GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA PERATURAN DAERAH ISTIMEWA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR

TAHUN

TENTANG KELEMBAGAAN PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta bahwa ketentuan mengenai penataan dan penetapan kelembagaan pemerintah daerah Daerah Istimewa Yogyakarta diatur dalam Peraturan Daerah Istimewa, perlu menetapkan Peraturan Daerah Istimewa tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta; Mengingat

: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827); 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokokpokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 10.Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2007 Nomor 7);

2

Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA dan GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH ISTIMEWA TENTANG KELEMBAGAAN PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah Istimewa ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah Istimewa Yogyakarta, selanjutnya disingkat DIY, adalah daerah provinsi yang mempunyai keistimewaan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. 2. Keistimewaan adalah keistimewaan kedudukan hukum yang dimiliki oleh DIY berdasarkan sejarah dan hak asal-usul menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 untuk mengatur dan mengurus kewenangan istimewa. 3. Peraturan Daerah Istimewa DIY, selanjutnya disebut Perdais, adalah Peraturan Daerah DIY yang dibentuk oleh DPRD DIY bersama Gubernur untuk mengatur penyelenggaraan Kewenangan Istimewa. 4. Pemerintah Daerah DIY adalah Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. 5. Gubernur DIY, selanjutnya disebut Gubernur, adalah Kepala Daerah DIY yang karena jabatannya juga berkedudukan sebagai wakil Pemerintah. 6. Wakil Gubernur DIY, selanjutnya disebut Wakil Gubernur, adalah Wakil Kepala Daerah DIY yang mempunyai tugas membantu Gubernur. 7. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta. 8. Dewan Ketahanan Daerah yang selanjutnya disebut Parampara Praja adalah lembaga penasehat/pemikir/pemberi masukan kepemerintahan, merupakan lembaga fungsional yang berfungsi sebagai penasehat/pemikir/pemberi masukan kepemerintahan bersifat ad-hoc terdiri dari unsur Kasultanan, Kadipaten, akademisi, tokoh masyarakat, tokoh agama dan unsur lain yang dibutuhkan.

3

9. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah DIY yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Asisten Gubernur, Sekretariat DPRD, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat, Dinas, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Lain. 10. Lembaga lain adalah lembaga yang dibentuk dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pelaksanaan peraturan perundang-undangan dan tugas pemerintahan umum lainnya serta urusan keistimewaan. 11. Asisten Gubernur merupakan perangkat daerah, sebagai unsur pembantu Gubernur di bidang keistimewaan yang mengkoordinasikan penyelenggaraan urusan keistimewaan. 12. Biro Administrasi Keistimewaan adalah unit kerja perangkat daerah yang membantu Asisten Gubernur dalam penyelenggaraan urusan keistimewaan. 13. Badan Kebudayaan merupakan perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan bidang kebudayaan secara umum dan urusan keistimewaan. 14. Badan Pertanahan dan Tata Ruang yang selanjutnya disebut Paniti Pratala dan Mandala adalah lembaga yang meneliti dan mengatur bumi dan ruang/wilayah, merupakan perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan bidang pertanahan dan tata ruang secara umum dan urusan keistimewaan. 15. Sekretariat Dewan Ketahanan Daerah yang selanjutnya disebut Sekretariat Parampara Praja merupakan perangkat daerah yang melaksanakan fungsi fasilitasi ketugasan Dewan Ketahanan Daerah (Parampara Praja). 16. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disebut UPT adalah Unit organisasi di Lingkungan Dinas/Lembaga Teknis Daerah/Lembaga Lain yang melaksanakan tugas teknis penunjang dan/atau tugas teknis operasional.

Pasal 2 Asas kelembagaan Pemerintah Daerah meliputi : a. efektivitas pemerintahan; b. efisiensi; c. akuntabilitas; d. keterbukaan; e. partisipasi; dan f.

pendayagunaan kearifan lokal. BAB II RUANG LINGKUP Pasal 3

Perdais berisikan Pembentukan, Susunan Organisasi, tugas dan fungsi serta kedudukan OPD.

4

BAB III PEMBENTUKAN Pasal 4 (1) Dengan Perdais ini dibentuk OPD, meliputi : 1. Sekretariat Daerah; 2. Asisten Gubernur; 3. Sekretariat DPRD; 4. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah; 5. Inspektorat; 6. Dinas, meliputi : a) Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga; b) Dinas Kesehatan; c) Dinas Sosial; d) Dinas Perhubungan; e) Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral; f)

Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset;

g) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi; h) Dinas Pariwisata; i)

Dinas Pertanian;

j)

Dinas Kehutanan dan Perkebunan;

k) Dinas Kelautan dan Perikanan; dan l)

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah.

7. Lembaga Teknis Daerah, meliputi : a) Badan Kepegawaian Daerah; b) Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah; c) Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat; d) Badan Kerjasama dan Penanaman Modal; e) Badan Lingkungan Hidup; f)

Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Satuan Polisi Pamong Praja;

g) Badan Informasi Daerah; h) Rumah Sakit Khusus Jiwa Grhasia; i)

Rumah Sakit Khusus Paru Respira;

j)

Kantor Ketahanan Pangan;

k) Kantor Perwakilan Daerah. 8. Lembaga Lain, meliputi : a) Badan Penanggulangan Bencana Daerah; b) Badan Kebudayaan;

5

c) Badan Pertanahan dan Tata Ruang (Badan Paniti Pratala dan Mandala); d) Sekretariat Dewan Ketahanan Daerah (Sekretariat Parampara Praja); dan e) Kantor Perijinan. (2) Bagan Organisasi Pemerintah Daerah DIY sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perdais ini. (3) Bagan Pola Koordinasi Perangkat Daerah Pemerintah Daerah DIY sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perdais ini. (4) Bagan Pola Koordinasi Perangkat Daerah di bawah koordinasi Sekretariat Daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perdais ini. (5) Bagan Pola Koordinasi Perangkat Daerah di bawah koordinasi Asisten Gubernur sebagaimana tercantum dalam lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perdais ini. (6) Bagan Struktur Organisasi masing-masing OPD sebagaimana tersebut ayat (1) huruf b sebagaimana tercantum dalam lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perdais ini. BAB IV SEKRETARIAT DAERAH Bagian Pertama Tugas dan Fungsi

Pasal 5 (1) Sekretariat Daerah mempunyai tugas menyusun kebijakan pemerintahan daerah, mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dinas daerah dan lembaga teknis daerah, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah, serta melaksanakan pembinaan administrasi dan aparatur pemerintahan daerah. (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sekretariat Daerah mempunyai fungsi : a. perumusan program lingkup Sekretariat Daerah; b. perumusan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan daerah; c. pengkoordinasian pelaksanaan tugas dinas daerah dan lembaga teknis daerah; d. pemantauan dan pengevaluasian pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan daerah;

6

e. penyelenggaraan pembinaan administrasi pemerintahan dan aparatur pemerintahan daerah; f. pengelolaan sarana dan prasarana Pemerintah Daerah; g. pengelolaan ketatausahaan, kerumahtanggaan dan keuangan Sekretariat Daerah; h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan fungsi dan tugasnya.

Bagian Kedua Susunan Organisasi Pasal 6 (1) Unsur Organisasi Sekretariat Daerah terdiri dari : a. Pimpinan

: Sekretaris Daerah

b. Pembantu Pimpinan

: Asisten Sekretariat Daerah

c. Pelaksana

: Biro-Biro yang terdiri dari Bagian-bagian dan Bagian-bagian terdiri dari Subbagiansubbagian

d. Kelompok Jabatan Fungsional (2) Susunan organisasi Sekretariat Daerah, terdiri dari: a. Asisten Perekonomian dan Pembangunan, terdiri dari :

1. Biro Administrasi Perekonomian dan Pembangunan, terdiri dari : a) Bagian Analisa Kebijakan Perekonomian, terdiri dari : 1) Subbagian Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Pariwisata, Perijinan, Kerjasama, Penanaman Modal; 2) Subbagian Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Ketahanan Pangan;

Perkebunan,

Perikanan,

b) Bagian Analisa Kebijakan Pembangunan, terdiri dari: 1) Subbagian Pekerjaan Sumberdaya Mineral;

Umum,

Perumahan,

Energi

dan

2) Subbagian Lingkungan Hidup, Perhubungan, Komunikasi dan Informatika; c) Bagian Penelitian dan Pengembangan, terdiri dari: 1) Subbagian Penelitian; 2) Subbagian Pengembangan; 3) Subbagian Tata Usaha. 7

d) Bagian Layanan Pengadaan, terdiri dari: 1) Subbagian Administrasi; 2) Subbagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa; e) Kelompok Jabatan Fungsional.

b. Asisten Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan, terdiri dari :

1. Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan, terdiri dari : a) Bagian Analisa Kebijakan Kesejahteraan Rakyat, terdiri dari : 1) Subbagian Pendidikan, Budi Pekerti dan Kedisiplinan; 2) Subbagian Kesehatan. b) Bagian Analisa Kebijakan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat, terdiri dari : 1) Subbagian Pemberdayaan Perempuan, Masyarakat dan Keluarga Berencana; 2) Subbagian Sosial; 3) Subbagian Tenaga Kerja dan Transmigrasi. c) Bagian Bina Kemasyarakatan dan Mental Spiritual, terdiri dari : 1) Subbagian Kesatuan Bangsa, Politik, Perlindungan Masyarakat dan Penanggulangan Bencana; 2) Subbagian Fasilitasi Kehidupan Beragama; 3) Subbagian Tata Usaha.

c. Asisten Pemerintahan dan Administrasi Umum, terdiri dari :

1. Biro Tata Pemerintahan, terdiri dari : a) Bagian Pemerintahan Umum, terdiri dari : 1) Subbagian Tata Praja; 2) Subbagian Pengembangan Wilayah; 3) Subbagian Tata Usaha. b) Bagian Otonomi Daerah, terdiri dari: 1) Subbagian Penyelenggaraan Otonomi Daerah; 2) Subbagian Pengembangan Otonomi Daerah. 3) Subbagian Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa; c) Bagian Kependudukan, terdiri dari: 1) Subbagian Perencanaan dan Pengembangan Kependudukan. 2) Subbagian Pendataan dan Informasi Kependudukan;

8

3) Subbagian Bina Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil; d) Kelompok Jabatan Fungsional. 2. Biro Hukum, terdiri dari : a) Bagian Perundang-undangan, terdiri dari : 1) Subbagian Peraturan Daerah; 2) Subbagian Peraturan Gubernur; 3) Subbagian Pengkajian Hukum, Peraturan Perundang-undangan;

Monitoring

dan

Evaluasi

b) Bagian Pengawasan Produk Hukum Kabupaten/Kota, terdiri dari: 1) Subbagian Pembinaan dan Evaluasi Rancangan Produk Hukum; 2) Subbagian Klarifikasi Produk Hukum. c) Bagian Dokumentasi dan Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum, terdiri dari: 1) Subbagian Dokumentasi Hukum; 2) Subbagian Tata Usaha. d) Bagian Bantuan dan Layanan Hukum, terdiri dari: 1) Subbagian Sengketa Hukum; 2) Subbagian Supremasi Hukum; 3) Subbagian Layanan Hukum. e) Kelompok Jabatan Fungsional.

3. Biro Organisasi, terdiri dari : a) Bagian Kelembagaan, terdiri dari : 1) Subbagian Analisis dan Pengembangan; 2) Subbagian Pembinaan dan Pengendalian Kabupaten/Kota; 3) Subbagian Budaya dan Kapasitas. b) Bagian Analisa dan Formasi Jabatan, terdiri dari: 1) Subbagian Analisa Jabatan; 2) Subbagian Pengembangan Kinerja Jabatan; 3) Subbagian Tata Usaha. c) Bagian Tatalaksana, terdiri dari: 1) Subbagian Sistem dan Prosedur; 2) Subbagian Standarisasi; 3) Subbagian Tatalaksana Pelayanan Umum. d) Kelompok Jabatan Fungsional

9

b) Biro Umum dan Protokol, terdiri dari : a) Bagian Administrasi, terdiri dari : 1) Subbagian Tata Persuratan; 2) Subbagian Keuangan; 3) Subbagian Tata Usaha Biro. b) Bagian Pelayanan, terdiri dari: 1) Subbagian Rumah Tangga dan Sarana Prasarana; 2) Subbagian Sandi dan Telekomunikasi; 3) Subbagian Kendaraan; c) Bagian Protokol, terdiri dari : 1) Subbagian Upacara; 2) Subbagian Tamu; 3) Subbagian Tata Usaha Pimpinan. e) Kelompok Jabatan Fungsional Bagian Keempat Tugas dan Fungsi Asisten Paragaraf 1 Asisten Perekonomian dan Pembangunan Pasal 7 (1) Asisten Perekonomian dan Pembangunan mempunyai tugas membantu Sekretaris Daerah dalam merumuskan kebijakan dan mengkoordinasikan, membina, memantau dan mengevaluasi bidang pertanian, perkebunan, kehutanan, kelautan, perikanan, perindustrian, perdagangan, koperasi, usaha kecil menengah, perhubungan, komunikasi, informatika, kehumasan, pekerjaan umum, perumahan, energi, sumberdaya mineral, pariwisata, kerjasama, penanaman modal, lingkungan hidup, perijinan, ketahanan pangan, penelitian dan pengembangan serta layanan pengadaan barang dan jasa. (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Asisten Perekonomian dan Pembangunan mempunyai fungsi: a. penyusunan program kerja; b. pengkoordinasian perumusan kebijakan dan pedoman penyelenggaraan bidang pertanian, perkebunan, kehutanan, kelautan, perikanan, perindustrian, perdagangan, koperasi, usaha kecil menengah, perhubungan, komunikasi, informatika, kehumasan, pekerjaan umum, perumahan, energi, sumberdaya mineral, pariwisata, kerjasama,

