Tahun 2008 dalam hitungan hari akan

DARI REDAKSI

T

ahun 2008 dalam hitungan hari akan segera berakhir dan akan segera kita jelang tahun 2009. Setiap memasuki tahun baru terbentang rencana dan harapan baru termasuk perencanaan anggaran yang tertuang dalam APBN 2009. Namun di saat kita akan menatap harapan baru tahun depan, muncul krisis finansial global pada awal Nopember 2008 yang dipicu karena jatuhnya saham property di Amerika Serikat. Semula ada pihak yang tetap optimis bahwa pengaruh krisis tersebut tidak terlalu siginifikan namun kenyataannya dampaknya cukup besar tak terkecuali terhadap APBN 2009. Parlementaria Edisi 69 yang juga sebagai edisi akhir tahun sengaja mengulas APBN 2009 yang telah disahkan Rapat Paripurna DPR tanggal 30 Oktober 2008 dalam laporan utama. APBN sebesar Rp 1.037 triliun tersebut akan berlaku mulai 1 Januari 2009, bagaimanapun rentan terhadap situasi dan perkembangan ekonomi dunia sebab kita telah berada dalam era globalisasi. Kita semua sepakat agar pengaruh krisis finansial global tersebut takkan separah sebagaimana krisis ekonomi tahun 1998. Untuk itu melalui wawancara dan masukan dari kalangan DPR dan pengamat serta pihak lain, diharapkan kita mampu mengantisipasi bahkan kalau bisa tantangan yang ada kita ubah menjadi peluang. Salah satunya adalah merevisi APBN 2009 lebih awal, jika dalam keadaan wajar dilakukan perubahan pada bulan Juni, maka bisa dipercepat pada bulan Januari 2009.

Di bidang legislasi diturunkan laporan mengenai perkembangan pembahasan RUU Jaminan Produk Halal dan RUU Pelayanan Publik. Di bidang anggaran, disajikan laporan mengenai anggaran pemilu 2009. Dewan berharap anggaran untuk pesta demokrasi lima tahunan itu direncanakan secara cermat dan seselektif mungkin. Sedangkan di bidang pengawasan, diturunkan mengenai target Pansus Orang Hilang yang mematok agar kasus tersebut bisa tuntas sebelum Pemilu 2009. Selain itu disajikan laporan mengenai tindak lanjut pengesahan RUU Wilayah Negara dengan maksud bisa meminimalisir sengketa perbatasan antar Negara. Rubrik kunjungan kerja diturunkan laporan kunjungan kerja Komisi-komisi I, II, IV, VII, VIII dan Komisi IX. Temuan dan hasil kunker tersebut menunjukkan betapa Dewan begitu memperhatikan kepentingan dan kemajuan daerah untuk bisa sejajar dengan daerah-daerah lainnya. Refleksi akhir tahun terhadap kinerja DPR periode 2004-2009 dalam masa empat tahun pengabdiannya juga diturunkan dalam rubrik sorotan. Sementara itu dalam liputan khusus, Sidang Asian Parliamentary Asssembly (APA) ke III di Jakarta. 14 resolusi telah dilahirkan dalam Deklarasi Jakarta. Yang terpenting menurut Ketua DPR Agung Laksono-yang juga Presiden APA, resolusi tersebut dapat diimplementasikan di semua negara Asia, yang muaranya untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat di kawasan Asia.

PENGAWAS UMUM PIMPINAN DPR PENANGGUNG JAWAB/KETUA PENGARAH Hj. Dra. Nining Indra Saleh, MSi (Sekjen DPR RI) PIMPINAN PELAKSANA Drs. Riado Simanjuntak (Kepala Biro Humas & Hukum) PIMPINAN REDAKSI Drs. Suratna, MSi (Kabag. Pemberitaan & Penerbitan) WK. PIMPINAN REDAKSI Dra. Etmita Ardem, MSi., Drs. Ardiansyah, MM. (Kasubag Penerbitan) ANGGOTA REDAKSI Dra. Trihastuti, Nita Juwita, S.Sos Zulfiar Rahman, S.Sos., Mastur Prantono, Sugeng Irianto, S.Sos Bayu Setiadi, S.IP Suwarni, SE Dian Arivani, SE, Iwan FOTOGRAFER Eka Hindra, Agung Sulistiono, S.H. Mu’amil Rokhily, S.Sos SIRKULASI M. Yasan DISAIN GRAFIS & ARTISTIK Spora ALAMAT REDAKSI/TATA USAHA BAGIAN PEMBERITAAN & PENERBITAN DPR-RI Lt. II Gedung Nusantara III DPR-RI JI. Jend. Gatot Soebroto-Senayan, Jakarta Telp. (021) 571 5348, 571 5586, 571 5350 Fax. (021) 571 5341 e-mail: [email protected] www.dpr.go.id/berita PARLEMENTARIA TH. XXXIX NO. 69

1

ASPIRASI Usulan PPera era turan PPemerintah emerintah N eraturan Noo.19 Tahun 2003 menjadi UU Kepada Yth. Bapak Ketua DPR RI Di Gedung DPR RI Dengan Hormat, Pada tahun 2006 dan tahun 2007 di Kabupaten temanggung Provinsi Jawa Tengah dan daerah-daerah penghasil tembakau di seluruh Indonesia telah mengalami panen tembakau dengan harga yang cukup baik. Hal ini secara signifikan telah meningkatkan kesejahteraan petani tembakau dan berpengaruh pada perkembangan perekonomian masyarakat lainnya. Selain itu, industri rokok telah menghasilkan pendapatan yang cukup besar bagi negara melalui cukai rokok dan berhasil menyerap tenaga kerja yang relatif banyak. Pada lain pihak, Food and Drugs Administration (FDA) berencana memberlakukan undang-undang tentang rokok di 9 (sembilan) negara bagian Amerika Serikat yaitu New York, Massachusetts, Conecticut, West Virginia,Illinoois, Ohio, Montana, Texas, dan North Carolina. Undangundang tersebut salah satunya mengatur tentang larangan peredaran rokok beraroma, dimana rokokberaroma merupakan ciri khas rokok kretek yang diproduksi di Indonesia. Adanya peraturan ini akan membawa dampak bagi industri rokok Indonesia. Oleh karena itu, kami yang bertindak mewakili masyarakat pertembakauan Kabupaten Temanggung, memohon agar Pemerintah maupun DPR RI dapat mengagendakan perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2003 tentang Pengamanan Rokok Bagi Kesehatan untuk menjadi Undang-Undang, baik sebagai usul inisiatif Pemerintah atau sebagai inisiatif DPR RI. Drs. M. Bambang Sukarno Ketua ADKASI Ketua DPRD Kab. Temanggung, Prov. Jawa Tengah JL. Letjen Soeprapto No. 23, Temanggung

Tanggapan Pada intinya pelapor menyampaikan permohonan agar DPR RI dapat mengagendakan pembahasan tentang PP No. 19 Tahun 2003 menjadi Undang-Undang atas inisiatif Pemerintah atau Inisiatif DPR RI. Berdasarkan Peraturan Tata Tertib DPR RI Pasal 37 (1) menyebutkan bahwa tugas Komisi dalam pembentukan Undang-Undang adalah mengadakan persiapan, penyusunan,

2

PARLEMENTARIA TH. XXXIX NO. 69

pembahasan dan penyempurnaan RUU termasuk dalam ruang lingkup tugasnya, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Bab XVII. Komisi VI merupakan alat kelengkapan DPR yang antara lain membidangi masalah perdagangan dan perindustrian. Di samping itu, Peraturan Tata Tertib DPR RI Pasal 39 menyebutkan bahwa Badan Legislasi berkedudukan sebagai pusat pembentukan undang-undang/hukum nasional yang dibentuk oleh DPR sebagai alat kelengkapan DPR yang bersifat tetap. Sedangkan Peraturan Tata Tertib DPR Pasal 42 (1) menyebutkan bahwa tugas Badan Legislasi sebagai pusat pembentukan undang-undang diantaranya adalah sebagai berikut : a. Menyiapkan RUU usul inisiatif DPR berdasarkan program prioritas yang telah ditetapkan. b. Melakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi RUU yang telah diajukan anggota, komisi, atau gabungan komisi sebelum RUU tersebut disampaikan kepada Pimpinan Dewan. Berdasarkan ketentuan tersebut di atas dan sesuai dengan bidang permasalahan yang disampaikan pelapor, kiranya aspirasi tersebut dapat disampaikan kepada Komisi VI dan Badan Legislasi DPR RI sebagai bahan Masukan dalam melaksanakan tugas di bidang legislasi.

Mohon Realisir Ganti Rugi Tanah Desa Ex Jelebug, Bulaksari dan Mrutu Kepada Yth. Bapak Ketua DPR RI Di Gedung DPR RI Dengan Hormat, Panitia pembebasan tanah Desa ex Jelebuk, Bulaksari dan Mrutu Kelurahan Ujung Kecamatan Semampir Kota Surabaya menyampaikan bahwa tanah pelapor tersebut yang terletak di daerah basis Angkatan Laut Surabaya dengan luas 36,616 Ha(tiga puluh enam koma enamratus enam belas hektar) sampai saat ini masih dikuasai TNI AL. Pihak TNI AL belum pernah memberikan ganti rugi atas tanah masyarakat yang dikuasai tersebut walaupun pada tahun 2002 dan tahun 2005 pemilik tanah sudah diminta untuk mengesahkan surat – surat tanah dan lain – lain, namun kenyataannya sampai saat ini realisasi pembayaran ganti rugi tersebut belum terlaksana. Berbagai upaya telah dilakukan oleh pelapor untuk mendapatkan ganti rugi atas

tanah pelapor yang telah dikuasai oleh pihak TNI AL tersebut namun hingga kini belum ada kejelasan dari Menteri Pertahanan maupun dari TNI-AL. Berkaitan dengan hal tersebut pelapor mohon bantuan kepada DPR-RI untuk dapat memfasilitasi agar pihak Menteri Pertahanan maupun TNI-AL segera menyelesaikan ganti rugi tersebut. Panitia Pembebasan Tanah Desa Ex. Jelebug, Bulaksari, Mrutu Surabaya

Tanggapan Tanah yang menjadi permasalahan merupakan bagian dari tanah seluas 1.008 Ha yang talah terdaftar dalam inventaris Kekayaan Negara No. Registrasi 44415004, yang didalamnya terdapat tanah warga seluas +36,8 Ha yang dimiliki oleh 62 Kepala Keluarga. Keppres Nomor 34 Tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional di Bidang Pertanahan: z Pasal 2 Ayat (1) Sebagian kewenangan Pemerintah di bidang pertanahan dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota. z Pasal 2 Ayat (2) huruf b Kewenangan sebagai dimaksud dalam Ayat (1) diantaranya penyelenggaraan pengadaan tanah untuk kepentingan umum. Peraturan Presiden RI Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksaan Pembangunan untuk Kepentungan Umum. z Pasal 5 huruf n, Pembangunan untuk kepentingan umum yang dilaksanakan Pemerintah atau Pemerintah Daerah meliputi fasilitas Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara RI sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. z Pasal 6 Ayat (1) Pengadaan tanah untuk kepentingan umum di wilayah Kabupaten/Kota dilakukan dengan bantuan Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten/Kota yang dibentuk oleh Bupati/Walikota. z Pasal 8 Ayat (1) Pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum dilakukan melalui musyawarah dalam rangka memperoleh kesempatan mengenai: a. Pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum dilokasi tersebut. b. Bentuk dan besarnya ganti rugi. z Pasal 15 Ayat (1) Dasar Perhitungan besarnya ganti rugi didasarkan atas : a. Dengan memperhatikan NJOP tahun berjalan berdasarkan penetapan lembaga/Tim penilai harga tanah

ASPIRASI yang ditunjuk Panitia. b. Nilai jual bantuan yang ditaksir oleh perangkat Daerah yang bertanggungjawab dibidang bangunan. c. Nilai jual tanaman yang ditaksir oleh perangkat Daerah yang bertanggungjawab dibidang pertanian. Bahwa tanah warga Jelebug, Bulaksari, Mrutu dengan luas + 36,8 Ha yang dimiliki oleh 62 Kepala Keluarga sudah termasuk dalam Inventaris Kekayaan Negara tetapi belum diberikan ganti rugi maka sudah sewajarnya TNI Angkatan Laut memprioritaskan penyelesaiannya dalam waktu yang tidak terlalu lama dengan berpedoman kepada peraturan perundangan yang berlaku tentang pengadaan tanah untuk kepentingan umum. Permasalahan yang sama telah disampaikan dan kemudian ditindaklanjuti oleh DPR-RI sesuai: 1.1 Surat Sekretaris Jenderal DPR-RI yang ditunjukan kepada Kepala Staf TNI-AL No.PW.006/5938/DPR-RI/2006 tanggal 20 Juli 2006 perihal Penyampaian pengaduan masyarakat mengenai permohonan perlindungan hukum. 1.2 Rapat Dengar Pendapat Komsis I DPR-RI dengan KASAL yang juga dihadiri oleh pelapor yang dilaksanakan pada 22 Februari 2007. 1.3 Surat Pimpinan DPR-RI yang ditujukan kepada Kepala STAF TNI-AL No.PM.03/ 0310/DPR-RI/2008 tanggal 17 Januari 2008 tentang Penyampaian pengaduan masyarakat mengenai permohonan bantuan agar segera terealisir ganti rugi tanah di Desa ex Jelebug, Bulaksari, dan Mrutu.

Mohon Perlindungan (Kawasan hutan)

Hukum

Kepada Yth. Bapak Ketua DPR RI Di Gedung DPR RI Dengan Hormat, Kami sebagai keluarga dari tersangka menyampaikan bahwa telah terjadi penangkapan terhadap 2 (dua) orang tersangka masing-masing bernama A. Majid (Ketua Adat) dan Wahyuddin penduduk Desa Tubbi Kecamatan Tutar kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat yang dilakukan oleh penyidik Polres Polewali Mandar dengan tuduhan telah melakukan penyerobotan tanah kawasan hutan. Kami menganggap bahwa tuduhan

penyerobotan yang menjadi dasar tindakan penangkapan dan penahanan terhadap A. Majid dan Wahyuddin hanyalah suatu rekayasa dari seseorang yang tidak bertanggung jawab yang ingin menguasai tanah Ketua Adat dengan mempergunakan/ memperalat tangan-tangan penguasa, sebab tanah yang digarap oleh A. Majid menurut Peta Departemen Kehutanan posisinya berada di luar kawasan hutan/hutan lindung bahkan satu wilayah desa secara keseluruhan, yaitu Desa Tubbi berada di luar kawasan hutan/ hutan lindung. Tanah yang digarap oleh A. Majid merupakan tanah yang sudah lama dikuasai dan dimanfaatkan secara turun menurun dibuktikan dengan keberadaan sejumlah tanaman perkebunan yang sudah menghasilkan yang secara nyata membantu pendapatan keluarga. Diatas tanah yang dikuasai/dimanfaatkan juga terdapat beberapa kuburan leluhur dari A. Majid. Menurut kami penyidik Polres Polewali Mandar telah melakukan pelecehan hukum yaitu melakukan penangkapan dan penahanan tanpa dilandasi hasil penyelidikan yang akurat, bahwa telah terjadi suatu pelanggaran hukum. Oleh karena itu, kami memohon perlindungan hukum kepada DPR RI. Abd. Rasyid Desa Tubbi, Kec. Tutar, Kab. Morowali Mandar, Sulawesi Barat

Tanggapan UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan z Pasal (1) angka 3, yang dimaksudkan dengan kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap. Dalam kasus pelapor, untuk mengetahui posisi tanah yang dipermasalahkan berada di dalam/di luar kawasan hutan diantaranya dapat diketahui dari rencana tata ruang wilayah Kabupaten yang penetapannya berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten. z Pasal 50 Ayat (3), setiap orang dilarang: a. mengerjakan dan atau menggunakan dan atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah. b. merambah kawasan hutan. c. melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan dengan radius atau jarak sampai dengan : (1) 500 (lima ratus) meter dari tepi

waduk atau danau. (2) 200 (dua ratus) meter dari tepi mata air dan kiri-kanan sungai di daerah rawa. (3) 100 (seratus) meter dari kirikanan tepi sungai, 50 (limapuluh) meter dari kiri-kanan anak sungai. (4) 2 (dua) kali kedalaman jurang dari tepi jurang. (5) 130 (seratus tigapuluh) kali selisih pasang tertinggi dan pasang terendah dari tepi pantai. d. membakar hutan. e. Menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan di dalam hutan tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang. z Pasal 78 Ayat (2), Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 Ayat (3) huruf a, huruf b, huruf c diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah). UU No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana z Pasal 7 Ayat (1) huruf d Pejabat polisi negara Republik Indonesia sebagai penyidik karena kewajibannya mempunyai wewenang melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahandan penyitaan. z Pasal 77, Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang – undang ini tentang: a. sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan; b. ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntuta; Sebagaimana diamanatkan di dalam Pasal 79 sekiranya penangkapan dan penahanan yang dilakukan oleh penyidik menurut pelapor dianggap suatu pelecehan hukum serta merupakan suatu pelecehan hukum serta merupakan suatu pelanggaran hak asasi manusia, maka tersangka, keluarga atau kuasanya dapat mengajukan permintaan pemeriksaan kepada Ketua Pengadilan Negeri dengan menyebut alasannya.

Sumber : Bagian Pengaduan Masyarakat Sekretariat Jenderal DPR RI


3

LAPORAN UTAMA

URGENSI MEREVISI

M

eskipun kedepan ada perbaikan, namun sukar rasanya membayangkan perekonomian 2009 akan sama baiknya atau bahkan lebih baik dari tahun 2008. Krisis keuangan ini telah melanda segenap belahan dunia tanpa terkecuali sehingga pemerintah setiap negara harus siap dengan seperangkat kebijakan yang diharapkan dapat meredam dampak krisis keuangan global tersebut. Negara maju seperti Amerika Serikat dan negara-negara Eropa sudah mengumumkan paket penyelamatan dan stimulus ekonomi dengan jumlah fantastis demi menyelamatkan perekonomian mereka masing-masing dengan harapan masih dapat menciptakan pertumbuhan pada tahun 2009. Sedangkan untuk negaranegara yang tergolong emerging economy, paket yang dikeluarkan adalah untuk menstimulus pertumbuhan ekonomi seperti yang sudah diumumkan China dan India. Apapun bentuk paketnya, satu hal yang pasti adalah setiap negara di dunia ingin segera menuntaskan krisis dan kembali pada tujuan utama

4


Tahun 2009 agaknya akan menjadi tahun yang dikuatirkan banyak pihak. Di tahun itu diperkirakan banyak perusahaan mengalami kesulitan keuangan akibat melemahnya nilai tukar rupiah dan patokan harga minyak yang fluktuatif. Dengan demikian, dikuatirkan pula tahun tersebut akan terjadi gelombang pemutusan tenaga kerja (PHK) secara besar-besaran apabila pemerintah tidak segera mengantisipasi. dalam menyejahterakan rakyatnya masing-masing. Banyak pihak berharap pemerintah Indonesia tidak harus sampai mengeluarkan paket penyelamatan ekonomi, terutama untuk sektor financial. Penjaminan penuh seluruh simpanan masyarakat serta pinjaman antar bank mungkin satu hal yang masih perlu dilakukan Indonesa supaya tidak terjadi pelarian atau pemindahan modal ke negara tetangga yang telah menerapkan kebijakan seperti itu. Disamping melakukan sedikit pembatasan pada pergerakan mata uang asing keluar Indonesia, pengawasan ketat atas kemungkinan moral hazard harus disertai penjaminan penuh. Mengurangi secara drastis penggunaan mata

uang asing, terutama dolar AS, dalam transaksi domestik perlu serius dilakukan untuk meredam tekanan terhadap rupiah. Melemahnya rupiah terhadap dollar AS, menurut Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Endin AJ Soefihara, mau tidak mau membuat Anggaran Pendapatan belanja Negara (APBN) 2009 harus mengalami perubahan. “APBN 2009 rentan terhadap berbagai perubahan. Asumsi makro ekonomi yang sudah ditetapkan harus menyesuaikan dengan kurs dollar dan harga minyak,” tegasnya. Apabila APBN 2009 tidak segera disesuaikan terhadap kurs dollar dan harga minyak maka tingkat pembayaran negara ke luar negeri akan mengalami fluktuasi.

LAPORAN UTAMA

APBN 2009 Untuk mempertahankan keseimbangan keuangan negara, anggota dari Fraksi Persatuan Pembangunan ini menilai, yang paling penting harus dilakukan adalah memperkuat ketahanan ekonomi pada sektor riil atau ekonomi kerakyatan. Sementara itu Pengamat ekonomi Fadil Hasan menilai APBN 2009 harus mengalami perubahan. Menurutnya asumsiasumsi di dalam APBN yang telah ditetapkan pemerintah dan DPR sudah tidak lagi sesuai dengan perkembangan yang ada. “Perubahan APBN yang biasanya dilakukan pada pertengahan tahun, kemungkinan pada tahun 2009 akan lebih cepat,” ujarnya. Menghadapi situasi seperti ini, maka menurut Fadil perlu diambil langkah-langkah antisipasi melalui kebijakan moneter dan fiskal yang tepat. Keputusan tersebut harus diputuskan sejak dini guna mengantisipasi dampak krisis yang mungkin berkepanjangan. Sedangkan, Anggota Panitia Anggaran DPR RI Hasto kristianto menilai krisis keuangan yang terjadi bisa dijadikan momentum bagi pemerintah untuk berpindah haluan dari politik ekonomi yang memuja pasar bebas menjadi politik ekonomi yang

berbasis pada sektor riil. Namun itu semua harus terintegrasi dengan kedaulatan politik yang didukung oleh kapabilitas rakyat dalam berproduksi. “Di masa depan pemerintah jangan lagi sekedar mengedepankan politik balon tetapi beri perhatian yang lebih pada bergeraknya sektor riil,” tandasnya. Menurut politisi dari PDIP ini, kondisi makro ekonomi yang bagus seperti apapun tetapi jika sektor riil bangsa ini jauh tertinggal maka hal itu hanya menciptakan ekonomi gelembung yang sangat rawan. Ditegaskannya, bahwa upaya untuk mendorong sektor riil melalui suku bunga yang rendah dan program-program padat karya di pedesaan jauh lebih penting daripada buy back saham-saham BUMN. Perubahan alokasi anggaran dalam APBN 2009 harus berorientasi pada mengamankan kepentingan rakyat melalui berbagai program yang bersifat padat karya demi menstimulus penciptaaan lapangan kerja. Nursanita Nasution dari Fraksi PKS mengatakan, untuk menghadapi situasi ekonomi

dunia yang tengah mengalami gejolak maka pemerintah harus tetap memprioritaskan ekonomi dalam negeri. Pemerintah diminta lebih memperhatikan usaha menengah dan ekportir yang tengah mengalami kesulitan mendapatkan order dan melambungnya harga dipasaran. Selain berusaha memantau barang-barang yang masuk ke Indonesia, pemerintah juga harus gencar mensosialisasikan penggunaan produk dalam negeri. Ia menegaskan, penguatan ekonomi dalam negeri harus menjadi prioritas dalam menghadapi gejolak perekonomian dunia. Meskipun pada akhirnya pertumbuhan ekonomi tidak memenuhi target, yang terpenting sektor riil dapat berjalan. (da/bs)


5

LAPORAN UTAMA

A

PBN 2009 rentan terhadap berbagai perubahan. Asumsi makroekonomi yang sudah ditetapkan harus menyesuaikan dengan kurs dollar dan harga minyak,” ungkap Endin AJ Soefihara Wakil Ketua Komisi XI DPR RI kepada Parlementaria. Kemudian, tandanya, apabila APBN 2009 tidak segera disesuaikan terhadap kurs dollar dan harga minyak maka tingkat pembayaran negara ke luar negeri akan mengalami fluktuasi. APBN 2009 baru akan berlangsung 1 Januari dan menurut siklus yang ada, APBN baru dapat mengalami perubahan per Juni. Namun, menurut Endin, jika keadaan mendesak maka tidak masalah dilakukan perubahan di awal Januari. Untuk mempertahankan keseimbangan keuangan negara, anggota dari Fraksi Persatuan Pembangunan ini menilai, yang paling penting harus dilakukan adalah memperkuat ketahanan ekonomi pada sector riil atau ekonomi kerakyatan. “Ekonomi rakyat bergerak pada sector kebutuhan hidup yang tidak

Endin AJ Soefihara Wakil Ketua Komisi XI DPR RI

6


APBN 2009 Lakukan Melemahnya Rupiah terhadap dollar mau tidak mau membuat Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2009 harus mengalami perubahan. Sementara jika ditinjau dari patokan harga minyak, APBN 2009 juga harus menyesuaikan. dipengaruhi oleh valuta asing,” katanya. Sementara yang membuat gejolak perekonomian saat ini lebih disebabkan factor valuta asing, sehingga perbankan harus meningkatkan orientasinya kepada ekonomi rakyat. Bank yang beredar harus berada pada pusaran kepentingan ekonomi yang berbasis ekonomi kerakyatan. Pengalaman masa lalu yang tidak terkena krisis global tahun 1998 menurut Endin adalah ekonomi rakyat. Dengan demikian, kedepan ekonomi rakyat atau sector riil bangsa ini harus diperkuat. Mengapa pabrik mengalami krisis finansial, karena menurut dia pabrik berorientasi ekspor dan pada umumnya mereka adalah investor luar negeri yang didanai oleh mekanisme internasional finansial. Sehingga, kalau ada gejolak finansial di kantor pusatnya seperti di Amerika atau

Eropa maka akan berpengaruh juga terhadap cabangnya. Endin berharap, agar ekonomi di Indonesia dikelola untuk mencukupi orang Indonesia terlebih dahulu. “jangan sampai kebutuhan ekonomi Indonesia dicukupi oleh kebutuhan pasar internasional,” katanya. Misalnya, bawang atau beras tidak perlu impor dan dicukupi dalam negeri saja. Sehingga kebutuhan ekonomi dalam negeri tidak terpengaruhi oleh mekanisme impor – ekspor dan tidak terpengaruh oleh mata uang asing. “Usaha Menengah Kecil dan Mikro (UMKM) menjadi tumpuan menghadapi krisis global,” katanya. Namun, dia menyayangkan UMKM yang ada saat ini belum bisa sepenuhnya dijadikan tumpuan menghadapi krisis global karena UMKM yang ada di Indonesia hanya sebatas pidato dan belum menjadi ketahan ekonomi nasional. Pemerintah terkesan lebih memperhatikan sector finansial karena menghasilkan keuntungan yang lebih menggiurkan dengan keuntungan yang besar namun apabila terjadi kerugian bisa berdampak besar. Terkait buy back saham-saham BUMN yang dilakukan oleh pemerintah, dia mengatakan bahwa kebijakan seperti itu harus dilakukan pengkajian terlebih dahulu akan untung dan ruginya.

LAPORAN UTAMA

Harus Segera Penyesuaian Sedangkan, terhadap kebijakan Bank Indonesia (BI) yang menaikkan suku bunga, Endin mengungkapkan bahwa kebijakan itu ditempuh BI dengan tujuan tidak terjadinya pelarian dana ke perbankan asing. Tetapi dengan suku bunga dinaikkan menyebabkan kredit menjadi mahal. Sehingga solusinya dia menuturkan, pemerintah harus melakukan subsidi bungan terhadap jenis-jenis usaha kerakyatan. “Bunga tetap menjadi standar moneternya BI tetapi rakyat tidak mengalami tingkat kemahalan dalam memperoleh akses kebutuhan,” ujarnya. Krisis ekonomi global yang terjadi, Endin menilai tidak mempengaruhi ekspor dalam negeri. Dengan dollar naik maka ekspor Indonesia menjadi menguntungkan, karena Indonesia lebih banyak impor daripada ekspor

yang hanya 11 persen ke Amerika. Dengan demikian, dia berharap, APBN segera dilakukan penyesuaian khususnya asumsi makro. Realisasi APBN serapannya harus tinggi sehingga bisa menjadi stimulus untuk pertumbuhan ekonomi masyarakat. Efisiensi perlu dilakukan terutama untuk belanja pegawai. Kebijakan K husus Khusus Wakil Ketua Komisi XI DPR Endin A.J. Soefihara menuturkan untuk menunjang kegiatan sektor riil dibutuhkan kebijakan khusus dan dukungan APBN sebagai stimulus. Pasalnya, sampai saat ini penyerapan belanja belum optimal dan berimplikasi negatif terhadap kebutuhan likuiditas sektor riil. “Kebijakan Khusus itu perlu ada, tapi serapan APBN yang lebih tinggi juga harus diperhatikan,” jelasnya.

Endin khawatir kinerja APBN-P 2008 yang kurang optimal menyebabkan menumpuknya dana pembangunan dan baru tersalurkan pada penghujung tahun ini. Dengan demikian, APBN-P 2008 tidak bisa memicu berkembangnya sektor riil. Sementara itu, Pemerintah saat ini tengah membahas sejumlah upaya untuk menggerakan sektor riil. Hal tersebut dengan mempertimbangkan faktor perlambatan ekonomi global yang mempengaruhi kinerja perekonomian nasional. Menteri Keuangan selaku Plj Menko Perekonomian Sri Mulyani menjanjikan pemerintah akan memprioritaskan upaya penyelamatan sektor riil. Rencananya, lanjutnya, pemerintah akan melakukan desain belanja negara secara baik agar APBN 2009 mampu menjadi stimulus bagi sektor riil. Menurut dia, Fokus pemerintah saat ini adalah bagaimana instrumen ini to serve u all. Jadi pihaknya membuat instrumen untuk memberi pelayanan secara efektif. Sri menambahkan untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi, pemerintah akan mengkaji ulang design anggaran proyek-proyek 2009. Namun, dipastikan tidak akan ada proyek-proyek infrastruktur prioritas yang dibatalkan. (da/bs)

REK OMEND ASI KEBIJAK AN SEKT OR RIIL REKOMEND OMENDASI KEBIJAKAN SEKTOR Rekomendasi utama

Kebijakan publik

Perpajakan

Mengharapkan agar seluruh aturan yang diambil pemerintah harus sinkron dengan usulan yang diajukan Kadin dalam menjaga pertumbuhan ekonomi dan pengembangan sektor riil. Tidak ada perbedaan yang terlalu lebar antara aturan/prosedur formal sistem pembuatan kebijakan dan yang terjadi di lapangan. Pemberian stimulus fiskal seperti penurunan tarif dan lapisan tarif, pemberian fasilitas bebas PPN bagi produk primer tertentu serta fasilitas PPh untuk daerah dan produk tertentu.

Sistem fiskal dan moneter

Melanjutkan langkah-langkah konsolidasi fiskal dengan menjaga tingkat defisit yang terkendali dari aspek pembiayaan.

Kepabeanan dan cukai

Peningkatan pelayanan kepabeanan dan melakukan reformasi administrasi.

Sumber: Bidang Kebijakan Publik, Perpajakan, Sistem Fiskal & Moneter, Kepabeanan & Bea Cukai Kadin


7

LAPORAN UTAMA

Pemerintah Terlalu Memuja Politik Ekonomi Berbasis Pasar Bebas Krisis keuangan yang terjadi di Amerika Serikat telah membawa dampak bagi stabilitas perekonomian dunia. Krisis tersebut berawal dari pemberian kredit yang sangat ekspansif (mekanisme Sub Prime Mortgage), sehingga menyebabkan lembaga keuangan dan penjamin simpanan mengalami kerugian.

K

eadaan tersebut memicu hilangnya kepercayaan kepada lembaga keuangan dan pasar keuangan. Keterikatan sistem keuangan dengan pasar keuangan global pada akhirnya membawa dampak krisis tersebut bagi perekonomian dunia. Sebagai negara yang menjadi bagian dari perekonomian dunia, Indonesia akan terkena dampak langsung maupun tidak langsung dari krisis keuangan di Amerika Serikat. Namun apakah dampak krisis keuangan Amerika Serikat tersebut akan sangat serius bagi Indonesia, sehingga kita dapat kembali pada situasi krisis ekonomi tahun 1997/ 1998 yang lalu. Bagaimana pula dengan kesiapan pemerintah Indonesia dalam mempertahankan keuangan negara dalam menghadapi krisis ini. Melihat pra kondisi, faktor pemburuk isu-isu non-ekonomi yang sungguh berbeda antara keadaan tahun 1998 dengan tahun 2008, maka kekhawatiran akan terjadinya kembali krisis seperti pada tahun 1998, menurut Presiden Yudhoyono adalah sesuatu yang berlebihan. Tentunya apabila policy respons dari Pemerintah dan Bank Indonesia mendapat dukungan masyarakat dengan menghindari kepanikan serta tetap berpikir positif dan rasional. Namun anggota Panitia Anggaran DPR RI Hasto Kristianto menilai, dampak krisis keuangan global telah berpengaruh dan bahkan mengancam terhadap kedaulatan politik dan ekonomi Indonesia akibat ketergantungan pembiayaan defisit negara terhadap pasar keuangan global.

8


Biaya menutup defisit anggaran melalui surat berharga negara menjadi sangat mahal dan mengancam stabilitas fiscal. Oleh karena itu, politisi dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ini lebih menekankan untuk mengedepankan konvensional melalui APBN berimbang. Didasarkan dari defisit yang terjadi selama tiga tahun terakhir tidak mampu mengatasi kemiskinan, pengangguran dan kesenjangan social. Atas melemahnya daya tahan perekonomian nasional akibat krisis keuangan global, pria yang akrab dipanggil Hasto ini mengajak pemerintah dan seluruh jajaran terkait untuk menyusun asumsi makroekonomi lebih realistis. Menurutnya, perubahan asumsi makroekonomi dengan menurunkan pertumbuhan ekonomi dari 6,3 persen menjadi 6 persen adalah contoh optimisme yang berlebihan tanpa melihat persoalan mendasar terkait dengan buruknya manajemen fiscal pemerintah, ancaman membesarnya defisit transaksi berjalan dan turunnya realisasi investasi. Harus ada perubahan alokasi anggaran. “Perubahan asumsi makro harus disertai komitmen terjadinya perubahan secara progresif atas alokasi anggaran,” tegasnya. Ada kecenderungan bahwa struktur sebagian besar APBN

Hasto Kristianto, Anggota Panitia Anggaran DPR RI

didedikasikan untuk melayani pasar uang dan hanya sedikit yang didedikasikan untuk melayani rakyat. APBN B er imbang Ber erimbang Krisis keuangan yang terjadi menurut Hasto seharusnya bisa menjadi momentum bagi pemerintah untuk berpindah haluan dari politik ekonomi yang memuja pasar bebas menjadi politik ekonomi yang berbasis pada sector riil. Namun itu semua harus terintegrasi dengan kedaulatan politik yang didukung oleh kapabilitas rakyat dalam berproduksi. “Di masa depan pemerintah jangan lagi sekedar mengedepankan politik balon tetapi beri perhatian yang lebih

LAPORAN UTAMA pada bergeraknya sector riil,” tegasnya. Menurut Hasto, kondisi makroekonomi yang bagus seperti apapun tetapi jika sector riil bangsa ini jauh tertinggal maka hal itu hanya menciptakan ekonomi gelembung yang sangat rawan. Ditegaskannya, bahwa upaya untuk mendorong sector riil melalui suku bunga yang rendah dan programprogram padat karya di pedesaan jauh, ungkapnya lebih penting daripada buy back saham-saham BUMN. Terkait dengan hal itu, anggota dari daerah pemilihan Jawa Timur itu berpendapat, perubahan alokasi anggaran dalam APBN 2009 harus berorientasi pada mengamankan kepentingan rakyat melalui berbagai program yang bersifat padat karya demi menstimulus penciptaan lapangan kerja. “Jadi krisis ekonomi global saat ini seharusnya menjadi momentum politik untuk membangun perekonomian,” ujarnya. Anggota DPR ini mengungkapkan, sudah saatnya bagi Indonesia untuk memelopori politik anggaran yang berorientasi pada terwujudnya Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) berimbang atau APBN surplus meskipun hanya Rp. 1,-. Hal itu sebagai koreksi atas ketergantungan pembiayaan defisit APBN pada pasar uang global yang telah menempatkan Indonesia kedalam jebakan utang global. Pasar keuangan terbukti gagal mengatur dirinya sendiri dan sekarang justru meminta intervensi pemerintah. Sementara mengenai kebijakan menaikkan suku bunga, Hasto mengungkapkan, hal itu lebih sebagai dampak krisis lanjutan krisis ekonomi global di Indonesia setelah pasar saham di Indonesia jatuh hingga lebih 47 persen atau lebih parah dari Amerika yang menjadi sumber krisis. Dirinya juga menolak rencana pemerintah untuk k e m b a l i mengajukan

penambahan bantuan pinjaman luar negeri melalui International Monetary Fund (IMF) dan Bank Dunia sebesar Rp. 21,9 triliun. Dengan penambahan utang tersebut maka pinjaman luar negeri tahun 2009 menjadi Rp. 71,4 triliun. Peningkatan Efektivitas Pentingnya pergerakan sector riil guna mendorong penciptaan lapangan kerja menurut Pria Berkacamata ini, tidak terlepas dari adanya optimalisasi penerimaan dan peningkatan efektivitas belanja. Artinya, di beberapa jajaran kementrian / lembaga, terdapat beberapa anggaran yang harus dipangkas hingga 15 sampai dengan 20 persen. Khususnya anggaran yang tidak terkait langsung dengan program penciptaan lapangan kerja dan pengentasan kemiskinan. Sebaliknya beberapa pos anggaran kementrian seperti Departemen Pertanian, Perindustrian, Pekerjaan Umum terkait dengan perbaikan infrastruktur di pedesaan, koperasi, justru harus ditingkatkan alokasinya untuk menstimulus pergerakan sector riil dan memberikan jaminan pelayanan kesehatan dasar. “Justru yang harus dipersiapkan menghadapi krisis yaitu tanggungjawab kerakyatan yang semakin besar. Bukan menanggung resiko pasar uang melalui instrument pasar saham dan obligasi yang nyata-nyata lebih dari 65 persen dikuasi oleh asing,” katanya. Inpr es 6/2007 Inpres Sebagai upaya mengantisipasi krisis keuangan global, pemerintah akan menerapkan peraturan yang mewajibkan aparatur birokrasi maupun masyarkat menggunakan produk dalam negeri. Peraturan tersebut adalah Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 6 Tahun 2007 tentang Kebijakan Percepatan Pengembangan Sektor Riil dan Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Menurut Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional / Kepala Bappenas Paskah Suzetta, pemerintah ingin agar Inpres No 6/

2007 benar-benar menjadi stimulus sector riil. Sector fiscal diharapkan bisa sejalan dengan sector riil. Dalam konteks impelementasi Inpres No.6/2007, pemerintah berupaya mempertahankan targret ekspor 13-14 persen, meski krisis keuangan global jelas menghadang. Untuk itu ekspor ke negara nontradisional akan dimaksimalkan. Sementara itu, Anggota yang juga anggota Komisi VI DPR Hasto Kristianto mengatakan, untuk meningkatkan produksi di dalam negeri, pemerintah tidak perlu sekadar mengeluarkan peraturan khusus, entah berupa inpres atau perpres. Kebijakan tersebut, katanya, juga harus disertai realokasi anggaran yang berdampak mendorong kapabilitas rakyat untuk berproduksi. “Pemerintah juga harus mempunyai keberpihakan terhadap industri yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak. Sebab, tanpa melakukan itu, peningkatan produksi akan sulit diwujudkan,” ujar Hasto. Dia mengatakan, harus ada perubahan-perubahan mata anggaran di setiap departemen guna mewujudkan peningkatan produksi. Sebab, ruang lingkup perpres peningkatan produksi harus menyetuh masalah yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak, seperti industri yang banyak menyerap tenaga kerja. Hasto juga mengatakan, saat ini ketergantungan impor Indonesia mencapai 20 miliar dolar AS. Dengan demikian, seharusnya pemerintah mendorong industri-industri substitusi impor yang berkaitan dengan sektorsektor strategis, seperti pertanian. “Untuk industri ini, Indonesia mempunyai ahli-ahli yang sangat banyak serta kapabilitas untuk membangun pabrik-pabrik, namun tentunya harus dengan dukungan pemerintah,” katanya. Dengan pabrik yang ada, nantinya Indonesia dapat mengimpor pupuk lokal yang sudah dikembangkan secara masal. “Intinya, perpres ini harus menyentuh perkembangan industri kerakyatan,” katanya. (da/bs)


9

LAPORAN UTAMA

Sektor Riil Dalam Negeri Tumpuan Indonesia Hadapi Krisis Global Krisis keuangan global yang tengah melanda harus dipandang serius dan patut diwaspadai. Pengalaman krisis pada tahun 1997-1998, dimana krisis tersebut kurang dapat diantisipasi sehingga menyebabkan akibat fatal terhadap perekonomian nasional diharapkan tidak akan terulang.

K

risis ekonomi yang dapat mematikan sendi-sendi pere konomian khususnya sektor riil dan pada akhirnya menurunkan daya beli dan kesejahteraan masyarakat harus diantisipasi sejak dini. Krisis keuangan global yang dimulai dari krisis keuangan di Amerika Serikat telah memberi pelajaran berharga bahwa dampak dari krisis tersebut sangatlah berbahaya. Pertumbuhan ekonomi sebesar enam persen merupakan angka yang dapat dipahami. Pertumbuhan sebesar itu dapat dimaklumi ditengah melambatnya laju perekonomian dunia. Krisis ini juga telah mengakibatkan berkurangnya porsi konsumsi dunia secara signifikan. Perlambatan laju pertumbuhan ekonomi tentunya akan berpengaruh pada perekonomian nasional. Dalam perbincangan dengan Parlementaria, Nursanita Nasution (F-PKS) menegaskan untuk menghadapi situasi ekonomi dunia yang tengah mengalami gejolak maka pemerintah harus tetap memprioritaskan ekonomi dalam negeri. “Sektor dalam negeri harus menjadi prioritas,” ujarnya. Nursanita meminta supaya pemerintah lebih memperhatikan usaha menengah dan eksportir yang

10


tengah mengalami kesulitan mendapat order dan melambungnya harga dipasaran. Ia menekankan supaya beberapa tempat sebagai masuknya barang dari luar negeri mendapat penjagaan yang cukup ketat untuk menghindari masuknya barang illegal. “Pasar dalam negeri harus dilindungi dari barang-barang yang masuk. Pelabuhan-pelabuhan yang rawan akan penyelundupan akan lebih diperhatikan. Ini harus jadi prioritas,” ujarnya. Volume ekspor ke Amerika Serikat dari negara-negara seperti India dan China yang terkena dampak dari krisis keuangan saat ini tentunya akan mencari wilayah lain sebagai tempat pemasaran produknya. Untuk membendung barang-barang dari luar negeri agar tidak membanjiri pasar lokal maka pemerintah harus meningkatkan pengawasan terutama di tempat-tempat seperti pelabuhan. “Saya kuatir, negara-negara yang ekspornya ke Amerika berkurang akan melempar barangnya ke Indonesia,” katanya. Selain berusaha memantau barang-barang yang masuk ke Indonesia, pemerintah juga harus gencar mensosialisasikan penggunaan produk lokal. Ia berharap dengan adanya peningkatan terhadap pembelian produk dalam negeri,

selain membantu pengusaha lokal juga tentunya tidak membantu negara lain dalam menambah devisa. Ia menegaskan, penguatan ekonomi dalam negari harus menjadi prioritas dalam menghadapi gejolak perekonomian dunia. Meskipun pada akhirnya pertumbuhan ekonomi tidak memenuhi target, menurut Nursanita yang terpenting sektor riil dapat berjalan. “Tidak apa-apa pertumbuhan eknomi tidak terlalu bagus, misalkan hanya lima persen dan tidak sesuai target tapi yang terpenting sektor riil berjalan,” katanya. Sekt or R iil Ter anc am ektor Riil eranc ancam Anggota DPR dari F-PKS ini menjelaskan meskipun ekspor Indonesia ke Amerika Serikat hanya sebelas persen, namun karena uang Amerika banyak beredar di Indonesia maka hal itu sangat berpengaruh. Sampai saat ini banyak transaksi yang dilakukan dalam perdagangan di Indonesia masih menggunakan mata uang Amerika Serikat. “Beberapa pengusaha impor barang dan dibayar dengan dollar, otomatis akan terkena dampaknya,” katanya seraya menambahkan sampai dengan Desember 2008 dampak dari krisis ekonomi dunia belum terlalu dirasakan. “Tapi memasuki tahun 2009 akan terasa (dampak krisis ekonomi),” katanya. Krisis ekonomi dunia sangat dirasakan sejumlah kalangan terutama yang bergerak dalam bidang bisnis. Menurutnya, sejumlah pengusaha garmen telah merasakan akibat krisis ini.

LAPORAN UTAMA “Sejak Juli 2008, pemesanan order mulai menurun,” ujarnya. Ia menilai pemerintah harus segera mengambil langkah guna menyelamatkan sektor riil nasional dari dampak krisis ekonomi global. Penurunan volume produksi yang telah berlangsung sejak pertengahan 2008 diperkirakan akan mencapai puncaknya pada awal 2009. “Pemerintah harus turun tangan,” tegasnya. Lebih jauh dalam perbincangan dengan Parlementaria, Nursanita Nasution meminta supaya Bank Indonesia menurunkan tingkat bunga. Dengan menurunkan bungan maka akan meringankan beban pengusaha khususnya sektor riil. Diharapkan dengan adanya penurunan bunga maka roda perekonomian akan semakin membaik.

