TATA CARA PENYUSUNAN INISIATIF BARU

KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

TATA CARA PENYUSUNAN INISIATIF BARU Disampaikan Dalam Acara Kick Off Meeting Penyusunan RKP 2012

DEPUTI BIDANG PENDANAAN PEMBANGUNAN Jakarta, 21 Januari 2011

KEMENTERIAN PPN/ BAPPENAS

OUTLINE PAPARAN

LANDASAN HUKUM

INISIATIF BARU DALAM KERANGKA KPJM

KATAGORI INISIATIF BARU DAN KATAGORI BUKAN INISIATIF BARU

SUMBER PENDANAAN INISIATIF BARU

MEKANISME PENGUSULAN & PENETAPAN INISIATIF BARU

LANDASAN HUKUM KEMENTERIAN PPN/ BAPPENAS

• Landasan Hukum – UU 25/2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional • Intervensi Kebijakan • Intervensi Anggaran – UU 17/2003 Tentang Keuangan Negara – PP 39/2006 Tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan – PP 40/2006 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional – PP 20/2004 Tentang Rencana Kerja Pemerintah – PP 90/2010 (Revisi PP 21/2004) Tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga Pasal 7 ayat 6 “Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan Inisiatif Baru diatur dengan Peraturan Menteri Perencanaan”

Lanjutan……


• Reformasi Perencanaan & Pengganggaran pada intinya adalah penerapan: – Penganggaran Terpadu (Unified Budget) – Anggaran Berbasis Kinerja (Performance Based Budgeting) – Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah (MTEF)

• Dalam reformasi ini telah dilakukan: 2009 • UU 17/2003 • UU 25/2004

• Restrukturisasi Program/Kegiatan

Untuk TA 2012

2011 • Anggaran Berbasis Kinerja • KFJM & Perhitungan Maju

2004

2010 Untuk TA 2011

• Inisiatif Baru

INISIATIF BARU DALAM PENERAPAN KPJM KEMENTERIAN PPN/ BAPPENAS

Tahun 0

Tahun 1

Tahun 2

Tahun 3

Tahun 4

Dana Cadangan (mengamankan baseline)

KFJM

Total Anggaran

Dana Cadangan APBN

KPJM Baseline

Ketersediaan Anggaran

5 

Penerapan KPJM pada proses penganggaran menghasilkan: 1. Kerangka Fiskal Jangka Menengah (KFJM) 2. Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah (KPJM) 3. Dana cadangan baseline (termasuk dana cadangan APBN)

LANJUTAN...


Tahun 0

Tahun 1

Tambahan anggaran

Penghematan Baseline Awal

Baseline Baru

Ruang Gerak Fiskal bagi Inisiatif Baru

PERUBAHAN BASELINE : Sumber Pendanaan: 1. Penghematan dari pelaksanan Program 2. Cadangan (contingency reserves) yang tidak terpakai 3. Peningkatan pendapatan dan peningkatan pembiayaan Pemanfaatan Dana: 1. Perubahan makro ekonomi (mis. inflasi) 2. Perubahan keluaran yang bukan karena perubahan kebijakan 3. Pemanfaatan untuk inisiatif baru


PRIORITAS NASIONAL RPJMN 2010 – 2014 & INISIATIF BARU 2012 RPJMN 2010-2014 1

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

2

Pendidikan

3

Kesehatan

4

Penanggulangan Kemiskinan

5

Ketahanan Pangan

6

Infrastruktur

7

Iklim Investasi dan Iklim Usaha

8

Energi

RKP 2010

RKP 2011

PEMULIHAN PENEKANAN PEREKONOMIAN SESUAI TEMA NASIONAL DAN “PERCEPATAN PEMELIHARAAN PERTUMBUHAN KESEJAHTERAAN EKONOMI YANG RAKYAT

• Inpres 1/2010 tentang Percepatan Pelaksanaan Prioritas Pembangunan Nasional • Inpres 3/2010 tentang Program Pembangunan yang Berkeadilan

BERKEADILAN DIDUKUNG PEMANTAPAN TATA KELOLA DAN SINERGI PUSAT DAERAH”

9

Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana

10

Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar, & Pasca-konflik

11

Kebudayaan, Kreativitas dan Inovasi Teknologi

BidangPolitik, Politik,Hukum Hukum dan danKeamanan Keamanan 12 Bidang 13

Bidang BidangPerekonomian Perekonomian

14

Bidang BidangKesejahteraan KesejahteraanRakyat Rakyat

RKP 2012 DITENTUKAN DALAM PROSES PENYUSUNAN RKP 2012

Sudah jelas dan konkrit sasaran dan K/L Pelaksana :  Program  Kegiatan  Outcome  Output  Pendanaan Indikatif



NEW INITIATIVES 2012

7

KATEGORI INISIATIF BARU KEMENTERIAN PPN/ BAPPENAS

1.

