LAMPIRAN 1
TATA CARA PENYUSUNAN SMK3 KONSTRUKSI BIDANG PEKERJAAN UMUM
LAMPIRAN 1 TATA CARA PENYUSUNAN SMK3 KONSTRUKSI BIDANG PEKERJAAN UMUM BAGI PENYEDIA JASA Elemen-elemen yang harus dilaksanakan oleh Penyedia Jasa dalam Penyelenggaraan SMK3 Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum adalah : 1. Kebijakan K3 2. Perencanaan 2.1. Identifikasi bahaya, penilaian risiko dan pengendaliannya; 2.2. Pemenuhan perundang-undangan dan persyaratan lainnya; 2.3. Sasaran dan Program; 3. Penerapan dan Operasi 3.1. Sumber Daya, Struktur Organisasi dan Pertanggungjawaban; 3.2. Kompetensi, Pelatihan dan Kepedulian; 3.3. Komunikasi, Keterlibatan dan Konsultasi; 3.4. Dokumentasi; 3.5. Pengendalian Dokumen; 3.6. Pengendalian Operasional; 3.7. Kesiagaan dan Tanggap Darurat; 4. Pemeriksaan 4.1. Pengukuran dan Pemantauan; 4.2. Evaluasi Kepatuhan; 4.3. Penyelidikan Insiden, Ketidaksesuaian, Tindakan Perbaikan dan Pencegahan; 4.4. Pengendalian Rekaman; 4.5. Audit Internal; 5. Tinjauan Manajemen 5.1. Tinjauan Manajemen.
Elemen-elemen sebagaimana tersebut diatas meliputi ketentuan-ketentuan sebagai berikut: 1. Kebijakan K3 a. b. c.
Perusahaan Penyedia Jasa harus menetapkan Kebijakan K3 pada kegiatan konstruksi yang dilaksanakan. Pimpinan Penyedia Jasa harus mengesahkan Kebijakan K3. Kebijakan K3 yang ditetapkan harus memenuhi ketentuan sebagai berikut: 1) Sesuai dengan sifat dan kategori risiko K3 bagi Penyedia Jasa; 2) Mencakup komitmen untuk mencegah kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja serta peningkatan berkelanjutan SMK3; 3) Mencakup komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan dan persyaratan lain yang terkait dengan K3; 4) Sebagai kerangka untuk menyusun dan mengkaji sasaran K3; 5) Didokumentasikan, diterapkan dan dipelihara; 6) Dikomunikasikan kepada semua personil yang bekerja dibawah pengendalian Penyedia Jasa agar peduli terhadap K3; 7) Dapat diakses oleh semua pihak yang berkepentingan; dan
Lampiran 1: Pedoman Penyelenggaraan SMK3 Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum
halaman 1 dari 10
8) Dievaluasi secara berkala untuk memastikan bahwa kebijakan K3 masih relevan dan sesuai. Untuk Penyedia Jasa yang melaksanakan pekerjaan dengan Risiko K3 Tinggi wajib menerapkan 10 ketentuan, yaitu ketentuan : a; b; c.1); c.2); c.3); c.4); c.5); c.6); c.7); c.8); Untuk Penyedia Jasa yang melaksanakan pekerjaan dengan Risiko K3 Sedang wajib menerapkan 10 ketentuan, yaitu ketentuan : a; b; c.1); c.2); c.3); c.4); c.5); c.6); c.7); c.8); Untuk Penyedia Jasa yang melaksanakan pekerjaan dengan Risiko K3 Kecil wajib menerapkan 9 ketentuan, yaitu ketentuan : a; b; c.1); c.2); c.3); c.5); c.6); c.7); c.8); 2. Perencanaan 2.1.
Identifikasi bahaya, penilaian risiko dan pengendaliannya; a.
b.
c. d. e.
