SALINAN
GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 76 TAHUN 2015 TENTANG RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PENYULUHAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA, Menimbang
: bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 94 ayat (1) Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2015 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rincian Tugas dan Fungsi Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan;
Mengingat
: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827); 3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339); 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58); 6. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2015 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2015 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PENYULUHAN. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan : 1. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 2. Daerah adalah Daerah Istimewa Yogyakarta. 3. Daerah Istimewa Yogyakarta, selanjutnya disingkat DIY, adalah daerah provinsi yang mempunyai keistimewaan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. 4. Pemerintah Daerah DIY yang selanjutnya disebut Pemerintah Daerah adalah Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. 5. Gubernur DIY yang selanjutnya disebut Gubernur adalah Kepala Daerah DIY yang karena jabatannya juga berkedudukan sebagai wakil Pemerintah. 6. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten Bantul, Kabupaten Gunungkidul, Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Sleman, dan Kota Yogyakarta. 7. Badan adalah Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan DIY. BAB II SUSUNAN ORGANISASI Pasal 2 Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan, terdiri dari:
a. Kepala; b. Sekretariat, terdiri dari: 1. Subbagian Program, Data dan Teknologi Informasi; 2. Subbagian Keuangan; dan 3. Subbagian Umum. c. Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan, terdiri dari: 1. Subbidang Ketersediaan Pangan; dan 2. Subbidang Distribusi Pangan. d. Bidang Konsumsi dan Kewaspadaan Pangan, terdiri dari: 1. Subbidang Pengembangan Mutu Konsumsi Pangan; dan 2. Subbidang Keamanan dan Kewaspadaan Pangan. e. Bidang Koordinasi Penyuluhan, terdiri dari: 1. Subbidang Penyelenggaraan Penyuluhan; dan 2. Subbidang Pengembangan Kapasitas. f. UPT; dan g. Kelompok Jabatan Fungsional. BAB III RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI Bagian Kesatu Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Pasal 3 (1) Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan mempunyai tugas penyusunan kebijakan dan koordinasi bidang ketahanan pangan dan koordinasi penyuluhan pertanian, perikanan, kehutanan, dan perkebunan. (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan mempunyai fungsi : a. penyusunan program kerja koordinasi penyuluhan; b. perumusan kebijakan teknis koordinasi penyuluhan;
urusan urusan
ketahanan
pangan
dan
ketahanan
pangan
dan
c. pengelolaan, pengoordinasian, pemberian fasilitasi dan pengendalian ketersediaan pangan; d. pengelolaan, pengoordinasian, pemberian fasilitasi dan pengendalian distribusi pangan;
e. pengoordinasian, pemberian fasilitasi dan pengendalian konsumsi dan kewaspadaan pangan; f.
pengoordinasian, dan pemberian fasilitasi penyuluhan pertanian, perikanan, kehutanan, dan perkebunan;
g. pelindungan, pengembangan dan pemanfaatan pangan khas DIY untuk ketahanan pangan; h. pemberdayaan sumberdaya dan pangan dan penyuluhan;
mitra kerja urusan ketahanan
i.
penyelenggaraan kegiatan ketatausahaan; dan
j.
pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya. Bagian Kedua Sekretariat Pasal 4
(1) Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan ketatausahaan, penyusunan program, kepegawaian, pengelolaan keuangan, pengelolaan data dan informasi, ketatalaksanaan, monitoring dan evaluasi, serta pelaporan kinerja Badan. (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sekretariat mempunyai fungsi : a. penyusunan program kerja; b. penyusunan program Badan; c. fasilitasi perumusan kebijakan teknis bidang ketahanan pangan dan penyuluhan; d. penyelenggaraan kearsipan, kerumahtanggaan, pengelolaan barang, kehumasan, kepustakaan, dan ketatalaksanaan Badan; e. penyelenggaraan kepegawaian Badan; f.
pengelolaan keuangan Badan;
g. pengelolaan data dan pengembangan sistem informasi; h. penyelenggaraan monitoring dan evaluasi program serta penyusunan laporan kinerja Badan; i.
fasilitasi pelaksanaan koordinasi dan pengembangan kerjasama teknis;
j.
