GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA KEPUTUSAN GUBERNUR PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR : 123A TAHUN 2002 TENTANG KOORDINASI PENYELESAIAN PERMASALAHAN LINGKUNGAN HIDUP PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA Menimbang
: a. Bahwa dengan semakin pesatnya laju pembangunan pada saat ini, akan lebih memacu bertambahnya kompleksnya permasalahan lingkungan hidup, maka perlu penyelesaian secara koordinasi terpadu dengan instansi terkait yang bersifat lintas sektor, lintas Kabupaten/Kota. b. bahwa agar pelaksanaan koordinasi terpadu sebagaimana tersebut huruf a dapat berdaya guna dan berhasil guna maka perlu dibentuk Tim Koordinasi. c. bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Koordinasi Penyelesaian Permasalahan Lingkungan Hidup Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
Mengingat
: 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta jo. Peraturan Pemerintah Nomor 31 tahun 1950, sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 1959; 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup; 3. Undang-Undang Nomor 22 tahun 1997 tentang Pemerintahan Daerah, 4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2000 tentang Lembaga Penyedia Jasa Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan. 7. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pembentukan dan Organisasi Lembaga Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta; 8. Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 89 Tahun 2001 tentang Uraian Tugas dan Tata Kerja Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
MEMUTUSKAN Menetapkan
: KEPUTUSAN GUBERNUR PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TENTANG KOORDINASI PENYELESAIAN PERMASALAHAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Keputusan ini yang dimaksudkan dengan : 1. Gubernur ialah Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta; 2. Kepala Bapedalda adalah Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. 3. Koordinasi Penyelesaian Permasalahan Lingkungan Hidup atau disingkat KP2LH adalah kelompok kerja yang bertugas membantu menyelesaikan masalah lingkungan hidup yang bertanggung jawab kepaa Gubernur melalui Kepala Bapedalda Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. 4. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan mahkluk hidup, termasuk di dalamnya manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia dan mahkluk hidup lain. 5. Pencemaran lingkungan hidup adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk h idup hidup, zat, energi, dan atau komponen lain ke dalam lingkungan dan atau berubahnya tatanan lingkungan oleh kegiatan manusia atau proses alam, sehingga kualitas lingkungan hidup menjadi kurang atau tidak dapat berfungsi lagi sesuai dengan peruntukkannya; 6. Perusakan lingkungan hidup adalah tindakan yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik dan/atau hayati yang mengakibatkan lingkungan hidup t idak berfungsi lagi dalam menunjang pembangunan berkelanjutan; 7. Kasus pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup adalah diadukannya atau tanpa diadukannya suatu peristiwa pencemaran dan/atau perusakan lingkungan. BAB II TUJUAN KP2LH Pasal 2
(1) Tujuan dibentuknya KP2LH adalah membantu Kepala Bapedalda dalam penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan; (2) Penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan dilaksanakan berkaitan dengan masalah keperdataan; (3) Bentuk-bentuk penyelesaian sengketa di luar pengadailan dapat berupa mediasi, arbitrasi dan negosiasi;
(4) Penentuan bentuk pilihan penyelesaian sengketa di luar pengadilan sepenuhnya menjadi hak para pihak. Pasal 3 Organisasi dan Keanggotaan KP2LH
(1) (2)
(3)
Organisasi KP2LH terbagi dalam 3 (tiga) kelompok kerja yaitu Teknis, Penelitian dan Hukum; Maising-masing kelompok kerja merupakan suatu kesatuan yang tak terpisahkan; Anggota KP2LH terdiri dari beberapa instansi terkait di tingkat Propinsi serta Pusat Studi Lingkungan Hidup Universitas Gadjah Mada (PSLH UGM) BAB III TUGAS KELOMPOK KERJA Pasal 4 Kelompok Kerja Teknis
(1) Kelompok kerja teknis bertugas merencanakan teknis penyelesaian sesuai proses yang disepakati oleh masing-masing pihak.