“Menurut saya Bank Indonesia (BI) menurunkan tingkat bunganya, kemudian pemerintah juga membantu eksportir yaitu dengan mempermudah ekspor dan membantu pemasarannya,” katanya. Waspadai Dampak Kr isis di Krisis 2009 Sebagaimana diketahui, bagian dari jumlah penduduk Indonesia yang merasakan pukulan berat akibat suatu krisis sudah pasti adalam masyarakat berpenghasilan rendah. Hal utama yang menjadi tantangan pemerintah adalah bagaimana menciptakan pertumbuhan ekonomi yang mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah signifikan sehingga dapat memberi dampak pada penurunan angka kemiskinan. Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dapat tercapai dengan memprioritaskan sektor tradeable yang tentunya memiliki efek pengganda cukup tinggi dalam penyerapan tenaga kerja. S ektor-sektor

Nursanita Nasution (F-PKS)

yang diharapkan tesrebut adalah manufaktur dan pertanian yang merupakan sektor kunci dan mempunyai keterkaitan dengan sektor-sektor lainnya. Penetapan asumsi nilai tukar menjadi Rp 9.400 per US Dollar merupakan besaran yang wajar ditengah tekanan terhadap rupiah. Kenaikan permintaan dollar diakibatkan kenaikan permintaan di pasar uang. Namun, fluktuasi nilai tukar rupiah terhadap dollar memberi peringatan bahwa koordinasi antar kebijakan ekonomi pemerintah masih menjadi tanda tanya. Pasar perlu diberikan kontrol yang lebih sehingga tidak menjadi terlalu bebas. Stabilitas nilai tukar sangat penting demi menjaga daya beli masyarakat akibat tekanan inflasi dari luar negeri. “Saya tidak yakin kalau bula Januari 2009 akan biasa-biasa aja. Pemerintah harus lebih memprioritaskan sektor riil,” kata Nursanita. Ia menilai kebijakan pemerintah yang lebih condong pada kebijakan makro dalam situasi krisis seperti sekarang merupakan kebijakan yang kurang tepat. Pemerintah harus lebih memperhatikan kondisi riil ditengah masyarakat. “Pemerintah harus menjaga kestabilan dan sifatnya harus riil,” ujarnya. Untuk meminimalisir dampak negatif yang diakibatkan krisis ekonomi global, Nursanita menilai gebrakan dari sektor riil harus segera dilakukan. Menurutnya salah satu langkah nyata yang segera dilakukan pemerintah adalah mengucurkan kredit usaha rakyat (KUR). “Kredit Usaha Rakyat dan yang berkaitan dengan industri harus jelas dan terkontrol,” katanya. Nursanita menilai salah satu dari langkah riil yang dapat langsung dirasakan masyarakat seperti pembangunan pasar. Ia berharap pasar-pasar tradisional yang langsung bersentuhan dengan masyarakat kebanyakan


11

LAPORAN UTAMA dapat dijaga kelangsungannya dan tidak di gusur. “Masyarakat harus diberi kemudahan. Pemerintah sebagai pelaksana jangan mencari keuntungan dari proyek-proyek yang ada,” ujarnya. Lebih jauh, Anggota Komisi VI dari F-PKS ini menjelaskan, meskipun saat ini dunia tengah dilanda krisis keuangan, aktivitas ekspor produk lokal ke luar negeri jangan sampai berhenti. Sektor-sektor seperti industi batik dan mebel yang banyak memperkerjakan masyarakat setempat dalam situasi krisis seperti saat ini diharapkan dapat terus eksis mengembangkan bisnisnya sehingga penurunan tingkat daya beli tidak dirasakan. “Industri dalam negeri seperti batik dan mebel harus dilindungi. Kalau selama ini mereka melakukan ekspor diharapkan tidak berkurang, kalau bisa tetap ekspor karena harga diluar negeri lebih bagus karena daya beli di dalam negeri rendah,” ujarnya. Menurutnya, pemerintah lebih baik memperhatikan kondisi dalam negeri ketimbang memberikan sesuatu yang dinilai baik negara lain namun pada kenyataannya justru buruk di dalam negeri. “Menurut saya sekarang bukan waktunya kita dilihat orang luar bagus tapi di dalamnya ambruk. Fundamental ekonomi kita tidak kuat. Kita tidak terkena imbas krisis yang begitu dahsyat karena memang ekspor kita kecil,” jelas Nursanita seraya menambahkan ekspor Indonesia ke Amerika Serikat hanya sebelas persen. Ia menegaskan meskipun dampak krisis global tidak menyebabkan Indonesia mengalami keterpurukan ekonomi seperti China, India dan Korea Selatan, namun tidak boleh ada anggapan fundamental ekonomi nasional termasuk dalam kategori kuat. “Jadi justru sekarang yang harus dikuatkan yang berasal dari dalam negeri,” katanya. Nursanita Nasution memprediksi krisis ekonomi global saat ini tidak akan separah seperti tahun 1997-

12


1998. Menurutnya saat ini devisa negara yang dimiliki masih cukup besar. “Tapi kalau krisis ini sampai 2010 masih berlanjut, kita harus siap-siap memasuki ekonomi yang suram,” katanya. Ia menyarankan agar semua pihak harus tetap optimis dalam menghadapi kesulitan dalam bidang ekonomi. Ia menilai bila krisis ini terus berkepanjangan maka yang akan paling merasakan adalah masyarakat kelas menengah keatas. “Kalau masyarakat bawah sudah terbiasa susah, namun nanti masyarakat menengah yang turun menjadi masyarakat bawah jadi semakin banyak. Mereka harus tetap optimis,” tandasnya. Pida ota K euangan Ter lalu idatto N Nota Keuangan erlalu et Mepet Mep Nursanita yang juga anggota Komisi VI DPR menilai waktu Pembahasan Rancangan Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara (RAPBN) yang dimulai sejak Pidato Presiden dihadapan Sidang Paripurna DPR tentang nota keuangan yang dilakukan setiap tanggal 16 Agustus teralu mepet. Ia mengusulkan supaya pidato nota keuangan dapat dilakukan sebelum bulan Agustus pada tiap tahunnya. “Siklus waktu selalu dijadikan semacam peta konflik pada DPR untuk segera mengesahkan APBN. Saya kira ini tidak boleh terulang, jadi pidato presiden yang terkait nota keuangan itu harus lebih awal. Tidak pada bulan Agustus,” katanya. Pidato yang dilakukan pada bulan Agustus telah mengakibatkan pencairan uang pemerintah baru dapat cair pada bulan tersebut. Dengan demikian, ia menjelaskan bahwa masih banyak uang pemerintah yang masih tersimpan di Bank Indonesia. “Sementara sekarang sektor riil sudah menjerit. Ini kondisi yang sangat memprihatinkan dan pemerintah wajib melakukan usaha yang lebih keras, bukan hanya dalam kebijakan makro tapi justru di

kebijakan pengutan usaha ekonomi dalam negeri,” tegas Nursanita. Jangan P ot ong A nggar an Pot otong Anggar nggaran Lebih jauh, dalam perbincangan dengan Parlementaria, Nursanita Nasution meminta supaya pemerintah tetap melakukan penghematan meskipun harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi diturunkan sebesar Rp 500,- per liter. “Ini perlu kerjasama semua pihak,” katanya. Terkait dengan penghematan, ia memandang pemerintah perlu memberi contoh kepada masyarakat. Dengan kondisi ekonomi yang belum juga membaik, Nursanita menilai rakyat Indonesia tidak perlu lagi dihimbau untuk melakukan penghematan. “Kalau rakyat tidak usah dibilangin, justru pengencangan ikat pinggang itu harus juga dilakukan para pejabat,” tandasnya. Pada APBN 2008, pemerintah bersama DPR sepakat untuk memotong sepuluh persen anggaran yang ada di setiap departemen maupun kementrian dan lembaga. Menurut Nursanita Nasution, meskipun pada tahun 2009 krisis keuangan global kemungkinan belum selesai, pemerintah sebaiknya tidak melakukan pemotongan seperti pada tahun sebelumnya. Kalaupun tetap dilakukan pemotongan maka sebaiknya tidak dilakukan secara pukul rata. “Harus dilakukan analisis yang lebih tepat, mana yang harus dilakukan penghematan. Jadi tetap harus ada prioritas,” tegasnya. (bs/da)

LAPORAN UTAMA

APBN 2009 Ditengah Ketidakpastian Asumsi Makro

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2009 telah disahkan DPR pada Rapat Paripurna DPR, Kamis ( 30/10). Dalam pandangan fraksi yang diacakan masing-masing juru bicara, F-PDIP dan F-PAN menyampaikan nota keberatan.

J

uru bicara F-PDIP Nursyirwan Soejono dalam pandangan f raksinya mencatat bahwa dampak krisis keuangan global telah mempengaruhi Indonesia dalam hal kedaulatan politik dan ekonomi akibat ketergantungan pembiayaan defisit negara terhadap pasar keuangan global. “Atas melemahnya daya tahan perekonomian nasional akibat krisis keuangan global, Fraksi PDI Perjuangan DPR RI mengajak pemerintah dan seluruh Fraksi di DPR untuk mengedepankan asumsi makro ekonomi yang lebih realistis,” katanya. F-PDIP menilai penetapan target pertumbuhan sebesar 6% adalah contoh optimisme berlebihan tanpa

melihat persoalan mendasar terkait dengan buruknya manajemen fiskal pemerintah. “F-PDIP memberikan minderheids nota terhadap asumsi pertumbuhan yangtidak realistik, defisit anggaran yang masih tergantung pada pembiayaan dari pasar keuangan global dan asumsi harga minyak sebesar US$ 80 sebagai politik menghindar untuk menurunkan harga BBM,” ujar Nursyirwan. Tjatur Sapto Edy (F-PAN) dalam pandangan f raksinya meminta pemerintah mewaspadai ancaman terhadap penerimaan negara sebagai akibat dari krisis keuangan global. Realisasi pajak menghadapi resiko yang sangat tinggi karena banyak perusahaan yang tergerus aktivanya

dan merosot kemampuan likuiditasnya dalam menciptakan nilai tambah dan keuntungan. “Ini beresiko memukul PPN dan PPh wajib pajak badan. PPh perorangan juga beresiko tinggi dengan anjloknya kekayaan investor di pasar modal,” katanya. F-PAN juga meminta perhatian khusus diberikan kepada Bea Cukai. Lambannya pelayanan Bea Cukai membuat kinerja ekspor tidak maskimal, padahal perlu mengamankan neraca pembayaran dan kinerja eksportir. “Jika Bea Cukai terlalu lamban, akan membuat potensi penerimaan negara dari Bea Cukai dan pajak tidak maksimal,” ujar Tjatur. Krisis keuangan global dan guncangan keuangan serta likuiditas yang dihadapi Indonesia membuat pemerintah harus disiplin menjaga realitas defisit. F-PAN menilai realitas defisit sebaiknya ditekan serendah mungkin, jika perlu lebih rendah dari yang ditetapkan APBN, bahkan kalau


13

LAPORAN UTAMA mungkin zero persen. Dengan demikian kebutuhan pembiayaan dari utang dan SUN dapat diminimumkan. Hal ini penting untuk menjaga stabilitas fiskal selama tahun 2009. “Sejatinya F-PAN berkeberatan dengan defisit sebesar 1%, kecuali pemerintah dapat memisahkan dengan jelas penggunaan defisit tersebut untuk program-program yang produktif dan dapat dirasakan langsung manfaatnya bagi peningkatan kesejahteraan rakyat,” tegas Tjatur. Dalam pandangannya, Fraksi PAN menyetujui Rancangan UndangUndang APBN Tahun 2009 beserta Nota Keuangannya untuk disahkan menjadi Undang-Undang dengan berbagai catatan yang tidak terpisahkan. Kasmawati TZ Basalamah, juru bicara F-PBR dalam pandangan f raksinya menjelaskan bahwa pembahasan RUU APBN 2009 ini dilakukan ditengah situasi perekonomian global yang semakin memburuk dan menimbulkan ketidakpastian yang tinggi terhadap sejumlah asumsi makro ekonomi yang menjadi dasar perhitungan bagi pendapatan negara di tahun 2009. Meskipun APBN 2009 dibayangbayangi berbagai faktor ketidakpastian, Dewan dan pemerintah sepakat untuk menetapkan anggaran pendidikan sebesar Rp 207,413 triliun atau persis 20 % dari total belanja negara. Kasmawati dalam pandangan FPBR mendesak pemerintah untuk segera melakukan perbaikan dalam pengelolaan sumber daya energi nasional terutama yang berkaitan dengan minyak bumi, gas dan batubara. Penurunan harga minyak dunia juga menjadi fokus perhatian F-PBR. “Mengingat harga BBM di pasaran internasional sudah merosot ke tingkat 65 dollar AS per barel dan dalam APBN 2009 juga diproyeksikan sebesar 80 dollar AS per barel, pemerintah harus segera menurunkan harga jual BBM di dalam negeri,” katanya. Antisipasi Kr isis G lobal Krisis Global Pengesahan APBN 2009 dalam

14


Sidang Paripurna DPR sebelum memasuki Masa Reses Persidangan I Tahun Sidang 2008-2009 yang juga ditengah ancaman krisis global haruslah dipandang serius sebagai suatu peristiwa yang patut diwaspadai, terlebih karena Indonesia pernah menghadapi pengalaman pahit pada tahun 1997/1998 dimana krisis keuangan yang tidak terantisipasi serta tidak terkelola dengan baik dapat berakibat fatal terhadap perekonomian secara keseluruhan. Dengan menjalarnya krisis tersebut hingga ke sektor riil dan memberi dampak yang ditimbulkan berskala masif yang sangat menghancurkan sendi-sendi perekonomian dan pada gilirannya menurunkan kesejahteraan masyarakat pada umumnya. F-PKS melalui juru bicaranya Tamsil Linrung meminta semua pihak untuk mewaspadai krisis keuangan global saat ini. “F-PKS memandang bahwa momentum krisis keuangan global yang dipicu oleh krisis keuangan di Amerika Serikat telah memberi pelajaran berharga tentang betapa berbahayanya dampak dari pembiaran yang berlebihan atas transaksi derivatif yang cenderung sangat spekulatif terhadap system perekonomian secara keseluruhan,” katanya. Lebih jauh, F-PKS memandang bahwa secara umum perubahan asumsi makro ekonomi perlu dilakukan perubahan. Penetapan asumsi nilai tukar RP. 9.400 per US$ merupakan besaran yang wajar ditengah tekanan terhadap rupiah akibat kenaikan permintaan Dollar di pasar uang. “Namun kita melihat bahwa fluktuasi rupaih beberapa hari ini memberikan sebuah peringatan bahwa koordinasi antar kebijakan ekonomi pemerintah masih menjadi tanda Tanya, pasar perlu diberikan kontrol yang lebih sehingga tidak menjadi terlalu bebas,” kata Tamsil Linrung. F-PKS menegaskan stabilitas nilai tukar sanagt penting demi menjaga daya beli masyarakat akibat tekanan inflasi dari luar negeri. Dengan berbagai catatan yang dituangkan dalam pokok-pokok pikiran, F-PKS menyetujui RUU tentang APBN 2009

disahkan menjadi UU. Menurut Nusron Wahid, juru bicara F-PG, pembahasan APBN 2009 dalam suasana yang dibayangi krisis ekonomi global yang makin nyata dan mendekati Indonesia. Dengan diwarnai berkali-kali usul perubahan nota keuangan dari pemerintah, akhirnya dapat disepakati asumsi makro dalam APBN 2009 yaitu, pertumbuhan ekonomi sebesar 6 persen, inflasi sebesar 6,2 persen, nilai tukar rupiah terhadap dollar Amerika Serikat sebesar Rp. 9. 400,-, suku bunga SBI 3 bulan sebesar 7,5 persen dan harga minyak ICP sebesar 80 per barel. “Asumsi makro ini mempunyai signal bahwa kendati situasi sangat berat dan tidak menentu serta rentan terhadap krisis, negara dalam hal ini selaku pemegang otoritas fiskal (pemerintah) dan moneter (Bank Sentral) tetap optimis dan bersiap diri dalam mendayung ombak gejolak perekonomian yang sulit diestimasi,” kata Nusron. F-PG menilai meskipun ditengah situasi yang sulit, optimisme ini harus diapresiasi dan pemerintah perlu didukung agar dapat melakukan inovasi fiskal yang tetap dapat menstimulus pertumbuhan ekonomi. “APBN 2009 merupakan tahun fiskal yang berat akibat adanya krisis ekonomi global yang dampaknya semakin nyata dirasakan di Indonesia,” ujar Nusron. F-PPP melalui juru bicaranya Syumli Syadli menilai untuk menghindari dampak krisis dan pengaruhnya terhadap pengelolaan anggaran negara diperlukan kebijakan makro baik dibidang fiskal dan moneter secara hai-hati dan terkoordinasi dengan baik. kebijakan moneter diharapkan mampu menstabilkan nilai tukar rupiah dan menghindari inflasi tinggi. “Namun pada sisi lain, kebijakan moneter yang ketat dengan menaikkan suku bunga juga bisa membahayakan sektor riil,” katanya. Menurut F-PPP dengan adanya penurunan harga minyak dan penurunan harga komoditas lainnya maka akan menurunkan laju inflasi dan

LAPORAN UTAMA ASUMSI D ASAR 2009 DASAR NO.

Asumsi Dasar

RAPBN

Usulan Perubahan

Kesepakatan

1.

Pertumbuhan Ekonomi (%)

6,2

5,5-6,1

6,0

2.

Inflasi (%)

6,5

7,0

6,2

3.

Nilai Tukar (Rp/US$ 1)

9.100,0

9.500,0

9.400,0

4.

Tingkat Bunga SBI rata-rata (%)

8,5

8,5

7,5

5.

Harga Minyak ICP (US$/barel)

100,0

85,0

80,0

6.

Lifting Minyak (ribu barel per hari)

950,0

960,0

960,0

7.

Lifting Gas (MMSCFD)

7.526,3

7.526,3

7.526,3

8.

Produksi Batubara (juta ton)

230,0

250,0

250,0

9.

Produk Domestik Bruto (miliar Rp)

5.295.344,4

5.357.542,9

5.327.537,3

Sumber : Laporan Panitia Anggaran DPR RI Pada Rapat Paripurna 30 Oktober 2008

selanjutnya akan menurunkan pula beban subsidi dalam APBN. “Oleh sebab itu kebijakan moneter dengan meningkatkan suku bunga haruslah dilakukan dengan cermat dan seksama agar tidak mengorbankan sektor riil,” kata Syumli. Max Sopacua (F-PD) menjelaskan bahwa APBN 2009 merupakan pelaksanaan tahun terakhir dari RPJMN tahun 2004-2009 namun dalam perjalanannya, terjadi ketidakpastian perkembangan perekonomian global akibat krisis finansial di Amerika. “Perkembangan ini perlu diperhitungkan secara cermat dampaknya kepada perekonomian Indonesia, baik ditahun 2008 maupun 2009, agar dapat diambil langkahlangkah kebijakan antisipasi yang tepat, yang harus diambil pemerintah untuk meminimalkan resikonya kepada perekonomian nasional,” katanya. Fundamen tal E konomi L emah undamental Ek Lemah Sementara itu, F-BPD melalui juru bicaranya M Tonas menilai krisis ekonomi dunia saat ini sangat serius bahkan jauh lebih serius dari krisis yang terjadi pada tahun 1930. Ditengah-tengah pembahasan RAPBN 2009 telah terjadi ketidakpastian perkembangan

ekonomi global sebagai akibat krisis finansial di Amerika Serikat yang telah menimbulkan dampak terhadap perekonomian dunia. Berbagai upaya telah dilakukan untuk meredam krisis keuangan tersebut. “Dengan lemahnya kekuatan fundamental ekonomi nasional dalam menghadapi krisis global, Fraksi BPD berpandangan pemerintah telah gagal dalam menjalankan Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan Jangka Panjang. Terbukti pemerintah tidak mempersiapkan secara sistematis fundamental perekonomian nasional untuk tahan dari segala guncangan yang terjadi pada perekonomian dunia,” katanya. Senada diungkap F-PKB melalui juru bicaranya Mufid Busyairi yang menilai kejatuhan nilai aset, harga modal (suku bunga) yang tinggi dan krisis likuiditas yang tercipta dalam skala yang luas serta berhentinya aliran modal ke sektor riil yang erpotensi melemahkan pertumbuhan, penyerapan tenaga kerja dan penanggulangan kemiskinan adalah mimpi buruk bagi ekonomi nasional dan tidak mustahil akan terjadi jika langkah antisipatif tidak disiapkan oleh pemerintah sejak dini. “F-PKB mendorong adanya rekonstruksi mendasar dan desain ulang pada arsitektur perekonomian nasional yang selama ini

mengagungkan pasar dengan konsep efisiennya menuju ekonomi kerakyatan,” katanya. Juru bicara F-PDS Walman Siahaan menilai perubahan asumsi indicator ekonomi dalam APBN tidak bisa dilakukan seketika karena terkait dengan mekanisme dan siklus APBN yang bersifat rigid dan tetap. Untuk menyesuaikan asumsi makro ekonomi dengan perkembangan dan dinamika ekonomi global terkini agar kredibel dan realistis maka penyesuaian dilakukan melalui mekanisme perubahan APBN. Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam pendapat akhir pemerintah menjelaskan kewaspadaan terhadap gejolak global tidak berarti harus kehilangan arah kebijakan ekonomi dalam jangka pendek maupun panjang. APBN tetap dirancang untuk mampu menjalankan fungsinya dalam melindungi masyarakat yang paling rentan dan menjaga keberlangsungan aktivitas ekonomi agar penciptaan kesempatan kerja terus dapat dijaga dan perbaikan kesejahteraan dapat terus diwujudkan. (bs/da/dp)


15

LAPORAN UTAMA

Asumsi Dasar Tidak Lagi Sesuai, APBN 2009 Harus Diubah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2009 merupakan pelaksanaan tahun terakhir dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2004-2009. Tema yang ditetapkan dalam RKP Tahun 2009 adalah “Peningkatan Kesejahteraan Rakyat dan Pengurangan Kemiskinan”.

G

una mencapai sasaran tersebut, pemerintah telah menetapkan tiga prioritas pembangunan nasional, yaitu peningkatan pelayanan dasar dan pembangunan pedesaan, percepatan pertumbuhan yang berkualitas dengan memperkuat daya tahan ekonomi yang didukung oleh pembangunan pertanian, infrastruktur dan energi serta peningkatan upaya anti korupsi, reformasi birokrasi, serta pemantapan demokrasi, pertahanan dan keamanan dalam negeri. Saat ini terjadi ketidakpastian perkembangan ekonomi global akibat krisis financial di Amerika Serikat. Krisis itu sendiri diawali oleh subprime mortgage dan kemudian menjalar menjadi krisis keuangan global. Krisis ini juga menularkan dampaknya hingga ke Indonesia. Perkembangan krisis keuangan global perlu diperhitungkan secara cermat dampaknya terhadap perekonomian nasional, baik di sisa tahun 2008 maupun pada tahun 2009. Pemerintah perlu mengambil langkahlangkah kebijakan antisipasi dengan tepat dimana dapat meminimalkan resiko pada perekonomian Indonesia. Krisis global pasti memberi dampak pada sektor financial dan sektor perdagangan. Pemerintah dan DPR telah menyepakati asumsi APBN 2009 yang meliputi pertumbuhan ekonomi sebesar 6,0 persen, tingkat inflasi 6,2 persen, rata-rata nilai tukar rupiah sebesar Rp. 9.400 per dollar Amerika Serikat, tingkat bunga SBI (3 bulan)

16


rata-rata 7,5 persen per tahun, harga minyak mentah Indonesia sebesar ratrata US$ 80 per barel, dan lifting minyak sebesar 960 ribu barel per hari. Melihat hal itu, dalam perbincangan dengan Parlementaria, pengamat ekonomi Fadil Hasan menilai APBN 2009 harus mengalami perubahan. Menurutnya asumsiasumsi yang terdapat di APBN sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan yang ada. “A s u m s i asumsi akan mengalami perubahan k a r e n a beberapa asumsinya s u d a h tidak sesuai d e n g a n per kembangan yang ada,” katanya s e r a y a menambahkan terutama menyangkut nilai tukar dan pertumbuhan. “ J a d i mungkin

Pengamat ekonomi Fadil Hasan

akan ada penyesuaian kembali terhadap APBN Tahun 2009,” katanya. Fadil menilai perubahan APBN yang biasanya dilakukan pada pertengahan tahun kemungkinan pada

LAPORAN UTAMA 2009. “Mungkin akan lebih cepat,” ujarnya. Untuk menghadapi situasi ini, maka perlu diambil langkah-langkah antisipasi melalui kebijakan moneter dan fiskal yang tepat. Kebijakan tersebut harus diputuskan sejak dini guna mengantisipasi dampak krisis yang mungkin berkepanjangan. Penetapan berbagai indikator asumsi ekonomi makro maupun desain pokok kebijakan fiskal tahun 2009 mesti sisiapkan sedini mungkin dan tepat. Fadil Hasan berharap anggaran yang tersedia dapat dijadikan stimulus fiskal. Menurutnya bila pemerintah tidak dapat memberikan stimulus fiskal maka krisis keuangan global akan memberi dampak yang makin parah bagi Indonesia.

memberikan beberapa implikasi yang signifikan pada kinerja perekonomian Indonesia, baik pada neraca pembayaran, arus modal, pasar keuangan dan saham maupun kegiatan sektor riil. Penurunana indeks harga saham di bursa efek Indonesia yang sangat signifikan dalam beberapa hari belakangan, terdepresiasinya nilai tukar rupiah terhadap dollar Amerika Serikat. Ditengah situasi krisis sekarang, dana-dana banyak yang tertarik untuk membeli obligasi yang dikeluarkan Amerika Serikat. “Jadi semua dana dikeluarkan untuk membeli aset-aset yang ada di Amerika, baik yang ada disektor swasta maupun yang dikeluarkan pemerintah Amerika,” jelasnya.

juga berdampak pada pengurangan lapangan kerja di dalam negeri. Lebih jauh, ia menjelaskan krisis yang tengah melanda dunia diperkirakan tidak akan memberi dampak yang dahsyat terhadap sektor usaha mikro kecil dan menengah. Menurutnya, sektor tersebut tidak memiliki tingkat ekspor yang tinggi. “Paling besar hanya dua puluh persen,” katanya. Menurutnya, pangsa pasar sektor UMKM lebih banyak di wilayah dalam negeri. Sehingga krisis keuangan global yang tengah menerpa tidak terlalu dirasakan dampaknya. “Sektor UMKM terkena dampak yang

Fadil Hasan berharap anggaran yang tersedia dapat dijadikan stimulus fiskal. Menurutnya bila pemerintah tidak dapat memberikan stimulus fiskal maka krisis keuangan global akan memberi dampak yang makin parah bagi Indonesia.

“Ditengah krisis bila anggaran tidak dapat dijadikan stimulus fiskal maka persoalannya makin menjadi bila krisis ini terus berlangsung,” katanya. Penyesuaian APBN dan implikasi fiskal merupakan personifikasi dari politik anggaran dan politik ekonomi nasional. Pertumbuhan perekonomian harus berdasarkan pijakan yang realistis dan tidak dipasung oleh kebijakan yang tidak tepat. Faktor eksternal harga minyak dunia, menguatnya kurs dollar Amerika Serikat, peningkatan konsumsi Bahan Bakar Minyak (BBM) menimbulkan beban fiskal yang besar dalam APBN 2009. Anc am Industr asional ncam Industrii N Nasional Dampak krisis keuangan di Amerika Serikat dan ketidakpastian kondisi perekonomian global

Menurutnya bila krisis keuangan global akan terus berlanjut maka sektor riil nasional akan merasakan dampaknya. Permintaan ekspor dari negara-negara di Eropa dan Amerika Serikat terhadap barang-barang dari Indonesia akan menurun. “Kalau misalnya krisis ini berlangsung lama maka ekspor kita akan menurun. Itu akan mempengaruhi sektor industri yang berbasis ekspor,” katanya. Bila berlangsung terus menerus maka sektor industri akan merasakan dampak yang cukup hebat. Akibat dari dampak krisis ekonomi global maka kelangsungan para pekerja di sektor tersebut akan terancam. “Kalau berlangsung terus maka sektor industri akan melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK),” katanya seraya menambahkan hal itu

tidak langsung,” jelas Fadil. Sektor UMKM merupakan salah satu bagian dari roda perekonomian masyarakat khususnya kelas menengah bawah. Dengan bergeraknya sektor ini, diharapkan dampak krisis keuangan global tidak terlalu berat. Fadil Hasan menilai, bila industri yang banyak memasarkan produknya ke luar negeri mengalami guncangan maka sektor UMKM akan menjadi tumpuan berikut dari para pekerja yang terkena dampaknya berupa PHK. “Orang-orang yang terkena PHK akan masuk kedalam sektor UMKM,” katanya. (bs/da)


17

LAPORAN UTAMA

Kebijakan APBN 2009 di Tengah Krisis APBN 2009 sudah disahkan lewat rapat paripurna DPR pada 30 Oktober 2008. Dalam APBN 2009, pembiayaan ditetapkan sebesar Rp 1.037 triliun dimana dari anggaran pembiayaan sebesar itu hanya mampu ditutupi dengan penerimaan sebesar Rp 985,7 triliun sehingga mengalami defisit Rp 51,3 triliun. Perencanaan anggaran tersebut disusun dengan mengunakan asumsi dasar antara lain pertumbuhan 6 persen, kurs rupiah Rp 9.400 per dolar AS, laju inflasi 6,2 persen dan suku bunga SBI rata-rata 7,5 persen.

N

amun dengan mencermati moderat. Artinya krisis tidak dapat perkembangan krisis dihindari sebagai akibat sistem open finansial global yang economy yang dianut Indonesia, tapi menjurus pada krisis tergantung bagaimana menyiasatinya ekonomi global akan menjadi tantangan sehingga dampaknya tidak parah. di tahun 2009 dan tahun-tahun Dampak moderat dapat dicapai dengan mendatang. Untuk tahun 2009 sendiri, pertimbangan: pertama, krisis global pemerintah dalam hal ini Bappenas akan berpengaruh terhadap sudah berancang-ancang merevisi menurunnya produk-produk yang asumsi postur pembiayaan APBN 2009. bertujuan ekspor ke pasar Eropa dan Lebih lanjut revisi yang akan dilakukan Amerika. Penurunan ini berdampak pemerintah adalah dengan menyiapkan terhadap perusahaan untuk A. Ahmad Saefuloh tiga skenario perlambatan pertumbuhan menurunkan volume produksinya. Peneliti Bidang Kebijakan Publik pada ekonomi 2009 sebagai berikut: pertama, Tetapi menurunnya permintaan tersebut Pusat Pengkajian Pelayanan Data dan skenario pesimistis dengan hanya akan terjadi pada produk yang Informasi (P3DI) Sekretariat Jenderal DPR-RI pertumbuhan dibawah 5,5 persen; kedua, bersifat sekunder. Sedangkan untuk skenario menengah dengan permintaan barang primer seperti pertumbuhan antara 5,5 persen hingga pertanian cenderung tidak akan begitu 5,8 persen; dan ketiga, skenario optimis sesuai dengan asumsi berpengaruh. Begitu juga ekspor yang bersumber dari APBN 2009 yaitu pertumbuhan ekonomi sebesar 5,8 persen pertambangan cenderung tidak berpengaruh bahkan akan hingga 6 persen. Namun pertanyaan sekarang adalah apakah lebih memiliki dampak positif karena melemahnya nilai krisis ekonomi global tersebut memang akan berdampak pada rupiah. Bahkan ke depan akan semakin diuntungkan dengan melambatnya pertumbuhan ekonomi? Serta bagaimana semakin turunnya harga komoditi dan energi. Ini juga dengan ketahanan APBN 2009 dalam menghadapi krisis didukung dengan melihat net ekspor yang hanya 10 persen ekonomi global tersebut? dari PDB. Dan dari total ekspor tersebut hanya 19 persen berasal dari migas dan 79 persen dari non migas. Dari 79 Menakar dampak k krrisis persen hasil non migas tersebut, tidak lebih dari 15 persen di Sebagaimana diperlihatkan oleh pengalaman empirik, ekspor ke Amerika Serikat. Melihat komposisi ini perekonomian selalu menunjukkan konjuntur yang bergerak menjadikan dampak krisis menjadi tidak begitu besar dari kondisi puncak ke titik terendah dan gerakan konjuntur pengaruhnya. tersebut selanjutnya membentuk siklus ekonomi. Pada saat Kedua, jika dilihat berdasarkan pasar ekspor utama perekonomian yang sangat lesu atau krisis ekonomi akan Indonesia adalah Singapura dan Jepang, yang mana kedua terjadi permintaan output yang berkurang dan dampak negara tersebut sangat merasakan dampak krisis, maka sangat lanjutannya akan menimbulkan pengangguran yang sangat logis dampak ikutan berupa penurunan pertumbuhan yang tinggi. Namun demikian, seberapa besar dampaknya terhadap sangat tajam untuk diperhitungkan. Namun demikian, perekonomian suatu negara akan tergantung pada struktur antisipasi dapat dilakukan oleh pemerintah dengan outputnya sendiri. Apabila untuk menghasilkan output menggerakkan perekonomian melalui peningkatan belanja tersebut banyak dipengaruhi oleh faktor luar negeri maka negara. Belanja negara ini ditujukan untuk menjaga konsumsi tentu dampaknya akan sangat berat. rumah tangga. Konsumsi ini menjadi penting untuk Bagi Indonesia sendiri perkiraan dampak terhadap diperhitungkan karena nilainya lebih dari setengah PDB. perekonomian Indonesia beragam mulai dari perkiraan yang Untuk mendorong konsumsi rumah tangga ini dapat optimis sampai yang pesimis. Diantara dua prediksi tersebut, dilakukan dengan meningkatkan pertumbuhan sektor riil. kemungkinan krisis ekonomi malah berpengaruh secara Tetapi pertumbuhan sektor riil harus lebih bertumpu pada

18


LAPORAN UTAMA pelaku ekonomi domestik. Jadi kondisi krisis ini dapat menjadi entry point bagi pengembangan industri nasional atau saatnya menumbuhkan kemandirian ekonomi seperti yang dicita-citakan oleh para founding fathers. Hal ini perlu dukungan political will dari berbagai komponen bangsa ini. Jadi, apabila tingkat konsumsi ini bisa dijaga maka pertumbuhan ekonomi akan tetap tumbuh di atas 6 persen atau sesuai dengan asumsi yang ditetapkan dalam APBN 2009. Ketiga, berdasarkan pengalaman empirik pertumbuhan ekonomi dimana pun, salah satu syarat penting untuk mengenjot pertumbuhan ekonomi akan tergantung dari seberapa kuatnya peran sektor perbankan. Karena itu yang perlu dilihat adalah apakah sektor perbankan terpengaruh atau tidak dengan krisis. Kalau sektor perbankan terpengaruh maka pertumbuhan optimis tidak akan tercapai dan sebaliknya jika sektor perbankan tidak terpengaruh maka pertumbuhan pesimis dianggap berlebihan. Kondisi tersebut memberikan arti bahwa beban beratnya adalah bagaimana Otoritas Moneter memerankan kebijakan moneternya. Bila hal ini tidak bisa diatasi dengan tindakan yang cepat dan tepat maka dapat dipastikan banyak perusahaan akan melakukan PHK. Demikian juga bila pada tahun 2009, pemerintah bersama Bank Indonesia tidak bisa mengendalikan inflasi yang cenderung tinggi, maka harga komoditas dan kebutuhan pokok rakyat akan semakin meningkat. Ini artinya beban hidup akan semakin berat dan sudah dipastikan potensi jumlah rakyat miskin akan semakin bertambah. Pada akhirnya dengan sinerji dari tiga hal diatas sangat mungkin sekali pertumbuhan ekonomi bersifat moderat yaitu berada pada kisaran 5,5 sampai 6 persen. Kebijakan y ang har us dilak ukan di tahun 2009 yang harus dilakukan Dalam menghadapi krisis, pemerintah harus menjalankan politik fiskal yaitu tindakan yang diambil oleh pemerintah dalam bidang anggaran negara dengan maksud untuk mempengaruhi jalannya perekonomian. Dalam kondisi krisis tindakan pemerintah dapat dilakukan dengan tindakan: pertama, memperbesar sumber penerimaan terutama pajak; kedua, memperbesar transfer pemerintah; dan ketiga, memperkecil pengeluaran pemerintah.Tindakan pemerintah tersebut nantinya akan mempengaruhi tingkat kesempatan kerja, pendapatan nasional, mempengaruhi tingkat harga, memperkecil defisit neraca pembayaran, mempengaruhi tinggi rendahnya investasi, mempengaruhi distribusi pendapatan dan lain sebagainya. Namun pilihan kebijakan tersebut bagi pemerintah akan berhadapan dengan defisit yang semakin besar dari yang diperkirakan sebelumnya. Tindakan pertama dengan memperbesar penerimaan pajak karena dihadapkan dengan pilihan defisit yang meningkat yang akan berdampak pada kekurangan dana dalam APBN. Untuk itu sudah dipastikan akan dicarikan melalui pembiayaan yang salah satunya adalah dengan penerbitan Surat Utang Negara. Tetapi penerbitan SUN ini harus disesuaikan dengan kemampuan daya serap pasarnya. Bagaimanapun saat ini, penerbitan obligasi negara berada dalam kondisi di tengah pasar yang tidak kondusif dan

menghadapi kepercayaan masyarakat yang merosot. Kondisi ini dapat menimbulkan ketidakpastian dan rendahnya daya serap SUN. Pilihan lainnya adalah menutup defisit dengan utang luar negeri, tapi langkah ini sangat tidak tepat karena kreditor pasti akan menerapkan berbagai persyaratan, seperti keharusan melakukan penjualan aset BUMN. Hal ini jelas sangat merugikan. Karena itu pemerintah harus mengandalkan sumber-sumber penerimaan pajak melalui strategi ekstensifikasi pajak. Penerimaan pajak ini juga didukung dengan peningkatan cukai dan PNBP. Pada tindakan kedua dengan memperbesar transfer adalah mengingat dampak krisis dan antisipasi dampak meningkatnya penduduk miskin yang jelas akan sangat menuntut jaring penyelamat dari pemerintah agar tetap dapat menjaga kualitas minimal kehidupan sebagian besar masyarakat, terutama dalam hal mendasar, pangan, kesehatan dan pendidikan. Transfer ini juga bermanfaat untuk menjaga konsumsi masyarakat yang memang sumber terpenting dalam pembentukan PDB Indonesia. Karena itu pemerintah harus tetap berkomitmen untuk mengalokasikan transfer ini dalam berbagai bentuk subsidi dalam APBN. Karena itu untuk meningkatkan alokasi transfer sangat beralasan jika pemerintah harus memutuskan untuk melakukan penghematan dalam pengeluaran-pengeluaran yang dilakukan dalam APBN dalam kaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan. Tindakan ketiga dengan melakukan pengendalian belanja berarti di tahun tahun 2009 menuntut pemerintah untuk berhemat dengan melakukan pengeluaran. Penghematan yang dapat dilakukan memang akan berada dalam jumlah yang kurang signifikan dibandingkan dengan proporsi pengeluaran APBN dimana struktur pos pengeluaran sebagian besar pengeluarannya bersifat komitmen seperti transfer ke daerah, pengeluaran bunga hutang dan berbagai kebijakan pengeluaran yang bersifat administrasi seperti biaya gaji. Untuk pengeluaran pemerintah yang bersifat komitmen tersebut, porsinya di dalam pengeluaran APBN sudah lebih dari 60 persen dari total belanja negara sehingga gerak penghematan pemerintah menjadi sangat terbatas. Jadi, meskipun secara nominal APBN 2009 memang sangat besar, akan tetapi kurang ruang bagi struktur pengeluaran APBN yang dapat digunakan untuk membiayai sesuatu yang relatif tidak prioritas, atau dengan kata lain fiscal space sangat terbatas untuk melakukan reorientasi strategis pada struktur pengeluarannya. Oleh karena itu, alternatif satu-satunya penghematan yang harus dilakukan adalah pada pos pengeluaran untuk belanja Kementerian/Lembaga. Langkah ini memang bukan suatu keputusan yang mudah, akan tetapi akan jauh lebih sulit dilakukan dibandingkan pemerintah harus mengurangi pos pengeluaran transfer seperti subsidi. Selanjutnya bagaimana Kementerian/Lembaga dapat melakukan tugas pokok dan fungsinya secara optimal ditengah langkah penghematan yang harus dilakukan saat ini adalah dengan menyusun kembali skala prioritas dalam struktur pengeluaran setiap unit pemerintahan.


19

PENGAWASAN

Liputan langsung mengikuti Tim Pengawas Haji DPR;

Kualitas Pelayanan Haji Belum Optimal Secara umum, Tim Pengawas Haji DPR menilai kualitas pelayanan mencakup pemondokan, kesehatan, katering dan transportasi belum optimal. Selain itu pelayan haji belum seluruhnya ditangani oleh tenaga yang handal dan professional. Sedangkan masalah lain yaitu belum terciptanya koordinasi yang baik, akuntabilitas dan transparansi dalam manajemen penyelenggaraan ibadah haji.

B

erbagai kelemahan itu muncul menurut Tim Pengawas Haji DPR karena belum ada cetak biru (blue print) sistem penyelenggaraan haji Indonesia. Di sisi lain, kesepakatan yang dicapai antara Komisi VIII DPR dengan pemerintah ternyata belum seluruhnya diimplementasikan di lapangan. Itulah beberapa hal yang dijumpai Tim Pengawas Haji DPR Tahap II yang dipimpin langsung Ketua Komisi VIII DPR Drs. Hasrul Azwar Musai, MM yang bertugas dari tanggal 28 Nopember hingga 13 Desember 2008. Tim Pengawas Haji DPR terdiri 11 anggota terdiri Hasrul Azwar selaku Ketua dari FPP, Abdul Hakam Naja dari FPAN selaku Wakil Ketua dan 9 anggota yakni Zulkarnain Djabar, Sjahrir Sjarifuddin Daeng Jarung dan Mochammad Ichwansyah dari FPG, M. Hasib Wahab dan Kurniati Binti Sukardi dari Fraksi PDIP, Edy Jauze Muhsin Bafadal dari FPP, Zaenauddin Nurmad Bin Nur Saad (FPD), Chairul Shaleh Rasyid (FKB) dan Umung Anwar Sanusi dari FPKS. Selama berada di Arab Saudi Tim antara lain menggelar pertemuan dengan Kepala Daerah Kerja (Kadaker) Mekah, pertemuan dengan Menteri Agama, Dubes Arab Saudi, Konjen di Jedah dan jajaran PPIH serta meninjau pos-pos pelayanan haji baik di Mekah, Madina , Arafah maupun di Mina. Jika pada musim haji tahun 2007 lalu yang mencuat masalah katering, maka tahun ini banyak keluhan masalah tranportasi. Transportasi menjadi masalah karena sebagian besar jamaah haji Indonesia berada jauh dari Masjidil Haram mencapai 82% (Ring II) sedangkan yang mendapatkan fasilitas

20


pemondokan di Ring I hanya 18 persen. Mengenai kualitas pemondokan Tim Pengawas DPR menemukan sejumlah contoh adanya pemondokan yang belum siap huni bahkan tidak memenuhi standar. Misalnya pemadatan penghuni, air sering macet, tidak ada AC, jumlah kamar mandi dan WC yang tidak seimbang dengan jumlah jemaah. “Kualitas pemondokan yang tak memenuhi standar sangat berpengaruh terhadap kondisi kesehatan jemaah yang menderita sakit ISPA,” kata Hasrul. D i a menambahkan fakta di lapangan yang d i t e m u k a n , pemondokan di Ring I yang hanya 18% dan di Ring II mencapai 82% tidak sesuai dengan kesepakatan pemerintah dengan Komisi VIII DPR bahwa 50% di Ring I dan 50% di Ring II. S e s u a i kesepakatan, plafon harga sewa perumahan di Makkah sebesar SR 2.000.00. Perumahan yang disewa pada Ring I ditargetkan sebesar 50% dengan jarak maksimal 1.400 m dari Masjidil Haram, sedangkan perumahan di luar Ring I berjarak maksimal 3.500 m dari Masjidil Haram. “Saat ini pemondokan jemaah haji di Ring II jaraknya dengan Masjdil Haram lebih dari 15.000 m,”kata Hasrul menambahkan.

Belum sink sinkrron Lebih lanjut Hasrul mengatakan, meskipun Departemen Agama telah menyusun Siklus Haji Tahunan, namun masih saja dalam pelaksanaan di lapangan masih banyak yang belum sinkron dengan jadual. Diantaranya kelambanan atau bahkan keterlambatan dalam penyiapan pemondokan dan tidak bertindak cepat sehingga hanya sebagian kecil yang mendapatkan pemondokan di

Ring I. Hasrul mengatakan, beberapa pemondokan yang letaknya jauh dari Masjidil Haram menimbulkan beberapa masalah serius. Mereka berada di kawasan pemukiman yang belum dikenal, letaknya terpencar-pencar dan tidak ada rute kendaraan. Konsekuensi dari jauhnya pemondokan dari Masjidil Haram dan belum didukung transportasi yang

PENGAWASAN memadai, mengakibatkan banyak yang hanya beberapa kali menjalankan solat di Masjidil Haram. “Para jamaah haji Indonesia harus mengeluarkan biaya untuk ke Masjdil Haram rata-rata 20 real perhari. Uang pengembalian pondokan habis untuk transport bahkan living cost juga terambil untuk transport,” jelasnya. Ketika mengadakan Rapat Dengar Pendapat Khusus dengan Konsul Jendera RI di Jedah Tim Pengawas DPR menyepakati adanya Contingency Planning untuk mengatasi masalah transportasi yang banyak dikeluhkan para jemaah haji Indonesia di mekah. Contingency Planning sebagai langkah antisipasi puncak pelaksanaan haji tersebut berupa perlunya segera pengecekan tingkat jumlah kecukupan atau ketersediaan bus di lapangan sebanyak 600 bus benar-benar sesuai dengan kebutuhan, yang didukung dengan kepastian ketersediaan sopir, jumlah pemandu dan petugas teknis di lapangan serta perlunya sosialisasi route bus, jalur-jalur alternative, serta perlunya sosialisasi route bus jalur-jalur alternative dan kemungkinan dilakukanya penutupan jalur yang menyebabkan kondisi darurat sehingga tidak efektifnya pelayanan transportasi. Untuk itu Tim Pengawas haji Indonesia Tahap II bersama pemerintah menyetujui kemungkinan adanya penyiapan dukungan anggaran terkait dengan upaya pemenuhan atau penambahan kebutuhan bus secara ideal yang disesuaikan dengan rasio ketersediaan bus dengan jumlah jemaah yang diangkut. Sebelumnya dalam RDP tersebut, Tim Pengawas Haji DPR RI secara tajam menyoroti tentang masalahmasalh serius yang muncul berkenaan dengan pelaksanaan Ibadah haji 2008 terkait masalah transportasi, catering dan pemondokan yang dapat mengurangi kekhusukan jemah dalam melakukan ibadah Konsultan tr ansp or tasi transp anspor ortasi Anggota Komisi VIII DPR yang ikut serta dalam Tim Pengawas Haji Komisi VIII DPR, Abdullah Azwar Anas pada pertemuan tersebut

mengungkapkan bahwa bencana alam saja bisa diprediksi, mengapa pelayanan haji yang dilakukan setiap tahun tidak bisa dipersiapkan dengan lebih cermat. Menurutnya bencana transportasi haji tahun ini merupkan kegagalan manajemen pengelolaan haji oleh pemerintah, yang dimulai dari perencanaan dan eksekusi yang serba terlambat. Untuk itu dia mengusulkan, untuk mengatasi masaahh transportasi haji ke depan perlu disiapkan konsultan transportasi untuk membuat konsep dan kajian transportasi haji di Mekah mengingat permasalah pengelolaan haji ini ke depan akan semakin rumit. Masih terkait dengan menyoroti masalah transportasi haji, Zulkarnaen Djabbar dari Komisi VIII mengatakan bahwa masalah pengelolaan haji Indonesia yang terus bermasalah ini terkait dengan struktur organisasi pengelolaan ibadah haji yang hanya ditangani oleh unit setingkat eselon III. Sementara anggaran yang dikelola lebih dari Rp 2 triliun. Diusulkan Djabbar agar masalah ini dikaji secara mendalam agar dapat mengeleminir permasalah haji. Pandangan lain muncul dari nggota komisi VIII Edi Jauze yang menyoroti masalah transportasi haji ini lebih disebabkan oleh karena Departemen Agama terlambat mengontrak pemondokan haji. Sehingga yang dijanjikan pemondokan haji yang berada di ring I sebesar 50 persen tetapi hanya terpenuhi 18 persen. Dalam pertemuan tersebut Kepala

Teknis Urusan Haji (TUH), Nur Somad Kambe mengatakan bahwa pada 10 hari pertama kedatangan jamaah system transportasi dapat berjalan dengan lancer. Namun setelah itu mucul kendala masalah transportasi dengan semakin meningkatnya jumlah jamaah di kota Mekah. Hal ini lebih disebabkan karena masih dirasakan adanya kekurangan kendaraan bus, jumlah petugas yang kurang serta adanya kebijakan kepolisian Arab Saudi yang sering berubah ubah dalam menetapkan jalur bus. Untuk itu kata Kepala TUH, akan dilakukan upaya pemantapan organisasi di lapangan yang memadukan pos pelayanan transportasi dalam Sektor. Sementara dalam wilayah pemondokan yang tersebar jauh akan dilekatkan kedalam kloter dimana untuk jamaah sekitar 325 akan disiapkan 1 bus dan untuk 425 lebih akan disiapkan 2 kendaraan bus. Saat ini, lanjut Nur Somad sedang dihitung tingkat efisiensi tentang rasio bus ideal yaitu 1 bus untuk 150 atau 160 jamaah. Sementara rasio yang ada saat ini masih berkisar satu dianding 200 jamaah. Lebih rrendah endah Di Bidang kesehatan haji, dr. Barita Sitompul menjelaskan karena sektor yang ada saat ini terpencar dan jaraknya berjauhan, menyebabkan cakupan pelayanan kesehatan jamaah menjadi kendala. Namun demikian, lanjut Barita tingkat kematian jamaah sampai saat ini


21

PENGAWASAN hanya sejumlah 60, angka ini lebih rendah jika dibanding tingkat kematian tahun 2007 paa periode yang sama yaitu sekitar 90 orang. Adapun penyebab kematian ini lebih disebabkan penyakit yang tidak bisa diatasi yaitu penyakit jantung yang tidak disebabkan factor infeksi. Tingkat kematian jamaah akan meningkat tajam biasanya pasca Armina. Kendala di bidang kesehatan jamaah haji adalah rendahnya rasio tenaga medis dan para medis dengan jumlah jamaah. Dimana saat ini satu orang dokter, dua orang perawat untuk melayani 450 jamaah. Masalah lain yang muncul adalah banyak jamaah yang telah lanjut usia, fatigue rentan serta pemondokan yang sumpek. Untuk itu Barita meminta agar jumlah petugas kesehatan di tahun depan bisa ditambah. Komplek MARK AZIAH MARKA Tim Komisi VIII DPR RI yang melakukan kunjungan ke Madinah dalam rangka pengawasan pelaksanaan ibadah haji tahun 2008 mengharapkan seluruh jamaah haji Inodnesia yang berada di Madinah dapat menempati di komplek Markaziah. Usulan itu disampaikan Zulkarnaen Djabbar anggota Tim Pengawas Haji DPR pada saat pertemuan dengan PPIH Daerah Kerja Madinah, Kartono, Minggu (1/12) di Madinah yang dipimpin Ketua Komisi Tim Hasrul Azwar. Dalam penjelasanya, Ketua Daker Madinah Kartono mengatakan bahwa saat ini jamaah haji Indonesia di Madinah yang menempati Markaziah hanya 65 persen, sedang yang non Markaziah sebanyak 35 persen. Dengan masih banyaknya jamaah yang berada di Markaziah tersebut telah menyebabkan resiko yang lebih tinggi ketimbang yang berada di hotel.Resiko tersebut berupa kecelakaan jamaah karena harus menyeberang jalan, pencurian dan tinggi kelelahan bagi jamaah yang telah lanjut usia Saat ini, lanjut Katono jamaah yang menempati non Markaziah menerima uang kembalian sebesar 100 real. Namun sebenarnya mereka tidak menginginkan hal tersebut. Yang jamaah harapkan adalah pelayanan arb yang baik yang

22


dekat dengan masjid Nabawi sehingga bisa melaksanakan sholat Arbain dengan khusuk. Kartono sendiri berpandangan bahwa ke depan untuk yang berada di komplek Markaziah harus membayar lebih mahal jika dibanding yang berada non Markaziah, yaitu sekitar 700 hingga 800 real. Sementara yang berada di non markaziah hanya dipungut 300 real. “ini baru adil”, katanya. Kalau selisih yang ada saat ini sangat tidak adil. Karena hanya selih 100 real. Seluruh jamaah sebenarnya menghendaki berada di Markaziah. PPHI Daerah Kerja Madinah terbagi dalam delapan sector dengan 364 orang yang dilengkapi dengan fasilitas satu ambulance, 1 mobil carry dan 2 buah motor untuk masing-masing sector. Sementara untuk mobil dan motor, saat ini masih dirasakan sangat kurang karena kendaraan tersebut dipergunakan untuk menyisir orang-orang yang tersesat di jalan. Diharapkan pemerintah dapat menambah kendaraan mobil dan motor untuk tiap-tiap sektor. Di Madinah jamaah rata-rata mendapatkan alokasi waktu sebanyak delapan hari dan 12 jam. Masalah yang muncul dalam pengelolaan haji di Madinah adalah kalau adanya delay pesawat sehingga akan menyulitkan untuk pengaturan pemondokan tersebut. Untuk itu Kepala Daker Madinah, Kartono mengharapkan agar di Jedah dapat dibangun pemondokan transito untuk mengatasi adanya masalah tersebut. Masalah lain yang muncul di Madinah adalah adanya peraturan dari Kementerian Haji Arab Saudi tentang adanya larangan yang tidak membolehkan rombongan jamaah haji berangkat dari Madinah setelah jam 11.00 malam. Sehingga menyebabkan 2000 jamah haji dari Nigeria, Pakistan dan India tersendat dan terpaksa tidur di Bir Ali. Tapi alhamdulillah jamaah Indoensia tidak ada, kata Kartono. Sementara itu dari Bidang kesehatan Haji di Madinah dr Berman Syam mengatakan bahwa saat ini pemeriksaan calon jemaah haji Indonesia di Tingkat II masih sangat lemah. Sehingga banyak yang meninggal karena penyakit yang dibawa dari tanah air. Untuk itu diharapkan agar pemriksaan kesehatan

lebih dapat diperketat. Di P adang A Padang Arrafah Dalam kunjungannya ke Arofah, Tim Pengawas Haji Komisi VIII DPR menjumpai sejumlah masalah yang dihadapi jamaah haji Indonesia. Di padang Arafah pada saat sekitar 3 juta jemaah haji melakukan wukuf, para jemaah haji Indonesia mengalami kesulitan untuk membaca Al-Quran karena fasilitas lampu-lampu yang disediakan mati. Masalah lain adalah untuk makan, di beberapa maktab masih terlihat antrian panjang tidak sesuai dengan kontrak. Kasus yang terjadi di Maktab 65, jemaah haji yang masuk rombongan Kloter DKI Jakarta dan Surabaya hanya disiapkan 6 buah meja. Padahal jumlahnya jamaah haji yang harus dilayani sebanyak 3 ribu orang, seharusnya minimal disediakan 8 buah meja. Demikian juga di Maktab 13 dengan rombongan haji yang tergabung dalam Kloter asal Medan mengalami nasib sama, antrian makan sangat panjang karena meja yang disediakan hanya 7 buah saja. Temuan lainnya yang dijumpai Tim Pengawas haji DPR di Aziziah Samalia, pemondokan 343 sering tidak ada air. Begitu pula jarak pemondokan dengan Masjidil Haram sangat jauh sementara bus antar jemput tidak ada bahkan ada kejadian beberapa orang keracunan makanan. Selain itu ada pemotongan sebanyak 5 SR (real) untuk pengembalian untuk para jemaah haji Indonesia sebesar 170 SR. Temuan lain adalah pemilik Pemondokan nomor 433 di Mahattat Bank tidak mentaati atau melaksanakan kesepakatan penggantian karpet dan membersihkan rumah ketika ditinjau oleh Tim Pengawas Haji Komisi VIII DPR. Beberapa kelemahan pemondokan yang dipakai jamaah haji Indonesia seperti kelebihan kapasitas, misalnya untuk 36 orang hanya tersedia 1 kamar mandi dan 1 WC, kapasitas kamar hanya 8 orang tetapi dipadatkan menjadi 11 orang sementara liftnya macet dan ACnya tak berfungsi mengakibatkan air tumpah dan bocor. (rat, mp)

PENGAWASAN

Pansus Orang Hilang Targetkan Tuntaskan Kasus Sebelum Pemilu 2009 Panitia Khusus (Pansus) Orang Hilang pada Oktober lalu kembali di aktifkan, kemunculan Pansus Orang Hilang tersebut mendapat perhatian dan respon yang berbeda dari berbagai pihak, salah satunya adalah adanya reaksi yang timbul mengenai kecurigaan bahwa, dengan diaktifkannya kembali Pansus Orang Hilang dikhawatirkan akan dijadikan alat untuk menjegal rival politik.