pelaksanaan monitoring, program Sekretariat; dan
evaluasi,
dan
penyusunan
laporan
k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Pasal 5 Sekretariat terdiri atas: a. Subbagian Program, Data dan Teknologi Informasi; b. Subbagian Keuangan; dan c. Subbagian Umum. Pasal 6 (1) Subbagian Program, Data dan Teknologi Informasi mempunyai tugas menyiapkan, menyusun, dan mengevaluasi program serta menyajikan data dan informasi Badan. (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Subbagian Program, Data dan Teknologi Informasi mempunyai fungsi : a. penyusunan program kerja; b. penyusunan program Badan; c. penyusunan rencana anggaran Badan; d. pengelolaan data, pelayanan informasi, dan pengembangan sistem informasi; e. penyiapan bahan fasilitasi pengembangan kerjasama teknis; f. pengendalian, monitoring dan evaluasi program Badan; g. penyusunan laporan program Badan; h. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan penyusunan laporan program Subbagian Program Data, dan Teknologi Informasi; dan i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Pasal 7 (1) Subbagian Keuangan mempunyai tugas mengelola keuangan Badan. (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Subbagian Keuangan mempunyai fungsi : a. penyusunan program kerja; b. pengelolaan keuangan Badan; c. pelaksanaan perbendaharaan keuangan Badan; d. pelaksanaan akuntansi keuangan Badan; e. pelaksanaan verifikasi anggaran Badan; f. penyusunan pertanggungjawaban anggaran Badan; g. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan penyusunan laporan program Subagian Keuangan; dan
h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Pasal 8 (1) Subbagian Umum mempunyai tugas melaksanakan kearsipan, kerumahtanggaan, perlengkapan, kepegawaian, kehumasan, kepustakaan, ketatalaksanaan Badan. (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Subbagian Umum mempunyai fungsi : a. penyusunan program kerja; b. pengelolaan kearsipan; c. penyelenggaraan kerumahtanggaan Badan; d. pengelolaan barang Badan; e. pengelolaan data kepegawaian Badan; f. penyiapan bahan mutasi pegawai Badan; g. penyiapan kesejahteraan pegawai Badan; h. penyiapan bahan pembinaan pegawai Badan; i. penyelenggaraan kehumasan Badan; j. pengelolaan kepustakaan Badan; k. penyiapan bahan ketatalaksanaan Badan; l. pelaksanaan monitoring, evaluasi, program Subbagian Umum; dan
dan
penyusunan
laporan
m. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Bagian Ketiga Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan Pasal 9 (1) Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan, koordinasi, fasilitasi, analisis, pemantauan dan pengendalian ketersediaan dan distribusi pangan. (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan mempunyai fungsi : a.
penyusunan program kerja;
b.
penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis Ketersediaan dan Distribusi Pangan;
c.
penyusunan data dasar ketersediaan, distribusi dan akses pangan;
d.
pelaksanaan analisis kebutuhan pangan;
e.
pemantauan dan pengendalian ketersediaan pangan, pengembangan cadangan pangan, dan distribusi pangan;
f.
pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dalam pemantapan ketersediaan dan distribusi pangan;
g.
pemberdayaan sumber daya dan mitra kerja ketersediaan dan distribusi pangan;
h.
Pemberdayaan masyarakat di Daerah Rawan Pangan;
i.
Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan penyusunan program Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan; dan
j.
pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
laporan
Pasal 10 Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan terdiri atas: a. Subbidang Ketersediaan Pangan; dan b. Subbidang Distribusi Pangan. Pasal 11 (1) Subbidang Ketersediaan Pangan mempunyai tugas melaksanakan pemantauan, analisis dan koordinasi dalam perhitungan kebutuhan pangan dan cadangan pangan. (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Subbidang Ketersediaan Pangan mempunyai fungsi : a.
penyusunan program kerja;
b.
penyiapan bahan kebijakan teknis ketersediaaan pangan;
c.
identifikasi ketersediaan, cadangan pangan, keragaman produk pangan dan kebutuhan pangan;
d.
penyusunan analisis neraca bahan makanan;
e.
pelaksanaan pembinaan pemantapan ketersediaan pangan;
f.
pelaksanaan koordinasi pencegahan, pemantauan dan pengendalian masalah pangan akibat penurunan ketersediaan pangan;
g.
pelaksanaan perhitungan stok pangan wilayah provinsi;
h.
pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dalam pemantapan cadangan pangan wilayah DIY;
i.
pelaksanaan masyarakat;
j.
Pemberdayaan masyarakat di Daerah Rawan Pangan;
k.
pembinaan dan koordinasi mitra kerja ketersediaan pangan;
pembinaan
pengembangan
rangka
cadangan
upaya pangan
l.
pelaksanaan koordinasi pemantauan dan pengendalian cadangan pangan pemerintah dan masyarakat;
m. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan penyusunan program Subbidang Ketersediaan Pangan; dan n.
laporan
pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Pasal 12
(1) Subbidang Distribusi Pangan mempunyai tugas melaksanakan pemantauan, analisis, dan koordinasi peningkatan kelancaran distribusi pangan dan akses pangan. (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Subbidang Distribusi Pangan mempunyai fungsi : a.
penyusunan program kerja;
b.
penyiapan bahan kebijakan teknis distribusi pangan;
c.