Penyedia Jasa harus membuat, menerapkan dan memelihara prosedur untuk identifikasi bahaya, penilaian risiko dan pengendaliannya secara berkesinambungan. Prosedur untuk identifikasi bahaya, penilaian risiko dan pengendaliannya harus mempertimbangkan: 1) Mengakomodasi kegiatan rutin. 2) Mengakomodasi kegiatan non rutin. 3) Kegiatan semua orang yang memiliki akses di tempat kerja. 4) Perilaku manusia, kemampuan dan faktor manusia lainnya. 5) Mengidentifikasi bahaya yang berasal dari luar tempat kerja yang dapat mempengaruhi kesehatan dan keselamatan personil di tempat kerja. 6) Bahaya yang ada di sekitar tempat kerja dikaitkan dengan kegiatan kerja penyedia jasa. 7) Sarana dan prasarana, peralatan dan bahan di tempat kerja yang disediakan oleh penyedia jasa atau pihak lain. 8) Modifikasi pada SMK3 termasuk perubahan sementara dan dampaknya pada operasi, proses dan kegiatannya. 9) Beberapa kewajiban perundangan yang digunakan terkait dengan penilaian risiko dan penerapan pengendaliannya. 10) Desain lokasi kerja, proses, instalasi, mesin/peralatan, prosedur operasi dan instruksi kerja termasuk penyesuaian terhadap kemampuan manusia. Penyedia Jasa harus menerapkan prosedur untuk identifikasi bahaya, penilaian risiko dan pengendaliannya secara berkesinambungan. Penyedia Jasa harus memelihara prosedur untuk identifikasi bahaya, penilaian risiko dan pengendaliannya secara berkesinambungan. Penyedia jasa harus mendokumentasikan dan menjaga rekaman hasil identifikasi bahaya, penilaian risiko dan pengendalian yang ditentukan selalu mutakhir.
Untuk Penyedia Jasa yang melaksanakan pekerjaan dengan Risiko K3 Tinggi wajib menerapkan 14 ketentuan, yaitu ketentuan : a; b.1); b.2); b.3); b.4); b.5); b.6); b.7); b.8); b.9); b.10); c; d; e. Untuk Penyedia Jasa yang melaksanakan pekerjaan dengan Risiko K3 Sedang wajib menerapkan 12 ketentuan, yaitu ketentuan : a; b.1); b.3); b.4); b.5); b.7); b.8); b.9); b.10); c; d; e. Untuk Penyedia Jasa yang melaksanakan pekerjaan dengan Risiko K3 Kecil wajib menerapkan 8 ketentuan, yaitu ketentuan : a; b.1); b.3); b.7); b.9); c; d; e. 2.2.
Pemenuhan perundang-undangan dan persyaratan lainnya; Penyedia Jasa wajib : a. Membuat prosedur untuk mengidentifikasi dan mengakses peraturan dan persyaratan K3 lainnya yang digunakan.
Lampiran 1: Pedoman Penyelenggaraan SMK3 Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum
halaman 2 dari 10
b. Menerapkan prosedur untuk mengidentifikasi dan mengakses peraturan dan persyaratan K3 lainnya yang digunakan. c. Memelihara prosedur untuk mengidentifikasi dan mengakses peraturan dan persyaratan K3 lainnya yang digunakan. d. Memperhatikan peraturan perundang-undangan dan peraturan lain yang berlaku dalam membuat, menerapkan dan memelihara SMK3. e. Memelihara informasi ini selalu mutakhir. f. Mengkomunikasikan informasi persyaratan peraturan dan persyaratan lain yang relevan untuk personil yang bekerja dalam pengendalian Penyedia Jasa, dan pihak terkait lain yang relevan. g. Memasukkan biaya penyelenggaraan SMK3 Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum dalam harga penawaran pengadaan jasa konstruksi. h. Membuat “pra RK3K” sebagai salah satu kelengkapan penawaran lelang dalam proses pengadaan barang / jasa yang diikuti sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku. i. Menyusun tingkat risiko kegiatan yang akan dilaksanakan untuk dibahas dengan PPK yang disusun pada awal kegiatan. j. Melibatkan Ahli K3 Konstruksi pada setiap paket pekerjaan yang mempunyai risiko K3 tinggi. k. Melibatkan sekurang-kurangnya Petugas K3 Konstruksi pada setiap paket pekerjaan yang mempunyai risiko K3 sedang dan kecil. l. Melakukan kerja sama untuk membentuk kegiatan SMK3 Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum bila ada dua atau lebih Penyedia Jasa yang bergabung dalam satu kegiatan. Kerja sama kegiatan SMK3 Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum tersebut dipimpin oleh penanggung jawab utama Penyedia Jasa. m. Membentuk P2K3 bila: 1) Mengelola pekerjaan yang mempekerjakan pekerja dengan jumlah paling sedikit 100 orang, 2) Mengelola pekerjaan yang mempekerjakan pekerja kurang dari 100 orang, akan tetapi menggunakan bahan, proses