SALINAN
GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 59 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 45 TAHUN 2015 TENTANG STANDAR HARGA BARANG DAN JASA DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA, Menimbang :
a. bahwa sesuai perkembangan perubahan harga barang dan jasa yang terjadi, perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 45 Tahun 2015 tentang Standar Harga Barang dan Jasa Daerah; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 45 Tahun 2015 tentang Standar Harga Barang dan Jasa Daerah;
Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827); 3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58); 6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.02/2015 tentang Standar Belanja Masukan Tahun Anggaran 2016 ; 7. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2007 Nomor 4), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2008 Nomor 11); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 45 TAHUN 2015 TENTANG STANDAR HARGA BARANG DAN JASA DAERAH Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 45 Tahun 2015 tentang Standar Harga Barang dan Jasa Daerah (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2015 Nomor 47) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 45 Tahun 2015 tentang Standar Harga Barang dan Jasa Daerah (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2016 Nomor 38) pada Lampiran I: a. honorarium pengadaan barang dan jasa untuk pejabat/panitia pengadaan langsung/pengadaan oleh pokja ULP, panitia/pejabat penerima hasil pekerjaan konstruksi; b. honorarium pengelola uang dan barang pada jumlah pengelola barang; dan c. honorarium pengelola administrasi kepegawaian. diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
Pasal II Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta. Ditetapkan di Yogyakarta pada tanggal 11 Agustus 2016 GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA, ttd HAMENGKU BUWONO X Diundangkan di Yogyakarta pada tanggal 11 Agustus 2016 Pj. SEKRETARIS DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA, ttd RANI SJAMSINARSI BERITA DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2016 NOMOR 61
Salinan Sesuai Dengan Aslinya KEPALA BIRO HUKUM, ttd DEWO ISNU BROTO I.S. NIP. 19640714 199102 1 001
LAMPIRAN I PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 59 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 45 TAHUN 2015 TENTANG STANDAR HARGA BARANG DAN JASA DAERAH KELOMPOK JASA 5.2.1.01.01. HONORARIUM TIM PELAKSANA KEGIATAN 2. Honorarium Penyelesaian Perkara NO
JENIS HONOR/BIAYA
SATUAN
TARIF (Rp)
1 1.
2 Honor Kuasa Hukum (PNS)
3 Orang/bulan
4 4.000.000
2.
Honor Advokad/Ahli
Orang/bulan
6.000.000
5.2.1.01.02. HONORARIUM PENGADAAN BARANG DAN JASA A. PENGADAAN PEKERJAAN KONSTRUKSI A.2. PEJABAT/PANITIA PENGADAAN LANGSUNG/PENGADAAN OLEH POKJA ULP, PANITIA/PEJABAT PENERIMAHASIL PEKERJAANKONSTRUKSI No 1 1. 2. 3.
NilaiPengada an
Pejabat/Panitia/Pokja Pengadaan ULP Nominal (Rp) Jumlah 3 4
2 > 10 Juta s.d 300.000,00 Rp 50 Juta > 50 Juta s.d. 600.000,00 Rp 200 juta Pengadaan melalui ULP >200 juta s.d 900.000,00 2,5 Miliar > 2,5 Miliar 1.400.000,00 s.d 10 Miliar >10 Miliar s.d 1.800.000,00 25 Miliar >25 Miliar 2.200.000,00
Pejabat/PanitiaPenerima Nominal (Rp) 5
Satuan
Jumlah 6
7
1 org
200.000,00
1 Org
OP
Max 3 Org
400.000,00
Max 3 Org
Paket
Max 3 Org
500.000,00
Max 3 Org
OP
Max 5 Org
900.000,00
Max 3 Org
OP
Max 7 Org
1.200.000,00
Max 5 Org
OP
Max 7 Org
1.400.000,00
Max 7 Org
OP
5.2.1.01.03 HONORARIUM PENGELOLA UANG DAN BARANG 3. Jumlah Pengelola Barang : NO. INSTANSI 1 2 1. Sekretariat Daerah a. Biro Tata Pemerintahan b. Biro Hukum c. Biro Adm, KESRA dan Kemasyarakatan d. Biro Adm, Perekonomian dan Sumber Daya Alam e. Biro Administrasi Pembangunan f. Biro Organisasi g. Biro Umum Humas dan Protokol 2. Sekretariat Dewan 3. Inspektorat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 4. - Balai Statistik Daerah
PENGELOLA BARANG 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2
5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.
16. 17.
18.
19.
20. 21.
