Guna Memenuhi Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi 2008

UNIVERSITAS SUMATERA UTARA FAKULTAS EKONOMI MEDAN

ANALISIS PENGARUH PENGELUARAN PEMERINTAH PADA SEKTOR PENDIDIKAN DAN KESEHATAN TERHADAP JUMLAH PENDUDUK MISKIN DI SUMATERA UTARA

SKRIPSI

Diajukan oleh:

Masniari Dalimunthe 040501099 Ekonomi Pembangunan

Guna Memenuhi Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi 2008

Masniari Dalimunthe : Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Pada Sektor Pendidikan Dan Kesehatan Terhadap Jumlah Penduduk Miskin Di Sumatera Utara, 2008. USU Repository © 2009

ABSTRACT

The purposes of this research is to analyze the influence of government expenditure in education and health sector, domestic capital investment and economic condition influence to the populatin of poverty. The data in this research are collected from the Statistical Body Center with use the annual time series data, namely in the period 1998 to 2006. The model analysis is Linier Regression Model with employs the Ordinary Least Square (OLS) method. In the equation model, the ppulation of poverty is the dependent variable and expenditure government in education and health sector, domectic capital investment and economic condition (dummy Variable) are independent variables. The quantitative analysis recommends that population of poverty is influenced by the third independent variables in model. The determination coefficient (R2) showed that about 85.86%. it means that the population of poerty could be explained by the independent of variables in the model. The result indicate that all independent variable significant (α = 1%). The overall test shows that the third independent variable simultaneously influenced on the population of poverty. { F-test > F- table (30.36841 > 6,23)}. Keywords: The population of poverty, expenditure government in education and health sector, domestic capital investment and economic condition.


ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisa pengaruh dari pengeluaran pemerintah pada sektor pendidikan dan kesehatan, investasi PMDN dan kondisi perekonomian terhadap jumlah penduduk miskin di Sumatera Utara.. Data yang digunakan dalam penelitian ini dikumpulkan dari Badan Pusat Statistik dengan menggunakan urutan waktu periode tahun 1998 sampai dengan tahun 2006. Model analisis data adalah regresi linier berganda dengan memakai metode Ordinary Least Square (OLS). Dalam persamaan model, jumlah penduduk miskin adalah sebagai variabel terikat sedangkan pengeluaran pemerintah pada sektor pendidikan dan kesehatan, investasi PMDN dan kondisi perekomian (dummy variabel) adalah sebagai variabel bebas. Analisis perhitungan merekomendasikan bahwa jumlah penduduk miskin dipengaruhi oleh pengeluaran pemerintah pada sektor pendidikan dan kesehatan, investasi PMDN dan kondisi perekonomian. Koefisien determinasi menunjukkan bahwa sekitar 85,86%. Hal ini berarti bahwa jumlah penduduk miskin dapat dijelaskan oleh variabel bebas yang ada di dalam model. Hasilnya menunjukkan bahwa seluruh variabel independen signifikan (α = 1%).terhadap jumlah penduduk miskin. Hasil tes keseluruhan menunjukkan bahwa ketiga variabel bebas pada model berpengaruh signifikan terhadap jumlah penduduk miskin {F-hitung > F-tabel (30.36841 > 6,23)}. Kata kunci: Jumlah Penduduk Miskin, Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan dan Kesehatan, investasi PMDN dan kondisi perekonomian.


KATA PENGANTAR

Segala Puji dan syukur ke hadirat Allah Subhanahu Wa Ta’ala, atas rahmat dan ridho-Nya lah penulis akhirnya dapat menyelesaikan skripsi ini dan juga shalawat dan salam buat junjungan ummat Nabi Besar Muhammad Sallallahu ‘Alaihi Wa Sallam semoga kita mendapatkan syafa’atnya di yaumil akhir nanti. Adapun judul skripsi ini adalah “Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Pada Sektor Pendidikan dan Kesehatan Terhadap Jumlah Penduduk Miskin di Sumatera Utara” ditujukan sebagai salah satu syarat dalam rangka meraih gelar Sarjana Ekonomi dari program pendidikan Srata-1 Fakultas Ekonomi Universitas Sumatera Utara. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini sangat jauh dari kata sempurna, karena penulis hanyalah seorang manusia biasa yang tak lepas dari kekhilafan dan kekurangan serta kesalahan. Oleh sebab itu, penulis sangat mengharapkan masukan yang bersifat membangun yang sangat penulis perlukan sebagai acuan bagi penulis di masa yang akan datang. Dalam penulisan skripsi ini, penulis banyak mendapat bantuan dari berbagai pihak, baik berupa dorongan semangat maupun sumbangan materi dan pemikiran. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan dan bimbingan, yaitu kepada: 1. Bapak Drs. John Tafbu Ritongan, M.Ec, Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Sumatera Utara. Masniari Dalimunthe : Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Pada Sektor Pendidikan Dan Kesehatan Terhadap Jumlah Penduduk Miskin Di Sumatera Utara, 2008. USU Repository © 2009

2. Bapak Wahyu Ario Pratomo, SE, M.Ec selaku Ketua Departemen Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Sumatera Utara 3. Bapak Kasyful Mahalli, SE, M.Si, selaku Dosen pembimbing penulis yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan kepada penulis hingga skripsi ini dapat penulis selesaikan. 4. Bapak Prof. Dr. Sya’ad Afifuddin, M.Ec. selaku Dosen pembanding I sekaligus sebagai Dosen Wali dan pembimbing akademis selama penulis menjadi mahasiswa Ekonomi Pembangunan. 5. Bapak Drs. Rahmad Sumanjaya, M.Si selaku Dosen pembanding II. 6. Seluruh Dosen, Staf pengajar dan staf Administrasi Fakultas Ekonomi Universitas

Sumatera

Utara,

khususnya

Departemen

Ekonomi

Pembangunan, yang telah memberikan Ilmu dan perhatiannya kepada penulis selama mengikuti perkuliahan hingga selesainya skripsi ini. 7. Buat Orang Tua tercinta, Ayahanda Alm. H. Awaluddin Dlaimunthe dan Ibunda Hj. Nuri Ritonga yang sangat saya sayangi, yang telah memberikan kasih sayang yang tak terhingga, dukungan, didikan, do’a dan semangat serta motivasi baik moril maupun materi kepada penulis selama ini. 8. Buat my brother “bang Tua”, my sister “Kak Intan” and my little sister “Ade” terima kasih atas do’a, semangat dan kasih sayangnya. Semoga Allah selalu menyatukan kita dalam kebaikan dan semoga kita bisa menjadi mutiara yang paling berharga dan menjadi kebanggaan Ayah dan Bunda dunia dan akhirat, A..min!


9. Sahabat-sahabatku “UNGU” K’ Mia, Fajar, Fitri, Suryanun, Arni, Dedes, Milfa, Kia, terimakasih atas semangat dan do’anya, Semoga Allah tetap menyatukan dan mengikat hati kita dalam naungan Cinta dan Ridho-Nya. 10. Buat

Firzanah

Solihah

terimakasih

untuk

do’a,

motivasi

dan

pengertiannya selama ini. 11. Special Thanks to “Syfa” jazakillah atas semua bantuan, dukungan dan do’a yang tak terkira serta telah menemani penulis hingga skripsi ini selesai, tetaplah jadi adek solehah dan jadilah yang terbaik! 12. Untuk seluruh KRU BP2M: -

Terkhusus buat Presidium ’04: Ukhti: Laila (Bu’ Manajer), Tati’fillah (Bu’ Kadri), Diah (Bu’ Humasy), Anggi (Bu’ Menkeu) dan Akhi: Zurrivan P. (P’ Ketum), semoga tetap istiqomah dan tetaplah berikan kontribusi yang terbaik di jalan dakwah ini hingga akhir hayat.

-

Buat seluruh pengurus ikhwan/akhwat baik di bidang kaderisasi, humasy, daksos, fosei, kenaziran, dan terkhusus buat seluruh staff keputrian (Azura, Maisarah, Ida, Rizki P, Ina, Halimah, Nisa S, Sri Rizki), semoga Allah tetap mengokohkan kita di jalan-Nya.

-

Buat para alumni; K’ kiki, K’ Nasiah, K’ Nita, K’ Lina, K’ Sohifa, K’ Suri, syukron ya kak....untuk semua bantuan dan pengertiannya.

13. Buat Sahabat-sahabatku di EP ‘04 (Khoiriyah, Zakiyah, Vina, Amie, Ida), terimakasih untuk semua bantuan, masukan, dan motivasinya serta kebersamaannya. Semoga jalinan persahabatan dan silaturrahim di antara kita tetap terjalin. Masniari Dalimunthe : Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Pada Sektor Pendidikan Dan Kesehatan Terhadap Jumlah Penduduk Miskin Di Sumatera Utara, 2008. USU Repository © 2009

14. Untuk semua teman-teman seperjuangan di EP’04 yang tidak dapat saya sebutkan satu per satu semoga kita bisa menjadi orang-orang sukses di masa depan. 15. Buat anak kost Sahabat-2: K’ Sri, Ira, Mardiah, Novi dan yang lainnya, terimakasih untuk bantuan dan kebersamaannya. Semoga Allah SWT membalas segala kebaikan dan pengorbanan yang telah diberikan kepada penulis. Akhir kata, semoga skripsi ini bermanfaat bagi para pembaca sekalian. Medan,

Mei 2008

Penulis

(Masniari Dalimunthe)

DAFTAR ISI


Halam an ABSTRACT .......................................................................................................

i

ABSTRAK ..........................................................................................................

ii

KATA PENGANTAR ........................................................................................ iii DAFTAR ISI ...................................................................................................... vii DAFTAR TABEL .............................................................................................. xi DAFTAR GAMBAR .......................................................................................... xii DAFTAR SINGKATAN .................................................................................... xiii DAFTAR LAMPIRAN ...................................................................................... xiv

BAB I

PENDAHULUAN ...............................................................................

1

1.1 Latar Belakang Masalah ..................................................................

1

1.2 Perumusan Masalah .......................................................................

6

1.3 Hipotesis ........................................................................................

6

1.4 Tujuan Penelitian ............................................................................

7

1.5 Manfaat Penelitian ..........................................................................

7

BAB II URAIAN TEORITIS ..........................................................................

8

2.1 Kemiskinan ....................................................................................

8

2.1.1 Pengertian Kemiskinan dan Pembagiannya ..........................

8

2.1.2 Karakteristik Penduduk Miskin ............................................ 10 2.1.3 Penyebab Kemiskinan ........................................................... 11 2.1.4 Kemiskinan dalam Dimensi Ekonomi ................................... 14 2.2 Teori Pertumbuhan Ekonomi .......................................................... 17 Masniari Dalimunthe : Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Pada Sektor Pendidikan Dan Kesehatan Terhadap Jumlah Penduduk Miskin Di Sumatera Utara, 2008. USU Repository © 2009

2.2.1 Teori Pertumbuhan Ekonomi Model Solow ........................... 17 2.2.2 Teori Pertumbuhan Endogen ................................................. 18 2.2.3 Hubungan Pendidikan dan Kesehatan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi ........................................................ 20 2.3 Teori Human Capital ....................................................................... 20 2.3.1 Teori Human Capital Bidang Pendidikan .............................. 22 2.3.2 Teori Human Capital Bidang Kesehatan ................................ 23 2.4 Teori Pengeluaran Pemerintah ......................................................... 23 2.4.1 Kebijakan Anggaran Pemerintah Terhadap Pendidikan dan Kesehatan ..................................................................... 28 2.4.2 Teori Rostow dan Musgrave.................................................. 29 2.4.3 Hukum Wagner ..................................................................... 30 2.4.4 Teori Peacock dan Wiseman ................................................. 32 2.5 Investasi .......................................................................................... 36

BAB III METODE PENELITIAN ................................................................... 39 3.1 Ruang Lingkup Penelitian . ............................................................. 39 3.2 Jenis Dan Sumber Data .................................................................. 39 3.3 Metode dan Teknik Pengumpulan Data .......................................... 39 3.4 Pengolahan Data ............................................................................ 40 3.5 Model Analisis Data ....................................................................... 40 3.6 Test of Goodness of Fit (Uji Kesesuaian) ....................................... 41 3.6.1 Koefisien Determinasi (R-Square) ...................................... 41 Masniari Dalimunthe : Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Pada Sektor Pendidikan Dan Kesehatan Terhadap Jumlah Penduduk Miskin Di Sumatera Utara, 2008. USU Repository © 2009

3.6.2 Uji t-statistik ..................................................................... 41 3.6.3 Uji F-sattistik ..................................................................... 42 3.7 Uji Penyimpangan Asumsi Klasik .................................................. 43 3.8 Defenisi Operasional ...................................................................... 45

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN ................................... 47 4.1 Deskriptif Wilayah Penelitian ......................................................... 47 4.1.1 Gambaran Wilayah Sumatera Utara .................................... 47 4.1.2 Gambaran Perekonomian Sumatera Utara ............................ 51 4.1.3 Gambaran Kesejahteraan Rakyat Sumatera Utara ................ 56 4.2 Pengeluaran Pembangunan Bidang Sosial ....................................... 60 4.3 Perkembangan Investasi PMDN ..................................................... 61 4.4 Hasil Evaluasi dan Interpretasi Data ............................................... 63 4.4.1 Pengujian Pengaruh Variable Bebas Terhadap Variabel Terikat ................................................. 63 4.4.2

Interpretasi Model Linier .................................................... 64

4.4.3

Uji Kesesuaian ( Test Of Goodness of Fit ) .......................... 66

4.5 Uji Penyimpangan Asumsi Klasik .................................................. 71 BAB V KESIMPULAN DAN SARAN ............................................................ 75

5.1 Kesimpulan .................................................................................... 75 5.2 Saran ............................................................................................... 75 DAFTAR PUSTAKA DAFTAR LAMPIRAN Masniari Dalimunthe : Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Pada Sektor Pendidikan Dan Kesehatan Terhadap Jumlah Penduduk Miskin Di Sumatera Utara, 2008. USU Repository © 2009

DAFTAR TABEL No.

Judul

Halaman

4.1

Inflasi di Sumatera Utara Tahun 1986-2006

53

4.2

PDRB Provinsi Sumatera Utara Tahun 1986-2006

55

4.3

Luas Wilayah, Jumlah Penduduk dan Kepadatan

57

Penduduk Menurut Kabupaten/Kota 4.4

Jumlah Penduduk Miskin Sumatera Utara

56

Tahun 1988-2006 4.5

Realisasi Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan dan

57

Kesehatan 4.6

Investasi Swasta di Sumatera Utara Tahun 1988-2006

59

4.7

Hasil Estimasi

60


DAFTAR GAMBAR No.