dan instalasi yang mempunyai risiko yang besar akan terjadinya peledakan, kebakaran, keracunan dan penyinaran radioaktif. n. Melapor ke Dinas Tenaga Kerja dan Jamsostek setempat sesuai ketentuan yang berlaku. o. Membuat Laporan Rutin Kegiatan P2K3 ke Dinas Tenaga Kerja setempat dan tembusannya disampaikan kepada PPK. p. Melaksanakan Audit Internal K3 Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum. q. Membuat rangkuman aktifitas pelaksanaan SMK3 Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum sebagai bagian dari dokumen serah terima kegiatan pada akhir kegiatan. r. Melaporkan kepada Pejabat Pembuat Komitmen dan Dinas Tenaga Kerja setempat tentang kejadian berbahaya, kecelakaan kerja konstruksi dan penyakit akibat kerja konstruksi yang telah terjadi pada kegiatan yang dilaksanakan. s. Menindaklanjuti surat peringatan yang diterima dari Pejabat Pembuat Komitmen. t. Bertanggung jawab atas terjadinya kecelakaan kerja konstruksi. u. Melakukan pengendalian risiko K3 Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum yang meliputi: inspeksi tempat kerja, peralatan, sarana pencegahan kecelakaan kerja konstruksi sesuai dengan RK3K. v. Memiliki sertifikat K3 perusahaan yang diterbitkan oleh lembaga sertifikasi yang telah diakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN) apabila melaksanakan pekerjaan dengan tingkat risiko tinggi. Untuk Penyedia Jasa yang melaksanakan pekerjaan dengan Risiko K3 Tinggi wajib menerapkan 21 ketentuan, yaitu ketentuan: a; b; c; d; e; f; g; h; i; j; l; m; n; o; p; q; r; s; t; u; v.
Lampiran 1: Pedoman Penyelenggaraan SMK3 Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum
halaman 3 dari 10
Untuk Penyedia Jasa yang melaksanakan pekerjaan dengan Risiko K3 Sedang wajib menerapkan 19 ketentuan, yaitu ketentuan : a; b; c; d; e; f; g; h; i; k; l; m; n; o; q; r; s; t; u. Untuk Penyedia Jasa yang melaksanakan pekerjaan dengan Risiko K3 Kecil wajib menerapkan 16 ketentuan, yaitu ketentuan : a; b; c; e; g; h; i; k; l; m; n; o; r; s; t; u. 2.3.
Sasaran dan Program; Penyedia Jasa wajib : a. Membuat Sasaran K3 yang terdokumentasi. b. Menyusun Sasaran K3 dengan ketentuan: 1) Relevan pada fungsi dan tingkat yang di dalam perusahaan Penyedia Jasa. 2) Dibuat secara spesifik dan terukur; 3) Dideklarasikan secara eksplisit; 4) Disosialisasikan kepada pihak terkait yang relevan; 5) Sesuai dengan Kebijakan K3; 6) Ditinjau ulang dalam rangka peningkatan berkelanjutan; c. Memelihara sasaran K3 yang terdokumentasi. d. Mengukur tingkat pencapaian sasaran. e. Mengkaji tingkat pencapaian sasaran. f. Membuat program untuk mencapai sasarannya. g. Menerapkan program untuk mencapai sasarannya. h. Memelihara program untuk mencapai sasarannya. i. Menyusun program dengan ketentuan: 1) Penunjukkan tanggung jawab dan kewenangan untuk mencapai tujuan pada fungsi dan tingkat Penyedia Jasa yang relevan; dan 2) Cara dan jangka waktu tujuan untuk dicapai. j. Mengkaji program secara rutin dan terencana, dan menyesuaikannya jika perlu, untuk memastikan sasaran itu tercapai. k. Membuat RK3K, dengan ketentuan: 1) Dibuat pada awal kegiatan. 2) Mencantumkan kategori risiko pekerjaan yang telah ditentukan bersama PPK. 3) Pada awal dimulainya kegiatan, Penyedia Jasa mempresentasikan RK3K kepada Pejabat Pembuat Komitmen untuk mendapat persetujuan. 4) Melakukan tinjauan ulang terhadap RK3K (pada bagian yang memang perlu dilakukan kaji ulang) dilakukan setiap bulan secara berkesinambungan selama pelaksanaan pekerjaan konstruksi berlangsung. l. Membuat Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan. Untuk Penyedia Jasa yang melaksanakan pekerjaan dengan Risiko K3 Tinggi wajib menerapkan 21 ketentuan, yaitu ketentuan : a; b.1); b.2); b.3); b.4); b.5); b.6); c; d; e; f; g; h; i.1); i.2); j; k.1); k.2); k.3); k.4); l. Untuk Penyedia Jasa yang melaksanakan pekerjaan dengan Risiko K3 Sedang wajib menerapkan 18 ketentuan, yaitu ketentuan : a; b.1); b.2); b.3); b.4); b.6); c; d; e; f; g; i.1); i.2); k.1); k.2); k.3); k.4); l. Untuk Penyedia Jasa yang melaksanakan pekerjaan dengan Risiko K3 Kecil wajib menerapkan 14 ketentuan, yaitu ketentuan : a; b.2); b.3); c; d; f; g; i.1); i.2); k.1); k.2); k.3); k.4); l.