pemantauan harga pangan secara periodik dan berkelanjutan;
d.
pelaksanaan analisa jaringan distribusi dan harga pangan;
e.
pengelolaan informasi perkembangan harga dan akses pangan masyarakat;
f.
fasilitasi penguatan modal untuk kepentingan stabilisasi harga pangan;
g.
penyusunan data dasar harga dan akses pangan masyarakat;
h.
pelaksanaan identifikasi dan koordinasi pengembangan infrastruktur distribusi dan akses pangan;
i.
pemantauan dan pelaksanaan analisa akses pangan masyarakat;
j.
pembinaan dan koordinasi mitra kerja distribusi pangan;
k.
koordinasi dan fasilitasi penurunan akses pangan masyarakat;
l.
pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan penyusunan laporan program Subbidang Distribusi Pangan; dan
m. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan
tugas dan fungsinya. Bagian Keempat Bidang Konsumsi dan Kewaspadaan Pangan Pasal 13 (1) Bidang Konsumsi dan Kewaspadaan Pangan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan, koordinasi, fasilitasi, pengendalian dan analisis konsumsi pangan dan kewaspadaan pangan.
(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Konsumsi dan Kewaspadaan Pangan mempunyai fungsi : a. penyusunan program kerja; b. penyiapan bahan perumusan kewaspadaan pangan;
kebijakan
teknis
konsumsi
dan
c. pemantauan situasi pangan dan penentuan tingkat kerawanan pangan; d. pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan kerawanan pangan; e. pembinaan dan koordinasi peningkatan mutu konsumsi pangan, percepatan penganekaragaman pangan dan keamanan pangan; f. perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan pangan khas DIY untuk ketahanan pangan; g. pelaksanaan koordinasi dalam sistem kewaspadaan pangan; h. pemberdayaan sumber kewaspadaan pangan;
daya
dan
mitra
kerja
konsumsi
dan
i. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan penyusunan laporan program Bidang Konsumsi dan Kewaspadaan Pangan; dan j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Pasal 14 Bidang Konsumsi dan Kewaspadaan Pangan terdiri atas: a. Subbidang Pengembangan Mutu Konsumsi Pangan; dan b. Subbidang Keamanan dan Kewaspadaan Pangan. Pasal 15 (1) Subbidang Pengembangan Mutu Konsumsi Pangan mempunyai tugas melaksanakan pemantauan, pembinaan dan analisis konsumsi pangan. (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Subbidang Pengembangan Mutu Konsumsi Pangan mempunyai fungsi : a.
penyusunan program kerja;
b.
penyiapan bahan kebijakan teknis pengembangan mutu konsumsi pangan;
c.
pelaksanaan survey dan analisis konsumsi pangan masyarakat;
d.
penyusunan pola pangan harapan;
e.
penyusunan, penetapan, pembinaan dan pengendalian standarisasi mutu konsumsi masyarakat berbasis bahan baku pangan lokal;
f.
pemberdayaan masyarakat dalam percepatan penganekaragaman pangan dan pengembangan pangan lokal;
g.
pembinaan dan koordinasi mitra kerja konsumsi pangan;
h.
pengembangan dan pemantapan pangan lokal khas DIY;
i.
pembinaan dan fasilitasi pelaku usaha pangan khas DIY;
j.
pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan penyusunan laporan program Subbidang Pengembangan Mutu Konsumsi Pangan; dan
k.
pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Pasal 16
(1) Subbidang Keamanan dan Kewaspadaan Pangan mempunyai tugas melaksanakan pemantauan, pembinaan serta analisis keamanan pangan dan kewaspadaan pangan. (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Subbidang Keamanan dan Kewaspadaan Pangan mempunyai fungsi : a.
penyusunan program kerja;
b.
penyiapan bahan kebijakan teknis keamanan dan kewaspadaan pangan;
c.
pelaksanaan survey dan identifikasi situasi pangan di wilayah provinsi;
d.
pembuatan peta kerawanan pangan (Food Insecurity Atlas);
e.
penyiapan pedoman dan petunjuk teknis sistem kewaspadaan pangan;
f.
pembinaan kelembagaan sertifikasi produk pangan segar;
g.
pembinaan dan fasilitasi keamanan pangan pelaku usaha skala kecil/rumah tangga;
h.
penanganan keamanan pangan;
i.
pelaksanaan koordinasi jejaring keamanan pangan daerah;
j.
pembinaan penerapan standar Batas Minimum Residu;
k.
pembinaan sistem manajemen laboratorium uji mutu dan keamanan pangan provinsi;
l.
pelaksanaan sertifikasi dan pelabelan mutu dan keamanan pangan wilayah provinsi;
m. pelaksanaan surveylance produk bersertifikat di wilayah provinsi; n.
pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan penyusunan laporan program Subbidang Keamanan dan Kewaspadaan Pangan; dan
o.
pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Bagian Kelima Bidang Koordinasi Penyuluhan Pasal 17
(1) Bidang Koordinasi Penyuluhan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan, koordinasi, fasilitasi dan pembinaan penyelenggaraan dan ketenagaan penyuluhan pertanian, perikanan, kehutanan. (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Koordinasi Penyuluhan mempunyai fungsi : a. penyusunan program kerja; b. penyiapan bahan penyuluhan;
perumusan
kebijakan
teknis
koordinasi
c. pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi penyelenggaraan penyuluhan wilayah Kabupaten/Kota; d. pengelolaan kehutanan;
fasilitasi
e. pembinaan penerapan penyuluhan;
penyuluhan standar
pertanian, dan
perikanan,
prosedur
sistem
dan kerja
f. penyelenggaraan penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan di tingkat provinsi; g. pembinaan penerapan persyaratan sertifikasi dan akreditasi jabatan fungsional penyuluh; h. pemberdayaan sumber daya dan mitra kerja penyuluhan; i. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan penyusunan laporan program Bidang Koordinasi Penyuluhan; dan j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Pasal 18 Bidang Koordinasi Penyuluhan terdiri atas: a.
Subbidang Penyelenggaraan Penyuluhan; dan
b.
Subbidang Pengembangan Kapasitas. Pasal 19
(1) Subbidang Penyelenggaraan Penyuluhan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, perencanaan, dan evaluasi penyelenggaraan penyuluhan.
(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Subbidang Penyelenggaraan Penyuluhan mempunyai fungsi : a.
penyusunan program kerja;
b.
penyiapan bahan kebijakan teknis program penyuluhan;
c.
pelaksanaan identifikasi dan analisis faktor penentu penyuluhan;
d.
penyusunan data dasar penyuluhan;
e.
penyusunan program penyuluhan di tingkat provinsi;
f.
pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan penyuluhan;
g.
fasilitasi bantuan sarana dan prasarana penyuluhan;
h.
pembinaan peran serta forum pelaku utama dan pelaku usaha dalam penyelenggaraan penyuluhan pertanian, perikanan, kehutanan dan perkebunan;
i.
fasilitasi penyelenggaraan Pusat Perbenihan Yogyakarta;
j.
pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan penyusunan program Subbidang Penyelenggaraan Penyuluhan; dan
k.
pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
laporan
Pasal 20 (1) Subbidang Pengembangan Kapasitas mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, pengembangan ketenagaan dan kelembagaan penyuluhan. (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Subbidang Pengembangan Kapasitas mempunyai fungsi : a.
penyusunan program kerja;
b.
penyiapan bahan kebijakan teknis pengembangan kapasitas;
c.
pelaksanaan analisis kebutuhan tenaga penyuluh;
d.
peningkatan kompetensi dan keprofesian penyuluh;
e.
pembinaan dan koordinasi mitra kerja penyuluhan;
f.
pembinaan penerapan persyaratan sertifikasi dan akreditasi jabatan fungsional penyuluh;
g.
penerapan sertifikasi tenaga penyuluh swadaya dan swasta;
h.
pengelolaan penerapan penyuluhan;
i.
pengelolaan fasilitasi penyuluhan;
mekanisme
dalam
rangka
dan
tata
pemantapan
kerja
metoda
kelembagaan
j.
fasilitasi pelaksanaan pusat perbenihan;
k.
pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan penyusunan program Subbidang Pengembangan Kapasitas; dan
l.
pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
laporan
BAB IV KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL Pasal 21 (1)
Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas kegiatan teknis di bidang keahliannya masing-masing.
melaksanakan
(2)
Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibagi-bagi dalam subkelompok sesuai dengan kebutuhan dan keahliannya masing-masing dan dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior.
(3)
Pejabat Fungsional dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab langsung kepada Kepala Badan.
(4)
Kebutuhan jabatan fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis, dan beban kerja.
(5)
Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. BAB V KETENTUAN PENUTUP Pasal 22
Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 57 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Badan Ketahanan Pangan dan penyuluhan (Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2008 Nomor 58) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 23 Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2016.
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta. Ditetapkan di Yogyakarta pada tanggal 2 September 2015 GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA, ttd HAMENGKU BUWONO X Diundangkan di Yogyakarta pada tanggal 2 September 2015 SEKRETARIS DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA, ttd ICHSANURI BERITA DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2015 NOMOR 78
Salinan Sesuai Dengan Aslinya KEPALA BIRO HUKUM,
DEWO ISNU BROTO I.S. Pembina Tingkat I (IV/b) NIP. 19640714 199102 1 001