Judul

Halaman

2.2

Pertumbuhan Pengeluaran Pemerintah Menurut Wagner

32

2.3

Teori Peacock dan Wiseman

34

2.4

Perkembangan Pengeluaran Pemerintah

35

4.1

Uji t-statistik variabel Pengeluaran Pemerintah

67

Sektor Pendidikan dan kesehatan (X1) 4.2

Uji t-statistik variabel Investasi PMDN (X2)

68

4.3

Uji t-statistik Variabel Dummy (XD)

69

4.4

Uji F-statistik

70

4.5

Uji Durbin-Watson

74


DAFTAR SINGKATAN

APBN : Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara BBM : Bahan Bakar Minyak BPS

: Badan Pusat Stastistik

GNP

: Gross National Product

HDI

: Head Count Index

IPM

: Indeks Pembangunan Manusia

PDB

: Product Domestic Bruto

PDRB : Product Domestic Regional Bruto PMDN: Penanaman Modal Dalam Negeri UNDP : United Nations Development Programme


DAFTAR LAMPIRAN No. Lampiran I

Data Variabel Hasil Regresi Jumlah Penduduk Miskin (Y) terhadap

II

Pengeluaran

Pemerintah

Sektor

Pendidikan

dan

Kesehatan (X1), Investasi PMDN (X2) dan Variabel Dummy Hasil

III

Regresi

Pengeluaran

Pemerintah

Sektor

Pendidikan dan Kesehatan (X1) terhadap Investasi PMDN (X2) dan Variabel Dummy Hasil

IV

Regresi

Pengeluaran

Investasi

Pemerintah

PMDN

(X2)

Sektor

terhadap

Pendidikan

dan

Kesehatan (X1), dan Variabel Dummy Hasil Regresi Variabel Dummy terhadap Pengeluaran V

Pemerintah Sektor Pendidikan dan Kesehatan (X1), Investasi PMDN (X2) Hasil Regresi Jumlah Penduduk Miskin (Y) terhadap

VI

Pengeluaran Pemerintah Sektor

Pendidikan

(X1),

Pengeluaran

Kesehatan

(X2),

Pemerintah

Sektor

Investasi PMDN (X3) dan Variabel Dummy


BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Kemiskinan merupakan masalah pembangunan di berbagai bidang yang dihadapi wilayah-wilayah baik yang sudah maju maupun yang kurang maju, yang ditandai oleh pengangguran, keterbelakangan dan keterpurukan. Masyarakat miskin umumnya lemah dalam kemampuan berusaha dan terbatasnya aksesnya kepada prasarana, modal dan kegiatan sosial ekonomi lainnya, sehingga tertinggal jauh dari masyarakat lain yang mempunyai potensi lebih tinggi. Kemiskinan menghambat tercapainya pembangunan wilayah, pemerataan pembangunan dan demokrasi ekonomi. Sehingga pengentasan kemiskinan harus menjadi prioritas utama dalam pembangunan nasional dan pembangunan wilayah. Adanya kemiskinan merupakan faktor penduduk yang kehidupannya di bawah garis kemiskinan akibat dampak dari ketidakmerataan dalam distribusi pembangunan, yang juga disebabkan oleh faktor penduduknya yang mengalami kemiskinan secara alamiah maupun kultural yang ditunjukkan oleh situasi lingkaran ketidakberdayaan bersumber dari rendahnya tingkat pendidikan, pendapatan, kesehatan dan gizi, produktivitas, penguasaan modal, keterampilan dan tekonologi serta hambatan infrastruktur maupun etnis sosial beragam lainnya. Berdasarkan pengalaman program pembangunan selama ini bahwa berbagai program pembangunan berupa Bimas, Bandes, dan program lainnya yang bertujuan untuk meningkatkan pemerataan pembangunan dan mengurangi Masniari Dalimunthe : Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Pada Sektor Pendidikan Dan Kesehatan Terhadap Jumlah Penduduk Miskin Di Sumatera Utara, 2008. USU Repository © 2009

tingkat kemiskinan, ternyata kurang mampu mengatasi kemiskinan secara menyeluruh. Berbagai bimbingan, pembinaan, bantuan dana dan fasilitas disalurkan untuk meningkatkan keterbelakangan, partisipasi, dan swadaya atau kemandirian dalam pembangunan, justru sebaliknya menimbulkan ketergantungan masyarakat terhadap bantuan pemerintah tersebut. Berbagai berorientasi

program

pada

pembangunan

pemenuhan

target

yang group

telah

dilaksanakan

pembangunan

dan

lebih tidak

memperhatikan kelanjutan program, proses pendidikan dan peningkatan kualitas SDM serta perkembangan pembangunan. Dalam arti program pembangunan kurang berorientasi pada pemberdayaan, perkembangan pembangunan dan kemampuan kelembagaan dalam menciptakan kualitas sumber daya yang memiliki kemandirian dan menciptakan ketergantungan. Upaya pemerintah Indonesia dalam mengurangi jumlah penduduk miskin selama lebih dari tiga dekade belum menunjukkan hasil yang menggembirakan. Pada tahun 1984, jumlah penduduk miskin mencapai sekitar 35 juta sedangkan pada tahun 2002 jumlah yang relatif tetap yakni 35,68 juta. Pada tahun 1987, penduduk miskin ada sekitar 17,4%, sedangkan pada tahun 2002, angka persentase relatif tetap, yakni 17,6%. Pada masa krisis ekonomi, jumlah penduduk miskin pada akhir tahun 1998 sekitar 49,5 juta (24,2%). Keberadaan kondisi krisis ekonomi tahun 1998 sangat berakibat terhadap adanya kontraksi di sektor-sektor yang menjadi mesin pertumbuhan ekonomi seperti sektor jasa dan industri yang berakibat terhadap berkurangnya kemampuan


sektor ini dalam menyerap tenaga kerja yang berdampak pada tingginya tingkat kemiskinan (Booth dalam Brata: 2005). Sehingga di satu sisi dibutuhkan penganggulangan kemiskinan sebagai salah satu prioritas pembaharuan kehidupan bermasyarakat dan bernegara di Indonesia. Sedangkan di sisi lain, kemiskinan dihadapkan pada situasi yang kurang menguntungkan. Secara ekonomis pertumbuhan ekonomi Indonesia terlalu rendah (sekitar 3,3% sampai 3,5% pada tahun 2001 dan 2002, sedangkan pada tahun 2000 sebesar 4,8%) sehingga menyebabkan langkah pemulihan ekonomi tertinggal di belakang Negara-negara tetangga. UNDP dalam laporannya tahun 2002 menyatakan: “keberhasilan upaya penanggulangan kemiskinan tidak hanya mensyaratkan adanya pertumbuhan ekonomi yang baik, tetapi juga harus didukung oleh adanya penduduk miskin yang memiliki kekuatan politik. Cara terbaik untuk mencapai hal itu seiring dengan pengembangan sumber daya manusia ialah dengan mambangun tata pemerintahan yang demokratis, kuat dan berakar di masyarakat pada semua jenjang pemerintahan”. Pendekatan baru dalam upaya penanggulangan kemiskinan ini sejalan dengan semangat yang terkandung dalam kebijakan otonomi daerah (UU No. 22 / 1999). Kebijakan itu mengedepankan prinsip-prinsip demokrasi, partisipasi, transparansi penegakan hukum, keadilan, menghargai perbedaan, pelayanan, pemberdayaan dan penempatan rakyat sebagai pemegang kedaulatan yang hakiki. Oleh karena itu, dalam kebijakan desentralisasi diperlukan aspirasi komunitas


lokal (penduduk miskin) dalam menentukan penggunaan dana atau program pemberdayaan penduduk miskin harus lebih banyak didengarkan. Secara nasional, komitmen dalam menanggulangi masalah kemiskinan cukup tinggi. Pemerintah secara tegas menetapkan prioritas tertinggi pada upaya penganggulangan kemiskinan. Sebagaimana termuat di dalam UU No. 25/2000 tentang Propenas yang menegaskan bahwa sasaran yang akan dicapai dalam lima tahun (2000-2004) adalah berkurangnya jumlah penduduk miskin absolut sebesar 4% dari tingkat kemiskinan pada tahun 1999. Sedangkan di dalam RPJM telah di tetapkan tiga agenda penting, yaitu: (i) menciptakan Indonesia yang aman dan damai; (ii) menciptakan Indonesia yang adil dan demokratis; (iii)meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Respon pemerintah daerah dalam mengatasi masalah kemiskinan akan dilihat dari kinerja pemerintah dalam penyelenggaraan pendidikan dan kesehatan bagi penduduk miskin. Secara nasional penanggulangan kemiskinan melalui program IDT di Provinsi Sumatera Utara, menurut dampak ekonominya hanya berhasil sebesar 44,6% sehingga secara nasional Provinsi Sumatera Utara hanya menepati urutan ke 22. Sumatera Utara adalah daerah yang berpenduduk paling banyak dan paling kaya dengan PDRB total pada tahun 1998 mencapai RP 48,3 Trilyun atau 24,7% dari PDRB seluruh Sumatera. Dalam perkapita PDRB Sumatera Utara mencapai Rp 4,17 Juta, tertinggi nomor tiga di Sumatera. Hal ini menunjukkan kuatnya tingkat perekonomian Sumatera Utara. Tingginya PAD di Sumatera Utara pada Masniari Dalimunthe : Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Pada Sektor Pendidikan Dan Kesehatan Terhadap Jumlah Penduduk Miskin Di Sumatera Utara, 2008. USU Repository © 2009

tahun 1998 sebesar Rp 204,57 Milyar, yang terbesar di Sumatera dan merupakan 38,5% dari total PAD se-Sumatera. Namun kemiskinan masih tinggi (16,74%). (Mubyarto: 2001) Sementara, realisasi pengeluaran pembangunan Sumatera Utara di sektor Pendidikan sebesar 7,04%, dan di sektor kesehatan hanya 7,42%. Sedangkan pada tahun 2002, realisasi pengeleluaran pembangunan Sumatera Utara pada sektor pendidikan hanya sebesar 6,24% dari pengeluaran pembangunan, sedangkan di sektor kesehatan hanya sebesar 6,96% dari pengeluaran pembangunan.

Semenatara jumlah penduduk miskin di Sumatera Utara pada

tahun 2002 sebesar 1.883.900 jiwa atau 15,84%. Hal ini menunjukkan bahwa perlunya perhatian pemerintah daerah Sumatera Utara dalam kebijakan publiknya dalam mengurangi jumlah penduduk miskin di Sumaera Utara yang dapat ditunjukkan dari kinerja keseriusan pemerintah daerah

dalam pengalokasian

anggaran pendidikan dan kesehatan yang pro penduduk miskin. Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian guna penyelesaian skripsi dengan judul “Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Pada Sektor Pendidikan dan Kesehatan Terhadap Jumlah Penduduk Miskin di Sumatera Utara”.


1.2 Perumusan Masalah Berdasarkan latar belakang yang diuaraikan, maka ada rumusan masalah yang dapat diambil sebagai kajian dalam penelitian yang akan dilakukan. Perumusan masalah ini diperlukan sebagai suatu cara untuk mengambil keputusan dari akhir penulisan skipsi ini, antara lain: 1. Bagaimana pengaruh Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan dan Kesehatan terhadap Jumlah Penduduk Miskin di Sumatera Utara? 2. Bagaimana pengaruh Investasi PMDN terhadap Jumlah Penduduk Miskin di Sumatera Utara? 3. Bagaimana pengaruh Kondisi Krisis Ekonomi terhadap Jumlah Penduduk Miskin di Sumatera Utara?

1.3 Hipotesis Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap permasalahan yang ada dimana kebenarannya masih perlu dikaji dan diteliti melalui data yang terkumpul. Berdasarkan perumusan di atas, maka penulis membuat hipotesis sebagai berikut: 1. Besarnya Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan dan Kesehatan berpengaruh negatif terhadap Jumlah Penduduk Miskin di Sumatera Utara 2. Besarnya Investasi PMDN berpengaruh negatif terhadap Jumlah Penduduk Miskin di Sumatera Utara 3. Kondisi Krisis Ekonomi berpengaruh positif terhadap Jumlah Penduduk Miskin di Sumatera Utara


1.4 Tujuan Penelitian Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 1. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan dan Kesehatan terhadap Jumlah Penduduk Miskin di Sumatera Utara 2. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh Investasi PMDN terhadap Jumlah Penduduk Miskin di Sumatera Utara 3. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh kondisi Krisis Ekonomi terhadap Jumlah Penduduk Miskin di Sumatera Utara

1.5 Manfaat Penelitian 1. Sebagai bahan studi dan tambahan ilmu pengetahuan bagi mahasiswa Fakultas Ekonomi terutama Departemen Ekonomi Pembangunan yang ingin melakukan penelitian selanjutnya. 2. Sebagai masukan bagi kalangan akademisi dan peneliti yang tertarik untuk membahas mengenai Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Pada Sektor Pendidikan dan Kesehatan Terhadap Jumlah Penduduk Miskin. 3. Sebagai masukan bagi pemerintah sebagai pengambil kebijakan dalam pengentasan kemiskinan. 4. Sebagai penambah, pelengkap sekaligus pembanding hasil-hasil penelitian yang sudah ada yang menyangkut topik yang sama.


BAB II URAIAN TEORITIS

2.1. Kemiskinan 2.1.1. Pengertian Kemiskinan dan Pembagiannya United Nations Development Programme (UNDP) mendefinisikan kemiskinan

sebagai

kelaparan,

ketiadaan

tempat

berlindung,

ketidakmampuan berobat ke dokter jika sakit, tidak mempunyai akses ke sekolah dan buta huruf, tidak mempunyai pekerjaan, takut akan masa depan, hidup dalam hitungan harian, ketidakmampuan mendapatkan air bersih, ketidakberdayaan, tidak ada keterwakilan dan kebebasan.

Dalam arti sederhana kemiskinan dipahami sebagai keadaan kekurangan uang dan barang untuk menjamin kelangsungan hidup. Dalam arti luas, kemiskinan merupakan suatu fenomena multidimensional (Suryawati; 2005) Untuk mengukur kemiskinan, BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (basic needs approach). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Dengan pendekatan ini, dapat dihitung Head Count Index, yaitu persentase penduduk miskin terhadap total penduduk.


Chambers (dalam Suryawati: 2005) mengatakan bahwa kemiskinan adalah suatu integrated concept yang memiliki lima dimensi, yaitu: 1) kemiskinan (proper), 2) ketidakberdayaan (powerless), 3) kerentanan menghadapi situasi darurat (state of emergency), 4) ketergantungan (dependence), dan 5) keterasingan (isolation) baik secara geografis maupun sosiologis.

Karena itu, kemiskinan bukan hanya hidup dalam kekurangan uang, tetapi juga banyak hal lain, seperti: tingkat kesehatan, pendidikan rendah, perlakuan tidak adil dalam hukum, kerentanan terhadap ancaman tindak kriminal, ketidakberdayaan menghadapi kekuasaan, dan ketidakberdayaan dalam menentukan jalan hidupnya sendiri.

Kemiskinan dapat dibagi dalam empat bentuk, yaitu: a.

Kemiskinan absolut: bila pendapatannya di bawah garis kemiskinan atau tidak cukup untuk memenuhi pangan, sandang, kesehatan, perumahan, dan pendidikan yang diperlukan untuk bisa hidup dan bekerja.

b. Kemiskinan relatif: kondisi miskin karena pengaruh kebijakan pembangunan yang belum menjangkau seluruh masyarakat, sehingga menyebabkan ketimpangan pada pendapatan. c.

Kemiskinan kultural: mengacu pada persoalan sikap seseorang atau masyarakat yang disebabkan oleh faktor budaya, seperti tidak mau


berusaha memperbaiki tingkat kehidupan, malas, pemboros, tidak kreatif meskipun ada bantuan dari pihak luar. d.

Kemiskinan struktural: situasi miskin yang disebabkan karena rendahnya akses terhadap sumber daya yang terjadi dalam suatu sistem sosial budaya dan sosial politik yang tidak mendukung pembebasan kemiskinan, tetapi seringkali menyebabkan suburnya kemiskinan. (Suryawati: 2005)

Dalam perkembangan terakhir, kemiskinan struktural lebih banyak menjadi sorotan sebagai penyebab tumbuh dan berkembangnya ketiga kemiskinan yang lain. 2.1.2. Karakteristik Penduduk Miskin Walaupun kemiskinan merupakan istilah yang umum, ditandai dengan tidak mampunya seseorang untuk memenuhi kebutuhan hidup minimal yang dianggap layak, namun kemiskinan itu memiliki ciri yang berbeda antar wilayah. Perbedaan ini terkait pada kemiskinan sumber daya alam (SDA), sumber daya manusia (SDM) dan kelembagaan setempat. Ciri-ciri kelompok (penduduk) miskin, yaitu: a.

Rata-rata tidak mempunyai faktor produksi sendiri seperti tanah, modal, peralatan kerja dan keterampilan

b.

Mempunyai tingkat pendidikan yang rendah

c.

Kebanyakan bekerja atau berusaha sendiri dan bersifat usaha kecil (sektor informal), setengah menganggur atau menganggur (tidak bekerja)


d.

Kebanyakan berada di daerah pedesaan atau daerah tertentu perkotaan (slum area)

e.

Kurangnya kesempatan untuk memperoleh (dalam jumlah yang cukup), bahan kebutuhan pokok, pakaian, perumahan, fasilitas kesehatan sosial lainnya. (Suryawati: 2005) Kelompok penduduk miskin yang berada pada masyarakat pedesaan

dan perkotaan, pada umumnya dapat digolongkan pada buruh tani, petani gurem, pedagang kecil, buruh, pedagang kaki lima, pedagang asongan, pemulung, pengemis dan pengangguran.

2.1.3. Penyebab Kemiskinan

Nasikun (dalam Suryawati: 2005) menyoroti beberapa sumber dan proses penyebab terjadinya kemiskinan, yaitu: a.

Policy induces processes: proses pemiskinan yang dilestarikan, direproduksi melalui pelaksanaan suatu kebijakan (induced of policy) diantaranya adalah kebijakan antikemiskinan, tetapi realitanya justru melestarikan.

b.