10

penanaman modal, lingkungan hidup, perijinan, ketahanan pangan, penelitian dan pengembangan serta layanan pengadaan barang dan jasa. c. pembinaan bidang pertanian, perkebunan, kehutanan, kelautan, perikanan, perindustrian, perdagangan, koperasi, usaha kecil menengah, perhubungan, komunikasi, informatika, kehumasan, pekerjaan umum, perumahan, energi, sumberdaya mineral, pariwisata, kerjasama, penanaman modal, lingkungan hidup, perijinan, ketahanan pangan, penelitian dan pengembangan serta layanan pengadaan barang dan jasa. d. pemantauan dan pengevaluasian bidang pertanian, perkebunan, kehutanan, kelautan, perikanan, perindustrian, perdagangan, koperasi, usaha kecil menengah, perhubungan, komunikasi, informatika, kehumasan, pekerjaan umum, perumahan, energi, sumberdaya mineral, pariwisata, kerjasama, penanaman modal, lingkungan hidup, perijinan, ketahanan pangan, penelitian dan pengembangan serta layanan pengadaan barang dan jasa. e. membantu Sekretaris Daerah dalam perumusan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan daerah, pengkoordinasian pelaksanaan dan pemantau serta pengevaluasian pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan daerah; f.

pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah sesuai dengan fungsi dan tugasnya. Paragraf 1 Asisten Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan Pasal 8

(1) Asisten Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan mempunyai tugas membantu Sekretaris Daerah dalam merumuskan kebijakan dan mengkoordinasikan, membina, memantau dan mengevaluasi bidang pendidikan, budi pekerti dan kedisiplinan, pemuda, olah raga, kesehatan, sosial, tenaga kerja, transmigrasi, perpustakaan, kearsipan, pemberdayaan perempuan dan masyarakat, penanggulangan bencana, rumah sakit. (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Asisten Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan mempunyai fungsi: a. penyusunan program kerja; b. pengkoordinasian perumusan kebijakan dan pedoman penyelenggaraan bidang pendidikan, budi pekerti dan kedisiplinan, pemuda, olah raga, kesehatan, sosial, tenaga kerja, transmigrasi, perpustakaan, kearsipan, pemberdayaan perempuan dan masyarakat, penanggulangan bencana, rumah sakit. c. pembinaan bidang pendidikan, budi pekerti dan kedisiplinan, pemuda, olah raga, kesehatan, sosial, tenaga kerja, transmigrasi, perpustakaan,

11

kearsipan, pemberdayaan perempuan dan masyarakat, penanggulangan bencana, rumah sakit. d. pemantauan dan pengevaluasian bidang pendidikan, budi pekerti dan kedisiplinan, pemuda, olah raga, kesehatan, sosial, tenaga kerja, transmigrasi, perpustakaan, kearsipan, pemberdayaan perempuan dan masyarakat, penanggulangan bencana, rumah sakit. e. membantu Sekretaris Daerah dalam perumusan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan daerah, pengkoordinasian pelaksanaan dan pemantauan serta pengevaluasian pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan daerah. f.

pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah sesuai dengan fungsi dan tugasnya. Paragraf 3 Asisten Pemerintahan dan Administrasi Umum Pasal 9

(1) Asisten Pemerintahan dan Administasi Umum mempunyai tugas membantu Sekretaris Daerah dalam merumuskan kebijakan dan mengkoordinasikan, membina, memantau dan mengevaluasi bidang penyelenggaraan administrasi pemerintahan, kependudukan, hukum, organisasi, umum, protokol, perencanaan pembangunan, statistik, keuangan daerah, aset, pengawasa, kepegawaian, kediklatan, kesatuan bangsa, politik, perlindungan masyarakat, penegakan peraturan daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perwakilan daerah. (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Asisten Pemerintahan dan Administasi Umum mempunyai fungsi: a. penyusunan program kerja; b. pengkoordinasian perumusan kebijakan dan pedoman penyelenggaraan bidang penyelenggaraan administrasi pemerintahan, kependudukan, hukum, organisasi, umum, protokol, perencanaan pembangunan, statistik, keuangan daerah, aset, pengawasa, kepegawaian, kediklatan, kesatuan bangsa, politik, perlindungan masyarakat, penegakan peraturan daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perwakilan daerah. c. pembinaan bidang penyelenggaraan administrasi pemerintahan, kependudukan, hukum, organisasi, umum, protokol, perencanaan pembangunan, statistik, keuangan daerah, aset, pengawasa, kepegawaian, kediklatan, kesatuan bangsa, politik, perlindungan masyarakat, penegakan peraturan daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perwakilan daerah. d. pemantauan dan pengevaluasian bidang penyelenggaraan administrasi pemerintahan, kependudukan, hukum, organisasi, umum, protokol, perencanaan pembangunan, statistik, keuangan daerah, aset, pengawasa,

12

kepegawaian, kediklatan, kesatuan bangsa, politik, perlindungan masyarakat, penegakan peraturan daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perwakilan daerah. e. membantu Sekretaris Daerah dalam perumusan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan daerah, pengkoordinasian pelaksanaan dan pemantauan serta pengevaluasian pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan daerah. f.

pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah sesuai dengan fungsi dan tugasnya.

Bagian Kelima Tugas dan Fungsi Biro Paragraf 1 Biro Administrasi Perekonomian dan Sumberdaya Alam Pasal 10 (1) Biro Administrasi Perekonomian dan Pembangunan mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan, mengkoordinasikan serta memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang perijinan, kerjasama, penanaman modal, perindustrian, perdagangan, koperasi, usaha kecil menengah, pariwisata, pertanian, perkebunan, kehutanan, kelautan, perikanan dan ketahanan pangan. (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Biro Administrasi Perekonomian dan Sumberdaya Alam mempunyai fungsi : a. penyusunan program kerja; b. penyiapan bahan kebijakan dan pelaksanaan analisis kebijakan di bidang perijinan, kerjasama, penanaman modal, perindustrian, perdagangan, koperasi, usaha kecil menengah, pariwisata, pertanian, perkebunan, kehutanan, kelautan, perikanan dan ketahanan pangan; c. penyiapan bahan koordinasi perumusan kebijakan di bidang perijinan, kerjasama, penanaman modal, perindustrian, perdagangan, koperasi, usaha kecil menengah, pariwisata, pertanian, perkebunan, kehutanan, kelautan, perikanan dan ketahanan pangan; d. penyiapan bahan dan pelaksanaan analisis peningkatan produktivitas dan kapasitas di bidang perijinan, kerjasama, penanaman modal, perindustrian, perdagangan, koperasi, usaha kecil menengah, pariwisata, pertanian, perkebunan, kehutanan, kelautan, perikanan dan ketahanan pangan; e. pelaksanaan pemantauan dan pengevaluasian pelaksanaan kebijakan bidang perijinan, kerjasama, penanaman modal, perindustrian, perdagangan, koperasi, usaha kecil menengah, pariwisata, pertanian, perkebunan, kehutanan, kelautan, perikanan dan ketahanan pangan;

13

f.

pelaksanaan kegiatan ketatausahaan.

Bagian Kelima Tugas dan Fungsi Biro Paragraf 2 Biro Administrasi Pembangunan Pasal 11 (1) Biro Administrasi Pembangunan mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan, mengkoordinasikan serta memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang pekerjaan umum, perumahan, energi, sumberdaya mineral, lingkungan hidup, perhubungan, komunikasi, dan informatika, fasilitasi penelitian dan pengembangan serta layanan pengadaan. (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Biro Administrasi Pembangunan mempunyai fungsi : a. penyusunan program kerja; b. penyiapan bahan kebijakan dan pelaksanaan analisis kebijakan produktivitas di bidang pekerjaan umum, perumahan, energi, sumberdaya mineral, lingkungan hidup, perhubungan, komunikasi, dan informatika; c. penyiapan bahan koordinasi perumusan kebijakan di bidang pekerjaan umum, perumahan, energi, sumberdaya mineral, lingkungan hidup, perhubungan, komunikasi, dan informatika; d. penyiapan bahan dan pelaksanaan analisis peningkatan produktivitas dan kapasitas di bidang pekerjaan umum, perumahan, energi, sumberdaya mineral, lingkungan hidup, perhubungan, komunikasi, dan informatika; e. pemberian fasilitasi penelitian dan pengembangan; f.

layanan pengadaan barang dan jasa;

g. pelaksanaan pemantauan dan pengevaluasian pelaksanaan kebijakan bidang pekerjaan umum, perumahan, energi, sumberdaya mineral, lingkungan hidup, perhubungan, komunikasi, dan informatika; h. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan.

Paragraf 3 Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan

Pasal 12 (1) Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan mengkoordinasikan bidang pendidikan, budi pekerti dan kedisiplinan, pemuda, olah raga, kesehatan, sosial, tenaga kerja, transmigrasi, perpustakaan, kearsipan,

14

pemberdayaan perempuan dan masyarakat, penanggulangan bencana, rumah sakit. (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan mempunyai fungsi : a. penyusunan program kerja; b. penyiapan bahan kebijakan di bidang pendidikan, budi pekerti dan kedisiplinan, pemuda, olah raga, kesehatan, sosial, tenaga kerja, transmigrasi, perpustakaan, kearsipan, pemberdayaan perempuan dan masyarakat, penanggulangan bencana, rumah sakit; c. penyiapan bahan koordinasi perumusan kebijakan di bidang pendidikan, budi pekerti dan kedisiplinan, pemuda, olah raga, kesehatan, sosial, tenaga kerja, transmigrasi, perpustakaan, kearsipan, pemberdayaan perempuan dan masyarakat, penanggulangan bencana, rumah sakit; d. pelaksanaan pemantauan dan pengevaluasian pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan, budi pekerti dan kedisiplinan, pemuda, olah raga, kesehatan, sosial, tenaga kerja, transmigrasi, perpustakaan, kearsipan, pemberdayaan perempuan dan masyarakat, penanggulangan bencana, rumah sakit; e. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan.

Paragraf 4 Biro Tata Pemerintahan

Pasal 13 (1) Biro Tata Pemerintahan mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan umum, otonomi daerah, serta kependudukan. (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Biro Tata Pemerintahan mempunyai fungsi : a. penyusunan program kerja; b. penyiapan bahan kebijakan bidang pemerintahan; c. penyiapan bahan koordinasi instansi vertikal; d. pelaksanaan pemantauan dan pengevaluasian pelaksanaan kebijakan bidang pemerintahan; e. penyiapan bahan koordinasi perumusan kebijakan di bidang pemerintahan umum, otonomi daerah, serta kependudukan; f. fasilitasi Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Daerah; g. fasilitasi tata cara pengisian jabatan, kedudukan, tugas, dan wewenang Gubernur dan Wakil Gubernur; h. fasilitasi penyelenggaraan dan pembinaan Pemerintah Daerah, Desa dan Kelurahan;

15

i. fasilitasi, pengkoordinasian hubungan antar Pemerintah Daerah; j. penyiapan bahan perumusan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan Daerah; k. penyiapan bahan perumusan kebijakan pelaksanaan dan evaluasi otonomi Daerah; l. pelaksanaan pembinaan administrasi kependudukan dan catatan sipil; m. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang pemerintahan umum, otonomi daerah, serta kependudukan; n. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan. Paragraf 5 Biro Hukum Pasal 14 (1) Biro Hukum mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan peraturan perundang-undangan, telaahan hukum, pengembangan hukum, pengelolaan dokumentasi hukum, pengawasan produk hukum Kabupaten/Kota, bantuan hukum dan supremasi hukum. (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Biro Hukum mempunyai fungsi : a. penyusunan program kerja; b. penyiapan bahan kebijakan bidang hukum; c. penyiapan bahan koordinasi perumusan kebijakan di bidang peraturan perundang-undangan, telaahan hukum, pengembangan hukum, pengelolaan dokumentasi hukum, pengawasan produk hukum Kabupaten/Kota, bantuan hukum dan supremasi hukum; d. pelaksanaan pemantauan dan pengevaluasian pelaksanaan kebijakan bidang hukum; e. pelaksanaan penelaahan, monitoring dan evaluasi peraturan perundangundangan; f. pelaksanaan pengembangan hukum; g. penyiapan sistem jaringan dokumentasi dan informasi hukum; h. pelaksanaan pengawasan produk hukum Kabupaten/Kota; i. penyiapan bahan pertimbangan dan layanan hukum kepada semua unsur supremasi hukum;

bantuan hukum serta Pemerintah Daerah serta

j. pelaksanaan pemantauan dan pengevaluasian pelaksanaan kebijakan di bidang peraturan perundang-undangan, telaahan hukum, pengelolaan dokumentasi hukum, pengembangan hukum, pengawasan produk hukum Kabupaten/Kota, bantuan hukum dan supremasi hukum; k. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan. 16

Paragraf 6 Biro Organisasi Pasal 15 (1) Biro Organisasi mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan mengkoordinasikan bidang kelembagaan, tatalaksana, dan analisis formasi jabatan. (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Biro Organisasi mempunyai fungsi : a. penyusunan program formasi jabatan;

bidang kelembagaan,

tatalaksana, dan analisis

b. penyiapan bahan kebijakan di bidang kelembagaan, tatalaksana, dan analisis formasi jabatan perangkat daerah dan perangkat daerah istimewa; c. penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan program bidang kelembagaan, tatalaksana, dan analisis formasi jabatan perangkat daerah dan perangkat daerah istimewa; d. pengusulan kebijakan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) perangkat daerah istimewa; e. pelaksanaan analisis daerah istimewa;

formasi jabatan perangkat daerah dan perangkat

f. penyiapan bahan perumusan kelembagaan Pemerintah Daerah DIY; g. pelaksanaan pembinaan dan pengendalian kelembagaan Kabupaten/Kota; h. pengembangan budaya pemerintahan dan kapasitas kelembagaan; i. penyusunan pedoman ketatalaksanaan perangkat daerah dan perangkat daerah istimewa; j. pelaksanaan pemantauan dan pengevaluasian pelaksanaan kebijakan di bidang kelembagaan, tatalaksana, dan analisis formasi jabatan perangkat daerah dan perangkat daerah istimewa; k. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan. Paragraf 7 Biro Umum dan Protokol Pasal 16 (1) Biro Umum dan Protokol mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan mengkoordinasikan pengelolaan administrasi perkantoran, tata usaha pimpinan, rumah tangga, kendaraan, sandi dan telekomunikasi serta keprotokolan.