D

iaktifkannya kembali Pansus Orang Hilang ini, memang banyak menimbulkan perhatian terutama ketika Pansus tersebut merencanakan memanggil beberapa jenderal yang terkait beberapa kasus penculikan beberapa aktivis pada tragedi 1998, lebih dari itu, tentunya persoalan orang hilang atau dihilangkan masih menjadi hal yang belum tuntas. Pansus Orang Hilang menargetkan penuntasan kasus ini sebelum Pemilu tahun depan, jadi rekomendasi yang akan dikeluarkan cukup bermacam-macam diantaranya akan membawa kasus ini ke Pengadilan Adhoc, rekonsiliasi sampai dengan kompensasi, berdasarkan data dari Ikatan Orang Hilang Indonesia (Ikohi) ada 23 orang yang dihilangkan secara paksa pada periode 1997-1998 dan sampai hari ini 13 diantara mereka masih dalam status hilang. Lebih dari itu persoalan orang hilang diharapkan bisa diselesaikan, seperti nama-nama aktivis yang hilang yakni Petrus Bima Nugraha, Ucok Munandar Siahaan, Wiji Thukul Wijaya, Yadin Muhodin, Yani Afri, mereka adalah beberapa nama yang kemudian bisa diharapkan oleh keluarga mereka bisa dituntaskan. Pansus dalam hal ini menjalankan rekomendasi yang dititipkan oleh Komnas Ham untuk menyelesaikan persoalan ini dengan lebih baik, dan pemeriksaan sebenarnya telah dilakukan oleh Komnas Ham bahkan untuk beberapa hal. Persoalan orang yang dihilangkan bukan persoalan sepele. Apalagi, pada 29 Juni 2006, Sidang Komisi HAM PBB di Jenewa sudah mengesahkan

Andreas Pareira (FPDIP), anggota Pansus Orang Hilang

International Convention for the Protection of All Persons from Enforced Disappearances (Konvensi Internasional untuk Perlindungan Semua Orang dari Penghilangan Paksa). Dalam Konvensi itu menekankan bahwa penghilangan paksa merupakan ibu dari segala pelanggaran HAM. Sebab, dalam kasus itu, paling tidak empat hak dasar (basic human rights) dilanggar, yakni hak tidak disiksa, hak atas kebebasan dan keamanan, hak diperlakukan sama di depan hukum, dan hak hidup. Tentu saja, mengimplementasikan tuntutan konvensi itu tidak mudah. Namun, kesulitan dalam impelentasi itu jelas tidak bisa dijadikan alasan untuk menghindar dari tanggung jawab. Menurut anggota Pansus Orang Hilang Andreas Pareira (FPDIP), DPR memiliki kewenangan untuk memberikan penguatan terhadap apa

yang menjadi rekomendasi dari Komnas Ham tersebut. “Laporan dari Komnas Ham itu kan berdasarkan temuantemuan investigasi yang mereka lakukan dan kami sudah membaca laporan itu. Menurut pandangan saya sebagai suatu laporan yang sangat representatif perlu. Apalagi laporan ini juga menghasilkan beberapa fakta-fakta yang menurut kami sangat penting untuk ditindaklanjuti,” ujarnya. Meski begitu Andreas yang juga anggota Komisi I DPR itu tidak setuju dilakukannya pengumpulan data ulang dengan melakukan pemanggilan terhadap jenderal-jenderal yang dianggap terkait dengan pemanggilan terhadap jenderal-jenderal yang dianggap terlibat dengan kasus penculikan beberapa aktivis pada periode 1997-1998. ”Sebaiknya bukan pengumpulan data ulang, karena Pansus DPR dalam hal ini bukan lembaga yang melakukan penyidikan,” katanya. Namun untuk soal pemanggilan jenderal-jenderal, hal itu kata Andreas mutlak dilakukan Pansus. “Kan perlu melakukan konfirmasi untuk dengar pendapat, ya mereka (jenderal-jenderalred) bisa mengungkapkan semua, apa laporan atau konfirmasi dari Komnas Ham tersebut sesuai dengan fakta di lapangan atau tidak,” ujarnya. Andreas menambahkan, forum bagi para jenderal-jenderal itu tepat untuk di sampaikan. “Saya kira bukan hanya para jenderal yang namanya ada dalam laporan Komnas Ham, tapi saya kira juga disini termasuk juga pendapat dari mereka-mereka yang mempunyai kompetensi dalam penegakan Ham. Artinya dari berbagai pihak yang menurut kami mempunyai kompetensi,


23

PENGAWASAN terus kemudian mereka yang menjadi korban, dan juga mereka yang didalam rekomendasi dari Komnas Ham itu dianggap sebagai pelaku, mereka harus kita dengar,” katanya. Kalau pun nanti pada akhirnya, para pihak-pihak yang dianggap terlibat itu tidak datang, setelah Pansus melakukan pemanggilan, bukan berarti Pansus DPR tidak dapat memberikan rekomendasi. “Tidak datang pun, Pansus DPR tetap bisa memberikan rekomendasi keputusan kepada pemerintah untuk menindaklanjuti dengan pembentukan Pengadilan Hakim Ad Hoc,” ujarnya. Soal batasan waktu kapan selesainya persoalan ini, Andreas menilai dalam Undang-undang HAM dengan tegas mengatakan bahwa kasus pelanggaran HAM berat bersifat tidak kadaluarsa. “Sekiranya pun kalau misalnya masalah ini tidak bisa diselesaikan karena tekanan politik, tidak berarti kasus itu kadaluarsa. Sebab ini akan menjadi beban sejarah buat kita, dan ini akan terus muncul kembali. Sehingga dalam pandangan saya lebih baik kita selesaikan secara lebih cepat. Sehingga tidak menjadi beban buat baik mereka yang menjadi korban atau mereka yang pernah melakukan itu (pelanggaran HAMred),” katanya. Mengenai para korban yang kemungkinan tidak memenuhi panggilan Pansus, menurut Andreas, Pansus akan melakukan kunjungan kepada pihak-pihak yang menjadi korban. “Kita akan dengarkan pandangan mereka untuk menyerap aspirasi dari mereka secara langsung,” ujarnya. Saat ditanya dari sisi urutan prioritas mana yang dianggap paling penting, pemanggilan jenderal , mendatangi para keluarga korban. Menurut Andreas, semuanya penting untuk didengar oleh Pansus. “Dalam rapat internal Pansus, kita telah memutuskan di dalam mendengar atau menyerap aspirasi, kita menggunakan metode yang bersifat induktif. Dimana Pansus, menyerap informasi langsung dari masyarakat dulu baru kemudian pada mereka yang pada posisi pengambil keputusan,” ujarnya. Mengenai adanya anggapan bahwa Pansus DPR lebih kental suasana

24


politisnya, secara diplomatis Andreas menilai kalaupun masyarakat mempunyai interpretasi terhadap pansus ini, hal itu adalah sesuatu yang wajar. “Saya kira politisasi itu bisa juga terjadi di luar DPR. Misalnya politisasi untuk melemahkan Pansus ini supaya tidak berjalan. Ini adalah realita yang saya kira harus dihadapi oleh pansus, dan ini memang tidak mudah. Tetapi kalau selama kita berjalan sesuai tata tertib, kemudian juga berdasarkan rekomendasi dari Komnas Ham, saya kira ini akan berjalan seperti yang diharapkan masyarakat,” katanya. Yang jadi pertanyaan, mengapa Pansus ini muncul ketika pilihan waktunya menjelang pemilu? “Soal waktu itu menjadi relatif juga, bahkan menurut saya akan menjadi lebih politis kalau tahun depan (setelah pemilu-red) itu dilakukan.Tapi saya kira persoalannya bukan itu, yang jelas persoalan yang kita hadapi memang tidak mudah untuk membahas kasus ini. Karena memang banyak kepentingan-kepentingan disini. Bagi saya silakan masyarakat menilai dan mengintepretasikan. Tapi yang terpenting adalah hasil akhir dari Pansus ini memberikan rasa keadilan untuk masyarakat terutama mereka yang menjadi korban,” tegasnya. Lantas bagaimana penyelesaian kasus ini, mengingat rentang waktunya cukup lama kasus orang hilang itu muncul yakni pada periode 1997-1998? “DPR itu bukan lembaga yustisi yang memutuskan bahwa orang ini bersalah atau tidak bersalah. Tetapi itu tadi yang saya sampaikan pada bagian awal pembicaraan ini bahwa DPR memberikan rekomendasi dan memberikan support secara politis untuk dibentuknya pengadilan ham ad hoc tersebut. Jadi tidak harus melakukan penyidikan ulang terhadap kasus ini, karena penyidikan sudah dilakukan oleh Komnas Ham,” jelasnya lagi. Ia juga mengatakan bahwa pengadilan ham ad hoc dibentuk berdasarkan keputusan presiden, setelah ada keputusan dari DPR. “Selama DPR tidak mengeluarkan keputusan politik, maka pemerintah dalam hal ini tidak bisa membentuk pengadilan ham ad hoc,” katanya.

Dikesempatan berbeda, anggota Pansus Orang Hilang Suripto menilai hingga saat ini pansus belum menetapkan apa yang menjadi fokus dari kasus orang hilang tersebut. Anggota Pansus lainnya yakni Lukman Hakim Saifuddin menambahkan bahwa penyelesaian kasus penghilangan orang secara paksa ini tidak bisa dihindarkan dari persoalan politik, namun agar tidak menyeleweng yang harus dijalankan DPR adalah politik penegakan hukum. Sementara itu, keluarga aktivis yang hilang kurun waktu 1997-1998 dan hingga kini belum ditemukan, meminta ke Pansus Penghilangan Orang Secara Paksa menuntaskan kasus tersebut dan segera membentuk pengadilan adhoc untuk mencari 13 orang yang belum kembali hingga kini. “Keluhan keluarga korban tidak bisa mengajukan gugatan praperadilan kerena kejaksaan agung belum melakukan penyelidikan, kami ingin hal ini dibicarakan di tingkat Pansus dan presiden, kalau pembentukan pengadilan adhoc belum bisa dilakukan maka orangorang yang hilang itu harus dianggap hidup meski jasadnya belum diketahui secara pasti,”kata Kordinator Kontras Usman Hamid saat RDP dengan Pansus DPR Penghilangan Orang Secara Paksa di Gedung DPR, Jakarta beberapa waktu lalu. Di tempat yang sama Ketua Ikatan Orang Hilang (Ikohi) Mugiyanto mengatakan dirinya merasa khawatir kalau DPR masuk ke wilayah investigasi, “Keluarga korban hilang hanya menginginkan penyelesaian, untuk itu Pansus seharusnya focus dalam melakukan pekerjaannya untuk membentuk pengadilan adhoc,”ujar Mugiyanto. Untuk itu, kata Mugiyanto, pihaknya menghimbau agar anggota Pansus membaca laporan komnas Ham setebal 15 senti, “Seharusnya 13 orang yang belum kembali ditangani oleh Pengadilan HAM permanen karena kasus ini berkelanjutan.”tambah Mugiyanto yang juga menjadi korban penculikan 1997-1998 namun selamat.(nt/sc)

PENGAWASAN

RUU Wilayah Negara : Meminimalisir Sengketa Perbatasan Antar Negara Fanshurullah Asa (Partai Amanat Nasional)

M

asalah perbatasan hingga kini masih saja menjadi persoalan serius dan membutuhkan perhatian khusus dari berbagai pihak. Meskipun Undang-Undang Wilayah Negara, yang dapat menjadi payung hukum masalah perbatasan sudah dibahas di DPR bersama Pemerintah serta telah disahkan dalam rapat Paripurna DPR pada 28 Oktober 2008, namun bukan berarti permasalahan ini juga selesai. Masih banyak pekerjaan rumah yang telah menanti untuk dituntaskan. Batas Negara,dapat dianalogikan sebagai batas kepemilikan tanah antara dua atau lebih tetangga, yang seharusnya ditentukan dan disetujui para pihak, juga tidak dapat bila batas kepemilikan tanah hanya ditentukan sepihak. Demikian pula batas Negara, hendaknya ditentukan dan ditetapkan secara multilateral. Persoalan pada permasalahan proses pelaksanaan teknis penetapan perbatasan itu sendiri hingga saat ini belum selesai. Seperti batas Negara di darat dengan Malaysia maupun dengan Timor Leste yang hingga sekarang masih dalam proses pelaksanaan. Begitupun dengan batas Negara di laut, masih terdapat beberapa permasalahan yang belum diselesaikan dengan beberapa Negara tetangga. Masyarakat Indonesia, khususnya yang memang berdomisili di daerah perbatasan berharap UU tentang Wilayah Negara dapat meminimalisasi serta mengatasi berbagai persoalan seperti sengketa mengenai batas, termasuk wilayah daratan,pulau-pulau dan wilayah

laut antara suatu Negara dengan Negara tetangganya. Selain itu, juga diharapkan dapat menjaga kelangsungan atau eksistensi suatu Negara, termasuk didalamnya kedaulatan suatu Negara atas teritorialnya akan menjadi lebih pasti karena dinaungi oleh hukum positif. UU ini merupakan usul inisiatif DPR yang memang sebagai penyambung lidah bagi rakyat yang diwakilinya. Sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merupakan Negara kepulauan, dengan jumlah pulau sebesar 17.504, selain berbatasan dengan tiga Negara yaitu Malaysia,Papua Nugini dan Timor Leste, dan di laut berbatasan dengan 10 Negara diantaranya Singapura, Malaysia, Philipina maupun Thailand, sehingga sangatlah penting untuk menetapkan batas-batas wilayah tersebut dengan UU. Salah satu Wakil Rakyat yang punya kepedulian terhadap permasalahan ini tidak lain politisi dari Partai Amanat Nasional Fanshurullah Asa. Dia mengaku sangat bahagia dengan hadirnya UU tentang Wilayah Negara sebagai payung hukum masalah perbatasan. Ia berharap dengan adanya UU ini mendatangkan paradigma baru bagi masyarakat. Sebagai Wakil Rakyat dan berasal dari daerah pemilihan Kalimantan Barat, ia merasa wajib untuk fokus terhadap masalah ini. “Provinsi Kalbar mempunyai lima kabupaten, 16 kecamatan, 116 desa total penduduknya mencapai belasan ribu. Mereka berada di sepanjang daerah perbatasan, dengan kondisi yang sangat terisolasi,dengan kemiskinan yang parah,” ungkapnya Lebih memprihatinkan lagi, mayoritas penduduk yang tinggal di daerah perbatasan, seperti di Kalimantan Barat merupakan penduduk tertinggal. “Padahal mereka berada di daerah

perbatasan, berarti ada di barisan paling depan dan bahkan berhubungan langsung dengan Negara tetangga,” katanya Kondisi ini sangat berbeda jauh dengan kondisi masyarakat Malaysia yang senantiasa mendapat perhatian lebih dari pemerintahnya.Pemerintah Malaysia menjadikan sepanjang kawasan itu sesuatu yang bernilai lebih, dapat menjadi sumber kehidupan bagi masyarakatnya. Seperti pembangunan infrastruktur, sehingga masyarakat yang menetap di perbatasan tersebut dapat hidup sejahtera. Memang ia mengakui kemampuan ekonomi Pemerintah Malaysia jauh dibandingkan pemerintah Indonesia, karenanya dapat dipastikan, secara ideologi, Malaysia kokoh dan tidak tergoyahkan dalam menjaga perbatasannya. Menurut Anggota DPR yang akrab dipanggil Ifan ini, berdasarkan UU tersebut, masalah perbatasan akan diselesaikan melalui tiga cara, yakni dengan pendekatan kesejahteraan, keamanan, serta pendekatan lingkungan. Ia menyadari kebenaran adanya patok-patok (tanda batas) yang bergeser. namun ketiga pendekatan tersebut layaknya segi tiga sama sisi. Masingmasing tidak dapat dipisahkan. “Jadi tidak bisa hanya berdasarkan pendekatan security saja ataupun kesejahteraan masyarakatnya semata,” ujarnya. Ifan mencontohkan, pendekatan keamanan dapat dilakukan dengan membuat pelatihan bela negara di daerah perbatasan, dengan melibatkan pemuda setempat. Masalah lingkungan ini juga merupakan faktor penting, salah satunya untuk menjaga jika ada kekayaan tambang. “Misalnya daratannya milik malaysia,namun ketika dikeruk,tahu-tahu masuk ke daerah kita. Jangan sampai nantinya malah hilang. Harus disiapkan


25

PENGAWASAN sanksinya,” pungkasnya Meskipun pendekatan dengan kesejahteraan,keamanan,dan lingkungan layaknya segitiga sama sisi, namun Ifan menyadari faktor kesejahteraan selalu menjadi faktor dominan dan sering memicu terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Menurutnya,adanya masyarakat yang menjadi laskar watonia, sebenarnya merupakan kritik mereka kepada Pemerintah. “Hanya buah dari suatu kondisi obyektif yang mereka tidak mampu lagi, sehingga ideologi NKRI pun mereka jual. Semua karena faktor ekonomi. Seperti revolusi itu hanya akan terjadi jika lapar,” paparnya. Karena itu ia yakin, bila masyarakat daerah perbatasan disejahterakan,dengan dana APBN, APBD, serta diberikan pelatihan bela negara, maka ideologi mereka tetap terjaga.“Saya yakin kalau kita protek seperti itu, tidak akan sejengkalpun kawasan perbatasan itu lepas dari Indonesia,” tegasnya. Ifan merasa bersyukur adanya UU tentang wilayah negara.Terlebih ia terlibat penuh dalam pembahasannya, dapat mempersembahkan sesuatu yang memang sejak lama telah ditunggutunggu masyarakat yang diwakilinya. Menurut ifan masyarakat sangat menyambut baik dengan adanya UU ini. Badan P engelola Pengelola Wakil Rakyat dari Kalbar ini mengungkapkan dalam upaya menuntaskan berbagai masalah perbatasan sangat diperlukan adanya suatu badan khusus.Badan ini dipandang perlu, terlebih dengan adanya kajian dari Depdagri, bahwa ada 25 badan atau instansi yang mempunyai anggaran untuk pengelolaan kawasan perbatasan, seperti PU, Kesehatan, Depdagri. Anggaran tersebut terdapat dalam bentuk 35 program, kesemuanya termasuk kedalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Badan Pengelola Kawasan Perbatasan ini nantinya bertanggungjawab dibawah Presiden langsung dan akan mengurusi secara tehnis segala hal-ihwal yang menyangkut masalah di daerah perbatasan. Termasuk misalnya terkait transaksi perdagangan di daerah

26


perbatasan. “Dapat dibayangkan, pengaturan dibidang perdagangan saja, sudah overlapping, belum bidang yang lain,” tukasnya Dikatakan Ifan,sewaktu pembahasan RUU ini, pembahasan masalah cukup alot. Kemungkinan akan diswastanisasikan. Diharapkan dengan adanya badan khusus ini percepatan pembangunan di daerah perbatasan dapat segera terwujud, sebab masalah koordinasi, sinkronisasi baik itu program, anggaran dapat lebih mudah untuk mensejahterakan masyarakat di daerah perbatasan. Misalnya di sepanjang kawasan perbatasan, pemerintah bekerjasama dengan pihak swastanisasi untuk menanam kelapa sawit, sehingga dampaknya dapat dirasakan bagi penduduk setempat. Dalam sekian tahun akan terjadi kemakmuran bagi mereka. Memang dilema untuk menambah pembentukan suatu badan. Tidak menutup mata, selama ini banyak yang mengatakan bahwa setiap pembuatan UU maka dibentuk badan baru. Namun Ifan menegaskan, untuk Badan Pengelola Kawasan Perbatasan (BPKP) ini telah menjadi kajian DPR bersama Pemerintah. Diterangkannya berdasarkan kajian itu, disimpulkan badan-badan dapat dikelompokkan menjadi dua, yakni yang bersifat stategis dan yang bersifat praktis. Badan strategis diantaranya seperti Badan Intelijen Negara dan Badan Pertahanan. Mengingat UU Wilayah Negara ini merupakan payung hukum langsung di bawah Undang-Undang Dasar, maka BPKP dianggap sebagai salah satu badan strategis. Inikan NKRI, satu jengkalpun amanah dari UU,” tegasnya. Sesuai peraturan pembuatan UU, setelah disahkannya UU tentang Wilayah Negara, maka akan menyusul Peraturan Pemerintah atau Perpres. Termasuk didalamnya pengaturan atau tindak lanjut masalah pembentukan badan pengelola yang kemungkinan dapat bekerjasama dengan pihak ketiga. “Jadi PP itu yang akan merealisasikan pembentukan badan ini.Beberapa instansi tergabung didalamnya antara lain, Depdagri, PU, dan sebagainya yang akan

dikoordinasikan,” terangnya. Sejauh ini banyak terjadi tumpang tindih dalam hal pengelolaan perbatasan, salah satunya karena masalah koordinasi. Dicontohkannya, untuk Kabupaten Sambas, APBN menganggarkan dana untuk pembangunan gedung perdagangan dua lantai. Namun karena tidak ada koordinasi dengan Pemda setempat, sehingga ketika jalanan dibuat, posisinya dibawah, akibatnya banjir. Padahal Pemda sudah membuat masterplan. Karena itulah diharapkan dengan adanya UU ini,juga dengan pembentukan badan pengelola, ada koordinasi serta sinkronisasi baik itu program, anggaran dan sebagainya. Salah satunya untuk mensejahterakan masyarakat di daerah perbatasan. Dicontohkannya untuk masalah keamanan, katanya patok dipindahkan. Mungkin benar, tapi memang ada dua versi. Pemda dan Dephan mempunyai versi berbeda. Jumlah yang dihitung Dephan menggunakan lintas batasnya, terkadang tidak sama dengan versi Pemda. Padahal ini semua resmi. Belum lagi antar Pemda sendiri terkadang ada perbedaan. Satu pihak mengatakan ada patok yang hilang, tapi ada juga yang mengatakan tidak hilang. “Ini semua terjadi karena tidak ada satu pintu yang menyampaikan informasi,” katanya Misalnya patok digeser saat negara tetangga mengambil kayu supaya seolaholah mengambildari kawasannya, setelah itu dikembalikan lagi. Ataupun karena posisi di lereng gunung, sehingga saat banjir atau longsor, patoknya tertutup.Jadi ada faktor alami, ada juga faktor manusianya. Mudah-mudahan dengan adanya Badan ini, dengan ketentuanketentuan yang jelas dalam hal pengaturan patok. Mempr iha tinkan Mempriha ihatinkan Sebagai wakil rakyat dari Kalbar, Fanshurullah Asa mengetahui secara persis kondisi rill disana. Sewaktu parlementaria menemuinya, ia menceritakan adanya transaksi perdagangan di daerah perbatasan. Sebenarnya hal ini wajar bahkan dapat menjadi sumber pendapatan yang sangat potensial. Hanya saja banyak

PENGAWASAN

ketidakberdayaan yang dialami masyarakat Indonesia, sehingga begitu sulit untuk mendapatkan keuntungan guna mengentaskan kemiskinan. Mulai dari sarana dan prasarana termasuk infrastruktur dan fasilitas umum yang minim, hingga modal yang sangat terbatas juga bantuan dan perlindungan dari Pemerintah masih jauh dari yang diharapkan. Ifan menceritakan saat Pansus melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Kalbar tepatnya di daerah perbatasan, Pansus mengetahui ternyata di kawasan itu, belum tersentuh aliran listrik. Begitu juga untuk belanja, mereka lebih dekat ke Malaysia, sehingga sudah pasti lebih mudah dan murah. Selain itu, setiap Sabtu-Minggu di kawasan perbatasan namanya Sirikin, kawasan Bengkayang, Pansus menyaksikan ada ratusan mobil dari Malaysia datang ke daerah ini untuk belanja, karena disini terdapat lebih dari 300-400 lapak. Yang berjualan semua orang Indonesia. Mulai dari kasur khas Palembang, kerajinan wayang kulit dari Jogja, hiasan-hiasan dinding dan masih banyak lagi. “Ragamnya sangat lengkap serta banyak pilihan,” ungkapnya. Sementara itu, orang Indonesia yang berjualan disana sewa dengan Malaysia. Disinyalir, Mereka menggeser pintu perbatasan untuk tempat berjualan, jadi pedagang Indonesia sudah masuk kawasan Malaysia tapi belum masuk pintu perbatasan. “Mereka hebat, hanya patoknya saja yang digeser, dan transaksi dilakukan disana,” katanya. Namun pemerintah mereka menjadikan kawasan itu sebagai tempat lapak-lapak untuk para pedagang. Selain harga yang dijual jauh lebih murah ketimbang bila orang Malaysia membeli

barang serupa di Malaysia, juga setiap orang yang berjualan harus membayar sewa lapak. Tidak hanya itu, mereka juga memperoleh keuntungan. Karena para pedagang kerap kali menitipkan barang dagangannya yang belum laku di rumahrumah penduduk Malaysia, sebab jika memilih membawa pulang, ongkos angkutnya juga mahal. Parahnya lagi, semua perdagangan disini menggunakan ringgit. Mulai dari jual mangga sampai dagang kasur, kerajinan semua dengan ringgit.Sehingga dapat dibayangkan berapa banyak dana yang berputar selama Sabtu-Minggu di kawasan itu. Kondisi ini sangat memprihatinkan, karena pedagang Indonesia betul-betul dibuat tidak berdaya. Untuk itu sangat diharapkan Badan Pengelola yang akan dibentuk Pemerintah Indonesia mampu mengatasinya dengan membalikkan kondisi tersebut, sehingga Malaysia ditarik untuk belanja di wilayah Indonesia. Dengan demikian dana itu dapat masuk ke PAD Kabupaten. Misalnya, Pemerintah membangun lapak yang layak, dengan menyediakan area parkir. Ifan meyakini sekalipun dana APBD tidak mencukupi, namun jika pemerintah serius, banyak pihak ketiga yang mau bekerjasama. File -pr ojec ile-pr -projec ojectt Bicara tentang file project, dia menyarankan pemerintah hendaknya memilih Provinsi Kalbar. Bukan semata karena ia dari dapil provinsi itu, namun ia menilai daerah inilah yang paling siap. Kalimantan Barat mempunyai lima kabupaten yakni Entikong, Sambas, Bengkayang, Sintang dan Lubuk Ayu. Jadi ada 5 tempat yang akan di bangun

kawasan perbatasan.Nantinya di kawasan itu akan dibangun kawasan pertokoan, penginapan, juga instansi pemerintah. Untuk Kabupaten Entikong, sudah dua kali dikunjungi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Dalam kunjungannya, Presiden meminta masyarakat membuat konsep untuk dipresentasikan pada Agustus 2007. Namun kenyataannya, setelah dokumen-dokumen disiapkan, tidak ada jawaban dari Presiden. Padahal sebelumnya, telah berjanji akan segera dibentuk Inpres, tapi faktanya juga tidak. Hingga akhirnya masyarakat di wilayah perbatasan Kabupaten Entikong sudah hampir putus asa. “Dengan pasrah mereka mengatakan, hanya Tuhan yang belum datang dan memberikan janji kesini. Mulai dari DPR hingga Presiden semua sudah datang, tapi tidak ada realisasi. Jadi tinggal Tuhan yang belum datang. Sudahlah semua itu bulset-lah. Bohong itu semua,” kata ifan menirukan ungkapan kekesalan masyarakat perbatasan. Tapi Ifan optimis, komitmen masyarakat tersebut terhadap NKRI masih bisa diharapkan dengan catatan Pemerintah segera memberikan perhatian serius. Terlebih dengan adanya UU ini, bisa dikatakan ada setitik pencerahan. Semoga UU ini akan menjadi awal yang indah bagi mereka karena mampu menjadikan daerah perbatasan lebih layak bahkan mampu menjadi pilar terdepan bagi Indonesia. Pemerintah Indonesia harusnya dapat berkaca dari Malaysia yang telah mempunyai konsep sangat jelas. Mereka akan membuat pusat pengembangan tehnologi di daerah perbatasan, juga membuat Pantai Internasional di kawasan Ujungnya Pulau Kalimantan. Ifan yakin, Indonesia juga mampu melakukan pembangunan di kawasan perbatasan.Asal ada keseriusan dari semua pihak terkait, karena APBN ataupun APBD bukan satu-satunya sumber pendanaan. Pemerintah cukup mensosialisasikan untuk mencari pihak ketiga seperti pembangunan jalan tol, 30 tahun dimiliki swasta setelah itu dikembalikan ke Negara. (sw)


27

ANGGARAN

Anggaran Pemilu 2009 Direncanakan Seefektif Mungkin Anggota Panitia Anggaran yang juga anggota Komisi II DPR RI Ignatius Mulyono mengatakan, untuk penyelenggaraan Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden anggarannya mulai dialokasikan tahun 2008. Pada dasarnya anggaran penyelenggaraan Pemilu keseluruhan didukung dari APBN.

D

alam membuat program untuk pelaksanaan Pemilu 2009, Komisi II DPR RI meminta KPU untuk membuat skala prioritas yang harus dibuat sesuai kepentingan dan urgensinya. Hal ini dimaksudkan agar Pemilu dapat berjalan lancar, berkualitas dengan anggaran yang efektif dan efisien. Penyelenggaraan Pemilu ini dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU). Oleh sebab itu, yang terkait dengan penyelenggaraan Pemilu, anggaran di poskan kepada KPU dan BAWASLU. Anggaran yang di turunkan tahun 2008 untuk KPU lebih kurang Rp 8 triliun,sedang untuk anggaran tahun 2009 sebesar Rp 13,5 triliun. Semula, kata Mulyono, KPU mengajukan Rp 14,1 triliun. Namun karena berbagai pertimbangan untuk diadakannya efisiensi, maka telah dirumuskan oleh Pemerintah dan Panitia Anggaran DPR RI alokasi anggaran Pemilu tahun 2009 sebesar Rp 13,5 triliun. Sedangkan untuk BAWASLU anggaran tahun 2008 sebesar kurang lebih Rp 888 milyar dan tahun 2009 dianggarkan Rp 1,5 triliun. Mulyono menjelaskan, anggarananggaran yang dialokasikan ini termasuk untuk mengatasi jika ada permasalahan yang harus di teruskan ke pengadilan atau pelaporan ke polisi. Juga untuk memprediksi jika Pemilu harus dilakukan 2 (dua) kali putaran.“Kalau nanti putaran Presiden hanya satu kali tentunya anggarannya tidak sebesar itu,” kata Mulyono. Dalam hal ini, kata Mulyono,

28


Pemerintah dan Panitia Anggaran DPR RI telah memprediksi sampai kemungkinan-kemungkinan terkecil, termasuk jika ada permasalahan. Hal ini dilakukan mengingat waktu yang tersedia sangat sempit.“Jangan sampai ada hal-hal yang terkait dengan kebutuhan anggaran untuk penuntasan masalah Pemilu dikatakan tidak ada dananya,” tambahnya. Disamping dua lembaga tersebut (KPU dan BAWASLU) juga ada dana yang di turunkan kepada Pemerintah Daerah dan Departemen Dalam Negeri untuk mempersiapkan Perlindungan Masyarakat (Linmas) dan Perlengkapan Perseorangan Lapangan (Kaporlap). Anggaran yang dipersiapkan untuk pos ini adalah sebesar kurang lebih Rp 560 miliar untuk kurang lebih 1.200 Kaporlap. Linmas ini diharapkan dapat berperan aktif untuk penyelenggaraan Pemilihan Umum Legislatif dan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden serta untuk penyelenggaraan Pilkada-pilkada. Sep enuhn ya B ersumb er Dar epenuhn enuhny Bersumb ersumber Darii APBN Mulyono menambahkan, berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilu, pendanaan Pemilu 2009 sepenuhnya bersumber dari APBN. Hal ini tentunya berbeda dengan pelaksanaan Pemilu tahun 2004, yang memberi peluang penggunaan APBD untuk mendukung penyelenggaraan Pemilu. Walaupun, kata Mulyono, dalam Pasal 121 dicantumkan bahwa KPU bisa bekerja sama dengan Pemerintah Daerah. Maksud di sini bukan bekerja sama di dalam proses penyelenggaraan pemilu,

Ignatius Mulyono, anggota Panitia Anggaran dan anggota Komisi II DPR RI

tapi kerja sama yang di maksud di sini adalah diharapkan Pemerintah Daerah bisa memberikan bantuan berupa peminjaman gedung, mobil dan lain sebagainya,kalau memang terpaksa harus meminjam pada Pemda. Karena kita juga maklum bahwa seluruh lembaga KPU yang berada di Tingkat I dan Tingkat II belum mampu untuk menyiapkan gedung tersendiri. Jika Pemda berniat baik memberikan kontribusi dalam hal anggaran, hal ini tetap menyalahi aturan. Karena di situ secara jelas disebutkan bahwa anggaran penyelenggaraan Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden dan Wapres di dukung oleh anggaran APBN. Aturan ini dibuat dimaksudkan agar tidak terjadi tumpang tindih penyelenggaraan anggaran. Dan jika dalam kondisi darurat Pemda berkontribusi dalam hal anggaran, seyogyanya dari PEMDA setelah selesai pelaksanaan di koordinasikan dengan KPU pusat. Tentunya,kata Mulyono,hal-hal yang serba darurat karena adanya dampak dari suatu keadaan sulit diprediksi dan jarang mempunyai tingkat prediksi yang akurasinya sangat tinggi. Menurut Mulyono, dari keseluruhan anggaran pelaksanaan Pemilu, alokasi terbesar untuk honorarium uang kehormatan, baik dari tingkat pusat hingga ke tingkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS).“Itu anggarannya luar biasa,”kata

ANGGARAN politisi dari Fraksi Partai Demokrat ini. Dalam UU Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden disebutkan bahwa KPPS maksimum 800. Namun kita berharap masih ada upaya efisiensi maksimal 600, dengan catatan tetap harus memperhatikan masalah geografi, dan jangan sampai ada satu TPS menggabungkan dua desa, tentunya ini tidak boleh dilakukan. Dalam hal merencanakan anggaran untuk pelaksanaan Pemilu 2009 ini, kata Mulyono,Panitia Anggaran DPR RI dan Pemerintah sudah berusaha sekuat tenaga untuk melakukan penghematan, apalagi dunia sekarang menghadapi krisis ekonomi global yang tentunya akan berdampak pada perekonomian nasional. Penghematan di sini termasuk penyediaan alat komunikasi yang tadinya dianggarkan sampai Rp 256 milyar, akhirnya tinggal Rp 42 milyar. Jika dilihat, masih banyak hal yang sebetulnya masih bisa dihemat. Dan kita mengharapkan dari semua pihak bisa memaklumi. Sebagai contoh, honorarium yang dihitung mulai bulan Agustus, padahal banyak Pengawas Pemilu di tingkat Kabupaten/Kota dan Provinsi yang baru dilantik bulan September. Dalam hal ini tentunya honor bulan Agustus harus dipangkas. Menanggapi turunnya anggaran KPU yang tidak tepat waktu, Mulyono mengatakan harus ada koordinasi antara KPU dengan Departemen Keuangan dan Dirjen Anggaran. Koordinasi harus dilakukan secara intens,karena kalau tidak akan mengganggu jalannya tahapantahapan Pemilu yang telah dijadwalkan. Sedang untuk pengoperasionalan anggaran, semua pihak juga harus ikut mengawasi. Kita sekarang ingin pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Oleh sebab itu,koordinasi ini harus benarbenar solid betul. Bahkan, kata Mulyono, sekarang ini Departemen Keuangan sudah menerapkan kalau program atau aktifitas 2008 belum selesai, maka bisa diluncurkan di tahun 2009. Contohnya, sekarang ini KPU meluncurkan untuk logistik, karena Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan Daftar Calon Tetap (DCT) itu baru bisa diselesaikan pada akhir bulan Oktober, berarti bulan November baru persiapan

untuk pra tender terhadap logistik yang dibutuhkan, bulan Desember baru dapat diketahui pemenangnya siapa. Dalam hal ini, harus bisa dilanjutkan pendanaannya. Program ini sendiri memang bisa diluncurkan di tahun 2009, tapi anggarannya tidak bisa. Oleh sebab itu, dari Departemen Keuangan memberikan suatu sikap silahkan diluncurkan, dana itu nantinya akan disupport dengan anggaran yang ada di tahun 2009 dulu dan kekurangannya akan disiapkan oleh Departemen Keuangan. Jadi anggaran yang aturannya jatah tahun 2008 akan menjadi sisa anggaran, tidak ikut diluncurkan, tapi ditarik pada Perbendaharaan Negara. Selain masalah anggaran, banyak kendala yang dihadapi KPU, antara lain pergantian keanggotaan KPU di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota. Anggota KPU di tingkat I dan II ini baru diganti pada bulan Desember dan ada juga bulan November. Dengan adanya pergantian ini, jika yang baru tidak bisa berproses melanjutkan apa yang sudah dicapai oleh para pejabat yang lama, dikhawatirkan tidak bisa mengikuti draft yang telah ditentukan, sehingga akan menimbulkan terganggunya kelancaran pelaksanaan Pemilu.Untuk mengantisipasi hal itu,kita harus kembali mengadakan evaluasi. Kita semua berharap, pada pelaksanaan Pemilu tahun 2004 bangsa kita telah mendapatkan penghargaan dari dunia atas berlangsungnya proses demokrasi yang berlangsung secara aman dan lancar, hendaknya di tahun 2009 ini bisa berlangsung lebih baik daripada yang lalu. Sehingga benar-benar Indonesia itu bisa dikatakan sebagai negara yang mampu melaksanakan demokrasi dengan baik, karena bisa menempatkan posisi rakyat pada tempat yang sangat terhormat. Ban tah A jukan A nggar an 47,9 antah Ajukan Anggar nggaran Triliun Sementara itu menanggapi ramainya pemberitaan baik di media cetak maupun elektronik tentang KPU yang mengajukan biaya Pemilu sebesar Rp 47,9 triliun. Dalam hal ini Ketua KPU H.A. Hafiz Anshary menegaskan pihaknya

tidak pernah mengajukan biaya Pemilu dengan jumlah sebesar itu. Menurut Hafiz, dua minggu sebelum pelantikan anggota KPU periode 20072012,KPU memang pernah mengajukan anggaran kepada Komisi II DPR RI sebesar Rp 22.394.390.075.000,- untuk dua tahun anggaran,dengan rincian untuk tahun anggaran 2008 sebesar Rp 8.284.306.314.000,- dan untuk tahun anggaran 2009 sebesar Rp 14.119.083.760.000,-. Adapun munculnya anggaran sebesar Rp 47,9 trilun merupakan perkiraan dengan asumsi anggaran yang dibiayai APBN sebesar Rp 22,3 triliun dan perkiraan atau prediksi anggaran yang akan dikeluarkan melalui APBD seluruh Indonesia sebesar Rp 25,6 triliun, sehingga jumlah keseluruhannya sebesar Rp 47,9 triliun. Perkiraan biaya yang akan dikeluarkan dari APBD tersebut, yang selama ini tidak terekspos mengacu pada pengalaman pendanaan Pemilu 2004 yang memberi peluang penggunaan biaya APBD untuk mendukung pelaksanaan Pemilu. Keadaan tersebut tidak bisa diterapkan lagi dalam menghadapi Pemilu 2009. Sebab menurut UndangUndang Nomor 22 tahun 2007 tentang penyelenggaraan Pemilu, pendanaan Pemilu 2009 sepenuhnya bersumber dari APBN. Karena kondisi inilah maka terkesan anggaran Pemilu 2009 jauh lebih tinggi dari Pemilu 2004. Selain itu, meningkatnya anggaran Pemilu 2009 juga karena beberapa sebab; pertama, diperkirakan jumlah badan penyelenggara naik sebesar 10 persen dibandingkan Pemilu 2004. Ke dua, honor penyelenggara Pemilu bertambah dengan adanya petugas pemutakhiran data pemilih, sedangkan pada Pemilu 2004 petugas kategori ini tidak ada. Ke tiga, biaya sosialisasi bertambah, karena sosialisasi dilakukan sampai tingkat PPS (Panitia Pemungutan Suara). Ke empat, adanya kebutuhan biaya untuk keperluan pengumuman perolehan jumlah kursi DPR di media massa. Meskipun demikian, anggaran Pemilu 2009 dapat dihemat dan diefisienkan secara signifikan apabila, pertama, ukuran surat suara diperkecil, kedua, kartu pemilih dan tinta


29

ANGGARAN

dihilangkan, ke tiga, jumlah pemilih per TPS diperbesar, misalnya menjadi 600 orang per TPS, ke empat, dengan memanfaatkan semaksimal mungkin sisa logistik Pemilu 2004, ke lima, memperoleh bantuan dan fasilitas dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah. Yang perlu digarisbawahi, sangat terbuka peluang untuk efisiensi biaya Pemilu 2009 apabila Undang-Undang Bidang Politik juga mempunyai perspektif yang sama. Sementara pada Rapat Dengar Pendapat Komisi II dengan KPU dan Bawaslu awal Desember lalu, Hafiz menjelaskan anggaran pembiayaan tahapan Pemilu 2009. Berpedoman ketentuan Pasal 114 dan Pasal 115 anggaran Pemilu didanai oleh APBN. Berdasarkan Pasal 115 biaya pelaksanaan Pemilu 2009 wajib dicairkan sesuai dengan tahapan, program dan jadual penyelenggaraan Pemilu. Berdasarkan Surat Menteri Keuangan RI Nomor S-3926/AG/2007 tanggal 13 Desember 2007 pada bagian anggaran 69,dari usulan KPU tahun 2008 sebesar Rp 8.284.306.314.747,- telah disetujui sebesar Rp 6.667.635.736.000,Dari pagu difinitif sebesar Rp 6.667.635.736.000,- telah terbit DIPA KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota nomor 0140.1/06903.0/-/2008 tanggal 25 Juni 2009 sebesar Rp 3.059.925.647.000,-, untuk membiayai tahapan penyelenggaraan Pemilu 2009 tahun 2008 di KPU,33 KPU Provinsi dan 465 KPU Kabupaten/Kota (6.524 PPK, 117 PPLN, 76.632 PPS, 522.904 PPDP, 189 PPDPLN). Dari total alokasi anggaran tersebut di atas, terdapat anggaran yang diblokir

30


Departemen Keuangan sebesar Rp 3.766.947.306.000,- yang sebagian besar untuk pembiayaan pengadaan dan distribusi perlengkapan Pemilu 2009 bagi anggota DPR, DPD dan DPRD. Dari pagu anggaran sebesar Rp 3.766.947.306.000,- telah terbit DIPA KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota nomor 0140.4/06903.0/-/2008 tanggal 21 November 2008 sebesar Rp 3.689.413.200.000,- dan masih diblokir sebesar Rp 77.534.105.000,-. Hafiz menambahkan, terlambatnya pencairan anggaran KPU Tahap ke 2 yang baru diterbitkan pada tanggal 21 November 2008, mengakibatkan penyerapan anggaran (kegiatan logistik Pemilu) tidak dapat dilaksanakan pada tahun 2008, mengingat keterbatasan waktu untuk pertanggungjawaban pada akhir bulan Desember 2008. Sehubungan dengan hal tersebut,kata Hafiz, untuk mengantisipasi KPU telah mengirimkan surat kepada Menteri Keuangan Nomor 2215/15/VI/2008 tanggal 19 Juni 2008 dan surat kepada Ketua DPR RI melalui Ketua Komisi II DPR RI Nomor 2841/15/X/2008 tanggal 17 Oktober 2008 tentang permohonan dispensasi penggunaan DIPA KPU Tahun 2008 Bagian Anggaran 069 sampai dengan bulan April 2008. Mengingat jumlah DPT dan DCT Anggota DPR, DPD dan DPRD baru ditetapkan pada akhir bulan Oktober 2008 dan revisi DIPA yang menampung biaya pengadaan logistik Pemilu 2009 baru ditetapkan tanggal 21 November 2008, maka KPU telah mengirimkan surat kepada Menteri Keuangan Nomor

3347/15/XI/2008 tanggal 19 November 2008 untuk memohon ijin kontrak tahun jamak dan dispensasi pencairan anggaran penyelenggraan Pemilu 2009. Dalam kesempatan tersebut, Hafiz menambahkan, apabila KPU tidak diberikan dispensasi anggaran, maka anggaran Tahun 2008 terutama kegiatan logistik Pemilu 2009,dapat direlokasi pada tahun 2009. Menjelaskan tentang Rencana Anggaran Tahun 2009, Hafiz mengatakan, berdasarkan Surat KPU kepada Menteri Negara PPN/Kepala Bappenas RI, Komisi II DPR RI dan Menteri Keuangan RI Nomor 785/15/ X/2007 tanggal 11 Oktober 2007 perihal usul penyampaian Renja KL KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota pada bagian anggaran 069 untuk KPU,33 KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota Tahun 2009 pada Bagian Anggaran 069 diusulkan sebesar Rp 14.110.083.760.954,-. Setelah beberapa kali dibahas dalam Rapat Dengar pendapat dengan Komisi II DPR RI dan terakhir dengan Panitia Anggaran DPR RI tanggal 24 Oktober 2008 disetujui sebesar Rp 13.500.000.000.000,- (Tiga belas setengah triliun). Dari persetujuan sebesar Rp 13,5 triliun didapat dari pengurangan alokasi kegiatan-kegiatan penunjang/pendukung Pemilu Anggota DPR,DPD dan DPRD (perjalanan dinas, jumlah personel, masa kerja Tim/Pokja dan kegiatan pendukung lainnya). (tt)

LEGISLASI

Masyarakat Sambut Baik Payung Hukum Kesehatan Hewan Masalah gangguan kesehatan yang berasal dari hewan, baik yang dipelihara maupun liar dirasakan sangat mengganggu mahluk hidup lainnya terutama manusia. Oleh karenanya maka diperlukan suatu payung hukum bagi masyarakat untuk memiliki “sertifikat” sehat bagi hewan peliharaannya.