Socio-economic dualism: negara ekskoloni mengalami kemiskinan karena pola produksi kolonial, yaitu petani menjadi marjinal karena tanah yang paling subur dikuasai petani skala besar dan berorientasi ekspor.


c.

Population growth: perspektif yang didasari pada teori Malthus bahwa pertambahan penduduk seperti deret ukur sedang pertambahan pangan seperti deret hitung.

d.

Recources

management

and

the

environment:

adanya

unsur

mismanagement sumber daya alam dan lingkungan, seperti manajemen pertanian yang asal tebang akan menurunkan produktivitas. e.

Natural cycles and processes: kemiskinan terjadi karena siklus alam. Misalnya tinggal di lahan kritis, di mana lahan ini jika turun hujan akan terjadi banjir tetapi jika musim kemarau akan kekurangan air, sehingga tidak memungkinkan produktivitas yang maksimal dan terusmenerus.

f.

The marginalization of woman: peminggiran kaum perempuan karena perempuan masih dianggap sebagai golongan kelas kedua, sehingga akses dan penghargaan hasil kerja yang diberikan lebih rendah dari laki-laki.

g.

Cultural and ethnic factors: bekerjanya factor budaya dan etnik yang memelihara kemiskinan. Misalnya, pola hidup konsumtif pada petani dan nelayan ketika panen raya, serta adat istiadat yang konsumtif saat upacara adat atau keagamaan.

h.

Exploitative intermediation: keberadaan penolong yang menjadi penodong, seperti rentenir (lintah darat).


i.

Internal political fragmentation and civil stratfe: suatu kebijakan yang diterapkan pada suatu daerah yang fragmentasi politiknya kuat, dapat menjadi penyebab kemiskinan.

j.

International

processes:

bekerjanya

sistemsistem

internasional

(kolonialisme dan kapitalisme) membuat banyak negara menjadi semakin miskin.

Selain beberapa faktor di atas, penyebab kemiskinan di masyarakat khususnya di pedesaan disebabkan oleh keterbatasan aset yang dimiliki, yaitu: a.

Natural assets: seperti tanah dan air, karena sebagian besar masyarakat desa hanya menguasai lahan yang kurang memadai untuk mata pencahariannya.

b.

Human assets: menyangkut kualitas sumber daya manusia yang relatif masih rendah dibandingkan masyarakat perkotaan (tingkat pendidikan, pengetahuan, keterampilan maupun tingkat kesehatan dan penguasaan teknologi).

c.

Physical assets: minimnya akses ke infrastruktur dan fasilitas umum seperti jaringan jalan, listrik, dan komunikasi di pedesaan.

d.

Financial assets: berupa tabungan, serta akses untuk memperoleh modal usaha.


e. Social assets: berupa jaringan, kontak dan pengaruh politik, dalam hal ini kekuatan bargaining position dalam pengambilan keputusankeputusan politik. 2.1.4. Kemiskinan dalam Dimensi Ekonomi

Dimensi ekonomi dari kemiskinan diartikan sebagai kekurangan sumber daya yang dapat digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan sekelompok orang, baik secara finansial maupun semua jenis kekayaan yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dikategorikan miskin bilamana seseorang atau keluarga tidak dapat memenuhi kebutuhan pokok minimnya, seperti: sandang, pangan, papan, kesehatan, dan pendidikan. Dimensi ekonomi dapat diukur dengan nilai rupiah meskipun harganya selalu berubah-ubah tergantung pada tingkat inflasi rupiah.. Kemiskinan dalam dimensi ekonomi paling mudah untuk diamati, diukur, dan diperbandingkan. Ada beberapa metode pengukuran tingkat kemiskinan yang dikembangkan di Indonesia, yaitu: a.

Biro Pusat Statistik (BPS): tingkat kemiskinan didasarkan pada jumlah rupiah konsumsi berupa makanan yaitu kurang dari 2100 kalori per orang per hari (dari 52 jenis komoditi yang dianggap mewakili pola konsumsi penduduk yang berada di lapisan bawah), dan konsumsi nonmakanan (dari 45 jenis komoditi makanan sesuai kesepakatan nasional dan tidak dibedakan antara wilayah pedesaan dan perkotaan). Patokan kecukupan 2100 kalori ini berlaku untuk susunan umur, jenis


kelamin, dan perkiraan tingkat kegiatan fisik, berat badan, serta perkiraan status fisiologis penduduk. b.

Sayogyo: tingkat kemiskinan didasarkan jumlah rupiah pengeluaran rumah tangga yang disetarakan dengan jumlah kilogram konsumsi beras per orang per tahun dan dibagi wilayah pedesaan dan perkotaan.

Daerah pedesaan: a.

Miskin: bila pengeluaran keluarga lebih kecil daripada 320 kg nilai tukar beras per orang per tahun.

b.

Miskin sekali: bila pengeluaran keluarga lebih kecil daripada 240 kg nilai tukar beras per orang per tahun.

c.

Paling miskin: bila pengeluaran keluarga lebih kecil daripada 180 kg nilai tukar beras per orang per tahun.

Daerah perkotaan: a.

Miskin: bila pengeluaran keluarga lebih kecil daripada 480 kg nilai tukar beras per orang per tahun.

b.

Miskin sekali: bila pengeluaran keluarga lebih kecil daripada 380 kg nilai tukar beras per orang per tahun.

c.

Paling miskin: bila pengeluaran keluarga lebih kecil daripada 270 kg nilai tukar beras per orang per tahun.


c. Bank Dunia: Bank Dunia mengukur garis kemiskinan berdasarkan pada pendapatan seseorang kurang dari US$1 per hari (setara Rp8.500,00 per hari) d. Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN): mengukur kemiskinan berdasarkan kriteria Keluarga Pra Sejahtera (Pra KS) dan Keluarga Sejahterara I (KS 1). Kriteria Keluarga Pra KS yaitu keluarga yang tidak mempunyai kemampuan untuk menjalankan perintah agama dengan baik, minimum makan dua kali sehari, membeli lebih dari satu stel pakaian per orang per tahun, lantai rumah bersemen lebih dari 80%, dan berobat ke Puskesmas bila sakit. Kriteria Keluarga Sejahtera 1 (KS 1) yaitu keluarga yang tidak berkemampuan untuk melaksanakan perintah agama dengan baik, minimal satu kali per minggu makan daging/telor/ikan, membeli pakaian satu stel per tahun, rata-rata luas lantai rumah 8 m2 per anggota keluarga, tidak ada anggota keluarga umur 10 sampai 60 tahun yang buta huruf, semua anak berumur antara 5 sampai 15 tahun bersekolah, satu dari anggota keluarga mempunyai penghasilan rutin atau tetap, dan tidak ada yang sakit selama tiga bulan.

2.2 Teori Pertumbuhan Ekonomi 2.2.1 Teori Pertumbuhan Ekonomi Model Solow Robert Solow menggunakan model yang merupakan pengembangan dari formulasi Harrod-Domar, dengan menambahkan faktor kedua yakni teknologi, kedalam persamaan pertumbuhan (growth equation). Model Masniari Dalimunthe : Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Pada Sektor Pendidikan Dan Kesehatan Terhadap Jumlah Penduduk Miskin Di Sumatera Utara, 2008. USU Repository © 2009

pertumbuhan neoklasik Solow berpegang pada konsep skala hasil yang terus berkurang (diminishing return) dari input tenaga kerja dan modal jika keduanya dianalisis secara terpisah: jika dianalisis secara bersamaan dan sekaligus, Solow juga memakai hasil tetap tersebut. Kemajuan teknologi ditetapkan sebagai faktor residu untu menjelaskan pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang, dan tinggi rendahnya pertumbuhan itu tersendiri oleh Solow maupun para teoretisi lainnya diasumsikan bersifat eksogen, atau selalu dipengaruhi oleh berbagai macam faktor. Dalam bentuknya yang lebih formal, model pertumbuhan neoklasik Solow memakai fungsi produksi agregat standar yakni: Y = A e μt Kα L1-α Dimana Y adalah produk domestik bruto, K adalah stok modal fisik dan modal manusia, L adalah tenaga kerja nonterampil, A adalah suatu konstanta yang merefleksikan tingkat teknologi dasar, sedangkan e μ melambangkan konstanta tingkat kemajuan teknologi. Adapun symbol

α melambangkan elastisitas out put terhadap modal (persentase kenaikan GDP yang bersumber dari 1 persen penambahan modal fisik dan modal manusia). Hal itu biasanya dihitung secara statistik sebagai pangsa modal dalam total pendapatan nasional suatu negara. Karena α diasumsikan kurang dari 1 dan modal swasta diasumsikan dibayar berdasarkan produk marjinalnya sehingga tidak ada ekonomi eksternal, maka formulasi teori pertumbuhan neoklasik ini memunculkan skala hasil modal dan tenaga kerja yang terus berkurang (diminishing return). Masniari Dalimunthe : Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Pada Sektor Pendidikan Dan Kesehatan Terhadap Jumlah Penduduk Miskin Di Sumatera Utara, 2008. USU Repository © 2009

Ringkasnya teori Neoklasik Solow berpendapat bahwasanya sebagian besar pertumbuhan ekonomi tersebut bersumber dari hal-hal yang bersifat “eksogen” atau proses-proses kemajuan teknologi yang sepenuhnya independent (Todaro: 2000).

2.2.2 Teori Pertumbuhan Endogen Teori pertumbuhan yang baru menyajikan suatu kerangka teoritis untuk menganalisis apa yang disebut sebagai pertumbuhan endogen atau proses pertumbuhan GNP yang bersumber dari suatu sistem yang mengatur proses produksi. Model-model pertumbuhan endogen menyatakan bahwa pertumbuhan GNP itu sebenarnya merupakan suatu konsekuensi alamiah atas adanya ekuilibrium jangka panjang. Model-model pertumbuhan endogen menyatakan bahwa hasil investasi justru akan semakin tinggi bila produksi agregat di suatu negara semakin besar; lebih lanjut, model ini juga memberikan perhatian yang besar kepada peranan eksternalitas dalam penentuan tingkat hasil investasi permodalan. Dengan mengasumsikan bahwa investasi swasta dan publik (pemerintah) di bidang sumber daya atau modal manusia dapat menciptakan ekonomi eksternal (eksternalitas positif) dan memacu peningkatan produktivity yang mampu mengimbangi kecenderungan alamiah penurunan skala hasil. Model pertumbuhan endogen memiliki persamaan sebagai berikut: Masniari Dalimunthe : Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Pada Sektor Pendidikan Dan Kesehatan Terhadap Jumlah Penduduk Miskin Di Sumatera Utara, 2008. USU Repository © 2009

Y = AK Dimana A mewakili setiap faktor yang memperngaruhi teknologi, sedangkan K melambangkan modal fisik dan modal manusia yang ada. Dari model pertumbuhan endogen ini dapat diketahui bahwa potensi keuntungan investasi yang tinggi di negara-negara berkembang yang rasio modal tenaga kerjanya masih rendah, ternyata terkikis oleh rendahnya tingkat investasi komlementer (complementary investment) dalam modal atau sumber daya manusia (terutama melalui pengembangan fasilitas dan lembaga pendidikan), sarana-sarana infrastruktur serta aneka kegiatan penelitian dan pegembangan. Model pertumbuhan endogen melihat perubahan teknologi sebagai hasil endogen dari investasi dalam sumber daya manusia dan industriindustri padat teknologi, baik itu yang dilakukan oleh pihak swasta maupun pemerintah.

Model-model

pertumbuhan

endogen

menganjurkan

keikutsertaan pemerintah secara aktif dalam pengelolaan perekonomian nasional demi mempromosikan pembangunan ekonomi melalui investasi langsung dan tidak langsung dalam pembentukan modal manusia dan mendorong investasi swasta asing dalam industri padat teknologi seperti perangkat lunak komputer dan telekomunikasi (Todaro: 2000). 2.2.3 Hubungan Pendidikan dan Kesehatan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Pendidikan dan kesehatan merupakan komponen yang paling vital dalam pertumbuhan dan pembangunan ekonomi, keduanya merupakan Masniari Dalimunthe : Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Pada Sektor Pendidikan Dan Kesehatan Terhadap Jumlah Penduduk Miskin Di Sumatera Utara, 2008. USU Repository © 2009

sumber input bagi total fungsi produksi (the agregate function) (Todaro: 2003) Menurut meraka pendidikan dan kesehatan, selain dari tujuan pembangunan juga merupakan prasyarat untuk meningktkan produktifitas. Selain dari pada itu kemampuan untuk menyerap tekhnologi modren juga disebabkan oleh tingginya kemampuan sumber daya manusia sehingga mampu untuk semakin meningkatkan mesin-mesin ekonomi dalam menggerakkan pertumbuhan ekonomi.

2.3 Teori Human Capital Mc. Connell (dalam Pratomo:2006), investasi pada human capital dapat dilakukan dalam hal: (1) pendidikan dan latihan, (2) migrasi, dan (3) perbaikan gizi dan kesehatan. Keputusan untuk melakukan investasi pada human capital dapat dilihat dari gambar berkut: C

3 Incremental

Annual

H

2

Indirect

18 C

H

22 1

65

Age

Direct Cost

Gambar 2.1. Teori Human Capital Masniari Dalimunthe : Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Pada Sektor Pendidikan Dan Kesehatan Terhadap Jumlah Penduduk Miskin Di Sumatera Utara, 2008. USU Repository © 2009

Kurva HH menggambarkan pendapatan seseorang jika orang tersebut tidak melanjutkan pendidikannya ke perguruan tinggi. Orang tersebut langsung bekerja pada usia 18 tahun. Kurva CC menggambarkan jika seseorang masuk ke perguruan tinggi selama empat tahun dan kemudian bekerja pada usia 22 tahun. -

Daerah 1 (satu) atau Direct Cost yaitu daerah dimana sejumlah pengeluaran untuk biaya pendidikan selama di perguruan tinggi.

-

Daerah 2 (dua) disebut daerah Indirect Cost yaitu menggambarkan penghasilan yang tidak diperoleh oleh seseorang yang masuk ke perguruan tinggi dibanding

jika dia bekerja di usia 18 tahun (tidak kuliah). Jadi

kerugian yang yang diderita oleh mereka yang kuliah dibandingkan yang tidak kuliah adalah seluas area 1 dan area 2. -

Daerah 3 (tiga) adalah daerah Incremental Earning yaitu daerah yang menggambarkan

selisih

pendapatan

yang

diterima

seseorang

yang

berpendidikan perguruan tinggi dibanding mereka yang tidak masuk perguruan tinggi. 2.3.1 Teori Human Capital Bidang Pendidikan Asumsi dasar teori human capital adalah bahwa seseorang dapat meningkatkan penghasilan melalui peningkatan pendidikan (Simanjuntak: 1998). Setiap tambah satu tahun sekolah berarti di satu pihak meningkatkan kemampuan kerja dan tingkat penghasilan seseorang akan tetapi di pihak lain menunda penerimaan penghasilan selama 1 tahun dalam mengikuti sekolah tersebut. Disamping penundaan menerima penghasilan tersebut,


orang yang melanjutkan sekolah harus membayar biaya secara langsung seperti uang sekolah, pembelian buku dan lain-lain. Misalnya, seorang tamatan sekolah lanjutan tingkat atas (SLTA) tidak melanjutkan sekolah dan lansung mencari dan memperoleh pekerjaan. Tiap tahun dia memperoleh upah V(t). Misalnya orang tersebut tamat dan memperoleh pekerjaan pada umur 20 tahun dan tidak memperoleh penghasilan lagi pada umur 60 tahun atau sesudah 40 tahun bekerja. Maka jumlah penghasilan yang diterimanya seumur hidupnya dihitung dalam nilai sekarang atau Net Present Value adalah: 40

Y(sla) =

V (t )

∑ (1 + r ) t =0

t

Dimana: Y(sla) adalah nilai sekarang atau net present value dari arus penghasiln seumur hidup, V(t) adalah besarnya penghasilan pada tahun t dan r adalah tingkat diskonto (discount rate) yang menggambarkan time preference seseorang atas konsumsi seseorang saat sekarang dibandingkan dengan satu tahun yang akan datang. 2.3.2 Teori Human Capital Bidang Kesehatan Perbaikan bidang kesehatan sangat penting untuk meningkatkan produktifitas kerja (Simanjuntak;1998). Oleh sebab itu investasi yang dilaksanakan untuk perbaikan gizi dan kesehatan dapat dipandang sebagai salah satu aspek Human Capital, dapat ditunjukkan pada persamaan di bawah ini: T

V (t ) ∑0 (1 + r ) t +

A

C (t ) ∑0 (1 + r ) t =

T

W (t )

∑ (1 + r )

t

0


Dimana dalam hal ini V(t) merupakan tingkat upah atau penghasilan pada tahun t, seandainya tidak ada program perbaikan kesehatan C(t) merupakan besarnya biaya yang dikeluarkan dalam tahun t untuk program perbaikan kesehatan dan W(t) merupakan tingkat upah atau penghasilan setelah program perbaikan kesehatan dilakukan.

