KEUANGAN NEGARA
06 JUNI 2012
Harapan Kebijakan Penghargaan dan Sanksi dapat menciptakan Inisiatif Baru melalui peningkatan Efesiensi Operasional Balai Diklat Keuangan Cimahi Abstrak :
Bab 1 Pendahuluan
Tulisan ini menguji hubungan antara Penghargaan dan Sanksi terhadap Inisiatif Baru dengan Variabel Intervening Efisiensi Operasional pada Kementerian Negara / Lembaga (K/L). Kajian ini menggunakan metode penelitian analisis inferensial dengan analisis jalur.
1.1. Latar Belakang. Dewasa ini bangsa Indonesia telah mengalami transformasi dibidang tatalaksana keuangan publik. Kebijakan penting yang diambil untuk melakukan alokasi ulang terhadap berbagai sumber daya, mengurangi beban utang, dan meningkatkan pendapatan negara mengimplikasikan bahwa kini Indonesia memiliki sumber daya yang cukup besar untuk
Keberpengaruhan diuji dengan menggunakan analisis jalur, sehingga dapat dijelaskan pengaruh dari variabel bebas terhadap variabel tidak bebas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Penghargaan dan Sanksi (X1) berpengaruh terhadap Inisiatif baru (Y) dengan Variabel Intervening Efisiensi Operasional.
dimanfaatkan.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa untuk mengoptimalkan Inisiatif Baru pada Kementerian Negara/Lembaga dapat melalui meningkatkan pelaksanaan Penghargaan dan Sanksi untuk mendorong Efisiensi Operasional.
kali dikemukakan oleh berbagai pihak termasuk lembaga internasional menurut Dedi
Sebelum lahirnya tiga paket perundang-undangan, yaitu UU No 17/2003 tentang Keuangan Negara, UU No 1/2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan UU No 15/2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara terdapat beberapa permasalahan mendasar dalam sistem penganggaran di Indonesia. Beberapa permasalahan yang sangat mendasar dalam sistem penganggaran di Indonesia, yang sering
Nordiawan, 2006 adalah : 1. Tidakjelasnya keterkaitan antara kebijakan, perencanaan, dan penganggaran, karena sering kali kebijakan disusun tanpa mempertimbangkan sumber daya yang tersedia, dan pengalokasian anggaran tidak mencerminkan prioritas yang telah ditetapkan oleh
Isi :
pemerintah.
Bab 1 Pendahuluan
1
Bab 2 Landasan Teori
4
Bab 3 Metode Kajian
14
Bab 4 Analisa dan Pembahasan
17
Bab 5 Penutup
19
Daftar Pustaka
21
2. Rendahnya kinerja penyediaan pelayanan masyarakat karena penekanan diberikan pada kontrol terhadap input bukan pada pencapaian output dan outcomes, serta kurang memperhatikan prediktabilitas dan kesinambungan daripada pendanaannya. 3. Kurangnya disiplin fiskal, karena total belanja negara tidak disesuaikan dengan kemampuan penyediaan pembiayaannya, dan perumusan kebijakan fiskal hanya terfokus pada stabilitas ekonomi makro jangka pendek. Kelemahan-kelemahan yang diungkapkan diatas sejalan dengan pendapat bank dunia
(public
expenditure
management
handbook
:
1998)
antara
lain
mengungkapkan : Kelemahan pada alokasi sumber daya adalah lemahnya perencanaan, tidak ada kaitan antara membuat kebijakan, perencanaan dan penganggaran serta tidak cukupnya pelaporan atas kinerja keuangan. Perubahan untuk mengatasi masalah-masalah di atas maka dilakukan reformasi dalam pengelolaan keuangan publik. Reformasi ini dilakukan untuk mengimplementasikan 3 (tiga) prinsip utama, yaitu:
Halaman 2
HARAPAN KEBIJAKAN PENGHARGAAN DAN SANKSI DAPAT MENCIPTAKAN INISIATIF BARU MELALUI PENINGKATAN EFESIENSI OPERASIONAL 1.
Disiplin Fiskal (aggregate fiscal discipline), yaitu prinsip untuk mengontrol kebijakan fiskal secara konsisten;
2.
Efisiensi Alokasi (allocative efficiency), yaitu prinsip memastikan anggaran dialokasikan pada prioritas dan mencapai manfaat yang terbesar dari ketersediaan dana yang terbatas; dan
3.
Efisiensi Teknis dan Operasional (technical and operational efficiency), yaitu memastikan pelaksanaan anggaran, dengan meminimalkan biaya untuk mencapai sasaran yang ditetapkan. Reformasi
pada
tahapan
Perencanaan
dan
Penganggaran
menerapkan
3
pendekatan, yaitu Anggaran Terpadu (Unified Budgeting), Penganggaran Berbasis Kinerja (Performance Based Budgeting), dan Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah (Medium Term Expenditure Framework). Perencanaan dan penganggaran dalam perspektif jangka menengah menurut Bappenas berupa mekanisme pengambilan keputusan untuk menyeimbangkan penetapan anggaran secara agregat dengan kebijakan prioritas. Proses penetapan anggaran tersebut, terkait dengan proses prakiraan anggaran yang diusulkan (bottom-up) dengan penyesuaian prakiraan anggaran tersebut dengan sumber daya yang tersedia (top-down) yang dilakukan Kelemahan pada alokasi sumber daya adalah lemahnya perencanaan, tidak ada kaitan antara membuat kebijakan, perencanaan dan penganggaran serta tidak cukupnya pelaporan atas kinerja keuangan
dalam perspektif jangka menengah. Dijelaskan lebih lanjut Penyesuaian anggaran dilakukan dalam proses penyusunan anggaran tahunan dengan menerapkan mekanisme rolling plan.
Penyesuaian ini dapat
diakibatkan adanya perubahan kebijakan yang merupakan konsekuensi dari perubahan kondisi ekonomi makro dan perubahan strategi pemerintah. Pada dasarnya ada beberapa kondisi yang dapat merubah anggaran, salah satunya adalah Pemanfaatan untuk kegiatan baru (new initiative). Perubahan baseline juga dapat digunakan untuk mendanai kegiatan baru sepanjang pagu anggaran mencukupi. Jika salah satu kegiatan telah selesai pelaksanaanya pada tahun sebelumnya, maka dimungkinkan mengusulkan kegiatan baru. Pemanfaatan ini tidak selalu diperuntukkan bagi kegiatan baru, tetapi dapat berupa penguatan pendanaan terhadap kegiatan yang telah ada sebelumnya dan terus berlanjut.