K

asus flu burung yang sempat menggemparkan dunia dan menelan korban jiwa seakan menyentak dan mengingatkan manusia akan pentingnya kesehatan hewan. Akibat virus flu burung, tidak hanya kerugian harta benda dan hewan peliharaan namun nyawa manusia juga ikut menjadi korban. Seakan menjadi salah satu stimulus, flu burung telah menggugah pemerintah dan DPR untuk membuat payung hukum bagi perlindungan kesehatan hewan terutama hewan ternak. Rancangan

Undang-Undang Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan dinilai banyak kalangan terutama yang bergerak di sektor peternakan akan memberi jaminan kesehatan pada hewan ternak untuk dapat dipelihara maupun dikonsumsi manusia. DPR dan Pemerintah perlu bekerja ekstra keras guna menyelesaikan pembahasan Rancangan Undang-

Undang Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (RUU PKH) yang sudah mengendap di DPR selama kurang lebih 13 tahun. RUU tersebut kini berada di Panitia Kerja (Panja) Komisi IV DPR. Dari total 92 pasal, baru disepakati 47 pasal. Parlementaria dalam perbincangan dengan Anggota Pansus RUU PKH Jacobus Kamarlo Mayongpadang yang juga Anggota Komisi IV DPR dari fraksi PDIP mengatakan, terhambatnya pembahasan RUU PKH hingga berlarut-larut karena masih ada perdebatan judul RUU. Menurutnya, judul sekarang yaitu Peternakan dan Kesehatan Hewan dinilai tidak bersifat umum. Karena itu, f raksinya mengusulkan supaya judulnya diubah menjadi RUU Kehewanan. Jacobus menjelaskan judul yang diajukan

Jacobus Kamarlo Mayongpadang, Anggota Pansus RUU PKH dan Anggota Komisi IV DPR (F-PDIP)


31

LEGISLASI

fraksinya bukan hanya menyangkut kesehatan hewan tetapi juga pengelolaan, penyelamatan, dan pemeliharaannya. “Kalau hanya peternakan dan kesehatan hewan tidak menyeluruh, yang bagus adalah kehewanan karena menyangkut seluruh hewan, baik yang dipelihara maupun hewan liar,” jelas Jacobus. Dilihat dari pentingnya masalah dan perkembangan di dalam masyarakat yang menginginkan dibuatnya undang-undang ini, maka pemerintah mengajukan draft RUU PKH ini ke DPR. Salah satu alasan dibuatnya RUU ini adalah karena Indonesia sempat dilanda virus flu burung. Tetapi tidak semata-mata karena berjangkitnya virus flu burung. Kejadian tersebut menurut Jacobus hanya sebagai stimulan saja. Lindungi P et er nak Pet eter ernak Selain itu, menurutnya, dibentuknya undang-undang ini adalah untuk kepentingan para peternak kecil yang tersebar di seluruh Indonesia . Jacobus menilai selama ini para peternak tidak pernah mendapatkan perhatian dari pemerintah terutama mengenai bagaimana cara perawatan hewan ternak yang baik sehingga dapat menghasilkan ternak yang sehat.

32


“Kalau ternaknya sehat, kita yang makan daging hewan ternak juga akan ikut sehat,” tegasnya Lebih jauh dalam perbincangan dengan Parlementaria, Jacobus mengatakan, sampai sekarang masih ada 4 (Empat) Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) yang belum selesai dari total keseluruhan 472 DIM. Untuk dapat lebih menyempurnakan dan masyarakat dapat mengetahui manfaat dari RUU tersebut, Pansus telah melakukan sosialisasi ke beberapa daerah. Dari kegiatan sosialisasi tersebut didapati keinginan adanya pemisahan antara Undang-Undang Kesehatan Hewan dan Undang-Undang Peternakan dari para dokter hewan dan peternak, dengan alasan kesehatan hewan lebih penting karena menyangkut kesehatan manusia. “Respon dari masyarakat mengenai RUU ini sangat baik, tidak ada masalah baik dari peternak maupun masyarakat umum,” ujarnya. Sosialisasi R UU RUU Jacobus Kamarlo Mayongpadang mengakui pemberitaan di media massa, baik elektronik maupun cetak mengenai RUU PKH ini sangat kurang. Guna mensosialisasikan RUU dan dapat diketahui masyarakat luas, ia berjanji akan mengundang media massa dalam setiap

pembahasan yang dilakukan DPR dengan pemerintah terkait RUU PKH. Untuk dapat mensukseskan undang-undang ini, menurut Jacobus kantor dinas peternakan diseluruh daerah akan dioptimalkan. Sedangkan untuk daerah yang belum memiliki kantor dinas peternakan, akan dibentuk dinas peternakan baru. Sehingga diharapkan seluruh daerah baik tingkat satu maupun tingkat dua dapat memiliki kantor dinas peternakan. “Intinya bahwa disemua kabupaten itu harus ada rumah kesehatan hewan,” jelasnya. Jacobus berharap pembaasan RUU ini dapat selesai dalam waktu dekat. Tetapi yang pasti menurutnya tidak dalam masa persidangan sekarang. “Target pertama harus selesai pada tahun sidang ini, tapi rasanya tidak mungkin,” katanya. Ia berharap pelaksanaan undangundang ini nantinya dapat dilaksanakan serius sehingga dapat bermanfaat khususnya bagi para peternak kecil.(iw)

LEGISLASI

RUU Jaminan Produk Halal Untuk Ketenangan Masyarakat Belakangan ini kita dikagetkan dengan temuan permen berformalin yang diimpor dari Cina da terjadinya “pageblug” penyakit misterius yang terjadi di dusun Beran Desa Kanigoro, Kecamatan Ngablak, Kabupaten Magelang. Belum selesai pemerintah mengatasi dua persoalan tersebut, di Pasuruan Jawa Timur muncul lagi anak-anak keracunan makanan.

K

eberadaan permen berformalin ini boleh jadi telah berlangsung cukup lama, namun baru ketahuan. Padahal makanan berformalin sangat membahayakan tubuh manusia. Karena itulah, Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah mengeluarkan fatwa bahwa makanan berformalin, borak dan zat lainnya yang membahayakan tubuh manusia haram untuk dikonsumsi. Formalin secara awam dikenal masyarakat sebagai zat pengawet jenazah, agar tidak cepat membusuk. Untuk mengantisipasi meluasnya permasalahan tersebut, Pemerintah telah menyusun draft RUU Jaminan Produk Halal. Rancangan Undang-Undang (RUU) Jaminan Produk Halal kini tengah dibahas oleh DPR RI, dan secepatnya akan segera diterbitkan menjadi Undang- Undang akhir tahun ini. Dalam UU tersebut, akan diatur sistem penjaminan halal untuk produsen-produsen yang ingin memasuki pasar Indonesia, dimana setiap produsen halal yang ingin memasuki pasar Indonesia dianjurkan untuk mendapat sertifikasi halal oleh Lembaga Pengkajian Pangan, ObatObatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LP POM MUI). Selain itu, di dalam UU ini sendiri juga akan diatur sangsi dan hukuman bagi yang memalsukan logo jaminan halal tersebut. Walau belum diresmikan, UU jaminan halal ini banyak disayangkan oleh para pengusaha yang tergabung

dalam Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Indonesia (GAPMMI), karena peraturan tersebut tidak mengikat dan hanya sebagai anjuran bagi produsen saja. Ditambah lagi, bagi produsen yang telah mendapatkan sertifikat halal akan diwajibkan mencantumkan hologram logo halal dari pemerintah pada setiap produknya. Dimana rencananya setiap satu produk akan dikenakan biaya Rp. 10. DPR Ter ima Masukan erima Zulkarnaen Djabar, Anggota Komisi VIII DPR yang juga sebagai Anggota Panja RUU Jaminan Produk Halal mengatakan, berdasarkan masukan dari masyarakat tentang perlunya dilahirkan RUU Jaminan Produk Halal, DPR menyampaikan kepada Pemerintah melalui Menteri terkait untuk disiapkan RUU yang berkaitan dengan jaminan produk halal tersebut. Akhirnya, melalui Surat Presiden tertanggal 23 Juni 2009, Presiden menugaskan kepada menteri terkait untuk menyampaikan kepada DPR draft RUU Jaminan Produk Halal pada pertengahan September 2008 yang lalu yang diwakili oleh Menteri Perindustrian RI. Untuk meneruskan draft RUU Jaminan Produk Halal tersebut, DPR telah mengadakan Rapat Kerja dengan Pemerintah, RDP dengan berbagai komponen masyarakat yang terkait dengan Jaminan Produk Halal seperti MUI, NU, Muhammadiyah, Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Indonesia (Gapmi), Distributor,

Zulkarnaen Djabar, Anggota Komisi VIII DPR

Peternakan, dan lain sebagainya. Zulkarnaen mengakui ada tarik menarik antara peran dan kopetensi pemerintah dan masyarakat yang dalam hal ini direpresentasikan oleh MUI. DPR melihat dari segi pendekatan Syar’i, jelas hal tersebut bukan kewenangan Pemerintah karena yang mengerti hukum agama adalah Lembaga Keagamaan yang representasinya di sini adalah MUI. Tetapi dalam proses untuk sampai kepada keputusan syar’i tersebut perlu adanya tenaga ahli yang ditunjuk pemerintah. Kemudian juga ada kaitannya nanti dengan pengawasan bahka sanksi. Dalam hal ini DPR melihat yang berhak menjatuhkan sanksi tersebut adalah pemerintah. “Tidak mungkin MUI memfonis suatu perusahaan, karena itu,” tegas Zulkarnaen. DPR sedang mempelajari dengan seksama dimana domain pemerintah, dan dimana domain MUI. Sampai pada akhirnya siapa yang berhak mengeluarkan sertifikasi halal tersebut. Ada juga pemikiran untuk membuat suatu institusi yang merupakan gabungan dari unsur MUI dan unsur pemerintah. “Hal ini masih menjadi perbincangan,” jelasnya. Intinya menurut Zulkarnaen, mengapa DPR sangat merespon PARLEMENTARIA TH. XXXIX NO. 69

33

LEGISLASI keinginan dari masyarakat ini adalah karena DPR memiliki berbagai landasan diantaranya landasan syar’i, mengingat sebagian besar penduduk Indonesia dalah umat Islam yang memerlukan ketenangan batin tentang hal yang berhubungan dengan makanan, minumah, obat, kosmetika, dan lain sebagainya. Zulkarnaen menambahkan, dari segi landasan ideologis yang terdapat dalam Pembukaan UUD 1945 yang berbunyi “Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesai”. Kemudian dalam Pasal 29 UUD 1945 yang isinya, “Setiap warga Negara diberikan kewenangan memeluk agama sesuai dengan keyakinannya masingmasing”. Dalam permasalahan ini DPR akan melihat peran Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang selama 17 tahun telah menangani masalah ini, baru sekitar 3800 produk yang bisa mendapatkan sertifikasi halal dari sekitar 2,5 juta produk makanan, minuman, obat dan kosmetika. “Artinya tidak sampai 0.5 persen,” jelas Zulkarnaen. Dengan demikian ketenangan batin masyarakat belum terjawab. Karena itu DPR mencoba mengkombinasikan sehingga dengan demikian dari 2,5 juta produk-produk tadi yang selama ini ditangani oleh MUI akan lebih ditingkatkan lagi sehingga ketenangan batin masyarakat khususnya umat Islam dapat lebih meningkat. Per lu P enc er ahan Ter hadap erlu Penc encer erahan erhadap Pengusaha Lebih lanjut Zulkarnaen menjelaskan, perlu ada pencerahan terhadap para pengusaha Indonesia karena masih adanya pro dan kontra terhadap RUU jaminan produk halal ini di kalangan pengusaha. Saat ini merupakan era perdagangan bebas dimana terdapat lembaga-lembaga dunia seperti AFTA, WTO, NAFTA. Lembaga-lembaga tersebut sekarang ini mengintrodusir adanya pedoman halal bagi produk-produk obat, makanan,

34


minuman, dan kosmetika. Zulkarnaen menilai tujuan lembagalembaga tersebut mengintrodusir adanya pedoman halal bukan hanya sekedar memberikan perlindungan terhadap umat Islam, tetapi akses pasar. Karena mereka melihat dengan adanya sertifikasi produk halal, maka seluruh umat Islam yang ada di Indonesia akan menjadi pasar yang sangat bagus bagi produk mereka. “Pengusaha kita juga harus melihat hal ini,” ujarnya. Jika pengusaha Indonesia masih keberatan dengan sertifikasi halal, maka akan dikhawatirkan produk dalam negeri Indonesia akan kalah bersaing dengan produk dari luar negeri untuk pasar Indonesia sendiri. Untuk itu Zulkarnaen menghimbau agar para pengusaha Indonesia jangan hanya

berfikir mengenai beratnya biaya sertifikasi halal, karena jaminan produk halal ini akan menambah tingginya akses pasar bagi pengusaha Indonesia.“Ini yang perlu kita introdusir sehingga para pengusaha dapat memahami masalah ini,” himbaunya. Yang dikhawatirkan oleh para pengusaha Indonesia adalah prosedur yang terlalu berbelit-belit dalam pengurusan sertifikasi halal. Kemudian juga masalah biaya sertifikasi halal yang dinilai sangat tinggi. “Kalau nanti ada lembaga formal yang terdiri dari pemerintah dan MUI akan ada sistem satu pintu dalam proses sertifikasi halal,” katanya.

MUI S ambut B aik Sambut Baik Sementara itu, Ketua Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Pusat KH. Anwar Ibrahim mengatakan, MUI sangat menyambut baik atas rencana pembuatan undang-undang jaminan produk halal tersebut,tetapi ada beberapa hal yang menurut MUI memerlukan revisi. Hal-hal yang perlu dilakukan revisi tersebut adalah, MUI memandang antara Komisi Fatwa dan LB POM MUI merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan sehingga mempunyai memiliki kewenangan dalam menetapkan standar, norma, prosedur, dan tata pemeriksaan bahan baku dan proses pengolahan produksi halal. Selain itu MUI dapat melakukan pengujian dan pemeriksaan laboratorium produk halal, mempublikasikan produk halal, melakukan pengangkatan, penetapan, pembinaan, dan pemberhentian auditor halal, menetapkan fatwa, menerbitkan sertifikat halal, melakukan pengawasan produk halal di tingkat perusahaan, restoran, dan rumah potong hewan, serta hak melakukan kerjasama internasional di bidang jaminan produk halal. “Inilah yang sangat diharapkan oleh Majelis Ulama Indonesia, kita mengharapkan poin-poin tersebut tetap berada di MUI,” jelas Anwar. Anwar Ibrahim mengakui sampai saat ini MUI belum mengadakan penelitian mengenai tanggapan masyarakat secara umum mengenai RUU jaminan produk halal ini. Tetapi MUI melihat perhatian masyarakat terhadap produk halal itu semakin tinggi. Hal tersebut dapat terlihat dari perilaku masyarakat yang terlebih dahulu melihat label halal dalam suatu suatu kemasan produk makanan. MUI merasa khawatir pengurusan sertifikasi halal dilaksanakan oleh pihak lain karena hal ini menyangkut kepentingan keagamaan. “Mudahmudahan tidak berbelok-belok,” ujar Anwar.(ol)

LEGISLASI

Reformasi Pelayanan Publik :

Agenda Reformasi yang Belum Usai Reformasi pelayanan publik merupakan salah satu agenda reformasi yang digulirkan namun selalu tertinggal dibandingkan reformasi di bidang lainnya yaitu reformasi bidang hukum, politik, seperti Undang-undang Pemilihan Umum yang baru, Undang-undang Desentralisasi, Undangundang Independensi Hukum, serta Undang-undang Anti Korupsi dan Komisi Pemberantasan Korupsi.

R

eformasi dibidang hukum sedikit demi sedikit sudah memperoleh kemajuan berarti minimal memberikan shock terapy bagi aparat penyelenggara pemerintahan agar tidak melakukan tindakan korupsi dan memberikan pijakan bagi pemberantasan korupsi di Indonesia yang merajalela. Meskipun perundangan pelayanan publik yang baru UU 43/99 dan desentralisasi lebih dari dua pertiga pegawai negeri tingkat pusat ke tingkat daerah telah dijalankan namun struktur dan nilai yang dianut sebagian besar masih tidak berubah. Seperti kita ketahui sistem dan filsafat terhadap pelayanan publik di Indonesia tidak hanya ketinggalan jaman tetapi juga menghasilkan kinerja dibawah standar dalam masyarakat yang semakin dinamis di jaman globalisasi ini. Negara dituntut untuk meningkatkan pelayanannya kepada masyarakat jika pertumbuhan dan kesejahteraan tetap terus dipertahankan dalam lingkungan global saat ini. Seperti kita tahu, Indonesia ketinggalan dibandingkan Negara Asia Tenggara lainnya seperti Filipina, Malaysia, Thailand dalam penyelenggaraan pemerintahan dimana penilaiannya mencakup beberapa aspek seperti kualitas birokrasi, korupsi dan kondisi sosial ekonomi.

Memburuknya sistem pelayanan publik menyebabkan rendahnya iklim investasi, kesehatan maupun pendidikan, bahkan ketidakpastian hukum seperti pengadilan yang

berlarut-larut, praktek KKN membuat para investor berpaling. Pegawai pemerintah memiliki sedikit insentif untuk memperbaiki pelayanan ditambah dengan pelayanan yang berbelit-belit dan ketinggalan jaman semakin menambah ketidakpuasan masyarakat berurusan dengan aparat birokrasi. Wacana kecilnya gaji PNS sebagai bagian reformasi pelayanan publik selalu didengung-dengungkan oleh sebagian besar orang, jika dilihat

kondisi kepegawaian dan kebijakan gaji secara tertulis memang kelihatan transparan namun terdapat banyak celah dalam sistem penerimaan kepegawaian. Bahkan kita tahu untuk diterima menjadi PNS dapat menyogok dan memperoleh promosi jabatan. Sistem penggajian kita saat ini, belum memiliki tolak ukur yang jelas dari sisi kinerja. Bahkan tidak terdapat hukuman atas korupsi dan mutu sebagian kinerja yang rendah sehingga menjadi PNS selalu menjadi pilihan menarik sebagian besar masyarakat

Indonesia. Berita-berita di media tentang maraknya pegawai negeri yang menerima suap menyebabkan masyarakat meminta reformasi pelayanan publik yang jauh lebih dalam lagi. Namun sejauh ini hanya sedikit indikasi bahwa reformasi yang diinginkan ini menjadi prioritas.


35

LEGISLASI

RUU Pelayanan Publik, Pijakan Reformasi Sistem Birokrasi

M

eskipun masih sulit merubah kultur birokrasi di pemerintahan baik pusat maupun daerah setidaknya RUU Pelayanan Publik dapat dijadikan pijakan dasar dalam memberikan pelayanan prima bagi masyarakat. Pelayanan yang prima menuntut adanya partisipasi masyarakat luas dengan mengikuti peraturan atau mekanisme peraturan pelayanan yang ada sehingga dapat meminimalisir tindak suap dan KKN di lingkup birokrasi kita. Berikut Petikan wawancara Penulis dengan anggota RUU Pansus RUU Pelayanan Publik Lena Maryana Mukti (F-PPP) membahas perkembangan RUU Pelayanan Publik. Sejauhmana pembahasan RUU Pelayanan Publik Kita sekarang sedang berada di tim perumus masuk pada pembahasan pelaksana pelayanan publik Apa saja point krusial dari RUU pelayanan Publik? Naskah ini dari pemerintah, perjalanan pembahasan paling lama berada pada saat pembahasan point penyelenggara pelayanan publik,

36


awalnya penyelenggara di ajukan pemerintah adalah penyelenggara pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah (aparat) kemudian dalam perkembangan masuk usulan atau pelayanan publik seperti korporasi, lembaga independen yang dibentuk UU, organisasi kemasyarakatan dan badan hukum lainnya, jadi semakin meluas, karena pelayanan publik yang mengalami perubahan kita meminta pemerintah untuk menyesuaikan. Mandeknya disitu karena ruang lingkupnya makin luas maka isinya harus disesuaikan dengan ruang lingkup ketentuan umum menentukan lain sementara dinormanya tidak diatur. Saya kira meskipun kita tidak masuk ke Timus, maka tinggal dirumuskan hasil panja DPR mulai dari raker, Panja kemudian timus karena ini ditingkat komisi. Dirumuskan di Timus karena banyak aturan yang belum sesuai yang menjadi kesepakatan kita kemudian kita kembalikan ke Panja soal pengaturannya Saya bisa katakan bahwa RUU ini hampir selesai tinggal disesuaikan saja normanya diruang lingkup tadi. Masa sidang saat ini belum memungkinkan kemudian masa sidang mendatang

akan kita selesaikan karena UU ini sangat penting ditunggu masyarakat karena belum ada UU yang mengatur soal itu. Untuk DPR sendiri seharusnya selesai pada sidang yang akan datang kemudian didalam perjalanannya kita tidak ingin UU ini direvisi tetapi saya kira apa yang kita bahas sudah cukup komprehensif yang menyebabkan lama karena hal itu tadi, pembahasan terus berkembang masalah yang dibicarakan awalnya simple berdasarkan masukan dari RDPU, kemudian diserahkan pemerintah untuk diperbaiki kembali ke DPR masih ditemukan peraturan yang belum sesuai karena itu masih harus disesuaikan kedepan. Selain ruang lingkup apa soal krusial lainnya? Disini ada juga perdebatan keterlibatan partisipasi masyarakat yang monitor pelayanan publik termasuk perdebatannya apakah cukup dengan maklumat pelayanan atau dengan piagam warga. Maklumat pelayanan sangat penting karena itu sebagai komitmen sebagai penyelenggara pelayanan publik untuk memenuhi ketentuan itu. Keinginan kita juga sebelum melakukan pelayanan itu masyarakat dilibatkan merumuskan piagam warga jadi sama dengan maklumat pelayanan. Maklumat pelayanan disusun berdasarkan masukan dari masyarakat sedangkan piagam warga adanya keterlibatan masyarakat disitu. Kemudian hal penting lain adalah pemberian sanksi bagi penyelenggara yang malservice termasuk di pembahasan di pelayanan publik. Pemberian sanksi apakah termasuk administratif atau sanksi tegas lainnya? Ada sanksi administratif juga pidana tergantung si penyelenggara namun kita masih belum sampai disitu kita masih terbatas bagi pelaksana, mereka tidak bisa sembarangan meninggalkan posnya tanpa memberi tahu atasannya penyelenggara

LEGISLASI pelayanan publik tidak bisa dengan alasan pelaksana tidak ada penyelenggaraannya kemudian tidak ada penggantinya jadi penyelenggaraan pelayanan publik sekali ditetapkan dengan maklumat tidak berhenti dengan alasan apapun Kapan target selesai RUU ini? Harus selesai sebelum masa anggota selesai, karena itu kita harus segera menyelesaikan RUU pelayanan publik jangan sampai ada tuduhan dari masyarakat kita berlama-lama karena ini adalah UU yang bersentuhan langsung dengan kepentingan masyarakat luas jadi harus ada prinsip. Nanti masyarakat bertanya kenapa membahas RUU pemilu, parpol lebih cepat dibandingkan RUU pelayanan publik. Hal ini merupakan hak dasar masyarakat untuk menerima pelayanan yang baik sebagai bagian dari good governance karena itu harus jadi prioritas sementara UU yang sifatnya pemekaran yang berbau politis dan tuduhannya untuk kepentingan elit tertentu lebih cepat. Saya kira ini sangat konstruktif untuk DPR sendiri dan sudah menjadi komitmen saat rapat kemarin guna menyelesaikan RUU ini segera mungkin. Pelayanan publik bagi saya harus segera diselesaikan. Saat ini Timus sudah berjalan dan mudahmudahan akhir masa persidangan ke depan sudah ada hasil semoga saat pergantian parlemen, UU Pelayanan Publik sudah sampai ditangan rakyat Melalui RUU pelayanan publik, apakah pungli akan semakin berkurang? Melalui maklumat pelayanan itu akan ditempel secara terbuka termasuk juga complain (pengaduan). Saya lihat di pusat pelayanan administrasi kependudukan masyarakat, perijinan kantor imigrasi, samsat sudah jelas walaupun masih ditemukan juga upaya orang yang mau jalan pintas atau cepat. Kita menghimbau masyarakat

mematuhi aturan, yang penting penyelenggara pelayanan komit menyelesaikan pelayanan dalam waktu ditentukan harus selesai. Didalam maklumat diatur apabila tidak menetapi maklumat pelayanan itu maka akan ada sanksi, seperti keringanan pembiayaan atau bebas sama sekali dengan dilanggarnya maklumat pelayanan tersebut. Dibeberapa daerah ada pelayanan satu atap apakah ada kaitannya dengan RUU Pelayanan Publik ? Ini sangat jelas ada kaitannya, sebagai satu contoh di Kabupaten Sragen dengan tertibnya pelayanan satu atap itu akan meningkatkan PAD dari kabupaten Sragen. Kabupatan Sragen merupakan pelayanan pilot projek di situ menjadi inti pelayanan publik tersebut. Pelayanan satu atap menjadi bagian dari kelancaran pelayanan terhadap publik urusan administrasi kependudukan perusahaan dan lain-lain. Ini sangat memudahkan bagi masyarakat Beberapa daerah ada Perda pelayanan publik apakah akan bertentangan dengan UU ini nantinya? Nantinya Perda akan disesuaikan dengan UU yang ada. Dimasingmasing instansi juga sudah ada semacam maklumat dan masih sendiri-sendiri tidak seragam, dengan adanya UU semua akan mengikutinya. Bagaimana menurut Ibu, kualitas Pelayanan publik di Indonesia saat ini? Saat ini masih jauh dari yang kita inginkan karena belum memenuhi hak-hak dasar dari masyarakat walaupun dari hari-hari kehari penyelenggara pelayanan publik mulai memperbaiki diri karena tidak ada payung hukum masih banyak pelayanan yang asal-asalan termasuk juga bagi mereka yang disable sebagai suatu contoh digedung parlemen

sendiri tidak seluruh fasilitas friendly terhadap penyandang cacat misalnya fasilitas untuk orang memakai kursi roda, dan buta Jika kita lihat dikantor-kantor sudah berusaha meningkatkan pelayanannya seperti kita lihat di Samsat tidak boleh lagi lewat calo Karena ada mekanisme yang diperbaiki melalui maklumat pelayanan yang timely jadi mereka dapat berhitung apabila mendaftar maka dalam beberapa jam mendapatkan apa yang mereka inginkan Bagaimana UU ini merubah kultur di birokrasi pemerintahan seperti pungli di Kelurahan, dan pelayanan di Kepolisian? Ini masih agak sulit dirubah karena masyarakat inginnya cepat intinya di maklumat pelayanan yang tadi itu kecamatan kelurahan itu membuat maklumat pelayanan kemudian disampaikan kepada masyarakat berapa lama waktu pengurusan, biaya sekian jika Undang-Undang ada law enforcement sedikit demi sedikit paradigma masyarakat bisa dirubah memang yang paling susah merubah paradigma di masyarakat. Warga banyak mengurus dikelurahan dan kecamatan karena tidak nyaman, waste time. Termasuk juga yang harus diperbaiki yaitu sarana prasarana pelayanan publik seperti environment friendly, confortable, convenience orang-orang yang mengurus itu. Jika sudah jadi mengikuti UU sedikit demi sedikit bisa dirubah memang berat tantangannya tetapi itu bisa sebagaimana tadi dijelaskan di Kabupaten Sragen sendiri sudah sangat luar biasa dan akhirnya setiap orang sadar administrasi kependududukan. Pengurusan ijin perusahaan yang satu pintu dan cepat dan semua perusahaan-perusahaan tergerak meregister dan ada ongkos administarasi yang masuk ke kas Kabupaten Sragen. (si)


37

PROFIL

“Kulihat awan seputih kapas Arak berarak dilangit luas Kutahu Tuhan ada disana kurindu datang Kepada Tuhan”

38


PROFIL

S

ebait lirik lagu yang mengagungkan Tuhan, diucapkan dari bibir seorang Tiurlan Basaria Hutagaol, anggota DPR RI dari Fraksi Partai Damai Sejahtera yang kini menduduki jabatan Wakil Ketua Badan Kehormatan DPR RI yang merindukan kasih Tuhan, dan seolaholah mencerminkan perjalanan hidupnya yang selalu ingin dekat dengan Tuhan Yesus. Kesan sosok tegas, penyabar, penuh kasih terhadap masyarakat kecil mencerminkan sosok keibuan di mata semua orang yang dekat dengan Tiurlan. Tiurlan kecil menghabisi masa kanak-kanaknya di Ponorogo, seperti kita tahu, Ponorogo dikenal dengan julukan kota reog, karena daerah ini merupakan tempat lahirnya kesenian reog, yang kini menjadi ikon wisata Jawa Timur. Setiap tanggal 1 Muharam Suro, kota Ponorogo diselenggarakan Grebeg Suro yang juga merupakan hari lahir Kota Ponorogo “Kami sangat rukun persaudaraannya, sampai heran ibu saya bagaimana sampai mendidik kami ini bisa rukun-rukun saja,”kata perempuan kelahiran Ponorogo 9 Juli 1946. Karena semasa kecilnya dilewati di Ponorogo, pendidikan sekolah dasar hingga sekolah menengah atasnya dilalui di daerah reog tersebut. Tiur dikenal orang yang pandai bergaul dan tidak canggung berteman dengan semua orang, karena pandai bergaul dirinya banyak dikenal oleh anak-anak pejabat pemerintah, bupati bahkan dokter. Meskipun orang tua Tiurlan dikenal sebagai pimpinan Bank di daerah Ponorogo, dirinya serius mendalami seni tari maupun budaya setempat didaerah Jawa. “Disitu ada pendidikan budaya masyarakat ponorogo jadi saya menguasai banget tari bondan, serimpi, gamelan, dan saya juga mendalami banyak adat istiadat pulau jawa. Jadi kota dan ponorogo dengan reog baik budaya, tuturkata, melekat dengan baik dalam diri saya,”papar ibu yang memiliki 4

orang anak ini. Saking cintanya sama tari-tarian, Tiur sudah mengenal berbagai tari sejak umur 5 tahun, bahkan saat itu, dirinya sudah mulai menunjukkan kebolehannya dihadapan Presiden RI Soekarno, saat berkunjung di Kabupaten Ponorogo. Hal itu memungkinkan dikarenakan status orang tuanya sebagai Kepala Bank di wilayah Ponorogo. “Peristiwa itu membuat saya bangga dan besar kepala sehingga kemudian saya belajar tari lainnya seperti tari Lenso hingga pernah menjadi juara Jawa Timur di Wilayah Surabaya,”katanya dengan nada bangga. Sesudah Mahasiswa, dirinya semakin tenggelam dengan dunia tari menari dan dirinya pun telah menemukan keasikan di dalam pergelaran tari Opera atau drama Kristen. Saat itu dirinya ingin menunjukkan perpaduan gembalagembala dipadu dengan budaya

kelengkapan senjata dalam bergaul dimana-mana itu dihormati dan dipuji. Karena Pujian dan penghormatan merupakan musik didalam hidupnya. Menurut Tiur untuk dipuji dan dihormati oleh orang maka harus melengkapi diri dengan berbagai ketrampilan perempuan. “Saya senang sekali dikagumi dan menderita apabila dicuekin kalau saya dicuekin orang maka saya akan cari orang yang mengagumi saya,”kata Tiur sambil bercanda menanggapi ketrampilannya yang beraneka macam tersebut. Selepas sekolah menengah atasnya, Tiurlan melanjutkan pendidikannya di Akademi Administrasi Negara (AAN) Yogyakarta karena dorongan dan kecintaannya terhadap seni dirinya kemudian merangkap sebagai mahasiswa seni dan film dibawah didikan Kusmah Sujarwadi dan juga

setempat. “Sekarang kalau gembala dari sunda datangnya gimana, kalau gembala dari ponorogo itu datangnya reok, sumatera bagaimana,”terangnya. Menurutnya, perbendaraan tari itu merupakan sarana bergaul dengan anak kecil, anak muda, dewasa orang tua. Itu adalah senjata sama dengan ketrampilan perempuan untuk

Maruli sitompul sebagai guru atau dosen dibidang acting. Keseriusan seorang Tiur, akhirnya berbuah manis, bakat berpadu dengan kecerdasan serta kepandaian membuat dirinya menjadi salah seorang pemain terbaik aktris dari teater drama saat itu. Karena bakatnya mulai membuahkan hasil manis dan


39

PROFIL sesuai dengan kecintaannya terhadap seni tari akhirnya dirinya melanjutkan sekolah di Akademi Teater dan Film (ATF) di Provinsi Bandung seusai menikah hingga lulus menempuh pendidikan teater dan film ditempat tersebut.. “Salah satu teman saya saat itu adalah Hidayat dan Nani Wijaya yang menjadi rekan bermain teater, bahkan Dedi Soetomo saat itu kita bisa saling gentian menyutradarai pentas drama,”terang perempuan bergelar doktor dari Daulos, Jakarta ini. Salah satu yang menonjol dari

bertekad menjadi pendeta bahkan disaat waktu senggang, dirinya seringkali senang jika menyapu gereja dan apabila ada pendeta bercerita tentang sosok Samuel yang dipanggil kesisi Tuhan. Tiur kecil tiba-tiba memacu sepedanya sekuat tenaga kemudian menuju sumur dan berusaha menimbahkan air untuk pendeta. “Perasaan saya saat itu seolah-olah saya menjadi Samuel, dan apabila saya duduk di lapangan begitu ada jajaran langit merasa bahwa langit itu merupakan alas kaki Allah dan merasakan kerinduan yang besar

seorang Tiur adalah kemampuannya komunikasinya dihadapan jemaat dan masyarakat sekitar. Bakat tersebut sudah terlihat semenjak dirinya aktif di kegiatan kemahasiswaan. Semasa kuliah dirinya pernah menjuarai lomba deklamasi untuk seluruh mahasiswa Indonesia. Selain seni dan budaya, kecintaan terhadap tuhan rupanya sudah terpatri dalam hidup Tiurlan kecil. Semenjak berumur 17 tahun, bahkan dirinya sudah mengajar disekolah minggu. Sekolah minggu merupakan pendidikan usia dini di gereja. Semasa kecil dirinya juga sudah

terhadap Tuhan,”paparnya. Seusai menyelesaikan pendidikan akademi teater dan film, karena dorongan hati akhirnya Tiurlan melanjutkan pendidikan teologi hal itu semata-mata untuk berjuang dijalan Tuhan. Dia merasa ketika itu pengetahuan dan ilmunya tidak sesuai dengan kebutuhan jemaat. “pendidikan teologi saya bertujuan memenuhi kebutuhan jemaat yang mengagumi saya agar mereka tidak kecewa didalam pelayanan saya terhadap mereka,”tutur Tiurlan dengan bangga. Dirinya juga tertarik dalam bidang

40


perbaikan kesejahteraan perempuan karena banyak sekali perempuan yang terpuruk membuat dia terdorong merubah nasib kaum perempuan yaitu dengan pengembangan kepribadian, seperti masak memasak, salon, tata rias dan sebagainya. Sebagai seorang istri polisi, Tiurlan dikenal aktif dalam organisasi bhayangkari dan mengabdikan dirinya untuk masyarkat sekitar dengan mengembangkan pendidikan kepribadian seperti membuka salon yang dapat digunakan meningkatkan ketrampilan bagi para perempuan. “Saya juga pernah diangkat oleh Depdiknas menjadi penatar nasional, karena pada saat itu kurikulum belum teratur karena belum mempunyai kurikulum. Saya bersama teman saya ahli kecantikan mulai menyusun kurikulum dari dasar, terampil hingga mahir sampai dengan penatar nasional sehingga kurikulum tersebut dapat menjadi suatu ilmu yang dapat dipelajari dan disebarluaskan kepada masyarakat,”terangnya. Pertemuan Tiur dengan sang suami berlangsung singkat, dahulu suaminya merupakan teman senior dari kakaknya sehingga dirinya merasa dicomblangi oleh kakak sendiri saat itu Suami menempuh kuliah di Universitas Gadjah Mada (UGM) sama dengan kakaknya yang perempuan. Perkenalan dengan calon suami terjadi di Kota pelajar, Yogyakarta. Saat itu mereka belum saling mencinta dan menemukan getarannya namun saat pertemuan selanjutnya di Bandung, si sang suami sudah menjadi Polisi dan Tiur sudah menjadi seorang seniman dengan aktivitasnya yang padat. Akhirnya dilamarlah Tiur oleh sang Polisi, dari pertemuan pertama dan selanjutnya berlangsung selama 3-6 bulan. “Saat itu suami saya sudah berumur 31 tahun dan dirinya berkata bahwa dia anak laki-laki satu-satunya di Hutagaol dan dikejar-kejar menikah oleh orang tuanya,”kata Tiur seraya mengenang masa manisnya. Kemudian, ucap Tiur, saya menjawab bahwa saya belum siap menikah

PROFIL karena belum menjadi orang pandai dan lulus kuliah. Suami saya kemudian menjawab bahwa dirinya akan memberikan kebebasan bagi dirinya dalam menempuh cita-citanya. Akhirnya luluh juga hatinya hingga menerima lamaran calon suaminya tersebut. Selama hidupnya Tiur merasa bahwa Suaminya merupakan pembimbing yang baik dan mempunyai prinsip hidup yang bersahaja. “Apabila ada seluruh keluarga anaknya pada sarjana semua saya diajak bertamu dan diminta bertanya bagaimana caranya mendidik anak, kemudian apabila ada keluarga yang memiliki kebun yang banyak saya diajak bertamu untuk belajar bagaimana memiliki kebun yang bagus. Kalau ada keluarga kelihatan rukun sampai kakek nenek, saya diajak bertamu lagi untuk belajar bagaimana mereka membangun hubungan suami istri sampai tua,”terangnya. Atas dorongan sang Suami, setelah selesai menempuh sarjana di bidang pastoral konseling dia membuka praktek konseling bersama dengan suaminya tercinta. Suami Tiur selalu berpesan kepada dirinya agar tidak boleh pasak daripada tiang, dia mengatakan bahwa gajinya sedikit dan hanya satu kali dalam satu bulan jadi dengan gaji yang sedikit apabila hanya mampu makan asin kasihlah suamimu dengan ikan asin, kalau nasi sayur kasihlah nasi sayur, kalau kamu bisa makan daging kasihlah dengan makan daging. Karena sedari kecil Tiur orang tuanya merupakan petinggi Bank dan sudah terbiasa dengan makanan yang enak sehingga tidak terbiasa dengan ikan asin dirinya merasa pernikahan dengan sang suami merosot. Atas dorongan atau motivasi yang besar dan tidak puas dengan kondisinya akhirnya Tiur belajar mandiri mencari uang untuk membantu kebutuhan hidup keluarganya bersama sang Suami. “saya tidak puas dengan uang pendapatan sedikit sehingga menjadi pencari uang dan saya hanya memakan waktu satu tahun untuk mencapai gaji 10 kali lipat

dibandingkan suami saya,”terangnya bangga. Meskipun telah berhasil dalam membantu ekonomi keluarga, Tiur tetap tidak sombong dan selalu menempatkan sang Suami sebagai pimpinan keluarga dan Istri merupakan penolong ke ambang

terkonsep dan berdoa agar segala urusan hidup lancar dan terkendali. Menurutnya, bahagia tidak datang dengan tiba-tiba, banyak orang berjuang mencari uang tetapi dirinya tidak berjuang didalam rumah tangganya. Karena itu, Tiur selalu berdoa ketika bangun tidur dan

sukses dalam membina anak-anak. “Jadi saya mengambil posisi mendorong suami saya membina anak-anak sendiri tetapi saya tidak lupa meningkatkan diri saya sendiri,”katanya. Kepekaan Tiurlan terhadap lingkungan sangat tinggi, bahkan dirinya merasa menghadapi saat sulit saat tidak dapat berbuat apapun dalam membantu dan memberikan segala dayanya untuk lingkungan. Tiur merasa akan sangat terbebani ketika melihat dilingkungannya terdapat orang sedang kesulitan. “Saya selalu berlutut kepada Tuhan agar menjadikan saya orang pandai, kalau orang memberikan hati dengan berbelas kasihan limpahkanlah saya dengan rezeki yang melimpah sehingga bisa memberikan rezeki kepada orang lain,”terangnya. Falsafah hidup yang selalu ingin berkembang maju menuju arah perbaikan membuat setiap langkah perjalanan hidup Tiur selalu

menyusun rencana apa saja yang dapat menyenangkan hati semua orang. “Saya selalu memuji nama-Nya dan berdoa agar dapat menyenangkan Tuhanku, selain itu berdoa juga semoga hari ini dapat menyenangkan hati suamiku, hatiku sendiri dan anakanakku,”paparnya. Keluarganya selalu membiasakan tertawa dalam satu hari minimal 10 menit dengan suami dan anak-anak tercinta. Karena jika tidak deprogram maka kita tidak akan mendapat kesempatan tertawa baersama suami dan keluarga tercinta kita. “Bahkan ketika saya sedang menungu rapat Saya ini sambil duduk menulis program apa saja yang akan saya jalankan dan kerjakan, tahapantahapan dari hari-hari kehari. Selain itu, pembantu juga harus diberikan pengarahan briefing selama sepuluh menit,”paparnya. Berjuang B agi P er empuan Bagi Per erempuan Tiurlan dikenal sebagai pemerhati


41

PROFIL perempuan Indonesia, dengan bekal ilmu dibidang ketrampilan seperti kecantikan, masak-memasak maupun pengembangan kepribadian, dia telah membuka cakrawala perempuan Indonesia sehingga dapat memperoleh pekerjaan yang lebih baik dibandingkan sebelumnya. Hal tersebut bertujuan meningkatkan taraf hidup perempuan Indonesia sehingga dapat mandiri membantu para suaminya. Melalui ketrampilannya dan aktivitasnya didunia seni maupun pelayanan terhadap jemaat membuat dirinya dikenal oleh semua orang. Awal perjuangan Tiur di Dewan bermula saat perjumpaannya dengan salah seorang pendiri Partai PDS Ruyandi Hutasoit. Saat itu dirinya diajak untuk bergabung dan berjuang melalui bendera Parpol.

Perjuangan Tiur tidak sia-sia, pada periode 2004 dirinya dipercaya menjadi caleg untuk Provinsi DKI Jakarta yaitu Dapil I, Jakarta Utara dan kepulauan seribu yang dikenal sulit dan bahkan mustahil dirinya menjadi seorang anggota DPR. Karena kepribadian dan karakternya akhirnya masyarakat mempercayai dirinya untuk duduk sebagai wakil rakyat. “Saya salah satu perintis PDS dari

42


mulai tidak punya gedung kemudian saya berjuang hingga dicalonkan di Dapil I Jakarta Utara dan kepulauan seribu, karena sudah ada dipelayanan di daerah tersebut kurang lebih 30 tahun lebih melayani jemaat, akhirnya saya mendapat pengagum dari jemaat saya hingga mereka mempercayakan saya sebagai anggota DPR,”katanya dengan nada bangga. Kecintaan dirinya untuk mengabdi kepada nusa dan bangsa juga tidak terlepas dari sang Suami yang pernah 2 periode menjabat sebagai anggota Dewan. Jabatan pertama melalui Fraksi ABRI (saat itu) dan kemudian periode selanjutnya melalui Partai Golkar. “Jadi melihat suami saya bisa menjadi anggota DPR kenapa saya tidak bisa,”katanya. Ibu dari 4 orang anak yang sukses menghantarkan anak-anaknya

menjadi orang besar, bahkan anak bungsunya perempuan yang berprofesi menjadi dokter gigi dipercaya menjadi caleg PDIP. Melihat hal itu dirinya selalu berpedoman bahwa meskipun berbeda paham politiknya namun tetap dirinya tidak bersitegang dengan anak-anaknya. “kita tidak pernah membicarakan hal perbedaan tetapi kita hanya membicarakan kebersamaan,” terangnya.