2.4 Teori Pengeluaran Pemerintah Dalam kebijakan fiskal dikenal ada beberapa kebijakan anggaran, yaitu anggaran berimbang, anggaran surplus dan anggran defisit. Dalam pengertian umum, anggaran berimbang adalah suatu kondisi dimana penerimaan sama dengan pengeluaran (G = T). Anggaran surplus yaitu pengeluaran lebih kecil dari penerimaan (G < T) sedangkan anggaran defisit adalah anggaran dimana komposisi pengeluaran lebih besar daripada penerimaan (G > T). Anggaran surplus digunakan jika pemerintah ingin mengatasi masalah inflasi sedangkan anggaran defisit digunakan jika pemerintah ingin mengatasi masalah pengangguran dan peningkatan pertumbuhan ekonomi. Jika pemerintah merencanakan peningkatan pertumbuhan ekonomi untuk mengurangi angka pengangguran, pemerintah dapat meningkatkan pengeluarannya. Pengeluaran pemerintah terdiri dari pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan. Sampai dengan tahun 2004, rincian belanja pemerintah pusat masih terdiri dari: (1) pengeluaran rutin dan (2) pengeluaran pembangunan. Namun sejak tahun 2005 mulai diterapkan penyatuan anggaran (unified budged) antara pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan. Masniari Dalimunthe : Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Pada Sektor Pendidikan Dan Kesehatan Terhadap Jumlah Penduduk Miskin Di Sumatera Utara, 2008. USU Repository © 2009

1.

Pengeluaran Rutin Pengeluaran rutin yaitu pengeluaran yang digunakan untuk pemeliharaan

dan penyelenggaraan pemerintah yang meliputi belanja pegawai, belanja barang, pembayaran bunga utang, subsidi, dan pengeluaran rutin lainnya. Melalui pengeluaran rutin, pemerintah dapat menjalankan misinya dalam rangka menjaga kelancaran penyelenggaraan pemerintah, kegiatan operasional dan pemeliharaan aset negara, pemenuhan kewajiban pemerintah kepada pihak ketiga, perlindungan kepada masyarakat miskin dan kurang mampu, serta menjaga stabilitas perekonomian. Besarnya pengeluaran rutin dipengaruhi oleh berbagai langkah kebijakan yang ditempuh pemerintah dalam rangka pengelolaan keuangan negara dan stabilitas perekonomian, seperti perbaikan pendapatan aparatur pemerintah, penghematan pembayaran bunga utang, dan pengalihan subsidi agar lebih tepat sasaran. Kenaikan pengeluaran pemerintah terutama dari pos belanja pegawai yang dialokasikan untuk menaikkan gaji pegawai dan pensiunan. Selain itu, lonjakan pengeluaran pemerintah yang terjadi pada pos pembayaran bunga utang luar negeri dan dalam negeri. Perbedaan karakteristik yang paling mendasar antara pinjaman dari dalam dan luar negeri yaitu pada implikasi disaat pengembalian (amortisasi). Dalam kasus pinjaman dalam negeri, pembayaran bunga utang oleh pemerintah akan kembali dinikmati oleh masyarakat Indonesia kerena terjadi transfer pendapatan dari kelompok masyarakat yang membayar pajak kepada kelompok masyarakat yang menjadi kreditur. Dampak dari aliran dana ini masih Masniari Dalimunthe : Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Pada Sektor Pendidikan Dan Kesehatan Terhadap Jumlah Penduduk Miskin Di Sumatera Utara, 2008. USU Repository © 2009

berputar di dalam negeri karena masing-masing pihak adalah warga negara Indonesia. Sedangkan dalam kasus pinjaman luar negeri, terjadi aliran dampak ekonomi (multiplier effect) yang berbeda. Pihak-pihak yang menerima pengembalian pinjaman adalah pihak kreditur di luar negeri (Mangkoesoebroto, 1994). Jumlah utang luar negeri yang semakin besar menyebabkan anggaran yang digunakan untuk membayar bunga utang juga semakin meningkat. Meningkatnya jumlah pembayaran bunga utang tersebut selain disebabkan oleh membengkaknya jumlah utang jatuh tempo juga dipengaruhi oleh perubahan nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing. Selain pengeluaran untuk belanja pegawai dan pembayaran bunga utang, pos lain yang menarik adalah pengeluaran pemerintah untuk berbagai subsidi. Satu pos diantaranya yang berperan cukup besar adalah subsidi bahan bakar minyak (BBM). Subsidi ini muncul pada tahun 1997/1998 sebagai akibat dari melonjaknya harga minyak mentah di pasar dunia menyebabkan meningkatnya biaya pengadaan BBM hingga melebihi hasil penjualan BBM itu sendiri, akibatnya pemerintah terpaksa memberikan subsidi terutama terhadap minyak tanah dan solar. 2.

Pengeluaran Pembangunan Pengeluaran pembangunan yaitu pengeluaran yang digunakan untuk

membiayai pembangunan di bidang ekonomi, sosial, dan umum baik pembangunan secara fisik maupun non fisik. Peranan anggaran pembangunan lebih ditekankan pada upaya penciptaan kondisi yang stabil dan kondusif bagi berlangsungnya proses pemulihan ekonomi dengan tetap memberikan stimulus Masniari Dalimunthe : Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Pada Sektor Pendidikan Dan Kesehatan Terhadap Jumlah Penduduk Miskin Di Sumatera Utara, 2008. USU Repository © 2009

bagi pertumbuhan ekonomi nasional. Dalam kaitan dengan pengelolaan APBN secara keseluruhan dengan keterbatasan sumber pembiayaan yang tersedia, maka pencapaian sasaran-sasaran pembangunan harus dilakukan seoptimal mungkin (Nota Keuangan dan APBN, 2004). Sehubungan dengan hal tersebut, formulasi distribusi alokasi dan penentuan besarnya pengeluaran memegang peranan penting dalam pencapaian target kebijakan fiskal. Di samping itu, pengelolaan anggaran pembangunan juga harus tetap ditempatkan sebagai bagian yang utuh dari upaya menciptakan anggaran pendapatan dan belanja negara yang sehat, melalui upaya mengurangi secara bertahap peran pembiayaan yang bersumber dari luar negeri tanpa mengurangi upaya

menciptakan

pertumbuhan

yang

berkesinambungan.

Pembiayaan

pembangunan rupiah dibiayai dari sumber-sumber pembiayaan dalam negeri, dan pinjaman program. Pengelolaan dana tersebut akan dialokasikan kepada departemen dan lembaga pemerintah non departemen di tingkat pusat termasuk Departemen Hankam, dan pemerintah daerah, yang diklasifikasikan ke dalam dana pembangunan yang dikelola oleh instansi pusat, dan dana pembangunan yang dikelola daerah (Djamin, 1993). Dalam rangka menutupi kesenjangan antara kebutuhan pembangunan dengan kemampuan dana dalam negeri, maka pembiyaan proyek masih tetap dibutuhkan. Pada tahun 1999-2004 pembiayaan pembangunan dengan dana yang bersumber dari luar negeri diupayakan untuk secara bertahap dikurangi. Untuk itu, pembiayan proyek harus dimanfaatkan secara lebih optimal terutama bagi kegiatan ekonomi yang produktif dan dilaksanakan secara lebih transparan, efektif Masniari Dalimunthe : Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Pada Sektor Pendidikan Dan Kesehatan Terhadap Jumlah Penduduk Miskin Di Sumatera Utara, 2008. USU Repository © 2009

dan efesien. Dengan demikian, pemilihan proyek-proyek yang pembiayaan bersumber dari pinjaman luar negeri harus dilakukan berdasarkan prioritas sehingga dapat mendukung penciptaan sasaran. Persentase pembiayaan proyek terhadap PDB terus diupayakan menurun sebagai cerminan untuk mengurangi ketergantungan terhadap pinjaman luar negeri, sekaligus mencerminkan adanya upaya untuk mencapai fiscal sustainability sebagai sasaran strategis dari APBN. Pembiayaan proyek dimanfaatkan untuk pembangunan sumber daya manusia di bidang pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial dalam rangka mendukung program jaringan pengaman sosial, penyediaan sarana dan prasarana transportasi, pembangunan di bidang pertanian, tenaga listrik, dan pengairan. Di samping itu juga akan dimanfaatkan untuk pengadaan prasarana pendukung Hankam, telekomunikasi, dan pembangunan prasarana perkotaan. 2.4.1. Kebijakan Anggaran Pemerintah Terhadap Pendidikan dan Kesehatan Pengalokasian anggaran pemerintah untuk bidang pendidikan dan kesehatan merupakan bagian yang terpenting dalam kebijakan anggaran (Rosen dalam Brata: 2005). Kebijakan ini dikaitkan peran pemerintah sebagai penyedia barang publik. Dampak eksternalitas (eksternalitas positif) dari kebijakan pengalokasian anggaran untuk kedua bidang tersebut tentunya diharapkan berpengaruh pada peningkatan tingkat pendidikan dan kesehatan bila anggaran yang digunakan sesuai dengan yang diharapkan.


a. Pengeluaran Pemerintah untuk Sektor Pendidikan Proporsi pengeluaran pemerintah untuk sektor pendidikan, baik terhadap total pengeluaran pembangunan maupun produk Domestik Bruto, secara tidak langsung menunjukkan reaksi pemerintah atas semakin tingginya permintaan atas sarana dan prasarana pendidikan. Secara tidak langsung hal itu menunjukkan seberapa jauh masyarkat menyadari pentingnya peranan pendidikan. Secara umum rasionya dapat dituliskan sebagai berikut (Susanti: 1995): Pengeluaran untuk Sektor Pendidikan Total Pengeluaran Pembangunan dan Pengeluaran untuk Sektor Pendidikan Produk Domestik Bruto b. Pengeluaran Pemerintah untuk Sektor kesehatan Besarnya pengeluaran pemerintah untuk sub sektor kesehatan menunjukkan seberapa jauh prioritas alokasi dana pemerintah untuk subsektor ini. Pada umumnya yang dilihat adalah besarnya rasio antara pengeluaran

untuk

sector

kesehatan

terhadap

total

pengeluaran

pembangunan dan terhadap PDB, atau: Pengeluaran untuk Sektor Kesehatan Total Pengeluaran Pembangunan dan Pengeluaran untuk Sektor Kesehatan Produk Domestik Bruto Dalam anggaran Pembangunan dan Belanja Negara pengeluaran pembangunan untuk subsektor Kesehatan adalah dibawah sektor Masniari Dalimunthe : Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Pada Sektor Pendidikan Dan Kesehatan Terhadap Jumlah Penduduk Miskin Di Sumatera Utara, 2008. USU Repository © 2009

Kesejahteraan Sosial dan Peranan Wanita, serta Kependudukan dan Keluarga Berencana (Susanti: 1995). 2.4.2 Teori Rostow dan Musgrave Rostow dan Musgrave mengembangkan teori yang menghubungkan perkembangan pengeluaran pemerintah dan tahap-tahap pembangunan ekonomi: Tahap Awal: Pada tahap awal perkembangan ekonomi, persentase investasi pemerintah terhadap total investasi besar, sebab pemerintah harus meyediakan prasarana seperti misalnya pendidikan, kesehatan, prasarana transportasi, dan sebagainya. Tahap Menengah: Pembangunan ekonomi, investasi pemerintah dapat tinggal landas, namun peran investasi swasta sudah semakin membesar. Peranan swasta yang semakin besar ini banyak meimbulkan kegagalan pasar, dan pemerintah harus menyediakan barang dan jasa publik dalam jumlah yang lebih banyak dan kualitas yang lebih baik. Tahap Lanjut: Pembangunan

ekonomi da

aktifitas

pemerintah

beralih

dari

penyediaan prasarana ke pengeluaran-pengeluaran untuk aktifitas sosial seperti program kesejahteraan hari tua dan program pelayanan kesehtan masyarakat.


2.4.3 Hukum Wagner Wagner mengembangkan teori mengenai perkembangan persentase pengeluaran pemerintah yang semakin besar terhadp GNP didasarkan pengamatan di negara Eropa, Amerika Serikat dan Jepang pada abad ke-19. Dalam satu perekonomian apabila pendapatan perkapita meningkat, secara relatif pengeluaran pemerintah pun akan meningkat. Terutama disebabkan karena pemerintah harus mengatur hubungan yang timbul dalam masyarakat, hukum, pendidikan, kebudayaan dan sebagainya.

Pk PP1 > Pk PP2 > … > Pk PPn PPK1 PPK2 PPKn Dimana: PkPP

: pengeluaran pemerintah perkapita

PPk

: pendapatan perkapita

1, 2, n

: waktu (tahun)

Wagner mendasarkan pandangannya pada suatu teori yang disebut organic theory of state yaitu teori yang menganggap pemerintah sebagai individu yang bebas bertindak, terlepas dengan masyarakat yang lain. Sebagaimana ditunjukkan dalam gambar 2.2 secara relatif peranan pemerintah semakin meningkat. Menurut Wagner ada lima hal yang menyebabkan pengeluaran pemerintah selalu meningkat yaitu: tuntutan peningkatan perlindungan keamanan dan pertahanan, kenaikan tingkat pendapatan masyarakat, urbanisasi yang mengiringi pertumbuhan ekonomi, Masniari Dalimunthe : Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Pada Sektor Pendidikan Dan Kesehatan Terhadap Jumlah Penduduk Miskin Di Sumatera Utara, 2008. USU Repository © 2009

perkembangan demografi dan ketidakefesienan birokrasi yang mengiringi perkembangan pemerintah (Dumairy, 1997). Pertumbuhan ekonomi akan menyebabkan hubungan antara industriindustri dan hubungan industri dengan masyarakat akan semakin rumit dan kompleks sehingga potensi terjadinya kegagalan eksternalitas negatif menjadi semakin besar. Namun hukum Wagner terdapat kelemahan yaitu tidak didasar pada suatu teori pemilihan barang-barang publik. Hukum Wagner ini ditunjukkan dalam gambar 2.2, dimana kenaikan pengeluaran pemerintah mempunyai bentuk eksponensial yang ditunjukkan oleh kurva 1 di bawah ini:

Pengeluaran pemerintah/GDP

Kurva 1

Kurva 2

Waktu Sumber: Mangkoesoebroto, 2001 Gambar 2.2. Pertumbuhan Pengeluaran Pemerintah Menurut Wagner


2.4.4 Teori Peacock dan Wiseman Teori ini didasarkan pada suatu pandangan bahwa pemerintah selalu berusaha memperbesar pengeluarannya dengan mengandalkan penerimaan dari pajak, padahal masyarakat tidak suka membayar pajak yang semakin besar. Peacock dan wiseman menyatakan sebagai berikut: masyarakat mempunyai suatu tingkat toleransi pajak yaitu suatu tingkat dimana masyarakat dapat memahami besarnya pungutan pajak yang dibutuhkan oleh pemerintah untuk membiayai pengeluaran pemerintah. Perkembangan ekonomi menyebabkan pemungutan pajak yang semakin meningkat walaupun tarif pajak tidak berubah dan meningkatnya penerimaan pajak menyebabkan pengeluaran pemerintah juga semakin meningkat. Jadi dalam keadaan normal kenaikan pendapatan nasional meningkatkan penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Apabila keadaan normal terganggu misalnya disebabkan oleh perang atau eksternalitas lain, maka pemerintah terpaksa harus memperbesar pengeluarannya untuk mengatasi gangguan tersebut. Konsekuensinya

menimbulkan

tuntutan

untuk

memperoleh

penerimaan dari pajak yang lebih besar. Pungutan pajak yang lebih besar menyebabkan dana swasta untuk investasi dan modal kerja menjadi berkurang. Efek ini disebut sebagai efek pergantian (displacement effect) yaitu adanya suatu gangguan sosial menyebabkan aktivitas swasta dialihkan pada aktivitas pemerintah. Pengentasan gangguan tidak cukup dibiayai semata-mata dengan pajak sehingga pemerintah harus meminjam dana dari Masniari Dalimunthe : Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Pada Sektor Pendidikan Dan Kesehatan Terhadap Jumlah Penduduk Miskin Di Sumatera Utara, 2008. USU Repository © 2009

luar negeri. Selelah gangguan teratasi muncul kewajiban melunasi utang dan membayar bunga. Pengeluaran pemerintah yang semakin bertambah, bukan hanya karena GNP meningkat, tetapi karena adanya kewajiban baru tersebut. Akibat lebih lanjut adalah pajak tidak menurun kembali ke tingkat semula meskipun gangguan telah berakhir. Selain itu banyak aktivitas pemerintah yang baru kelihatan setelah terjadinya perang dan ini disebut efek inspeksi (inspection effect). Adanya gangguan sosial juga akan menyebabkan terjadinya konsentrasi kegiatan ke tangan pemerintah, efek ini disebut sebagai efek konsentrasi (concentration effect). Dengan adanya ketiga efek tersebut menyebabkan bertambahnya aktivitas pemerintah sehingga setelah perang selesai, tingkat pajak tidak menurun kembali pada tingkat sebelum terjadi perang. Hal ini dapat dilihat pada gambar 2.3 berikut ini (Mangkoesoebroto, 2001): Pengeluaran pemerintah