Sumber : modul reformasi perencanaan dan penganggaran Bappenas
KEUANGAN NEGARA
Halaman 3
1.2. Perumusan Masalah. Salah satu upaya dalam rangka menguatkan pelaksanaan Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah (KPJM), diterapkan Mekanisme Inisiatif Baru (new initiative). Mekanisme ini mengatur tata cara apabila ada kebijakan baru yang belum masuk dalam perencanaan yang ada. Peraturan tersebut adalah Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas No. 1 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyusunan Inisiatif Baru. Sebelum diterbitkannya Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Bappenas tentang Tata Cara Penyusunan Inisiatif Baru tersebut diatas, telah ditetapkan Peraturan Menteri Keuangan nomor 38 / PMK.02/2011 tentang Tata Cara Penggunaan Hasil Optimalisasi Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga Tahun Anggaran 2010 Pada Tahun Anggaran 2011 dan Pemotongan Pagu Belanja Kementerian Negara /Lembaga Pada Tahun Anggaran 2011 yang tidak Sepenuhnya Melaksanakan Anggaran Blanja Tahun Anggaran 2010. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan nomor 38 / PMK.02/2011 Kementerian / Lembaga yang melakukan optimalisasi (hasil lebih atau sisa dana yang diperoleh setelah pelaksanaan suatu paket pekerjaan yang target sasarannya telah dicapai) dapat menggunakan hasil optimalisasi tersebut dengan mekanisme inisiatif baru (new initiative), hal tersebut disebut sebagai penghargaan (reward). Sanksi (punishment) diberikan jika Kementerian Negara/Lembaga yang tidak sepenuhnya melaksanakan anggaran belanja dapat dikenakan pemotongan pagu belanja. Penghargaan (reward) dan Sanksi (punishment) diharapkan memberikan dorongan akan meningkatnya efisiensi operasional yaitu pada efisiensi dari sumber daya yang digunakan oleh pengguna anggaran dibandingkan dengan output yang dihasilkan oleh pengguna anggaran tersebut.
Penerapan konsep tersebut melalui pelaksanaan kegiatan
dengan biaya yang sehemat mungkin (mengupayakan unit cost yang minimal), namun tetap dapat mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Peningkatan
efisiensi
operasional
merupakan
harapan
diberlakukannya Penghargaan (reward) dan Sanksi (punishment)
akan
dan akan
menimbulkan optimalisasi yang akan juga meningkatkan Inisiatif Baru (new initiative).
Bab 2 Landasan Teori 2.1. Kajian Pustaka. 2.1.1. Anggaran Sektor Publik. Anggaran menurut Salvatore Schiavo-Campo dalam bukunya Managing Government Expenditure (1999): kata “budget” berasal dari budjet, yang berarti kantong sang raja yang berisikan uang untuk kepentingan pembayaran publik. Anggaran berasal dari kata budget (Inggris), sebelumnya dari kata bougette (Perancis) yang berarti sebuah tas kecil. Anggaran negara (state budget) menurut John F. Due dalam ”Government Finance and Economic Analysis” : Anggaran diartikan secara umum adalah rencana keuangan untuk suatu periode tertentu.
Salah satu upaya dalam rangka menguatkan pelaksanaan Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah (KPJM), diterapkan Mekanisme Inisiatif Baru (new initiative)
Halaman 4
HARAPAN KEBIJAKAN PENGHARGAAN DAN SANKSI DAPAT MENCIPTAKAN INISIATIF BARU MELALUI PENINGKATAN EFESIENSI OPERASIONAL Menurut Wildavsky, anggaran adalah : (i) catatan masa lalu; (ii) rencana masa depan; (iii) mekanisme pengalokasian sumber daya; (iv) metode untuk pertumbuhan; (v) alat penyaluran pendapatan; (vi) mekanisme untuk negosiasi; (vi) harapan-aspirasistrategi organisasi; (vi) satu bentuk kekuatan kontrol; dan (vii) alat atau jaringan komunikasi. Menurut Freeman (2003), anggaran adalah sebuah proses yang dilakukan oleh organisasi sektor publik untuk mengalokasikan sumber daya yang dimilikinya ke dalam kebutuhan-kebutuhan yang tidak terbatas (the process of allocating resources to unlimited demands). Pengertian tersebut mengungkap peran strategis anggaran dalam pengelolaan kekayaan sebuah organisasi publik.
Organisasi sektor publik tentunya berkeinginan
memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat, tetapi sering kali keinginan tersebut terkendala oleh terbatasnya sumber daya yang dimiliki (Deddi Nordiawan : 2006).
2.1.2. Proses Penyusunan Anggaran Sektor Publik Tahapan penyusunan anggaran berbasis kinerja menurut Deddi Nordiawan meliputi empat langkah yaitu ; 1.
Penetapan Strategi Organisasi (Visi dan Misi). Visi dan Misi adalah sebuah cara pandang yang jauh ke depan yang memberi
Penghargaan (reward) dan Sanksi (punishment) diharapkan memberikan dorongan akan meningkatnya efisiensi operasional yaitu pada efisiensi dari sumber daya
gambaran tentang suatu kondisi yang harus dicapai oleh sebuah organisasi. 2.
Pembuatan tujuan. Tujuan dalam hal ini adalah sesuatu yang akan dicapai dalam kurun waktu satu tahun atau sering diistilahkan dengan tujuan operasional.
Karena tujuan operasional
merupakan turunan dari Visi dan Misi organisasi, tujuan operasional seharusnya menjadi dasar untuk alokasi sumber daya yang dimiliki, mengelola akivitas harian, serta pemberian penghargaan dan hukuman. 3.
Penetapan Aktivitas. Tahapan selanjutnya adalah menetapkan aktifitas dipilih berdasarkan strategi organisasi dan tujuan operasional yang telah ditetapkan.
