebasan pers sangat berganetik jurnalisme mudah ditemui.
tung dari komitmen pemerintah.
Sementara,
diberitakan
kese-
Masyarakat, ahli media, dan Ada sejumlah indikasi yang mem-
lamatan jurnalis masih menjadi
politikus
mempertanyakan perlihatkan ketidakseriusan di
masalah serius selama 2011,
situasi negatif itu sebagai eforia masa pemerintahan SBY dalam
karena catatan Lembaga Bantuan
ke e asan yang
menjamin kebebasan pers. Seti-
Hukum Pers dan Dewan Pers,
daknya, pertama, adanya upaya
telah terjadi 85 kasus kekerasan
membatasi kebebasan ekspresi
terhadap
pers
Situasi kebebasan pers yang melalui sejumlah instrumen pe-
1/3/2012).
Apalagi,
demikian tidak bisa dilepaskan rundang-undangan;
maraknya kekerasan tersebut
ke a lasan’,
atau wa ana surplus’nya “BY.
dari karakter produk rezim pasca
keterlibatan
-otoritarian.
kekerasan
Kran
demokrasi
yang disumbat puluhan tahun,
Kedua,
aparat
dalam
terhadap
jurnalis;
serta Ketiga, impunitas atau
diperparah
(Kompas, situasi
dengan kegagalan
negara untuk mengadili pelaku kekerasan
dalam
mekanime
akhirnya terbuka dan memancar- pembiaran pelaku kekerasan un-
peradilan yang adil dan tak berpi-
kan energi perubahan drastis tuk menyerang pers.
hak. Tentunya, impunitas men-
dalam sejumlah aspek kehidupan
jadi problem besar penegakan Pemberangusan pers (breidel)
hukum serta mengancam fungsi
kum. Tidak semua berujung posi- misalnya, justru kembali terjadi
pers sebagai alat kontrol sosial
tif. Dalam soal pers, apa yang
(pasal 3(1) UU Pers). Militer,
sosial, budaya, politik dan hu-
dise ut surplus’ itu isa jadi
dalam kasus penyitaan secara
e- paksa alat siaran Radio Era Baru
polisi,
pegawai
pemerintahan
rupakan sisi negatif dari kebe- di Batam. Ironisnya, penyitaan
dan peradilan, ramai-ramai men-
basan pers.
paksa terjadi di tengah proses
gintimidasi
hukum di peradilan tata usaha
kekerasan terhadap jurnalis di
Meskipun demikian, situasi itu negara sedang berjalan. LBH Pers ukan erarti tidak lagi defisit’.
dan
melakukan
lapangan.
menduga kuat adanya campur
Realitasnya, negara tidak serius tangan Pemerintah Komunis Cina
Belum lagi ancaman terhadap
mewujudkan elemen dasar kebe- untuk
pers yang justru dilegalisasi me-
menghentikan
siaran
basan pers di Indonesia, teru- Radio Era Baru yang kerap
lalui
tama di paruh kedua pemerin- memberitakan soal pelanggaran
undangan, di luar UU Pers.
tahan SBY (2009-2011). Pers, bo-
HAM di Cina. Ini jelas menampar
Seperti UU Anti-Pornografi, UU
leh dikata, bandulnya kembali ke keras jaminan dalam pasal 4(2)
Informasi dan Transaksi Elek-
arah defisit.
Komitmen Pemerintah
UU
Pers
perundang-
menyatakan
tronik, UU Intelejen, serta sejum-
Terhadap pers nasional tidak
lah kehendak revisi legislasi yang
dikenakan
yang
sejumlah
penyensoran, cenderung membatasi pers be-
Kata kunci untuk melihat kema- pembredelan atau pelarangan
bas.
No. 6 - Mei 2012 - Tahun III - JONG INDONESIA
32_________________________________________________________________________ masyarakat untuk mendapatkan
akses internet dan media baru.