17

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Biro Umum dan Protokol mempunyai fungsi: a. penyusunan program kerja; b. penyiapan bahan kebijakan di bidang administrasi perkantoran, tata usaha pimpinan, rumah tangga, kendaraan, sandi dan telekomunikasi serta keprotokolan; c. penyiapan bahan koordinasi perumusan kebijakan di bidang administrasi perkantoran, tata usaha pimpinan, rumah tangga, kendaraan, sandi dan telekomunikasi serta keprotokolan; d. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan bidang administrasi perkantoran; e. penyelenggaraan pelayanan keprotokolan dan tamu Pemerintah Daerah; f. penyelenggaraan rumah tangga Sekretariat Daerah; g. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan Sekretaris Daerah; h. penyelenggaraan kearsipan Sekretariat Daerah; i. pelaksanaan pelayanan kendaraan; j. penyelenggaraan dan membina pelayanan sandi dan telekomunikasi; k. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang administrasi perkantoran, tata usaha pimpinan, rumah tangga, kendaraan, sandi dan telekomunikasi serta keprotokolan; l. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan. BAB V ASISTEN GUBERNUR Bagian Pertama Tugas dan Fungsi Pasal 17 (1) Asisten Gubernur mempunyai tugas membantu Gubernur dalam merumuskan kebijakan dan mengkoordinasikan, membina, monitoring, mengevaluasi dan pengendalian bidang urusan keistimewaan. (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) Asisten Gubernur mempunyai fungsi: a. penyusunan program kerja; b. pengkoordinasian perumusan kebijakan dan pedoman penyelenggaraan bidang urusan keistimewaan; c. pembinaan bidang urusan keistimewaan; d. monitoring, evaluasi dan pengendalian bidang urusan keistimewaan;

18

e. membantu Gubernur dalam perumusan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan daerah, pengkoordinasian pelaksanaan dan pemantau serta pengevaluasian pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan urusan keistimewaan; f.

mewakili Gubernur dalam penerimaan tamu Gubernur;

g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan fungsi dan tugasnya.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 18 (1)

Unsur Organisasi Asisten Gubernur terdiri dari : a. Pimpinan

: Asisten Gubernur

b. Pelaksana

: Biro yang terdiri dari Bagian-bagian dan Bagian-bagian terdiri dari Subbagiansubbagian

c. Kelompok Jabatan Fungsional (2) Asisten Gubernur membawahi Biro Administrasi Keistimewaan, yang terdiri dari: 1) Bagian Administrasi Kebudayaan, yang terdiri dari : a. Subbagian Tata Nilai Budaya; b. Subbagian Sarana dan Prasana; c. Subbagian Tata Usaha. 2) Bagian Pertanahan dan Tata Ruang, yang terdiri dari : a. Subbagian Bina Pertanahan; b. Subbagian Bina Tata Ruang; 3) Kelompok Jabatan Fungsional. Bagian Ketiga Tugas dan Fungsi Biro Administrasi Keistimewaan Pasal 19 (1) Biro Administrasi Keistimewaan mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan mengkoordinasikan bidang kebudayaan, pertanahan dan tata ruang, serta fasilitasi ketugasan Asisten Gubernur.

19

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Biro Administrasi Keistimewaan mempunyai fungsi : a. penyusunan program kerja; b. penyiapan bahan kebijakan di bidang kebudayaan, pertanahan dan tata ruang; c. penyiapan bahan koordinasi perumusan kebijakan di bidang kebudayaan, pertanahan dan tata ruang; d. fasilitasi pelaksanaan tugas Asisten Gubernur; e. pelaksanaan pemantauan dan pengevaluasian pelaksanaan kebijakan di bidang kebudayaan, pertanahan dan tata ruang; f. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan. BAB VI SEKRETARIAT DPRD Bagian Pertama Tugas dan Fungsi

Pasal 20 (1) Sekretariat DPRD mempunyai tugas menyelengarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, dan menyediakan serta mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sekretariat DPRD mempunyai fungsi : a. penyusunan program kerja; b. penyelenggaraan administrasi kesekretariatan; c. penyelenggaraan administrasi keuangan; d. penyelenggaraan rapat-rapat; e. penyiapan serta pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD; f. penyelenggaraan persidangan dan penyiapan bahan risalah rapat DPRD ; g. penyiapan pertimbangan teknis kepada pimpinan DPRD mengenai alat kelengkapan DPRD;

alat-

h. pelaksanaan legislasi dan pengkajian informasi; i. pelaksanaan urusan rumah tangga, perjalanan dinas DPRD, ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, dan hubungan masyarakat; j. pengaturan dan pembinaan keamanan dan ketertiban di lingkungan DPRD.

Bagian Kedua

20

Susunan Organisasi

Pasal 21 (1) Unsur Organisasi Sekretariat DPRD terdiri dari : a. Pimpinan

: Sekretaris DPRD


: Bagian-Bagian

c. Pelaksana

: Subbagian-subbagian

d. Kelompok Jabatan Fungsional. (2) Struktur Organisasi Sekretariat DPRD, terdiri dari : a. Bagian Perundang-undangan dan Pengkajian, terdiri dari: 1. Subbagian Produk Hukum; 2. Subbagian Pengkajian dan Pengembangan; 3. Subbagian Perpustakaan, Data dan Teknologi Informasi. b. Bagian Persidangan, terdiri dari: 1. Subbagian Rapat; 2. Subbagian Risalah. 3. Subbagian Fasilitasi Alat Kelengkapan Dewan; c. Bagian Umum, terdiri dari: 1. Subbagian Tata Usaha dan Kepegawaian; 2. Subbagian Rumah Tangga; 3. Subbagian Humas dan Protokol. d. Bagian Penyusunan Program dan Keuangan, terdiri dari: 1. Subbagian Penyusunan Program; 2. Subbagian Keuangan; 3. Subbagian Monitoring dan Evaluasi. e. Kelompok Jabatan Fungsional. BAB VII BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Paragraf 1 Tugas dan Fungsi Pasal 22

21

(1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah dan statistik. (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai fungsi: a. perumusan kebijakan teknis perencanaan; b. pengoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan; c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan pembangunan daerah; d. penyelenggaraan pengendalian program pembangunan di Daerah; e. penyelenggaraan statistik dan pelayanan informasi perencanaan; f.

penyelenggaraan kegiatan ketatausahaan;

g. penyiapan bahan laporan pertanggungjawaban Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah;

Gubernur,

Laporan

h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2 Susunan Organisasi

Pasal 23 (1) Unsur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, terdiri dari : a. Pimpinan

: Kepala Badan.

b. Pembantu

:

Sekretariat yang terdiri dari Subbagian-

Pimpinan c. Pelaksana

Subbagian. : - Bidang-bidang - UPT - Kelompok Jabatan Fungsional

(2) Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, terdiri dari: a. Sekretariat, terdiri dari : 1. Subbagian Program, Data dan Teknologi Informasi; 2. Subbagian Keuangan; 3. Subbagian Umum; b. Bidang Pemerintahan; c. Bidang Perekonomian; d. Bidang Kesejahteraan Rakyat; e. Bidang Sarana dan Prasarana; f. Bidang Pengendalian; 22

g. Bidang Perencanaan dan Statistik; h. UPT; i. Kelompok Jabatan Fungsional.

BAB VIII INSPEKTORAT Paragraf 1 Tugas dan Fungsi Pasal 24 (1) Inspektorat mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah Provinsi, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dan pelaksanaan urusan Pemerintahan di Daerah Kabupaten/Kota. (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Inspektorat mempunyai fungsi : a. perencanaan program pengawasan; b. perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan; c. pemeriksaan, pengusutan, pengujian, dan penilaian tugas pengawasan. d. pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah; e. pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota, dan pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah Kabupaten/Kota; f. penyelenggaraan kegiatan ketatausahaan. Paragraf 2 Susunan Organisasi Pasal 25 (1) Unsur Organisasi Inspektorat, terdiri dari : a. Pimpinan

: Inspektur

b. Pembantu

: Sekretariat subbagian.


yang

terdiri

dari

Subbagian-

: - Inspektur Pembantu-Inspektur Pembantu - Kelompok Jabatan Fungsional

(2) Susunan Organisasi Inspektorat, terdiri dari: a. Sekretariat, terdiri dari: 1. Subbagian Program dan Keuangan;

23

2. Subbagian Umum; 3. Subbagian Data, Teknologi Informasi, Monitoring dan Evaluasi. b. Inspektur Pembantu Bidang Pemerintahan; c. Inspektur Pembantu Bidang Perekonomian; d. Inspektur Pembantu Bidang Kesejahteraan Rakyat; e. Inspektur Pembantu Bidang Sarana dan Prasarana; f. Kelompok Jabatan Fungsional.

BAB IX DINAS DAERAH Bagian Kesatu Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olah Raga Paragraf 1 Tugas dan Fungsi Pasal 26 (1) Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga mempunyai Tugas melaksanakan urusan Pemerintah Daerah di bidang pendidikan, pemuda dan olah raga dan kewenangan dekonsentrasi serta tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah. (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga mempunyai fungsi : a. penyusunan program dan pengendalian raga;

pendidikan, pemuda dan olah

b. perumusan kebijakan teknis di bidang pendidikan, pemuda dan olah raga c. pelaksanaan kewenangan Daerah yang berkaitan dengan pembiayaan, kurikulum, sarana prasarana, pendidik dan tenaga kependidikan, pengendalian mutu pendidikan, pemuda dan olah raga; d. pelaksanaan pelayanan umum sesuai dengan kewenangannya; e. pemberian fasilitasi penyelenggaraan bidang pendidikan, pemuda dan olah raga Kabupaten/Kota; f. pemberdayaan sumberdaya dan mitra kerja di bidang pendidikan,pemuda dan olah raga; g. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan; h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan fungsi dan tugasnya. Paragraf 2 Susunan Organisasi 24

Pasal 27 (1) Unsur Organisasi Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga, terdiri dari : a. Pimpinan

: Kepala Dinas.

b. Pembantu



yang

terdiri

dari

Subbagian-

: - Bidang-bidang yang terdiri dari Seksi-seksi - UPT - Kelompok Jabatan Fungsional

(2) Organisasi Dinas Pendidikan, terdiri dari : a. Sekretariat, terdiri dari : 1. Subbagian Umum; 2. Subbagian Kepegawaian; 3. Subbagian Keuangan. b. Bidang Perencanaan dan Standarisasi, terdiri dari: 1. Seksi Perencanaan Kependidikan; 2. Seksi Data dan Teknologi Informasi; 3. Seksi Evaluasi Pendidikan. c. Bidang Pendidikan Luar Biasa dan Pendidikan Dasar, terdiri dari : 1. Seksi Pendidikan Luar Biasa; 2. Seksi Taman Kanak-Kanak dan Sekolah Dasar; 3. Seksi Sekolah Menengah Pertama. d. Bidang Pendidikan Menengah dan Tinggi, terdiri dari : 1. Seksi Sekolah Menengah Atas; 2. Seksi Sekolah Menengah Kejuruan; 3. Seksi Pendidikan Tinggi. e. Bidang Pendidikan Non Formal dan Informal, terdiri dari : 1. Seksi Kesetaraan; 2. Seksi Pendidikan Masyarakat; 3. Seksi Pendidikan Anak Usia Dini. f. UPT; g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Kedua Dinas Kesehatan

25

Paragraf 1 Tugas dan Fungsi Pasal 28 (1) Dinas Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintah Daerah di bidang kesehatan dan kewenangan dekonsetrasi serta tugas pembantuan yang diberikan oleh pemerintah. (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas Kesehatan mempunyai fungsi : a. penyusunan program dan pengendalian di bidang kesehatan; b. perumusan kebijakan teknis bidang kesehatan; c. pengendalian penyakit, pengelolaan survailan dan imunisasi, pelaksanaan penyehatan lingkungan; d. pengelolaan kesehatan dasar, rujukan, khusus; e. penyelenggaraan pelayanan informasi kesehatan; f.