4.
Evaluasi dan Pengambilan Keputusan. Langkah selanjutnya setelah pengajuan anggaran disiapkan adalah proses evaluasi dan pengambilan keputusan.
2.1.3. Anggaran Sebagai Fungsi Alokasi Pengeluaran pemerintah mempunyai 3 (tiga) fungsi utama (Musgrave & Musgrave, 1984) yaitu fungsi alokasi, fungsi redistribusi, dan fungsi stabilisasi. Fungsi alokasi adalah mengalokasikan sumber daya yang dimiliki kepada sektor-sektor yang memberikan manfaat paling besar (efisiensi alokasi). Fungsi redistribusi yaitu bertujuan pembagian pendapatan nasional kepada masyarakat lebih adil dan merata dan fungsi stabilisasi mengarahkan kebijakan pemerintah agar kondisi perekonomian tetap stabil. 2.1.4. Penghargaan (reward) dan Sanksi (punishment) Salah satu syarat penerapan perencanaan dan penganggaran berjangka menengah dan berbasis kinerja terkait dengan dukungan terhadap proses desentralisasi (principal/
KEUANGAN NEGARA
Halaman 5
agen) meliputi pertama Reward dan sanksi, kedua Kejelasan tugas dan tanggung jawab, dan ketiga kombinasi mekanisme pengawasan yang mencakup pengawasan oleh Pemerintah daerah (state agency monitoring), Local electorate, Media massa (mass media) serta pilihan pengguna (user choice) (Bappenas:2009). Reward dan sanksi seperti dijelaskan diatas merupakan salah satu syarat penerapan perencanaan dan penganggaran berjangka menengah dan berbasis kinerja sehingga perlu diatur mekanisme tersebut yaitu dengan Peraturan Menteri Keuangan nomor 38/ PMK.02/2011 tentang Tata Cara Penggunaan Hasil Optimalisasi Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga Tahun Anggaran 2010 Pada Tahun Anggaran 2011 dan Pemotongan Pagu Belanja Kementerian Negara /Lembaga Pada Tahun Anggaran 2011 yang tidak Sepenuhnya Melaksanakan Anggaran Belanja Tahun Anggaran 2010. Kementerian Negara / Lembaga yang melakukan optimalisasi anggaran belanja pada Tahun Anggaran 2010, dapat menggunakan Hasil Optimalisasi anggaran belanja tersebut pada Tahun Anggaran 2011 yang selanjutnya disebut dengan Penghargaan (reward). Hasil Optimalisasi adalah hasil lebih atau sisa dana yang diperoleh setelah pelaksanaan suatu paket pekerjaan yang target sasarannya telah dicapai baik yang berasal dari paket pekerjaan yang dilaksanakan secara kontraktual maupun swakelola. Penghargaan (reward) yang diberikan kepada Kementerian Negara/Lembaga dapat berupa : 1.
Tambahan alokasi anggaran pada Tahun Anggaran 2011.
2.
Prioritas dalam mendapatkan dana atas Inisiatif Baru (new initiative) yang diajukan.
3.
Prioritas dalam mendapatkan anggaran belanja tambahan apabila kondisi keuangan negara memungkinkan.
4.
Pemberian piagam penghargaan (award) kepada menteri/pimpinan lembaga atau kepala satuan kerja, dan/atau
5.
Publikasi ke mass media. Kementerian Negara/Lembaga yang tidak sepenuhnya melaksanakan anggaran
belanja Tahun Anggaran 2011, dapat dikenakan pemotongan pagu belanja pada Tahun Anggaran 2011, yang selanjutnya disebut dengan sanksi (punishment).
2.1.5. Inisiatif baru (new initiative) Perencanaan dan penganggaran dalam perspektif jangka menengah berupa mekanisme pengambilan keputusan untuk menyeimbangkan penetapan anggaran secara agregat dengan kebijakan prioritas. Proses penetapan anggaran tersebut, terkait dengan proses prakiraan anggaran yang diusulkan (bottom-up) dengan penyesuaian prakiraan anggaran tersebut dengan sumber daya yang tersedia (top-down) yang dilakukan dalam perspektif jangka menengah.(Bappenas:2009) Penyesuaian anggaran dilakukan dalam proses penyusunan anggaran tahunan dengan menerapkan mekanisme rolling plan.
Penyesuaian ini dapat diakibatkan adanya
perubahan kebijakan yang merupakan konsekuensi dari perubahan kondisi ekonomi makro dan perubahan strategi pemerintah. Pada dasarnya ada beberapa kondisi yang dapat merubah anggaran, salah satunya adalah Pemanfaatan untuk kegiatan baru (new initiative).
Hasil Optimalisasi adalah hasil lebih atau sisa dana yang diperoleh setelah pelaksanaan suatu paket pekerjaan yang target sasannya telah dicapai baik yang berasal dari paket pekerjaan yang dilaksanakan secara kontraktual maupun swakelola.
Halaman 6
HARAPAN KEBIJAKAN PENGHARGAAN DAN SANKSI DAPAT MENCIPTAKAN INISIATIF BARU MELALUI PENINGKATAN EFESIENSI OPERASIONAL Perubahan baseline juga dapat digunakan untuk mendanai kegiatan baru sepanjang pagu anggaran mencukupi. Jika salah satu kegiatan telah selesai pelaksanaanya pada tahun sebelumnya, maka dimungkinkan mengusulkan kegiatan baru. Pemanfaatan ini tidak selalu diperuntukkan bagi kegiatan baru, tetapi dapat berupa penguatan pendanaan terhadap kegiatan yang telah ada sebelumnya dan terus berlanjut. (Bappenas:2009). Definisi inisiatif baru (new initiative) adalah usulan tambahan rencana kinerja selain yang telah dicantumkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA/KL) dan/atau Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2011 yang dapat berupa program, kegiatan, dan/atau keluaran baru. Mekanisme inisiatif baru (new initiative) diatur dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas No. 1 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyusunan Inisiatif Baru. Inisiatif Baru adalah kebijakan baru atau perubahan kebijakan berjalan yang menyebabkan adanya konsekuensi anggaran, baik pada anggaran baseline maupun anggaran ke depan. Inisiatif Baru dapat berupa penambahan Program (Fokus Prioritas)/ Outcome/Kegiatan/Output baru, Penambahan Volume Target, atau Percepatan Pencapaian Target. Inisiatif Baru merupakan salah satu mekanisme yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas sistem perencanaan dan penganggaran yang lebih baik, utamanya dalam
Pengeluaran pemerintah mempunyai 3 (tiga) fungsi utama (Musgrave & Musgrave, 1984) yaitu fungsi alokasi, fungsi redistribusi, dan fungsi stabilisasi.
penerapan Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah, dengan cara: 1.
