GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA KEPUTUSAN GUBERNUR PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR : 5 TAHUN 2003 TENTANG TINDAKAN ADMINISTRATIF BAGI USAHA DAN/ATAU KEGIATAN YANG MELAKUKAN PELANGGARAN LINGKUNGAN HIDUP DI PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA Menimbang
: a. Bahwa tingkat pelanggaran terhadap lingkungan hidup semakin meningkat sebagai akibat meningkatnya kegiatan dan/atau usaha yang menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan; b. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 25 ayat (1) antara lain menyebutkan bahwa Gubernur/Kepala Daerah Tingkat I berwenang melakukan paksaan pemerintahan terhadap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk mencegah dan mengakhiri terjadinya pelanggaran; c. bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Tindakan Administratif Bagi Usaha dan/atau Kegiatan Yang Melakukan Pelanggaran Lingkungan Hidup d i Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
Mengingat
: 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta jo. Peraturan Pemerintah Nomor 31 tahun 1950, sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 1959; 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup; 3. Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, 4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 150 tahun 2000 tentang Pengendalian Kerusakan Tanah bagi Produksi Bio Massa; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air; 8. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 43/MenLH/1996 tentang Kriteria Kerusakan Lingkungan Bagi Usaha dan/atau Kegiatan Penambangan Bahan Galian Golongan C Jenis Lepas di Daratan;
9. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pembentukan dan Organisasi Lembaga Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta; 10. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 89 Tahun 2001 tentang Uraian Tugas dan Tata Kerja Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta; 11. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 157/KPTS/1998 tentang Baku Mutu Limbah Cair bagi Kegiatan Hotel di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta; 12. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 281/KPTS/1998 tentang Baku Mutu Limbah Cair bagi Kegiatan Industri di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta; 13. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 65 Tahun 1999 tentang Baku Mutu Limbah Cair bagi Kegiatan Pelayanan Kesehatan di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. MEMUTUSKAN Menetapkan
: KEPUTUSAN GUBERNUR PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TENTANG TINDAKAN ADMINISTRATIF BAGI USAHA DAN/ATAU KEGIATAN YANG MELAKUKAN PELANGGARAN LINGKUNGAN HIDUP DI PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan : 1. Gubernur ialah Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta; 2. Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah yang selanjutnya disebut BAPEDALDA adalah Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. 3. Instansi teknis yang membidangi usaha dan/atau kegiatan adalah instansi yang mempunyai hak untuk memberi izin dan membina usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan. 4. Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup, termasuk di dalamnya manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya; 5. Pelanggaran lingkungan hidup adalah tidak dipatuhinya/ditaatinya persyaratan dan kewajiban untuk mengendalikan dampak lingkungan yang tercantum dalam setiap izin penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan dan/atau tidak dipatuhinya baku mutu lingkungan/baku kerusakan lingkungan dan/atau tidak dipatuhinya persyaratan atas prosedur yang diatur dalam peraturan perundangundangan di bidang lingkungan hidup dan/atau tidak dilaksanakannya kewajiban pemrakarsa untuk memiliki dokumen
pengelolaan lingkungan hidup atau tidak melaksanakan sistem pengelolaan lingkungan secara efektif; 6. Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah adalah Pegawai Negeri Sipil yang berada pada instansi yang bertanggung jawab di daerah yang memenuhi persyaratan tertentu dan diangkat oleh Gubernur/Bupati/Walikota; 7. Tindakan Administratif Preventif adalah tindakan yang dapat diambil Gubernur melalui kegiatan pengawasan dan upaya pembinaan terhadap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan agar melaksanakan kewajibannya dalam pengelolaan lingkungan hidup; 8. Tindakan Administratif Represif adalah tindakan yang dapat diambil Gubernur sebagai upaya mengakhiri terjadinya pelanggaran lingkungan hidup dan mencegah agar tidak menimbulkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup melalui penerapan sanksi administrasi berupa Paksaan Pemerintahan yang meliputi penutupan saluran pembuangan limbah cair atau penghentian sementara kegiatan dan pencabutan Izin Pengendalian Pembuangan Limbah Cair. 9. Sanksi Administasi adalah sanksi yang dapat diterapkan kepada pihak yang melakukan pelanggaran dan/atau pencemaran / perusakan lingkungan sebelum ditempuh upaya hukum secara keperdataan dan/atau kepidanaan. 10. Pihak Ketiga adalah masyarakat dan organisasi lingkungan hidup atau pihak lain yang merasa dirugikan akibat pelanggaran lingkungan yang dilakukan oleh penyelenggara usaha dan/atau kegiatan. BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2 (1) Tindakan administratif dimaksudkan sebagai upaya pemerintah daerah untuk mencegah atau mengakhiri terjadinya pelanggaran lingkungan hidup; (2) Tindakan administratif bertujuan menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup sehingga sesuai dengan peruntukannya. BAB III KEWAJIBAN PENANGGUNG JAWAB USAHA DAN/ATAU KEGIATAN Pasal 3 (1) (2)
Setiap Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib memiliki dokumen pengelolaan lingkungan hidup; Dokumen Pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan, Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan maupun dokumen lainnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pasal 4 (1) Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai dokumen pengelolaan lingkungan h idup yang telah disetujui dan/atau mendapatkan pengesahan. (2) Selain kewajiban sebagaimana dimaksud dalam auat (1) penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib mentaati Baku Mutu dan Baku Kerusakan Lingkungan. Pasal 5 (1) Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib melaporkan hasil pengelolaan dan pemantauan lingkungan kepada Gubernur dengan tembusan kepada Instansi yang ditugasi mengendalikan lingkungan hidup. (2) Hasil pengelolaan dan pemantauan lingkungan sebagaimana tersebut ayat (1) wajib dilaporkan sekurang-kurangnya sekali dalam 6 (enam) bulan. (3) Bagi usaha dan/atau kegiatan yang membuang limbah cair wajib melaporkan hasil analisis laboratorium sekurang-kurangnya sekali dalam 3 (tiga) bulan. (4) Bagi usaha dan/atau kegiatan yang membuang gas, menimbulkan kebisingan, getaran, kebauan, dan atau mengandung limbah bahan berbahaya beracun (B3) wajib melaporkan hasil pemantauan sekurang-kurangnya sekali dalam 6 (enam) bulan. BAB IV PENGAWASAN Pasal 6 (1) Untuk mengetahui tingkat pelanggaran yang dilakukan oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan didasarkan atas hasil pengawasan yang dilakukan oleh Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah. (2) Pejabat Pengawas Lingkungan H idup Daerah diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur. (3) Dalam melaksanakan tugas-tugas pengawasan, Pejabat Pengawas Lingkungan Daerah di bawah koordinasi dan bertanggung jawab langsung kepada kepala BAPEDALDA. BAB V TINDAKAN ADMINISTRATIF Pasal 7 Apabila penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan tidak melaksanakan Pasal 3, 4 dan 5 Keputusan ini, maka Gubernur melakukan teguran lisan dan/atau teguran tertulis.