pengelolaan kesehatan keluarga, gizi, promosi kesehatan dan kemitraan;

g. pengelolaan pembiayaan dan jaminan kesehatan; h. pembinaan tenaga dan sarana kesehatan, farmasi, makanan, minuman dan alat kesehatan; i.

pemberian fasilitasi penyelenggaraan kesehatan Kabupaten/Kota;

j.

pelaksanaan pelayanan umum di bidang kesehatan;

k. pemberdayaan sumber daya dan mitra kerja dibidang kesehatan; l.

pelaksanaan kegiatan ketatausahaan;

m. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan fungsi dan tugasnya. Paragraf 2 Susunan Organisasi Pasal 29 (1) Unsur Organisasi Dinas Kesehatan, terdiri dari : a. Pimpinan

: Kepala Dinas.

b. Pembantu



yang

terdiri

dari

Subbagian-


(2) Organisasi Dinas Kesehatan, terdiri dari : a. Sekretariat, terdiri dari : 26

1. Subbagian Umum; 2. Subbagian Keuangan; 3. Subbagian Program . b. Bidang Pencegahan dan Penanggulangan Masalah Kesehatan, terdiri dari:

1. Seksi Pengendalian Penyakit; 2. Seksi Surveilan dan Imunisasi; 3. Seksi Penyehatan Lingkungan. c. Bidang Pelayanan Kesehatan, terdiri dari

1. Seksi Kesehatan Dasar; 2. Seksi Kesehatan Rujukan dan Kesehatan Khusus; 3. Seksi Pelayanan Informasi Kesehatan. d. Bidang Kesehatan Masyarakat, terdiri dari :

1. Seksi Kesehatan Keluarga; 2. Seksi Promosi Kesehatan dan Kemitraan; 3. Seksi Gizi. e. Bidang Sumberdaya Kesehatan, terdiri dari :

1. Seksi Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan; 2. Seksi Bina Tenaga dan Sarana Kesehatan; 3. Seksi Farmasi, Makanan, Minuman, dan Alat Kesehatan. f. UPT; g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Ketiga Dinas Sosial Paragraf 1 Tugas dan Fungsi Pasal 30 (1) Dinas Sosial mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintah Daerah di bidang sosial, dan kewenangan dekonsentrasi serta tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah. (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas Sosial mempunyai fungsi : a. penyusunan program dan pengendalian di bidang sosial; b. perumusan kebijakan teknis bidang sosial; c. pengelolaan rehabilitasi dan perlindungan sosial, bantuan dan jaminan sosial, pengembangan sosial serta partisipasi sosial masyarakat;

27

d. pemberian fasilitasi penyelenggaraan sosial Kabupaten/Kota; e. pelaksanaan pelayanan umum sesuai dengan kewenangannya; f. pemberdayaan sumberdaya dan mitra kerja di bidang sosial; g. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan; h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan fungsi dan tugasnya. Paragraf 2 Susunan Organisasi Pasal 31 (1) Unsur Organisasi Dinas Sosial, terdiri dari : a. Pimpinan

: Kepala Dinas.

b. Pembantu



yang

terdiri

dari

Subbagian-


(2) Organisasi Dinas Sosial, terdiri dari : a. Sekretariat, terdiri dari : 1. Subbagian Umum; 2. Subbagian Keuangan; 3. Subbagian Program dan Informasi. b. Bidang Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial, terdiri dari: 1. Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Cacat; 2. Seksi Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan Korban Napza; 3. Seksi Perlindungan Anak. c. Bidang Bantuan dan Jaminan Sosial, terdiri dari : 1. Seksi Korban Tindak Kekerasan, Pekerja Migran dan Jaminan Sosial; 2. Seksi Bantuan Sosial Korban Bencana; 3. Seksi Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia. d. Bidang Pengembangan Sosial, terdiri dari : 1. Seksi Pemberdayaan Fakir Miskin; 2. Seksi Keluarga Bermasalah Sosial; 3. Seksi Penyuluhan Sosial.

28

e. Bidang Partisipasi Sosial Masyarakat, terdiri dari : 1. Seksi Organisasi Sosial dan Sumbangan Sosial; 2. Seksi Tenaga Kesejahteraan Sosial Masyarakat; 3. Seksi Kepahlawanan Keperintisan Kejuangan dan Kesetiakawanan Sosial. f. UPT; g. Kelompok Jabatan Fungsional. Bagian Keempat Dinas Perhubungan Paragraf 1 Tugas dan Fungsi Pasal 32 (1) Dinas Perhubungan mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintah Daerah di bidang perhubungan serta kewenangan dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah. (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas Perhubungan mempunyai fungsi : a. penyusunan program dan pengendalian di bidang perhubungan; b. perumusan kebijakan teknis bidang perhubungan; c. pengelolaan angkutan jalan antar kota dan wilayah, angkutan perkotaan, dan angkutan barang; d. pengelolaan manajemen lalu lintas dan rekayasa lalu lintas serta keselamatan lalu lintas darat dan laut; e. pembinaan keselamatan penerbangan, teknis kebandaraan dan angkutan udara; f.

pengelolaan data meteorologi dan geofisika;

g. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian operasional; h. pelaksanaan pelayanan umum bidang perhubungan; i.

pemberian fasilitasi bidang perhubungan Kabupaten/Kota;

j.

pemberdayaan sumberdaya dan mitra kerja di bidang perhubungan;

k. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan; l.

pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan fungsi dan tugasnya.

29

Paragraf 2 Susunan Organisasi Pasal 33 (1) Unsur Organisasi Dinas Perhubungan terdiri dari: a. Pimpinan

: Kepala Dinas.

b. Pembantu



yang

terdiri

dari

Subbagian-


(2) Organisasi Dinas Perhubungan terdiri dari : a. Sekretariat, terdiri dari : 1. Subbagian Umum; 2. Subbagian Keuangan; 3. Subbagian Program dan Informasi. b. Bidang Angkutan Darat, terdiri dari : 1. Seksi Angkutan Jalan Antar Kota dan Wilayah; 2. Seksi Angkutan Perkotaan; 3. Seksi Angkutan Barang, Sewa dan Kereta Api. c. Bidang Lalu Lintas Darat dan Laut, terdiri dari : 1. Seksi Manajemen Lalu Lintas; 2. Seksi Rekayasa Lalu Lintas; 3. Seksi Keselamatan Darat dan Laut. d. Bidang Perhubungan Udara, terdiri dari : 1. Seksi Teknik Bandara dan Angkutan Udara; 2. Seksi Keselamatan Penerbangan; e. UPT. f. Kelompok Jabatan Fungsional. Bagian Kelima Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Dan Energi Sumber Daya Mineral Paragraf 1 Tugas dan Fungsi

Pasal 34

30

(1) Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintah Daerah di bidang pekerjaan umum, perumahan, dan energi sumber daya mineral serta kewenangan dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah. (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral mempunyai fungsi : a. penyusunan program dan pengendalian di bidang pekerjaan umum, perumahan dan energi sumber daya mineral; b. perumusan kebijakan teknis bidang pekerjaan umum, perumahan dan energi sumber daya mineral; c. pelaksanaan pengaturan teknis, pembinaan, pembangunan, pengawasan dan pengendalian perumahan, sumberdaya air, bina marga, cipta karya dan energi sumberdaya mineral; d. pelaksanaan pengembangan dan pengelolaan Kabupaten/Kota tertentu serta strategis;

pengairan

lintas

e. pemberian fasilitasi dan pengendalian pembiayaan perumahan; f.

pelaksanaan pembinaan perumahan formal, swadaya;

g. pelaksanaan pengembangan kawasan; h. pemberian fasilitasi pengembangan pelaku pembangunan perumahan dan peran serta masyarakat; i.

pemberian fasilitasi, pembinaan, perlindungan dan pengembangan energi dan sumberdaya mineral;

j.

pengelolaan kelistrikan, energi baru, terbarukan, minyak dan gas serta bahan bakar lainnya lingkup urusan pemerintah daerah provinsi;

k. pengelolaan sumberdaya mineral, kegeologian, air tanah, lingkup urusan pemerintah daerah provinsi; l.

pemberian fasilitasi bidang pekerjaan umum dan perumahan serta energi sumber daya mineral Kabupaten/Kota;

m. pemberdayaan sumberdaya dan mitra kerja di bidang pekerjaan umum, perumahan dan energi sumber daya mineral; n. pelaksanaan pelayanan umum di bidang pekerjaan umum, perumahan dan energi sumber daya mineral; o. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan; p. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan fungsi dan tugasnya.


31

Pasal 35 (1) Unsur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Energi Sumber Daya Mineral terdiri dari : a. Pimpinan

: Kepala Dinas.

b. Pembantu



yang

terdiri

dari

Subbagian-


(2) Organisasi Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral terdiri dari : a. Sekretariat, terdiri dari : 1. Subbagian Umum; 2. Subbagian Keuangan; 3. Subbagian Program dan Informasi. b. Bidang Perumahan, terdiri dari: 1. Seksi Perencanaan Perumahan; 2. Seksi Pengembangan Perumahan; 3. Seksi Penataan Lingkungan. c. Bidang Sumberdaya Air, terdiri dari : 1. Seksi Perencanaan Sumberdaya Air; 2. Seksi Pengaturan Sumberdaya Air; 3. Seksi Pembangunan Sarana Prasarana Sumberdaya Air. d. Bidang Bina Marga, terdiri dari : 1. Seksi Perencanaan Jalan dan Jembatan; 2. Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan; 3. Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan. e. Bidang Cipta Karya terdiri dari : 1. Seksi Perencanaan Cipta Karya; 2. Seksi Pembinaan dan Pengawasan Cipta Karya; 3. Seksi Pembangunan Sarana Prasarana Cipta Karya. f. Bidang Energi Sumber Daya Mineral terdiri dari : 1. Seksi Ketenagalistrikan; 2. Seksi Minyak dan Gas Bumi;

32

3. Seksi Geologi dan Sumberdaya Mineral. g. UPT. h. Kelompok Jabatan Fungsional. Bagian Keenam Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset Paragraf 1 Tugas dan Fungsi Pasal 36 (1)

Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan anggaran pendapatan, anggaran belanja, pengelolaan kas daerah, akuntansi dan pembinaan administrasi keuangan daerah serta menyiapkan bahan perumusan kebijakan, mengkoordinasikan dan melaksanakan penatausahaan perlengkapan serta pendayagunaan barang daerah.

(2)

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset mempunyai fungsi : a.

penyusunan program di bidang pengelolaan anggaran pendapatan, anggaran belanja, pengelolaan kas daerah, akutansi dan pembinaan administrasi keuangan daerah;

b. perumusan

kebijakan teknis di bidang pengelolaan anggaran pendapatan, anggaran belanja, pengelolaan kas daerah, akutansi dan pembinaan administrasi keuangan daerah;

c.

pengelolaan pajak daerah, retribusi, dan pendapatan lain-lain;

d. penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan

perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; e.

pelaksanaan pelayanan pengelolaan keuangan;

f.

pelaksanaan pembinaan administrasi keuangan Kabupaten/Kota, Badan Layanan Umum Daerah dan Badan Usaha Milik Daerah;

g.

pengelolaan kas daerah dan akuntansi;

h. penyiapan bahan kebijakan di bidang penatausahaan barang daerah dan

pelaksanaan penatausahaan barang daerah;

barang

daerah

serta

pendayagunaan

i.

penyiapan bahan koordinasi perumusan kebijakan di bidang penatausahaan barang daerah dan pendayagunaan barang daerah;

j.

pelaksanaan inventarisasi pembukuan dan pelaporan barang daerah;

k. pelaksanaan penilaian dan optimalisasi barang daerah; l.

pelaksanaan monitoring dan evaluasi pendayagunaan barang daerah;

m. pelaksanaan tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi (TPTGR);

33

n. pelaksanaan pemantauan dan pengevaluasian pelaksanaan kebijakan di

bidang penatausahaan dan pendayagunaan barang daerah; o.

pemberdayaan sumberdaya dan mitra kerja bidang keuangan dan bidang pengelolaan barang daerah;

p. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan; q.