3. Penerapan dan Operasi Kegiatan 3.1.
Sumber Daya, Struktur Organisasi dan Pertanggungjawaban; a. Pimpinan Puncak harus mengambil tanggung jawab utama untuk K3 dan sistem manajemen K3 b. Pimpinan Puncak harus menunjukkan komitmennya dengan: 1) Menjamin ketersediaan sumber daya yang utama dalam membangun, menerapkan, memelihara dan meningkatkan SMK3;
Lampiran 1: Pedoman Penyelenggaraan SMK3 Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum
halaman 4 dari 10
2) Menentukan peranan, pembagian tanggung jawab dan memberi kewenangan kepada pelaksana SMK3. 3) Mendokumentasikan dan mengkomunikasikan ketentuan pada angka 1) dan 2) di atas kepada personil yang diberi tanggung jawab dan wewenang. c. Penyedia Jasa harus menentukan penanggungjawab K3 untuk: 1) Menjamin bahwa SMK3 dibuat, diterapkan dan dipelihara sesuai dengan pedoman ini; 2) Menjamin kinerja SMK3 dilaporkan kepada Pimpinan Puncak untuk dikaji ulang dan digunakan sebagai dasar peningkatan SMK3. d. Penyedia Jasa harus dapat memotivasi karyawan di tempat kerja untuk bertanggung jawab terhadap aspek K3. Untuk Penyedia Jasa yang melaksanakan pekerjaan dengan Risiko K3 Tinggi wajib menerapkan 7 ketentuan, yaitu ketentuan a; b.1); b.2); b.3); c.1); c.2); d. Untuk Penyedia Jasa yang melaksanakan pekerjaan dengan Risiko K3 Sedang wajib menerapkan 5 ketentuan, yaitu ketentuan a; b.1); b.2); b.3); c.1). Untuk Penyedia Jasa yang melaksanakan pekerjaan dengan Risiko K3 Kecil wajib menerapkan 5 ketentuan, yaitu ketentuan a; b.1); b.2); b.3); c.1). 3.2.
Kompetensi, Pelatihan dan Kepedulian; a. Menjamin setiap karyawan yang terlibat dalam pekerjaan yang mengandung risiko K3 memiliki kompetensi atas dasar pendidikan, pelatihan atau pengalaman yang sesuai. b. Mengidentifikasi dan melaksanakan pelatihan K3 dan SMK3 sesuai dengan kebutuhannya. c. Mengevaluasi keefektifan pelatihan. d. Membuat, menerapkan dan memelihara prosedur kerja karyawan. e. Prosedur pelatihan harus mempertimbangkan perbedaan tingkatan untuk: 1) Tanggung jawab, kemampuan, keterampilan bahasa dan pendidikan; dan 2) Risiko Untuk Penyedia Jasa yang melaksanakan pekerjaan dengan Risiko K3 Tinggi wajib menerapkan 6 ketentuan, yaitu ketentuan a; b; c; d; e.1); e.2). Untuk Penyedia Jasa yang melaksanakan pekerjaan dengan Risiko K3 Sedang wajib menerapkan 3 ketentuan, yaitu ketentuan d; e.1); e.2). Untuk Penyedia Jasa yang melaksanakan pekerjaan dengan Risiko K3 Kecil wajib menerapkan 1 ketentuan, yaitu ketentuan d.
3.3.