Pasal 8
(1) Apabila tindakan administratif preventif t idak diindahkan atau
(2)
(3)
(4)
(5)
pelanggaran yang dilakukan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan tersebut menimbulkan keresahan masyarakat, maka Gubernur dapat menjatuhkan sanksi administrasi bagi usaha dan/atau kegiatan berupa paksaan pemerintahan. Gubernur dapat melakukan paksaan pemerintahan terhadap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan berupa tindakan untuk mencegah/mengakhiri terjadinya pelanggaran serta melakukan tindakan penyelamatan, penanggulangan atau pemulihan atas beban biaya penanggung jawab kegiatan. Apabila pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berkelanjutan dan/atau berdasarkan pertimbangan tingkat pelanggaran yang dilakukan, maka Gubernur dapat mencabut Izin Pengendalian Pembuangan Limbah Cair. Dalam pelaksanaan ayat (3) tersebut di atas Gubernur melimpahkan kewenangan kepada BAPEDALDA. Pihak ketiga yang mengetahui adanya pelanggaran lingkungan hidup berhak mengajukan permohonan kepada pejabat yang berwenang untuk dapat melakukan paksaan pemerintahan.
BAB VI PROSEDUR PENERAPAN SANKSI ADMINISTRATIF Paragraf 1 Pelanggaran Pencemaran Lingkungan Pasal 9 (1) Apabila tindakan administratif preventif t idak diindahkan atau pelanggaran tersebut menimbulkan keresahan masyarakat Gubernur berhak melakukan paksaan pemerintahan berupa tindakan penutupan saluran pembuangan limbah cair dan pencabutan Izin Pengendalian Pembuangan Limbah Cair disertai dengan Pembuatan Berita Acara yang ditandatangani oleh Kepala BAPEDALDA sesuai dengan Pasal 8 ayat (4) Keputusan ini dan Penanggung Jawab usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan. (2) Berita Acara yang sudah ditanda tangani sebagaimana dimaksud Ayat (1) kemudian diserahkan kepada instansi teknis yang membidangi sebagai bahan pertimbangan untuk mencabut Izin Usaha sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. (3) Bagi usaha dan/atau kegiatan yang melakukan pelanggaran terhdap pengelolaan limbah selain limbah cair Gubernur berhak melakukan paksaan pemerintahan berupa penghentian sementara kegiatan disertai pembuatan Berita Acara yang ditandatangani oleh Kepala BAPEDALDA sesuai dengan Pasal 6 ayat (4) Keputusan ini dan Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan yang bersangkutan. (4) Berita Acara yang sudah ditandatangani sebagaimana ayat (3) kemudian diserahkan kepada instansi teknis yang membidangi
sebagai bahan pertimbangan untuk mencabut Izin Usaha sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Paragraf 2 Pelanggaran Perusakan Lingkungan Pasal 10
(1) Apabila tindakan administratif preventif t idak diindahkan atau pelanggaran tersebut menimbulkan keresahan, maka Gubernur berhak melakukan paksaan pemerintahan berupa tindakan penghentian sementara kegiatan disertai dengan pembuatan Berita Acara yang ditandatangani oleh Kepala BAPEDALDA sesuai dengan Pasal 8 ayat (4) Keputusan ini dan Penanggung Jawab usaha dan/atau Kegiatan yang bersangkutan. (2) Berita Acara yang sudah ditandatangani sebagaimana ayat (1) kemudian diserahkan kepada instansi teknis yang membidangi sebagai bahan pertimbangan untuk mencabut Izin Usaha sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. BAB VII PENUTUP Pasal 11 Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Istimewa Yogyakarta. Ditetapkan di Pada Tanggal
: Yogyakarta : 13 Januari 2003
GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
HAMENGKU BUWONO X Diundangkan di Yogyakarta Pada Tanggal 3 Januari 2003 SEKRETARIS DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
BAMBANG S.PRIYOHADI NIP. 110021674
LEMBARAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2003 NOMOR 1 SERI : E