Paragraf 2 Susunan Organisasi Pasal 37 (1) Unsur Organisasi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset, terdiri dari : a. Pimpinan

: Kepala Dinas.

b. Pembantu



yang

terdiri

dari

Subbagian-

: - Bidang-bidang yang terdiri dari Seksi-Seksi - UPT - Kelompok Jabatan Fungsional

(2) Susunan Organisasi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset, terdiri dari: a. Sekretariat, terdiri dari: 1. Subbagian Umum; 2. Subbagian Program; 3. Subbagian Data dan Teknologi Informasi. b. Bidang Anggaran Pendapatan, terdiri dari: 1. Seksi Pajak Daerah; 2. Seksi Retribusi dan Pendapatan lain-lain; 3. Seksi Perimbangan Keuangan Daerah. c. Bidang Anggaran Belanja, terdiri dari: 2. Seksi Pemerintahan; 3. Seksi Kesejahteraan Rakyat; 4. Seksi Fisik dan Sarana Prasarana; 5. Seksi Perekonomian. d. Bidang Pengelolaan Kas Daerah, terdiri dari: 1. Seksi Pemerintahan; 2. Seksi Kesejahteraan Rakyat;

34

3. Seksi Fisik dan Sarana Prasarana; 4. Seksi Perekonomian. e. Bidang Bina Keuangan Daerah, terdiri dari: 1. Seksi Bina Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dan Perhitungan Kabupaten/Kota; 2. Seksi Bina Pengelolaan Keuangan; 3. Seksi Administrasi Dana Non Anggaran Pendapatan Belanja Daerah. f. Bidang Akuntansi, terdiri dari: 1. Seksi Pemerintahan; 2. Seksi Kesejahteraan Rakyat; 3. Seksi Fisik dan Sarana Prasarana; 4. Seksi Perekonomian. g. Bidang Pengelolaan Barang Daerah, terdiri dari : 1. Seksi Administrasi Barang Daerah; 2. Seksi Pendayagunaan Barang Daerah; 3. Seksi Monitoring dan Evaluasi; h. UPT. i. Kelompok Jabatan Fungsional. Bagian Ketujuh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Paragraf 1 Tugas dan Fungsi Pasal 38 (1) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintah Daerah di bidang ketenagakerjaan dan transmigrasi, kewenangan dekonsentrasi serta tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah. (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi mempunyai fungsi : a. penyusunan program dan pengendalian di bidang ketenagakerjaan dan transmigrasi; b. perumusan kebijakan teknis bidang ketenagakerjaan dan transmigrasi; c. pengelolaan penempatan tenaga kerja, pasar kerja; d. pelaksanaan pembinaan kelembagaan penempatan dan pasar kerja dan lembaga latihan; e. pelaksanaan sertifikasi dan standarisasi kompetensi;

35

f. pengelolaan pemagangan; g. pelaksanaan pengawasan ketenagakerjaan; h. pemberian fasilitasi hubungan industrial, pengupahan, kesejahteraan, tenaga kerja dan purna kerja; i. pengelolaan transmigrasi; j. pemberian fasilitasi penyelenggaraan ketenagakerjaan dan transmigrasi Kabupaten/Kota; k. pemberian pelayanan umum bidang ketenagakerjaan dan transmigrasi; l. pemberdayaan sumberdaya dan mitra kerja di bidang tenaga kerja dan transmigrasi; m. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan; n. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan fungsi dan tugasnya.


Pasal 39 (1) Unsur Organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, terdiri dari : a. Pimpinan

: Kepala Dinas.

b. Pembantu



yang

terdiri

dari

Subbagian-


(2) Organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, terdiri dari : a. Sekretariat, terdiri dari : 1. Subbagian Umum; 2. Subbagian Keuangan; 3. Subbagian Program dan Informasi. b. Bidang Penempatan dan Perluasan Kerja, terdiri dari: 1. Seksi Penempatan Tenaga Kerja; 2. Seksi Perluasan Kerja; 3. Seksi Pembinaan Kelembagaan, Penempatan dan Pasar Kerja. c. Bidang Pembinaan Pelatihan, Sertifikasi dan Pemagangan, terdiri dari : 1. Seksi Sertifikasi dan Standarisasi Kompetensi;

36

2. Seksi Pembinaan Lembaga Latihan; 3. Seksi Pemagangan. d. Bidang Hubungan Industrial dan Perlindungan Tenaga Kerja, terdiri dari : 1. Seksi Hubungan Industrial; 2. Seksi Pengupahan, Kesejahteraan Tenaga Kerja dan Purna Kerja; 3. Seksi Pengawasan Ketenagakerjaan. e. Bidang Transmigrasi terdiri dari : 1. Seksi Seleksi dan Perpindahan; 2. Seksi Kesehatan dan Pembekalan; 3. Seksi Penerangan, Motivasi, dan Pemberdayaan Transmigrasi. f. UPT; g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Kedelapan Dinas Pariwisata Paragraf 1 Tugas dan Fungsi Pasal 40 (1) Dinas Pariwisata mempunyai tugas melaksanakan urusan bidang pariwisata, kewenangan dekonsentrasi serta tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah. (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas Pariwisata mempunyai fungsi : a. penyusunan program dan pengendalian di bidang pariwisata; b. perumusan kebijakan teknis bidang pariwisata; c. pengelolaan pengembangan destinasi pariwisata; d. pengelolaan pengembangan kapasitas pariwisata; e. penyelenggaraan pemasaran pariwisata; f.

pemberian fasilitasi bidang pariwisata Kabupaten/Kota;

g. pelaksanaan pelayanan umum bidang pariwisata; h. pemberdayakan sumberdaya dan mitra kerja bidang pariwisata; i.


j.


37

Paragraf 2 Susunan Organisasi Pasal 41 (1) Unsur Organisasi Dinas Pariwisata, terdiri dari : a. Pimpinan

: Kepala Dinas.

b. Pembantu



yang

terdiri

dari

Subbagian-


(2) Organisasi Dinas Pariwisata, terdiri dari : a. Sekretariat, terdiri dari : 1. Subbagian Umum; 2. Subbagian Keuangan; 3. Subbagian Program dan Informasi. b. Bidang Pengembangan Destinasi, terdiri dari: 1. Seksi Obyek Daerah Tujuan Wisata; 2. Seksi Sarana Prasarana dan Usaha Jasa Pariwisata; 3. Seksi Standarisasi Produk;. c. Bidang Pengembangan Kapasitas, terdiri dari : 1. Seksi Sumberdaya Manusia; 2. Seksi Kelembagaan Pariwisata; d. Bidang Pemasaran, terdiri dari : 1. Seksi Analisis Pasar; 2. Seksi Promosi; 3. Seksi Pelayanan Informasi Pariwisata. e. UPT; f. Kelompok Jabatan Fungsional. Bagian Kesembilan Dinas Pertanian Paragraf 1 Tugas dan Fungsi Pasal 42

38

(1) Dinas Pertanian mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintah Daerah di bidang pertanian, kewenangan dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah. (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas Pertanian mempunyai fungsi : a. penyusunan program dan pengendalian di bidang pertanian; b. perumusan kebijakan teknis dibidang pertanian; c. pelaksanaan, pengembangan, pengolahan pangan, hortikultura, peternakan;

dan

pemasaran

tanaman

d. pelaksanaan pelayanan umum sesuai dengan kewenangannya; e. penyelenggaraan peternakan;

penyuluhan

tanaman

pangan,

hortikultura

dan

f. pemberian fasilitasi penyelenggaraan bidang pertanian Kabupaten/Kota; g. penyelenggaraan kegiatan di bidang pertanian lintas Kabupaten/Kota; h. pemberdayaan sumberdaya pertanian dan mitra kerja di bidang pertanian; i. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan; j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan fungsi dan tugasnya.

Paragraf 2 Susunan Organisasi Pasal 43 (1) Unsur Organisasi Dinas Pertanian terdiri dari : a. Pimpinan

: Kepala Dinas.

b. Pembantu



yang

terdiri

dari

Subbagian-


(2) Organisasi Dinas Pertanian terdiri dari : a. Sekretariat, terdiri dari : 1. Subbagian Umum; 2. Subbagian Kepegawaian dan Keuangan; 3. Subbagian Program dan Informasi. 39

b. Bidang Tanaman Pangan, terdiri dari : 1. Seksi Sarana Prasarana Tanaman Pangan; 2. Seksi Produksi Tanaman Pangan; 3. Seksi Pengelolaan Lahan dan Air Tanaman Pangan. c. Bidang Tanaman Hortikultura, terdiri dari : 1. Seksi Sarana Prasarana Tanaman Hortikultura; 2. Seksi Produksi Tanaman Hortikultura; 3. Seksi Pengelolaan Lahan dan Air Tanaman Hortikultura. d. Bidang Peternakan, terdiri dari : 1. Seksi Sarana Prasarana Produksi Peternakan; 2. Seksi Produksi Ternak; 3. Seksi Kesehatan Hewan dan Masyarakat Veteriner. e. Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian, terdiri dari : 1. Seksi Penanganan Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Pertanian; 2. Seksi Pemasaran Hasil dan Pembiayaan Pertanian; 3. Seksi Mutu dan Standarisasi Hasil Pertanian. f. UPT; g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Kesepuluh Dinas Kehutanan Dan Perkebunan Paragraf 1 Tugas dan Fungsi Pasal 44 (1) Dinas Kehutanan dan Perkebunan mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintah Daerah di bidang kehutanan dan perkebunan serta kewenangan dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah. (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 Dinas Kehutanan dan Perkebunan mempunyai fungsi : a. penyusunan program perkebunan;

dan

pengendalian

di

bidang

kehutanan

dan

b. perumusan kebijakan teknis di bidang kehutanan dan perkebunan; c. pelaksanaan penataan dan perlindungan hutan; d. pelaksanaan rehabilitasi dan produksi hutan serta pemasaranannya; e. pelaksanaan pengembangan, perlindungan, pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan; 40

f. pelaksanaan pelayanan umum sesuai dengan kewenangannya; g. penyelenggaraan penyuluhan kehutanan dan perkebunan; h. penyelenggaraan Kabupaten/Kota;

kegiatan

kehutanan

dan

perkebunan

lintas

i. pemberian fasilitasi penyelenggaraan bidang kehutanan dan perkebunan Kabupaten/Kota; j. pemberdayaan sumberdaya dan mitra kerja di bidang kehutanan dan perkebunan; k. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan; l. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan fungsi dan tugasnya. Paragraf 3 Susunan Organisasi Pasal 45 (1) Unsur Organisasi Dinas Kehutanan dan Perkebunan, terdiri dari : a. Pimpinan

: Kepala Dinas.

b. Pembantu



yang

terdiri

dari

Subbagian-


(2) Organisasi Dinas Kehutanan dan Perkebunan, terdiri dari : a. Sekretariat, terdiri dari : 1. Subbagian Umum; 2. Subbagian Keuangan; 3. Subbagian Program dan Informasi. b. Bidang Penataan dan Perlindungan Hutan, terdiri dari : 1. Seksi Penataan Hutan; 2. Seksi Pengamanan Hutan; 3. Seksi Konservasi dan Perlindungan Hutan. c. Bidang Rehabilitasi dan Produksi Hutan, terdiri dari : 1. Seksi Rehabilitasi dan Pembibitan Hutan; 2. Seksi Penatausahaan Hasil Hutan; 3. Seksi Produksi dan Pemasaran Hasil Hutan.

41

d. Bidang Pengembangan Tanaman Perkebunan, terdiri dari : 1. Seksi Pengembangan Tanaman Semusim; 2. Seksi Pengembangan Tanaman Tahunan; 3. Seksi Perlindungan dan Perbenihan. e. Bidang Kelembagaan, Pengolahan dan Sarana Prasarana, terdiri dari : 1. Seksi Penyuluhan dan Kelembagaan Perkebunan; 2. Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan; 3. Seksi Sarana Prasarana Perkebunan; f. UPT; g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Kesebelas Dinas Kelautan Dan Perikanan Paragraf 1 Tugas dan Fungsi Pasal 46 (1) Dinas Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintah Daerah di bidang kelautan dan perikanan, kewenangan dekonsentrasi serta tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah. (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas Kelautan dan Perikanan mempunyai fungsi : a. penyusunan perikanan;

program

dan

pengendalian

di

bidang

kelautan

dan

b. perumusan kebijaksanaan teknis di bidang kelautan dan perikanan; c. pelaksanaan, pengembangan, pengolahan dan pemasaran kelautan dan perikanan, wilayah pesisir; d. pengujian dan pengawasan mutu perikanan; e. pemberian fasilitasi penyelenggaraan bidang kelautan dan perikanan Kabupaten/Kota; f.

pelaksanaan pelayanan umum sesuai kewenangannya;

g. penyelenggaraan penyuluhan perikanan; h. penyelenggaraan kegiatan kelautan dan perikanan lintas kabupaten/ kota; i.

pemberdayaan sumberdaya dan mitra kerja di bidang kelautan dan perikanan;

j.


42

k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan fungsi dan tugasnya. Paragraf 3 Susunan Organisasi Pasal 47 (1) Unsur Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan terdiri dari : a. Pimpinan

: Kepala Dinas.

b. Pembantu



yang

terdiri

dari

Subbagian-


(2) Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan terdiri dari : a. Sekretariat, terdiri dari : 1. Subbagian Umum; 2. Subbagian Keuangan; 3. Subbagian Program dan Informasi. b. Bidang Perikanan, terdiri dari : 1. Seksi Teknis Budidaya; 2. Seksi Teknis Tangkap; 3. Seksi Pengujian dan Pengawasan Mutu. c. Bidang Kelautan dan Pesisir, terdiri dari : 1. Seksi Pendayagunaan Laut; 2. Seksi Pengawasan Sumberdaya Ikan; 3. Seksi Pengembangan Wilayah Pesisir. d. Bidang Bina Usaha, terdiri dari : 1. Seksi Pengembangan Usaha; 2. Seksi Pengolahan Pemasaran; 3. Seksi Pengembangan Kelembagaan. e. UPT; f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Keduabelas

43

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah Paragraf 1 Tugas dan Fungsi Pasal 48 (1) Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintah Daerah di bidang perindustrian, perdagangan, koperasi, dan usaha kecil menengah, serta kewenangan dekonsentrasi serta tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah. (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah mempunyai fungsi : a. penyusunan program dan pengendalian di bidang perdagangan, koperasi dan usaha kecil dan menengah;

perindustrian,

b. perumusan kebijakan teknis bidang perindustrian, perdagangan, koperasi dan usaha kecil dan menengah; c. pelaksanaan kerjasama perindustrian, perdagangan, koperasi, usaha kecil dan menengah serta pengembangan ekspor daerah; d. pemberian fasilitasi, pembinaan, perlindungan, pemasaran dan pengembangan perindustrian, perdagangan, koperasi dan usaha kecil menengah; e. pelaksanaan pelayanan umum bidang koperasi, usaha kecil dan menengah;

perindustrian,

perdagangan,

f. pemberian fasilitasi bidang perindustrian, perdagangan, koperasi, usaha kecil dan menengah Kabupaten/Kota; g. pemberdayaan sumberdaya dan mitra kerja di bidang perindustrian, perdagangan, koperasi, usaha kecil dan menengah; h. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan; i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan fungsi dan tugasnya.

