GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA KEPUTUSAN GUBERNUR PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR : 63 TAHUN 2003 TENTANG KRITERIA BAKU KERUSAKAN LINGKUNGAN BAGI USAHA DAN/ATAU KEGIATAN PENAMBANGAN BAHAN GALIAN GOLONGAN C DI WILAYAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA Menimbang
: a. Bahwa untuk melestarikan fungsi lingkungan agar tetap bermanfaat bagi hidup dan kehidupan manusia serta makhluk hidup lainnya perlu dilakukan pengendalian terhadap usaha dan/atau kegiatan yang berpotensi merusak lingkungan; b. bahwa usaha atau kegiatan penambangan bahan galian golongan C merupakan salah satu kegiatan yang mempunyai potensi dapat menimbulkan kerusakan lingkungan hidup; c. bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Kriteria Baku Kerusakan Lingkungan Bagi Usaha dan/atau Kegiatan Penambangan Bahan Galian Golongan C di Wilayah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
Mengingat
: 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta jo. Peraturan Pemerintah Nomor 31 tahun 1950, sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 1959; 2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang KetentuanKetentuan Pokok Pertambangan; 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya; 4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang; 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup; 6. Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, 7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1980 tentang Penggolongan Bahan-Bahan Galian; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup; 9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom; 10. Peraturan Pemerintah Nomor 150 tahun 2000 tentang Pengendalian Kerusakan Tanah bagi Produksi Bio Massa; 11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Penyelenggaraan Dekonsentrasi;
12. Instruksi Presiden nomor 2 Tahun 2002 Tentang Pengendalian Penambangan Pasir Laut; 13. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 43/MenLH/10/1996 tahun 1996 tentang Kriteria Kerusakan Lingkungan Bagi Usaha dan/atau Kegiatan Penambangan Bahan Galian Golongan C Jenis Lepas di Daratan; 14. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 1992 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta; MEMUTUSKAN Menetapkan
: KEPUTUSAN GUBERNUR PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TENTANG KRITERIA BAKU KERUSAKAN LINGKUNGAN BAGI USAHA DAN/ATAU KEGIATAN PENAMBANGAN BAHAN GALIAN GOLONGAN C DI WILAYAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA Pasal 1 Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta; 2. Gubernur ialah Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta; 3. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota se Propinsi DIY; 4. Propinsi adalah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta; 5. Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah yang selanjutnya disebut BAPEDALDA adalah Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. 6. Instansi teknis pengendalian adalah instansi yang bertanggung jawab membidangi pengendalian dan pengelolaan lingkungan hidup, pertambangan energi; 7. Lingkungan Penambangan adalah area penambangan yang diijinkan dalam Surat Ijin Penambangan Daerah (SIPD) dan Surat Ijin Penambangan Daerah Pertambangan Rakyat (SIPDR); 8. Kerusakan Lingkungan penambangan adalah batas berubahnya karakteristik lingkungan penambangan, sehingga tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya; 9. Kriteria Baku Kerusakan Lingkungan penambangan adalah batas kondisi lingkungan penambangan yang menunjukkan indikatorindikator terjadinya kerusakan lingkungan; 10. Surat Ijin Pertambangan Daerah yang selanjutnya disingkat SIPD adalah Surat Ijin Kuasa Pertambangan Daerah yang berisikan wewenang untuk melakukan kegiatan semua atau sebagian tahap usaha pertambangan Bahan Galian Golongan C yang meliputi eksplorasi, eksploitasi, pengolahan/pemurnian, pengangkutan dan penjualan; 11. Surat Ijin Pertambangan Daerah-Pertambangan Rakyat yang selanjutnya disingkat SIPD-PR adalah suatu usaha pertambangan Bahan Galian Golongan C yang dilakukan oleh rakyat setempat secara kecil-kecilan atau secara gotong-royong dengan alat-alat sederhana untuk pencaharian sendiri;
12. Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C adalah segala kegiatan usaha Pertambangan yang meliputi eksplorasi, eksploitasi, pengolahan, pemurnian, pengangkutan dan penjualan; 13. Bahan Galian Golongan C (tidak termasuk strategis dan tidak vital) adalah bahan galian yang dapat diusahakan oleh rakyat ataupun badan usaha milik rakyat, misalnya batu gamping, marmer, baku sabak, pasir dll. 14. Reklamasi adalah kegiatan yang bertujuan memperbaiki atau menata kegunaan lahan yang terganggu sebagai akibat usaha dan/atau kegiatan pertambangan umum, agar dapat berfungsi dan berdaya guna sesuai peruntukannya; 15. Pantai adalah daerah perbatasan antara laut dan darat yang masih terpengaruh oleh gelombang atau masih mendapat pengaruh laut, atau zona antara darat dan laut dimana batas ke daerat ditunjukkan oleh perubahan morfologi yang drastis antara dataran pantai dengan suatu tebing atau kontak antara sedimen lepas di daerah pantai dengan suatu tebing; 16. Pesisir adalah daerah yang mempunyai cakupan lebih luas dari pantai, pesisir adalah suatu daerah dimana proses-proses dari pantai dilaksanakan; 17. Gumuk pasir adalah bentukan angin yang tersusun oleh material pasir dan terletak di daerah tepian pantai. Pasal 2
(1) Maksud penetapan Kriteria Baku Kerusakan Lingkungan Bagi Usaha dan/atau Kegiatan Penambangan Bahan Galian Golongan C Daerah adalah sebagai instrumen hukum untuk mengetahui kerusakan lingkungan bagi usaha dan/atau kegiatan penambangan bahan galian golongan C. (2) Tujuan penetapan Kriteria Baku Kerusakan Lingkungan Bagi Usaha dan/atau Kegiatan Penambangan Bahan Galian Golongan C adalah untuk menentukan tingkat kerusakan, mengevaluasi kerusakan lingkungan penambangan dan menentukan langkah kebijakan dalam pengendalian kerusakan lingkungan. Pasal 3
(1)
(2)
Setiap Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan penambangan bahan galian golongan C wajib untuk melaksanakan persyaratan-persyaratan yang telah ditetapkan dalam SIPD/SIPDR. Tata cara pengukuran kriteria kerusakan lingkungan bagi usaha dan/atau kegiatan penambangan bahan galian golongan C berpedoman pada Lampiran Keputusan ini. Pasal 4
Gubernur, Bupati/Walikota dalam proses pemberian SIPD/SIPDR harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan
wajib mencantumkan Kriteria Baku Kerusakan Lingkungan yang tidak boleh dilanggar penanggung jawab kegiatan sebagaimana terlampir.
Pasal 5 Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan penambangan bahan galian golongan C wajib menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatannya sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sekali kepada : 1. Instansi yang menangai bidang lingkungan Hidup. 2. Instansi yang menangani Pertambangan dan Energi. Pasal 6 Instansi Teknis Pertambangan dan Energi dan instansi Teknis Pengendalian Dampak Lingkungan melakukan pemantauan dan Evaluasi terhadap Usaha dan/atau Kegiatan penambangan bahan galian golongan C. Pasal 7 Apabila hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Keputusan ini menunjukkan terjadi kerusakan lingkungan, meka segera ditetapkan langkah kebijakan setelah mendapat pertimbangan dari Instansi Teknis Pengendalian Dampak Lingkungan dan Instansi Teknis Pertambangan dan Energi. Pasal 8 Pembinaan bagi usaha dan/atau kegiatan penambangan bahan galian golongan C : 1. Teknis Penambangan dilakukan oleh Instansi Teknis Pertambangan dan Energi. 2. Teknis Pengendalian kerusakan Lingkungan dilakukan oleh Bapedalda / Kapedal. Pasal 9 (1) Peruntukan lahan pasca penambangan ditetapkan sesuai dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Propinsi dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) kabupaten/Kota. (2) Apabila peruntukan lahan pasca penambangan belum ditetapkan dalam rencana tata ruang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka Bupati/Walikota yang bersangkutan dapat menetapkannya di dalam SIPD/SIPDR. (3) Apabila tidak ditetapkan di dalam SIPD/SIPDR peruntukannya ditetapkan berdasarkan peruntukan sebelum dilakukan penambangan.
Pasal 10 Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Istimewa Yogyakarta. Ditetapkan di Pada Tanggal
: Yogyakarta : 28 Mei 2003
GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
HAMENGKU BUWONO X Diundangkan di Yogyakarta Pada Tanggal 28 Mei 2003
SEKRETARIS DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
Ir. BAMBANG S.PRIYOHADI, MPA NIP. 110021674
LEMBARAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2003 NOMOR 10 SERI : E
LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR : 63 TAHUN 2003 TANGGAL : 28 MEI 2003
A.