Memberikan Fleksibilitas Pada Sistem Perencanaan dan Penganggaran Mekanisme Inisiatif Baru menjadikan sistem perencanaan dan penganggaran
bersifat lebih fleksibel pada dua tingkat. Pertama, fleksibilitas pada tingkat nasional. Mekanisme ini memungkinkan pemerintah untuk menambah atau mengubah kebijakan nasional sebagai respon terhadap perkembangan keadaan dengan tetap dalam koridor Kerangka Fiskal Jangka Menengah (Medium Term Fiscal Framework). Kedua, fleksibilitas pada tingkat Kementerian/Lembaga. Mekanisme ini meningkatkan derajat fleksibilitas pada Kementerian/Lembaga untuk mengelola anggaran agar mencapai hasil yang rnaksirnal dengan tetap menjaga prinsip akuntabilitas (let the manager manages). Keleluasaan tersebut termasuk merencanakan perubahan yang diperlukan untuk mengantisipasi keadaan baru yang muncul, dengan tetap menjaga tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah atau perubahan yang diperlukan agar capaian keluaran lebih maksimal. 1.
Menjaga Konsistensi Pencapaian Tujuan Pembangunan Nasional Mekanisme
Inisiatif
Baru
memungkinkan
pemerintah
untuk
mengadakan
penyesuaian rencana (baseline) dalam merespon perubahan kondisi. Perubahan rencana ini (Inisiatif Baru) diarahkan untuk menjaga konsistensi pencapaian tujuan pembangunan nasional, sebagaimana yang ditetapkan dalam RPJMN. 2.
Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas Mekanisme Inisiatif Baru meningkatkan transparansi dalam sistem perencanaan dan penganggaran karena prosesnya bersifat terbuka, mulai dari proses pengusulan hingga penentuan hasil akhir proposal. Di sisi lain mekanisme ini meningkatkan
KEUANGAN NEGARA
Halaman 7
akuntabilitas karena adanya kejelasan tanggung jawab bagi setiap lembaga atau institusi yang terlibat. 3.
Melakukan Efisiensi Mekanisme Inisiatif Baru akan mendorong efisiensi anggaran, karena dalam mekanisme ini dimungkinkan terjadinya realokasi anggaran pada Kementerian/ Lembaga yang dapat digunakan untuk mendanai Inisiatif Baru.
2.1.6. Efisiensi operasional/operational efficiency Perlunya penggunaan public power secara efektif karena organisasi sektor publik dihadapkan pada kondisi semakin langkanya sumberdaya. Guna menopang skenario strategi, menempatkan sumber daya sebagai salah satu persoalan strategis bagi organisasi sektor publik. Perlunya mencari sumber daya yang cukup dan sesuai dengan kebutuhan sama pentingnya dengan bagaimana mengalokasikan sumberdaya tersebut secara efisien, effektif, dan memiliki daya guna. Tujuan dasar dari sistem manajemen sumberdaya, dimana anggaran sebagai satu-satunya komponen, adalah (OECD, 1999) : 1.
Aggregate fiscal dicipline. Untuk mendesain dan menjaga disiplin fiscal keseluruhan (aggregate fiscal diciplin), diantaranya untuk memastikan pemerintah tidak membelanjakan, secara keseluruhan, melebihi dari ketentuan, adalah merupakan satu kontrol terhadap anggaran. Efektifitas keseluruhan anggaran merupakan kedisiplinan keseluruhan system. Kontrol secara total merupakan tujuan dari semua sistem anggaran.
2.
Allocation Efficiency. Untuk mengalokasikan sumberdaya sesuai dengan prioritas pemerintah (diantarnya membelanjakan atas pertimbangan paling penting secara politik – efisiensi alokasi/allocation efficiency). Alokasi secara efisien merupakan kapasitas dalam mewujudkan prioritas melalui anggaran, yaitu (1) mendistribusikan sumberdaya
atas
dasar
prioritas
pemerintah dan efektifitas
program,
(2)
mengalihkan sumberdaya dari prioritas lama ke prioritas baru atau dari yang wilayah tidak produktif ke wilayah lebih produktif sesuai dengan tujuan pemerintah. 3.
Mendorong
efisiensi
didalam
penggunaan
sumberdaya
anggaran
didalam
menjalankan program dan pemberian pelayanan (efisiensi operasional/operational efficiency) Konsep Efisiensi Operasional (operational efficiency) menekankan pada efisiensi dari sumber daya yang digunakan oleh pengguna anggaran dibandingkan dengan output yang dihasilkan oleh pengguna anggaran tersebut. pelaksanaan
kegiatan
(service
delivery)
Penerapan konsep tersebut melalui
dengan
biaya
yang
sehemat
mungkin
(mengupayakan unit cost yang minimal), namun tetap dapat mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Sasaran perencanaan dan penganggaran berjangka menengah dan berbasis kinerja didefinisikan oleh Robinson, M., dan Brumby. J. (2005) adalah meningkatnya efisiensi operasional.
Perlunya penggunaan public power secara efektif karena organisasi sektor publik dihadapkan pada kondisi semakin langkanya sumberdaya
Halaman 8
HARAPAN KEBIJAKAN PENGHARGAAN DAN SANKSI DAPAT MENCIPTAKAN INISIATIF BARU MELALUI PENINGKATAN EFESIENSI OPERASIONAL 2.1.7. Hubungan Penghargaan (reward) dan Sanksi (punishment) dengan Efisiensi Operasional (Operational Efficiency) Penghargaan (reward) dan Sanksi (punishment) merupakan syarat penerapan perencanaan dan penganggaran berjangka menengah yang akan mendorong Efisiensi Operasional (operational efficiency) yang menekankan pada efisiensi dari sumber daya yang digunakan oleh pengguna anggaran dibandingkan dengan output yang dihasilkan oleh pengguna anggaran tersebut.