(2) Perencanaan teknis penyelesaian dimulai dari awal terjadinya kasus pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup hingga tercapainya kesepakatan. (3) Bersama-sama dengan Pokja Penelitian dan Pokja Hukum untuk menentukan metode penyelesaian lebih lanjut. Pasal 5 Kelompok Kerja Hukum (1) Merencanakan penelitian dan penyelidikan atas kasus pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup. (2) Mengumpulkan bahan dan keterangan yang diperoleh dari lapangan (3) Menganalisis hasil pengambilan sample kualitas lingkungan hidup dan keterangan atas adanya kasus pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup. (4) Menyampaikan/melaporkan hasil analisisnya kepada Ketua Tim Penyelesaian Permasalahan lingkungan. Pasal 6 Kelompok Kerja Hukum
(1) Merencanakan strategi hukum dalam proses penyelesaian kasus pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup. (2) Menyiapkan konsep-konsep hukum dan strategi lanjutan untuk mengantisipasi apabila penyelesaian sengketa di luar pengadilan gagal dan harus ditempuh melalui jalur pengadilan (Litigasi). BAB IV PELAKSANAAN Pasal 7
KP2LH dilaksanakan oleh T im Koordinasi dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini. BAB V KETENTUAN PENUTUP Pasal 8 Dengan berlakunya Keputusan ini maka Keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 41/TIM/1986 Jo Keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5/TIM/1994 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Penyelesaian Permasalahan Lingkungan Hidup dan Surat Keputusan Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 188.4/544/TIM/99 tentang Pembentukan T im Koordinasi Penyelesaian Permasalahan Lingkungan Hidup dinyatakan tidak berlaku lagi. Pasal 9 Hal-hal teknis yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Pasal 10 Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dan dilaksanakan mulai Tahun Anggaran 2002. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Istimewa Yogyakarta. Ditetapkan di Pada Tanggal
: Yogyakarta : 9 September 2002
GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
HAMENGKU BUWONO X Diundangkan di Yogyakarta Pada Tanggal 9 September 2002 SEKRETARIS DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
BAMBANG S. PRIYOHADI NIP. 110021674
LEMBARAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2002 NOMOR 28 SERI : E LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR : 124 TAHUN 2002 TANGGAL : 9 SEPTEMBER 2002
SUSUNAN DAN PERSONALIA NO . I.
JABATAN DALAM TIM PENANGGUNG JAWAB
Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
II.
KETUA
Kepala Bapedalda Propinsi DIY
III.
SEKRETARIS
Sekretaris Bapedalda Propinsi DIY
IV.
KELOMPOK KERJA 1. TEKNIS KOORDINATOR ANGGOTA
2. PENELITIAN KOORDINATOR ANGGOTA
3. HUKUM KOORDINATOR ANGGOTA
V.
SEKRETARIAT
INSTANSI
Kabid Wasdal Bapedalda Propinsi DIY Peneliti Bidang Kimia PSLH UGM Bappeda Propinsi DIY Bapekoinda Propinsi DIY Dinas Permukiman dan Sarana Wilayah Propiinsi DIY Dinas Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial Propinsi DIY Dinas Perindustrian dan Perdagangan Propinsi DIY Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Propinsi DIY Dinas Kehutanan dan Perkebunan Propinsi DIY Dinas Pertanian Propinsi DIY Dinas Perikanan dan Kelautan Propinsi DIY Bapedalda Propinsi DIY Kabid Taulih Bapedalda Propinsi DIY Kepala PSLH UGM Balai Teknik Kesehatan Lingkungan Propinsi DIY Bapedalda Propinsi DIY Ka. Sub Bid. Perundang-undangan dan Penegakan Hukum Bapedalda Propinsi DIY Polda Propinsi DIY Biro Hukum Setda Propinsi DIY Kejati Propinsi DIY Bapedalda Propinsi DIY Bapedalda Propinsi DIY GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
HAMENGKU BUWONO X