Pengeluaran pemerintah/ GDP D C A

F G

B Pengeluaran swasta

0

t

t+1

Tahun


Sumber: Mangkoesoebroto, 2001 Gambar 2.3 Teori Peacock dan Wiseman Dalam keadaan normal dari t ke t+1, pengeluaran pemerintah dalam persentase terhadap GNP meningkat sebagaimana ditunjuk garis AG. Apabila pada tahun t terjadi perang maka pengeluaran pemerintah meningkat sebesar AC dan kemudian meningkat seperti yang ditunjukkan pada segmen CD. Setelah perang selesai (pada tahun t+1), pengeluaran pemerintah tidak menurun ke G. Hal ini disebabkan karena setelah perang, pemerintah memerlukan tambahan dana untuk mengembalikan pinjaman pemerintah yang digunakan dalam pembiayaan pemerintah. Kenaikan tarif pajak tersebut dimaklumi oleh masyarakat sehingga tingkat toleransi pajak meningkat dan pemerintah dapat memungut pajak yang lebih basar tanpa menimbulkan gangguan dalam masyarakat. Secara grafik perkembangan pengeluaran pemerintah versi Peacock dan Wiseman bukanlah berpola seperti kurva mulus berslope positif sebagaimana tersirat dalam pendapat Rostow dan Musgrave, melainkan berslope positif dengan bentuk patah-patah seperti tangga yang dapat dilihat pada gambar 2.4 di bawah ini:


Pengeluaran pemerintah/ GDP Wagner Rostow Musgrave Peacock dan Wiseman

Tahun 0

Sumber : Mangkoesoebroto, 2001 Gambar 2.4. Perkembangan Pengeluaran Pemerintah

2.5 Investasi Investasi adalah pengeluaran yang dilakukan oleh pelaku kegiatan ekonomi untuk pembelian atau penambahan barang modal. Barang modal adalah barangbarang yang siap untuk dikonsumsi. Sedangkan barang konsumsi adalah barangbarang yang siap untuk dikonsumsi untuk memenuhi kebutuhan pribadi dan tidak memberikan pendapatan bagi yang mengkonsumsinya. Jenis investasi secara garis besar dapat dibagi atas dua kategori, yaitu: 1.

Investasi sektor riil yaitu investasi terhadap barang-barang yang tahan lama (barang-barang modal).

2.

Investasi sektor finansial adalah investasi terhadap surat-surat berharga di pasar modal seperti saham, obligasi, dan lain-lain.


2.5.1 Teori Keynes Pendapatan total merupakan fungsi dari pekerjaan total dalam suatu negara. Semakin besar pendapatan nasional, semakin besar volume pekerjaan yang dihasilkannya, demikian sebaliknya. Volume pekerjaan tergantung pada permintaan efektif

yang akan menentukan tingkat

keseimbangan pekerjaan dan pendapatan. Permintaan efektif terdiri dari permintaan konsumsi dan investasi. Jurang antara pendapatan dan konsumsi dapat dijembatani oleh investasi. Kenaikan investasi menyebabkan naiknya pendapatan, dan karena pendapatan meningkat, muncul perminataan yang lebih banyak atas barang konsumsi, yang pada gilirannya menyebabkan kenaikan berikutnya pada pendapatan dan pekerjaan. Akibat kenaikan tertentu pada investasi menyebabkan kenaikan yang berlipat pada pendapatan melalui kecenderungan berkonsumsi. Oleh Keynes, hubungan antara kenaikan investasi dan pendapatan ini disebut multiplier K. pengali (multiplier) ini memperlihatkan hubungan yang tepat, berkat adanya kecenderungan berkonsumsi tersebur, antara pekerjaan agregat dan pendapatan agregat dengan tingkat investasi. Ini berarti, bila investasi agregat naik, pendapatan akan meningkat, yang besarnya adalah K kali kenaikan investasi tersebut yang dirumuskan: ∆Υ = Κ∆Ι dan

1 1− K

mewakili kecenderungan marginal mengkonsumsi. Jadi pengali K = 1 . Karena kecenderungan marginal berkonsumsi turun, berkat 1 − MPC

adanya kenaikan pendapatan, maka diperlukan suntikan investasi dengan Masniari Dalimunthe : Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Pada Sektor Pendidikan Dan Kesehatan Terhadap Jumlah Penduduk Miskin Di Sumatera Utara, 2008. USU Repository © 2009

dosis besar guna memperoleh tingkat pendapatan dan pekerjaan yang lebih tinggi dalam perekonomian. (Jhingan: 2007) 2.5.2 Kriteria Investasi Kriteria investasi menyangkut asas-asas yang mendasari alokasi sumber invenstasi langka dengan cara yang rasional agar memaksimalkan pendapatan nasional pada suatu perekonomian terbelakang. Berbagai macam kriteria investasi: a. Produktivitas Marginal Sosial, menurut kriteria ini investasi harus dilakukan pada bidang dan arah yang mempunyai produktivitas marginal yang tertinggi. Galenson dkk. menyatakan beberapa asas penuntun kriteria ini ialah: 1.

Investasi harus diarahkan pada penggunaan yang paling produktif sehingga rasio output uang (current output) terhadap investasi menjadi maksimum atau sebaliknya rasio modal-output menjadi minimum.

2.

Investasi

harus

dilakukan

terhadap

proyek

yang

akan

memanfaatkan buruh secara maksimum, dalam hal ini rasio buruhinvestasi maksimum. 3.

Proyek investasi itu harus diseleksi sehingga menghasilkan barang yang memenuhi kebutuhan dasar masyarakat dan meningkatkan ekonomi eksternal lebih luas

4.

Proyek investasi adalah proyek yang dirancang paling banyak menggunakan bahan baku dalam negeri dan berbagai suplai lain.


5.

Proyek

investasi

tersebut

harus

diseleksi

sehingga

dapat

memperbaiki distribusi pendapatan nyata 6.

Investasi harus diarahkan pada industri yang mengemat devisa, mengurangi beban neraca pembayaran dan memaksimumkan rasio barang ekspor terhadap investasi.

b. Overhead Ekonomi dan Sosial, menurut kriteria investasi ini dalam memilih industri pada saat pengambilan keputusan investasi hal yang terpenting adalah prospek ekonomi eksternal yang pada gilirannya akan menimbulkan

reaksi

berantai

dan

mempengaruhi

keseluruhan

perekonomian. Dari sisi penawaran, investasi ini mengharuskan terciptanya ekonomi eksternal dalam bentuk fasilitas kredit, angkutan dan sebagainya. Sedangkan dari sisi permintaan, investasi ini harus menciptakan overhead sosial dan ekonomi yang luas dalam bentuk sekolah, ruma sakit, jalan raya dan sebagainya. c. Pertumbuhan Berimbang, yang mana berbagai sektor perekonomian harus tumbuh dengan cara yang serasi sehingga tidak ada sektor yang tertinggal di belakang atau tumbuh terlalu cepat dari yang lain baik itu keseimbangan antara investasi di bidang industri dan pertanian serta antara sektor domestik dan sektor luar negeri. d. Pilihan Teknologi, yang mana dalam pemilihan teknik produksi juga mempengaruhi jumlah dan pola investasi. Apakah pilihannya jatuh pada teknik produksi yang bersifat padat modal atau padat karya tergantung pada tujuan sosial dan tujuan ekonomi Negara itu. Masniari Dalimunthe : Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Pada Sektor Pendidikan Dan Kesehatan Terhadap Jumlah Penduduk Miskin Di Sumatera Utara, 2008. USU Repository © 2009

e.

Rasio Modal Output, di dalam menjatuhkan pilihan investasi, rasio modal out-put dari berbagai proyek dan di dalam menentukan pilihan terhadap berbagai proyek investasi dan di dalam menentukan prioritas, rasio modal-output dari berbagai proyek harus diperbandingkan. Investasi harus dibatasi pada proyek-proyek yang memperkecil rasio modal-output.

Disamping rasio modal-output, ada hal lain yang penting dipertimbangkan seperti rasio buruh-investasi dan dampak investasi terhadap distribusi penadapatan. (Jhingan: 2007)


BAB III METODE PENILITIAN

Metode penelitian adalah langkah dan prosedur yang akan dilakukan dalam pengumpulan data atau informasi empiris guna memecahkan permasalahan dan menguji hipotesis penelitian. 3.1 Ruang Lingkup Penelitian Ruang lingkup penelitian ini adalah menganalisis pengaruh peneluaran pemerintah pada sector pendidikan dan kesehatan terhadap jumlah penduduk miskin di Sumatera Utara. 3.2 Jenis dan Sumber Data Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif. Sumber datanya adalah data sekunder dalam bentuk data berkala (time series) dengan kurun waktu 19 tahun yakni dari tahun 1988 sampai 2006 yang bersumber dari Badan Pusat Statistik. 3.3 Metode dan Teknik Pengumpulan Data Dalam

penyusunan

skripsi

ini

penulis

menggunakan

penelitian

kepustakaan (library research), yaitu yang dilakukan melalui bahan-bahan kepustakaan berupa tulisan-tulisan ilmiah, jurnal, artikel, dan laporan-laporan penelitian ilmiah yang ada hubungannya dengan topik yang diteliti. Teknik pengumpulan data yang dipergunakan adalah melakukan pencatatan langsung berupa data time series yaitu tahun 1988 sampai 2006 (19 tahun).


3.4 Pengolahan Data Penulis menggunakan program komputer E-Views 5.0 untuk mengolah data dalam penulisan skripsi ini. 3.5 Model Analisis Data Model analisis yang digunakan dalam menganalisis data adalah model ekonometrika. Metode analisis data yang digunakan adalah kuadrat terkecil biasa (ordsinery Least Square). Model persamaannya adalah sebagai berikut: Y = f (X1,X2, XD)……………………………….(1) Dengan spesifikasi model sebagai berikut: LogY = α - β1LogX1 - β2LogX2 + βDLogXD + μ………(2) Dimana: Y

= jumlah penduduk miskin (jiwa)

α

= intercept

β1, β2, βD

= koefisien regresi

X1

= pengeluaran pemerintah pada sektor pendidikan dan kesehatan (ribuan Rupiah)

X2

= investasi PMDN (jutaan Rupiah)

XD

= variable dummy: (kondisi sblm krisis (1988-1997) = 0 (kondisi sesudah krisis ekonomi (1998- 2006) = 1.

μ

= term of error


Bentuk

hipotesis di atas secara matematis dapat dinyatakan sebagai

berikut: ∂y < 0, artinya jika X1 (pengeluaran pemerintah sektor pendidikan dan ∂x1

kesehatan) meningkat, maka Y (jumlah penduduk miskin) mengalami penurunan, cateris paribus.

∂y < 0, artinya jika X2 (investasi PMDN) meningkat, maka Y (jumlah ∂x2 penduduk miskin) mengalami penurunan, cateris paribus. ∂y > 0, artinya jika XD (kondisi krisis ekonomi) terjadi, maka Y (jumlah ∂xD

penduduk miskin) akan meningkat, cateris paribus

3.6 Test of Godness of Fit (uji kesesuaian) 3.6.1 Koefisien Determinasi (R-Square) Koefisien determinasi dilakukan untuk melihat seberapa besar kemampuan variabel independen secara bersama mampu memberi penjelasan terhadap variabel dependen. 3.6.2 Uji t-statistik Uji t-statistik merupakan pengujian yang bertujuan untuk mengetahui apakah koefisien regresi signifikan atau tidak terhadap variabel dependen dengan menganggap variabel independen lainnya konstan. Dalam uji ini digunakan hipotesis sebagai berikut:


H0 : bi = b Ha : bi ≠ b Dimana bi adalah koefisien variabel independen ke-i nilai parameter hipotesis, biasanya b dianggap = 0. artinya tidak ada pengaruh variabel Xi terhadap Y. Bila nilai hitung

t-hitung > t-tabel maka pada tingkat

kepercayaan tertentu H0 ditolak. Hal ini berarti bahwa variabel independen yang diuji berpengaruh secara nyata (signifikan) terhadap variabel dependen. Nilai t-hitung diperoleh dengan rumus: t-hitung =

(bi − b ) Sbi

dimana: bi = koefisien variabel independen ke-i b = nilai hipotesis nol Sbi = simpangan baku dari variabel independen ke-i 3.6.3 Uji F-statistik Uji F- statistik adalah pengujian yang bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh koefisien regresi secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Untuk pengujian ini digunakan hipotesa sebagai berikut: H0 : bi = b2 = bk………….bk = 0 (tidak ada pengaruh) Ha : bi = 0………………….i = 1 (ada pengaruh). Pengujian dilakukan dengan membandingkan nilai F-hitung dengan Ftabel. Jika F-hitung lebih besar dari F-tabel maka H0 ditolak, yang berarti


variabel independen secara bersama-sama mempengaruhi variabel dependen. Nilai F-hitung dapat diperoleh dengan rumus: F-hitung =

R 2 / (k − 1) 1 − R 2 / (n − k )

(

)

Dimana: R2 = koefisien determinasi K = jumlah variabel independen, intercept dari suatu persamaan model n

= jumlah sampel

Dengan kriteria pengujian pada tingkat kepercayaan (1-α) 100% sebagai berikut: H0 diterima

: jika F* < Fα

H0 ditolak

: jika F* > Fα

3.7 Uji Penyimpangan Asumsi Klasik a. Multikolinearity Uji multikolinearity digunakan untuk mengetahui apakah terdapat korelasi variabel independen diantara satu sama lainnya. Untuk mendeteksi ada tidaknya multikolinearity dapat dilihat dari R-Square, Fhitung, t-hitung serta standar error. Keberadaan multikolinearity jika R-Square, F-hitung tinggi sedangkan nilai t-hitung banyak yang tidak signifikan (uji tanda berubah tidak sesuai dengan yang diharapkan).


b. Serial Correlation /Autokorelasi Serial

correlation

didefenisikan

sebagai

korelasi

antara

anggota

serangkaian observasi yang diurutkan menurut waktu atau ruang. Model regresi linear klasik mengasumsikan autokorelasi tidak terdapat di dalamnya distribusi atau gangguan μi, dilambangkan dengan: E (μi : μj),

i≠j

Terdapat beberapa cara untuk menguji keberadaan autocorrelation yaitu: 1. Dengan menggunakan atau memplot grafik 2. dengan Durbin-Watson Test (uji D-W test) Uji Durbin-Watson dirumuskan sebagai berikut: ∑(et − et −1 ) ∑ e2t Bentuk hipotesisnya adalah sebagai berikut: 2

D-hitung =

( )

Ho : ρ = 0, artinya tidak ada autokorelasi Ho : ρ ≠ 0, artinya ada autokorelasi Dengan jumlah sampel tertentu dan jumlah variabel independen tertentu diperoleh nilai kritis dl dan du dalam tabel distribusi DurbinWatson untuk berbagai nilai α. Hipotesis yang digunakan adalah:


Dimana: Ho

= tidak ada autokorelasi

DW < dl

= tolak Ho (ada korelasi positif)

DW > 4- dl

= tolak Ho (ada korelasi positif)

du < DW < 4-du

= terima Ho (tidak ada korelasi)

dl ≤ DW < 4-du

= pengujian tidak dapat disimpulkan (inconclusive)

(4-du) ≤ DW ≤ (4-dl) = pengujian tidak dapat disimpulkan (inconclusive)

3.8 Defenisi Operasional Variabel 1. Jumlah penduduk miskin adalah jumlah penduduk yang pendapatannya tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan hidup minimumnya dalam makanan, pakaian, perumahan, pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan dasar lainnya (dinyatakan dalam satuan jiwa). 2. Pengeluaran pemerintah pada sektor pendidikan dan kesehatan adalah alokasi dana pemerintah untuk sektor pendidikan dan keseatan (dinyatakan dalam ribuan Rupiah) Masniari Dalimunthe : Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Pada Sektor Pendidikan Dan Kesehatan Terhadap Jumlah Penduduk Miskin Di Sumatera Utara, 2008. USU Repository © 2009

3. Investasi merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri (dinyatakan dalam jutaan Rupiah). 4. Variabel Dummy merupakan variable-variabel kualitatif yang sifatnya (tidak berbentuk angka), tetapi jelas akan mempunyai pengaruh terhadap variable-variabel ekonomi lainnya. Dimana dalam kurun waktu 1988-1997 adalah kondisi sebelum masa krisis ekonomi yang diberi nilai nol (0), sedangkan dalam kurun waktu 1998-2006 adalah kondisi sesudah masa krisis ekonomi yang diberi nilai satu (1).


BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Deskriptif Wilayah Penelitian 4.1.1 Gambaran Wilayah Sumatera Utara a. Kondisi Georafis Provinsi Sumatera Utara merupakan salah satu provinsi yang terdapat di bagian barat Indonesia yang terletak pada garis 10 - 40 LU dan 980-1000BT dengan luas 71.680 km2 atau terbesar ke tujuh dari luas wilayah RI. Batas-batas Provinsi Sumatera Utara adalah sebagai berikut: -

Sebelah utara

: Nanggroe Aceh Darussalam (NAD)

-

Sebelah Selatan : Riau dan Sumatera Barat

-

Sebelah Timur

: Selat Malaka atau Malaysia

-

Sebelah Barat

: Samudera Hindia

Berdasaran letak dan kondisi alamnya, Provinsi Sumatera Utara terbagi dalam tiga kelompok wilayah, yaitu: 1.

Pantai Barat yang terdiri dari Tapanuli Selatan, Tapanuli Tengah, Sibolga dan Nias

2.

Pantai Timur, terdiri dari Medan, Binjai, Langkat, Tebing Tinggi, Asahan, Tanjung Balai dan Labuhan Batu

3.

Dataran Tinggi (Tapanuli Utara, Simalungun, Pematang Siantar, Karo dan Dairi)


Jumlah pulau di Provinsi Sumatera Utara sekitar 162 pulau yang terdiri dari 156 pulau berada di tepi Pantai Barat dan 6 pulau berada di Pantai Timur. Berdasarkan UU Darurat No.7 Tahun 1956, UU Darurat No.8 Tahun 1956, UU Darurat No.9 Taun 1956, Peraturan Perintis (PP) pengganti UU No.4 Tahun 1964, Provinsi Sumatera Utara terdiri dari 11 kabupaten dan 6 kotamadya. Namun sesuai dengan UU No.19 Tahun1998 tentang pembentukan kabupaten baru maka Sumatera Utara terdiri dari 16 Kabupaten dan 7 Kotamadya. b. Kondisi Iklim dan Topografi Karena

letaknya

yang

dekat

dengan

garis

khatulistiwa

mengakibatkan daerah Provinsi Sumatera Utara tergolong ke dalam daerah beriklim tropis basah yang dipengaruhi angin pasat dan angin muson dengan curah hujan yang berkisar antara 1800-4000 mm per tahun, dan suhu udara beragam antara 12,20 - 330 C. Ketinggian permukaan darat sangat bervariasi, yaitu daerah datar bisa mencapai 350C, daerah berbukit dengan ketinggian yang landai dan sebagian lagi daerah pada ketinggian yang suhu minimalnya bisa mencapai 140C. Provinsi Sumatera Utara mengalami 2 musim yakni musim hujan yang terjadi pada bulan November sampai Maret. Diantara kedua musim ini diselingi dengan musim pancaroba. Curah hujan yang mencapai


1965mm per tahun, dimana yang tertinggi per tahun + 82,9%, temperatur rata-rata per tahun 26,070C. c. Kondisi Demografis Provinsi Sumatera Utara didiami oleh berbagai penduduk dari berbagai suku seperti Suku Batak (Karo, Pakpak, Toba, Mandailing) sebesar 44,75% dan sebesar 33,40% lainnya merupakan suku yang berasal dari etnis lain, seperti Betawi, Banten, Sunda, Jawa, Melayu dan Madura, India, China dan lain-lain. Dilihat dari jumlah penduduknya, Sumatera Utara termasuk provinsi yang mempunyai jumlah penduduk terbesar keempat di Indonesia setelah Jawa Barat, Jawa timur dan Jawa tengah. Berdasarkan hasil sensus penduduk 2000, jumlah penduduk Provinsi Sumatera Utara sebesar 11,506 juta jiwa. Dari jumlah ini sebanyak 57,36% tinggal di daerah pedesaan dan 42,64% tinggal di perkotaan. Kepadatan penduduk mencapai 143 jiwa per km2 dengan laju pertumbuhan penduduk 1,04% per tahun (kurun waktu 1999-2004). Berdasarkan agama dan kepercayaan pada tahun 2000, penduduk Provinsi Smatera Utara terdiri dari 7.530 juta jiwa, menganut agama Islam (65,54%), Kristen Katolik 0,55 juta jiwa (4,78%), Kristen Protestan sebesar 3.062 juta jiwa (26,60%), Hindu sebesar 0,19%, Budha sebesar 3,32% dan kepercayaan lain 0,23% . d. Potensi Wilayah


Wilayah Sumatera Utara memiliki potensi lahan yang sangat luas dan potensial yang dapat dikembangkan untuk menunjang pertumbuhan ekonomi. Sebagian besar dari wilayah ini merupakan areal pertanian, oleh karena itu kegiatan terpenting perekonomian masih mengandalkan sektor pertanian. Disamping itu, laut danau dan sungai merupakan potensi yang tidak kalah pentingnya. Ini digunakan sebagai potensi perikanan dan perhubungan. Sedangkan keindahan alamnya merupakan potensi energik untuk pengembangan industri, perdagangan dan lain-lain. Wilayah Sumatera Utara juga menyimpan banyak bahan galian seperti kapur, belerang, pasir kuarsa, gasolin, emas, batubara, minyak dan gas bumi dan yang lainnya. Posisi yang strategis yang terletak di jalur perdagangan internasional membawa keuntungan bagi Sumatera Utara terutama dalam menunjang perekonomian daerah. Hal ini juga didukung dengan adanya berbagai sarana pelabuhan baik pelabuhan udara seperti Polonia, Pinang Sori, Binaka, Aek Godang maupun pelabuhan laut seperti Belawan, Sibolga, Gunung Sitoli, Tanjung Balai, Teluk Nibung, Kuala tanjung dan Labuhan Bilik. Disamping fasilitas pelabuhan ini, perekonomian Sumatera Utara tidak terlepas dari peranan sektor perbankan dengan ketersediaan berbagai fasilitas jasa perbankan, jasa perdagangan, komunikasi dan transportasi. Hal ini mendorong perekonomian rakyat semakin berkembang, sehingga dapat menunjang tercapainya pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Masniari Dalimunthe : Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Pada Sektor Pendidikan Dan Kesehatan Terhadap Jumlah Penduduk Miskin Di Sumatera Utara, 2008. USU Repository © 2009

Kota Medan merupakan ibu kota Proinsi Sumatera Utara yang merupakan pusat dari seluruh aktivitas masyarakat. Selain sebagai pusat pemerintahan, Kota Medan juga menjadi sentra ekonom, bisnis, bahkan juga

menjadi

pusat

pendidikan

dan

sebagainya.

Sebagai

pusat

pengebangan wilayah di Sumatera Utara, Kota Medan memiliki berbagai fasilitas yang dapat menunjang perekonomian seperti komunikasi, perbankan, dan jasa-jasa perdagangan lainnya, bahkan juga dapat diharapkan akan mendorong pertumbuhan ekonomi wilayah terbelakang lainnya di Sumatera Utara. 4.1.2 Gambaran Perekonomian Sumatera Utara Setiap tahun perekonomian di Sumatera Utara diwarnai dengan berbagai

perkembangan

berdasarkan

berbagai

indikator

ekonomi.

Perkembangan ini dapat terlihat pada masa sebelum dan sesudah krisis ekonomi yang melanda Indonesia. Sebelum terjadi krisis ekoonomi tahun 1997 atau 1998 perekonomian Sumatera Utara tidak terlalu buruk. Misalnya pertumbuhan ekonomi tahun 1989 sebesar 9,91%. Pada saat ini kontribusi dari sektor ekonomi cukup berkembang, selanjutnya mengalami sedikit penurunan walaupun tidak terlalu signifikan, hingga pada tahun 1996 kembali pada posisi 9,0% jauh melebihi target yang ditetapkan sebesar 8,5%. Hal ini diakibatkan meningkatnya peranan dari beberapa sektor ekonomi seperti pertanian, industri, perdagangan, hotel dan restoran, pengangkutan dan komunikasi.


Namun sejak krisis ekonmi melanda Indonesia terjadi perubahan yang cukup signifikan dibanding tahun sebelumnya. Perekonomian mengalami perlambatan. Dampak krisis moneter yang berlangsung sejak semester II tahun 1997 sampai dengan semester I tahun 1998 tersebut berpengaruh terhadap perekonomian misalnya terlihat dari terdepresiasinya nilai rupiah terhadap dollar, inflasi yang melonjak hingga posisi 40,79% pada semester I tahun 1998, maningkat dari tahun 1997 yang berada pada level 9,96%. Disamping itu pengaruh dari sektor non ekonomi juga turut mepengaruhi perekonomian Indonesia yang selanjutnya berpengaruh terhadap perekonomian Sumatera Utara, seperti terjadinya musim kemarau yang berkepanjangan dan kondisi politik yang tidak stabil. Dalam perkembangan selanjutnya aktivitas perekonomian Sumatera Utara berusaha bangkit dengan perbaikan berbagai indikator ekonomi yang nantinya akan memepengarui Sumatera Utara ke arah yang lebih baik. Seperti yang terjadi pada tahun 2003 sampai tahun 2004, pertumbuhan ekonomi tahun 2004 tumbuh 5,74% lebih tinggi dari tahun 2003 yang sebesar 4,31%, disamping itu indikator ekonomi Sumatera Utara relatif mengalami perbaikan,sehingga turut mempengaruhi roda perekonomian Sumatera Utara secara keseluruhan. Begitu juga memasuki tahun 2005, tidak terlalu banyak mengalami perubahan dari tahun 2003 walaupun sedikit diwarnai perkembangan yang cukup ketat akibat kebijakan pemerintah menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM). Pada tahun 2005 terjadi peurunan perekonomian dari tahun sebelumnya. Masniari Dalimunthe : Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Pada Sektor Pendidikan Dan Kesehatan Terhadap Jumlah Penduduk Miskin Di Sumatera Utara, 2008. USU Repository © 2009

Beberapa indikator ekonomi tersebut misalnya dapat dilihat dari: a. Laju Inflasi Sebelum terjadi krisis moneterlaju inflasi di Sumatera Utara masih berada pada posisi yang tida teralu parah, namun pada tahun 1998 sejak krisis melanda perekonomian, inflasi melonjak tajam mencapai 83,56%. Ini menjadi tingkat inflasi yang paling parah yang pernah terjadi daalm perekonomian Sumatera Utara. Kondisi ini turut mempengaruhi kurs Rupiah yang mencapai angka Rp 18.000 per US Dollar. Terjadi lonjakan harga yang sangat tinggi mengakibatkan biaya produksi meningkat tajam. Namun seiring perkembangannya, laju inflasi dapat menurun perlahan-lahan pada posisi 11,37% pada tahun 1999 ketika secara lambat laun perekonomian bankit kembali. Pada tahun 2006, inflasi Sumatera Utara mencapai 6,11%. Angka ini jauh lebih rendah dari tahun 2005 yang berada pada posisi 22,41%. Sebelumnya pada tahun 2004, inflasi Sumatera Utara mencapai 6,81%, turun pada posisi 9,66% pada tahun 2003.


Tabel 4.1 Inflasi di Sumatera Utara Tahun 1986-2006 (dalam persen) Tahun Inflasi (%) 1986 3,83 1987 4,40 1988 6,78 1989 6,64 1990 7,56 1991 8,99 1992 8,56 1993 9,75 1994 8,28 1995 7,24 1996 8,70 1997 13,10 1998 83,56 1999 11,37 2000 15,73 2001 15,50 2002 10,49 2003 9,66 2004 6,81 2005 22,41 2006 6,11 Sumber: Statistik Keuangan Daerah Sumatera Utara, Bank Indonesia, Medan Dari kondisi ini tergambar bahwa laju inflasi di Sumatera Utara masih belum stabil, tergantung pada kondisi yang terjadi baik karena faktor ekonomi maupun non ekonomi. Misalnya, secara fundamental tingginya inflasi tahun 2001 terjadi karena kebijakan pemrintah menaikkan harga BBM sehingga memberi dampak makro yang cukup besar. Kondisi ini telah membuat tingkat kepercayaan masyarakat terhadap harga terpuruk.


Tingginya tingkat inflasi di Provinsi Sumatera Utara terkhusus beberapa tahun belakangan ini terlihat dari beberapa faktor seperti tingginya permintaan akan kelompok barang makanan akibat pelaksanaan hari besar keagamaan, sementara untuk kelompok di luar barang makanan terlihat pada kenaikan harga barang seperti perumahan, listrik, gas, air minum dan lain-lain. b. PDRB Ditinjau dari kontribusi PDRB tehadap perekonian Sumatera Utara tidak terlalu buruk. Sebelum krisis ekonomi, kontribusi PDRB terhadap perekonomian sebagai salah satu indikator tidak terlalu menurun. Hal ini disebabkan pada masa ini kontribusi dari semua sektor perekonomian mengalami perbaikan. Namun, dampak krisis yang terjadi ternyata juga berpengaruh pada peningkatan PDRB seperti yang terjadi pada tabel berikut:


Tabel 4.2 PDRB Provinsi Sumatera Utara Tahun 1986-2006 (dalam Juta Rupiah) Tahun PDRB 1986 14.131.717 1987 14.399.558 1988 15.008.526 1989 15.478.875 1990 15.934.561 1991 16.387.021 1992 16.855.145 1993 18.211.459 1994 19.940.286 1995 21.802.510 1996 23.174.738 1997 25.065.402 1998 22.332.690 1999 22.920.086 2000 24.016.595 2001 24.918.696 2002 27.071.250 2003 28.598.610 2004 29.505.150 2005 34.202.369 Sumber: Laporan Perekonomian Sumatera Utara BPS Provinsi Sumatera Utara

Jika dilihat dari perkembangannya PDRB mengalami trend yang cukup baik, misalnya pada tahun 2003 PDRB Sumatera Utara mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya dengan besar peningkatan 0,65%. Begitu juga dengan yang terlihat pada tahun 2005 mengalami peningkatan sebesar 0,69%.


4.1.3 Gambaran Kesejahteraan Rakyat Sumatera Utara a. Penduduk Sumatera Utara Sumatera Utara merupakan provinsi keempat terbesar jumlah penduduknya di Indonesia setelah Jawa Timur, Jawa Barat dan Jawa Tengah. Menurut hasil pencacahan lengkap Sensus Penduduk (SP) 1990, penduduk Sumatera Utara berjumlah 10,26 juta jiwa. Jumlah tersebut terus meningkat dari tahun ke tahun hingga mencapai 12,64 juta jiwa pada tahun 2006. Kepadatan penduduk Sumatera Utara tahun 1990 adalah 143 jiwa per km2 dan tahun 2006 meningkat menjadi 176 jiwa per km2. Sementara itu, laju pertumbuhan penduduk pada periode 1990-2000 mencapai 1,20% per tahun. Ini lebih rendah dari pertumbuhan penduduk pada periode 20002006 yaitu sebesar 1,57%.