Penerapan konsep tersebut melalui pelaksanaan
kegiatan (service delivery) dengan biaya yang sehemat mungkin (mengupayakan unit cost yang
minimal),
namun
tetap
dapat
mencapai
sasaran
yang
telah
ditetapkan
(Bappenas:2009).
2.1.8. Hubungan Efisiensi Operasional (Operational Efficiency) dengan Inisiatif baru (new initiative) Operasional (operational efficiency) yang menekankan pada efisiensi dari sumber daya yang digunakan oleh pengguna anggaran dibandingkan dengan output yang dihasilkan oleh pengguna anggaran
akan menghasilkan Hasil Optimalisasi, Hasil
Optimalisasi tersebut dapat dimanfaatkan dengan penggunaan Inisiatif baru (new initiative) (Bappenas:2009). Operasional (operational efficiency) yang menekankan pada efisiensi dari sumber daya yang digunakan oleh pengguna anggaran dibandingkan dengan output yang dihasilkan oleh pengguna anggaran
2.1.9. Hubungan Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah (KPJM)Medium Term Expenditure
Framework
(MTEF)
dengan
Efisiensi
Operasional
(Operational Efficiency) Kaitan antara Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah dan Anggaran Berbasis kinerja dengan Efisiensi Alokasi Anggaran juga diungkapkan oleh Robinson M dan Brumby J (2005), yang mengemukakan sasaran dari Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah dan Anggaran Berbasis kinerja; 1.
Meningkatnya efisiensi alokasi dan efisiensi operasional dalam pembelanjaan publik.
2.
Meningkatnya keterkaitan yang kuat antara tujuan tingkat makro (prioritas) dengan pembelanjaan agregat dan kestabilan fiskal.
3.
Meningkatnya upaya penghematan terhadap agregat belanja, dengan cara :
Efisiensi Alokasi. Konsolidasi Fiskal. Penyempurnaan prioritas pembelanjaan. Bank dunia dalam Public expenditure management handbook (1998) : Anggaran memiliki pengaruh pada tiga level outcome : 1.
Agregat Fiskal Disiplin.
2.
Alokasi sumber daya dan menggunakannya berdasarkan prioritas.
3.
Efisiensi dan efektivitas program. Bank dunia dalam Public expenditure management handbook
menyatakan
bahwa
pendekatan-pendekatan
baru
tersebut
(1998)
diatas
diatas
diharapkan
menghasilkan pencapaian (outcome) yang diharapkan salah satunya adalah efisiensi alokasi.
KEUANGAN NEGARA
Halaman 9
2.2. Penelitian sebelumnya. 2.2.1. Medium Term Expenditure Frameworks: From Concept to Practice : Preliminary lessons from Africa. Philippe Le Houerou dan Robert Taliercio (2002) meneliti kaitan antara Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah atau Mediun Term Expenditure Framework (MTEF) di negara -negara Afrika diantaranya Benin, Burkina Faso, Gabon, Ghana, Guinea, Kenya, Malawi, Mozambique, Namibia, Rwanda, South Africa, Tanzania dan Uganda dengan tujuan dari MTEF yaitu untuk mengefektifkan alokasi sumber daya. Di Uganda, terdapat bukti bahwa MTEF berpengaruh terhadap realokasi sektoral dimana pada sektor-sektor yang dianggap prioritas mengalami kenaikan dari tahun ke tahun, sebaliknya di negara Ghana MTEF tidak memiliki kontribusi atas efisiensi alokasi pada sektor prioritas di negara tersebut. Philippe Le Houerou dan Robert Taliercio juga mendapatkan hasil bahwa MTEF saja belum mampu untuk memaksimalkan efisiensi sumber daya dalam Public Expenditure Management (PEM) hal tersebut harus diikuti dengan eksekusi dan audit yang baik.
2.2.2. The Management of Public Expenditures and Its Implications for service delivery Matthew Andrews and J. Edgardo Campos (2003) meneliti pelaksanaan Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah atau Medium Term Expenditure Framework (MTEF) di negara Uganda, Afrika Selatan dan Albania, Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah atau Medium Term Expenditure Framework (MTEF) memiliki potensi menjanjikan dalam mendapatkan efisiensi alokasi (allocative efficiency) namun pengalaman sejauh ini di negara berkembang berbeda-beda. Di Uganda reformasi keuangan dimulai sejak tahun 2001, di Albania MTEF diperkenalkan pertama kali tahun 2001 dan di Afrika Selatan MTEF diperkenalkan tahun 1988. Temuan dalam penelitian ini yang paling penting adalah Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah atau Mediun Term Expenditure Framework (MTEF) dapat sukses jika para pembuat keputusan anggaran dapat memaksimalkan pelaksanaan dan pengaruhnya dalam alokasi anggaran. 2.3. Kerangka Pemikiran. Reformasi
pada
tahapan
Perencanaan
dan
Penganggaran
menerapkan
3
pendekatan, yaitu Anggaran Terpadu (Unified Budgeting), Anggaran Berbasis Kinerja (Performance Based Budgeting), dan Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah (Medium Term Expenditure Framework). Salah satu upaya dalam rangka menguatkan pelaksanaan Kerangka Pengeluaran Jangka
Menengah
(KPJM),
diterapkan
Mekanisme
Inisiatif
Baru (new
initiative).