Komunikasi, Keterlibatan dan Konsultasi; 3.3.1. Komunikasi Dalam kaitannya dengan bahaya K3 dan SMK3, Penyedia Jasa harus membuat, menerapkan dan memelihara prosedur untuk: a. Komunikasi internal antara berbagai tingkat dan fungsi Penyedia Jasa; b. Komunikasi dengan pemasok, sub kontraktor dan pengunjung lainnya yang datang ke tempat kerja; c. Menerima, mendokumentasikan dan menanggapi kritik dan saran dari pihak luar yang terkait. 3.3.2. Keterlibatan dan Konsultasi a. Membuat, menerapkan dan memelihara keterlibatan pekerja dalam hal: 1) Identifikasi bahaya, penilaian risiko dan menentukan pengendalian; 2) Penyelidikan insiden; 3) Pengembangan dan pengkajian kebijakan dan sasaran K3;
Lampiran 1: Pedoman Penyelenggaraan SMK3 Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum
halaman 5 dari 10
4) Konsultansi jika ada beberapa perubahan yang mempengaruhi K3 mereka; 5) Sebagai Perwakilan atas hal-hal yang berkaitan dengan K3. b. Menginformasikan kepada pekerja tentang pengaturan keterlibatannya, termasuk siapa yang mewakili jika terkait dengan hal-hal K3. c. Konsultansi dengan pemasok, sub kontraktor jika ada perubahan pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan K3. Untuk Penyedia Jasa yang melaksanakan pekerjaan dengan Risiko K3 Tinggi wajib menerapkan 10 ketentuan, yaitu ketentuan : 3.3.1 huruf a; b; c; dan 3.3.2 huruf a.1); a.2); a.3); a.4); a.5); b; c. Untuk Penyedia Jasa yang melaksanakan pekerjaan dengan Risiko K3 Sedang wajib menerapkan 8 ketentuan, yaitu ketentuan : 3.3.1 huruf a; b; c; dan 3.3.2 huruf a.1); a.2); a.4); b; c. Untuk Penyedia Jasa yang melaksanakan pekerjaan dengan Risiko K3 Kecil wajib menerapkan 5 ketentuan, yaitu ketentuan : 3.3.1 huruf a; b; dan 3.3.2 huruf a.1);a.2); c. 3.4.
Dokumentasi; Dokumentasi SMK3 harus meliputi: a. Kebijakan K3 b. Sasaran K3; c. Uraian lingkup SMK3; d. Uraian unsur-unsur utama dari SMK3 dan kaitannya, e. Acuan yang terkait; f. Rekaman yang diperlukan; dan g. Hal-hal penting untuk menjamin efektivitas perencanaan, operasi dan pengendalian proses, dikaitkan dengan risiko K3. Untuk Penyedia Jasa yang melaksanakan pekerjaan dengan Risiko K3 Tinggi wajib menerapkan 7 ketentuan, yaitu ketentuan : a; b; c; d; e; f; g. Untuk Penyedia Jasa yang melaksanakan pekerjaan dengan Risiko K3 Sedang wajib menerapkan 6 ketentuan, yaitu ketentuan : b; c; d; e; f; g. Untuk Penyedia Jasa yang melaksanakan pekerjaan dengan Risiko K3 Kecil wajib menerapkan 4 ketentuan, yaitu ketentuan : b; d; f; g.
3.5.
Pengendalian Dokumen; Pengelolaan dokumen tersebut harus memenuhi ketentuan sbb: a. Dokumen yang diperlukan oleh SMK3 dan pedoman ini harus dikendalikan. b. Penyedia Jasa harus membuat, menerapkan dan memelihara prosedur untuk: 1) Menyetujui dokumen untuk kecukupannya sebelum dikeluarkan; 2) Mengkaji ulang dan memutakhirkan seperlunya dan menyetujui kembali dokumen tersebut; 3) Menyimpan dokumen tersebut dan diidentifikasi (diberi penomoran) sehingga mempunyai kemampuan telusur; 4) Memastikan versi terbaru dari dokumen yang dipakai telah teridentifikasi dan tersedia di tempat-tempat yang digunakan; 5) Memastikan dokumen eksternal asli yang penting untuk perencanaan dan operasi SMK3 telah diidentifikasi dan dikendalikan pendistribusiannya; dan 6) Menjaga penggunaan yang tidak diinginkan dari dokumen kadaluarsa dan melakukan identifikasi yang sesuai jika dokumen tersebut disimpan untuk tujuan tertentu. Untuk Penyedia Jasa yang melaksanakan pekerjaan dengan Risiko K3 Tinggi wajib menerapkan 7 ketentuan, yaitu ketentuan : a; b.1); b.2); b.3); b.4); b.5); b.6). Untuk Penyedia Jasa yang melaksanakan pekerjaan dengan Risiko K3 Sedang wajib menerapkan 7 ketentuan, yaitu ketentuan : a; b.1); b.2); b.3); b.4); b.5); b.6).