Tabel 4.3 Luas Wilayah, Jumlah Penduduk dan Kepadatan Penduduk Menurut Kabupaten/Kota (Tahun 2006) Kab/Kota A. Kabupaten Nias Mandailing Natal Tapanuli Selatan Tapanuli Tengah Tapanuli Utara Toba Samosir Labuhan Batu Asahan Simalungun Dairi Karo Deli Serdang Langkat Nias Selatan Humbang hasundutan Pakapak Barat Samosir Serdang Bedagai Batu Bara B.Kota Sibolga Tanjung Balai Pematang Siantar Tebing Tinggi Medan Binjai Padangsidempuan Sumatera Utara

Luas Wilayah (km2)

Penduduk (000)

Kepadatan Penduduk (per km2)

3495,39 6618,30 12138,30 2188,00 3726,52 2474,40 9223,18 4588,75 4386,60 1972,80 2127,29 2407,96 6263,30 1825,20

442.019 413.750 629.212 297.843 256.444 169.116 987.157 1.038.554 841.198 267.629 342.555 1.634.115 1.013.849 271.026

126 63 52 136 69 68 107 227 192 139 161 679 162 148

2335,33 1218,30 2069,05 1989,98 X

152.757 34.822 130.662 605.630 X

65 29 63 304 X

10,77 91.941 60,52 156.475 79,99 235.372 37,99 137.959 265,10 2.067.288 90,33 244.256 146,00 181.865 71680,68 12.643.494

8.537 2.586 2.943 3.631 7.798 2.704 1.299 176

Keterangan; X: masih bergabung dengan kabupaten inti Sumber: Sumatera Utara dalam Angka 2007 b. Penduduk Miskin Sumatera Utara


Jumlah penduduk miskin di Sumatera Utara dari tahun ke tahun senantiasa meningkat . Hal ini dapat dilihat dari tabel. Kondisi ini juga di perburuk oleh adanya kirisis ekonomi yang melanda yang ditandai dengan tidak stabilnya kondisi perekonomian. Sehingga pada tahun 1998 adalah kondisi terparah jumlah penduduk miskin yang ada di Sumatera Utara, dimana jumlah penduduk miskin itu sebesar 3.550.642 dengan tingkat kemiskinan 30,77%, sedangkan untuk tahun selanjutnya keberadaan jumlah

penduduk

miskin

itu

terus

bertambah

namun

tingkat

kemiskinannya semakin menurun dari tahun ke tahun.

Tabel 4.4 Jumlah Penduduk Miskin Sumatera Utara Tahun 1988-2006

Tahun 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

Jumlah Penduduk Miskin (Jiwa) 1.266.779 1.324.107 1.364.926 1.294.824 1.302.531 1.331.631 1.344.038 3.439.020 1.234.194 1.836.203 3.550.642 1.972.700 1.836.203 1.875.607 1.883.890 1.889.400 1.800.154


2005 1.760.228 2006 1.979.702 Sumber: BPS Provinsi Sumatera Utara c.

Indeks Pembangunan Manusia(IPM) Pencapaian pembangunan manusia Sumatera Utara tahun 2005 lebih baik dibandingkan tahun 2004, tercermin dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Nilai IPM Sumatera Utara tahun 2005 sebesar 72persen, tahun 2004 angka tersebut sebesar 71,4 persen atau meningkat sebesar 0,6 poin. Meningkatnya IPM di tahun 2005 tesebut didukung oleh adanya peningkatan angka harapan hidup yang mencapai 68,7 tahun, rata-rata lama sekolah 8,65 taun, angka melek huruf mencapai 97 persen. Dan ratarata pengeluaran riel per kapita mencapai Rp. 618.000. sementara angka harapan hidup Suamtera Utara tahun 2004 adalah 68,2 tahun, rata-rata lama sekolah 8,4 tahun, angka melek huruf 96,6 persen dan pengeluaran riel per kapita sebesar Rp. 616.000, sedangkan untuk tahun 2006, IPM telah ditargetkan sebesar 72,7 persen.

4.2

Pengeluaran Pembangunan Bidang Sosial Dewasa ini makin kuat kebutuhan bagi pemerintah, termasuk pemerintah daerah untuk makin menaruh perhatian pada pengeluaran sosial yang komponen utamanya adalah pengeluaran untuk bidang pendidikan dan kesehatan dalam pengeluaran pembangunan. Dalam format anggaran pemerintah di Indonesia, pengeluaran untuk pendidikan ini mencakup sektor pendidikan dan kebudayaan nasional, pemuda dan


olah raga; agama; serta ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan untuk bidang kesehatan mencakup sektor tenaga kerja; kependudukan dan keluarga sejatera; serta kesehatan, kesejahteraan sosial, peranan wanita, anak dan remaja.

Tabel 4.5 Realisasi Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan dan Kesehatan Pengeluaran Pengeluaran Pengeluaran Pendidikan Kesehatan Pendidikan dan Tahun (000 Rupiah) (000 Rupiah) Kesehatan 1988 6.971.978 1.752.376 8.724.354 1989 5.873.178 3.065.573 8.938.751 1990 2.957.800 3.454.300 6.412.100 1991 3.176.300 4.775.700 7.952.000 1992 3.183.700 4.125.500 7.309.200 1993 2.879.900 4.180.600 7.060.500 1994 2.817.900 4.330.400 7.148.300 1995 4.728.300 5.544.900 10.273.200 1996 6.555.197 5.801.194 12.356.391 1997 4.979.376 5.454.058 10.433.434 1998 2.760.503 4.592.236 7.352.739 1999 14.588.922 18.982.286 33.571.208 2000 17.291.732 27.561.696 44.853.428 2001 15.695.573 40.093.081 55.788.654 2002 14.977.820 27.022.157 41.999.977 2003 27.591.860 46.303.579 73.895.439 2004 49.512.206 90.335.234 139.847.440 2005 60.654.108 93.990.049 154.644.157 2006 117.187.552 116.293.166 233.480.718 Sumber: Laporan Keuangan Daerah Tingkat I, BPS Provinsi Sumatera Utara Berdasarkan data yang ada pada tabel di atas, dari tahun 1988 hingga tahun 1998 pengeluaran pemerintah di sektor pendidikan dan kesehatan senantiasa berfluktuasi, sedangkan dari tahun 1999 hingga tahun Masniari Dalimunthe : Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Pada Sektor Pendidikan Dan Kesehatan Terhadap Jumlah Penduduk Miskin Di Sumatera Utara, 2008. USU Repository © 2009

2002 pengeluaran untuk sektor pendidikan dan kesehatan mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Pada tahun 1999 pengeluaran pemerintah untuk sektor pendidikan naik sebesar 7 kali lipat dari tahun sebelumnya yakni sebesar Rp 14,5 Milyar, sedangkan untuk sektor kesehatan besarnya kenaikan pengeluaran pemerintah hanya sebesar 4 kali lipat dari tahun sebelumnya yakni sebesar

Rp. 18,9 Milyar. Namun

pengeluaran pembangunan di bidang sosial ini masih begitu kecil persentasenya

jika

dibandingkan

dengan

jumlah

pengeluaran

pembangunan untuk infrastruktur.

4.3

Perkembangan PMDN Penanaman modal baik nasional maupun pihak swasta di Sumatera Utara berfluktuasi dari tahun ke tahun seiring dengan situasi ekonomi di tanah air dan dunia. Pada tahun 1990 PMA dan PMDN mengalami kenaikan yang cukup baik dibandingkan dengan tahun 1989. Hal ini dapat dilihat dari tabel di bawah ini. Namun sejak adanya krisis ekonomi pada tahun 1997 yang diawali dengan jatuhnya nilai mata uang rupiah terhadap mata uang internasional, investasi PMA dan PMDN kembali menurun. Hal ini diakibatkan hilangnya faktor kepercayaan dan terutama faktor keamanan yang semakin memburuk terutama berbagai faktor non ekonomi lainnya. Para investor baik nasional maupun asing membawa modal mereka ke luar negeri sehingga penanaman modal oleh pihak swasta menurun.


Tabel 4.6 Investasi Swasta di Sumatera Utara Tahun 1988-2006 PMA PMDN Tahun (Juta US $) (Milyar Rupiah) 1988 40,84 294,28 1989 6,85 139,18 1990 53,10 250,41 1991 16,10 227,07 1992 89,35 118,24 1993 16,57 139,12 1994 59,86 73,12 1995 88,85 0,90 1996 61,59 58,54 1997 47,87 20,16 1998 83,81 37,24 1999 64,09 89,04 2000 85,88 118,28 2001 41,78 501,74 2002 10,38 836,69 2003 89,45 471,56 2004 30,76 273,97 2005 27,52 69,30 2006 117,68 51,60 Sumber: Sumatera Utara Dalam Angka BPS Provinsi Sumatera Utara

4.4

Hasil Evaluasi dan Interpretasi Data

4.4.1 Pengujian Pengaruh Variable Bebas Terhadap Variabel Terikat Analisis pembahasan ini dimaksud untuk mengetahui korelasi antara kedua variabel yakni variabel bebas dan variabel terikat untuk membuktikan kebenaran hipotesis yang dibuat, penulis mengajukan dalam bentuk analisis matematik apakah peningkatan jumlah uang beredar dipengaruhi oleh pengeluaran pemerintah, cadangan devisa dan suku bunga SBI. Seberapa jauh tingkat pencapaian data yang tersedia dalam Masniari Dalimunthe : Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Pada Sektor Pendidikan Dan Kesehatan Terhadap Jumlah Penduduk Miskin Di Sumatera Utara, 2008. USU Repository © 2009

pencapaian kebenaran akan dijelaskan dalam perhitungan serta pengujian terhadap masing-masing koefisien regresi yaitu uji F, uji-t yang diperoleh dengan menggunakan alat bantu komputer. Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil penelitian dan telah diolah dengan menggunakan program komputer Eviews 5.0 dapat dilihat hasilnya dalam tabel dibawah ini: Tabel 4.7 Hasil Estimasi Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan dan Kesehatan (X 1 ), Investasi PMDN (X2), dan Variabel Dummy Terhadap Jumlah Penduduk Miskin (Y) Log Y

= 17.12710 – 0.141607LogX1 - 0.153682LogX2 + 0.704416 Dummy

Standard Error

(0.686487)

( 0.042425)

( 0.020792)

(0.102967)

t-statistik

(24.94889)

(-3.337824)*

(-7.391498)*

(6.841177) *

R2

= 0.858631

Adjusted R2

= 0.830357

F-Statistik

D-W

= 2.109437

Prob (F-Stat) = 0.000001

= 30.36841

Keterangan: (*): signifikan pada α = 1% 4.4.2. Interpretasi Model Linier Bentuk persamaan: Y = f (X1,X2,XD) Bentuk umum regresi linier berganda yaitu: Y = α + β1X1 + β2X2 + β3XD + µ Berdasarkan hasil regresi linier berganda dengan menggunakan program komputer Eviews 4.1 dapat diperoleh hasil estimasi sebagai berikut: Masniari Dalimunthe : Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Pada Sektor Pendidikan Dan Kesehatan Terhadap Jumlah Penduduk Miskin Di Sumatera Utara, 2008. USU Repository © 2009

Y = 17.12710 – 0.141607LogX1 - 0.153682LogX2 + 0.704416 Dummy + µ Hasil estimasi diatas dapat menjelaskan pengaruh variabel independen yaitu pengeluaran pemerintah, cadangan devisa dan suku bunga SBI, adalah sebagai berikut: 1. Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan dan Kesehatan Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan dan Kesehatan mempunyai pengaruh yang negatif terhadap jumlah penduduk miskin dengan koefisien sebesar

–0,141607.

Artinya,

apabila

pengeluaran

pemerintah

sektor

pendidikan dan kesehatan mengalami peningkatan 1%, maka akan mengakibatkan jumlah penduduk miskin menurun sebesar 1,41%. Hal ini sesuai dengan hipotesa yang menyatakan bahwa apabila terjadi kenaikan pengeluaran pemerintah sektor pendidikan dan kesehatan maka jumlah penduduk miskin akan menurun, cateris paribus. 2. Investasi PMDN Investasi PMDN mempunyai pengaruh yang negatif terhadap jumlah penduduk miskin dengan koefisien sebesar -0,153682. Artinya, apabila investasi PMDN mengalami peningkatan 1%, maka akan mengakibatkan jumlah penduduk miskin menurun sebesar 1,53%. Hal ini sesuai dengan hipotesa yang menyatakan bahwa apabila terjadi kenaikan investasi PMDN maka jumlah penduduk miskin akan menurun, cateris paribus. 3. Variabel Dummy Variabel Dummy mempunyai pengaruh yang positip terhadap jumlah penduduk miskin dengan koefisien sebesar 0,704416. Artinya, apabila kondisi Masniari Dalimunthe : Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Pada Sektor Pendidikan Dan Kesehatan Terhadap Jumlah Penduduk Miskin Di Sumatera Utara, 2008. USU Repository © 2009

ekonomi dalam masa krisis, maka akan mengakibatkan jumlah penduduk miskin semakin meningkat sebesar 7,04%. Hal ini sesuai dengan hipotesa yang menyatakan bahwa apabila terjadi, apabila kondisi ekonomi dalam masa krisis, maka akan mengakibatkan jumlah penduduk miskin semakin meningkat cateris paribus. 4.4.3 Uji Kesesuaian ( Test Of Goodness of Fit ) 1. Uji t-statistik (uji parsial) Uji t-statistik ini dilakukan untuk menguji apakah variabel-variabel independen diatas secara parsial berpengaruh nyata terhadap variabel dependen.

1.

Variabel Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan dan Kesehatan (X1) Hipotesis

: H0 : b1 = 0 Ha : b1 ≠ 0

Kriteria

: Jika nilai uji t-statistik bernilai positif: - H0 diterima apabila t-hitung < t-tabel - Ha diterima apabila t-hitung > t-tabel Jika nilai uji t-statistik bernilai negatif: - H0 diterima apabila t-hitung > t-tabel - Ha diterima apabila t-hitung < t-tabel

Dari hasil analisis regresi diketahui t-hitung = -3,337824 Masniari Dalimunthe : Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Pada Sektor Pendidikan Dan Kesehatan Terhadap Jumlah Penduduk Miskin Di Sumatera Utara, 2008. USU Repository © 2009

α = 1%; df = n-k-1 n = 19; k = 3 df = 15 Maka t-tabel = 2,947 Ha diterima

Ha diterima

H0 diterima

-3,3378

-2.,947

0

+2,947

Gambar 4.1 Uji t-statistik variabel Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan dan kesehatan (X1) Dari hasil estimasi dapat diketahui bahwa X1 sign ifik an pad a α = 1% dengan t-hitung < t-tabel (-3,3378 < 2,947). Dengan demikian Ha diterima. Artinya variabel Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan dan Kesehatan (X1) berpengaruh nyata terhadap Jumlah Penduduk Miskin pada tingkat kepercayaan 99% (α = 1%). 2. Investasi PMDN (X2) Hipotesis

: H0 : b1 = 0 Ha : b1 ≠ 0

Kriteria

: Jika nilai uji t-statistik bernilai positif: - H0 diterima apabila t-hitung < t-tabel - Ha diterima apabila t-hitung > t-tabel Jika nilai uji t-statistik bernilai negatif:

- H0 diterima apabila t-hitung > t-tabel Masniari Dalimunthe : Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Pada Sektor Pendidikan Dan Kesehatan Terhadap Jumlah Penduduk Miskin Di Sumatera Utara, 2008. USU Repository © 2009

- Ha diterima apabila t-hitung < t-tabel Dari hasil analisis regresi diketahui t-hitung = -7,391498 α = 1%; df = n-k-1 n = 19; k = 3 df = 15 Maka t-tabel = 2,947

Ha diterima

Ha diterima

H0 diterima

-7,3914

-2,947

0

+2,947

Gambar 4.2 Uji t-statistik variabel Investasi PMDN (X2) Dari hasil estimasi dapat diketahui bahwa X2 sign ifik an pad a α = 1% dengan t-hitung < t-tabel (-7,3914 < 2,947). Dengan demikian Ha diterima. Artinya variabel Investasi PMDN (X2) berpengaruh nyata terhadap Jumlah Penduduk Miskin pada tingkat kepercayaan 99% (α = 1%). 3. Variabel Dummy (XD) Hipotesis

: H0 : b1 = 0 Ha : b1 ≠ 0

Kriteria

: Jika nilai uji t-statistik bernilai positif: - H0 diterima apabila t-hitung < t-tabel - Ha diterima apabila t-hitung > t-tabel


Jika nilai uji t-statistik bernilai negatif: - H0 diterima apabila t-hitung > t-tabel - Ha diterima apabila t-hitung < t-tabel Dari hasil analisis regresi diketahui t-hitung = 6.841177 α = 1%; df = n-k-1 n = 19; k = 3 df = 15 Maka t-tabel = 2,947

Ha diterima

Ha diterima

H0 diterima

-2,947

0

+2,947

6,841177

Gambar 4.3: Uji t-statistik Variabel Dummy (XD) Dari hasil estimasi dapat diketahui bahwa XD signifikan pada α = 1% dengan t-hitung > t-tabel (6,841 > 2,947). Dengan demikian Ha diterima. Artinya Variabel Dummy (XD) berpengaruh nyata terhadap Jumlah Penduduk Miskin pada tingkat kepercayaan 99% (α = 1%). 2. Uji F-statistik Uji F-statistik dilakukan untuk mengetahui apakah variabel Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan dan Kesehatan (X1), Investasi PMDN (X2) dan Variabel Dummy (X3) mampu secara serentak atau bersama-sama mempengaruhi Jumlah Penduduk Miskin (Y). Masniari Dalimunthe : Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Pada Sektor Pendidikan Dan Kesehatan Terhadap Jumlah Penduduk Miskin Di Sumatera Utara, 2008. USU Repository © 2009

Hipotesis:

H0 : b1 = 0 Ha : b1 ≠ 0

Kriteria:

H0 diterima apabila F-hitung < F-tabel Ha diterima apabila F-hitung > F-tabel

Dari hasil analisis regresi diketahui F-hitung = 30,36841 α = 1%; df1 = k-1; df2 = n-k n = 19; k = 3 df1 = 2;df2 = 16 Maka F-tabel = 6,23.