Menurutnya seorang Ibu yang berhasil ditandai oleh anak-anaknya yang sukses. Selain itu, seorang istri harus mampu mendorong suaminya pada suatu ambang dan selalu meningkatkan kemampuan dirinya untuk masyarakat, dia selalu berpesan kepada anak-anaknya apabila kamu ingin memahami nusa dan bangsa kamu harus menjadi seorang wakil rakyat. “Karena menjadi anggota DPR lebih menarik sehingga dapat memperjuangkan aspirasi rakyat dan apabila tidak menjadi anggota DPR kita hanya melihat dari sudut kecil ketika kita menjadi anggota dpr kita melihat dari sudut pandang yang luas yaitu masyarakat,” paparnya. Tiur selalu berpedoman dalam mengerjakan permasalahn bangsa harus dilakukan secara bersama-sama, kebersamaan golongan itu sangat diperlukan dalam mengerjakan sesuatu. Menjadi seorang anggota dewan, prinsipnya harus sudah memiliki cukup materi sehingga tidak boleh dirinya mencari uang dalam memperkaya dirinya karena sudah menjdi orang yang matang. Pendidikan A nak N omor S atu Anak Nomor Sa Seorang Tiur selalu memprioritaskan pendidikan untuk anak-anaknya sehingga anaknya dapat bersaing dikancah persaingan bebas saat ini. Bahkan dirinya selalu berpesan bahwa kamu akan sedikit bersaing apabila menempuh strata dua, namun akan lebih dapat bersaing lagi apabila mampu menyelesaikan gelar Doktor. Bahkan apabila bergelar Profesor maka dapat dinyatakan layak dalam bersaing di negeri ini. “Jadi hanya orang-orang bermutu, berakhlak, bermoral dan mempunyai pendidikan tinggi yang mampu bersaing menjadi pejabat di negara ini. Itulah sebabnya saya berpesan kepada mereka. Saya sudah memiliki dana abadi untuk orang-orang yang akan mencapai dan mengabdi untuk bangsa dan Negara,”terangnya Menghadapi era persaingan saat ini, Tiur sudah mempersiapkan segala macam kebutuhan bagi anak-anaknya dalam mencapai cita-citanya

PROFIL diantaranya tempat pertemuan, pendidikan tentang politik juga pendidikan pertemanan. Maksudnya, saya selalu memberikan latihan kepada cucu saya agar mereka bisa mengingat temennya dan mencatat ketika kelas duduk di kelas satu Sekolah Dasar mereka harus bisa memiliki teman sebanyak 10 orang. Karena itu apabila tamat SD, mereka sudah memiliki 60 teman yang dapat mereka ingat. Beranjak SMP menjadi 90 teman dan seterusnya. “Apabila banyak teman mereka akan menjadi tokoh daripada masyarakat itulah kira-kira trick pendidikan oleh anak mantu dan cucu

Menurutnya, apabila belajar apapun jika tidak bisa diberikan oleh orang lain maka akan tidak bisa termeterai didalam kehidupan. “itulah yang ditanamkan oleh orang tua saya. Jadi biarlah kebaikanmu diketahui semua orang. Jadi saya harus berbuat baik dan orang itu harus tahu saya orang baik. Itu hal yang manis diberikan orang tua saya,”katanya. Disela-sela kesibukannya sebagai anggota DPR, pada masa tuanya Tiur tetap memberikan pendidikan kepada cucu dan anak mantunya. Bahkan untuk cucunya dirinya berusaha mendidik mereka dengan budi pekerti minimal sehari seminggu. Tiur

saya,”terangnya. Orang tua Tiur selalu mendidik anaknya agar selalu tanggap terhadap lingkungan dan memprioritaskan pendidikan sehingga didikannya tersebut menular kepada dirinya dan anak-anaknya bahkan cucunya,. “Saya bergaul dengan orang jawa karena tanggap lingkungan saya mempertinggi budaya dan apa saja yang saya bisa tanggap orang tua selalu berpesan agar kemampuanmu dapat diberikan kepada orang lain sehingga kemampuan diri dapat meningkat menjadi seorang ahli karena itu apabila dirinya les merangkai bunga harus dapat memberikan keahliannya kepada 10 orang,” jelasnya

berusaha agar keluarganya membudayakan nilai-nilai kesopanan misalnya bagaimana orang tua bertingkah laku di hadapan anak dengan tidak main bentak atuapun cubit. “Saya juga melatih sendiri cucu saya latihan berbicara didepan umum, latihan deklamasi saya punya waktu untuk itu seminggu sekali, kalau cucu saya mau datang untuk belajar mereka tinggal telepon saja,” jelas Nenek dengan 7 orang cucu ini. Tiur menambahkan, dirinya juga mengajarkan vocal kepada para cucunya diantaranya melatih dasar bunyi huruf vocal bagaimana pengucapan, suara, nada dan warna suaranya hal itu bertujuan

membentuk karakter melalui suara supaya dengan suaranya orang bisa simpati dan mendengar. Seorang Tiurlan Hutagaol memiliki prinsip hidup yang religious, dirinya sangat takut akan kehadiranTuhan. Karena, menurutnya, ketakutan terhadap tuhan merupakan sumber segala hikmat sehingga bisa bertahan dalam kondisi apapun meskipun dikhianati oleh orang lain. “Sebelumnya saya dicalonkan oleh partai saya nomor satu di Jaktim, kemudian data saya diselewengkan oleh Bapilu sehingga nama saya gugur. Saat itu saya sangat marah sekali namun saya sadar dan mengingat bahwa Tuhan akan memberikan pekerjaan yang besar kepada saya setelah saya meninggalkan dari DPR,”katanya Kesiapan mentalnya telah ditempa oleh berbagai peristiwa dan perjalanan hidupnya dalam melayani para jemaat kristiani sehingga Tiur selalu berpegang diri bahwa seolaholah puluhan tahun lagi hidup namun mempersiapkan rohani seolah-olah besok akan mati. “Jadi saya bisa tetap senang bahagia, optimis terhadap segala sesuatunya,”terangnya. Meskipun kondisinya sudah tidak bugar seperti masa lalunya, Tiur bercita-cita dan berdoa kepada Tuhan apabila diri-Nya ingin mencabut nyawanya cabutlah dalam kondisi ketika bekerja ditengah masyarakat. “Saya terus berjuang dan bekerja agar dapat menjadi lebih berarti bagi nusa dan bangsa masyarakat sekitar, suami, anak, mantu dan cucu saya, semua itu terus saya perjuangkan untuk bisa berarti bagi mereka. Saya tidak mau menjadi orang bukan siapasiapa tetapi ingin menjadi orang diperhitungkan,”katanya. (si/nt)


43

KUNJUNGAN KERJA

Komisi I Mengapresiasi Kerjasama Polda Sulut Atasi Ancaman Teror Komisi I DPR RI mengapresiasi Kepolisian RI khususnya Polisi Daerah Sulawesi Utara yang telah melakukan koordinasi dengan Kepolisian Thailand untuk menangkap teroris lintas wilayah. Dalam hal ini, Komisi I DPR RI menaruh perhatian atas kesiapan Sulut, sebelum dan sesudah Amrozi cs dieksekusi.

H

al ini dikatakan saat Komisi I mengadakan kunjungan kerja ke Provinsi Sulut November lalu, yang dipimpin Ketua Komisi I DPR Theo L Sambuaga (FPG) dan diikuti sejumlah anggota Komisi I DPR, Permadi (F-PDIP), Ali Mochtar Ngabalin (F-BPD), HR Pupung Suharis (F-PDIP), H.Tosari Wijaya (F-PP), Andi Djamaro Dulung (F-PP), Imam Suharjo (F-PP), Shidki Wahab (F-D), H.M. Junaedi (F-PAN), Imam Buchori Cholil (F-PKB), Tony Wardoyo (F-PKB), H.M. Subky Riska (F-PKB), Jefrrey J. Massie (F-PDS). Dalam kesempatan tersebut, Kapolda Sulut Bekto Suprapto mengatakan, dia menjamin keamanan di daerah Sulawesi Utara. “Sekalipun Sulut merupakan daerah perbatasan yang merupakan transit para teroris sebelumnya, saya jamin keamanan daerah ini,” tukas Bekto Suprapto saat menerima kunjungan kerja Komisi I DPR RI di Ruang Mapaluse Kantor

44


Gubernur Sulut. Mantan Komandan Densus 88 Antiteror Mabes Polri ini juga menceritakan jika, para teroris yang telah tertangkap seperti Ali Imron, Mubaroq, Idris hanya menjadikan Sulut daerah persinggahan. Namun ia juga mengingatkan pihaknya selalu tetap waspada berdasarkan pengalaman sebelumnya. Kapolda Sulut mengaku pihaknya telah melakukan langkah maju dengan menjalin kerjasama dengan kepolisian Filipina. Kerjasama tersebut dimaksudkan untuk mengantisipasi buronan yang kabur, baik dari Indonesia maupun Filiphina. Penjagaan akan dilakukan secara khusus pada wilayah Davao, yang berbatasan langsung dengan Miangas dan Marore “Bila ada pelaku kejahatan di Filipina yang buron ke Sulut, kepolisian negerinya Gloria Macapagal Arroyo itu bisa mengejarnya. Begitupun sebaliknya, Polisi Sulut bisa masuk ke Filipina andai ada pelaku kejahatan yang lari ke negara

yang berbatasan langsung dengan Miangas dan Marore itu.” jelas Bekto Ditambahkannya, pada tanggaal 17 November, pasukannya akan mengadakan latihan bersama dan pihaknya mengajak Komisi I DPR RI untuk meninjau langsung kegiatan tersebut. “Nantinya kami akan mengadakan latihan bersama pada tanggal tersebut,” kata Bekto sambil mengajak Komisi I DPR RI meninjau langsung. Selain itu, Ia juga menambahkan bahwa Polda Sulut akan meminjamkan kapal pada Filipina untuk memuluskan kerja sama ini. Peminjaman kapal kepada pihak Filipina dikarenakan kepolisian Davao tidak mempunyai kapal sama sekali. Menurutnya, manfaat dari kerjasama ini bila mengejar teroris dapat menjangkau daerah perbatasan dengan mengkomunikasikan satu sama lain. Gubernur Sulut Sinyo H. Sarundajang menambahkan, dalam mengantisipasi keamanan di Sulut, ia sudah menginstruksikan ke semua

KUNJUNGAN KERJA kabupaten/kota bahkan sampai desa-desa untuk mengetahui setiap pendatang asing. Dalam kesempatan tersebut, Anggota Komisi I dari fraksi PDIP Permadi mengatakan, bahwa berdasarkan letak geografisnya, Sulawesi Utara merupakan daerah rawan. Oleh sebab itu ia mengharapkan Kepolisian Sulut mampu menjaga stabilitas keamanan daerah setempat. Selain itu Permadi juga mengingatkan, Pemerintah Sulawesi Utara harus memberikan nama pada pulau terluar. Hal tersebut sesuai dengan keputusan PBB bahwa pertengahan tahun 2008 pemerintah Indonesia diwajibkan memberikan nama pada pulau terluar yang masih belum bernama. Perihal Pulau yang belum berpenghuni, Permadi mengharapkan pemberian fasilitas listrik dan air bersih. Diharapkan nantinya dapat layak dihuni oleh pasukan marinir yang menjaga perbatasan wilayah. Senada dengan itu, Anggota F-BPD Ali Mochtar Ngabalin mengusulkan perubahan nama pulau terluar menjadi pulau terdepan. Karena menurutnya pulau tersebut merupakan etalase Indonesia. Usulan tersebut akan dibawa pada rapat komisi di masa sidang mendatang. Dalam pertemuan dengan Pangdam VII/Wirabuana Mayjen TNI Djoko Susilo Utomo, diketahui bahwa salah satu faktor penghambat kinerja prajurit yang menjaga pulau terluar adalah masalah kesejahteraan. “Saat ini TNI telah berkomitmen untuk menjaga NKRI. Tapi satu yang menjadi penghambat adalah kesejahteraan prajurit untuk menjaga pulau-pulau terluar.” “Saat ini saja kesejahteraan prajurit belum terjamin,” kata Djoko. Namun meskipun minim kesejahteraan prajurit di pulau terluar, pihaknya mengaku selalu berkoordinasi dengan Polda untuk melakukan pengamanan di pos-pos perbatasan dengan baik. Bangun JJar ar ingan D ah aringan Dii Daer Daerah Ter pencil erp Dalam pertemuan dengan Kepala Divisi Regional PT Telkom Sulut,

sejumlah Anggota Komisi I DPR RI mendesak PT Telkom Reginal VII untuk memberikan prioritas pembangunan fasilitas jaringan telekomunikasi di daeah terpencil,dan berbatasan langsung dengan negara tetangga. Anggota F-KB Shidki Wahab mengaku prihatin dengan belum adanya back up energi mengenai jaringan telekomunikasi di daerah terpencil dan perbatasan. Karena itu , ia menyarankan pengadaan kerjasama antara PT Telkom dengan BPPT untuk mengembangkan emergency energy. Sementara itu, Imam Buchori dari fraksi yang sama mempertanyakan besarnya biaya investasi guna membangun jaringan telekomunikasi di daerah perbatasan. Menjawab pertanyaan tersebut, Kepala Divisi Regional VII Telkom Sulsel, Syarifuddin Saguni mengatakan, saat ini terdapat 31 pulau di wilayah Divre VII yang berbatasan dengan Timor Leste, Papua Nugini, Austalia dan Filiphina. Syarifudin menjelaskan bahwa PT Telkom sudah mengadakan kerjasama dengan pihak TNI dalam membangun jaringan telkom di 3 pulau yaitu Pulau Miangas, Marore dan Karakatung di wilayah Kabupaten Sangir Talaut Sulut. Duk ung WOC di Manado ukung Pada kesempatan yang sama, Komisi I DPR mendukung penuh pelaksanaan World Ocean Conference (WOC) di Menado yang akan dilaksanakan dari tanggal 11-15 Mei 2009 mendatang. “Semua pihak wajib memberikan dukungan terhadap pelaksanaan even internasional tersebut,” kata Theo yang memimpin rombongan tersebut. Hal senada dikemukakan anggota Komisi I DPR Permadi, menurutnya, sukses WOC akan memberikan dampak positif bagi daerah Sulut. Misalnya berbagai pertemuan berskala nasional maupun internasional akan semakin sering dilakukan di Kota Manado. Begitu juga sektor parawisata, akan semakin dikenal dan potensi ekonomi perdagangan dapat berkembang. Sementara itu, Ali Mochtar Ngabalin menyebutkan, wajib hukumnya bagi semua komponen

masyarakat di daerah itu, termasuk Komisi I DPR memberikan dukungan untuk mensukseskan WOC. Melalui WOC, Kota Manado dapat semakin dikenal masyarakat dunia sehingga peluang pengembangan dan kerjasama ekonomi dengan kalangan dunia internasional akan terus terbuka. Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Sulut SH Sarundajang menjelaskan, WOC ini akan dihadiri sekitar 2000 peserta utusan dari 121 negara. Di samping WOC, akan digelar Coral Triangle Initiative (CTI) pada tanggal 15 Mei 2008 di Kota Manado diikuti utusan Indonesia, Malaysia, Filipina, Timor Leste, Salomon Island, negara pendukung Amerika Serikat dan Australia. Berbagai persiapan telah dilakukan di daerah ini, antara lain pelebaran jalan dari Bandara Internasional Samratulangi Manado menuju lokasi pertemuan dan hotel berbintang untuk peserta luar negeri serta penambahan daya listrik 40 MW. Gubernur juga menjelaskan bahwa situasi keamanan di Sulut dalam keadaan kondusif. Duk ung P en yediaan R umah ukung Pen eny Rumah Dinas Rumah merupakan kebutuhan pokok bagi setiap manusia. Keberadaan rumah dinas prajurit TNI yang lokasinya dekat dengan markas dirasakan dapat menunjang kinerja. Namun demikian, terkadang kondisi rumah dinas seringkali sudah tidak layak untuk dihuni. Kalaupun layak huni, penghuni rumah dinas harus mengeluarkan biaya perawatan yang berasal dari pribadi. Biaya perawatan yang berasal dari pribadi prajurit dirasakan cukup berat mengingat kondisi rumah yang mayoritas memerlukan renovasi. Hal itu menjadi sorotan Tim Kunjungan Kerja (Kunker) Komisi I DPR ke Provinsi Jawa Barat yang dipimpin Wakil Ketua Komisi Sidharto Danusubroto (F-PDIP) yang diikuti Happy Bone Zulkarnain (F-PG), Afifudin Thaib (F-PG), Yoris TH Raweyai (F-PG), Yuddy Chrisnandi (FPG), Djoko Subroto (F-PG), Dion Hardi (F-PG), Marzuki Darusman (F-


45

KUNJUNGAN KERJA PG), Andreas Pareira (F-PDIP), Sutradara Gintings (F-PDIP), Sabam Sirait (F-PDIP), RK Sembiring Meliala (F-PDIP), Arief Mudatsir Mandan (FPPP), Chudlary Syafii Hadzami (FPPP), Guntur Sasono (F-PD), Syarief Hasan (F-PD), Marcus Silano (F-PD), FX Soekarno (F-PD),Abdillah Toha (FPAN), Djoko Susilo (F-PAN), Dedi Djamaludin Malik (F-PAN), Effendy Choirie (F-PKB), Constant M Ponggawa (F-PDS), Bachrum M Siregar (F-PBR), R Bagus Suryama (FPKS) dan Mutammimul U’la (F-PKS). “Seluruh aset TNI yang sudah ada

Saat ini ada sekitar 35.000 prajurit TNI AD yang tersebar dis eluruh Indonesia. Dari jumlah itu, sekitar 30% belum mempunyai rumah tinggal milik sendiri atau asrama.“Proporsinya hampir sama dengan yang ada di Siliwangi,”kata Yuddy. Lebih jauh ia meminta supaya jajaran Kodam Siliwangi melakukan pendataan ulang dan menertibkan rumah dinas TNI yang telah beralih fungsi. Lokasi rumah dinas yang strategis banyak diincar kalangan bisnis untuk mengembangkan usaha, apalagi wilayah Bandung yang sangat terkenal dengan

khususnya rumah-rumah yang dipergunakan diluar fungsinya seharusnya secara tegas dikembalikan fungsinya setelah perjanjiannya berakhir,” tegas Anggota Tim Yuddy Chrisnandi saat pertemuan dengan Pangdam Siliwangi Suroyo Gino di markas Kodam Siliwangi. Ia menegaskan bahwa hal itu juga akan memberi citra positif pada TNI. Menurut Yuddy penggunaan rumah dinas TNI sesuai fungsi akan memberi contoh pada pemerintah dan jajaran lain serta menunjukan profesionalisme TNI. “Memberikan bebarapa pemanfaatan pertama untuk citra TNI itu sendiri khususnya siliwangi akan menjadi baik. TNI kembali menjadi kepada jati diri profesionlismenya dan memberikan contoh keteladanan kepada seluruh aparat dan pemerintah,” katanya.

pusat mode. “Outlet – outlet yang jumlahnya cukup banyak dan sebagian menggunakan fasilitas rumah-rumah dinas dan aset TNI serta berada dipusat jalan strategis ini harus dikembalikan fungsinya,” tegas Yuddy.

46


Anggar an TNI nggaran Sementara itu mengenai anggaran TNI, Happy Bone Zulkarnain mengatakan sekarang ini Komisi I DPR terus mengusahakan agar anggaran TNI dapat terus meningkat. Penambahan anggaran TNI dapat terlihat dari bertambahnya uang lauk pauk bagi para prajurit TNI dari Rp 7.500 menjadi Rp 25.000, bahkan DKI Jakarta mengusulkan agar uang lauk pauk prajurit hingga Rp 50.000 per prajurit. “Dengan kenaikan uang lauk pauk

tersebut diharapkan tidak ada lagi prajurit TNI yang mencari penghasilan tambahan di luar dinas.,” ujar Heppy. Mengenai latihan perang yang dilaksanakan oleh TNI,Happy mengaku sangat mendukung. Karena menurutnya latihan perang sangat perlu dilaksanakan walaupun Indonesia tidak terlibat perang dengan negara lain. Menurut Happy walaupun jumlah prajurit dan alutsista yang dimiliki TNI terbatas, namun bila TNI sering melakukan latihan perang maka negara lain akan segan untuk mengganggu keutuhan wilayah NKRI. “Meskipun tidak perang tetapi memiliki kemampuan untuk perang, sehingga sehari-harinya itu latihan perang tetapi kita sepakat harus ada jumlah operasi militer,” katanya. Happy berharap profesionalisme TNI dapat terus ditingkatkan.Meskipun tidak dalam kondisi perang, melalui operasi militer yang dijalankan maka profesionalisme tetap dapat dijaga. “Mempersiapkan terus menerus meskipun tidak perang tetapi memiliki kemampuan perang, jadi ditakuti oleh lawan,” katanya. Happy juga mengatakan Komisi I DPR akan terus memperjuangkan anggaran TNI terutama untuk penyediaan perumahan dinas bagi prajurit TNI aktif. Karena Happy melihat sekarang ini masih banyak prajurit TNI yang belum menempati rumah dinas dan masih mengontrak rumah. “Hal itu sangat memberatkan prajurit,” jelas Happy. Sementara itu RK Sembiring Meliala mengatakan, selain melaksanakan latihan perang, TNI juga sangat dekat dengan masyarakat. Hal ini terbukti dari peran TNI dalam membangun suatu wilayah seperti pembangunan jembatan, tempat-tempat ibadah dan fasilitas umum lainnya. Untuk itu RK Sembiring menyatakan perlunya para prajurit TNI ini untuk diberikan penghargaan yang setinggi-tingginya atas kerjasama yang baik dengan masyarakat. “Persaudaraan antara TNI dan masyarakat sangat baik, untuk itu perlulah kiranya diberi penghargaan,” ujar Sembiring.(ha,ibl)

KUNJUNGAN KERJA

dipimpin Ketua Komisi II E.E. Mangindaan dan Provinsi Sulawesi Tengah. dipimpin Wakil Ketua Komisi II H. Eka Santosa. Sayuti Asyathri yang memimpin Tim Komisi II ke Jawa Timur menyayangkan dana PNPM yang tersedia di desa Cendoro, Kecamatan Dawarblandong, Kabupaten Mojokerto,

dana itu untuk membangun jalan, membangun sekolah, membangun poliklinik desa dan sebagainya memang itu tidak salah, tapi kurang tepat,” kata Sayuti. Karena, anggaran pendidikan itu sudah ada di Departemen Pendidikan. Apalagi anggaran pendidikan sekarang sangat tinggi sebesar kurang lebih Rp 224 triliun, begitu juga untuk kesehatan sudah ada pos anggarannya. Sebetulnya maksud dari PNPM itu, kata Sayuti, bukanlah pembangunan fisik seperti itu, tapi pembangunan fisik itu merupakan bagian dari pembangunan untuk mendukung kegitan ekonomi masyarakat, usaha-usaha masyarakat dalam bidang ekonomi yang dapat meningkatkan kesejahteraan mereka. Misalnya ketika ada keinginan untuk membuat pupuk organik, yang kemudian menghasilkan produk-produk pertanian yang laku di pasar dan akibat selanjutnya produknya itu mendatangkan kesejahteraan buat masyarakat. Dana PNPM itu bisa digunakan untuk pelatihan terhadap kelompok tani, agar mereka bisa memproduksi pupuk organik.

justru diarahkan untuk pembangunan infrastruktur, pembangunan fisik yang sebenarnya sudah dialokasikan oleh sektor-sektor yang ada, misalnya, sektor pendidikan, sektor kesehatan. “Kalau mereka misalnya memakai

Juga menyangkut transportasi, kalau misalnya untuk memasarkan hasil taninya itu dibutuhkan dukungan transportasi, dimana akses jalannya kurang bagus, maka dana PNPM ini bisa digunakan untuk menunjang

Temuan Kunker Komisi II DPR :

Penyaluran PNPM Kurang Tepat Sasaran Pemerintah telah meluncurkan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM Mandiri) yang bertujuan untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan berdasarkan pengembangan kemandirian masyarakat melalui peningkatan kapasitas masyarakat, pemerintah lokal serta penyediaan prasarana sarana sosial dasar dan ekonomi.

D

i Kabupaten Mojokerto, Komisi II DPR RI menemukan PNPM yang seharusnya lebih banyak dialokasikan untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat, namun didapati dana tersebut lebih banyak untuk pembangunan fisik. Kenyataan di lapangan ini merupakan salah satu temuan Komisi II DPR RI pada saat melakukan kunjungan kerja selama tiga hari ke Provinsi Jawa Timur yang dipimpin Wakil Ketua Komisi II Sayuti Asyathri (F-PAN) dan diikuti 17 anggota lainnya yaitu dari FPG, H. Priyo Budi Santoso, Mustokoweni Murdi, Made Suwendha, H. Abdul Gafur, dari F-PDIP, Alexander Litaay, Sutjipto, Soewarno, Eddy Mihati, dari F-PPP, H.A. Chozin Chumaidy, Lena Maryana Mukti, dari F-PD, Ignatius Mulyono, H. Soekartono Hadiwarsito, H.A.M. Fatwa (F-PAN), Mufit Rahmat (F-KB), Mahfudz Siddiq dan Agus Purnomo dari F-PKS dan Jamaluddin Karim (FBPD). Selain ke Provinsi Jawa Timur, Komisi II juga menurunkan dua tim lainnya yaitu ke Provinsi Sumatera Utara


47

KUNJUNGAN KERJA pembangunan jalan guna menunjang kegiatan ekonomi. Jadi, kata Sayuti, kegiatan pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan itu merupakan bagian dari dukungan terhadap kegiatan ekonomi masyarakat. Sayuti menjelaskan, anggaran PNPM yang jumlahnya sekitar Rp 7 triliun ini sumbernya dari Bank Dunia. Memang jika dipakai untuk

pembangunan fisik itu tidak salah tapi kurang tepat. Semestinya dana itu bisa lebih bermanfaat lagi buat masyarakat dengan bantuan-bantuan langsung. Prioritasnya itu pada bantuan langsung untuk meningkatkan kemampuan ekonomi masyarakat. Memang diakui, PNPM di kecamatan tersebut dana bergulir yang dipinjamkan kepada masyarakat untuk mendorong usaha-usaha ekonomi masyarakat di tingkat desa itu ternyata menghasilkan perputaran yang bagus sekali. Bahkan di desa tersebut, keuntungannya bisa mencapai dua kali lipat dari modal awal, yang tadinya sebesar Rp 5 miliar menjadi Rp 10 miliar. Apalagi jika dana bergulir berupa Usaha Ekonomi Produktif (UEP) dan simpan pinjam kelompok perempuan (SPP) lebih banyak lagi digulirkan, tentunya jumlahnya akan jauh lebih besar lagi. Bupati Mojokerto H. Suwandi menjelaskan, Program PNPM yang sudah dilaksanakan di Kabupaten Mojokerto pada dasarnya dilaksanakan

48


melalui pendekatan Tridaya yaitu, pemberdayaan manusia, pemberdayaan usaha dan pemberdayaan lingkungan. Atas dasar gambaran tersebut, maka kegiatan ini diadakan menjadi dua klaster yaitu kegiatan fisik dan kegiatan non fisik. Kegitan fisik berupa, prasarana jalan, jembatan, gedung sekolah, air bersih, kesehatan, irigasi dan lain sebagainya. Sementara kegiatan non fisik, pada dasarnya merupakan dana bergulir

berupa Usaha Ekonomi Produktif dan simpan pinjam kelompok perempuan dan disalurkan melalui Unit Pengelola Kegiatan (UPK) di kecamatan. Suwandi menambahkan, jumlah kecamatan di Mojokerto sebanyak 18 kecamatan, jumlah desa 304 desa/ kelurahan. Yang terjangkau program tersebut delapan kecamatan dan 144 desa, dan yang belum terjangkau 10 kecamatan dan 160 desa. Adapun dana yang dialokasikan untuk pelaksanaan program dari dana APBN sebesar Rp 34.250.000,000 (APBD Rp 6.850.000.000) Sementara, menurut Pj. Gubernur Jawa Timur Setia Purwaka mengatakan, PNPM Mandiri yang dilaksanakan di Provinsi Jawa Timur terbagi menjadi, PNPM Mandiri Perdesaan, PNPM Mandiri Perkotaan, PNPM Mandiri Inf rastruktur Perdesaan, PNPM Mandiri Infrastruktur Wilayah dan PNPM Desa Tertinggal dan Khusus. Jumlah kabupaten yang dijangkau PNPM Mandiri Perdesaan, tahun 2008

sebanyak 29 kabupaten, 252 kecamatan dan 2.879 desa. Sedang tahun 2009 sebanyak 29 kabupaten, 475 kecamatan (462 kecamatan inti. 13 kecamatan penguatan). Untuk wilayah Jawa Timur, sejak tahun 2008 seluruh kabupaten telah terjangkau oleh PNPM Mandiri Perdesaan. Jumlah dana yang telah dialokasikan melalui APBN tahun 2008 sebesar Rp 349.000.000.000,Dalam melaksanakan program tersebut ada beberapa kendala yang dihadapi antara lain jadwal penetapan anggaran oleh pusat terlambat, sehingga berpengaruh terhadap perencanaan anggaran untuk cost sharing di kabupaten. Solusinya, penetapan lokasi dan alokasi sebelum bulan Oktober tahun sebelumnya, sehingga penganggaran di kabupaten tidak terhambat. Selain itu, di kabupaten ada cost sharing yang ditetapkan di PAPBD. KPU D imin ta P er ha tikan Dimin iminta Per erha hatikan Kebutuhan KPUD DPR meminta agar Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk bisa mengerti apa yang menjadi kebutuhan dari KPU Daerah (KPUD). Sebab, selain masalah kebutuhan anggaran, ternyata KPUD sering kali dihadapkan pada masalah kebutuhan sarana dan pra sarana penunjang. Seperti halnya yang ditemukan oleh Komisi II DPR saat melakukan kunjungan kerja ke KPUD Provinsi Sumatera Utara.Komisi II DPR melihat, untuk menjangkau daerah-daerah yang ada, KPUD setempat membutuhkan sarana transportasi yang sesuai guna menunjang tugas mereka. “Kedatangan kami dalam masa reses ini untuk mengetahui apa yang menjadi kebutuhan yang sesungguhnya diperlukan KPUD. Dalam kasus di KPUD Medan, sepertinya mereka membutuhkan sarana transportasi untuk menjangkau daerah-daerah yang ada,” kata Ketua Komisi II DPR EE Mangindaan (Fraksi Partai Demokrat) yang memimpin langsung rombongan Komisi II DPR ke Medan, usai bertemu dengan KPUD Sumut, Senin (3/11). Kunjungan kerja itu sendiri berlangsung

KUNJUNGAN KERJA dari tanggal 2 hingga 3 November 2008. Mangindaan menjelaskan, kebutuhan sarana dan pra sarana penunjang merupakan kebutuhan utama dari KPUD. “Hal ini diperlukan agar pada Pemilu mendatang tidak terhambat oleh persoalan-persoalan tersebut, jangan sampai kita tidak mengerti kekhususan atau ciri ciri khas suatu daerah,” ujarnya. Untuk itu pihaknya mengaku akan membawa persoalan ini untuk dibicarakan lebih lanjut dengan KPU Pusat, bahwasanya jika KPU Pusat dalam mengajukan anggaran untuk KPUD, harus betul-betul mengerti apa yang menjadi kebutuhan daerah masingmasing yang diperlukan. “Harapan kami mudah-mudahan dengan adanya krisis global sekarang ini tidak berlangsung lama sehingga pengaruhnya untuk anggaran pemilu nanti akan semakin kecil,” katanya. Dalam kesempatan itu Mangindaan juga mengungkapkan bahwa anggaran Pemilu 2009 yang diajukan sebesar Rp 14,1 trilyun, namun dalam Sidang Paripurna DPR telah diputuskan bawah anggaran Pemilu 2009 sebesar Rp 13,5 trilyun untuk KPU, dan untuk Panwaslu dan Panwasda di daerah terealisasi sebesar Rp 1,5 trilyun. “Kami masih akan terus berjuang karena masih ada beberapa hal yang diperlukan oleh KPU daerah untuk kelancaran Pemilu 2009 ini,” demikian Mangindaan. Sementara itu anggota Komisi II DPR dari Fraksi Partai Golkar (FPG) Ferry Mursyidan Baldan mengatakan dalam pertemuannya dengan KPUD Provinsi Sumatera Utara, setidaknya ada dua hal yang terungkap dalam pertemuan tersebut. Pertama, soal kepastian dan kejelasan terhadap semua kebijakan dalam hal penyelenggaraan Pemilu. Kedua, masalah kepastian anggaran. “Dua aspek ini menjadi fokus perhatian kami terhadap semua persoalan-persoalan yang dihadapi KPUD,” ujarnya. Menurut Ferry yang juga mantan Ketua Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Undang-Undang Pemilihan Presiden (RUU Pilpres), kegiatan KPUD sudah pasti membutuhkan segera terealisasinya anggaran, sementara

mekanisme anggaran baru saja disahkan dalam APBN baru-baru ini. “Pertanyaannya apakah anggarannya sudah turun ke KPUD,” tanyanya. Ia mencontohkan, soal pengumuman Daftar Calon Tetap (DCT), karena DCT yang diumumkan oleh KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota. Ternyata yang jadi persoalan, KPUD justru belum menerima anggaran untuk mengumumkan sekaligus mensosialisasikan DCT tersebut. “Padahal berdasarkan Undang-undang, KPUD memiliki hak anggaran untuk

dengan jajaran Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Sumatera Utara. Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Sumatera Utara, Horasman Sitanggang mengungkapkan pada umumnya masalah pertanahan yang terjadi di Sumatera Utara adalah permasalahan tanah antara masyarakat dengan masyarakat, masyarakat dengan badan hukum baik publik maupun privat. Namun permasalahan tanah yang spesifik terjadi di Sumatera Utara adalah permasalahan antara masyarakat dengan perusahaan perkebunan, baik

bisa mengumumkan DCT tersebut dan anggaran itu juga sudah masuk dalam APBN,” ujarnya. Untuk itu pihaknya mempertanyakan mengapa anggarananggaran tersebut belum sampai ke daerah. “Perlu adanya kejelasan terhadap kebijakan dan kepastian, nah itu mungkin bisa mendorong terciptanya kinerja yang baik untuk KPU di daerah,” kata Ferry. Dalam kunjungannya ke Medan, Sumatera Utara, selain beraudiensi dengan KPUD setempat, Komisi II DPR juga melakukan pertemuan

perkebunan Negara (PTPN II, III dan IV) maupun perkebunan swasta. Menurut Horasman, masalah tanah perkebunan yang dominan terjadi adalah pada areal perkebunan yang dikelola oleh perusahaan Negara yang terletak di Kabupaten Deli Serdang, Serdang Bedagai, Langkat, Simalungun, Asahan, Labuhan Batu dan Tapanuli Selatan. Horasman melanjutkan, di satu sisi, masyarakat menuntut atas tanah garapan di masa lalu dan penguatan terhadap hak-hak atas tanah garapannya, sedangkan pada sisi lain, areal perkebunan khususnya PTPN


49

KUNJUNGAN KERJA merupakan asset Negara yang harus diamankan dan umumnya status tanahnya telah terdaftar (Hak Guna Usaha). Dalam catatan BPN Provinsi Sumatera Utara, untuk tahun 2008 ini saja, jumlah kasus tanah yang terjadi di Sumatera Utara sebanyak 634 kasus terdiri dari, sengketa 132 kasus, konflik 208 kasus, perkara perdata 128 kasus, perkara tata usaha negara 73 kasus, banding 50 kasus, kasasi 31 kasus, incracht van gweisde 9 kasus, dan peninjauan kembali 3 kasus. Sementara itu Horasman juga mengatakan bahwa hambatan yang dihadapi dalam penyelesaian permasalahan pertanahan di Provinsi Sumatera Utara setidaknya ada dua hal, pertama hambatan secara umum, dimana sengketa dan konflik pertanahan yang ada pada saat ini sangat kompleks dan bernuansa yuridis serta cenderung telah bernuansa politis dan ekonomi, oleh karena itu dalam penanganannya terdapat hambatan-hambatan antara lain, para pihak yang bersengketa tetap pada pendirian masing-masing, di samping itu tuntutan masyarakat pada umumnya tidak didukung dengan alas hak atau bukti-bukti kepemilikan yang otentik. Yang kedua kata Horasman adalah hambatan yang sifatnya strategis, ia mencontohkan soal permasalahan tanah Sari rejo. Permasalahan tanah Kelurahan Sarirejo, Kecamatan Polonia, Kota Medan, seluas ± 260 Ha yang dikuasai masyarakat sejak tahun 1948 (± 4274 KK). BPN, kata Horasman, siap memproses pelayanan pertanahan apabila Mabes AU menarik klaim mereka bahwa tanah tesebut merupakan asset TNI-AU (reg No 50506001) sesuai surat dari Danlanud Medan No B/32/ II/2005 tanggal 25 Februari 2005 kepada Kanwil BPN Provinsi Sumatera Utara dan Surat Kasau yang ditujukan kepada Menteri Pertahanan. Selain masalah tanah Sari Rejo, permasalahan tanah strategis yang juga terjadi di Sumatera Utara adalah permasalahan tanah yang terdapat pada areal eks PTPN-II yang berlokasi di Kabupaten Deli Serdang, Kabupaten Langkat, Kabupaten Serdang Bedagai

50


dan Kota Binjai. Menurut Horasman, permasalahan yang muncul pada areal PTPN-II tersebut, antara lain adanya tuntutan hak ulayat masyarakat adat/melayu, adanya tuntutan rakyat yang didasarkan pada bukti-bukti hak garapan lama, adanya garapan masyarakat dengan penguasaan secara fisik di lapangan, adanya permohonan pensiunan untuk mendapatkan perumahan karyawan dan adanya areal yang terkena ketentuan rencana umum tata ruang wilayah kabupaten (RUTRWK). Penanganan terhadap permasalahan tersebut, lanjut Horasman telah ditempuh oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dengan membentuk Tim Khusus dan telah ada tindak lanjut permasalahannya baik dengan menerbitkan perpanjangan HGU kepada PTPN-II atas tanah yang tidak bermasalah maupun dengan mengecualikan tanah-tanah yang dituntut/digarap/dimohon rakyat dari perpanjangan HGU (Eks HGU) PTPN-II. Dalam kesempatan itu, kepada Komisi II DPR, Horasman juga menjelaskan soal program Layanan Rakyat untuk Sertipikasi Tanah (Larasita) dan Proyek Operasi Nasional Pertanahan (Prona). Untuk program Larasita di Provinsi Sumatera Utara, Horasman mengaku belum dilaksanakan, namun telah dipersiapkan lokasinya di Kota Medan, Kota Pematang Siantar, dan Kabupaten Deli Serdang. Sementara untuk realisasi program Prona di wilayah Provinsi Sumatera Utara tahun 2008, tersebar di 25 kabupaten/kota se-Sumatera Utara dengan target 26.620 bidang dengan anggaran sebesar Rp 7.719.800. Seperti diketahui, program Larasita adalah program BPN yang memberikan pelayanan kepada masyarakat yang berada di daerah secara langsung. Petugas kantor pertanahan mengunjungi setiap kecamatan, terutama pada desa-desa yang jauh dari kantor pertanahan, untuk melayani masyarakat di bidang pertanahan. Pelayanan mobile itu menggunakan mobil dan roda dua yang disesuaikan dengan medan yang ditempuh.

Larasita berfungsi sama halnya dengan loket pelayanan (front office) kantor pertanahan. Kendaraan yang digunakan berkeliling itu juga memiliki sistem aplikasi pelayanan LOC (land office computerization). Peralatan itu mampu melakukan transfer dan komunikasi data secara online kepada server LOC kantor pertanahan. Dengan begitu, apa yang terjadi di mobil Larasita akan terbaca di kantor pertanahan. Sementara Prona merupakan pelayanan yang sasarannya bagi masyarakat yang tidak mampu untuk pembuatan sertifikasi tanah. Usai beraudiensi dengan BPN Provinsi Sumatera Utara, Ketua Tim Rombongan Komisi II DPR EE Mangindaan kepada Parlementaria mengatakan pihaknya menyayangkan kenapa BPN Provinsi Sumatera Utara hanya menyelesaikan kasus sengketa tanah yang kecil-kecil saja, sedangkan kasus sengketa tanah yang besar tidak bisa terselesaikan, padahal jika terselesaikan, kata Mangindaan, hal itu dapat membawa manfaat bagi masyarakat banyak “Rupanya ada beberapa problem yang dihadapi, meskipun sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, tapi kepemilikan tanah belum jelas, apalagi problem sengketa tanah yang melibatkan instansi,” kata Mangindaan. Misalnya saja soal sengketa yang melibatkan PTPN-II, menurut dia, begitu banyak komponen-komponen yang harus diperhitungkan, diantaranya masyarakat yang masih memiliki hak tanam, serta perhitungan rencana tata ruang wilayah. “Karena PTPN-II dibawah BUMN, maka problem ini akan kami tanyakan langsung kepada Menneg BUMN sekaligus untuk segera diselesaikan karena ini untuk kepentingan masyarakat banyak,” ujarnya. Sambut B aik P emb en tukan Baik Pemb emben entukan Sultim Komisi II DPR RI menyambut baik keinginan masyarakat Sulawesi Tengah untuk pembentukan Provinsi Sulawesi Timur dan berjanji akan membicarakannya dengan Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan

KUNJUNGAN KERJA Perundang-undangan. Hal itu terungkap saat kunjungan kerja Komisi II DPR RI yang berlangsung pada tanggal 5 hingga 7 November 2008 dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi II Eka Santosa (F-PDIP) serta didampingi 9 anggota lainnya yakni Rustam E. Tamburaka (F-PG), Agus Clarus (F-PDIP), Djuhad Mahja (FPPP), Muhammad Yus (F-PPP), Anwar Yunus (F-PD), Andi Yuliani Paris (FPAN), Saifullah Ma’sum (F-KB), Untung Wahono (F-PKS) dan Pastor Saut M. Hasibuan (F-PDS). Dalam lawatannya ke Provinsi Sulawesi Tengah ini Tim Komisi II DPR RI melakukan pertemuan dengan Gubernur Sulteng Bandjela Paliudju membahas tentang keinginan sebagian masyarakat Sulteng utnuk membentuk daerah otonom baru (Provinsi Sulawesi Timur). Komisi II merespon aspirasi masyarakat yang berada di kawasan timur Sulteng, dan mempertanyakan mengenai kesiapan persyaratan administrasi, teknis dan kewilayahan serta keinginan masyarakat setempat. Ketua Tim Eka Santosa menambahkan bahwa tim telah mendapat masukan dari para bupati yang ada di wilayah timur Sulteng ini seperti Bupati Poso, Morowali, Banggai Kepulauan, dan Tojo Unu-Ana. Menanggapi pertanyaan Komisi II, Bandjela mengatakan bahwa pada prinsipnya ia telah merespon aspirasi masyarakat dan tidak menghalangihalangi keinginan masyarakat yang ada di kawasan timur Sulteng ini. Ia menambahkan bahwa sepanjang persyaratan yang ditentukan telah terpenuhi dan memenuhi syarat sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku, ia akan mengambil langkahlangkah kongkrit dengan memanggil para bupati yang wilayahnya masuk dalam cakupan wilayah calon daerah otonom baru. Dalam pertemuan tersebut disepakatinya beberapa hal-hal diantaranya melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat calon Provinsi Sulawesi Timur, melakukan kajian akademis, dan adanya kesepakatan dari para bupati dan DPRD mengenai

penetapan calon Ibu Kota Provinsi Sulawesi Timur. Tim ini menanyakan kota mana yang akan dijadikan ibu kota Provinsi tersebut tetapi mereka (Pemprov Sulteng) mengatakan masih kesulitan menentukannya, ada yang menginginkan Poso dan sejumlah kotakota lain di wilayah tersebut. Mereka berkeinginan menyerahkan keputusan mengenai hal itu pada pemerintah pusat dan DPR pusat. Pimpinan Komisi II menyatakan bahwa mereka siap membicarakannya dengan pemerintah jika mereka memintanya untuk memutuskan dan menjadikannya agenda pada rapat bersama dengan pemerintah. Diharapkan nantinya akan dapat diputuskan pada Rapat Paripurna Dewan setelah Pemilu 2009. Sementara itu, dalam kunjungannya ke Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sulteng,Tim Komisi II DPR RI mempertanyakan tentang kasus-kasus sengketa tanah yang ada di wilayah Sulteng 5 tahun terakhir dan apa penyebab terjadinya sengketa tanah tersebut. Menurut Kakanwil Pertanahan Sulteng, terdapat 52 kasus sengketa tanah di Sulteng selama 5 tahun terakhir ini dan penyebabnya adalah para pemilik tanah tidak pernah memelihara dengan baik, tidak dipasangnya batas permanent, dan lama ditinggalkan pemiliknya. Adapun pihak yang bersengketa adalah orang dengan orang, orang dengan badan hukum, masyarakat dengan badan hukum. Untuk penyelesaian masalah tersebut BPN Sulteng telah melakukan pengumpulan data secara administratif, identifikasi lapangan berkoordinasi dengan instansi terkait, menggelar kasus dan membuat jalan penyelesaian melalui mediasi atau musyawarah untuk perdamaian, dan langkah terakhir melalui lembaga peradilan. Ketua Tim yang juga Wakil Ketua Komisi II DPR Eka Santosa menanyakan berapa kasus yang telah terselesaikan. Menanggapi pertanyaan ini Kepala BPN Sulteng mengatakan bahwa masih terbatasnya SDM yang memahami proses mediasi dan tidak

paham terhadap aturan maupun prosedur yang berlaku merupakan kesulitan utamanya. Oleh sebab itu dilakukan penyuluhan hukum kepada pihak-pihak yang bersengketa. Kasus yang baru terselesaikan sekitar 30%, dan sebagian masih dalam proses di pengadilan. Menanggapi pertanyaan mengenai kebijakan yang telah diambil dalam persiapan pelaksanaan program Agraria, dijelaskan Kakanwil BPN Sulteng pihaknya telah melakukan beberapa persiapan diantaranya melakukan koordinasi, memberikan pemahaman tentang program Reforma Agraria kepada seluruh jajaran kantor pertanahan se-Provinsi Sulteng. Di sisi lain juga menyiapkan calon lokasi yaitu 52 lokasi yang tersebar di 8 kabupaten (Donggala, Buol, Poso, Tolitoli, Parigi, Montong, Morowali, Bangai, dan Bangai Kepulauan). Langkah lainnya memberikan sosialisasi mengenai program tersebut kepada seluruh bupati, DPRD, kepala dinas terkait dan tokohtokoh masyarakat. BPN juga menerbitkan/merevisi Surat Keputusan Gubernur tentang Panitia Pertimbangan Landreform Provinsi dan Surat Keputusan Bupati tentang Panitia Pertimbangan Landreform di 8 kabupaten tersebut. Mereka menambahkan bahwa telah dilakukan pengukuran keliling, penetapan Tanah Obyek Landreform (TOL) seluas 13.323.4171 ha dengan jumlah 7.912 bidang, dilakukan penyuluhan di 50 desa yang telah ditetapkan sebagai tempat pelaksanaannya. Pihaknya juga melakukan seleksi kepada penerima manfaat terhadap 16.260 KK, dengan kriteria yaitu; petani yang tidak punya lahan, tidak memiliki pekerjaan tetap, serta terdaftar sebagai orang miskin. (tt/nt/bw)


51

KUNJUNGAN KERJA

Ditargetkan, Tahun 2010 Tak Ada Lagi Pembagian Raskin Tim Komisi IV DPR pada reses Masa Persidangan II tahun sidang 2008/2009 lalu menerjunkan dua tim ke Propinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) dan Propinsi Sulawesi Tenggara (Sultra). Di kedua propinsi tersebut, masalah penyaluran beras untuk rakyat miskin (raskin) menjadi salah satu fokus pengawasan, selain masalah kehutanan, perikanan dan nasib nelayan serta pertanian.

K

etika berada di Propinsi Sultra, Tim Kunjungan Kerja (Kunker) Komisi IV DPR yang dipimpin Wakil Ketua Komisi IV DPR Mindo Sianipar (F-PDIP), meninjau langsung ke lokasi Gudang Bulog Benu-Benua sekaligus mengadakan pertemuan dengan Kepala Divisi Regional (Kadivre) Bulog Sulawesi Tenggara (Sultra) Tommy S. Sikado dan masyarakat penerima manfaat. Dalam pertemuan tersebut Mindo mengutarakan makanan pokok di Sultra ada empat yaitu beras, sagu, ubi-ubian dan jagung. Kalau hal ini dikembangkan di Sultra tentunya kedaulatan pangan dapat diraih. Tetapi hingga saat ini Indonesia belum berdaulat di bidang pangan. Sekarang Indonesia masih dijajah di bidang pangan. “Kalau kita mau meningkatkan kedaulatan pangan, mulai besok kurangilah makan roti dari terigu dan mie instan,” tegasnya. Menurutnya beras yang sudah surplus itu nantinya akan dikonsumsi masyarakat Sultra. Mindo yakin masyarakat Sultra juga ikut menyumbang. “Harus menjadi tekad nasional setiap rumah tangga mengurangi makan roti dan mie instan yang berbasiskan terigu,” terangnya. Terkait dengan Beras Miskin (Raskin) hampir semua masyarakat Sultra menerima Raskin. “ Ini adalah bagian dari kegagalan para pemimpin dan kegagalan kita juga, “ tutur Mindo.

52


“Sesungguhnya kita berharap semakin sedikitlah yang menerima Raskin ini. Karena saya yakin kalau ada pekerjaan yang layak yang bisa menghidupi keluarganya, tentu upaya-upaya kita yang lebih baik itu akan dilakukan. Inilah kondisi keadaan negara kita dan inilah yang baru bisa kita buat,” jelasnya. Mudah-mudahan berasnya yang dikonsumsi di Sultra, tidak didatangkan dari Jawa apalagi impor.

membeli benih padi lokal. Lebih lanjut Mindo mengatakan, ke depan pemerintah akan mengurangi jumlah penerima beras miskin (Raskin), sebab hal ini sudah menjadi program pemerintah. “ Pastinya, hanya bagi mereka yang memang benar-benar membutuhkan yang dapat memperoleh Raskin. Bahkan target kita hingga tahun 2010 nanti tidak ada lagi pembagian Raskin,” tandas Mindo Sianipar.