Penghargaan (reward) dan Sanksi (punishment) diharapkan memberikan dorongan akan meningkatnya efisiensi operasional yaitu pada efisiensi dari sumber daya yang digunakan oleh pengguna anggaran dibandingkan dengan output yang dihasilkan oleh pengguna anggaran tersebut. Penerapan konsep tersebut melalui pelaksanaan kegiatan dengan biaya
Reformasi pada tahapan Perencanaan dan Penganggaran menerapkan 3 pendekatan, yaitu Anggaran Terpadu, Anggaran Berbasis Kinerja, dan Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah
Halaman 10
HARAPAN KEBIJAKAN PENGHARGAAN DAN SANKSI DAPAT MENCIPTAKAN INISIATIF BARU MELALUI PENINGKATAN EFESIENSI OPERASIONAL yang sehemat mungkin (mengupayakan unit cost yang minimal), namun tetap dapat mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Peningkatan efisiensi operasional merupakan harapan akan diberlakukannya Penghargaan (reward) dan Sanksi (punishment) dan akan menimbulkan optimalisasi yang akan juga meningkatkan Inisiatif Baru (new initiative). Berdasarkan uraian di atas kerangka pemikiran penelitian ini digambarkan sebagai berikut :
UU 17 tahun 2003 Keuangan Negara UU no. 1 tahun 2004
Penganggaran
Objek penelitian yang akan diteliti adalah variabel Penghargaan dan Sanksi, Peningkatan Inisiatif Baru dan Efisiensi Operasional pada Kementerian Negara / Lembaga.
Penganggaran Terpadu
Kerangka Pengeluaran
Penganggaran Berbasis Kinerja
Penghargaan
Efisiensi Operasional
Inisiatif Baru
Bab 3 Metode Kajian Akademis 3.1. Obyek Penelitian Objek penelitian yang akan diteliti adalah variabel Penghargaan dan Sanksi, Peningkatan Inisiatif Baru dan Efisiensi Operasional pada Kementerian Negara / Lembaga. Variabel Penghargaan dan Sanksi adalah variabel independen, Peningkatan Inisiatif Baru adalah variabel dependen dan Efisiensi Operasional merupakan variabel intervening (variabel mediator). Semua data Variabel Penghargaan dan Sanksi adalah variabel independen, Peningkatan Inisiatif Baru adalah variabel dependen dan Efisiensi Operasional merupakan variabel intervening (variabel mediator) akan dikumpulkan datanya berdasarkan Laporan optimalisasi dan data lainnya.
3.2. Metode Penelitian 3.2.1 Desain Penelitian Penelitian ini menggunakan tipe hubungan sebab akibat (causal relationship), karena penelitian ini mempelajari tentang besarnya pengaruh atau sebab akibat dua atau lebih variabel. Dalam hal ini ada variabel dependen (Y) berupa dijelaskan atau dipengaruhi oleh variabel independen (X) dan variable intervening (M) yaitu Penghargaan (reward) dan Sanksi (punishment) dan Efisiensi Operasional (Operational Efficiency).
KEUANGAN NEGARA
Halaman 11
Dalam penelitian ini menggunakan Metode deskriptif analitis, yaitu penelitian untuk menemukan fakta dengan interpretasi yang tepat serta untuk menggambarkan fenomena secara akurat, dengan tujuan untuk menguji hipotesa-hipotesa dan mengadakan interpretasi yang lebih dalam untuk menjawab pertanyaan yang berkaitan dengan subjek yang diteliti. (Moh.Nazir , 2004:105).
3.2.2 Operasionalisasi Variabel Penelitian Variabel yang diukur dalam penelitian ini adalah (X) Penghargaan (reward) dan Sanksi (punishment) dan (M), Efisiensi Operasional (Operational Efficiency) sebagai variabel bebas (intervening variabel), dan (Y) Inisiatif Baru (new initiative) sebagai variabel tidak bebas (dependent variabel).
1.
Variabel Independen (X) : Penghargaan (reward) dan sanksi (punishment) Kementerian Negara / Lembaga yang melakukan optimalisasi anggaran belanja pada Tahun Anggaran 2010, dapat menggunakan Hasil Optimalisasi anggaran belanja tersebut pada Tahun Anggaran 2011 yang selanjutnya disebut dengan Penghargaan (reward).
Kementerian Negara/Lembaga yang tidak sepenuhnya melaksanakan
anggaran belanja Tahun Anggaran 2010, dapat dikenakan pemotongan pagu belanja pada Tahun Anggaran 2011, yang selanjutnya disebut dengan sanksi (punishment). Variabel Independen (X) : Penghargaan (reward) dan sanksi (punishment) berdasarkan besarnya penambahan pagu belanja hasil optimalisasi dan pemotongan pagu belanja pada Satuan Kerja Kementerian/Lembaga.
2.
Variabel
Intervening
(X2/M)
:
Efisiensi
Operasional
(Operational
Efficiency) Konsep Operational Efficiency (Operational Efficiency) menekankan pada efisiensi dari sumber daya yang digunakan oleh pengguna anggaran dibandingkan dengan output yang dihasilkan oleh pengguna anggaran tersebut. Penerapan konsep tersebut melalui pelaksanaan kegiatan (service delivery) dengan biaya yang sehemat mungkin (mengupayakan unit cost yang minimal), namun tetap dapat mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Sasaran perencanaan dan penganggaran berjangka menengah dan berbasis kinerja didefinisikan oleh Robinson, M., dan Brumby. J. (2005) adalah meningkatnya efisiensi operasional. Variabel Intervening (M) : Efisiensi Operasional (Operational Efficiency) berdasarkan besarnya Hasil Optimalisasi yaitu hasil lebih atau sisa dana yang diperoleh setelah pelaksanaan suatu paket pekerjaan yang target sasarannya telah dicapai baik yang berasal dari paket pekerjaan yang dilaksanakan secara kontraktual maupun swakelola.
3.
Variabel Dependen (Y) : Inisiatif Baru (new initiative) Inisiatif baru (new initiative) adalah usulan tambahan rencana kinerja selain yang telah dicantumkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/
Variabel yang diukur dalam penelitian ini adalah (X) Penghargaan (reward) dan Sanksi (punishment) dan (M), Efisiensi Operasional (Operational Efficiency) sebagai variabel bebas (intervening variabel), dan (Y) Inisiatif Baru (new initiative) sebagai variabel tidak bebas (dependent variabel)
Halaman 12
HARAPAN KEBIJAKAN PENGHARGAAN DAN SANKSI DAPAT MENCIPTAKAN INISIATIF BARU MELALUI PENINGKATAN EFESIENSI OPERASIONAL Lembaga (RKA/KL) dan/atau Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2012 yang dapat berupa program, kegiatan, dan/atau keluaran baru. Variabel Dependen (Y) : Inisiatif Baru (new initiative) berdasarkan besarnya Inisiatif Baru (new initiative) yang diusulkan dan dijalankan oleh pada Satuan Kerja Kementerian/Lembaga.