H0 diterima

Ha diterima

0

6,23

30,36841

Gambar 4.4: Uji F-statistik Berdasarkan hasil model estimasi (regresi) disimpulkan bahwa F-hitung > F-tabel (30,36 > 6,23), dengan demikian Ha diterima. Artinya secara bersama-sama variabel Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan dan Kesehatan (X1), Investasi PMDN (X2) dan Variabel Dummy (XD) berpengaruh nyata (signifikan) terhadap Jumlah Penduduk Miskin (Y) pada tingkat kepercayaan 99% (α = 1%).


4.5 Uji Penyimpangan Asumsi Klasik 1. Multikolinearitas Multikolinearitas adalah suatu kondisi dimana terdapat

variabel

independen diantara satu dengan lainnya. Dalam penelitian ini tidak terdapat multikolinearitas diantara variabelvariabel independen. Hal ini dapat terlihat dari setiap koefisien masing-masing variabel sesuai dengan hipotesa yang telah ditentukan. Dari model analisis: Log Y = α + β1logX 1+ β2logX 2 + β3 logX D + µ....................(1) R2 = 0,858631 Maka dilakukan pengujian diantara masing-masing variabel independen, hal ini untuk melihat apakah ada hubungan antara masing-masing variabel independen. a. Pengeluaran Pemerintah (X1) = f (X2,XD) β1logX 1 = β2logX 2 + β3 logX D + µ....................(2) Maka didapatkan R2 =0,67 artinya variabel Investasi PMDN (X2) dan Variabel Dummy (XD) mampu memberi penjelasan sebesar 67% terhadap variabel Pengeluaran pemerintah (X1). Dari hasil R2 (persamaan 2) ini maka dapat disimpulkan tidak ada multikolinearitas diantara variabel-variabel independen, karena R2 (persamaan 2) lebih kecil dari R2 model analisis (persamaan 1). b. Cadangan Devisa (X2) = f (X1,X3) Β2 logX 2 = β1logX 1 + β3 logX D + µ....................(3) Masniari Dalimunthe : Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Pada Sektor Pendidikan Dan Kesehatan Terhadap Jumlah Penduduk Miskin Di Sumatera Utara, 2008. USU Repository © 2009

Maka didapatkan R2 =0,08 artinya variabel Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan dan Kesehatan (X1) dan Variabel Dummy (XD) mampu memberi penjelasan sebesar 8% terhadap variabel Investasi PMDN (X2). Dari hasil R2 (persamaan 3) ini maka dapat disimpulkan tidak ada multikolinearitas diantara variabel-variabel independen, karena R2 (persamaan 3) lebih kecil dari R2 model analisis (persamaan 1). c. Variabel Dummy (XD) = f (X1,X2) β3logX D = β1logX 1 + β2 logX2 + µ....................(4) Maka didapatkan R2 = 0,68 artinya variabel Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan dan Kesehatan (X2) dan Investasi PMDN (X3) mampu memberi penjelasan sebesar 68% terhadap Variabel Dummy (XD). Dari hasil R2 (persamaan 4) ini maka dapat disimpulkan tidak ada multikolinearitas diantara variabel-variabel independen, karena R2 (persamaan 4) lebih kecil dari R2 model analisis (persamaan 1).

2. Autokorelasi / serial correlation Uji Durbin Watson (Uji D-W) a. Hipotesa H0 : ρ = 0, artinya tidak ada autokorelasi Ha : ρ ≠ 0, artinya ada autokorelasi b. K = 3 dan n = 19 α = 1% du = 1,41 4-du = 2,59 Masniari Dalimunthe : Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Pada Sektor Pendidikan Dan Kesehatan Terhadap Jumlah Penduduk Miskin Di Sumatera Utara, 2008. USU Repository © 2009

dl = 0,74 4-dl = 3,26 c. Kriteria H0 diterima apabila:

- du < DW < 4-du

Ha diterima apabila:

- DW < dl - DW > 4- dl

d. Kesimpulan Berdasarkan hasil regresi dapat diperoleh bahwa DW = 2,10 berada pada posisi du < DW < 4-du. Ini berarti tidak terdapat serial korelasi pada tingkat kepercayaan 99% (α = 1%). inconclusive

Autokorelasi (+)

Autokorelasi (-)

H0 diterima

O

0,74

1,41

2 Gambar: 4.5

2,59

3,26

4

Uji Durbin-Watson


BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 5.1 Kesimpulan Berdasarkan hasil penelitian mengenai Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Pada Sektor Pendidikan dan Sektor Kesehatan terhadap Jumlah Penduduk Miskin di Sumatera Utara, maka penulis dapat mengambil beberapa kesimpulan sebagai berikut: 1. Variabel Pengeluaran Pemerintah Pada Sektor Pendidikan dan Kesehatan (X1) berpengaruh negatif terhadap Jumlah Penduduk Miskin (Y) di Sumatera Utara dan signifikan pada tingkat kepercayaan 99% (α = 1%). 2. Dari hasil estimasi dapat diketahui bahwa Investasi PMDN (X2) berpengaruh negatif terhadap Jumlah Penduduk Miskin (Y) di Sumatera Utara dan signifikan pada tingkat kepercayaan 99% (α = 1%). 3. Variabel Dummy (kondisi krisis ekonomi), berpengaruh positif terhadap Jumlah Penduduk Miskin. Hal ini ditunjukkan oleh koefisien regresi (XD) yaitu sebesar 0,704. Artinya, setiap terjadi kondisi krisis ekonomi, maka akan mengakibatakan meningkatnya jumlah penduduk miskin sebesar 7,04%.

5.2 Saran 1. Pemerintah dalam rangka mengurangi kemiskinan hendaknya lebih memprioritaskan kebijakan pembangunan yang berpihak pada penduduk miskin, yakni dengan menajamkan alokasi pengeluaran pembangunan Masniari Dalimunthe : Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Pada Sektor Pendidikan Dan Kesehatan Terhadap Jumlah Penduduk Miskin Di Sumatera Utara, 2008. USU Repository © 2009

untuk sektor pendidikan dan kesehatan yang lebih seimbang dengan pengeluaran pembangunan di sektor lain seperti sektor infrastruktur yang disertai dengan peningkatan efisiensi dalam pemanfaatannya. 2. Pemerintah hendaknya lebih meningkatkan investasi swasta berupa PMDN, karena dengan adanya investasi ini otomatis akan membuka lapangan kerja yang berdampak pula terhadap peningkatan pendapatan penduduk yang memungkinkan mereka lepas dari kemiskinan. 3. Kondisi ekonomi yang stabil adalah hal yang harus senantiasa diperhatikan dan dijaga kestabilannya oleh pemerintah untuk menghindari terjadinya krisis ekonomi yang akan berdampak terhadap meningkatnya jumlah penduduk miskin. 4. Dalam rangka penguarangan jumlah penduduk miskin, Pemerintah hendaknya lebih memprioritaskan pemberian fasilitas publik berupa pendidikan dasar dan kesehatan dasar yang menyeluruh.


DAFTAR PUSTAKA

Bappenas. 2006. “Kebijakan Peningkatan Kesejahteraan Rakyatdan Keadilan Sosial dalam Era Desentralisasi” dalam Info Kajian Bappenas. Vol.3No.1, Oktober. BPS. 2007. “Kilas Balik Kondisi Kesejahteraan Rakyat dan Makro Ekonomi Sumatera Utara Tahun 2006” dalam Berita Resmi Statistik. 8 januari. Vol.10 No.2 ........... 2007. Sumatera Utara dalam Angka. Badan Pusat Statistik. Medan. ........... 1988-2002. Statistik Keuangan Daerah Tingkat I di Indonesia. Badan Pusat Statistik. Medan. Brata, Aloysius Gunadi. 2005. Investasi Sektor Publik Lokal, Pembangunan Manusia, dan Kemiskinan. Yogyakarta: LPUAJ. Danim, Sudarwan. 1994. Analisis Fungsi Pendidikan Dinamika Perilaku dan Kesejahteraan Manusia Indonesia Masa Depan. Jakarta: Bumi Aksara. Departeman Keuangan. 2004. Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara

Harmadi, Sonny Harry B. dan Shaqina Nuruly. 2006. “Analisis Faktor-faktor Pembentuk Kesejahteraan Manusia dan Kaitannya dengan PDRB Pada 26 Provinsi di Indonesia” dalam Warta Demografi. Tahun 3, No. 4. Jhingan, M. L. 2007. Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. Mangkoesoebroto, Guritno, 1994. Kebijakan Ekonomi Publik di Indonesia, Substansi dan Urgensi. Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama. --------------------------------, 2001. Ekonomi Publik. Yogyakarta: BPFE UGM. Mubyarto. 2001. Prospek Otonomi Daerah dan Perekonomian Indonesia (Pasca Krisis Ekonomi). Yogyakarta: BPFE Nachrowi, D. N dan Hardius, 2006. Ekonometrika. Jakarta: LPFE UI. Pratomo, Wahyu Ario. 2006. Buku Ajar Teori Ekonomi Makro. Departemen Ekonomi Pembangunan FE-USU. Pratomo, Wahyu Ario dan Paidi Hidayat. 2007. Pedoman Praktis Penggunaan Eviews dalam Ekonometrika. Medan: USU Press. Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan Universitas Gajah Mada. 2002. Dinamika Kependudukan dan Kebijakan. Yogyakarta: PSKK UGM. Simanjuntak, Payaman J. 1998. Pengantar Ekonomi SDM. Jakarta: Penerbit Fakultas Ekonomi UI. Suryawati,

Chriswardani.

2005.

Memahami

Kemiskinan

Secara

Multidimensional. Semarang. Supriatna, Tjhaya. 2000. Strategi Pembangunan dan Kemiskinan. Jakarta: PT Rineka Cipta. Masniari Dalimunthe : Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Pada Sektor Pendidikan Dan Kesehatan Terhadap Jumlah Penduduk Miskin Di Sumatera Utara, 2008. USU Repository © 2009

Susanti, Hera. 2000. Indikator-indikator Makro Ekonomi. Jakarata: LPFE-UI. Usman, Sunyoto. 2004. Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Todaro, Michael P. 2000. Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga. Jakarta: Erlangga. Todaro, Michael P. dan Stephen C. Smith. 2003. Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga. Jakarta: Erlangga.


Lampiran 1 Data Variabel Tahun 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

X1 8724354 8938751 6412100 7952000 7309200 7060500 7148300 10273200 12356391 10433434 7352739 33571208 44853428 55788654 41999977 73895439 1.40E+08 1.55E+08 2.33E+08

X2 294.2800 139.1800 250.4100 227.0700 118.2400 139.1200 73.12000 0.900000 58.54000 20.16000 37.24000 89.04000 118.2800 501.7400 836.6900 471.5600 273.9700 69.30000 51.60000

Y 1266779 1324107 1364926 1294824 1302531 1331631 1344038 3439020 1234194 1836203 3550642 1972700 1836203 1875607 1883890 1889400 1800154 1760228 1979702

DUMMY 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1


Lampiran 2 Hasil Regresi Jumlah Penduduk Miskin (Y) terhadap Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan dan Kesehatan (X1), Investasi PMDN (X2) dan Variabel Dummy Dummy= 0 (1988-1997); 1 (1998-2006) Dependent Variable: LY Method: Least Squares Date: 06/10/08 Time: 09:52 Sample: 1988 2006 Included observations: 19 Variable

Coefficient

Std. Error

t-Statistic

Prob.

C LX1 LX2 DUMMY

17.12710 -0.141607 -0.153682 0.704416

0.686487 0.042425 0.020792 0.102967

24.94889 -3.337824 -7.391498 6.841177

0.0000 0.0045 0.0000 0.0000

R-squared Adjusted R-squared S.E. of regression Sum squared resid Log likelihood Durbin-Watson stat

0.858631 0.830357 0.126187 0.238847 14.61567 2.109437

Mean dependent var S.D. dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion F-statistic Prob(F-statistic)

14.35632 0.306370 -1.117439 -0.918610 30.36841 0.000001


Lampiran 3 Hasil Regresi Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan dan Kesehatan (X1) terhadap Investasi PMDN (X2) dan Variabel Dummy Dependent Variable: LX1 Method: Least Squares Date: 06/10/08 Time: 11:49 Sample: 1988 2006 Included observations: 19 Variable

Coefficient

Std. Error

t-Statistic

Prob.

C LX2 DUMMY

16.01891 -0.015202 1.963790

0.571526 0.122461 0.356552

28.02831 -0.124136 5.507728

0.0000 0.9028 0.0000


0.670976 0.629848 0.743590 8.846814 -19.69821 1.028527


16.87847 1.222203 2.389285 2.538407 16.31435 0.000137


Lampiran 4 Hasil Regresi Investasi PMDN (X2) terhadap Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan dan Kesehatan (X1), dan Variabel Dummy Dependent Variable: LX2 Method: Least Squares Date: 06/10/08 Time: 11:51 Sample: 1988 2006 Included observations: 19 Variable

Coefficient

Std. Error

t-Statistic

Prob.

C LX1 DUMMY

5.263489 -0.063294 0.956262

8.148796 0.509874 1.214782

0.645922 -0.124136 0.787189

0.5275 0.9028 0.4427


0.082693 -0.031971 1.517279 36.83416 -33.24871 1.238001


4.648155 1.493591 3.815653 3.964775 0.721176 0.501325


Lampiran 5 Hasil Regresi Variabel Dummy terhadap Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan dan Kesehatan (X1), Investasi PMDN (X2) Dependent Variable: DUMMY Method: Least Squares Date: 06/10/08 Time: 11:52 Sample: 1988 2006 Included observations: 19 Variable

Coefficient

Std. Error

t-Statistic

Prob.

C LX1 LX2

-5.334501 0.333380 0.038990

0.999771 0.060530 0.049531

-5.335724 5.507728 0.787189

0.0001 0.0000 0.4427


0.682939 0.643306 0.306377 1.501869 -2.851410 1.117834


0.473684 0.512989 0.615938 0.765060 17.23172 0.000102


Lampiran 6 Hasil Regresi Jumlah Penduduk Miskin (Y) terhadap Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan (X1), Pengeluaran Pemerintah Sektor Kesehatan (X2), Investasi PMDN (X3) dan Variabel Dummy

Dependent Variable: LY Method: Least Squares Date: 06/10/08 Time: 12:23 Sample: 1988 2006 Included observations: 19 Variable

Coefficient

Std. Error

t-Statistic

Prob.

C LX1 LX2 LX3 DUMMY

17.03796 -0.091156 -0.050837 -0.155459 0.696397

0.671940 0.070163 0.075285 0.021222 0.114798

25.35637 -1.299199 -0.675260 -7.325342 6.066286

0.0000 0.2149 0.5105 0.0000 0.0000


0.863483 0.824478 0.128355 0.230650 14.94746 2.078465


14.35632 0.306370 -1.047101 -0.798565 22.13783 0.000006


Guna Memenuhi Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi 2008

Recommend Documents