Lampiran 1: Pedoman Penyelenggaraan SMK3 Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum
halaman 6 dari 10
Untuk Penyedia Jasa yang melaksanakan pekerjaan dengan Risiko K3 Kecil wajib menerapkan 6 ketentuan, yaitu ketentuan : a; b.1); b.3); b.4); b.5); b.6). 3.6.
Pengendalian Operasional a. Penyedia Jasa harus menentukan jenis kegiatan yang bahayanya telah diidentifikasi, dan pada pelaksanaannya dianggap perlu untuk melakukan pengendalian operasional untuk mengelola risiko K3. b. Untuk kegiatan tersebut, Penyedia Jasa harus menerapkan dan memelihara: 1) Pengendalian operasional harus termuat dalam SMK3 Organisasi Penyedia Jasa. 2) Mendokumentasikan semua prosedur pengendalian operasional; 3) Menentukan kriteria pengendalian operasional. Untuk Penyedia Jasa yang melaksanakan pekerjaan dengan Risiko K3 Tinggi wajib menerapkan 4 ketentuan, yaitu ketentuan : a; b.1); b.2); b.3). Untuk Penyedia Jasa yang melaksanakan pekerjaan dengan Risiko K3 Sedang wajib menerapkan 3 ketentuan, yaitu ketentuan : a; b.1); b.2). Untuk Penyedia Jasa yang melaksanakan pekerjaan dengan Risiko K3 Kecil wajib menerapkan 3 ketentuan, yaitu ketentuan : a; b.1); b.2).
3.7.
Kesiagaan dan Tanggap Darurat; a. Membuat, mengidentifikasi, menerapkan dan memelihara prosedur pada situasi darurat. b. Tanggap terhadap situasi darurat dan mencegah atau meminimalkan kerugian yang ditimbulkan. c. Perencanaan tanggap darurat harus memperhitungkan keberadaan pihak-pihak terkait antara lain pemadam kebakaran, kantor polisi dan rumah sakit. d. Secara berkala menguji prosedur tanggap darurat dengan melibatkan pihak-pihak terkait yang diperlukan, apakah masih dapat diterapkan dalam menanggapi situasi darurat. e. Secara berkala mengkaji ulang dan merevisi prosedur kesiagaan dan tanggap darurat, khususnya setelah pengujian berkala dan sesudah terjadinya situasi darurat. Untuk Penyedia Jasa yang melaksanakan pekerjaan dengan Risiko K3 Tinggi wajib menerapkan 5 ketentuan, yaitu ketentuan : a; b; c; d; e. Untuk Penyedia Jasa yang melaksanakan pekerjaan dengan Risiko K3 Sedang wajib menerapkan 3 ketentuan, yaitu ketentuan : a; b; c. Untuk Penyedia Jasa yang melaksanakan pekerjaan dengan Risiko K3 Kecil wajib menerapkan 3 ketentuan, yaitu ketentuan : a; b; c.
4. Pemeriksaan 4.1.
Pengukuran dan Pemantauan; a. Membuat, menerapkan dan memelihara prosedur untuk pengukuran dan pemantauan kinerja K3 secara teratur, meliputi: 1) Pengukuran kualitatif dan kuantitatif; 2) Pemantauan lebih luas terhadap kesesuaian dengan sasaran K3 Penyedia Jasa; 3) Pemantauan efektivitas pengendalian (untuk kesehatan dan keselamatan); 4) Pemantauan penyakit, insiden, (termasuk kecelakaan, hampir kena, dll), dan bukti historis lainnya akibat kinerja K3 yang kurang; 5) Pencatatan data, hasil pemantauan dan pengukuran harus dapat mencukupi kebutuhan untuk analisa tindakan perbaikan dan pencegahan. b. Merencanakan dan memelihara prosedur kalibrasi peralatan.
Lampiran 1: Pedoman Penyelenggaraan SMK3 Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum
halaman 7 dari 10
Untuk Penyedia Jasa yang melaksanakan pekerjaan dengan Risiko K3 Tinggi wajib menerapkan 6 ketentuan, yaitu ketentuan : a.1); a.2); a.3); a.4); a.5); b. Untuk Penyedia Jasa yang melaksanakan pekerjaan dengan Risiko K3 Sedang wajib menerapkan 4 ketentuan, yaitu ketentuan : a.1); a.3); a.5); b. Untuk Penyedia Jasa yang melaksanakan pekerjaan dengan Risiko K3 Kecil wajib menerapkan 3 ketentuan, yaitu ketentuan : a.1); a.3); b. 4.2.