“Kalau kita selalu mendatangkan beras dari luar negeri, tentunya petani luar negeri yang kaya. Namun petani kita akan tetap miskin,” ujarnya. Ia minta agar Kadivre Bulog Sultra memberdayakan produksi beras lokal. Demikian juga kepada Kepala Dinas Pertanian diharapkan

Awasi k eta keta etatt Sikap yang sama disampaikan Tim Komisi IV DPR ke NTT untuk mengawasi secara ketat penyaluran beras untuk rakyat miskin (raskin), dengan maksud bantuan tersebut benar-benar sampai kepada

KUNJUNGAN KERJA NTT diakui Kepala Divisi Regional Bulog NTT S. Ariyanto ada sebagian masyarakat yang benar-benar sulit. Sehingga permasalahan yang dialami, ada masyarakat yang tidak mampu menebus dan ada yang tidak menebus. Ada pula kecamatan yang belum mengambil jatah raskin sehingga akan dipindahkan untuk lokasi lain yang benar-benar membutuhkan raskin.

masyarakat yang membutuhkan. Selain itu dana raskin jumlahnya cukup besar, jika tahun 2008 ini mencapai sekitar Rp 9 triliun, pada tahun 2009 meningkat menjadi Rp 14,4 triliun. “Komisi IV sangat berkepentingan terhadap pengawasan raskin supaya rakyat penerima manfaat raskin bisa menikmatinya dan tidak salah sasaran,” tandas Ketua Tim Kunjungan kerja Komisi IV ke Propinsi NTT Syarfi Hutauruk. Selama lima hari Tim Komisi IV terdiri Syarfi Hutauruk (Ketua TimFPG), didampingi Gde Sumajaya Linggih (FPG), I Made Urip (FPDIP), I Wayan Sugiana (FPD), Nazamudin (FPAN), Sujud Siradjudin (FPAN), KH Ahmad Rawi (FPKB) dan Syamsu Hilal (FPKS)- memantau penyaluran raskin, meninjau perkembangan program Gerakan Rehabilitasi Lahan (Gerhan) serta mengujungi Balai Benih Ikan di Tablolong. D ua lokasi yang ditinjau penyaluran raskin dan berdiaog dengan penerima manfaat di Kelurahan Alak Kupang dan Gudang Bulog Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS). Dalam setiap kunjungannya, Tim Komisi IV selalu menyempatkan diri untuk berdialog dengan masyarakat penerima manfaat dan mengunjungi gudang Bulog guna mengecek

kualitas beras yang akan disalurkan. Kepada para penerima manfaat, dicek mengenai jumlah beras yang diterima apakah benar 15 kg/KK atau kurang, lalu harganya apakah benar Rp 1.600/ .kg dan soal kualitas apakah cukup baik mengingat pemerintah menganggarkan subsidi raskin Rp 3.100 berarti dana hampir mendekati kualitas beras seharga Rp 5000,-. Diantara keluhan yang dihimpun Tim Komisi IV adalah soal kualitas, masih ada beras yang raskin yang berwarna kuning, bercampur batu dan butirannya hancur serta beras yang dimasak nasinya keras. Di sisi lain, petugas kelurahan mengalami kesulitan membagi raskin karena data dan realitas masyarakat penerima manfaat berbeda. “Di kelurahan kami ada 360 KK tetapi hanya 230 KK yang terdaftar menerima raskin. Akhirnya kami kurangi jumlahnya, semestinya 15 kg/ KK kami kurangi supaya cukup,” jelas seorang Ibu di Kelurahan Alak, Kupang. Sedangkan hambatan yang dialami aparat kelurahan dalam penyaluran raskin adalah soal transportasi ke daerah pedalaman yang memerlukan ongkos naik ojek Rp 20 ribu sekali jalan. Akibatnya biaya tersebut ditanggung kelurahan sehingga honor aparat desa berkurang. Kondisi sebagian masyarakat

Per bar ui da ta: erbar barui data: Ketua Tim Syarfi Hutauruk mengharapkan sehubungan masih adanya kesimpangsiuran data, maka diharapkan BPS memperbarui kembali data penerima raskin. Jangan sampai rakyat mampu tetapi mengaku miskin, sehingga tidak ada kemajuan. Soal biaya distribusi, dia mengharapkan Bulog menggelar rapat dengan para gubernur membahas raskin. Kepada para anggota Dewan yang duduk di Panitia Anggaran, Syarfi berharap biaya operasional penyaluran raskin dimasukkan dalam anggaran APBN. Mengenai kemungkinan untuk menambah anggaran raskin, Pimpinan Komisi IV ini mengatakan target penyaluran raskin untuk 19,1 juta RTM pada tahun 2009 tidak melonjak lagi. “Kalau anggaran raskin terus meningkat, bisa-bisa anggaran pendidikan 20% dari APBN tidak tercapai. Juga dana untuk perbaikan jalan, kesehatan dan keperluan lain akan terpangkas,” ia menjelaskan. Terhadap keluhan masyarakat penerima manfaat raskin, Syarfi menegaskan kalau raksin disalurkan ternyata kualitas jelek apalagi sampai berulat, bau dan ada batunya, maka wajib hukumnya Bulog untuk menggantinya. Raskin yanag disalurkan kepada masyarakat harus berkualitas baik dan enak dimakan. Dia mengingatkan, dalam penyaluran raskin maka segenap aparat terkait supaya hati-hati. Penyaluran raskin hendaknya tepat jumlah, waktu penyaluran dan kualitas raskin. “ Jangan sampai kejadian di Banten ada tujuh kepala desa yang ditahan gara-gara penyaluran raskin.


53

KUNJUNGAN KERJA Makanya harus hati-hati,” ujarnya. Kadivre Bulog NTT S. Ariyanto berjanji, jika ditemui raskin yang disalurkan kualitas jelek maka akan segera diganti, termasuk jika jumlahnya kurang dari 15 kg maka segera dikembalikan ke Bulog. “ Berapapun jumlahnya kalau kualitas berasnya jelek dan jumlahnya kurang dari 15 pasti akan kami ganti. Beras yang kami datangkan dari Jatim dan NTB berukuran 15 kg sudah pakai standar analisis. Kini sudah tak jamannya lagi mengurangi jumlahnya dan kualitas,” kata Ariyanto menambahkan. Pener ima manfaa un enerima manfaatt menur menurun Anggota Tim Kunker Komisi IV ke Sultra Tamsil Linrung (F-PKS) dalam pertemuan dengan Kadivre Bulog Sultra mengemukakan, menurut data BPS angka kemiskinan menurun. Angka atapnya itu diperkirakan 18,5 juta tapi bisa juga 18 juta, yang tadinya 19,1 juta. Implikasinya penerima manfaat Raskin itu akan menurun. Karena anggaran itu jelas sudah kita turunkan, tidak lagi menjadi 19,1 juta tapi 18,5 juta, berarti ada penurunan 6,sekian juta. “Itu secara nasional,” kata Tamsil seraya menambahkan belum tentu secara nasional ini kemudian berimplikasi penurunan juga di Sultra. Bisa saja di Sultra tidak turun tetapi secara nasional turun. Ini mulai

diberlakukan bulan Januari 2009. Itu termasuk semuanya untuk penerima Raskin, Jaminan Kesehatan Masyarakat, dan penerima Bantuan Langsung Tunai. Untuk Raskin sama jumlahnya dengan Jaminan Kesehatan Masyarakat. Kemudian disamping itu ada yang masuk kategori miskin permanen (sangat miskin). Sangat miskin itu sekitar 4,sekian juta. Itu nanti akan mendapatkan Program Keluarga Harapan (PKH). Terutama kepada ibu-ibu hamil itu akan mendapatkan bantuan layanan kesehatan secara tersendiri, mendapatkan bantuan pengobatan, mendapatkan biaya transportasi ke Puskesmas dan lain sebagainya kalau ada PKH. Jadi harga gabah kering panen tahun 2009 itu Rp 2.400,-/Kg, kemudian harga beras tahun 2009 itu Rp 4.600,-/Kg, jelasnya. “Dan Bulog diperintahkan untuk menyerap gabah petani itu lebih banyak daripada beras,” kata Tamsil seraya menambahkan dalam bentuk gabah lebih banyak, artinya memang tidak akan ada lagi impor beras. Sementara itu Kadivre Bulog Sultra Tommy S. Sikado, mengemukakan bahwa untuk mengatasi krisis pangan di Sultra khususnya beras tahun 2009 bakal menambah stok beras sebanyak 60 ribu ton. Jumlah ini meningkat dua kali lipat dibandingkan tahun 2008

yang hanya 30 ribu ton. Penambahan stok beras tersebut terkait status Bulog Sultra sebagai Bulog Mandiri. “ Bulog telah berkoordinasi dengan mitra-mitranya termasuk kelompok tani di Sultra. Apalagi dengan adanya penambahan lahan sawah di Sultra tentunya target tersebut dapat dipenuhi,” katanya. Pada tahun 2008 ini dari target 30 ribu ton, penyerapan sudah mencapai 23 ribu ton beras dan diperkirakan Desember nanti target tersebut dapat terealisasi. “Dengan penambahan target kita berharap semua kebutuhan beras lokal,” kata Tommy seraya menambahkan termasuk harga beli beras Bulog kepada petani tahun 2009 nanti tentunya akan meningkat. Terkait dengan makanan pokok yang bukan makanan sampingan di beberapa kabupaten seperti di Muna dengan jagung lokal, di Buton dengan ubi-ubian dan di daerah daratan banyak yang mengkonsumsi sagu. Ini semua tetap ingin dipertahankan. “ Oleh karena itu baru-baru ini dalam memperingati hari pangan kita melakukan berbagai lomba menu makanan non beras untuk semua kabupaten, “ kata Tommy. Dengan cara-cara demikian maka akan dapat memancing minat masyarakat untuk mengembangkan kreasi sehingga bukan hanya menambah gizi, tetapi menambah minat karena divariasikan dengan yang lainnya. GERHAN KURANG 50 % Dengan kondisi biofisik yang ekstrem dimana musim hujannya hanya berlangsung selama 3-4 bulan, sementara musim panas selama 8 bulan maka pelaksanaan Gerakan Rehabilitasi Lahan (Gerhan) di Propinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) tidak bisa disamaratakan dengan daerah lain. “Kalau disamaratakan dengan daerah lain, kami berat. Target keberhasilan gerhan di NTT sebesar 50 persen, berat,” kata Plt. Kepala Dinas Kehutanan Propinsi NTT Marthen B. Pabisangan ketika menerima kunjungan Tim Komisi IV

54


KUNJUNGAN KERJA DPR. Selain hambatan iklim yang ekstrem, Marthen juga menyebutkan bahwa kendala bidang kehutanan di NTT adalah masih luasnya lahan kritis dan pencurian serta perburuan satwa liar. Di sisi lain masih dilakukannya ladang berpindah dengan sistem tebas bakar dan

kelembagaan kehutanan tingkat operasional belum kuat. Di lokasi Gerhan dengan penanaman jambu mete di Kelurahan Belo Kecamatan Maulafa, Kupang Tim Komisi IV yang dipimpin Syarfi Hutauruk menyaksikan beberapa pohon jambu mete yang tumbuh berusia sekitar setahun. Meski demikian, setiap pagi dan sore hari harus mendapatkan siraman air melalui sumur bor yang di lokasi proyek Gerhan. Menurut Kepala Dinas Kehutanan jambu mete yang ditanam mencakup luas 3.600 ha dengan jumlah 8,7 juta batang pohon. Proyek tersebut merupakan gabungan tiga instansi yakni Departemen Pertanian, Depkop-UKM dan Departemen Kehutanan. Tahun 2005 lalu proyek ini memperoleh anggaran 9 miliar. Di bagian lain, kepada Tim Komisi IV dijelaskan bahwa luas lahan kritis di NTT cenderung terus

meningkat setiap tahun dengan kecepatan lebih tinggi dibandingkan dengan usaha perbaikan kondisi lahan terdegradasi. Sampai saat ini luas lahan kritis 2, 109 juta ha atau 31,37% dari luas lahan yang kritis dan lahan kritis di luar kawasan hutan sebanyak 1,447 juta ha atau 68,63% dari luas lahan yang kritis.

Berdasarkan luas kawasan hutan 1,876 juta ha maka terdapat 35% luas lahan dalam kawasan hutan yang mengalami kritis dan 1,213 juta ha tergolong tidak kritis atau 65% dari luasan lahan dalam kawasan hutan. Kepada Komisi IV DPR mereka mengusulkan perlu pengkajian ulang terhadap kawasan hutan guna terwujudnya kawasan hutan yang mantap. Selain itu diperlukan peran dunia usaha untuk percepatan pembangunan kehutanan dari hulu hingga hilir. Khusus untuk kegiatan Gerhan diharapkan anggarannya turun tepat waktu disesuaikan dengan musim hujan. “Musim hujan di NTT mulai Desember hingga Maret, maka pengucuran anggarannya kalau bisa sebelum masuk Desember hingga ada waktu bisa mempersiapkan,” kata Marthen. Ketua Tim Kunker Syarfi Hutauruk mengatakan, sejumlah

kendala dalam program kehutanan termasuk Gerhan di NTT bisa menjadi temuan Komisi IV DPR yang harus ditindaklanjuti dengan instansi terkait di tingkat pusat. Ia sependapat jika pelaksanaan programprogram disesuaikan dengan rencana yang telah ditetapkan. Seperti dalam soal penanaman, bisa mencapai 90 persen. “ Tapi bagaimana dengan tingkat keberhasilannya. Makanya meski telah masuk program, tetapi hendaknya jangan dipaksakan,” ia menjelaskan. Makanya dana yang dikucurkan hendaknya sifatnya multi years, bahkan di NTT perlu ada kekhususan. Kalau disamaratakan dengan daerah lain akan berat sebab hujan di NTT hanya 3 bulan sementara musim panasnya samapi 8 bulan atau lebih. JADI PERCONTOHAN Tim Kunjungan Kerja (Kunker) Komisi IV DPR yang dipimpin Ketua Komisi IV DPR Zaenal Arifin Junaidi (F-KB)sebelumnya dipimpin Mindo Sianipar, didampingi anggotaanggota Dra. Sri Harini (FPG), Drs. HM Fachri Andi Leluasa (FPG), Dra. Elviana (FPDIP), Jacobus Kamarlo Mayongpadang (FPDIP), Nuraeni Andi Barung (FPD), Hifnie Syarkawie (FPP), Nurhadi M. Musawir ( FPAN), Masduki Baidlawi (FKB), Tamsil Linrung (FPKS) dan Rusman HM Ali, SH (FPBR), melakukan peninjauan langsung ke lokasi Pembudidayaan Jati Muna di Kecamatan Pangga, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Tim Kunker Komisi IV DPR sangat tertarik untuk mengunjungi Hutan Tanaman Rakyat (HTR) Jati di Konawe Selatan yang dikelola Akalim. Selama ini yang selalu ditinjau Tim Kunker Komisi IV DPR adalah Gerakan Rehabilitasi Lahan dan Hutan (Gerhan) yang berada di kawasan dan di luar kawasan namun bukan HTR. Ia menambahkan, tujuan dari


55

KUNJUNGAN KERJA Gerhan sekarang karena terjadi penggundulan hutan dan lain sebagainya, serta sumber air yang mengalami degradasi. Untuk mengatasi hal itu Departemen Kehutanan menyediakan pohonpohon yang kalau di dalam kawasan itu ditangani sendiri oleh Departemen Kehutanan, dalam hal ini adalah Badan Pengelola Daerah Aliran Sungai (BPDAS). “Karena itu Gerhan diutamakan memang di BPDAS,” jelasnya. Ia menilai HTR Jati yang dikunjungi Tim Kunker merupakan salah satu yang terbaik. “Mungkin itu bisa diterapkan di tempat lain. Karena Akalim mengembangkan ini bukan hanya untuk diri sendiri tetapi untuk masyarakat sekitar dengan membentuk kelompok tani yang menanam pohon jati ini,” jelasnya. Lebih lanjut ia mengatakan, bahwa ini dapat dijadikan pilot project. Pilot project harus dilakukan oleh dinas atau departemen, kata Arifin seraya menambahkan jadi ini bukan pilot project, mungkin percontohan. “Kalau orang ingin berhasil di bidang ini bisa mencontohnya. Kita lihat sudah terjadi suatu sinergisme yang bagus antara masyarakat dengan dinas. Terbukti dengan adanya bimbingan dari dinas kehutanan seperti cara menanamnya, kemudian pemangkasan dan lain sebagainya,” kata Arifin. “Ini perlu dilanjutkan terus menerus,” tegasnya. Komisi IV DPR sudah mengambil keputusan bahwa hutan lindung kalau untuk kepentingan umum itu diperbolehkan tetapi harus diproses. Ada permintaan dari masyarakat yang kemudian nanti diteruskan oleh daerah kepada Menteri Kehutanan dan nanti Menteri Kehutanan kepada Komisi IV DPR untuk bisa diproses di Komisi IV DPR. “Jadi Komisi IV DPR sudah memutuskan itu, hutan lindung sama sekali tidak boleh disentuh,” jelasnya. Tetapi untuk kepentingan umum sekali lagi, tegas Arifin, hal itu dibolehkan namun tetap melalui

56


prosedur. Menurutnya hal itu semua telah diatur dalam Rancangan UndangUndang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Itu juga bukan berarti nantinya dengan adanya undang-undang ini lahan pertanian tidak boleh dialihfungsikan. “Boleh, tetapi sekali lagi pertama itu untuk kepentingan umum dan kedua ada prosedurnya. Tidak kemudian sertamerta dialihfungsikan,” kata Arifin seraya menambahkan sekarang banyak sekali orang buat rumah di lahan sawah tidak memakai prosedur apa-apa. Sementara itu pengelola pohon jati Akalim menjelaskan, berdasarkan pengalaman menanam pohon, maka yang dirawat dengan kesuburan itu ada sampai 12 tahun, maksimal 15 tahun sudah bisa panen Rp 300 sampai Rp 500 ribu/pohon. Tapi kalau dijual ke industri maka bisa Rp 1 juta/pohon. Kalau hanya harganya Rp 500 ribu dalam satu hektar itu dengan jarak tanam 2x3 hidup saja 1.500 maka harganya Rp 750 ribu, itu kalau kita bagi dengan 15 tahun berarti bisa Rp 50 juta. Kemudian Rp 50 juta kita bagi 12 bulan berarti gaji kita sekitar Rp 4.200.000,-/bulan, ujarnya. “Oleh karena itu saya kira saya bodoh kalau saya tidak menanam pohon jati,” kata Akalim dihadapan Tim Kunker Komisi IV DPR. Menurutnya menanam pohon jati lebih baik daripada menanam tanaman lainnya. Ia menjelaskan bahwa harga pohon jati lebih menjanjikan, bahkan hemat tenaga dan biaya. Keuntungan yang kedua, lanjut Akalim, kalau pohon jati habis ditebang dapat segera tumbuh lagi. Lebih lanjut ia menjelaskan, penyakitnya biasanya pada pertumbuhan pertama kemudian tergenang air yang nantinya menjadi pembusukan akar. Untuk tidak menjadi pembusukan akar itu maka ada sekat-sekat yang bisa menyalurkan air. Tetapi kalau disini daerahnya agak kemiringan sedikit sehingga air itu tidak bisa tergenang atau kebanjiran.

“Alhamdulillah, kalau menurut hitungan saya dari 2-3 tahun yang lalu sampai hari ini yang menanam jati itu kira-kira lebih dari 4 ribu hektar. Sedangkan saya sendiri baru 272 hektar,” jelasnya. Di tempat terpisah Gubernur Sultra Nur Alam mengemukakan, mungkin perlu dipikirkan sebelum berakhir masa tugasnya memberikan oleh-oleh buat daerah Sultra. Perlu ada semacam lex spesialis kepada gubernur khusus di kawasan-kawasan tertentu yakni kawasan lindung untuk kepentingan pelayanan umum supaya diberikan pengecualian. “Mungkin direvisi UndangUndang Kehutanannya atau ditambah satu pasal khusus untuk kepentingan membuka jalan terisolir supaya itu bisa dilakukan. Sepanjang itu tetap menjaga kelestarian lingkungan dan menghindari terjadinya illegal loging,” kata Nur Alam. Ia menjelaskan bahwa pihaknya telah menyampaikan kepada Departemen Kehutanan bahwa jangan dibayangkan jalan yang akan dibuka ini sama dengan kepentingan bisnis atau kepentingan pengusahapengusaha tertentu. “Tidak ada sama sekali”, tegasnya. Menurutnya hal tersebut hanya untuk membuka akses saja, dan pemerintah akan bertanggungjawab andaikata terjadi illegal loging dan lain sebagainya. “Maka kami menawarkan supaya membuat pos bersama, kita dudukkan orang kita tapi jalan itu terbuka.. Ketimbang masyarakat secara diam-diam membakar hutan. Itu tidak ada yang bisa menahan, tidak ada yang bisa memonitor,” katanya. Ini hendaknya dipikirkan, sehingga untuk lebih respon dan memberikan pelayanan kepada masyarakat akan benar-benar dapat dilakukan. (iw, mp)

KUNJUNGAN KERJA

Kelestarian Lingkungan Hidup Kepri Harus Menjadi Prioritas Tidak bisa disanggah lagi kalau di era kini, segala aktivitas yang dilakukan masyarakat modern sangat ketergantungan kepada ketersediaan energi. Hampir di semua sector kegiatan, energi menjadi kebutuhan pokok yang tidak bisa ditawar-tawar lagi. Oleh karena itu, kemajuan suatu negara akan sangat terkait dengan kecukupan ketersediaan energi di negara tersebut.

N

amun dalam pengadaan energi tentu saja harus memperhatikan faktor kelestarian lingkungan hidup. Karena lingkungan tempat mahluk hidup ini bernaung tidak kalah pentingnya dari kebutuhan-kebutuhan hidup lainnya. Merusak lingkungan hidup, sama saja dengan mencelakakan diri sendiri. Lingkungan hidup suatu negara akan sangat berkaitan dengan negara lain, karena kita tinggal di bumi yang sama. Sebab itu pula setiap negara sangat berkewajiban untuk sungguhsungguh memperhatikan dan mencegah hal-hal yang bisa menjadi penyebab kerusakan lingkungan hidup.

Di Indonesia sendiri, memasuki tahun 2006 telah terjadi angin badai di beberapa perairan yang mengakibatkan banjir di daerah sekitar pantai hingga berhari-hari. Akibatnya para nelayan tidak bisa turun ke laut untuk mencari ikan, sehingga mereka mengalami masa-masa paceklik. Belum lagi lebatnya curah hujan mengakibatkan banjir dan tanah longsor di beberapa daerah. Kejadian-kejadian ini tentu masih punya kaitan dengan pemanasan global akibat kerusakan lingkungan. Kalau penyebab-penyebab kerusakan global ini tidak ditanggulangi untuk ditekan sekecil mungkin, tentu kerusakan lingkungan yang sudah

terjadi ini akan semakin parah yang akibatnya juga akan merugikan semua mahluk hidup termasuk kita. Masalah lingkungan hidup memang bukan persoalan salah satu negara saja, tetapi sudah menjadi tanggung jawab seluruh bangsa dan negara. Oleh karena itulah berbagai upaya dilakukan orang untuk mencegah tambah rusaknya lingkungan hidup. Untuk menyikapi permasalahan tersebut, Komisi VII DPR RI pada reses Masa Persidangan I Tahun Sidang 2008 – 2009 mengadakan Kunjungan Kerja ke Provinsi Kepulauan Riau. Tim Kunker yang dipimpim Wakil Ketua Komisi VII DPR Rapiuddin Hamarung (F-BPD) beranggotakan 20 orang Anggota yaitu, Sonny Keraf (FPDIP) yang juga sebagai Wakil Ketua Komisi VII DPR, Achmad Farial (FPPP) yang juga sebagai Wakil Ketua Komisi VII DPR, Mahadi Sinambela (F-PG), Agusman Effendi (F-PG), Syamsul Bachri (F-PG), Gusti Iskandar Sukma Alamsyah (F-PG), Zainudin Amali (F-PG), Kahar Muzakir (F-PG), Royani Haminullah (F-PDIP), Hendarso Hadiparmono (F-PDIP), HBT. Achda (F-PPP), Iedil Suryadi (FPPP), Yusuf Rizal Tjokroaminoto (FPPP), Sopyan Ali (F-PD), Ichwan Ishak (F-PAN), Ahmad Farhan Hamid (F-PAN), Ali Mudhori (F-KB), Fuad Anwar (F-KB), Zulkieflimansyah (FPKS), dan Hasurungan Simamora (FPDS) Dalam pertemuan dengan Gubernur Kepri di Tanjung Pinang, Sonny Keraf meminta Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) untuk melestarikan lingkungan hidup terkait banyaknya industri pertambangan seperti granit, pasir timah dan sebagainya. “Banyaknya industri pertambangan di Kepri sangat mengganggu lingkungan hidup, karena itu kami minta Pemprov memperhatikan hal tersebut,” tegas Sonny. Yang paling mengkhawatirkan menurut Sonny adalah adanya pencemaran minyak di laut wilayah Kepri yang diakibatkan oleh tumpahan-


57

KUNJUNGAN KERJA tumpahan minyak dari kapal pengangkut minyak yang melewati laut Kepri yang mengakibatkan terganggunya kehidupan laut. Sonny menilai pengawasan di daerah tersebut sangat kurang dari pihak Pemprov. Sonny juga mengakui harus ada kerjasama dengan pihak Singapura. “Harus ada langkah untuk mengatasi pencemaran laut Kepri,” pinta Sonny. Mengenai dampak lingkungan yang diakibatkan oleh kegiatan pertambangan, Sonny menjelaskan, jika pertambangan minyak dan gas ada kemungkinan dampak lingkungannya, tetapi berdasarkan pengalaman di lapangan lebih kecil kemungkinan terjadi, kecuali jika terjadi salah pengeboran. “Pada dasarnya kecil kemungkinan terjadi pencemaran di lokasi pertambangan minyak dan gas,” jelasnya. Kenyataan yang ada sekarang ini adalah banyaknya timbul pertambangan inkonvensional yang tidak memiliki standar profesiaonal baik dari sisi keselamatan pekerja maupun kaitan dengan penataan bekas-bekas lokasi pertambangan. Oleh karena itu, Komisi VII DPR meminta Pemprov Kepri untuk melakukan pengawasan secara lebih intensif terhadap pertambanganpertambangan yang ada di Kepri. Sebenarnya lanjut Sonny, kewenangan tersebut tidak hanya milik Pemprov tetapi juga milik Pemerintah Pusat dalam hal ini Departemen Kehutanan dalam hal alih fungsi hutan. Karena beberapa kawasan hutan di Kepri terjadi tumpang tindih dengan lokasi-lokasi tambang tersebut. Beberapa diantaranya bahkan ditetapkan sebagai hutan lindung atau hutan konservasi. Jika lokasi hutan lindung standarnya adalah boleh dilakukan kegiatan pertambangan asalkan tambang dalam, kecuali beberapa perusahaan yang melalui Perpu dibebaskan melakukan kegiatan pertambangan. Sedangkan kawasan hutan konservasi harusnya tidak boleh dilakukan kegiatan pertambangan. “Persoalan tumpang tindih lahan ini adalah masalah klasik

58


yang seharusnya menjadi perhatian Menteri Kehutanan, Menteri Pertambangan dan Menteri Lingkungan Hidup untuk mengatasi masalah tersebut,” ujar Sonny. Sonny juga minta Pemprov Kepri untuk mencegah adanya illegal fishing, karena menurutnya Kepri merupakan daerah yang sangat strategis bagi para pelaku illegal fishing. Menanggapi hal tersebut, Gubernur Provinsi Kepri Ismet Abdullah di hadapan Komisi VII DPR mengatakan, pihaknya telah berusaha untuk memperbaiki kualitas lingkungan hidup yang rusak akibat dari kegiaatn pertambangan yang banyak terdapat di wilayahnya. “Masalah lingkungan hidup memang menjadi perhatian dari pemerintah provinsi karena menyangkut kepentingan bersama,” jelas Ismet. Yang paling mengkhawatirkan menurut Ismet justru adalah terjadinya pencemaran air laut akibat adanya tumpahan minyak. Untuk mengatasi masalah tersebut, Pemprov telah berusaha membersihkan laut dari tumpahan minyak. Selain itu, berkurangnya luas lahan hutan lindung di Kepri yang diakibatkan oleh penetapan lahan hutan sebagai hutan lindung yang di dalamnya masih terdapat masyarakat yang hidup di hutan tersebut. Akibatnya masyarakat tersebut masih tetap memanfaatkan hutan lindung tersebut untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sedangkan untuk permasalahn illegal fishing, pemprov Kepri menghadapi kendala kurangnya armada patroli yang dimiliki oleh TNI Angkatan Laut di wilayahnya. Tetapi sudah banyak juga para pelaku illegal fishing yang sudah tertangkap dan menjalani proses hukum di wilayah Kepri. “Yang mencuri banyak, patrolinya sedikit,” ujarnya. Pemadaman Listr ik Listrik Mengenai masalah seringnya terjadi pemadaman listrik di Provinsi kepri, Ketua Pansus Listrik DPRD Kepri Rudy Chua yang mendampingi Gubernur mengatakan, ada tiga gambaran yang meliputi proses

pemadaman bergilir, banyaknya wilayah yang belum terjangkau, dan keputusan menaikan tariff listrik di kota Batam. “Proses pemadaman bergilir telah lama terjadi. Jika sebelumnya pemadaman memakan waktu lama, sekarang lama pemadaman dikurangi, namun proses pemadaman terus terjadi hingga kini,” jelas Rudy Chua di hadapan Anggota Komisi VII DPR. Rudy menambahkan, yang menjadi tanda tanya sekarang adalah, sesuai dengan Kepres 89 tahun 2002 tentang Tarif Dasar Listrik (TDL) yang isinya PLN wajib mengumumkan Standar Mutu Pelayanan secara berkala setiap awal triwulan. Melalui standar mutu tersebut, masyarakat bisa mengetahui minimal lama gangguan, jumlah gangguan dalam satu periode. Terhadap pemadaman listrik dadakan yang sering terjadi ini, menurut Rudy belum ada pengurangan tagihan listrik kepada masyarakat yang direalisasikan pada tagihan bulan berikutnya. Hal tersebut juga telah disampaikan dalam pertemuan antara Pemprov Kepri dengan PLN. Saat pertemuan tersebut, pihaknya telah menawarkan beberpa alternative, yang antara lain menambah daya tetapi harga dinaikan melalui penerapan tariff regional. Selain itu, alternative lainnya adalah adanya subsidi dari pemerintah daerah. Berdasarkan perhitungan pihak swasta menurut Rudy, subsidi yang dibutuhkan untuk menambah 10MW dengan memakai mesin MFO (Marine Fuel Oil) hanya membutuhkan anggaran sekitar Rp 3 milyar berdasarkan tariff multiguna yang diterapkan PLN saat ini untuk pemasangan saluran baru. Tariff ini harus diturunkan kembali begitu PLTU yang berada di Bintan telah siap dibangun sekitar tahun 2009 – 2010. Terkait masalah tersebut, Anggota Komisi VII DPR Agusman Effendi meminta agar Gubernur Kepri dapat segera menurati langsung managemen PLN pusat. Menurutnya saat ini managemen PLN pusat baru saja mengalami perubahan terutama di tubuh dewan direksi. “Walaupun Pemprov Kepri sudah menyurati PLN

KUNJUNGAN KERJA pusat sebelumnya, perlu diketahui PLN telah mengalami perubahan managemen di dewan direksi,” ungkap Agusman. Agusman juga menegaskan bahwa Komisi VII DPR akan ikut membantu permasalahan listrik yang terjadi di Kepri. “Masalah listrik ini tidak hanya terjadi di Kepri saja, tetapi juga terjadi di wilayah-wilayah lainnya, artinya masalah ini sudah menjadi masalah nasional,” tegasnya. Har ga BBM Tinggi arga Sementara itu, Tim Kunjungan Kerja Komisi VII DPR ke Provinsi Papua menemukan rakyat Kabupaten Wamena selama ini mendapatkan

energi nasional. Juga Belum adanya sumber energi alternative non-BBM dipasar. Persoalan lain adalah belum adanya sistem transportasi massal dan terpadu. Walaupun tak kunjung terealisasi, faktor-faktor itulah yang sejak lama menjadi pekerjaan Pemerintah pusat maupun Daerah. Tim Kunker yang dipimpin Wakil Ketua Komisi VII DPR Sutan Bhatoegana (F-PD), serta 8 anggota Dewan yaitu Simon Patrice Morin (FPG), Ismayatun (P-DIP), Nazaruddin Kiemas (P-DIP). Ben Vincent Djeharu, (P-DIP), Burhanudin Bur Maras (FPD), Alvin Lie (F-PAN), Mohammad Zubair (F-KB), dan Wahyudin Munawir (F-PKS).

BBM Jenis Premium Rp.18.000 sampai dengan Rp 50.000 Per Liter. Dengan Sistem kupon, serta jatah 20 liter untuk 11 hari . Melambungnya Harga BBM di Wamena, Lebih dikarenakan belum terbangunya infrastruktur yang memadahi . Selain Persoalan fundamental tersebut, ketidak mampuan pemerintah dan pertamina menggenjot produksi minyak nasional untuk memenuhi konsumsi domestik, serta maju mundurnya kebijakan diversifikasi

Ironisnya, tingginya harga BBM tidak dibarengi dengan tingkat produktivitas yang setara, serta kesejahteraan sebagian besar Masyarakat masih rendah. “Ini yang memicu kerawanan sosial, yang bisa berujung pada instabilitas politik dan keamanan,mengingat isu BBM begitu mudah dimainkan untuk motivasi politik serta menjadi komoditas strategis yang menyimpan energy politis maha dahsyat” jelas Sutan Bathoegana disela sela perjalanan.

Di wilayah kabupaten Wamena untuk harga 1liter BBM jenis Premium dipasaran dijual kisaran Rp 18.000. Tergantung cuaca yang menentukan tingkat kelancaran Pasokan. “Jika cuaca buruk harga satu liter BBM jenis Premium bisa mencapai Rp 50.000, itu juga harus berebut cepat” jelas Arnold Rumbey yang sedang mengantri Premium di tempat Pengisian Bahan Bakar. Tingginya harga BBM diwilayah Kabupaten Wamena lebih disebabkan sistem transportasi pengangkut bahan bakar, yang secara geografis merupakan daerah hutan dan pegunungan terjal. Jangankan sistem transportasi massal dan terpadu, untuk bisa mencapai Kabupaten Wamena hanya bisa dilalui dengan pesawat udara, karena sarana infrastruktur jalan yang belum terbangun, maka tak hayal jika harga bahan pokok yang lain ikut melambung tinggi mengikuti harga BBM. Anggota Komisi VII DPR Alvin Lie berpendapat harus ada kebijakan khusus dari Pemerintah agar Masyarakat merasa adil dalam menikmati fasilitas yang diberikan oleh Negara. Senada dengan politisi dari Partai Amanat Nasional tersebut, Burhanuddin Bur Marras dari Partai Demokrat menambahkan agar Pemerintah segera membangun jalan untuk investasi agar pembangunan daerah lebih cepat terealisasi. “Selama hal tersebut belum terlaksana, selama itu pula harga BBM diujung Indonesia timur khususnya di Wamena akan terus selangit,” ujar Bur Maras. Terkait dengan hal tersebut, Ketua Tim Kunker Komisi VII DPR Sutan Bhatoegana berharap hasil investigasi masalah BBM di Kabupaten Wamena ini segera dibicarakan dalam Sidang Pleno Komisi VII mendatang. “Kita akan membawa masalah ini ke rapat Komisi VII dengan Pertamina pada masa sidang yang akan dating agar masalah ini dapat segera teratasi,” tegas Sutan.(ol/do)


59

KUNJUNGAN KERJA

Kunker Komisi VIII DPR :

Pantau Persiapan Haji 2008 di Berbagai Daerah Menyambut Musim Haji 1429 Hijriah, Tim Kunjungan Kerja Komisi VIII DPR memfokuskan kunjungan kerja kali ini memantau persiapan Haji di berbagai daerah. Untuk Kunker kali ini, Komisi VIII yang membidangi masalah sosial, agama, pemberdayaan perempuan, penanggulangan bencana, dan perlindungan anak melakukan kunjungan kerja ke beberapa kota besar diantaranya Provinsi Yogyakarta, Riau dan Kalimantan Barat.

P

ada saat kunjungan kerja di Provinsi Yogyakarta, Tim Kunker Komisi VIII DPR merasa kecewa karena minimnya sarana dan prasarana yang diperuntukan untuk jemaah haji Yogyakarta dan sekitarnya. Saat ini pembangunan fasilitas jemaah haji tinggal tersisa 30 persen untuk pembangunan gedung yang dapat menampung 500 jemaah haji. “Kita akan membawa masalah ini dalam rapat Kerja Komisi VIII DPR sehingga bisa dianggarkan untuk pembangunan asrama haji bagi jemaah haji DIY,”kata Hilman Rosyad Syihab selaku ketua rombongan Komisi VIII DPR ke Provinsi DIY. Pada kesempatan tersebut, Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama DIY melaporkan apabila pembangunan dapat selesai maka pada tahun 2010 nanti tidak ada lagi jamaah haji asal DIY yang menginap di Asrama Haji Donohudan Solo. “Kita berharap Yogya bisa menjadi embarkasi antara. Saat ini Asrama Haji Donohudan Solo merupakan Asrama haji terpadat di Indonesia, karena harus menampung calon jemaah haji asal Jawa Tengah dan Yogyakarta, dengan selesainya pembanguan asrama haji Jogya akan dapat membantu Donohudan untuk menyangga calon

60


jemaah haji Jawa Tengah bagian barat daya dan Yogya sendiri,”kata Kakanwil Depag Yogyakarta. Untuk meningkatkan terwujudnya haji yang mabrur, dirinya telah mempersiapkan mengupayakan penduduk yang berasal dari satu desa atau paling tidak satu kecamatan dalam satu kelompok dapat terbang bersama, sehingga mereka dapat saling mengawasi setelah mereka hidup bermasyarakat sekembali dari tanah suci. Apresiasi Kinerja Depag Riau Saat kunjungan kerja ke Provinsi Riau,

Komisi VIII DPR mengapresiasi kinerja positif Departemen Agama Provinsi Riau dalam memberikan pelayanan di bidang agama terhadap masyarakat Provinsi Riau. “Saya bangga sekali memiliki Kakanwil Depag Riau dimana memiliki hasil yang nyata dan terbukti dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat terkait urusan agama,”terang Marwah Daud Ibrahim, saat mengadakan tatap muka dengan Kakanwil Depag Provinsi Riau H Abdul Gafar Usman baru-baru ini, di Provinsi Riau. Menurut Marwah, Provinsi Riau harus terus mengembangkan inovasiinovasi dalam memberikan pelayanan haji, misalnya terkait daftar tunggu haji yang sampai 2013 jika memungkinkan lakukan terobosan terhadap dana tersebut. “Dana tersebut bunganya saja sangat besar jika mungkin dananya tersebut dibuat program tabungan haji dan digulirkan untuk membangun sektor perkebunan “ala riau,”katanya. Sehingga, kata Marwah, dapat mengembangkan sektor-sektor riil dimasyarakat yang pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Provinsi Riau. “Untuk daftar tunggu 2013 haji jangan sampai dananya diselewengkan,” terangnya. Pada kesempatan tersebut, Abdul Gafar Usman mengatakan,kesejahteraan guru agama masih minim apabila dibandingkan dengan pegawai Pemda.

KUNJUNGAN KERJA Karena itu, tegasnya, DPR harus memperjuangkan tunjangan fungsional guru agama. “Guru Depag ini banyak yang swasta bila dibandingkan dengan yang negeri,”katanya. Ia menambahkan, minimal kesejahteraan guru agama minimal 500 ribu-1 juta rupiah/bulan. Sementara untuk haji, paparnya, Depag Riau telah membuka posko di Kadepag dan Kawil. “Guru agama harus terus diperjuangkan,”terangnya. Kendala pengangkatan guru honorer, kata Gafar, disebabkan kurang lengkapnya persyaratan yang dikirim para guru honorer tersebut. “juga tidak cocoknya data yang disediakan dengan berkas yang dikirim,” katanya. Yang lain, paparnya, selalu berubah-ubah peraturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah pusat. “untuk itu kita meminta kembali pegawai honor melengkapi ulang persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” katanya. Kasus KDRT meningkat Dalam kunjungan Komisi VIII ke Yogyakarta, khususnya ke Panti Sosial Rekso Dyah Utami, yang merupakan binaan Kantor Pemberdayaan Perempuan (KPP) DIY terungkap angka kasus dari masyarakat yang dilaporkan ke KPP semakin banyak dan bervariasi. Setidaknya dalam tahun 2008 sampai dengan Oktober sudah terjadi 447 kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Dijelaskan Kepala Kantor Pemberdayaan Perempuan DIY, Tri Hastuti bahwa target dari program KPP DIY adalah agar masyarakat khususnya kaum lelaki mengetahui bahwa kekerasan dalam rumah tangga itu ada pidananya. Sehingga bisa menimbulkan effek jera untuk melakukan kekerasan, dan bagi perempuan sendiri akan lebih berani untuk menyampaikan masalah KDRT ini ke tetangga atau pihak lain, sehingga bisa terlindungi hak-haknya. Dulu para ibu berfikir bahwa kekerasan dalam rumah tangga itu hanya urusan internal. Tri mengatakan penyebab utama kasus KDRT pada umumnya sebenarnya bukan hanya faktor pendidikan yang rendah tapi yang lebih dominan adalah masalah faktor mental. Untuk itu, KPP DIY telah melakukan

berbagai upaya mengeliminir kasus KDRT baik yang menyangkut perempuan dan anak dengan melakukan berbagai konseling terhadap korban maupun masyarakat pada umumnya. Bimbingan konseling yang telah dilakukan KPP DIY meliputi konseling perkawinan, medis, psikologis, hukum dan konseling sosial. Khusus bagi anak-anak Panti Sosial Rekso Dyah Utami, terangnya, juga telah membuka akses konseling gratis bagi publik dengan telepon bebas pulsa dengan nama Program TESA (Telepon sahabat Anak). Diharapkan anak-anak dapat menyampaikan keluhan kepada panti sehingga akan ada terapi lebih dini. Untuk menangani seluruh kegiatan itu Panti Sosial Rekso Dyah Utami tidak pernah memungut biaya dari korban tetapi seluruhnya ditanggung oleh Dinas Sosial. Selain itu juga telah dilakukan kerjasama dengan PKK, PSN dengan Dinas sosial, para pengusaha perempuan serta LSM yang bergabung dalam jejaring kerja. Sementara, anggota Komisi VIII Abdullah Azwar Annas mengharapkan KPP lebih meningkatkan perannya khususnya dalam penanganan masalah kekerasan terhadap perempuan dan anak. Untuk itu diharapkan agar KPP terus mengembangkan kerjasama dengan media dan sekolah-sekolah untuk mensosialisasikan program-program KPP. Ia menambahkan, dari sebesar 447 kasus yang terungkap di DIY merupakan bagian kecil dari permasalahan kekerasan terhadap perempuan dan anak yang sebetulnya seperti gunung es. Menanggapi masukan dari Anggota Komisi VIII Azwar Annas, Kepala kantor PP DIY menjelaskan bahwa KPP DIY telah mencoba melakukan kerjasama dengan berbagai media seperti TVRI, RRI, Koran Kedaulatan Rakyat untuk mensosialisasikan program program KPP sehingga dapat diketahui oleh masyarakat luas. Selain dengan media, KPP DIY juga melakukan kerjasama dengan Badan Informasi Daerah, KPAI. Seusai kunjungan keberbagai tempat, saat diwawancarai Parle, Ketua Tim Kunker Komisi VIII DPR Hilman Rosyad Syihab mengatakan, dalam pelaksanaan

lembaga pendidikan yang dikelola Departemen Agama masih diperlakukan diskriminasi oleh negara jika dibanding dengan lembaga pendidikan yang dikelola Departemen Pendidikan Nasional. Diskriminasi menyangkut dukungan anggaran, kesejahteraan pengajar, serta unit cost per siswa. “Karena itu kita mengharapkan agar unit cost per siswa antara Diknas dan Depag bisa disamakan,” terangnya. Dijelaskan Hilman Rosyad Syihab, kondisi lembaga pendidikan yang berada di bawah naungan Departemen Agama lebih banyak mengelola kegiatan pendidikan swasta yang hampir 90 persen dan negeri hanya 10 persen. Hal ini berbeda dengan yang dikelola Diknas dimana 90 persen negeri dan 10 persennya yang swasta. “Karena itu ini menyebabkan beban tanggung jawab di Departemen agama menjadi lebih berat,” terangnya. Masalah lain, lanjut Hilman adalah anggaran Diknas dialokasikan melalui DAU, DAK sebagai dana dekonsentrasi sementara seluruh anggaran Depag termasuk untuk lembaga pendidikan dan operasional Kanwil-Kanwil masih terpusat. “Kita berharap ini bisa dibereskan”, kata Hilman. Segera Tuntaskan Guru Agama Honor Ketua Komisi VIII DPR Hasrul Azwar mengatakan, Komisi VIII DPR telah membentuk Panja Guru Agama honor dan bantu guna menyelesaikan seluruh peraturan terkait status Guru Honor tersebut. “Semua peraturan sedang dalam proses karena ini merubah regulasi karena itu perlu ada kesabaran politik dari semua pihak,”kata Hasrul saat mengadakan tatap muka dengan Kakanwil Depag Provinsi Riau Abdul Gafar Usman baru-baru ini, di Kantor Kadepag Provinsi Riau, Pekanbaru Menurut Hasrul, Komisi VIII DPR terus berjuang untuk melakukan langkah-langkah dalam memacu perbaikan kesejahteraan guru agama honor. Bahkan tuturnya, Komisi VIII DPR telah memanggil seluruh Kakanwil Depag seluruh Indonesia guna melakukan tatap muka dengan DPR RI. “Bahkan kita telah membagi menjadi


61

KUNJUNGAN KERJA beberapa wilayah, barat, timur,”paparnya. Ia menambahkan, hal itu dilakukan untuk menuntaskan masalah guru agama honor yang seringkali dianaktirikan oleh pemerintah. ‘Ini semua bertujuan agar pekerjaan menjadi lebih fokus,” katanya. Pemerintah melaporkan, jumlah tenaga guru dilingkungan Departemen Agama pada tahun 2007 sebanyak 604.056 orang, yang berstatus PNS hanya 16, 9 persen atau sebanyak 102.255, sedangkan yang berstatus non-PNS atau honorer ada 83, 1 persen atau jumlah lebih banyak yakni 501.831 orang. Guru tersebut bertugas pada Raudhatul Athfal (RA), Madrasah Ibtidayah (MI), Madrasah Tsanawiyah (MTs),dan Madrasah Aliyah, baik negeri maupun swasta. Besarnya tenaga guru honorer dilingkungan Departemen Agama mencerminkan sebagian besar atau 94, 1 persen lembaga pendidikan umum yang dikelola Departemen Agama berstatus swasta,“ imbuhnya. Perjuangkan N asib TKI di Nasib awak era Ser Dalam Kunjungannya ke Propinsi Kalimantan Barat, Komisi VIII DPR RI yang berjumlah 9 orang anggota, yang diketuai Abdul Hakam Naja (F-PAN), dengan anggotanya Muhammad Ichwan Sam (F-PG), Humaedi (F-PG), Sjahrir Sjafruddin (FPG), Agung Sasongko (F-PDIP), Nurul Iman Mustopa (F-PD), Akmaldin Noor (F-PAN), Badriyah Fayumi (F-KB), Al Yusni (F-PKS), Tim Kunker singgah ke Kuching Malaysia untuk meninjau paraTKI yang di tampung di yayasan Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Kuching Serawak Malaysia, Tim Kunker Komisi VIII DPR RI dalam kunjungannya kali ini merasa prihatin terhadap warga Indonesia yang bekerja di luar negeri, khususnya yang berada di Serawak Malaysia. Dalam pertemuannya dengan Konsulat Jenderal RI di Malaysia Bambang Prionggo, dia mengatakan dalam sehari arus penduduk Indonesia yang masuk ke Malaysia melalui Entikong Tebedu Kalimantan Barat rata-rata 250 orang. Diantara jumlah

62


tersebut menurut petugas Pos Pelayanan Perlindungan dan Penempatan TKI (P4TKI) di Entikong, diperkirakan sekitar 100-125 orang yang hendak bekerja di Malaysia. Bahkan yang menjadi permasalahan pihak konsulat, Bambang menjelaskan bahwa jumlah penduduk yang masuk ke Malaysia baru bisa diketahui jumlahnya ketika mereka mendaftar atau meminta paspor baru, tetapi kami tidak bisa mendata karena para TKI yang masuk ke Malaysia melalui jalan tikus di Entikong tebedu dengan alasan mereka bekerja ke ladangladang sehingga mereka bisa bebas keluar masuk dan masuk ke dalam perdagangan orang. Ketika meninjau ke Yayasan Konsulat Jenderal RI di Serawak

berangkat tanpa dokumen yang lengkap atau dengan dokumen yang lengkap tapi datanya yang tidak lengkap, dan ketika sampai di Malaysia diperiksa dokumennya lengkap, dokumen perjalanan lengkap tapi kontrak kerja tidak punya. Dan yang lebih ekstrim lagi banyak korban yang dipaksa melacurkan diri karena disuruh pamannya, orang tuanya, atau kakaknya. “Kesadaran masyarakat mengenai hal ini sangat kurang, hal itulah yang menjadi perhatian kita semua,”kata Didik. Dalam hal ini, perlu dilakukan pengawasan di daerah perbatasan, pengawasan dalam pembuatan dokumen perjalanan, pengawasan dalam penempatan tenaga kerja, tentunya hal ini perlu menjadi

Malaysia. Ketua yayasan Didik J, Zulhadji mengungkapkan bahwa sebenarnya permasalahan yang berat dihadapi oleh para TKI adalah penganiayaan, pemerkosaan, pelacuran, karena mereka di paksa untuk melacur, dan masalah yang lain adalah mereka tidak diberi gaji. Bambang menambahkan, sebetulnya ada mekanisme yang harus dilalui bagi para pekerja, namun masalahnya adalah para pekerja tidak paham tentang mekanisme yang seharusnya di tempuh yang dapat melindungi mereka. Misalnya, mereka

perhatian pemerintah. Di Malaysia, apabila para TKI melanggar peraturan, mereka langsung dipenjarakan oleh pihak Malaysia, sedangkan di Indonesia orang asing apabila melanggar ketentuan ditahan menunggu deportasi dan deportasinya itu kapan saja, sedangkan di Malaysia mereka langsung di hukum, misalnya dicambuk. Polisi Mener ima S ogokan Menerima So Menurut informasi, ada beberapa oknum petugas imigrasi Entikong yang

KUNJUNGAN KERJA justru melenggangkan terjadinya perdagangan orang. Mereka membantu para calon TKI melewati perbatasan, walaupun seringkali tidak memenuhi persyaratan, namun dapat diminta bayaran. Ita, salah satu TKW asal Kabupaten Sanggau, menjelaskan bahwa dirinya masuk melalui Entikong dengan

dengan semangat Undang-undang tersebut.Yang terjadi di Entikong, pihakpihak yang ingin mengikuti peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah justru biasanya mengalami kesulitan, entah dari pihak imigrasi maupun dari pihak kepolisian. Ketua Tim Komisi VIII DPR Abdul Hakam Naja (FPAN) menegaskan bahwa perdagangan

memberikan uang kepada Polisi yang berjaga dan diapun diijinkan masuk walaupun tanpa memakai paspor. “Saya masuk ke Malaysia melalui Entikong dengan menyogok para polisi yang berjaga tanpa memakai paspor, dan itu banyak juga yang dilakukan temanteman saya yang bekerja di Malaysia,” ujar Ita. Perdagangan manusia di Entikong terjadi sebagai dampak dari tidak berjalannya sistem yang telah ditetapkan oleh pemerintah dalam penyelenggaraan ketenagakerjaan. Sebenarnya Indonesia telah memiliki UU No. 39 tahun 2004 yang mengatur mengenai Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia yang bekerja di luar negeri. Selain itu,ada UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Akan tetapi, implementasi Undang-undang tersebut di Entikong rupanya tidak sejalan

orang ke luar negeri harus dihentikan, karena banyak sekali mereka yang di tipu dan mereka merasa bahwa yang dilakukan selama ini merupakan upaya untuk menghidupi keluarga, padahal yang dilakukan mereka di negeri Jiran sudah masuk ke jaringan mafia perdagangan orang. Hal ini disebabkan karena ketidaktahuan mereka sehingga ketika masuk ke Malaysia identitasnya diambil dan kebanyakan mereka dipekerjakan di tempat yang tidak semestinya. “Masalah ini harus diperjuangkan, dan harus menjadi perhatian serius,” tegas Hakam. Menurut Hakam, permasalahan ini harus ada pembicaraan antar negara yang secara serius antara pemerintah dengan pemerintah, untuk menegaskan bagaimana policy dari pemerintah Malaysia terhadap tenaga kerja Indonesia. Hakam menambahkan, bahwa pemerintah Indonesia dan

Malaysia harus memberantas mafia percaloan yang memanfaatkan ketidaktahuan para tenaga kerja, kita harus melindungi warga negara Indonesia dan ini adalah amanat dari UUD 1945. Jadi harus ada sosialisasi yang gencar, dan kita harus menjaga perbatasan dan ini merupakan agenda yang tidak mudah, tambahnya. Salah satu solusinya adalah membangun jalan pararel dengan perbatasan seperti yang dilakukan Malaysia. Ini suatu hal yang tidak terhindarkan, sebab walaupun anggarannya besar tetapi harus tetap direncanakan dalam beberapa tahun ini untuk membangun jalan sepanjang perbatasan sehingga kita dapat mengawasi, sehingga orang-orang yang dikirim dari perbatasan melalui pintu haram (jalan tikus) bisa dikendalikan dan demikian pula negara kita dengan Malaysia harus tegas menindak pihakpihak/oknum, apakah itu aparat, calo atau siapapun yang mencoba bermainmain dalam wilayah ini dilakukan tindakan tegas tanpa adanya pandang bulu,” tegas Hakam. Hakam menambahkan, bahwa Komisi VIII juga akan melakukan koordinasi dengan lintas komisi dan lintas departemen terhadap masalah hubungan pengiriman tenaga kerja baik sifatnya lintas batas maupun sifatnya dalam kaitan mencari suatu formula yang baik, sehingga dapat meminimalisir tenaga kerja yang akan dikirim ke luar negeri termasuk perbaikan pelatihan yang ada di perbatasan. Selain itu, kata Hakam, Komisi VIII juga akan mencoba untuk menghentikan tenaga kerja yang tidak mempunyai keterampilan sama sekali, apalagi khususnya yang bekerja di rumah tangga, sehingga tenaga kerja Indonesia dapat bekerja di bidang atau sektor yang lain. “Saya kira ke depan tenaga kerja kita bisa dialihkan menjadi tenaga kerja perkebunan, di pabrik dan pertokoan, itu saya kira akan lebih baik, mungkin untuk rumah tangga bisa digantikan oleh negara lain,”kata Hakam terhadap masalah ini. (rat,si,jay)


63

KUNJUNGAN KERJA

Rumah Sakit Tidak Boleh Tolak Pasien Miskin Pelayanan rumah sakit terhadap masyarakat miskin masih menjadi sorotan Kunjungan Kerja (Kunker) Komisi IX DPR ke Provinsi Bali. Kunker yang dipimpin Ketua Komisi IX Ribka Tjiptaning (FPDIP) dan delapan belas orang anggota yaitu Serta Ginting (F-PG), Maryamah Nugraha Besoes (FPG), Faridah Effendy (F-PG), Tisnawati Karna (F-PG), Mariani Akib Baramuli (F-PG), Taufan Tampubolon (F-PDIP), Elva Hartati (F-PDIP), Rudianto Tjen (F-PDIP), Machfudhoh Aly Ubaid (F-PPP), Jumaini Andriana (F-PD), Anita Yacoba Gah (F-PD), Rustam Effendi (F-PAN), Fanshurullah Asa (FPAN), Anisah Mahfudz (F-PKB), Muhyiddin Arubusman (F-PKB), Arsa Suthisna (F-PKB), Anshory Siregar (F-PKS) dan Arisman Zagoto (F-PDS) berlangsung dari tanggal 2-6 November 2008.