3.2.3. Populasi dan Teknik Sampel Populasi dalam penelitian ini adalah Kementerian Negara / Lembaga. Penentuan ukuran populasi dan sampel dalam penelitian ini mengacu pada pernyataan Arikunto (1998 ; 107), bahwa untuk menentukan anggota sampel sebagai ancer-ancer, maka apabila subjek kurang dari seratus lebih baik diambil semua sehingga penelitian merupakan penelitian populasi (sensus). Mengacu pada definisi tersebut seluruh Kementerian Negara / Lembaga dijadikan sebagai data penelitian sehingga penelitian ini menggunakan data sensus.
3.3. Prosedur Pengumpulan Data Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder Pengaruh Menurut Tuckman variabel intervening adalah variable yang secara teoritis mempengaruhi hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen menjadi hubungan yang tidak langsung dan tidak dapat diamati dan diukur
Penghargaan dan Sanksi terhadap Peningkatan Inisiatif Baru dengan Variabel Intervening Efisiensi Operasional pada Kementerian Negara / Lembaga. Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian adalah dengan pengumpulan data dan informasi dengan cara memanfaatkan sejumlah dokumen tertulis berupa laporan dan peraturan serta literatur-literatur yang memiliki relevansi dengan penelitian ini, khususnya data sekunder yang berhubungan Pengaruh Penghargaan dan Sanksi terhadap Peningkatan Inisiatif Baru dengan Variabel Intervening Efisiensi Operasional pada Kementerian Negara / Lembaga yang digunakan dalam penelitian ini. Data diperoleh dari Direktorat Jenderal Anggaran dan sumber lain yang relevan.
3.4. Metode Pengujian Data 3.4.1. Variabel Intervening Menurut Tuckman variabel intervening adalah variable yang secara teoritis mempengaruhi hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen menjadi hubungan yang tidak langsung dan tidak dapat diamati dan diukur. Variabel ini merupakan variabel penyela / antara variabel independen dengan variable dependen, sehingga variabel independen tidak langsung mempengaruhi berubahnya atau timbulnya variabel dependen (sugiono:2007). Independen Variabel Þ Intervening Variabel Þ Dependen Variabel
Penelitian mengenai Pengaruh Penghargaan dan Sanksi terhadap Inisiatif Baru berdasarkan analisa data diperoleh hal-hal sebagai berikut :
KEUANGAN NEGARA
Halaman 13
Bab 4 Analisa dan Pembahasan 4.1. Penghargaan dan sanksi dan Efisiensi Operasional terhadap Inisiatif Baru Pengaruh Penghargaan dan sanksi dan Efisiensi Operasional terhadap Inisiatif Baru menunjukkan bahwa secara simultan Penghargaan dan sanksi tidak berpengaruh terhadap Inisiatif
Baru
namun
Efisiensi
Penghargaan dan Sanksi
Operasional
berpengaruh
terhadap
Inisiatif
Baru.
(X1) tidak berpengaruh nyata terhadap Inisiatif Baru (Y) dan
Efisiensi Operasional (X2.M) berpengaruh nyata terhadap Inisiatif Baru (Y).
4.2. Pengaruh Penghargaan dan Sanksi terhadap Efisiensi Operasional. Penghargaan dan Sanksi (X1) berpengaruh nyata terhadap Efisiensi Operasional (X2.M), hal tersebut sesuai bahwa Penghargaan (reward) dan Sanksi (punishment) merupakan syarat penerapan perencanaan dan penganggaran berjangka menengah yang akan mendorong Efisiensi Operasional (operational efficiency) yang menekankan pada efisiensi dari sumber daya yang digunakan oleh pengguna anggaran dibandingkan dengan output yang dihasilkan oleh pengguna anggaran tersebut. pelaksanaan
kegiatan
(service
delivery)
dengan
Penerapan konsep tersebut melalui biaya
yang
sehemat
mungkin
(mengupayakan unit cost yang minimal), namun tetap dapat mencapai sasaran yang telah ditetapkan (Bappenas:2009)
4.3. Pengaruh Efisiensi Operasional terhadap Inisiatif Baru. Efisiensi Operasional (X2./M) secara nyata berpengaruh terhadap Inisiatif Baru (Y) hal tersebut sesuai bahwa Operasional (operational efficiency) yang menekankan pada efisiensi dari sumber daya yang digunakan oleh pengguna anggaran dibandingkan dengan output yang dihasilkan oleh pengguna anggaran
akan menghasilkan Hasil Optimalisasi, Hasil
Optimalisasi tersebut dapat dimanfaatkan dengan penggunaan Inisiatif baru (new initiative) (Bappenas:2009).
4.4. Pengaruh Penghargaan dan Sanksi terhadap Inisiatif Baru dengan variabel Intervening Efisiensi Operasional. Uji intervening digunakan agar dapat membuktikan bahwa variabel Efisiensi Operasional mampu menjadi variabel yang memediasi antara Penghargaan dan Sanksi terhadap Inisiatif Baru. Pengujian ini dilakukan dengan perhitungan pengaruh langsung dan tidak langsung antara Penghargaan dan Sanksi terhadap Inisiatif Baru. Apabila pengaruh tidak langsung antara Penghargaan dan Sanksi terhadap Inisiatif Baru melalui Efisiensi Operasional lebih besar dibanding pengaruh langsung Penghargaan dan Sanksi terhadap Inisiatif Baru, maka Efisiensi Operasional bisa menjadi variable yang memediasi antara Penghargaan dan Sanski terhadap Inisiatif Baru. Hasil perhitungan menunjukkan bahwa pengaruh secara tidak langsung melalui Efisiensi Operasional lebih besar dibandingkan dengan pengaruh secara langsung terhadap Inisisiatif Baru. Hasil ini menunjukkan bahwa Penghargaan dan Sanksi berpengaruh secara tidak langsung terhadap Inisiatif Baru melalui Efisiensi Operasional, atau dapat disimpulkan
Uji intervening digunakan agar dapat membuktikan bahwa variabel Efisiensi Operasional mampu menjadi variabel yang memediasi antara Penghargaan dan Sanksi terhadap Inisiatif Baru
Halaman 14
HARAPAN KEBIJAKAN PENGHARGAAN DAN SANKSI DAPAT MENCIPTAKAN INISIATIF BARU MELALUI PENINGKATAN EFESIENSI OPERASIONAL bahwa Efisiensi Operasional menjadi variable memediasi (Intervening variable) antara Penghargaan dan Sanksi terhadap Inisiatif Baru
Bab 5 Penutup 5.1. Simpulan Kesimpulan dari penelitian ini adalah : 1.