Evaluasi Kepatuhan a. Membuat, menerapkan dan memelihara prosedur agar secara berkala dapat mengevaluasi kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. b. Mengevaluasi kepatuhan terhadap persyaratan lainnya yang diikuti. c. Penyedia Jasa dapat menggabungkan evaluasi ini dengan evaluasi kepatuhan terhadap peraturan, mengacu pada klausul 2.2. ataupun dibuat prosedur terpisah. Untuk Penyedia Jasa yang melaksanakan pekerjaan dengan Risiko K3 Tinggi wajib menerapkan 3 ketentuan, yaitu ketentuan : a; b; c. Untuk Penyedia Jasa yang melaksanakan pekerjaan dengan Risiko K3 Sedang wajib menerapkan 3 ketentuan, yaitu ketentuan : a; b; c. Untuk Penyedia Jasa yang melaksanakan pekerjaan dengan Risiko K3 Kecil wajib menerapkan 0 ketentuan.
4.3.
Penyelidikan Insiden, Ketidaksesuaian, Tindakan Perbaikan dan Pencegahan; 4.3.1. Penyelidikan insiden a. Penyedia Jasa harus membuat, menerapkan dan memelihara prosedur untuk mencatat, menyelidiki dan menganalisa insiden untuk: 1) Identifikasi kebutuhan tindakan perbaikan; 2) Identifikasi peluang untuk tindakan pencegahan; 3) Identifikasi peluang untuk peningkatan berkelanjutan; 4) Mengkomunikasikan hasil penyelidikan kepada pemangku kepentingan. b. Penyelidikan harus tepat waktu c. Beberapa identifikasi memerlukan tindakan perbaikan atau peluang tindakan pencegahan harus sesuai dengan klausul 4.3.2 4.3.2. Ketidaksesuaian, tindakan perbaikan dan pencegahan Membuat, menerapkan dan memelihara prosedur untuk menentukan potensi ketidaksesuaian, tindakan perbaikan dan pencegahan, dengan persyaratan : a. Mengidentifikasi, memperbaiki ketidaksesuaian dan mengambil tindakan untuk mencegah risiko K3; b. Menyelidiki ketidaksesuaian, menentukan penyebab dan mengambil tindakan untuk menghindari terjadi kembali; c. Mengevaluasi tindakan perbaikan dan pencegahan agar tidak terjadi ketidaksesuaian; d. Mengkomunikasikan hasil tindakan perbaikan dan pencegahan yang diambil kepada pemangku kepentingan; dan e. Mengkaji ulang keefektifan tindakan perbaikan dan pencegahan yang diambil. Untuk Penyedia Jasa yang melaksanakan pekerjaan dengan Risiko K3 Tinggi wajib menerapkan 11 ketentuan, yaitu ketentuan : klausul 4.3.1 butir a.1); a.2); a.3); a.4); b; c; dan klausul 4.3.2 butir a; b; c; d; e. Untuk Penyedia Jasa yang melaksanakan pekerjaan dengan Risiko K3 Sedang wajib menerapkan 8 ketentuan, yaitu ketentuan : klausul 4.3.1 butir a.1); a.2); a.3); b; c; dan klausul 4.3.2 butir a; b; c.
Lampiran 1: Pedoman Penyelenggaraan SMK3 Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum
halaman 8 dari 10
Untuk Penyedia Jasa yang melaksanakan pekerjaan dengan Risiko K3 Kecil wajib menerapkan 6 ketentuan, yaitu ketentuan : klausul 4.3.1 butir a.1); a.2); b; c; dan klausul 4.3.2 butir a; b. 4.4.
Pengendalian Rekaman a. Membuat dan memelihara rekaman yang diperlukan. b. Membuat, menerapkan dan memelihara prosedur untuk identifikasi, penyimpanan, pemeliharaan kemamputelusuran, masa simpan dan pemusnahan rekaman. c. Rekaman harus dapat terbaca, teridentifikasi dan mudah diperoleh. Untuk Penyedia Jasa yang melaksanakan pekerjaan dengan Risiko K3 Tinggi wajib menerapkan 3 ketentuan, yaitu ketentuan : a; b; c. Untuk Penyedia Jasa yang melaksanakan pekerjaan dengan Risiko K3 Sedang wajib menerapkan 3 ketentuan, yaitu ketentuan : a; b; c. Untuk Penyedia Jasa yang melaksanakan pekerjaan dengan Risiko K3 Kecil wajib menerapkan 3 ketentuan, yaitu ketentuan : a; b; c.