T

idak boleh ada satu orang pun ditolak di rumah sakit,” tegas Ketua Tim Ribka Tjiptaning saat melakukan pertemuan dengan Direktur Utama Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) Sanglah IGusti Lanang M Rudiarta, Senin (3/11). Dalam pertemuan itu, Ribka menjelaskan bila sampai terjadi penolakan terhadap pasien miskin maka perjuangan yang dilakukan Komisi IX dan pemerintah dinilainya gagal. “Kalau sampai ada yang ditolak berarti kita semua gagal,” katanya. Pendataan rumah tangga miskin sendiri merupakan tugas pemerintah daerah setempat yang kemudian tersimpan dalam data base. Namun demikian, menurut Ketua Tim Kunker, data base tidak dapat dijadikan patokan terhadap keadaan ekonomi suatu rumah tangga. “Saat di data, rumah tangga tersebut masih mampu, namun belum tentu di kemudian hari,” jelasnya. Ia menegaskan meskipun tidak terdaftar dalam data base masyarakat miskin, rumah sakit tudak boleh menolak pasien. “Walaupun tidak

64


terdaftar sebagai masyarakat miskin, harus tetap diterima dan tidak boleh ditolak. Rakyat harus tetap menjadi prioritas,” tegas Ribka Tjiptaning. Hal senada diungkap Jumaini Andriana (F-PD) yang menegaskan bahwa rumah sakit dilarang menolak

“Undang-Undang Rumah Sakit rohnya tidak boleh ada penolakan terhadap pasien,” katanya. Jumaini menambahkan, rumah sakit yang mendapat dana dari pemerintah pusat dan daerah harus lebih mengutamakan pelayanan

pasien. Ia menjelaskan saat ini Komisi IX tengah membahas Rancangan Undang-Undang Rumah Sakit dimana salah satu hal pentingnya dalam RUU tersebut adalah rumah sakit tidak boleh menolak pasien.

masyarakat terutama yang tergolong miskin. “Saya minta supaya pelayanan kelas III ditingkatkan,” tegasnya. Sementara itu Dirut RSUP Sanglah dalam pertemuan itu

KUNJUNGAN KERJA katanya.

menjelaskan bahwa pihaknya tetap mengutamakan pelayanan terhadap masyarakat. “Kami tetap mengutamakan kelas III,” katanya. Lebih jauh I Gusti Lanang M Rudiarta menjelaskan guna memperoleh informasi yang akurat terhadap rumah tangga miskin diluar data base, pihaknya mengirim tim menghadap bupati. “Bupati menyambut baik dan akan ditanggung,” ujarnya. Prior itaskan K elas III ioritaskan Kelas Komisi IX DPR mengingatkan agar RSUD Badung tetap memprioritaskan pelayanan kepada masyarakat menengah ke bawah. Saat meninjau RSUD tersebut dalam kunjungan kerja ke Bali, Komisi IX menentang rencana pembagian pelayanan berdasarkan kelas, seperti VIP, Kelas I dan Kelas II. “RSUD itu anggaran dari APBN dan APBD yaitu uang rakyat. Kalau mau pakai VIP, Kelas I dan Kelas II maka panggil investor. Tapi tidak boleh pakai APBN dan APBD,” kata Ketua Tim Kunker Komisi IX ke Bali Ribka Tjiptaning, Selasa (4/11). Dalam keterangannya, ia menyatakan setuju bila RSUD

Badung dibagi berdasarkan jenis penyakit. Hal itu dikemukakanya usai meninjau bentuk fisik, jumlah tempat tidur pasien, dan komitmen pihak rumah sakit. “Tadi sempat dengar lantai sekian untuk bedah, lantai sekian untuk ini. Memang seharusnya begitu. Di RSUD yang harus ada itu perbedaan kelas-kelas jenis penyakit bukan berdasarkan perbedaan kelas ekonomi,” tegas Ribka. Ia menilai perbedaan berdasarkan kelas tidak boleh diberlakukan di RSUD yang mendapatkan dana dari APBN dan APBD. Ketua Tim Kunker kuatir akan terjadi perbedaan dan diskriminasi dari dokter. Lebih jauh, Ribka yang juga Ketua Komisi IX menyatakan akan memperjuangkan bantuan bagi RSUD Badung melalui APBN. Penambahan kapasitas tempat tidur bagi pasien yang baru mencapai lima puluh persen akan diperjuangkan hingga mencukupi. Lebih jauh, Tim Kunker mendesak Bupati Badung AA Gde Agung untuk tidak menolak masyarakat miskin yang akan berobat. “Jangan sampai ada masyarakat miskin yang ditolak di rumah sakit,”

Ragukan Kinerja BLK D a s a r pembentukan Balai Latihan Kerja adalah untuk menciptakan tenaga kerja yang berkompetensi dan ahli di bidangnya. Namun pada kenyataannya, BLK sendiri saat ini belum sepenuhnya berhasil mengatasi permasalahan pengangguran. Berbagai permasalahan dan dana yang terbatas menjadi factor BLK tidak berjalan maksimal. Rombongan Tim Kunjungan Kerja (kunker) Komisi IX DPR RI yang diketuai Umar Wahid Hasjim (F-KB) dan Asiah Salekan (F-PG) mendapati lemahnya peranan BLK ketika melakukan fungsi pengawasannya saat pertemuan dengan Gubernur Provinsi Jawa Tengah Bibit Waluyo dan Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Kadisnakertrans) Prov Jateng Siswosoewono, kemarin. Anggota rombongan Komisi IX Ahmad Darodji (F-PG) dalam kesempatan tersebut menilai hampir di seluruh provinsi mempunyai BLK tetapi penerapanya tidak sesuai dengan kenyataannya. Adapun antara program pembelajaran BLK tidak mendukung terhadap peningkatan hasil utama suatu daerah. “Kami minta ada sentra-sentra tertentu yang menyesuaikan keunggulan masing-masing daerah sehingga keberadaannya optimal,” katanya. BLK dibentuk salah satunya bertujuan untuk mengurangi penggangguran namun dari keseluruhan BLK yang ada di Indonesia, menurut Zuber Safawi (FPKS) sangat tidak efektif keberadaannya. Disamping peralatannya yang kurang, anggaran untuk program pembelajarannya pun dinilai Zuber


65

KUNJUNGAN KERJA sangat kurang. “Oleh sebab itu keberadaan BLK perlu dikaji ulang,” tandasnya. Namun tambah Zuber, di era globalisasi yang penuh dengan persaingan dan lapangan pekerjaan yang terbatas, keberadaan BLK di suatu daerah bisa menjadi modal keterampilan tenaga kerja dalam mencari pekerjaan. Untuk meningkatkan keefektifan sebuah BLK Zuber menyarankan bagi BLK untuk membangun suatu kemitraan dengan perusahaanperusahaan dan terutama dengan PT. Jamsostek (persero) untuk dapat memberikan progam pendidikan gratis bagi anak-anak pekerja yang sudah dilindungi oleh Jamsostek. Sementara itu, anggota rombongan kunker Komisi IX DPR dari Fraksi PDIP Nursuhud menilai pendirian BLK sejak awal hanya suatu bentuk kelatahan pemerintah terhadap Negara maju. Karena pada dasarnya antara biaya dan harapan yang diminta tidak sesuai. “Pola berfikir para pejabat tidak memahami realitas kebutuhan social dengan baik. Semua orientasinya hanya project,” ujarnya. Menurutnya, bukan berarti dirinya tidak setuju dengan adanya BLK tetapi ketimpangan sosialnya yang perlu diperbaiki. Asalkan ada kemauan pemerintah untuk merubah struktur ekonomi yang timpang maka tidak perlu ada BLK. Ia pun menggambarkan bila selama ini orang kaya selalu mendapatkan fasilitas yang gampang sementara yang dibawah dipaksa menggunakan fasilitas seadanya karena diangap tidak mampu sementara jika di bank banyak kredit macet yang terjadi dikalangan orang kaya. Dengan demikan sikap seperti

66


itulah yang bisa berdampak kepada anak orang miskin menjadi tidak kreatif. “Ada BLK atau tanpa BLK, perubahan yang terjadi tidak ada. Yang terpenting adalah struktur ekonomi yang timpang yang perlu dirubah,” tegasnya. Petugas KB tter er abaikan erabaikan DPR pertanyakan perkembangan petugas lapangan KB di Jawa Tengah sebagai ujung tombak pelaksanaan program KB di lapangan. Hal itu diungkapkan Ketua Rmbongan Kunjungan Kerja Komisi IX DPR RI

Pengendali PLKB pada tahun 2003 sebanyak 576 kemudian pada tahun 2008 menjadi 529. Sedangkan untuk PLKB tahun 2007 sebanyak 3.661 menjadi 2.899 di tahun 2008. Ia menambahkan, saat ini PLKB membawahi 2 hingga 5 wilayah. Adapun seharusnya satu orang PLKB membawahi satu daerah. Oleh karenanya ia meminta kepada para wakilnya di DPR untuk dapat menambah formasi PLKB atau merekrut pegawai kontrak. Kendala yang dihadapi dilapangan dalam pencapaian program KB, menurut Kepala BKKBN adalah

mar Wahid Hasjim (F-KB) saat melakukan dialog dengan Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Prov Jateng, kemarin. Menjawab pertanyaan, Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) Helmi menuturkan bila perkembangannya mengalami penurunan secara signifikan karena banyak yang dimutasikan ke sector pembangunan lain. Selain itu, sebagian besar tenaga lapangan yang masih ada telah mendekati masa pension. Adapun

akibat komitmen operasional kabupaten/kota belum optimal. Seperti jumlah tenaga lapangan, dukungan sarana dan prasarana, dukungan sumber dana yang terbatas. Terjadinya tanda-tanda pergeseran persepsi masyarakat kembali ke jumlah anak yang banyak. Rendahnya biaya yang tersedia dalam program JAMKESMAS khususnya dalam vasektomi dan tubektomi dan perkembangan pelayanan KB melalui jalur swasta cenderung tetap berkisar 51 persen. Disamping itu tambahnya, juga

KUNJUNGAN KERJA terjadi kecenderungan perubahan perilaku masyarakat walaupun pada tahapankeluarga sejahtera II keatas atau keluarga tidak misin minta pelayanan KB Gratis. Salah seorang kader dari Kendal Yayuk Heriani mengeluhkan kurangnya perhatian PLKB kepada kader telah menyulitkan pihaknya untuk melakukan penyuluhan. Sehingga keberadaan PLKB dirasakan sangat penting. “Adanya otonomi daerah telah membuat kepedulian PLKB terpecah-pecah,” ujarnya. Kemudian, ia menambahkan, mayoritas yang datang ke tempat penyuluhan adalah dari kalangan menengah kebawah. Akibat mahalnya alat kontrasepsi membuat pengguna KB beralih menggunakan pil, sehingga dirasakan tidak efektif dalam pencegahan tingkat kelahiran. Yayuk meminta kepada pihak terkait supaya kedepan bisa diberikan tempat tersendiri untuk melakukan penyuluhan. Walaupun dana yang digunakan sangat terbatas pihaknya tetap semangat dalam melakukan penyuluhan, namun tidak dipungkiri jika pihaknya membutuhkan tambahan dana. RS G apasitas 1000 Grratis K Kapasitas Tempa empatt Tidur Dikesempatan yang berbeda, Komisi IX DPR pun melakukan Kunjungan Kerja ke Provinsi Sulawesi Selatan, rombongan yang dipimpin oleh Kasmawati Tahir Basalamah (FPBR) pertama kali melakukan pertemuan dengan Gubernur Sulawesi Selatan Syahrul Yasin Limpo. Dalam pertemuan tersebut, Gubernur menjelaskan bahwa pihaknua akan menyediakan fasilitas

kesehatan gratis bagi masyarakat dengan membangun fasilitas Rumah Sakit (RS) kelas tiga dengan kapasitas 1000 tempat tidur. Pihaknya menurut Sahrul, telah menandatangani MoU antara propinsi dan kab/kota, namun tetap ada beberapa komponen pembangunan RS yang ditanggung gubernur serta bupati. Selanjutnya menurut Syahrul dirinya berharap tetap adanya bantuan dana untuk RS yang direalisasikan

Ban tuan A la t-ala eseha tan antuan Ala lat-ala t-alatt K Keseha esehatan Dalam kunjungannnya ke RS Makkatutu Bantaeng, Tim Kunjungan Kerja Komisi IX DPR RI prihatin melihat kondisi dan keadaan Rumah Sakit (RS) dan Puskesmas umumnya di Provinsi Sulawesi Selatan. Seperti pada RS Makkatutu Bantaeng yang tidak memadai lagi dalam hal prasarana dan sarana salah satu contohnya angka kematian ibu hamil yang cukup signifikan, hal

oleh Depkes dan berharap dengan adanya RS gratis ini nantinya orang miskin tetap terlayani. Dalam paparannya yang lain Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo mengatakan ada 23 kab/kota dengan Fasilitas kesehatan: 87 RS (Umum, swasta, khusus), 395 Puskesmas (202 rawat inap), 1073 pustu, 792 polindes 7900 posyandu,1212 poskesdes dan Umur Harapan Hidup 69,2 tahun target 67 tahun, AKBalita (angka kematian balita) 41/1000 kelahiran hidup, AK Bayi 53/1000 kelahiran hidup, AKI (Angka Kematian Ibu) 248/100.000 kelahiran hidup. 9% balita gizi buruk.

tersebut terjadi akibat dari kurangnya fasilitas alat kesehatan dan tenaga medis Atas kejadian tersebut, Kasmawati selaku ketua rombongan berjanji akan mengupayakan bantuan dengan memberi alat-alat kesehatan. Sedangkan untuk tenaga medis, khususnya ahli kandungan yang tidak dimiliki RS Bantaeng, semestinya Pemerintah setempat turun tangan dengan memberikan insentif yang tinggi kepada tenaga ahli agar mereka bias bekerja dan memberikan pelayanan prima pada pasien. (bs/da/ ad)


67

KUNJUNGAN KERJA

Refleksi akhir tahun DPR periode 2004-2009;

Check and Balances Terwujud Bila Lembaga-lembaga Negara Tak Lagi Arogan DPR masa bakti 2004-2009 beberapa bulan lagi akan mengakhiri tugasnya, tepatnya tanggal 1 Oktober 2009 lembaga perwakilan rakyat yang berkantor di kawasan Senayan akan diisi dengan keanggoatan baru hasil Pemilu 2009. Selama empat tahun pengabdiannya, banyak hasil-hasil yang telah ditorehkan.

D

ari sisi tugas pokok di bidang legislasi, penetapan anggaran belanja negara maupun pengawasan serta penyerapan aspirasi masyarakat banyak hal dihasilkan. Kendati demikian, sorotan masyarakat terhadap kinerja Dewan dalam empat tahun masa tugasnya lebih banyak diungkap sisi negatifnya ketimbang sisi positifnya. Untuk menanggapi hal ini Parlementaria mewancarai dua anggota DPR Ganjar Pranowo dari Fraksi PDI Perjuangan yang selama ini memposisikan sebagai partai oposisi dan Darul Siska dari Fraksi Partai Golkar sebagai salah satu fraksi pendukung pemerintah. Politisi DPR dari PDI Perjuangan Ganjar Pranowo menilai, sekarang ini merupakan momentum yang bagus bagi DPR yang akan mengakhiri masa tugasnya akhir September 2009 meski banyak disorot sisi negatifnya. Ini menjadi bukti bahwa lembaga-lembaga negara yang ada mulai berjalan, mulai tidak yang arogan diantara yang lain. Di era Soeharto dulu yang arogan eksekutifnya, sehingga hampir semua itu apa kata Soeharto berikut jajarannya, sehingga orang-orang yang dengan jabatannya di eksekutif bupatinya tentara,

68


dirjen pasti gayanya minta ampun apalagi menteri semuanya power full. Namun begitu masuk era reformasi, pindah dan masuk ke ruang parlemen. DPR nya kuat sekali periode 99-2004 kan luar biasa. Pada tingkat itulah terjadi penyimpangan-penyimpangan dulu eksekutif menyimpang dan sekarang legislatif menyimpang. Sekarang penegakan hukum mulai berjalan dan pada tingkat itulah sebenarnya lembaga-lembaga negara yang ada mulai bekerja dengan baik. “ Nggak apa-apa, ini konskuensi dari demokrasi. Justru kalau saya mengambil hal-hal yang positif saja, dalam arti ini sekaligus ini menjadi self correction buat kita, makanya kita harus perbaiki sistem ini bagaimana lembaga-lembaga negara menjadi kredibel, akuntabel menjadi transparan dan bekerja sesuai fungsinya masing-masing,” jelasnya.Karena itu lanjutnya, kalau yang jelek hari ini ya nikmati saja, kalau salah diperbaiki.

Sementara itu anggota FPG Darul Siska menyatakan, sekarang ini yang diungkapkan atau disoroti baru kelemahan-kelemahan dan belum diungkap secara objektif ada hal-hal yang positif. DPR terdiri atas 550 anggota, tetapi imagenya adalah 550 orang ini jelek semua, padahal bisa dilakukan verifikasi, evaluasi terhadap kinerja orang per orang. Dengan demikian akan didapatkan informasi yang akurat, ada berapa prosen anggota yang tidak menjalankan tugas dan tanggung jawabnya secara baik, berapa prosen yang melanggar kode etik. “ Ini yang tidak diungkap secara objektif oleh berbagai pihak,” jelasnya. Tak digener alisir digeneralisir alisir:: Politisi dari FPG ini mengakui memang ada perilaku-perilaku anggota Dewan yang mencemarkan nama baik DPR, tetapi itu mestinya tidak digenaralisir atau digebyah uyah-uyah, tapi dilihat secara lebih transparan. S a n g a t disayangkan, lanjutnya, kesalahan

SOROTAN satu atau dua orang lalu dianggap merupakan kesalah institusi. “Kita sedang membangun demokrasi, berarti membangun institusi yang kuat. Kalau DPR nya digenaralisir atau digebyah uyah-uyah, maka sebetulnya mendegradasi institusi Negara,” tegasnya. Menurut Darul Siska, kalau satu ketika tidak percaya kepada institusi ini maka sebetulnya kita sedang mundur dari reformasi yang kita lakukan. Karena reformasi itu mengfungsikan semua institusi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. “ Menurut saya tidak boleh ada lembaga yang didegradasi atau dideligitimasi oleh siapapun juga, karena kita sedang membangun tatanan kenegaraan yang lebih baik,” tukasnya. Ditegaskan, reformasi ini dikembalikan kepada cita-cita semula, bahwa kita membangun demokrasi, kita ingin menciptakan Negara yang sehat terjadi ceck and balance terhadap Eksekutif, Judikatif dan Legeslatif. Dia berharap, dalam membangun demokrasi peran media cukup penting karena itu diharapkan tidak mendelegimitasi lembaga-lembaga kenegaraan yang ada termasuk DPR di dalamnya.(mp,ad) Berikut kutipan wawancara Parlementaria dengan Ganjar Pranowo. Apa dampak nya bagi bagi rraky aky at dampakn akya dan negar a ini dengan ban yak nya negara bany akn tif k epada DPR? sor otan nega kepada sorotan negatif Akan baik karena nanti tidak ada lagi arogan, dulu eksektifnya arogan, kini DPRnya arogan setelah disorot terus kan nggak arogan lagi. Kalau sudah semuanya tidak arogan maka akan terciptanya check and balances. Saya optimis, kalau check and balances berjalan dan semua transparan, dengan filosofi hantu- semua dihantui - semua takut dengan KPK, orang takut didemo, dengan ketakutan-ketakutan itu mengakibatkan sistem akan berjalan baik sehingga orang nggak neko-neko. Dengan demikian, kredibilitas mulai nampak, integritas akan nampak juga dan akuntabilitas menjadi kelihatan dan transparani ada. Untuk itu saya selalu mendorong semua rapat di DPR itu harus terbuka. Harus terbuka biar rakyat melihat apa yang dilakukan. “ Begitu

rapat tertutup maka yang ada kongkalikong, maka harus didorong selalu transparan”. Karena itu nanti tatib DPR mutlak harus direvisi, makanya saya mendorong beberapa hal. Model rapat paripurna selama ini kan bertele-tele, panjang pandangan farksi itu tak perlu lagi. Masuk paripurna itu hanya satu voting days. Lalu model rapat paripurna kita jangan seperti nonton bioskop, di banyak negara bentuknya melingkar dari sisi desain, dan pimpinannya dekat dan orang mau ngomong itu harus dibatasi, begitu 3 menit speakernya mati sendiri sehingga setiap anggota Dewan akan ditantang, diuji untuk mampu menyampaikan pertnayaan efektif atau pertanyaan efektif. Itu contoh-contoh yang kemudian bisa kita lakukan sehingga hampir semua perdebtan tidak semuanya di panggung paripurna tetapi diarahkan ke panggung Komisi/Pansus sehingga rakyat mengetahui apa yang dikerjakan wakilnya di DPR. Saya sampai hari ini terus mendorong soal informasi Parlemen baik legislasi maupun rapat-rapat yang aksesable oleh publik termasuk di dalamnya ada CCTV sehingga kalau datang ke DPR tidak sedang marahmarah tetapi sedang melakukan riset atau belajar politik.Sekarang ini rapat tertutup dan PR kita tidak baik maka rakyat datangnya dengan tuduhan DPR salah terus, DPR jelek terus. Saya kira harus diubah banyak termasuk yang ada di tatib. wal apa y ang p er lu aw yang per erlu Langkah a dip er baik i? erbaik baiki? diper Ya keseluruhan,maka harus dibangun integritas masing-masing. Orang salah pasti ada, sebaik apapun yang namanya manusia bisa salah, tetapi peringatanperingatan ini cukuplah sudah, untuk kemudian kita mereformasi diri. Kalau kurang uang, sebaiknya ada kantor khusus pengelola keuangan membuat bujet untuk DPR. Kalau DPR bayarannya kurang naikkan saja, tapi tidak ada lagi kompromi-kompromi kalau melakukan pelanggaran hukum , tidak bisa. Makanya nanti harus dibikin sistem remunerasi nasional, DPR itu

berapa pantasnya, Presiden berapa, dihitung PNS berapa sehingga tidak terjadi gap antara orang yang berpendapatan paling kecil dengan yang tertinggi. Kalau ini semua bisa dilihat, integritas dari anggota bisa terbangun, transparansinya ada, ya kita mulai. Kemudian kita perbaiki sistem dari Undang-undangnya, peraturannya lalu check and balances dengan alat-alat kontrol yang ada, penegakan hukum yang ada sehingga bisa dilakukan. Saya melihat ada satu fungsi DPR yang hilang, namanya fungsi perwakilan, fungsi representasi. Sehingga kalau ditanya mesti cuma tiga fungsinya yaitu legislasi, bujet dan pengawasan, lupa dia punya fungsi representasi sehingga harus mempertanggungjawabkan perwakilannya di daerah perwakilannya. Itulah makanya saya katakan reformasi harus dibangun, saya berpikir dari Dapil Jateng VII, relatif mudah dijangkau dari Jakarta sehingga bisa dengan cepat untuk berkeliling. Nah kalau daerahnya jauh, saya mulai berpikir, mesti ada perwakilan dari anggota DPR di daerah pemilihan sehingga komunikasi antar konstituen ada yang menjembatani sehingga kontinu. Yang terjadi hari ini, anggota DPR tidak ke daerah pemilihan tidak ada sanksi, nggak masuk ngak ada sanksi. Jadi enak anggota rebutan, gajinya besar tapi integritasnya tidak bisa. Seringkali membedakan interupsi dengan intruksi nggak bisa, forum dengan kuorum lalu jadi akuarium dan macam-macamlah, tapi itulah fakta yang pelan-pelan ini publik akan melihat nanti orang yang duduk di DPR akan menjadi orang yang terpilih dan mempunyai kualifikasi tertentu bukan yang ecek-ecek yang mendapatkan suara banyak saja. Dar ya 124 UU Darii sisi legislasi, han hany yang diselesaikan dar get 281 darii tar target UU UU.. Tanggapan anda? Itulah cerminan dari sistem yang tidak baik, saya kebetulan di baleg dan Pansus kedua yang saya pimpin, saya melihat metode yang keliru. Kesatu jumlahnya terlalu banyak, kalau sekarang 50, kurangi 25 saja. Kedua politisi sekarang dihadapkan persoalan teknis


69

SOROTAN ketika membahas UU. Harusnya betulbetul politis, politisi jangan bicara titik koma katanya apa, dan bunyi pasal sebaiknya jangan. Politisi omongnya gini seperti saya terapkan di RUU Susduk, kita tak bahas DIM per DIM tapi coba melakukan semacam laboratorium. Pembahasannya per isu, kebetulan Susduk MPR, DPR, DPRD dan DPD. MPR isunya mau apa sih, adalah pimpinanya dibatasi, kewenangannya harus gitu, tugas lain dikurangi. Jadi pasal yang lain tak perlu dibahas, itu kan cuma kata-kata. Lalu kesekjenan mau diubah, oke sekjen mau dipilih bukan urut kacang, ya kita ubah. Apalagi DPRD ingin dikasih penguatan, tidak diintervensi oke, mari kita buat aturan pemerintah hanya boleh melakukan administratif review sedangkan judicial review oleh lembaga peradilan. Dengan demikian kita akan lebih cepat sehingga bahas RUU tidak berteletele. Ini sangat bertele-tele dan ini Pansus pertama adanya dukungan dari kesetjenan dengan adanya 5 peneliti dan 5 legal drafter sehingga hampir semua keputusan politiknya lebih cepat. Bagaimana ini bunyinya menjadi pasal silahkan legal drafter yang menulis bukan anggota DPR. Di DPR ada yang SH tapi ada yang tidak SH. Ada yang profesor doktor ada yang ijasahnya palsu nggak ngaku. Jadi ini lembaga politik yang cukup beragam tapi bagaimana merumuskan dalam konteks UU sehingga kalau itu bisa dilakukan, pembahasan RUU bisa lebih cepat. Pembahasan RUU bertele-tele karena membedakan mana amandemen, mana adendum satu UU, mana revisi terbatas dan revisi total dengan RUU baru, itu sama saja. Padahal kalau mau amandemen ya pasal yang diamandemen itu saja. Saya kira rapatnya seminggu selesai, tapi diulang lagi malah ada studi banding, itu apa............... Itu contohnya, sehingga saya bersepakat bahwa kinerja DPR dalam legislasi ini kita tertibkan, kita percepat, kita akselerasi dengan memperbaiki sistem. Sistem yang saya yakini benar adalah setiap anggota tim atau Pansus itu nggak usah banyak-banyak dan libatkan staf ahli, ternyata legal drafter

70


hebat-hebat dari DPR tapi nggak pernah dipakai. Saya tanya juga alumni luar negeri S2 master of law semua hebat-hebat, nggak pernah dipakai ketika dipakai luar biasa, dan kita bisa menandingi pemerintah. Saya memimpin rapat legislasi, saya conf ident menghadapi pemerintah saya bisa debat habis. Karena kita di back up, sehingga kita perbaiki dalam pembahasan RUU lebih efektif. Dengan sisa w aktu sek itar 10 waktu sekitar bulan b enar kah DPR akan lo yo, benar enarkah loy tr asi k e ban yak y ang b er konsen onsentr trasi ke bany yang ber erk pemilu 2009? Saya kira tak sekedar loyo, DPR sekarang sudah luweh-luweh sudah tidak terlalu peduli dengan tugas pokoknya. Dan saya yang men-challenge (menantang) anggota saya sendiri juga karena semua ternyata tidak mempunyai jiwa kenegarawanan dan integritas yang tinggi. Buktinya saya cari kuorum saja susah, mereka integritasnya mulai melembek makanya banyak pekerjaan yang tidak dapat diselesaikan. Saya menchallenge masing-masing fraksi kalau tidak bisa, PAW saja orang-orang itu. Karena itu dalam rapat-rapat Panja tolong minimal harus ada satu saja masing-masing fraksi dengan mewakilkan satu itu akan kerja kita consinyering terus-menerus untuk mengejar ketertinggalan. Dan saya orang tidak terlalu optimis bahwa akan dikejar dalam sisa waktu, target legislasi nggak akan tercapai. Jadi saya menilai prestasi DPR hari ini masih biasa-biasa saja, masih sangat jauh bahkan cenderung kurang. Jadi saya menyadari itu sehingga dalam perbaikan UU termasuk Susduk dan tatib dan ke depan siapapun menjadi anggota menikmati itu. Mudahmudahan pemerintah juga sependapat, tapi kalau masih paradigma lama susah mengharapkan perubahan. Dalam sejar ah, DPR p er io de sejarah, per erio iode sekar ang ini ban yak y ang masuk sekarang bany yang tahanan juga dar darii kalangan pejaba utif dan yudika tif ejabatt eksek eksekutif yudikatif tif.. Cer min apa ini? ermin Ini cerminan transparansi, keberanian dan integritas dari anak

bangsa dalam memperbaiki sistem nasionalnya. Kenapa dulu tidak, karena tidak ketahuan. Sebenarnya waktu itu lebih, tapi kan nggak ada orang berani. Saya katakan siapa yang berani melawan Soeharto ketika itu, dulu akan menjadi anggota DPR discreening, dulu harus bersih lingkungan macam-macam. Partai ketika masuk pemilu harus dapat restu dulu, sekarang kan tidak. DPR lah sendiri yang melahirkan lembagalembaga penegak hukum. Makanya bagi saya melihat itu hal yang biasa-biasa saja. Kalau hari ini, dari kalangan pemerintah, dari DPR masih ada yang ditahan dan masih korup, itu orang kebangetan saja. Itu orang sinting, orang gila yang tak layak menjadi pejabat negara untuk mengurus republik ini. Kalau kemarin ada salah, wajar namanya manusia. Tapi kalau sudah ada seperti ini tidak memperbaiki diri saya kira memang tindakannya harus lebih keras. Saya menyadari betul ini koreksikoreksi yang baik untuk republik ke depan sehingga betul-betul Zero Corruption meski itu mimpi. Ini sebuah langkah perbaikan yang sangat produktif untuk republik dalam rangka transparansi dan meminimalisasi kerugian negara yang masuk kantongkantong pribadi. Ide dan nia ak G anjar ini niatt baik P Pak Ganjar ada y ang menduk ung nggak? yang mendukung Ada yang mendukung ada yang tidak, ada yang masih punya pikiranpikiran bahwa kita punya kekuasaan uncuontable lebih. Artinya dengan imunitas yang tinggi, kita lembaga - saya katakan tidak bisa. Kalau kita kurang uang naikkan saja gajinya, paling kan rakyat marah, tapi kalau kita pandai menjelaskan kan tidak.Tapi kalau masih bisa nyolong, ngentit ya akan sama saja, mau jamaah saja. Makanya saya berharap betul, ini momentum bagus untuk merombak DPR ini menjadi satu institusi yang betul-betul exelencys- terhormat, your exelencys betul-betul terwujud. Mimpi saya, DPR itu lembaga politik didukung oleh staf ahli, hal teknisnya disupport kemudian uang tidak harus banyak tapi tidak kekurangan. Sebab kalau kekurangan

SOROTAN pasti nyolong sehingga pada tingkat itu kewajiban terhadap partai, kewajiban terhadap konstituen dan keluarganya menjadi tercukupi. Sisi supporting sistemnya, kita mau hal-hal sifatnya teknis jangan diurus oleh DPR, buat lembaga teknis yang ngurus keuangan, soal pelaporan dsb. Dan saya ingin orang datang ke DPR ini dalam rangka piknik, dalam rangka belajar dan riset, maka saya berharap Grand design DPR itu Taman Ria dihabisi semua punya DPR. Ada perpustakaan nasional, ada lembaga riset yang bagus sehingga akan menghimpun semua memori vantulichting semua risalah dan dokumen sehingga mentrist ganjar pranowo, selama 5 tahun menjadi anggota DPR apa yang dikerjakan sehingga publik akan melihat, Ganjar ini hanya duduk-duduk, ngantuk maka nggak usah dipilih lagi Yang kedua, dengan adanya media center yang bagus ini akan terjadi komunikasi desiminasi informasi yang bagus sehingga perlu kiranya perlu Preess Room yang bisa memfasilitasi publik yang kita harapkan bisa dimenej. Kalau saya jadi pimpinan DPR setiap Jumat adanya coffe morning, selama sepekan ini DPR mengerjakan ini. Dan nanti setiap hari Senin, Pimpinan DPR menglaunch akan melakukan ini. Dengan coffe morning ini akan terjadi komunikasi politik yang bagus dan rakyat mengerti, itu yang dikerjakan DPR. Dan yang perlu kita perbaiki hari ini adalah anggota DPR dengan hak bertanya itu boleh bertanya kepada siapapun, tidak anggota komisi.Tak perlu dibatasi keanggotaan di komisi. Ini pola pikir yang masih konyol yang akhirnya menyempitkan ruang gerak dari anggota DPR itu sendiri. Misalkan ini ada persoalan pendidikan dan kesehatan, nggak peduli saya akan telpon kepada instansi terkait. Rutinitas pekerjaan anggota Dewan ini harus diubah, kalau benar-benar kita menyusun UU sudah politik, pengambilan keputusan sudah politik, maka DPR tak perlu rapat tiap hari. Ini bukan pekerjaan politik, tapi pegawai politik. Tiap hari rapat, malah BK DPR mau mengadakan absen bagi anggota DPR. Aneh-aneh saja...... (mp).

Darul Siska (Fraksi Partai Golkar): Reformasi Mengamanatkan Semua Lembaga Negara Berfungsi Dengan Baik T:T anggapan B apak mengenai :Tanggapan Bapak kinerja DPR selama Tahun 20042009, selama 4 tahun ini, ban yak bany masy ar aka yor oti sisi masyar araka akatt men meny oroti nega tifn ya padahal sisi p ositifn ya negatifn tifny positifn ositifny juga ada. Tanggapan anda? Jawab : Darul Siska Yang pertama tentu kita mesti melihat ada perubahan-perubahan besar yang terjadi dalam system ketatanegaraan kita, tapi yang paling signifikan adalah Dalam UUD 45 setelah dilakukan amandemen, itu ada perpindahan kekuasaan. Dulu kekuasaan membuat UU ada ditangan Pemerintah dan DPR hanya mempunyau usulan Inisiatif, sekarang kekuasaan membuat UU ada di DPR dan Pemerintah. Yang ke dua adalah makin terbukanya system kemasyarakatan kita, sehingga apa yang dikerjakan oleh DPR dan apa yang terjadi di Senayan itu disoroti oleh semua orang. Tentu orang menyoroti DPR itu tergantung dari kepentingannya masing-masing. Memang kita merasakan DPR itu belum memuaskan dan nelum memenuhi keinginan masyarakat, tetapi kita merasakan pemberitaan DPR itu belum cover both side artinya belum kedua sisi DPR disorotinya secara fair artinya kalau memberitakan yang jelek, harus juga kita melihat sesuatu yang positif untuk melakukan perbaikan ke dalam, tetapi juga harus ada pemberitaan yang baik terhadap hal-hal yang positif, sebagai reward bagi orang-orang yang yang bekerja secara baik dan optimal serta yang menjalankan tugas dan fungsinya sebagai Wakil Rakyat. Kalau kita fair, maka kita harus melihat keseluruhan aspek. Kebetulan saya pernah menjadi Wakil Ketua Tim Kajian Peningkatan Kinerja DPR..

Disitu kita melihat beberapa kelemahan (belum memuaskan kehendak rakyat), yang pertama memang ada kelemahan Anggota DPR itu sendiri,secara orang per orang. Kedua, ada kelemahan system yang mendukung DPR, ke tiga , yang disebabkan oleh berbagai pihak di luar. Bila dirinci satu persatu saya katakana begini, yang menyangkut Anggota DPR perorangan memang kita harus mengakui secara jujur fungsi control terhadap Anggota DPR itu tidak bisa dilakukan oleh institusi lain, kecuali Fraksi di DPR. Ada Fraksi yang berfungsi memberikan dorongan, tegoran, penugasan kepada Anggotanya. Dengan demikian anggota Fraksinya bekerja dengan optimal, tetapi ada juga Fraksi yang tidak bisa mendisiplinkan anggotanya Selanjutnya yang menyangkut sistem, kenapa DPR itu menjadi lemah dalam produktifitas? Tatib mengatur, dalam pengambilan keputusan masih berdasarkan musyawarah mufakat, atau pengambilan keputusan dihadiri oleh setengah fraksi atau lebih, atau setengak Anggota atau lebih, sementara beban pekerjaan begitu berat. Banyak sekali UU yang dibahas secara paralel, dan disitu ada FraksiFraksi kecil, dengan jumlah fraksi-fraksi yang kecil ini menyebabkan juga terhambatnya pencapaian kourum di berbagai Pansus, Komisi atau Alat Kelengkapan Dewan lain. Yang dimaksud dengan system adalah system dukungan, sedangkan Sekretariat Jenderal DPR RI (Sekjen) memang jumlahnya besar tetapi juga belum maksimal memberikan dukungan terhadap tugas dan fungsi Anggota DPR. Sebagian besar pegawai Sekjen masih mengerjakan pekerjaan


71

SOROTAN administrative, padahal yang sangat dibutuhkan Anggota DPR dukungan yang bersifat substansi. Kita butuh dukungan dengan memberikan data dan informasi dalam membuat UU, kita membutuhkan Sekjen yang siap membuat catatan, laporan singkat rapat dalam waktu yang secepat-cepatnya, dan yang bisa menjadi Public Relation (PR) DPR, karena apa yang dilakukan Sekjen dicerminkan perilaku anggota DPR, juga mempunyai keahlian-keahlian untuk menyusun Perundang-Undangan. Jadi kita harus menata, Sekjen perlu penyesuaian terhadap tuntutan dan tugas fungsi Anggota DPR dan dirasakan juga salah satu rekomendasi kita, Anggota DPR harus diberikan dukungan oleh para tenaga ahli, tahun ini kita telah mempunyai tenaga ahli, tapi tenaga ahli yang kita punya masih trail and eror belum betul-betul ahli. Karena baru pertama kali kita mempunyai Tim Ahli, belum ada code of conductnya, artinya belum ada job description yang harus dilakukan oleh Tim ahli. Tim ahli sekarang masih tergantung daripada Anggota DPR nya, ada Anggota yang senang dengan Tim ahli karena dia merasa terbantu dan bisa memanfaatkan tim ahlinya untuk membantu dan meringankan tugastugasnya. Tetapi ada Anggota DPR merasa terganggu dengan adanya Tim ahli, karena dia tidak tahu tim ahli ini mau ditugaskan apa, sedangkan anggotanya jarang di kantor, jarang mengikuti rapat, mungkin dia tidak terlibat pembahasan UU, tidak terlibat dalam rapat-rapat Komisi. Disini perlu kita lihat secara objektif sebagai bentuk mengintrospeksi diri sendiri. Hasil Kajian Tim Peningkatan Kinerja DPR telah mengeluarkan satu buku yaitu “Reformasi DPR”.Tetapi buku itu tidak memberikan makna apa-apa bila tidak ditindaklanjuti semua pihak. Yang ke tiga adalah dukungan dari luar, maksudnya adalah dalam Rapat Kerja membahas UU itu sangat ditentukan oleh mitra kerja komisi

72


orang merupakan kesalah institusi, karena kita sedang membangun demokrasi, membangun demokrasi adalah membangun institusi yang kuat, kalau DPR nya digenaralisir atau digebyah uyah-uyah, maka sebetulnya mendegradasi institusi Negara. Kalau satu ketika tidak percaya kepada institusi ini maka sebetulnya kita sedang

adalah Pemerintah. Banyak sekali membuktikan Rapat Kerja pembahasan UU lambat sekali karena Pemerintahnya tidak focus terhadap masalahnya, dan seringkali rapat-rapat dengan Menteri terpaksa ditunda dan ditunda, kenapa ? seringkali Menteri-menteri itu tidak memprioritaskan pembahasan UU atau undangan yang dikirim oleh DPR karena berbenturan jadual dengan undangan yang dikirim oleh Presiden. Itu juga menjadi penyebab. Sekarang ini yang diungkapkan atau disoroti baru kelemahan-kelemahan dan belum diungkap secara objektif, ada halhal yang positif. Sekarang imagenya adalah 550 orang ini jelek semua, padahal bisa dilakukan verifikasi, evaluasi terhadap kinerja orang per orang dengan demikian kita akan mendapatkan informasi yang akurat. Ada berapa prosen Anggota yang tidak sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya secara baik, berapa prosen yang melanggar kode etik, ini yang tidak diungkap secara objektif oleh berbagai pihak. Yang lain adalah ada memang perilaku-perilaku yang mencemarkan nama baik DPR, tetapi itu mestinya tidak digenaralisir atau digebyah uyah-uyah, tapi dilihat sebagai transparan. Sangat disayangkan kesalahan satu atau dua

mundur dari reformasi yang kita lakukan. Karena reformasi itu mengfungsikan semua institusi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, menurut saya tidak boleh ada lembaga yang didegradasi atau dideligitimasi oleh siapapun juga, karena kita sedang membangun tatanan kenegaraan yang lebih baik. Reformasi ini dikembalikan kepada cita-cita semula, bahwa kita membangun demokrasi, kita ingin menciptakan Negara yang sehat terjadi ceck and balance terhadap Eksekutif, Judikatif dan Legislatif. Peran media dalam membangun demokrais hendaknya tidak mendelegimitasi lembaga-lembaga kenegaraan yang ada termasuk DPR di dalamnya. Tanya : DPR periode sekarang banyak yang ditangkap KPK, tapi bukan hanya monopoli DPR dari kalangan pemerintah dan penegak hukum juga ada?? J: Memang tuntutan reformasi begitu, semua institusi berfungsi. Lembaga eksekutif apakah sudah berfungsi dengan baik ternyata belum, karena reformasi birokrasi belum terjadi, baru pergantian orang-orang, birokrasi masih seperti yang dulu. Lembaga legislatife apakah sudah berfungsi dengan baik, juga belum tetapi lembaga

SOROTAN legislatif sedang berupaya memperbaiki dirinya. Yang telah dilakukan dengan Peningkatan Kinerja Dewan, sedangkan di lembaga yudikatif apakah sudah bekerja dengan baik, mereka juga sedang berupaya menjalankan tugas dan fungsinya sehingga terungkaplah berbagai kasus-kasus selama ini terjadi di semua lini. Sangat disayangkan pemberitaan media masa legislatiffe menonjol diberitakan, semestinya diberitakan saja secara proporsional terhadap kekeliruan itu. T: S emua A nggar an diputuskan Semua Anggar nggaran T, dik erjakan oleh BURT dikerjakan oleh BUR Sekjen, seolaholah sek ia seolah-olah sekrretar etaria iatt dan A nggota tidak k lop Anggota klop J :Sebetulnya tinggal mekanismenya artinya keputusan BURT, BURT itu adalah kelengkapan Dewan yang membantu Pimpinan DPR untuk mengatur rumah tangga DPR. Sebetulnya keputusan yang dibuat oleh BURT seharusnya sudah menjadi keputusan Fraksi-Fraksi yang ada di DPR , karena di BURT ada perwakilan semua Anggota Fraksi. Tetapi ternyata selama ini apa yang diputuskan oleh BURT tidak mencerminkan kepentingan Fraksi. Mestinya Pimpinan DPR dalam rangka mengimplementasikan satu keputusan BURT dapat melakukan cross ceck kepada Pimpinan Fraksi suatu kebijakan untuk dilanjutkan atau tidak. Misal pengadaan Lap top ramai diberitakan, dulu idenya pengadaan lap top berbarengan dengan pengadaan tenaga ahli, anggaran pengadaan tenaga ahli tidak disetujui, anggaran lap top disetujui, seharusnya Pimpinan Dewan menanyakan kepada pimpinan Fraksi, lap top ini bagaimana posisinya, makanya Pimpinan Fraksi mengatakan kalau tenaga ahli tidak disetujui mengapa lap top diadakan, yang akan mengguinakan lap top kan Anggota DPR, tapi ada tenaga ahli. P.R DPR keluar tidak bagus seolah-olah lap top itu untuk DPR, padahal lap top untuk tim ahli Selanjutnya mesin cuci diserahkan kepada pimpinan lalu diputuskan pelaksanaannya diadakan, padahal mesin cuci tidak dibicarakan di Pimpinan Fraksi.