2.

3.

PROGRAM/OUTCOME/KEGIATAN/OUTPUT BARU Berupa penambahan: a. Program Baru / Fokus Prioritas Baru b. Outcome Baru Perubahan/penambahan c. Kegiatan Baru KOMPONEN tidak termasuk Inisiatif Baru d. Output Baru Yang membawa konsekuensi dibutuhkannya penambahan anggaran atau perubahan baseline PENAMBAHAN VOLUME TARGET Berupa penambahan volume target. PERCEPATAN PENCAPAIAN TARGET Berupa penambahan target baru yang bersifat percepatan, sehingga membutuhkan penambahan anggaran, tetapi pagu baseline jangka menengah awal tidak boleh berubah. Semua Inisiatif Baru diatas harus sesuai dengan Arah Kebijakan & Prioritas Pembangunan Nasional yang ditetapkan Presiden (di awal tahun berjalan)


1.A PROGRAM BARU/FOKUS PRIORITAS BARU KEMENTERIAN/ LEMBAGA

PROGRAM LAMA

PROGRAM BARU/FOKUS PRIORITAS BARU

KEGIATAN

OUTCOME

OUTPUT

KOMPONEN

Penambahan PROGRAM BARU/FOKUS PRIORITAS BARU, yang disebabkan oleh: • Perubahan struktur organisasi • Penugasan terkait dengan kebijakan baru • Perubahan kebijakan yang bersifat memperkuat pencapaian kebijakan berjalan


1.B OUTCOME BARU KEMENTERIAN/ LEMBAGA

PROGRAM LAMA

PROGRAM LAMA

KEGIATAN LAMA

Outcome Baru pada tingkat Fokus Prioritas (Lintas K/L) yang merupakan akuntabilitas Kabinet dapat diusulkan oleh K/L, dengan memberikan gambaran yang jelas terhadap peranan dan target capaian dari masing-masing K/L terkait.

KEGIATAN BARU

OUTCOME

OUTPUT LAMA OUTPUT BARU

KOMPONEN

Penambahan OUTCOME BARU, yang disebabkan oleh: • Perubahan struktur organisasi • Perubahan TUPOKSI organisasi • Penugasan terkait dengan kebijakan baru • Perubahan kebijakan yang bersifat memperkuat pencapaian kebijakan berjalan


1.C KEGIATAN BARU KEMENTERIAN/ LEMBAGA

PROGRAM LAMA

KEGIATAN LAMA

PROGRAM LAMA

KEGIATAN BARU

OUTCOME LAMA

OUTPUT BARU

KOMPONEN

Penambahan KEGIATAN BARU, yang disebabkan oleh: • Perubahan struktur organisasi • Penugasan terkait dengan kebijakan baru untuk pencapaian suatu outcome • Perubahan kebijakan yang bersifat memperkuat pencapaian outcome berjalan


1.D OUTPUT BARU KEMENTERIAN/ LEMBAGA

PROGRAM LAMA

PROGRAM LAMA

OUTCOME LAMA

KEGIATAN LAMA

OUTPUT LAMA

OUTPUT BARU

KOMPONEN

KOMPONEN

Penambahan OUTPUT BARU, yang disebabkan oleh: • Perubahan TUPOKSI organisasi • Penugasan terkait dengan kebijakan baru • Perubahan kebijakan yang bersifat memperkuat pencapaian kinerja kegiatan berjalan


2. PERUBAHAN VOLUME TARGET KEMENTERIAN/ LEMBAGA

Contoh: Penambahan volume target Output = panjang jalan yang akan dibangun (km) KEGIATAN

TARGET 2011

2012

2013 (PM 1)

2014 (PM 2)

50 km (Rp 50)

100 km (Rp 100)

150 km (Rp 150)

200 km (Rp 200)

50 km (Rp 50)

120 km

170 km

220 km

250 km

(Rp 120)

(Rp 170)

(Rp 220)

(Rp 250)

PROGRAM

KEGIATAN

OUTPUT (PENAMBAHAN VOLUME TARGET)

KOMPONEN

Kegiatan A -Target Awal - Anggaran (Baseline 2011) Kegiatan A Penambahan Target -Anggaran (Baseline 2012)

2015 (PM 3)


3. PERCEPATAN PENCAPAIAN TARGET KEMENTERIAN/ LEMBAGA

Contoh: Output = panjang jalan yang akan dibangun (km) KEGIATAN

PROGRAM

KEGIATAN

Kegiatan A -Target Awal - Anggaran (Baseline 2011)