Penghargaan dan sanksi berpengaruh terhadap Efisiensi Operasional.
2.
Efisiensi Operasional berpengaruh terhadap Inisiatif Baru.
3.
Penghargaan dan sanksi berpengaruh terhadap Inisiatif Baru dengan Efisiensi Operasional memediasi hubungan tersebut.
5.2. Keterbatasan Penelitian Penelitian ini masih memiliki keterbatasan karena penelitian yang dilakukan dilakukan dengan menggunakan data satu siklus atas pelaksanaan Penghargaan dan sanksi, Efisiensi Operasional dan Inisiatif Baru, diharapkan penelitian-penelitian selanjutnya dapat meneliti lebih dari satu siklus sehingga hasilnya dapat dibandingkan antar satu siklus atau dengan penelitian ini.
Penelitian ini masih memiliki keterbatasan karena penelitian yang dilakukan dilakukan dengan menggunakan data satu siklus atas pelaksanaan Penghargaan dan sanksi, Efisiensi Operasional dan Inisiatif Baru
5.3. Saran Berdasarkan kesimpulan hasil penelitian dapat disampaikan beberapa saran 1.
Kebijakan Penghargaan dan Sanksi kepada Kementerian Negara/lembaga diperlukan untuk mendorong Efisiensi Operasional pada Kementerian Negara/lembaga.
2.
Efisiensi Operasional yang dilakukan Kementerian Negara/Lembaga akan berpengaruh terhadap Inisiatif Baru yang diajukan Kementerian Negara/Lembaga tahun berikutnya.
3.
Kebijakan Penghargaan dan Sanksi yang mendorong Efisiensi Operasional juga akan akan berpengaruh terhadap Inisiatif Baru.
Daftar Pustaka Axelrod, D. 1988. Budgeting for Modern Government. St. Martin’s Press: New York. Arif Pratista, 2009, Statistik menjadi mudah dengan SPSS 17, PT Gramedia, Jakarta Adrienne Shall 2008 berdasarkan lesson learned di negara Afrika Selatan. Brown, J.R. 2003. Performance-Based Budgeting. In Rabin, J. (Ed). Encyclopaedia of Public Administration and Public Policy. Marcel Dekker: New York. Barberton C. et al (2002) ‘South Africa’ in Folscher A. (ed) Budget Transparency and Participation: Five African Case Studies IDASA, Cape Town. Burger D. (2004/05) South Africa Yearbook [Online]. Available: http://www.gcis.gov.za/docs/publications/yearbook/transport.pdf. ( 2005, October 03). Christensen, P., McElravy, J. and Miranda, R. 2003. What is wrong with budgeting – a framework for evaluating and fixing public sector financial planning process. Government Finance Review, October, volume 19 No. 5. Dickey, T. 1992. Budgeting – A practical guide for better business planning. Crisp Publication Inc.London. Deddi Nordiawan, 2006, Akuntansi Sektor Publik, Penerbit Salemba Empat Jakarta. Gujarati, Damodar (1995). Basic Econometrics, (3rd edition). New York:Mc-Graw Hill, Inc Indra Bastian, 2007, Audit Sektor Publik, Penerbit Salemba Empat Jakarta. Kajian Pengeluaran Publik, 2007, The World Bank, 1818 H Street N.W. Washington, D.C. 20433, U.S.A. Mardiasmo, 2005, Akuntansi Sektor Publik, Penerbit Andi Yogyakarta. Robinson M dan Brumby J : 2005, Performance budgeting, Palgrave Macmillan, October 2007 Rosen Harvey S, 2005, Public Finance seventh Edition McGraw-Hill Education (Asia). Robinson, M., & Brumby. J. Does Performance Budgeting Work? An Analytical Review of The Empirical Literature. IMF Working Paper. 2005:210 Salvatore Schiavo Campo and Daniel Tommasi, 1999, Managing Goverment Expenditure : Asian Development Bank. Steven Cohen and William Eimicke, 1995, The New Effective Public Manager, Jossey-Bass Publisher San fransisco. Sugiyono (2000), Metode Penelitian Administrasi, Bandung, Alfabeta. The world bank, maret 2007, Kajian Pengeluaran Publik memaksimalkan peluang baru, The world bank office Jakarta.
Indonesia
:
The world bank, 1998, Public Expenditure Management Handbook, The world bank wahington, D.C. William N Dunn, 2000 Pengantar Analisis Kebijakan Publik Gadjah Mada University press. Republik Indonesia. Undang Undang nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
Republik Indonesia. Undang Perbendaharaan Negara.
Undang
nomor
1
tahun
2004
tentang
Republik Indonesia. Undang Undang nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Modul Reformasi Perencanaan dan Penganggaran, Bappenas, 2009. Power point dan Modul Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas No. 1 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyusunan Inisiatif Baru. PP No. 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan RKA-K/L PMK Nomor 38/PMK.02/2011 Tanggal 2 Maret 2011 tentang Tata Cara Penggunaan Hasil Optimalisasi Anggaran Belanja K/L TA 2010 pada Tahun Anggaran 2011 dan Pemotongan Pagu Belanja K/L pada TA 2011 yang Tidak Sepenuhnya Melaksanakan Anggaran Belanja TA 2010. Kajian Akademis Pengaruh Penganggaran Berbasis Kinerja dan Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah terhadap Efisiensi Operasional , Puji Agus dan Widhayat Rudhi Windharta, 2011
Puji Agus., SST., Ak., M.Ak Widyaiswara Muda
[email protected]