Di tengah politik hukum negara informasi, kehidupan demokrasi
Menurut survey RSF, indeks ke-
yang kurang berpihak dalam per- akan berjalan dengan baik, dan
bebasan pers Indonesia selama
lindungan pers bebas, situasi In- aspirasi masyarakat bisa disuara-
2011-2012 ini merosot sangat
donesia justru marak dipedaya kan
. Pern-
tajam dari tahun sebelumnya di
yataan yang disampaikan dalam
peringkat 117 menjadi 146 dari
digerakkan oleh elit politik atau Peringatan Hari Pers Nasional
179 negara di dunia. Dengan per-
bisnis tertentu. Sementara se- 2012 di Jambi itu, menarik untuk
ingkat itu, menempatkan pemer-
media dipersandingkan dengan bagai-
intahan SBY sebagai pemerintah
engakra i’ kekuasaan politik mana institusi internasional yang
yang paling buruk menciptakan
bekerja dalam isu kebebasan
situasi kebebasan pers pasca
oleh
kekerasan
jumlah
sipil
yang
penguasa
predatorik di berbagai level, yang
Ko pas, 9/ /
sarat dengan kepentingan ko- pers melihat situasi Indonesia.
Soeharto. Lebih lagi, di tingkat
munal dan semata akumulasi
Asia Tenggara, posisinya di atas
modal.
Pers, ringkasnya, menghadapi
Pesan atas temuan Reporters
Vietnam dan Burma, sedangkan
San Frontiers (RSF, 2012), berto-
negara lainnya lebih baik dari
lak belakang dengan pernyataan
Indonesia.
tembok berlapis untuk bisa men- SBY. RSF, lembaga promosi kebejadi pers yang bebas dari tekanan basan pers yang bermarkas di
Dengan catatan RSF ini, kita ber-
struktural dan kekerasan. Bila Paris, setiap tahun membuat
harap, pemerintah memperkuat
lapisan itu kian menebal dan indeks
RSF
komitmen jaminan kebebasan
mengeras, bukan tidak mungkin, menilai tujuh elemen dasar suatu
pers, agar tak semata berada di
sedang negara berkaitan dengan indeks
dalam alam wacana saja, tetapi
sesungguhnya
negara
kebebasan
menuju kembali ke situasi otori- kebebasan
pers.
pers.
Pertama, sungguh-sungguh didorong ke
tarianisme politik yang menyum- adanya kekerasan dan tindakan
arah politik pers bebas yang lebih
bat sekaligus mematikan kebe- kasar terhadap jurnalis; Kedua,
protektif dan penegakan hukum
basan pers.
yang progresif.
peran negara dalam melawan impunitas atas kekerasan dan
Semoga tidak demikian, sebagai- tindakan kasar; Ketiga, sensor mana pernyataan Presiden SBY dan sensor diri (self-censorhip); e erapa ulan lalu. Indonesia Keempat, situasi media (seperti akan terus menganut paham ke- apakah pemerintah mengontrol merdekaan pers, .... suatu negara kebijakan editorial media milik akan lebih baik jika menganut negara);
Kelima,
perundang-
paham kebebasan pers, daripada undangan soal media; Keenam; paham otoritarian. Kemerdekaan tekanan peradilan, birokrasi dan pers
akan
memenuhi
hak kelompok bisnis; dan Ketujuh,
No. 6 - Mei 2012 - Tahun III - JONG INDONESIA
_________________________________________________________________________33 Year
Netherlands
Indonesia
Thailand
Philippines
2002
1
57
65
89
2003
1
110
82
118
2004
1
117
59
111
2005
1
102
107
139
2006
1
103
122
142
2007
12
100
135
128
2008
16
111
124
139
2009
7
100
130
122
2010
1
117
153
156
2011-2012
3
146
137
140
* R. Herlambang Perdana Kandidat PhD, Van Vollenhoven Institute, Fakultas Hukum Universitas Leiden, enulis disertasi “o io-Legal Ke e asan Pers di Indonesia’.
[email protected]
No. 6 - Mei 2012 - Tahun III - JONG INDONESIA