KRITERIA BAKU KERUSAKAN LINGKUNGA BAGI USAHA ATAU KEGIATAN PENAMBANGAN BAHAN GALIAN GOLONGAN C DI DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NO. 1
LOKASI Tanah Perbukitan PERBUKITAN/BERGELOMBANG (Bahan Galian Kompak)
TAHAP Pra Penambangan
UNSUR Pembukaan lahan terhadap Luas Ijin Pertambangan (SIPDS/SIPDR)
1. 2. 3.
Pengambilan tanah pucuk untuk dikelola
Pengelolaan tanah pucuk
Penambangan
Batas tepi galian
Batas kedalaman galian dari permukaan tanah awal
1. 2. 3.
1. 2. 3.
1.
Baik, bila batas tepi galian >5m dari tepi kepemilikan (ijin yang diberikan)
2. 3.
Sedang, bila batas tepi galian 3-4m dari tepi kepemilikan
1. 2. 3.
Relief dasar galian
1. 2. 3.
Keterangan * volume tanah = lapisan olah (kedalam lapisan perakaran tanaman)
TOLOK UKUR Baik, bila lahan yang dibuka <25% dari tahap pertama penambangan Sedang, bila lahan yang dibuka 25-75% dari tahap pertama penambangan rusak, bila lahan yang dibuka >75% dari tahap pertama penambangan Baik, bila pengambilan tanah pucuk > 80% volume tanah * Sedang, bila pengambilan tanah pucuk 60-80% volume tanah * Rusak, bila pengambilan tanah pucuk <60% volume tanah * Baik, bila tinggi timbunan <1m Sedang, bila tinggi timbunan 1-2m Rusak, bila tinggi timbunan >2m
Rusak, bila batas tepi galian <3m dari tepi kepemilikan Baik, bila batas kedalaman galian >1m diatas permukaan air tanah tertinggi ** Sedang, bila batas kedalaman galian 0,5-1m diatas permukaan air tanah tertinggi ** Rusak, bila batas kedalaman galian <0,5m dibawah permukaan air tanah tertinggi ** Baik, bila batas kedalaman galian sama dengan ketinggian tipografi terendah sekitarnya Sedang, bila batas kedalaman 0-1m dibawah ketinggian topografi terendah sekitarnya Rusak, bila batas kedalaman >1m dibawah ketinggian topografi terendah sekitarnya
** pada saat musim hujan NO.
LOKASI
TAHAP
UNSUR Batas kemiringan tebing galian
TOLOK UKUR
1. 2. 3. 1. 2. 3. 1. 2. 3. 1. 2.
Tinggi dinding galian
Pengangkutan bahan galian
Kondisi jalan
3. Pasca Tambang
Waktu reklamasi
1.
Luas reklamasi
pucuk
untuk
rusak, bila lereng tebing galian >50% Baik, bila tinggi dinding galian <3m Sedang, bila tinggi dinding galian 3-4m Rusak, bila tinggii dinding galian >4m Baik, bila kelebihan tonase <10% kelas jalan Sedang, bila kelebihan tonase 10-20% kelas jalan Rusak, bila kelebihan tonase >20% kelas jalan Baik, bila jalan tidak berlobang dan bergelombang Sedang, bila jalan sudah ada lobang dengan luas sebaran lobang >30% dari sebelum ada penambangan Rusak, bila jalan berlobang dengan sebaran lobang >30% dari sebelum ada penambangan Baik, bila waktu reklamasi dilaksanakan bersamaan dengan penambangan *** Sedang, bila waktu reklamasi dilaksanakan < 6 bulan setelah penambangan ***
3.
Rusak, bila waktu reklamasi dilaksanakan >6 bulan setelah penambangani ***
1.
Baik, bila lahan yang direklamasi + luas lahan yang masih tertutup >75% luas kepemilikan/ijin Sedang, bila lahan yang direklamasi + luas lahan yang tertutup 50-75% luas kepemilikan/ijin Rusak, bila lahan yang direklamasi + luas lahan yang tertutup <50% luas kepemilikan/ijin
3. tanah
Sedang, bila lereng tebing galian > 33,3 – 50%
2.
2.
Pengembalian vegetasi
Baik, bila lereng tebing galian < 33,3%
1.