Badan Kepegawaian Daerah - Balai Pengukuran Kompetensi Pegawai Badan Pendidikan dan Pelatihan Badan Perpustakaan danArsip Daerah - Balai Layanan Perpustakaan Badan Lingkungan Hidup Badan KESBANGPOL Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Badan Kerjasama dan Penanaman Modal Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja Rumah Sakit Jiwa Grhasia Dinas Pertanian a. Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Pertanian b. Balai Pengembangan Pembenihan Tanaman Pangan dan Hortikultura c. Balai Pengembangan SDM Pertanian d. Balai Pengembangan Bibit, Pakan Ternak dan Diagnostik Kehewanan e. Balai Proteksi Tanaman Pertanian Dinas Kelautan dan Perikanan a. Balai Pengembangan Teknologi Kelautan dan Perikanan b. Pelabuhan Perikanan Pantai Sadeng Dinas Kehutanan dan Perkebunan a. Balai Sertifikasi, Pengawasan Mutu Benih dan Proteksi Tanaman Kehutanan dan Perkebunan b. Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan Yogyakarta c. Balai Pengembangan Perbenihan dan Percontohan Kehutanan dan Perkebunan d. Balai Pengelolaan Taman Hutan Raya Blunder Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga a. Balai Latihan Pendidikan Teknik b. Balai Pengembangan Kegiatan Belajar c. Balai Teknologi Komunikasi Pendidikan d. Balai Pemuda dan Olah Raga e. Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Galur f. Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Karangmojo g. Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Wonosari h. Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Wates i. Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Wonosari j. Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Wates k. Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 2 Pengasih l. Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 2 Wonosari m.Sekolah Luar Biasa Negeri Pembina Yogyakarta n. Sekolah Luar Biasa Negeri 1 Yogyakarta o. Sekolah Luar Biasa Negeri 2 Yogyakarta p. Sekolah Luar Biasa Negeri 1 Bantul q. Sekolah Luar Biasa Negeri 2 Bantul r. Sekolah Luar Biasa Negeri 2 GunungKidul s. Sekolah Luar Biasa Negeri 1 GunungKidul t. Sekolah Luar Biasa Negeri 1 Sleman u. Sekolah Luar Biasa Negeri 1 KulonProgro Dinas Kebudayaan a. Museum Negeri Sonobudoyo b. Taman Budaya c.Balai Pelestarian Warisan Budaya dan Cagar Budaya Dinas Pariwisata Dinas Sosial a. Balai Rehabilitasi Terpadu Penyadang Disabilitas b. Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Wanita c. Balai Rehabilitasi Sosial Bina Karya dan Laras
2 1 2 4 2 2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 5 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 2 2 2 2 3 3 2 2
22.
23. 24.
25. 26. 27.
28.
29. 30. 31. 32. 33. 34. 35.
d. Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja e. Balai Rehabilitasi Sosial dan Pengasuhan Anak f. Balai Pelayanan Sosial Tresna Werdha g. Balai Rehabilitasi Sosial Pamardi Putra Dinas Kesehatan a. Balai Laboratorium Kesehatan b. Balai Pelatihan Kesehatan c. Balai Penyelenggara Jaminan Kesehatan Sosial Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi a. Balai Latihan Kerja dan Pengembangan Produktifitas b. Balai Hiperkes dan Keselamatan Kerja Dinas PUP dan ESDM a. Balai Pengelolaan Sumber Daya Air b. Balai Pengujian, Informasi Permukiman dan Bangunan, dan Pengembangan Jasa Konstruksi a. Balai Pengelolaan Infrastruktur Sanitasi dan Air Minum Perkotaan b. Balai Pengawasan dan Pengendalian Perizinan Energi Sumber Daya Mineral Wilayah Sleman c. Balai Pengawasan dan Pengendalian Perizinan Energi Sumber Daya Mineral Wilayah Yogyakarta dan Bantul d. Balai Pengawasan dan Pengendalian Perizinan Energi Sumber Daya Mineral Wilayah Kulon Progo e. Balai Pengawasan dan Pengendalian Perizinan Energi Sumber Daya Mineral Wilayah Gunung Kidul Dinas Perhubungan a. Kantor Pengendalian LLAJ b. Trans Jogja Dinas Komunikasi dan Informatika Dinas PERINDAG a. Balai Pelayanan Bisnis dan Pengelolaan Kekayaan Intelektual b. Balai Pengembangan Teknologi Tepat Guna c. Balai Metrologi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset a. KPPD di Kota Yogyakarta b.KPPD di Kabupaten Bantul c. KPPD di Kabupaten Gunung Kidul d.KPPD di Kabupaten Kulon Progo e. KPPD di Kabupaten Sleman Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Dinas Koperasidan UKM Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Sekretariat Parampara Praja Kantor Perwakilan Daerah Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu Rumah Sakit Paru Respira
2 2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 6 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3
Keterangan : Untuk penentuan besarnya tarif honor petugas pengelola barang, dengan cara Jumlah Nilai Barang SKPD yang dikelola dibagi dengan jumlah petugas yang ditetapkan. 5.2.2.01.04 HONORARIUM PENGELOLA ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN Pejabat pengelola administrasi kepegawaian, memiliki tugas : 1. Melaksanakan penatalaksanaan fasilitasi Pengembangan Kinerja Pegawai pada Satuan Kerja Perangkat Daerah, Biro, SLB diberikan kompensasi masing-masing 1(satu) orang petugas sebesar Rp 150.000,00 /bulan. 2. Kompensasi masing-masing petugas pengelola administrasi kepegawaian sebesar Rp 150.000,00/bulan. 3. Jumlah jabatan pengelola administrasi kepegawaian sesuai ketentuan yang mengatur mengenai kualifikasi jabatan.
4. Pejabat Pengadministrasi Kepegawaian pada Inspektorat, BAPPEDA, Lembaga Teknis Daerah, Satpol PP, Dinas Daerah, Sekretariat DPRD, dan Biro di lingkungan Setda diberikan kompensasi dengan ketentuan sebagai berikut : NO. 1 1. 2. 3. 4. 5.
JUMLAH PNS 2 Sampai dengan 100 orang 101 sampai dengan 200 orang 201 sampai dengan 300 orang 301 sampai dengan 400 orang Lebih dari 400 orang
JUMLAH PETUGAS 3 1 orang 2 orang 3 orang 4 orang 5 orang
BESARAN TARIF Rp Rp Rp Rp Rp
4 150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00
SATUAN 5 per orang per bulan
GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA, ttd HAMENGKU BUWONO X Salinan Sesuai Dengan Aslinya KEPALA BIRO HUKUM, ttd DEWO ISNU BROTO I.S. NIP. 19640714 199102 1 001