Yang terakhir soal rehabilitasi gedung, telah diputuskan oleh BURT disampaikan kepada Pimpinan. Pimpinan sudah tau apa yang diputuskan BURT belum mencerminkan kehendak semua Anggota, sebetulnya keputusan BURT harus di cross ceck kepada Pimpinan Fraksi-Fraksi dulu sebelum kebuijakan itu dilaksanakan. T: A da usul k eputusan BUR T Ada keputusan BURT diba wa k eP ar ipur na un tuk dibaw ke Par aripur ipurna untuk tr anspar an, bagaimana menur ut transpar ansparan, menurut Bapak ? J:Bisa dibawa ke Paripurna, namun yang menyangkut kebijakan anggaran boleh, tapi kalau itu terlalu lama karena menyangkut penggunaan anggaran, sebetulnya tidak semuanya diputuskan di Paripurna, bisa dengan Rapat Konsultasi kalau itu mendesak tidak sempat dibawa ke Paripurna. Saya tidak keberatan bila dibawa ke Paripurna bila waktunya cukup, bila itu mendesak bisa dibawa ke Rapat Konsultasi dengan Pimpinan Fraksi. T :Ada yang menilai DPR ini kebablasan? J :DPR dinilai kebablasan atau tidak kebablasan tidak bisa berdasarkan kacamata penilaian sesaat. Untuk melihat DPR itu berfungsi atau tidak sesuai dengan kewenangannya harus dicek kepada UUD 45.Karena yang dikerjakan oleh DPR itu diamanatkan dengan UUD 45 dan diamanatkan oleh UU. Kalau itu dianggap sebagai kebablasan maka yang harus dievaluasi UUD 45. Contoh : Fit and Proper test Duta Besar itu ada amanat UUD 45 ada kebijakan hukumnya. Waktu UU dibuat DPR tidak mebuat sendiri melainkan bersama dengan Pemerintah, jadi apa yang diputuskan pengangkatan pejabatpejabat publik yang dilakukan melalui DPR itu merupakan keputusan bersama antara Pemerintah dengan DPR. Jadi tidak bisa serta merta kemauan DPR, karena UU dibuat bersama. Misalnya Fit and Proper test Panglima TNI, Fit and Proper test Kapolri, Fit and Proper test Gubernur BI, Fit and Proper test hakim Agung semuanya berdasarkan UU. Apabila RUU itu tidak disetujui Pemerintah maka RUU itu tidak

menjadi UU. T: D Dii Bidang legislasi DPR sekar ang ini bar u men yelesaikan sekarang baru meny kur ang dar urang darii 50% ? J: Saya setuju bidang legislasi itu jauh dari harapan, karena ini dalam masa trasisi dari kewenangan Pemerintah menjadi kekuasaan DPR, sementara Tim pendukung DPR belum begitu kuat, kemuadian kita kerjasama yang lebih intens dengan Pemerintah dalam membuat UU. Dalam banyak kasus wakil-wakil Pemerintah seringkali membatalkan pertemuan, jadi saya tidak membela diri, tapi kinerja kita di dalam penyusunan UU memang belum sesuai dengan harapan. Selain itu Fraksi-Fraksi kecil kita tunggu lama untuk hadir mencapai kourum, untuk masa yang akan datang minimal Anggota Fraksi itu minimal Anggotanya 3 kali jumlah Alat Kelengkapan Dewan. Misalnya Alat kelengkapan dewan ada sebelas jadi Anggota Fraksinya 33 orang. T: A pakah jumlah F Apakah Frraksi diciutkan? J: Harus, karena Anggota Fraksi yang sedikit justru itu menjadi penghambat proses pengambilan keputusan dan proses pembahasan UU. T: Tak tter er get legislasi erccapai tar target apakah kar ena adan ya MK ? karena adany J: Itu sudah diperhitungkan, UU tidak boleh bertentangan dengan UUD, ternyata MK dalam melakukan pengawasan Kinerja DPR dalam penyusunan UU itu juga ada yang melampaui kewenangannya, sehingga MK membuat norma sendiri. Padahal kewenangan MK hanya boleh mengatakan ini melanggar dan ini tidak melanggar, hanya itu saja. MK juga pernah melakukan langkah yang keliru menurut saya dikala MK menetapkan norma baru dalam satu UU. T:A pa mungk in tar get dar Apa mungkin target Prolegnas itu dip er kecil sehingga diper erk sehingga DPR tidak tter er bebani erb dalam p en yusunan UU ? pen enyusunan J : Menurut saya bukan targetnya yang keliru, tapi mekanisme dan


73

SOROTAN pembahasan di DPR serta dukungan Sekjen yang harus diperbaiki. Jadi kita juga menata jumlah Fraksi yang benar, jumlah Fraksi yang makin kecil dengan jumah anggotanya semakin besar akan lebih memberikan dukungan sehingga produktifitas kinerja DPR akan lebih meningkat di masa yang akan datang. T: D engan sisa w aktu y ang Dengan waktu yang singka get singkatt apakah tar target pen yelesaian UU tter er eny erccapai? J: Saya juga termasuk orang yang pesimis, kalau kinerja DPR pada sisasisa masa bakti ini akan lebih baik, karena system Pemilu membuat atau menuntut orang-orang yang ada di DPR sekarang ini akan maju untuk lebih banyak turun ke daerah. Karena ada yang

menggunakan suara terbanyak artinya membutuhkan sosialisasi yang intens para calon dengan pemilihnya, akan menyita banyak sekali energi Anggota DPR sekarang untuk maju lagi pada tahun 2009, jadi tidak bisa lagi konsentrasi tugas-tugas yang ada di DPR. Sistem Pemilu sekarang memberikan kontribusi yang negatif bagi peningkatan kinerja DPR, untuk satu tahun kedepan ini. UU y ang sudah T:B er apa R yang Ber erapa RUU omisi V selama 4 Komisi diselesaikan K tahun ini ? J :Tidak banyak, ada UU tentang

74


Kereta Api, UU tentang Pelayaran, sekarang ada UU Penerbangan ada UU yang satu paket UU tentang lalu Lintas dan Angkutan Jalan itu semuanya revisi. Ada UU yang baru yang belum kita garap sepert UU tentang Badan Meteorologi dan Geofisika ada UU tentang Ikatan Arsitek dan RUU tentang Daerah Tertinggal. T:H ar apan B apak, DPR Har arapan Bapak, men yelesaikan tugasn ya dalam meny tugasny sisa masa jaba tan ini ? jabatan J :Mungkin bisa dilakukan modifikasi, misalnya untuk menyelesaikan UU korumnya tidak perlu dengan jumlah orang, mungkin cukup dengan perwakilan Fraksi, karena selama ini yang ditetapkan Anggotanya cukup banyak tapi Anggota yang bekerja

ternyata tidak banyak. Karena dalam membuat UU harus konsentrasi penuh, akan cepat akan pemahaman kita untuk membahas Pasal demi Pasal, Bab demi Bab dalam RUU itu yang saling kait mengkait. UU selama ini T :P embahasan R Pembahasan RUU ar akan hal-hal y ang tidak membicar arakan yang membic pen ting sep er ti titik, k oma dan enting seper erti koma redaksional apak? edaksional.. Tanggapan B Bapak? J : Oh ya, sebenarnya itu tidak perlu, itu yang saya katakana dukungan staf sangat penting. Kalau saja Tim ahli kita sudah mulai produktif, sudah ada job description yang baik, pekerjaan yang bersifat teknis redaksional bisa diserahkan kepada tim

ahli. Tim ahli bisa berunding dengan Tim Pemerintah dari Eselon satu atau dua untuk merumuskan yang bersifat redaksional, substansinya saja yang dibahas oleh Anggota. T: Pemberitaan DPR oleh mass media disorot mengenai negatifnya saja, sedangkan pembahasan UU dari segi positifnya kurang?.. J: Ekspos terhadap UU malah minim, yang diekspos malahan ada Anggota yang bepergian ke luar negeri untuk, tapi hasil pembahasan UU kecil sekali. T: Majalah P ar lemen han ya Par arlemen hany ter ba tas k epada A nggota dan erba batas kepada Anggota dilingk ungan S ekjen DPR? dilingkungan Sekjen J: Justru begini, strategi PR kita harus dirubah. Majalah Parlemen yang kita miliki harus menjadi majalah umum yang dikelola oleh orang-orang propesional yang ada di DPR. Dengan demikian untuk mengetahui kegiatan Parlemen dengan membaca majalah Parlemen. Jadi ada perimbangan berita yang disusun oleh orang di luar DPR dengan orang yang tahu apa yang terjadi di DPR secara keseluruhan. Kenapa masyarakat tahu dari sisi negatif DPR, karena masyarakat tahu dari media cetak, sedangkan media elektronik mengeksposnya sedikit engle lebih banyak kepada hal yang negatif. Di Kanada semua media elektronik membangun konsorsium, kemudian konsorsium itu diserahkan kepada salah satu stasiun televise untuk mengcover semua kegiatan legeslatif, itu dibiayai oleh media elekroniknya dan ada setiap hari wajib siar. Dengan demikian rakyatnya terdidik, memahami dan menilai apa yang dikerjakan oleh parlemennya, kalau dihujat itu tidak apa-apa kalau memang itu sesuatu yang keliru., sedangkan media kita memprovokasi untuk membenci DPR dan mendeligimitasi institusi, kita mematikan sendiri langkah-langkah demokrasi yang sedang kita bangun di era reformasi. (ad/mp)

SOROTAN

Dari Asian Parliamentary Assembly :

Deklarasi Jakarta Hasilkan 14 Resolusi DPR RI belum lama ini menjadi tuan rumah pelaksanaan Sidang Pleno ke tiga Asian Parliamentary Assembly (APA) yang berlangsung di Jakarta Convention Centre (JCC) dari tanggal 26 hingga 29 November 2009.

P

elaksanaan sidang berjalan sukses dengan esensi yang dapat memberi manfaat bagi semua pihak terutama pada Negara yang tergabung dalam keanggotaan Parlemen dan anggota Negara yang masuk dalam kategori observer. Sampai saat ini, APA telah bersidang selama dua kali, ke dua sidang berlangsung di Teheran Iran. Sidang Pleno pertama dilaksanakan pada tahun 2006 dan Sidang Pleno ke dua pada tahun 2007. Adapun anggota APA terdiri dari 39 negara dan 18 observer, yaitu Afghanistan, Bahrain, Bangladesh, Bhutan, Cambodia, China, Cyprus, Indonesia, Iran, Irak, Jordan, Kiribati, Korea (Democratic Peoples’s Republic), Korea (Republic of), Kuwait, Kyrgyztan, Laos, Lebanon, Malaysia, Maldives, Mongolia, Nepal, Pakistan, Palau, Palestine, Philippines, Russian Federation, Saudi Arabia, Singapore, Sri Lanka, Syria,Tajikistan,Thailand,Tonga, Turkey, United Arab Emirates (UAE), Usbekistan, Vietnam, dan Yemen. Sedang delapan belas observer itu dari Negara-negara, Australia, Azerbaijan, Fiji,India, Japan, Kazakhstan,

Marshal Islands, Micronesia, Nauru, New Zealand, Oman, Papua New Guinea, Samoa, Salomon Islands,Timor Leste, Turkmenistan, Tuvalu dan Vanuatu. Asian Parliamentary Assembly (APA) lahir pada tahun 2006 pada saat berlangsungnya The Seventh Session of the Association of Asian Parliaments for Peace (AAPP) yang berlangsung di Teheran pada tanggal 12 – 14 November 2006. AAPP yang berdiri pada tahun 1999 mengalami transformasi menjadi APA untuk memperjuangkan kedamaian berdasarkan keadilan dan mempercepat kerjasama antar parlemen di wilayah Asia. Karena banyaknya hal-hal yang dibahas dalam sidang APA, pada akhirnya membentuk unit kerja yang khusus membahas beberapa bahasan pokok dalam setiap pertemuannya. Hasil bahasan tersebut akan dikonsultasikan kepada anggota parlemen dan pemerintah Negara yang bersangkutan. Unit kerja (working group) yang terdapat dalam APA terdiri dari : Pact of Friendship in Asia, Integrated Energy Market in Asia, Asian Monetary Fund, Globalization ; Opportunities and

Challenges for Asia, Reducing Poverty in Asia, Cultural Diversity, Combating Corruption and Promoting Good Governance, Drafting the APA Rules and Procedures, Preparing the Agenda and Organization of the Joint Conference of the APA Parliamentarians and Foreign Ministers of the members states, Developing possible areas for enacting common legistations, Organizing a public information campaign. Dibuka P Prresiden Sidang APA yang dibuka oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, juga dihadiri Ketua MPR RI Hidayat Nurwahid, Ketua DPD RI Ginandjar Kartasasmita dan juga Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo. Pembukaan Sidang yang berlangsung di Gedung Pustakaloka DPR RI berlangsung dengan meriah yang diawali dengan tarian Glipang dari daerah Madura dan diakhiri dengan pemukulan gong oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Setelah pembukaan Sidang, dilakukan juga penanaman pohon oleh delegasi APA sebagai tindakan nyata dari salah satu resolusi APA yang meminta PARLEMENTARIA TH. XXXIX NO. 69

75

LIPUTAN KHUSUS penanaman bermiliar-miliar pohon di seluruh kawasan Asia, yang juga merupakan bentuk dukungan terhadap gerakan Indonesia menanam yang dicanangkan oleh Presiden RI. Pada kesempatan tersebut, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ikut menanam pohon dihalaman gedung DPR RI, dimana menurut Ketua DPR RI Agung Laksono, tanaman tersebut merupakan tanaman langka yang harus dilestarikan kehidupannya agar tidak punah. Efisiensi P enggunaan Ener gi Penggunaan Energi Dalam Siaran Pers sesaat setelah penutupan Sidang Parlemen Asia, Presiden Asian Parliamentary Assembly yang juga Ketua DPR RI Agung Laksono mengatakan melalui resolusi yang dihasilkan parlemen, anggota APA bertekad untuk meningkatkan efisiensi penggunaan energi di Asia. Agung Laksono yang didampingi Ketua Badan Kerjasama Antar Parlemen (BKSAP) Abdillah Toha dan anggota BKSAP lainnya mengatakan, tekad itu disepakati dalam rangka mempertahankan kestabilan persediaan energi dan mendorong sesegera mungkin terciptanya Asian Integrated Energy Market. Agung menjelaskan, dari sidang APA yang baru saja berlangsung melahirkan sejumlah resolusi yang dihasilkan, baik di bidang energi, ekonomi dan pembangunan berkelanjutan, sosial dan budaya, politik dan perdamaian dan keamanan regional. Resolusi tersebut merupakan komitmen dari parlemen negara-negara Asia untuk merespon perkembangan dan isu-isu terkini yang terjadi di dunia dan memberikan dampak yang berarti bagi kelanjutan pembangunan di kawasan. Selain itu, anggota APA juga menegaskan kembali pentingnya usahausaha pengentasan kemiskinan dan tidak menjadikan krisis financial yang sedang dihadapi saat ini sebagai penghalang bagi kelangsungan usaha pengentasan kemiskinan. Pertemuan ini, kata Agung, memiliki arti yang sangat penting karena bertepatan dengan kondisi ekonomi dan keuangan dunia yang sedang

76


menghadapi krisis. Deklarasi Jakarta sebagai suatu kebulatan tekad parlemenparlemen anggota APA untuk mendorong terciptanya sistem keuangan dan perdagangan global yang lebih adil. Parlemen APA menyadari bahwa ketiadaan transparansi, akuntabilitas dan pengawasan terhadap lembaga keuangan dan lembaga pembiayaan adalah pencetus dari ketidakstabilan kondisi keuangan saat ini dan membuka peluang besar bagi tindakan-tindakan spekulatif. Terhadap upaya bersama untuk mengatasi krisis yang mempengaruhi ekonomi negara-negara di kawasan Asia terutama negara-negara yang memiliki fundamental ekonomi yang kuat, perlu membentuk emergency funding dan regional economic mechanism yang bertujuan terciptanya kondisi ekonomi yang kondusif. Selain itu, APA juga menegaskan kembali hak dasar yang tidak terelakkan bagi seluruh Negara untuk mengembangkan penelitian produksi dan penggunaan energi atom untuk maksud-maksud perdamian tanpa diskriminasi, namun tetap sejalan dengan aturan-aturan yang berlaku. APA juga meneguhkan kembali prinsip-prinsip pembentukan APA untuk memperkuat kerjasama antar parlemen, memajukan perdamaian, meningkatkan kesejahteraan, melindungi hak asasi dan keadilan. Kutuk Tindakan Ter or is eror oris Dalam keterangannya dengan Pers, Agung juga menyampaikan bahwa delegasi APA menyatakan keprihatinan yang mendalam dan mengutuk keras tindakan teroris yang terjadi di Mumbai India, yang memakan korban rakyat sipil yang tidak berdosa. Keprihatinan yang sama juga dinyatakan delegasi APA terhadap tindakan tidak berperikemanusiaan yang dilakukan Israel, khususnya di Al Quds dan Gaza. Dalam hal ini APA mendesak organisasi-organisasi internasional seperti PBB dan ICRC mempercepat bantuan kemanusiaan untuk mengurangi penderitaan rakyat Palestina. Senada dengan itu, anggota Badan Kerja Sama Antar Parlemen lainnya

Marzuki Darusman mengatakan, serangan teror yang terjadi di Mumbai India itu kembali mengingatkan bahwa terorisme itu riil dan tidak bisa dihubungkan dengan satu bangsa tertentu, karena terorisme itu bisa terjadi dimana saja. Terorisme juga tidak bisa dihubungkan dengan satu agama tertentu, sebagai stigmatisasi dari agama itu. Karena itu, memang nyata-nyata perlu adanya kerjasama di bidang ini untuk mencegah terorisme berkembang dimana-mana. “Kita prihatin atas banyaknya korban yang telah berjatuhan,” kata Marjuki. Kejadian di India, merupakan hentakan bagi kita bahwa terorisme itu riil dan bisa timbul dibagian manapun juga dan belum tentu berhubungan dengan keadaan ekonomi dari suatu masyarakat. Teror di India, terjadi disuatu kota besar di India yang relatif merupakan kota kelas menengah, tetapi juga menjadi sasaran dari orang-orang yang melakukan teror. Hal ini menggambarkan bahwa sasaran mereka tidak selalu tertuju kepada orang-orang atau kelompok tertentu. Memang, kata Marjuki, kalau tidak salah aksi itu ditujukan pada suatu negara tertentu, tapi hal itu saya kira hanya mempersempit masalahnya,” ujarnya. Bagi kita, terorisme itu tidak hanya ditujukan pada kelompok tertentu, terorisme adalah terorisme dan bisa mengenai semua orang. Tentunya, hal ini menjadi satu peringatan bahwa keadaan dunia tidak bisa begini terus. Karena terorisme berkaitan dengan keadaan yang tidak memuaskan dari dunia ini dari segi keadilan dan ketimpangan. Tetapi tentunya tidak bisa disederhanakan bahwa terorisme itu tumbuh karena orang-orang miskin atau orang-orang yang beragama Islam. “Dengan demikian saya kira jadi peringatan bagi kita untuk lebih waspada bahwa di Indonesia pun memungkinkan terorisme itu lahir dan terjadi,” kata politisi dari Frakti Partai Golkar ini. (tt)

LIPUTAN KHUSUS

14 KEPUTUSAN DEKLARASI JAKARTA I. K omisi Ener gi Komisi Energi Standing Committee on Asian Integrated Energy Market, yang dipimpin Hezam Bin Hazza Al-Otaibi, MP dari Saudi Arabia telah membahas Draft Resolution on the Integrated Energy Market in Asia. Sidang komisi ini telah menghasilkan sejumlah keputusan yaitu, 1. Menyetujui usulan delegasi Indonesia yang disampaikan Simon Patrice Morin sebagai Wakil Ketua Standing Committee on Asian Integrated Energy Market dan anggota APA Energy Advisory Group bersama-sama dengan Wakil Parlemen dari Rusia, Iran, Philipina dan Turki dalam rangka terwujudnya integrasi pasar energy Asia. 2. Menyetujui usulan amandemen Delegasi Indonesia yang menegaskan perlunya integrasi pasar energy Asia harus mencakup pula energy non-fosil sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari upaya integrasi pasar energy di Asia. Selain itu perlunya transparansi dan saling kepercayaan antar Negara anggota APA atas pengelolaan sumber-sumber daya energi dan penguatan peran dorongan politik (political endorsement) anggota parlemen terhadap pemerintah Negara anggota APA dalam mewujudkan integrasi pasar energy Asia. 3. Resolusi ke tiga yang dihasilkan adalah menyetujui usulan delegasi Rusia, Philipina dan Iran terhadap perubahan pilihan kata dalam draft resolusi dimaksud. II. K omisi S osial Buda ya Komisi Sosial Buday Sidang Sub Komisi Sosial Budaya menghasilkan 4 (empat) resolusi yaitu : 1. Resolution on Protecting and Respecting Cultural Diversity in Asia. 2. Resolution on Combating Corruption in Asia, 3. Resolution on the Challenges an Opportunities of Globalization in Asia. 4. Resolution on Achieving Health Equity. Adapun point-point penting dalam Resolution on Protecting and Respecting Cultural Divercity in Asia adalah : - Perlindungan dan penghormatan terhadap keragaman budaya di Asia - Peranan Parlemen dalam penguatan kebijakan kebudayaan nasional dan harmonisasinya dengan pendekatan Asia dalam rangka promosi keragaman budaya Asia - Adanya concern terhadap dampak negatif globalisasi terhadap keragaman budaya di asia, disamping dampak positifnya

-

-

-

-

Perlunya pertukaran informasi tentang keragaman budaya di Asia dalam rangka kerja sama budaya Memperkuat kerja sama di antara Negara anggota APA dan organisasi internasional dan nasional dalam rangka mendukung rencana aksi APA dalam rangka perlindungan dan penghormatan terhadap keragaman budaya di Asia Pentingnya kerja sama mencegah penyelundupan item-item budaya dan penyebaran item-item budaya yang mengganggu nilai-nilai budaya nasional dan regional Mendorong Pemerintah Negara Anggota APA untuk membantu anak-anak hasil perkawinan campuran dalam rangka mutual understanding bagi keragaman budaya di Asia.

Point-point penting Resolution on Combating Corruption in Asia : Mendorong anggota parlemen yang belum meratifikasi the United Nations Convention against Corruption untuk segera meratifikasinya dan membuat tolok ukur untuk implementasinya. Point-point penting Resolution on the Challenges an Opportunities of Globalization in Asia : - Mencanangkan jaringan kerja di antara Pemerintah Anggota APA dengan lembagalembaga swadaya masyarakat dalam mengantisipasi dampak negatif globalisasi, saling berbagi pengalaman dan saling belajar untuk memformulasikan strategi di tingkat benua. - Mempelajari kelayakan tentang “Asian Virtual Parliament” dalam rangka memfasilitasi dan memperkuat debat melalui cara yang lebih mudah. - Memperkuat orientasi kebijakan dan debat tentang pengertian globalisasi melalui workshop tingkat regional dan benua. - Membangun dan meningkatkan common legislation di antara anggota parlemen dalam rangka mengurangi aspek-aspek yang kontroversi dari globalisasi di Asia. - Perlunya menggunakan nilai-nilai spiritual dan keagamaan di Asia untuk mengkonter dampak negatif globalisasi.


77

LIPUTAN KHUSUS Point-point Penting Resolution on Achiving Health Equit: - Memerhatikan arah dan strategi yang digariskan oleh WHO Commission on Social Determinant of Health untuk mengatasi masalah kesetaraan kesehatan dan sosial ekonomi pada level global , regional dan nasional. - Mendesak anggota-anggota parlemen APA untuk meningkatkan kebijakan kesehatan dan kesetaraan serta penguatan kerjasama antara anggota parlemen. III. K omisi P olitik Komisi Politik Sidang Komisi Politik yang diselenggarakan pada 29 November 2008 berhasil menyepakati 4 (empat) resolusi terkait upaya APA membangun kerjasama dan persahabatan yang lebih erat diantara anggota APA. 1. Delegasi Indonesia berhasil mendorong Negaranegara APA untuk membangun kerjasama dengan menempatkan prioritas pada kerjasama fungsional sebagai basis awal mendorong kerjasama yang lebih luas. Seluruh anggota APA juga menyetujui untuk membangun solidaritas diantara Negara anggota APA dalam kerangka mewujudkan persahabatan. 2. Komisi ini juga menyepakati seluruh resolusi yang menginginkan kerjasama yang lebih erat antara Parlemen dan Pemerintah bagi mendukung implementasi keputusankeputusan APA. Negara anggota APA menyadari bahwa peran Pemerintah sangat penting dan strategis karena banyak otorisasi pelaksanaan kebijakan ada pada wilayah eksekutif, terutama Kementerian Luar Negeri. Selain itu, untuk mewujudkan keinginan membangun kerjasama diantara Negara anggota APA, dipandang penting melibatkan lebih luas media dan masyarakat sipil sebagai bagian dari actor yang dapat memperluas kesadaran tentang pentingnya keinginan membangun persahabatan sesama Negara Asia. 3. Untuk memperluas komunikasi dan menjadi bagian motor upaya membangun hubungan kerjasama dan persahabatan yang luas di tingkat internasional dan regional, Negara anggota APA juga menyepakati untuk menjadi bagian dari forum kerjasama regional seperti Eurasia, OIC, PUIC, ASEAN dan internasional seperti PBB dan IPU. 4. Menyadari pentingnya bahasa untuk memperlancar komunikasi dan pemahaman diantara sesama anggota APA, disepakati juga untuk memfasilitasi interpreter bagi semua

78


Negara anggota APA dalam pertemuanpertemuan APA. IV omisi E konomi dan P embangunan IV.. K Komisi Ek Pembangunan Ber kelanjutan erk Pembahasan di komisi ini berjalan sangat kondusif dilandasi oleh kepentingan bersama. Sub Komisi ini menghasilkan 3 (tiga) resolusi yaitu : 1. Pada pembahasan draft resolusi mengenai pengentasan kemiskinan, para anggota Parlemen Asia bersepakat untuk meningkatkan peranannya memperkuat strategi nasional pengentasan kemiskinan dinegaranya masingmasing untuk mencapai tujuan millineum yang ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa Bangsa. Disamping itu, Anggota Parlemen Asia memutuskan untuk memperkuat koordinasi dengan lembaga internasional, seperti ADB, ESCAP, IDB, dan NGO lainnya yang relevan, serta menugaskan kepada Sub-Komisi Pengentasan Kemiskinan untuk mencari jalan dan solusi strategis untuk mempercepat upaya pengentasan kemiskinan. 2. Pada pembahasan draft resolusi lingkungan, pemanasan global dan penanaman satu miliar pohon di seluruh Asia, disadari bahwa isu lingkungan dan isu pemanasan global merupakan isu yang sangat penting yang berpengaruh terhadap pembangunan ekonomi. Oleh karena itu, disepakati bahwa isu “Pemanasan Global dan Perubahan Iklim” menjadi tema pokok dalam sidang sub-komisi lingkungan selanjutnya, dan mendiskusikannya lebih lanjut rencana aksi diantara Negara-negara Asia. 3. Berkaitan dengan krisis ekonomi dunia dewasa ini, Komisi Ekonomi dan Pembangunan Berkelanjutan membahas draft mengenai upaya-upaya yang akan dilakukan oleh Negara Anggota APA untuk mengatasi krisis ekonomi global, yang pada dasarnya mengajak untuk mereformasi secara komprehensif sistem keuangan dan moneter internasional. Disamping itu, juga mengajak Pemerintah dan Anggota Parlemen Negara anggota APA untuk mengatasi konsekuensi negatif dari krisis financial global, dan mendiskusikan krisis ini di forum regional dan internasional. Satu hal yang penting untuk mengatasi dampak krisis adalah melakukan pengawasan dengan lebih ketat institusi keuangan pemerintah dan membuat peraturan dan rencana kerja yang proaktif bagi badan keuangan dan moneter nasional di masingmasing negara anggota.

SELEBRITIS

S

iapa tidak kenal Helmalia Putri? Gadis kelahiran Aceh, 13 April 1993 dikenal sebagai bintang sinetron yang populer dengan perannya sebagai Sharmila dalam sinetron MELODY CINTA, yang dibintanginya bersama Danny Malik. Saat ditemui di kampusnya STIKOM The London School of Public Relations Jakarta, Puput begitu ia biasa disapa mengaku bingung dan tegang saat tim Parlementaria meminta waktunya untuk mewawancarainya. “Wah, aku ga ngerti dunia politik nih” ucapnya. Ketika ditanya pendapatnya tentang Undang–Undang Pornografi yang belum lama disahkan DPR, ia

mengaku sangat tidak setuju. “jujur aja gak setuju” ucapnya mantap. Putri mengatakan bahwa batasan Undang–Undang Pornografi ini sangat rancu. UU ini kata dia, terlalu subjektif, karena pandangan pornografi setiap orang masing-masing berbeda. Tergantung orangnya dan pikirannya sendiri. Menurut Putri, setiap individu mempunyai pandangan yang sendiri dalam menilai sesuatu. Sebagai contoh, dalam hal berpakaian, terkadang ada orang yang bila memakai baju selalu terlihat seksi sekalipun sebenarnya baju yang dipakai itu terbilang biasa saja. “Tapi mungkin karena badan orang tersebut memang seksi, sehingga orang lain yang melihat beranggapan seksi.

Karenanya Dara Aceh ini berharap, Jangan sampai UU Pornografi mengekang hak asasi masyarakat terutama dalam hal berpakaian, berpenampilan, terlebih untuk berkreatifitas seperti didunia film Menurutnya dengan disahkannya UU Pornografi ini malah akan menyebabkan masalah baru. Ia menilai Undang-Undang ini banyak yang bertabrakan dengan adat istiadat suatu suku. “Contohnya saja Bali dan Papua,” katanya. Putri berpendapat, UU Pornografi dapat mengekang kebebasan masyarakat Bali dan Papua berekspresi. Dirinya mempertanyakan UU ini, apakah dapat menjadi pemersatu ataukah justru sebaliknya dapat menimbulkan perpecahan. Begitu juga dengan Irian, katanya yang hingga kini masih banyak yang memakai kemben. Meskipun akhirnya dibatasi dengan memberikan pengecualian terhadap kebudayaan masing-masing, dirinya mengaku tetap tidak setuju, mengingat batasnya itu tidak jelas. “Oleh karena itu, menurut saya, Undang–Undang Pornografi ini harus dirancang ulang” tegas artis yang mempunyai rambut indah ini. Putri berpendapat bahwa UU Pornografi ini hanya bisa untuk membatasi peredaran media-media cetak berbau pornografi yang beredar luas di masyarakat. “Kalo untuk membatasi peredaran majalah–majalah dewasa Undang–Undang ini mungkin bisa. Apalagi untuk membatasi peredaran majalah luar, walaupun ada yang bilang ini seni, saya setuju bisa dibatasi.” tandasnya Ia juga mengaku prihatin, melihat banyaknya majalah-majalah, atau koran yang bergambar telanjang. Parahnya lagi kata dia, yang menjual majalah itu juga anak-anak kecil. “Ini memang perlu diatur UndangUndang,”tegasnya Helmalia Putri tetap eksis berkarya di dunia yang sudah digelutinya sejak dulu, yaitu dunia entertainment. Saat ini ia sedang fokus untuk menyelesaikan pendidikannya S1-nya. (top)


79

PERNIK

Ketua Koperasi Pegawai Setjen DPR RI :

Membangun Koperasi Mandiri Melalui Partisipasi Aktif Anggota Dalam awal perkembangannya, koperasi seringkali dipandang sebelah mata bahkan tidak jarang menjadi alternatif nomor sekian dari bentuk badan usaha ekonomi. Dalam beberapa hal koperasi masih belum laku dan belum dipercaya. Namun bukti-bukti kemudian menunjukkan betapa koperasi mampu muncul sebagai alternatif yang baik dan pilihan utama.

I

nilah yang kemudian membuat orang berharap banyak terhadap keberadaan koperasi, sebab koperasi dengan sistemnya yang bertata baik dan transparan membuat iklim asas ekonomi kekeluargaan mampu berjalan sebagaimana mestinya tanpa dibayangi ketakutan akan bentuk penyalahgunaan sistem. Minat berkoperasi telah sejak dini secara reguler diterapkan melalui pendidikan formal dan berbagai bentuk pembinaan meskipun kita mengakui bahwa pemahaman yang mendalam tentang aplikasi pengelolaan dan berkoperasi yang sehat dan benar masih dirasakan belum optimal. Pembinaan yang konsisten terhadap pemilik, pelanggan, pengelola dan semua unsur yang terkait dengan pengembangan koperasi diharapkan mampu mendudukan koperasi sebagai

Drs. H. Helmizar Ketua Koperasi Sekretariat Jenderal DPR-RI

80


bagian aktif dari mata rantai ekonomi yang ideal. Meningkatkan daya sentuh koperasi terhadap beraneka ragam sendi kehidupan ekonomi dan sosial juga merupakan satu langkah yang perlu diupayakan secara terus menerus. Memang menjadikan koperasi sebagai alternatif tunggal dalam sistem ekonomi tanpa persaingan juga bukan langkah proteksi yang baik, namun membiarkan koperasi melaju sendiri ditengah arus ekonomi yang semakin ketat persaingannya bukan juga langkah yang bijaksana. Dengan demikian meninggikan kualitas koperasi secara keseluruhan memang harus diupayakan oleh semua pihak terutama profesionalisme pengelolaan Pengurus dan peran Pengawas, dukungan pemerintah dan yang terpenting adalah seberapa kuat kontribusi anggota sebagai pemilik maupun sebagai pelanggan. Karena kita yakini bahwa identitas ganda anggota koperasi ini menjadi modal dasar yang demikian hebat dan

khas yang mampu menggerakkan kemajuan koperasi. Implikasi tersebut menggiring pola pikir bahwa seberapa jauh dan besar koperasi itu dibangun maka akan sangat ditentukan oleh seberapa kuat keinginan anggota untuk memajukan koperasinya sendiri. Pola pikir demikian diterjemahkan dalam falsafah “Dari Kita, Oleh Kita, Untuk Kita”. Fungsi dan peran koperasi untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya inilah yang harus dihayati oleh siapapun yang terlibat agar tujuannya dapat dicapai melalui harmonisasi kerja seluruh perangkat organisasi koperasi. Harmonisasi dalam mencapai tujuan didasari oleh pemahaman asas koperasi yang terdiri dari asas kekeluargaan dan asas kegotongroyongan secara utuh dan terpadu sehingga diharapkan kemandiriaan koperasi dalam memakmurkan anggotanya dapat diwujudkan melalui kualitas dan kuantitas partisipasi anggotanya itu sendiri. Koperasi Pegawai Sekretariat Jenderal DPR-RI yang didirikan sejak 15 Januari 1985, telah berhasil mendapatkan penghargaan 25 Koperasi Besar dari Menteri Negara Koperasi dan UKM, berdasar hasil survey serta analisa dari DEKOPIN dan Majalah PIP menempati urutan ke 22. Menurut Ketua Koperasi Sekretariat Jenderal DPR-RI Drs. H. Helmizar saat memberikan keterangannya kepada Parlementaria mengatakan tahun 2007-2008 berhasil melampaui target Sisa Hasil Usaha (SHU) yang semula Rp.450 juta hingga mencapai angka kotor Rp.700 jutaan. Namun helmizar

PERNIK menyayangkan sebagian besar modal berasal dari pihak ketiga yaitu bank, sehingga koperasi ini harus membayar bunga kepada bank.“Pada tahun 2009 saya targetkan untuk membayar bunga ke bank sekitar 9 milyar, itukan angka yang fantastis,”katanya. Dia mengharapkan kedepan partisipai anggota lebih harus ditingkatkan dalam menggunakan layanan simpanan,terutama simpanan wajib. Helmizar menginginkan permodalan yang mandiri sehingga tidak harus membayar bunga kepada pihak ketiga, dan menghasilkan keuntungan yang lebih besar. “Untuk menjadikan koperasi mandiri,anggota harus berpartisipasi aktif,” tambahnya. Progr am K op er asi gram Kop oper erasi Rencana kerja dan realisasi program kerja Koperasi Pegawai Sekretariat Jenderal DPR-RI melaksanakan pelayanan pada bidang usaha, jasa dan keuangan, juga

cita koperasi ini untuk memiliki lahan yang diperuntukan khusus bagi anggotanya. Lahan tersebut akan dibangun rumah dengan ukuran dan type yang sama, sehingga dapat dicicil. “Kita (koperasi) punya pemikiran akan membeli suatu lahan, misalnya lima hektar, selanjutnya silahkan anggota koperasi mau membeli berapa kavling dan ini asetnya koperasi kalau dia mau membangun ya silahkan kalau tidak koperasi sudah mempunyai aset yang besar,”Helmizar. Koperasi juga menawarkan rencana program kepemilikan tempat tinggal, seperti rumag susun atau Rusunami atau apartemen. “Kalau apartemen subsidi harganya terjangkau 80 sampai 150 juta, koperasi akan bantu sepenuhnya,” Kata Ketua Koperasi. Helmizar optimis itu semua dapat terwujud, dengan dukungan dari Sekretariat Jenderal DPR-RI dan anggota Koperasi Pegawai Setjen DPR-RI. “Saya

TABEL : MOD AL KOPER ASI S/D 2008 MODAL KOPERASI 2001

2002

ini diawali dengan pembentukan Unit Usaha Percetakan, Penerbitan dan Copy Centre yang bekerjasama dengan Induk Koperasi Jasa Angkutan dan PPGI (Persatuan Pengusaha Grafika Indonesia). Kemudian akan segera menyusul realisasi Unit Travel yang sudah sekian lama direncanakan. Sementara pembukaan cabang Toserba diluar lingkungan gedung Sekretariat Jenderal DPR RI menunggu berbagai perubahan kebijakan Pemerintah dalam hal ini Kementerian Negara Koperasi dan UKM terkait program Smesco Mart. Sementara dalam hal sasaran kerja tahun 2008 yang diamanatkan anggota sebagai pemilik diantaranya penurunan jasa pinjaman dan menaikkan modal sendiri dengan harapan agar anggaran biaya bunga mitra yang ada akan dapat dinikmati oleh anggota koperasi sendiri dalam bentuk peningkatan SHU memang masih belum dapat terealisasi apalagi krisis keuangan

Sumber : koperasi pegawai Setjen DPR RI

2003

2004

2005

2006

2007

2008

Simpanan Pokok

24,680,000.00

24,880,000.00

26,600,000.00

30,902,500.00

34,372,500.00

33,980,000.00

33,800,000.00

35,990,000.00

Simpanan Wajib

437,657,000.00

508,126,000.00

604,015,500.00

847,561,000.00

1,100,021,000.00

1,336,561,500.00

1,680,870,000.00

2,891,675,000.00

1,712,494.31

89,320,484.56

123,142,313.63

217,121,652.99

309,344,184.63

541,713,537.84

800,589,080.72

822,718,596.31

Simpanan Sukarela Tabungan Khusus

62,872,563.00

80,343,563.00

102,111,063.00

122,697,438.00

168,817,538.00

303,904,638.00

481,516,338.00

639,114,838.00

Cadangan

181,831,963.62

266,929,178.45

306,653,148.62

363,850,807.90

434,305,285.74

593,638,797.50

893,731,499.64

1,058,387,338.88

969,599,226.01 1,162,522,025.25

1,582,133,398.89

2,046,860,508.37

2,809,798,473.34

3,890,508,925.36

5,447,883,773.19

Jumlah

708,754,020.93

melaksanakan kegiatan pendidikan dan penyuluhan kepada pengurus, pengawas, anggota dan karyawan di bidang perkoperasian. Dalam hal mengupayakan perumahan bagi anggota koperasi, melalui program pinjaman KPR dengan limit sampai dengan 200 juta dan tenor 120 bulan, anggota dapat membeli rumah, kavling atau take over rumah baru dan second. Kopersi ini juga tidak melupakan program pengembangan sumbar daya anggota itu, selain seminar-seminar, juga pengembangan mandiri yang melibatkan anggota keluarganya melalui program binaan. Lahan a tau rrusunami usunami k husus atau khusus anggota k op er asi kop oper erasi Ketua Koperasi Pegawai Sekretariat DPR-RI mengutarakan adanya suatu cita-

menginginkan 2009 harus sudah berjalan tinggal, kita cari kepercayaan apartemen mana yang lebih dekat ke kantor,”katanya. Keuangan Kondisi keuangan Koperasi Pegawai Sekretariat Jenderal DPR RI melewati triwulan ke III tahun 2008 ini semakin meningkat seiring dengan peningkatan volume usaha terutama pada “core business” Unit Simpan Pinjam,namun perlu disadari bahwa pengaruh kondisi keuangan global secara tidak langsung mempengaruhi pula bentuk kebijakan dan pelayanan pada unit ini. Dengan demikian untuk mencegah ketergantungan serta memupuk kemandirian koperasi maka pada triwulan ke empat koperasi mulai aplikatif untuk menempatkan sektor usaha non simpan pinjam sebagai tulang punggungnya. Hal

global memaksa seluruh lembaga pembiayaan dan keuangan untuk menahan diri serta mengadakan penyesuaian dalam kisaran jasanya baik tabungan/simpanan maupun jasa pinjaman/pembiayaan. Namun upaya-upaya kearah itu sudah dilakukan secara bertahap diawali dengan peningkatan struktur Modal Sendiri melalui Pemupukan Simpanan Wajib yang kedepan akan menjadi modal untuk rendahnya jasa pinjaman. Jumlah Modal Koperasi yang relatif permanen bersumber dari partisipasi anggota berupa simpanan (pokok, wajib, tabungan khusus, dan sukarela) dan Tabungan Khusus serta yang bersumber dari cadangan s/d Oktober 2008. (as/d)


81

POJOK PARLE

ANTARA KUNKER DAN KAMPANYE

P

ada reses masa persidangan I tahun sidang 20082009 yang dimulai awal Nopember lalu komisikomisi melakukan kunjungan kerja ke daerahdaerah. Komisi IV mengirim tim ke NTT dan Sulawesi Tenggara, antara lain memanfaatkan waktunya untuk memantau penyaluran beras untuk rakyat miskin (raskin). Masa reses yang kini bersamaan waktunya dengan kampanye pemilu 2009, dimanfaatkan para anggota Komisi IV yang memang terdiri dari lintas fraksi atau berbagai parpol untuk mempertegas keberadaannya melalui lambang bendera masing-masing. Meski bernuansa canda, tetapi suasana mengkampanyekan partainya atau menyerang partai lainnya sangat terasa. Seperti kejadian saat para anggota Komisi IV DPR mengecek kualitas beras yang diterima para manfaat di desa Alak, Kecamatan Alak Kupang NTT. “ Bagaimana dengan raskin yang diterima masyarakat disini ? tanya Ketua Tim Syarfi Hutauruk yang dari FPG atau partai berlambang bendera kuning. Salah seorang

penerima manfaat raskin menjawab kualitasnya baik, tetapi ada yang berwarna kuning. Jawaban ini mendapat tanggapan anggota lainnya, makanya jangan pilih yang kuning. Tak kalah gesit Syarfi pun menambahkan, biarlah yang kuning warna lambang Golkar saja tetapi hendaknya kualitas raskinnya bagus dan enak dimakan. “ Makanya pilihlah beras yang putih,” ujar anggota Komisi IV Syamsu Hilal dari PKS yang memamg lambang partainya berwarna putih. Namun belum selesai disitu, gurauan ditujukan kepada anggota Dewan lainnya dari PAN yang partainya berlambang warna biru termasuk Partai Demokrat dan Partai PDI P yang berlambang merah. “ Jangan sampailah raskin yang diterima masyarakat warnanya merah, apalagi beras yang warnanya biru pasti tidak enak,” katanya disambut tawa anggota tim Komisi IV dan para pejabat Pemda setempat serta masyarakat penerima raskin. Raskinpun ternyata bisa dipakai untuk kampanye....................

GAYA VINA “NGERJAIN“ ANGGOTA

S

ehari sebelum acara penutupan Asian Parliamentary Assembly (Sidang Parlemen Asia), Ketua DPR RI Agung Laksono mengundang makan malam seluruh delegasi di Jakarta Convention Centre. Ruang menuju tempat dilangsungkannya makan malam disulap menjadi tempat yang indah bagai melihat kota Jakarta tempo dulu. Tak heran jika ruangan itu penuh dengan dekorasi gaya betawi, karena tema dari Dinner malam itu adalah “Betawi Night”. Sebelum memasuki ruang utama menuju tempat dilangsungkannya acara tersebut, akan terlihat di sebelah kanan dan kiri ruangan dua sepeda tempo dulu. Kemungkinan besar umur sepeda itu hampir seratus tahun. Melihat sepeda itu pun kita bagai melihat film-film tempo dulu noni-noni Belanda sedang mengendarai sepedanya. Di sudut ruangan terlihat kursi teras model Betawi dengan sebuah meja marmer dan terlihat juga sebuah becak yang dipenuhi dengan buah-buahan segar seperti manggis, pisang, durian dan rambutan. Di dalam ruangan tampak meja-meja yang dipenuhi dengan makanan khas Betawi, dari Soto Betawi, Soto Mie, Kerak Telur, Mie Juhi, Es doger dan masih banyak lagi makanan khas Betawi lainnya. Tamu-tamu duduk mengelilingi meja bundar, menikmati hidangan lezat sambil mendengarkan suara merdu beberapa penyanyi. Saat penyanyi tenar yang lebih dikenal dengan Si Burung Camar Vina Panduwinata menyanyikan sebuah lagu barat, dengan lincahnya dia turun panggung menghampiri Ketua

82


DPR RI Agung Laksono dan Ketua BKSAP untuk ikut menyanyikan lagu itu. Dan ternyata, dua politisi senior ini sangat hafal menyanyikan lagu itu, dan suaranya pun merdu sekali. Tibalah Vina menghampiri meja lainnya, ternyata di situ duduk anggota BKSAP lainnya, Marzuki Darusman. Vina menyerahkan mike kepada Marjuki dan diminta meneruskan lagu yang dibawakannya itu. Bait yang seharusnya diteruskan Marjuki adalah “Falling In Love With You………………… Namun Marjuki masih belum mengeluarkan suaranya. Maka berkatalah Vina,” Pak … lagu ini sangat mudah seperti bapak menyanyikan Jiwa Raga Kami …. Dalam lagu Bagimu Negeri”. Dan terdengarlah Marjuki meneruskan lagu itu Falling in Love With You……………., terdengarlah gemuruh tepuk tangan dari seluruh delegasi. Ternyata suaranya tak kalah merdunya. …….. Tapi kenapa Pak Marjuki tadi diam saja ya, atau mungkin dia baru menghimpun suara bagusnya untuk diperdengarkan kepada seluruh hadirin,” tanya salah seorang wartawan TV yang diundang pada acara tersebut. Temannya pun menjawab,” Bukan begitu………….. mungkin karena Vina nodongnya tiba-tiba yang diingat Pak Marjuki masih masalah terorisme yang banyak ditanyakan wartawan siang tadi,” jawab temannya dengan kalemnya. Bisa aja kamu, kata temannya sambil tetap terus mengambil gambar-gambar politisi dari berbagai negara Asia itu. (tt)

Tahun 2008 dalam hitungan hari akan

Recommend Documents