Baik, bila tanah pucuk yang telah diambil dimanfaatkan >90%
2.
Sedang, bila tanah pucuk yang telah diambil dimanfaatkan 50-90% rusak, bila tanah pucuk yang telah diambil dimanfaatkan <50%
3.
Penanaman tanaman keras
1. 2. 3.
Baik, bila prosentase tumbuh tanaman >80% tumbuh Sedang, bila prosentase tumbuh tanahamn 50-80% tumbuh Rusak, bila prosentase tumbuh tanaman <50% tumbuh
Keterangan *** : jika pada lokasisudah tidakk akan ada penggalian/panambangan lanjutan
NO.
LOKASI
TAHAP
UNSUR Kerapatan tegakan
TOLOK UKUR
1. 2. 3.
Produktivitas (untuk keperluan pertanian)
Kondisi morfologi tegakan
Penutupan lahan/vegetasi
Baik, bila kerapatan tegakan >80% sesuai rekomendasi yang dianjurkan Sedang, bila kerapatan tegakan 60-80% sesuai rekomendasi yang dianjurkan Rusak, bila kerapatan tegakan >60% sesuai rekomendasi yang dianjurkan
1.
Baik, bila produksi pertanian >80% dibanding sebelum penambangan
2.
Sedang, bila produksi pertanian 50-70% dibanding sebelum penambangan
3.
Rusak, bila produksi pertanian <50% dibanding sebelum penambangan Baik, bila pertumbuhan tanaman normal dengan prosentase tumbuh >80%
1. 2.
Sedang, bila pertumbuhan tanaman kurang normal dengan prosentase tumbuh 60-80%
3.
Rusak, bila pertumbuhan tanaman merana, kerdil dengan prosentase tumbuh <60%
1. 2.
Baik, bila vegetasi tanaman yang menutupi >55% luas lahan
3.
Sedang, bila vegetasi tanaman yang menutupi 37-55% luas lahan Rusak, bila vegetasi tanaman yang menutupi <37% luas ahan
Besarnya Erosi
1.
Ringan, apabila besarnya erosi <15 ton/ha/th dengan solum tanah >60cm
2.
Sedang, apabila besarnya erosi <15 ton /ha/th dengan solum tanah <60cm atau besarnya erosi 15-60 ton/ha/th dengan solum tanah >60cm Berat, apabila besranya erosi 15-60 ton/ha/th dengan solum tanah <60 cm atau besarnya erosi 60 ton/ha/thn dengan solum tanah > 60vm
3. 2
SUNGAI (Bahan galian lepas)
Penambangan
Jarak dari Jembatan dan bangunan sungai
1.
Baik, bila jarak >500m ke arah hulu dan > 1000m ke arah hilir dari jembatan/bangunan sungai
2.
Sedang, bila jarak > 350m ke arah hulu dan > 800m ke arah hilir dari jembatan/bangunan sungai Rusak, bila jarak <350 m ke arah hulu atau <800 m ke arah hilir dari jembatan/bangunan sungai Baik, bila tidak terjadi perubahan alur/aliran sungai
3. Alur Sungai
NO.
LOKASI
TAHAP
UNSUR Erosi Tebing/bangunan
Degradasi
1. 2. 3.
1. 2.
Sedang, bila terjadi tanda-tanda perubahan alur/aliran sungai Rusak, bila terjadi perubahan alur/aliran sungai
TOLOK UKUR Baik, bila tidak terjadi erosi tebing dan bangunan Sedang, bila terjadi gejala erosi dan belum terjadi longsoran dan gangguan kestabilan bangunan
3.
Rusak, bila terjadi gejala erosi tebing dan gejala terjadi longsoran/gangguan kestabilan bangunan
1.
Baik, bila tidak terjadi perubahan bentuk dasar sungai dan tidak terjadi degradasi Sedang, bila terjadi perubahan bentuk dasar sungai dari bentuk trapesium menjadi “U” atau dari “U” menjadi “V” dan tidak menimbulkan gangguan kestabilan bangunan sungai Rusak, bila terjadi perubahan bentuk dasar sungai dari trapesium menjadi “V” dan gangguan kestabilan bangunan sungai
2. 3.
3
DAERAH PERTANIAN
Penambangan
Batas Kedalaman Galian
1. 2. 3.
Batas penggalian
1. 2. 3.