Paragraf 3 Susunan Organisasi Pasal 49 (1) Unsur Organisasi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, terdiri dari : a. Pimpinan

: Kepala Dinas.

44

b. Pembantu Pimpinan c. Pelaksana


yang

terdiri

dari

Subbagian-


(2) Organisasi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, terdiri dari : a. Sekretariat, terdiri dari : 1. Subbagian Umum; 2. Subbagian Keuangan; 3. Subbagian Program dan Informasi. b. Bidang Industri Agro dan Kimia, terdiri dari : 1. Seksi Industri Makanan, Minuman dan Tembakau; 2. Seksi Industri Hasil Hutan dan Perkebunan; 3. Seksi Industri Kimia. c. Bidang Industri Logam, Sandang dan Aneka, terdiri dari : 1. Seksi Industri Logam dan Elektronika; 2. Seksi Industri Sandang dan Kulit; 3. Seksi Industri Aneka. d. Bidang Perdagangan Dalam Negeri, terdiri dari : 1. Seksi Pengadaan dan Penyaluran; 2. Seksi Sarana dan Usaha Perdagangan; 3. Seksi Pengawasan Perdagangan. e. Bidang Perdagangan Luar Negeri, terdiri dari : 1. Seksi Fasilitasi Ekspor dan Impor; 2. Seksi Pengembangan Ekspor; 3. Seksi Kerjasama Perdagangan Luar Negeri. f. Bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, terdiri dari : 1. Seksi Koperasi; 2. Seksi Usaha Kecil dan Menengah; 3. Seksi Pembiayaan dan Perekonomian Syari’ah. g. UPT; h. Kelompok Jabatan Fungsional.

45

BAB VIII LEMBAGA TEKNIS DAERAH Bagian Pertama Badan Kepegawaian Daerah Paragraf 1 Tugas dan Fungsi

Pasal 50 (1) Badan Kepegawaian Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kepegawaian dan kediklatan. (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Badan Kepegawaian Daerah mempunyai fungsi: a. perumusan kebijakan teknis di bidang kepegawaian dan kediklatan; b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang kepegawaian dan kediklatan; c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kepegawaian dan kediklatan; d. pemberian fasilitasi penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten/Kota;

kepegawaian

dan

kediklatan

e. penyelenggaraan kegiatan ketatausahaan. f.

pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.


Pasal 51 (1) Unsur Organisasi Badan Kepegawaian Daerah, terdiri dari : a. Pimpinan

: Kepala Badan.

b. Pembantu



yang

terdiri

dari

Subbagian-

: - Bidang-bidang yang terdiri dari SubbidangSubbidang - UPT - Kelompok Jabatan Fungsional

(2) Susunan Organisasi Badan Kepegawaian Daerah, terdiri dari: a. Sekretariat, terdiri dari: 1. Subbagian Program, Data dan Teknologi Informasi; 46

2. Subbagian Keuangan; 3. Subbagian Umum. b. Bidang Pengembangan Pegawai, terdiri dari: 1. Subbidang Perencanaan dan Pengadaan Pegawai; 2. Subbidang Pengembangan Karir. c. Bidang Pengkajian dan Pengembangan Kediklatan, terdiri dari: 1. Subbidang Pengkajian Kediklatan; 2. Subbidang Pengembangan Kediklatan. d. Bidang Mutasi, terdiri dari: 1. Subbidang Mutasi Jabatan; 2. Subbidang Kepangkatan dan Pensiun; e. Bidang Kedudukan Hukum dan Kesejahteraan, terdiri dari: 1. Subbidang Kedudukan Hukum Pegawai; 2. Subbidang Kesejahteraan Pegawai; f. Bidang Dokumentasi dan Sistem Informasi Kepegawaian, terdiri dari: 1. Subbidang Dokumentasi; 2. Subbidang Sistem Informasi Kepegawaian. g. UPT; h. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Kedua Badan Perpustakaan Dan Arsip Daerah Paragraf 1 Tugas dan Fungsi Pasal 52 (1) Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perpustakaan dan kearsipan. (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah mempunyai fungsi: a. penyusunan program perpustakaan dan kearsipan; b. perumusan kebijakan teknis di bidang perpustakaan dan kearsipan; c. pengelolaan, pelestarian, dan pemanfaatan bahan pustaka; d. pembinaan perpustakaan instansi di lingkungan Pemerintah Daerah; e. pemberian

fasilitasi Kabupaten/Kota;

penyelenggaraan

47

perpustakaan

Pemerintah

f. pengelolaan arsip daerah yang meliputi arsip in aktif dan statis; g. pembinaan dan pemberdayaan sistem kearsipan terhadap unit kerja

Instansi di lingkungan Pemerintah Daerah; h. penilaian dan penyerahan arsip statis berkualifikasi nasional ke Arsip

Nasional sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; i.

penyelenggaraan akuisisi dan pelestarian arsip statis;

j.

pemberdayaan sumberdaya dan mitra kerja di bidang perpustakaan dan kearsipan;

k. penyelenggaraan kegiatan ketatausahaan; dan l.

pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya. Paragraf 2 Susunan Organisasi Pasal 53

(1) Unsur Organisasi Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah, terdiri dari : a. Pimpinan

: Kepala Badan.

b. Pembantu



yang

terdiri

dari

Subbagian-


(2) Susunan Organisasi Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah, terdiri dari: a. Sekretariat, terdiri dari: 1. Subbagian Program, Data dan Teknologi Informasi; 2. Subbagian Keuangan; 3. Subbagian Umum. b. Bidang Pengembangan Perpustakaan, terdiri dari: 1. Subbidang Deposit dan Pengelolaan Bahan Pustaka; 2. Subbidang Pembinaan dan Pemberdayaan. c. Bidang Pelayanan dan Pelestarian Perpustakaan, terdiri dari: 1. Subbidang Pelayanan; 2. Subbidang Pelestarian dan Kerjasama. d. Bidang Arsip Dinamis, terdiri dari:

48

1. Subbidang Pengelolaan Arsip Dinamis; 2. Subbidang Penilaian dan Penyusutan. e. Bidang Arsip Statis, terdiri dari: 1. Subbidang Pengelolaan Arsip Statis; 2. Subbidang Akuisisi dan Pelestarian. f. UPT; g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Ketiga Badan Pemberdayaan Perempuan Dan Masyarakat Paragraf 1 Tugas dan Fungsi Pasal 54 (1) Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah bidang pemberdayaan perempuan, keluarga sejahtera dan keluarga berencana, serta masyarakat. (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat mempunyai fungsi: a. penyusunan program kerja pemberdayaan perempuan, keluarga sejahtera dan keluarga berencana, serta masyarakat; b. penyusunan kebijakan teknis bidang pemberdayaan perempuan, keluarga sejahtera dan keluarga berencana, serta masyarakat; c. pengembangan partisipasi dan potensi perempuan; d. penyelenggaraan perlindungan hak-hak perempuan dan anak korban kekerasan; e. penyelenggaraan pengarusutamaan gender; f.

penyelenggaraan pembinaan dan pemberdayaan organisasi perempuan dan lembaga yang peduli terhadap perempuan;

g. fasilitasi dan advokasi keluarga sejahtera, keluarga berencana dan kesehatan reproduksi; h. penyelenggaraan penguatan kelembagaan dan pengembangan partisipasi masyarakat; i.

pemberian fasilitasi pemberdayaan perempuan Kabupaten/Kota;

49

j.

pemberdayaan sumberdaya dan mitra kerja di bidang pemberdayaan perempuan, keluarga sejahtera dan keluarga berencana, serta masyarakat;

k. penyelenggaraan kegiatan ketatausahaan. l.

pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya. Paragraf 2 Susunan Organisasi Pasal 55

(1) Unsur Organisasi Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat, terdiri dari: a. Pimpinan

: Kepala Badan.

b. Pembantu



yang

terdiri

dari

Subbagian-


(2) Susunan Organisasi Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat, terdiri dari: a. Sekretariat, terdiri dari: 1. Subbagian Program, Data dan Teknologi Informasi; 2. Subbagian Keuangan; 3. Subbagian Umum. b. Bidang Pengembangan Partisipasi Perempuan, terdiri dari: 1. Subbidang Pengarusutamaan Gender; 2. Subbidang Pengembangan Kelembagaan Organisasi Perempuan. c. Bidang Perlindungan Hak-Hak Perempuan, terdiri dari: 1. Subbidang Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan; 2. Subbidang Data dan Informasi Gender dan Anak. d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat, terdiri dari: 1. Subbidang Penguatan Kelembagaan; 2. Subbidang Penguatan Potensi Masyarakat. e. Bidang Keluarga Berencana, terdiri dari: 1. Subbidang Kesehatan Reproduksi; 2. Subbidang Pemberdayaan dan Advokasi. 50

f. UPT; g. Kelompok Jabatan Fungsional. Bagian Keempat Badan Kerjasama Dan Penanaman Modal Paragraf 1 Tugas dan Fungsi

Pasal 56 (1) Badan Kerjasama dan Penanaman Modal mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah bidang kerjasama dan penanaman modal. (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)Badan Kerjasama dan Penanaman Modal mempunyai fungsi: a. penyusunan program kerjasama, perencanaan dan promosi penanaman

modal, serta pengawasan pelaksanaan penanaman modal; b. perumusan kebijakan teknis di bidang kerjasama, perencanaan dan

promosi penanaman modal, pengembangan pengawasan pelaksanaan penanaman modal;

iklim

investasi

serta

c. fasilitasi dan koordinasi kerjasama, perencanaan dan promosi penanaman

modal, pengembangan iklim investasi, penanaman modal;

serta pengawasan pelaksanaan

d. penyelenggaraan dan monitoring evaluasi kerjasama dalam negeri dan luar

negeri; e. perumusan rencana umum penanaman modal dan promosi potensi daerah; f. pengembangan iklim investasi; g. penyelenggaraan pembinaan, pengawasan monitoring dan evaluasi, serta

pelaporan pelaksanaan penanaman modal; h. penyelenggaraan kegiatan ketatausahaan; dan i.



Pasal 57 (1) Unsur Organisasi Badan Kerjasama dan Penanaman Modal, terdiri dari: a. Pimpinan

: Kepala Badan.

b. Pembantu

: Sekretariat

51

yang

terdiri

dari

Subbagian-


subbagian. : - Bidang-bidang yang terdiri dari SubbidangSubbidang - UPT - Kelompok Jabatan Fungsional

(2) Susunan Organisasi Badan Kerjasama dan Penanaman Modal, terdiri dari: a. Sekretariat, terdiri dari: 1. Subbagian Program, Data dan Teknologi Informasi; 2. Subbagian Keuangan; 3. Subbagian Umum. b. Bidang Hubungan Dalam Negeri, terdiri dari: 1. Subbidang Hubungan dan Kerjasama Lembaga Pemerintah/Pemerintah Daerah; 2. Subbidang Hubungan dan Kerjasama Dengan Swasta Dalam Negeri. c. Bidang Hubungan Luar Negeri, terdiri dari: 1. Subbidang Hubungan dan Kerjasama Dengan Pemerintah dan lembaga Luar Negeri; 2. Subbidang Hubungan dan Kerjasama Dengan Swasta Luar Negeri. d. Bidang Pengembangan dan Promosi Penanaman Modal, terdiri dari: 1. Subbidang Pengembangan Penanaman Modal; 2. Subbidang Promosi Potensi Daerah. e. Bidang Pengendalian Penanaman Modal, terdiri dari: 1. Subbidang Pembinaan dan Pelaksanaan Penanaman Modal; 2. Subbidang Pemantauan dan Pelaporan Pelaksanaan Penanaman Modal. f. UPT; g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Kelima Badan Lingkungan Hidup Paragraf 1 Tugas dan Fungsi Pasal 58 (1) Badan Lingkungan Hidup mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang lingkungan hidup.

52

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Badan Lingkungan Hidup mempunyai fungsi: a. penyusunan program di bidang lingkungan hidup; b. perumusan kebijakan teknis di bidang lingkungan hidup; c. pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, pemulihan kualitas lingkungan hidup, konservasi lingkungan; d. pembinaan pengendalian lingkungan pada Pemerintah Daerah dan swasta di Daerah;

instansi

Pemerintah,

e. penyelenggaraan kajian dan penataan lingkungan; f.

pembinaan dan pengembangan laboratorium lingkungan hidup;

g. pemberian fasilitasi penyelenggaraan pengendalian lingkungan hidup Pemerintah Kabupaten/Kota; h. pemberdayaan sumberdaya dan mitra kerja di bidang lingkungan hidup; i.

penyelenggaraan kegiatan ketatausahaan.

j.