TARGET 2011

2012

2013 (PM 1)

2014 (PM 2)

50 km (Rp 50)

100 km (Rp 100)

150 km (Rp 150)

200 km (Rp 200)

2015 (PM 3)

BASELINE JANGKA MENENGAH AWAL OUTPUT (PERCEPATAN PENCAPAIAN TARGET)

KOMPONEN

Kegiatan A - Percepatan Target -Anggaran (Baseline 2012)

150

125

175

250

(Rp 150)

(Rp 125)

(Rp 175)

(Rp 250)

BASELINE JANGKA MENENGAH BARU

• Percepatan target tidak boleh merubah total target (450 Km) dan alokasi (Rp 450 M) baseline jangka menengah awal

KATEGORI BUKAN INISIATIF BARU KEMENTERIAN PPN/ BAPPENAS

1. Penyesuaian anggaran terhadap parameter ekonomi - Inflasi, kurs 2. Penyesuaian anggaran terhadap parameter non-ekonomi - Perubahan SBU & SBK selama tidak merubah total pagu K/L dan tetap menjaga output dan outcome yang sudah ditetapkan 3. Perubahan target tanpa mengubah anggaran yang telah ditetapkan (diluar prioritas nasional , prioritas bidang dan prioritas K/L) - Perubahan target program dan kegiatan non-prioritas 4. Penambahan target yang disebabkan tidak tercapainya target tahun sebelumnya, sehingga target tahun ini ditambahkan, tapi total pagu anggaran unit kerja tidak berubah - Luncuran (carried over) target yang tidak tercapai pada tahun sebelumnya 5. Jenis-jenis perubahan kebijakan/anggaran Lainnya

PENYESUAIAN: PARAMETER EKONOMI KEMENTERIAN PPN/ BAPPENAS

KEMENTERIAN/ LEMBAGA

PROGRAM

KEGIATAN

PROGRAM A, KEGIATAN B OUTPUT

OUTPUT 1 1. Komponen A 2. Komponen B (Baseline 2011, Inflasi 10%)

ANGGARAN Anggaran 2011

PM 1 2012

PM 2 2013

PM 3 2014

200 100

220 110

242 121

256 133

300

330

363

389

OUTPUT

OUTPUT

KOMPONEN

OUTPUT 1 1. Komponen A 2. Komponen B (Baseline 2012, Inflasi 15%)

ANGGARAN Realisasi 2011

Anggaran 2012

PM 1 2013

PM 2 2014

PM 3 2015

200 100

230 115

265 132

304 152

350 175

300

345

397

456

525

PENYESUAIAN: PARAMETER NON-EKONOMI KEMENTERIAN PPN/ BAPPENAS


PROGRAM

KEGIATAN

SBU untuk Komponen A & B = 50 OUTPUT

OUTPUT 1 1. Komponen A 2. Komponen B (Baseline 2011)

ANGGARAN Anggaran 2011

PM 1 2012

PM 2 2013

PM 3 2014

200 100

250 100

300 150

350 200

300

350

450

550

SBU untuk Komponen A & B = 75 OUTPUT

OUTPUT

KOMPONEN

OUTPUT 1 1. Komponen A 2. Komponen B (Baseline 2012)

ANGGARAN Realisasi 2011

Anggaran 2012

PM 1 2013

PM 2 2014

PM 3 2015

200 100

375 150

450 225

525 300

600 150

300

525

675

825

750


PERUBAHAN TARGET TANPA MENGUBAH ANGGARAN (Diluar Prioritas Nasional, Bidang & K/L)


PROGRAM

KEGIATAN

OUTPUT: PENURUNAN VOLUME TARGET

KOMPONEN

Contoh: Penurunan Target Output = Pengelolaan & Pembinaan Pegawai (orang) KEGIATAN (diluar prioritas nasional) Kegiatan A -Target Awal - Anggaran (Baseline 2011) Kegiatan A - Penurunan Target -Anggaran (Baseline 2012)

TARGET

2011

2012

2013 (PM)

2014 (PM)

2015 (PM)

5.000 (Rp 50)

8.000 (Rp 100)

9.000 (Rp 150)

10.000 (Rp 200)

6.000

9.000

10.000

11.000

(Rp 100)

(Rp 150)

(Rp 200)

(Rp 250)


PENAMBAHAN TARGET TANPA MERUBAH ANGGARAN (Luncuran target tahun sebelumnya)


Contoh: Output = panjang jalan yang akan dibangun (km) KEGIATAN

PROGRAM

KEGIATAN

OUTPUT: PENAMBAHAN VOLUME TARGET

KOMPONEN

Kegiatan A -Target Awal - Anggaran (Baseline 2011) Kegiatan A - Penambahan Target -Anggaran (Baseline 2012)