Kemiringan dasar galian
Tinggi dinding galian
Tekstur Tanah
Kelas Tanah ditinjau kesuburan tanah
Reklamasi
Produktivitas
dari
tingkat
1. 2. 3. 1. 2. 3. 1. 2. 3. 1. 2. 3. 1. 2. 3.
4 NO.
DAERAH PESISIR (Bahan Galian Lepas) LOKASI
Penambangan TAHAP
Instrusi Air Laut
Gumuk Pasir
1. 2. UNSUR
1. 2. 3.
Baik, bila batas kedalaman galian >1m diatss permukaan air tanah tertinggi Sedang, bila batas kedalaman galian 0,5-1m diatas permukaan air tanah tertinggi Rusak, bila batas kedalaman galian <0,5m diatas permukaan air tanah tertinggi Baik, bila batas tepi galian >1m dari tepi kepemilikan Sedang, bila batas tepi galian 0,5-1m dari tepi kepemilikan Rusak, bila batas tepi galian <0m5m dari tepi kepemilikan Baik, bila kemiringan dasar galian <5o Sedang, bila kemiringan dasar galian 5-8o Rusak, bila kemiringan dasar galian >8o Baik, bila tinggi dinding galian <2m Sedang, bila tinggi dinding galian 2-3m Rusak, bila tinggi dinding galian >3m Baik, bila tekstur tanah : tanah murni Sedang, bila tekstur tanah : tanah dan pasir berbatu Rusak, bila tektur tanah : pasir dan berbatu Baik, bila terjadi penurunan kelas tanah < 2 tingkat Sedang, bila terjadi penurunan kelas tanah 3-4 tingkat Rusak, bila terjadi penurunan kelas tanah > 4 tingkat Baik, bila produksi pertanian >80% dibanding sebelum penambangan Sedang, bila produksi pertanian 50-70% dibanding sebelum penambangan Rusak, bila produksi pertanian <50% dibanding sebelum penambangan Baik, bila air tanah tidak berasa asin Rusak, bila air tanah breasa asin TOLOK UKUR Baik, bila tidak terjadi penurunan luas persebaran dan bentukan bukit pasir masih terjadi. Sedang, bila persebaran berkurang <20% dan bentukan bukit pasir mulai melemah Rusak, bila luas persebaran berkurang >20% dan bentukan pasir tidak terjadi
B. LOKASI DAERAH PERTANIAN DAN PESISIR ASPEK/SIFAT FISIK DAN HAYATI LINGKUNGAN I
TOPOGRAFI 1. Lubang Galian 1 a. Kedalaman
1. 2 1. 3
PEMUKIMAN DAN DAERAH INDUSTRI
PERUNTUKAN TANAMAN TAHUNAN TANAMAN PANGAN LAHAN BASAH
Lebih dalam 1m diatas muka air tanah pada musim hujan
Melebihi muka air tanah pada musim hujan
b. Jarak Dasar Galian
<5 meter dari batas SIPD
< 5 meter
a. Perbedaan Relief dasar galian b. Kemiringan dasar galian Dinding Galian
> 1 meter > 8%
a. b.
Tebing Teras Dasar Teras
2
TANAH Tanah yang dikembalikan sebagai tanah penutup
3
VEGETASI 3. Tutupan tanaman budidaya 1 3. Tutupan tanaman tahunan 2 3. Tutupan tanaman lahan basah 3 3. Tutupan tanaman lahan kering/rumput 4
TANAMAN PANGAN LAHAN KERING DAN PETERNAKAN
Lebih dari 10 cm dibawah muka air tanah pada musim hujan <1 meter
Melebihi muka air tanah pada musim hujan
> 1 meter > 8%
> 1 meter > 3%
> 1 meter > 8%
Tinggi > 3 meter Lebar < 6 meter
Tinggi > 3 meter Lebar < 6 meter
Tinggi > 3 meter Lebar < 6 meter
Tinggi > 3 meter Lebar < 6 meter
< 25 cm
< 50 cm
< 25 cm
< 25 cm
<80% tanaman tumbuh diseluruh lahan penambangan
<50% tanaman tumbuh diseluruh lahan penambangan
< 50% tanaman tumbuh di seluruh lahan penambangan
<5 meter
< 50% tanaman tumbuh di seluruh lahan penambangan
GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA HAMENGKU BUWONO X