Paragraf 2 Susunan Organisasi Pasal 59 (1) Unsur Organisasi Badan Lingkungan Hidup, terdiri dari : a. Pimpinan

: Kepala Badan.

b. Pembantu



yang

terdiri

dari

Subbagian-


(2) Susunan Organisasi Badan Lingkungan Hidup, terdiri dari: a. Sekretariat, terdiri dari: 1. Subbagian Program, Data dan Teknologi Informasi; 2. Subbagian Keuangan; 3. Subbagian Umum. b. Bidang Pengembangan Kapasitas, terdiri dari: 1. Subbidang Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan Lingkungan;

53

2. Subbidang Pengembangan Laboratorium Lingkungan. c. Bidang Pengendalian Perusakan dan Konservasi Lingkungan, terdiri dari: 1. Subbidang Pengendalian Kerusakan Lingkungan; 2. Subbidang Konservasi Lingkungan. d. Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan, terdiri dari: 1. Subbidang Pengendalian Pencemaran Udara; 2. Subbidang Pengendalian Pencemaran Air, Tanah, serta Bahan Berbahaya dan Beracun. e. Bidang Penaatan dan Kajian Lingkungan, terdiri dari: 1. Subbidang Penaatan Lingkungan; 2. Subbidang Kajian Lingkungan. f. UPT; g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Keenam Satuan Polisi Pamong Praja, Kesatuan Bangsa dan Politik Paragraf 1 Tugas dan Fungsi

Pasal 60 (1) Satuan Polisi Pamong Praja, Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang penegakan peraturan daerah, penyelenggaraan ketertiban umum, ketenteraman masyarakat, perlindungan masyarakat, kesatuan bangsa, ideologi, politik dan organisasi masyarakat. (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Satuan Polisi Pamong Praja, Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai fungsi: a. penyusunan program; b. perumusan kebijakan teknis dan pembinaan di bidang penegakan peraturan daerah, penyelenggaraan ketertiban umum, ketenteraman masyarakat, perlindungan masyarakat, kesatuan bangsa, ideologi, politik dan organisasi masyarakat; c. pengembangan nilai-nilai kesatuan bangsa dan penanganan konflik; d. pemberian fasilitasi dan koordinasi bidang penegakan peraturan daerah, penyelenggaraan ketertiban umum, ketenteraman masyarakat, perlindungan masyarakat, kesatuan bangsa, ideologi, politik dan organisasi masyarakat; e. pelaksanaan kebijakan penegakan Perda dan peraturan kepala daerah;

54

f.

pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketenteraman masyarakat di daerah;

ketertiban

umum dan

g. pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat; h. pelaksanaan koordinasi penegakan Perda dan peraturan kepala daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil daerah, dan/atau aparatur lainnya; i.

pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum agar mematuhi dan menaati Perda dan peraturan kepala daerah;

j.

pelaksanaan pengamanan Gubenur dan tamu daerah;

aset dan pengawalan Gubernur, Wakil

k. fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan penegakan peraturan daerah, penyelenggaraan ketertiban umum, ketenteraman masyarakat, perlindungan masyarakat, kesatuan bangsa, ideologi, politik dan organisasi masyarakat Pemerintah kabupaten/Kota; l.

pemberdayaan sumberdaya dan mitra kerja di bidang penegakan peraturan daerah, penyelenggaraan ketertiban umum, ketenteraman masyarakat, perlindungan masyarakat, kesatuan bangsa, ideologi, politik dan organisasi masyarakat.

m. penyelenggaraan kegiatan ketatausahaan; n. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2 Susunan Organisasi Pasal 61 (1) Unsur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja, Kesatuan Bangsa dan Politik, terdiri dari: a. Pimpinan

: Kepala Satuan

b. Pembantu


Pimpinan b. Pelaksana

yang

terdiri

dari

Subbagian-


(2) Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja, Kesatuan Bangsa dan Politik, terdiri dari:

55

a. Sekretariat, terdiri dari: 1. Subbagian Program, Data dan Teknologi Informasi; 2. Subbagian Keuangan; 3. Subbagian Umum. d. Bidang Ketenteraman dan Ketertiban, terdiri dari: 1. Subbidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum; 2. Subbidang Pengembangan Kapasitas. e. Bidang Penegakkan Perundang-Undangan, terdiri dari: 1. Subbidang Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan; 2. Subbidang Penegakkan dan Penyidikan. f. Bidang Perlindungan Masyarakat, terdiri dari: 1. Subbidang Satuan Perlindungan Masyarakat; 2. Subbidang Bina Potensi Masyarakat. b. Bidang Ideologi, Politik dan Organisasi Masyarakat, terdiri dari: 1. Subbidang Ideologi; 2. Subbidang Politik dan Organisasi Masyarakat. c. Bidang Kesatuan Bangsa dan Kewaspadaan Dini, terdiri dari: 1. Subbidang Kesatuan Bangsa dan Wawasan Kebangsaan; 2. Subbidang Kewaspadaan Dini dan Penanganan Konflik. e. UPT; f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Ketujuh Badan Informasi Daerah Paragraf 1 Tugas dan Fungsi Pasal 62 (1) Badan Informasi Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang komunikasi dan informasi serta kewenangan dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah. (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Badan Informasi Daerah mempunyai fungsi : a. penyusunan program dan pengendalian di bidang komunikasi dan informasi serta kehumasan; b. perumusan kebijakan teknis bidang komunikasi dan informasi serta kehumasan; 56

c. pelaksanaan pelayanan umum bidang komunikasi dan informasi; d. pelayanan informasi internal birokrasi; e. penyiapan bahan manajemen perubahan dan inovasi; f.

pelaksanaan pemantauan dan pengevaluasian pelaksanaan kebijakan di komunikasi dan informasi serta kehumasan;

g. pemberian fasilitasi bidang komunikasi dan informasi Kabupaten/Kota; h. penyelenggaraan penerangan, publikasi dan dokumentasi hasil kegiatan pemerintah dan masyarakat; i.

penyelenggaraan pengembangan dan teknologi informasi dan basis data;

j.

penyelenggaraan manajemen informasi dan perubahan dengan penerapan teknologi informasi di internal pemerintah dan layanan masyarakat;

k. pelaksanaan pembinaan, telekomunikasi; l.

pengelolaan

pengawasan

jaringan,

terhadap

aplikasi

pelayanan

jasa

pelaksanaan pembinaan, pengawasan, penertiban jasa perposan;

m. fasilitasi Komisi Penyiaran Indonesia Daerah; n. fasilitasi Komisi Informasi Provinsi; o. pemberdayaan sumberdaya dan mitra kerja di bidang komunikasi dan informasi; p. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan; q. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan fungsi dan tugasnya.

Paragraf 2 Susunan Organisasi Pasal 63 (1) Unsur Organisasi Badan Informasi Daerah terdiri dari: a. Pimpinan

: Kepala Badan.

b. Pembantu



yang

terdiri

dari

Subbagian-


(2) Organisasi Badan Informasi Daerah terdiri dari : a. Sekretariat, terdiri dari :

57

1. Subbagian Program, Data dan Teknologi Informasi. 2. Subbagian Keuangan; 3. Subbagian Umum; b. Bidang Hubungan Masyarakat, terdiri dari : 1. Subbidang Publikasi Dokumentasi dan Media Massa; 2. Subbidang Hubungan Antar Lembaga; c. Bidang Layanan Teknologi Informasi, terdiri dari : 1. Subbidang Perangkat Keras dan Jaringan; 2. Subbidang Manajemen Informasi dan Sumberdaya Teknologi; d. Bidang Informasi dan Komunikasi Publik, terdiri dari: 1. Subbidang Pengkajian dan Penerapan Informasi; 2. Subbidang Layanan Informasi Publik. e. Bidang Fasilitasi Informasi, terdiri dari : 1. Subbidang Fasilitasi Komisi Penyiaran Indonesia Daerah; 2. Subbidang Fasilitasi Komisi Informasi Provinsi; f. UPT. g. Kelompok Jabatan Fungsional. Bagian Kedelapan Rumah Sakit Khusus Jiwa Grhasia Paragraf 1 Tugas dan Fungsi

Pasal 64 (1) Rumah Sakit Khusus Jiwa Grhasia mempunyai tugas menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna, khususnya kesehatan jiwa dan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif (NAPZA). (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Rumah Sakit Khusus Jiwa Grhasia mempunyai fungsi: a. penyusunan program pelayanan kesehatan jiwa dan NAPZA;

di

bidang

kesehatan

khususnya

b. penyelenggaraan pelayanan pengobatan dan pemulihan kesehatan khususnya kesehatan jiwa dan NAPZA sesuai dengan standar pelayanan rumah sakit; c. pemeliharaan dan peningkatan kesehatan perorangan khususnya kesehatan jiwa dan NAPZA melalui pelayanan kesehatan yang paripurna tingkat kedua dan ketiga sesuai kebutuhan medis;

58

d. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sumberdaya manusia dalam rangka peningkatan kemampuan dalam pemberian pelayanan kesehatan jiwa dan NAPZA; e. penyelenggaraan penelitian dan pengembangan serta penapisan teknologi bidang kesehatan dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan jiwa dan NAPZA dengan mremperhatikan etika ilmu pengetahuan bidang kesehatan jiwa dan NAPZA; f.


g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.


Pasal 65 (1) Unsur Organisasi Rumah Sakit Khusus Jiwa Grhasia, terdiri dari: a. Pimpinan

: Direktur

b. Pembantu

: Wakil Direktur Umum dan Keuangan yang terdiri dari Bagian-Bagian dan Bagian Bagian terdiri dari Sub Bagian-Sub Bagian;

Pimpinan b. Pelaksana

: - Wakil Direktur Pelayanan dari Bidang-Bidang

Medik yang terdiri

- Bidang-Bidang yang terdiri dari Seksi-Seksi - Kelompok Jabatan Fungsional (2) Susunan Organisasi Rumah Sakit Khusus Jiwa Grhasia, terdiri dari: 1. Direktur 2. Wakil Direktur Pelayanan Medik, terdiri dari : a. Bidang Pelayanan Medik, terdiri dari: 1. Seksi Pengembangan Pelayanan Medik; 2. Seksi Penunjang Pelayanan Medik; b. Bidang Pengembangan Dan Pelayanan Keperawatan, terdiri dari: 1. Seksi Pengembangan Mutu Pelayanan Keperawatan; 2. Seksi Pelayanan Keperawatan; d. Bidang Penelitian, Pengembangan dan Sarpras, terdiri dari: 1. Seksi Penelitian dan Pengembangan; 2. Pemeliharaan Sarana Prasarana; 3. Wakil Direktur Umum Dan Keuangan terdiri dari : a. Bagian Umum, Program, Hukum dan Hubungan Kemasyarakatan, terdiri dari : 59

1. Subbagian Umum dan Kepegawaian; 2. Subbagian Program, Data, Hubungan Kemasyarakatan.

Teknologi

Informasi,

Hukum

dan

b. Bagian Perbendaharaan dan Akuntansi, terdiri dari : 1.

Subbagian Perbendaharaan;

2.

Subbagian Akuntansi.

4. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Kesembilan Rumah Sakit Khusus Paru Respira Paragraf 1 Tugas dan Fungsi Pasal 66 (1) Rumah Sakit Khusus Paru Respira mempunyai tugas menyelenggarakan pelayanan kesehatan secara paripurna, khususnya kesehatan paru dan saluran pernafasan. (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Rumah Sakit Khusus Paru Respira mempunyai fungsi : a. penyusunan program kerja bidang kesehatan khususnya kesehatan paru dan saluran pernafasan; b. penyelenggaraan pencegahan, promosi kesehatan, pelayanan pengobatan, pemulihan serta rehabilitasi kesehatan paru dan saluran pernafasan sesuai dengan standar pelayanan rumah sakit; c. pemeliharaan dan peningkatan kesehatan perorangan melalui pelayanan kesehatan khusus paru dan saluran pernafasan yang paripurna tingkat kedua dan ketiga sesuai kebutuhan medis; d. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia dalam rangka peningkatan kemampuan dalam pemberian pelayanan kesehatan khusus paru dan saluran pernafasan; e. penyelenggaraan penelitian dan pengembangan serta penapisan teknologi bidang kesehatan dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan dengan memperhatikan etika ilmu pengetahuan bidang kesehatan khusus paru dan saluran pernafasan; f.


g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.