TARGET

2011

2012

2013 (PM)

2014 (PM)

2015 (PM)

50 km (Rp 50)

100 km (Rp 100)

150 km (Rp 150)

200 km (Rp 200)

40 km

110 km

150

200

250

(Rp 40)

(Rp 100)

(Rp 150)

(Rp 200)

(Rp 250)


SUMBER PENDANAAN INISIATIF BARU

Sumber pendanaan Inisiatif Baru yang diusulkan oleh K/L dapat berasal dari: 1. Tambahan Anggaran (On Top) Merupakan tambahan alokasi yang dapat berupa Rupiah murni, Pinjaman atau Hibah. Penambahan anggaran ini akan menyebabkan bertambahnya anggaran baseline. 2. Realokasi Anggaran 2.1 Realokasi Tahun Direncanakan Realokasi dengan mengambil anggaran dari program/kegiatan lain pada tahun yang direncanakan, tanpa merubah total anggaran tahun direncanakan. Syaratnya target program/kegiatan yang direalokasi tidak boleh berubah. 2.2 Realokasi Antar Tahun Realokasi dengan mengambil anggaran program yang sama di tahun selanjutnya. Syaratnya target jangka menengah tidak berubah. Pendanaan ini digunakan untuk mendanai usulan Inisiatif Baru jenis Percepatan Pencapaian Target. 3. Kombinasi On Top dan Realokasi Anggaran


ARAH KEBIJAKAN PADA TINGKAT K/L NASIONAL ARAH KEBIJAKAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL

KL X ARAH KEBIJAKAN BARU

PERUBAHAN KEBIJAKAN EKSISTING

INISIATIF BARU

KEBIJAKAN EKSISTING

PROGRAM BASELINE

KL Y ARAH KEBIJAKAN BARU

PERUBAHAN KEBIJAKAN EKSISTING

INISIATIF BARU

KEBIJAKAN EKSISTING

PROGRAM BASELINE

PENGUSULAN INISIATIF BARU KEMENTERIAN PPN/ BAPPENAS

•

Usulan Inisiatif Baru dapat dilakukan pada 3 kesempatan dalam siklus perencanaan/penganggaran, yaitu: 1. 2. 3.

Sebelum Pagu Indikatif (Pengusulan I) – Januari/Februari  Diusulkan setelah dikeluarkannya SE Menteri PPN Sebelum Pagu Anggaran (Pengusulan II) – Mei/Juni  Diusulkan untuk mengakomodasi arahan presiden dan usulan yang muncul dalam musrenbangnas. Sebelum Alokasi Anggaran (Pengusulan III) – Agustus/September  Diusulkan untuk mengakomodasi arahan Presiden dan hal-hal yang belum tertampung dalam dua kali pengusulan sebelumnya

•

Setiap K/L dapat mengusulkan proposal inisiatif baru lebih dari satu proposal dimana setiap proposal hanya boleh diajukan satu kali dalam 3 kesempatan tersebut.

•

Setiap K/L bisa mengusulkan Inisiatif Baru yang terkait dengan Arah Kebijakan dan Prioritas Pembangunan Nasional. Penetapan usulan yang akan disetujui sebagai Inisiatif Baru dilakukan melalui sistem kompetisi dengan mempertimbangkan ketersediaan anggaran. Mekanisme Inisiatif Baru : Penyesuaian perencanaan untuk tahun direncanakan Mekanisme APBN-P : Penyesuaian perencanaan untuk tahun berjalan

PROSES PENGUSULAN INISIATIF BARU KEMENTERIAN PPN/ BAPPENAS

PROSES PENETAPAN PROPOSAL INISIATIF BARU KEMENTERIAN PPN/ BAPPENAS

PENDAHULUAN

KONSEP DASAR

MEKANISME PENGUSULAN

TEKNIS PENYUSUNAN

MEKANISME PENETAPAN


DOKUMEN TERKAIT INISIATIF BARU

1. Proposal Inisiatif Baru • Merupakan dokumen usulan yang disusun oleh K/L • Penyusunan Proposal menggunakan aplikasi komputer yang telah disediakan 2. Rekapitulasi Penilaian Proposal (Blue Note) • Ringkasan hasil penilaian untuk setiap usulan yang meliputi hasil penilaian atas kebijakan dan anggaran 3. Daftar Usulan Inisiatif Baru • Daftar seluruh usulan yang telah dievaluasi. • Disampaikan ke kabinet untuk diputuskan pendanaannya


TERIMA KASIH


LAMPIRAN

TATA CARA PENYUSUNAN INISIATIF BARU

Recommend Documents