4.5.
Audit Internal a. Memastikan audit internal SMK3 dilaksanakan pada interval waktu yang telah direncanakan untuk: 1) Mengendalikan kesesuaian SMK3. 2) Memberikan informasi hasil-hasil audit kepada manajemen. b. Program audit harus direncanakan, dibuat, diterapkan dan dipelihara oleh Penyedia Jasa. c. Program audit didasarkan atas hasil penilaian risiko dari kegiatan Penyedia Jasa dan hasil audit sebelumnya. d. Prosedur audit harus dibuat, diterapkan dan dipelihara dengan mengacu pada: 1) Tanggung jawab, kompetensi, dan persyaratan untuk merencanakan dan melaksanakan audit, melaporkan hasil dan menyimpan rekaman yang terkait; dan 2) Penentuan kriteria, lingkup, frekuensi dan metode audit. e. Pelaksanaan audit harus objektif dan auditor harus memiliki integritas. Untuk Penyedia Jasa yang melaksanakan pekerjaan dengan Risiko K3 Tinggi wajib menerapkan 7 ketentuan, yaitu ketentuan : a.1); a.2); b; c; d.1); d.2); e. Untuk Penyedia Jasa yang melaksanakan pekerjaan dengan Risiko K3 Sedang wajib menerapkan 7 ketentuan, yaitu ketentuan : a.1); a.2); b; c; d.1); d.2); e. Untuk Penyedia Jasa yang melaksanakan pekerjaan dengan Risiko K3 Kecil wajib menerapkan 5 ketentuan, yaitu ketentuan : a.1); a.2); b; c; d.1).
5. Tinjauan Manajemen 5.1.
Tinjauan Manajemen. a. Pimpinan puncak harus melakukan tinjauan manajemen SMK3, pada interval waktu yang telah direncanakan, untuk memastikan kesesuaian, kecukupan dan keefektifan secara berkelanjutan. b. Peninjauan harus memasukkan analisa peluang untuk peningkatan dan perlunya perubahan SMK3, termasuk kebijakan dan sasaran K3. c. Tinjauan manajemen mencakup: 1) Hasil audit internal dan evaluasi kepatuhan terhadap persyaratan peraturan dan persyaratan lainnya; 2) Hasil keterlibatan dan konsultasi; 3) Komunikasi dari pihak luar yang relevan, termasuk kritik dan saran; 4) Kinerja K3; 5) Perluasan sasaran yang telah dicapai;
Lampiran 1: Pedoman Penyelenggaraan SMK3 Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum
halaman 9 dari 10
6) Status penyelidikan insiden, tindakan perbaikan dan pencegahan; 7) Tindak lanjut tinjauan manajemen sebelumnya; 8) Perubahan lingkup termasuk pengembangan dari persyaratan, peraturan dan persyaratan lainnya yang terkait dengan K3; dan 9) Rekomendasi bagi peningkatan. d. Hasil dari tinjauan manajemen harus sesuai dengan komitmen perusahaan untuk peningkatan berkelanjutan. e. Hasil dari tinjauan manajemen harus berupa keputusan untuk perbaikan: 1) Kinerja K3; 2) Kebijakan dan sasaran K3; 3) Sumber Daya; dan 4) Unsur-unsur lain dari SMK3. f. Hasil tinjauan manajemen harus dikomunikasikan kepada pemangku kepentingan Untuk Penyedia Jasa yang melaksanakan pekerjaan dengan Risiko K3 Tinggi wajib menerapkan 17 ketentuan, yaitu ketentuan : a; b; c.1); c.2); c.3); c.4); c.5); c.6); c.7); c.8); c.9); d; e.1); e.2); e.3); e.4); f. Untuk Penyedia Jasa yang melaksanakan pekerjaan dengan Risiko K3 Sedang wajib menerapkan 5 ketentuan, yaitu ketentuan : a; c.4); c.6); e.1); f. Untuk Penyedia Jasa yang melaksanakan pekerjaan dengan Risiko K3 Kecil wajib menerapkan 2 ketentuan, yaitu ketentuan : a dan f.
Lampiran 1: Pedoman Penyelenggaraan SMK3 Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum
halaman 10 dari 10