60

Pasal 67 (1) Unsur Organisasi Rumah Sakit Khusus Paru Respira, terdiri dari: a. Pimpinan

: Direktur


: Subbagian-Subbagian

c. Pelaksana :

- Seksi-Seksi - Kelompok Jabatan Fungsional

(2) Susunan Organisasi Rumah Sakit Khusus Paru Respira, terdiri dari: a. Subbagian Program Data dan Teknologi Informasi; b. Subbagian Keuangan; c. Subbagian Umum; d. Seksi Pelayanan Medik; e. Seksi Penunjang Medik; f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Kesepuluh Kantor Ketahanan Pangan Paragraf 1 Tugas dan Fungsi Pasal 68 (1) Kantor Ketahanan Pangan mempunyai tugas penyusunan kebijakan dan koordinasi bidang ketahanan pangan. (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kantor Ketahanan Pangan mempunyai fungsi : a. penyusunan program kerja Ketahanan Pangan; b. perumusan kebijakan teknis di bidang ketahanan pangan; c. pengoordinasian, pemberian fasilitasi dan pengendalian ketersediaan pangan; d. pengoordinasian, pemberian fasilitasi dan pengendalian distribusi pangan; e. pengoordinasian, pemberian fasilitasi dan pengendalian konsumsi dan kewaspadaan pangan; f. pemberdayaan sumberdaya dan mitra kerja di bidang ketahanan pangan; g. penyelenggaraan kegiatan ketatausahaan;

61

h. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan program Ketahanan Pangan; dan i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2 Susunan Organisasi Pasal 69

(1) Unsur Organisasi Kantor Ketahanan Pangan, terdiri dari: a. Pimpinan

: Kepala Kantor

b. Pembantu

: Subbagian Tata Usaha


: - Seksi-Seksi - Kelompok Jabatan Fungsional

(2) Susunan Organisasi Kantor Ketahanan Pangan, terdiri dari: a. Kepala Kantor; b. Subbagian Tata Usaha; c. Seksi Ketersediaan Pangan; d. Seksi Distribusi Pangan; e. Seksi Konsumsi dan Kewaspadaan Pangan; f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Kesebelas Kantor Perwakilan Daerah Paragraf 1 Tugas dan Fungsi Pasal 70

(1) Kantor Perwakilan Daerah mempunyai tugas pengelolaan anjungan menyelenggarakan hubungan antar lembaga.

62

dan

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kantor Perwakilan Daerah mempunyai fungsi : a. penyusunan program kerja Kantor Perwakilan; b. penyelenggaraan informasi tentang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan; c. pemberian pelayanan penunjang terhadap kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah di Jakarta; d. pemberian pelayanan penunjang terhadap perangkat Pemerintah Daerah yang bertugas di Jakarta dan masyarakat Daerah yang ada di Jakarta; e. pengelolaan anjungan Daerah di Taman Mini Indonesia Indah; f. fasilitasi promosi potensi daerah oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah di Jakarta; g. penyelenggaraan hubungan antar lembaga; h. penyelenggaraan kegiatan ketatausahaan; i. evaluasi dan penyusunan Perwakilan; dan

laporan

pelaksanaan

program

Kantor

j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya. Paragraf 2 Susunan Organisasi Pasal 71 (1) Unsur Organisasi Kantor Perwakilan Daerah, terdiri dari: a. Pimpinan

: Kepala Kantor

b. Pembantu




(2) Susunan Organisasi Kantor Perwakilan Daerah, terdiri dari: a. Kepala Kantor; b. Subbagian Tata Usaha; c. Seksi Anjungan; d. Seksi Fasilitasi Promosi; e. Seksi Hubungan Antar Lembaga; f. Kelompok Jabatan Fungsional.

63

BAB IX LEMBAGA LAIN Bagian Pertama Badan Penanggulangan Bencana Daerah Paragraf 1 Tugas dan Fungsi Pasal 72 (1) Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai tugas: a. merumuskan kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana di

daerah dengan cepat, tepat, efektif dan efisien; b. mengkoordinasikan dan melaksanakan penyelenggaraan penanggulangan

bencana di daerah secara terencana, terpadu dan menyeluruh; dan c. melaksanakan pengelolaan kegiatan-kegiatan penanggulangan bencana.

(2) Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi: a.

penyusunan dan pengendalian bencana di daerah;

program

di

bidang

penanggulangan

b.

perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah;

c.

penetapan pedoman dan pengarahan penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah;

d.

penetapan standarisasi dan kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah;

e.

fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah;

f.

pelaksanaan penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah;

g.

penyusunan, penetapan, dan penginformasian peta resiko bencana;

h. pengintegrasian pengurangan resiko bencana dalam pembangunan; i.

penyusunan dan penetapan prosedur tetap penanganan bencana;

j.

pengendalian pengumpulan dan penyaluran bantuan bencana di daerah;

k.

pemberian rekomendasi status dan tingkatan bencana;

64

l.

pengawasan dan pembinaan teknis penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah;

m. pemantauan, evaluasi dan pengendalian penyelenggaraan penanggulangan

bencana di daerah; n. pelaporan penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah; dan o.

pelaksanaan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.


Pasal 73 Susunan Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah terdiri dari: a.

Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah;

b.

Unsur Pengarah; dan

c.

Unsur Pelaksana.

Paragraf 3 Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Pasal 74 (1)

Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf a secara ex-officio dijabat oleh Sekretaris Daerah.

(2)

Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah bertanggung jawab mengendalikan dan mengarahkan pelaksanaan tugas Unsur Pengarah dan Unsur Pelaksana. Paragraf 4 Unsur Pengarah Pasal 75

(1) Unsur Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf b terdiri dari Ketua yang dijabat oleh Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan 11 (sebelas) anggota. (2) Anggota Unsur Pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari: a. 6 (enam) anggota pejabat instansi vertikal di daerah dan/atau Pemerintah Daerah terkait penanggulangan bencana; dan b. 5 (lima) anggota dari masyarakat profesional dan ahli.

65

Paragraf 5 Unsur Pelaksana

Pasal 76 (1) Susunan Organisasi Unsur Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 huruf c terdiri dari: a.

Kepala Pelaksana;

b.

Sekretariat Unsur Pelaksana;

c.

Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan;

d.

Bidang Kedaruratan dan Logistik;

e.

Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi;

f.

Unit Pelaksana Teknis; dan

g.

Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Unsur Pelaksana dipimpin oleh Kepala Pelaksana. (3) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas: a.

Subbagian Data, Evaluasi dan Pelaporan;

b.

Subbagian Umum; dan

c.

Subbagian Program dan Keuangan.

(4) Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas: a.

Seksi Pencegahan; dan

b.

Seksi Kesiapsiagaan.

(5) Bidang Kedaruratan dan Logistik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas: a.

Seksi Kedaruratan; dan

b.

Seksi Logistik.

(6) Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terdiri atas: a.

Seksi Rehabilitasi; dan

b.

Seksi Rekonstruksi. Paragraf 6

66

Tugas dan Fungsi Unsur Pengarah

Pasal 77 (1) Unsur Pengarah mempunyai tugas memberikan masukan dan saran kepada Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana. (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Unsur Pengarah mempunyai fungsi: a. penyusunan konsep kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah; b. pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah; dan c. koordinasi dengan instansi Pemerintah di daerah, instansi Pemerintah Daerah dan lembaga non pemerintah. Paragraf 7 Tugas dan Fungsi Unsur Pelaksana Pasal 78 (1) Unsur Pelaksana mempunyai tugas menyelenggarakan penanggulangan bencana yang meliputi prabencana, saat tanggap darurat dan pascabencana secara terintegrasi. (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),, Unsur Pelaksana mempunyai fungsi: a. penyusunan dan pengendalian program di bidang penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah; b. perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah; c. penyusunan dan penetapan prosedur tetap penanganan bencana; d. pengintegrasian pengurangan resiko bencana dalam pembangunan; e. fasilitasi, koordinasi dan pelaksanaan penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah pada saat prabencana; f.

fasilitasi kelembagaan penanggulangan bencana;

g. penyusunan, penetapan, dan penginformasian peta resiko bencana; h. pemberian rekomendasi status dan tingkatan bencana; i.

fasilitasi, pengomandoan dan pelaksanaan penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah pada saat tanggap darurat;

j.

fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah pada saat pascabencana;

k. pengendalian penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah;

67

l.


m. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program badan; dan n. pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua Badan Kebudayaan Paragraf 1 Tugas dan Fungsi

Pasal 79 (1) Badan Kebudayaan mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintah Daerah di bidang kebudayaan dan kewenangan istimewa, dekonsentrasi serta tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah serta melindungi, memelihara, mengembangkan dan memanfaatkan kebudayaan Yogyakarta untuk memperkuat karakter dan identitas sebagai jatidiri masyarakat DIY. (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Badan Kebudayaan mempunyai fungsi: a. penyusunan program dan pengendalian di bidang kebudayaan; b. perumusan kebijakan teknis bidang kebudayaan; c. melindungi, memelihara, mengembangkan budaya penanda keistimewaan Yogyakarta;

dan

memanfaatkan

cagar

d. melindungi, memelihara, mengembangkan dan memanfaatkan sistem budaya sesuai filsafat Kasultanan dan Kadipaten maupun di luar Kasultanan dan Kadipaten; e. melindungi, memelihara, mengembangkan dan memanfaatkan sistem sosial yang hidup di masyarakat DIY; f. pengembangan, pengelolaan adat dan tradisi, bahasa dan sastra, perfilman, kesenian, permuseuman, sejarah, dan kepurbakalaan, dan rekayasa sosial; g. pemberian fasilitasi penyelenggaraan kebudayaan Kabupaten/Kota; h. pelaksanaan pelayanan umum sesuai dengan kewenangannya; i. pemberdayaan sumberdaya dan mitra kerja di bidang kebudayaan; j. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan; k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan fungsi dan tugasnya.

68

Paragraf 2 Susunan Organisasi Pasal 80 (1) Unsur Organisasi Badan Kebudayaan, terdiri dari : a. Pimpinan

: Kepala Badan.

b. Pembantu



yang

terdiri

dari

Subbagian-


(2) Organisasi Badan Kebudayaan, terdiri dari : a. Sekretariat, terdiri dari : 1. Subbagian Umum; 2. Subbagian Keuangan; 3. Subbagian Program dan Informasi. b. Bidang Nilai Budaya dan Film, terdiri dari : 1. Subbidang Rekayasa Budaya dan Perfilman; 2. Subbidang Bahasa dan Sastra; c. Bidang Kesenian, Adat dan Tradisi, terdiri dari : 1. Subbidang Kesenian; 2. Subbidang Adat dan Tradisi. d. Bidang Sejarah dan Permuseuman, terdiri dari : 1. Subbidang Sejarah; 2. Subbidang Permuseuman. e. Bidang Warisan Budaya dan Cagar Budaya, terdiri dari : 1. Subbidang Pelestarian; 2. Subbidang Fasilitasi dan Pengelolaan; f. U P T ; g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Ketiga Badan Pertanahan dan Tata Ruang (Badan Paniti Pratala dan Mandala) Paragraf 1

69

Tugas dan Fungsi

Pasal 81 (1)

Badan Pertanahan dan Tata Ruang (Badan Paniti Pratala dan Mandala) mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintah Daerah di bidang pertanahan, tata ruang dan kewenangan istimewa, dekonsentrasi serta tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah.

(2)

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Badan Pertanahan dan Tata Ruang (Badan Paniti Pratala dan Mandala) mempunyai fungsi : a.

penyusunan program di bidang pertanahan dan tata ruang daerah;

b. perumusan kebijakan teknis di bidang pertanahan dan tata ruang

daerah; c.

fasilitasi dan koordinasi penanganan masalah administrasi pertanahan Kasultanan dan Kadipaten;

d. fasilitasi penataan dan pengendalian tanah Kasultanan dan Kadipaten; e.

fasilitasi pengelolaan tanah bukan keprabon;

f.

fasilitasi dan koordinasi pemantauan pengelolaan tanah Kasultanan dan Kadipaten;

g.

fasilitasi pengawasan dan penertiban pemanfaatan tanah Kasultanan dan Kadipaten;

h. penetapan kawasan strategis tanah Kasultanan dan tanah Kadipaten; i.

pelaksanaan administrasi dan pengendalian pertanahan;

j.

fasilitasi penanganan permasalahan pertanahan;

k. fasilitasi

pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan

umum; l.

pengendalian pengelolaan tanah kas desa;

m. penyelenggaraan penataan ruang daerah; n. perencanaan tata ruang provinsi; o.

penetapan kawasan strategis Kasultanan dan Kadipaten;

provinsi,

serta

kawasan

strategis

p. penyusunan Rencana Rinci Kawasan Strategis provinsi, serta kawasan

strategis Kasultanan dan Kadipaten; q.

pemanfaatan ruang kawasan tanah Kasultanan dan tanah Kadipaten;

r.

pengendalian Kadipaten;

s.

pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang pertanahan dan tata ruang daerah;

t.


pemanfaatan

ruang

70

tanah

Kasultanan

dan

tanah

u. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan

fungsi dan tugasnya. Paragraf 2 Susunan Organisasi Pasal 82 (1) Unsur Organisasi Badan Pertanahan dan Tata Ruang (Badan Paniti Pratala dan Mandala), terdiri dari : a. Pimpinan

: Kepala Badan.



c. Pelaksana

: - Bidang-bidang yang terdiri dari SubbidangSubbidang

yang

terdiri

dari

Subbagian-

- UPT - Kelompok Jabatan Fungsional (2) Susunan Organisasi Badan Pertanahan dan Tata Ruang (Badan Paniti Pratala dan Mandala), terdiri dari: a. Sekretariat, terdiri dari: 1. Subbagian Umum; 2. Subbagian Keuangan; 3. Subbagian Program dan Informasi. b. Bidang Pertanahan Kasultanan dan Kadipaten, terdiri dari: 1. Subbidang Administrasi Pertanahan Kasultanan dan Kadipaten; 2. Subbidang Pengendalian Pertanahan Kasultanan dan Kadipaten; c. Bidang Pertanahan, terdiri dari: 1. Seksi Administrasi Pertanahan; 2. Seksi Pengendalian Tanah Kas Desa; 3. Seksi Pengurusan dan Permasalahan Pertanahan. d. Bidang Pengaturan dan Pembinaan Tata Ruang, terdiri dari: 1. Seksi Pengaturan Tata Ruang; 2. Seksi Pembinaan Tata Ruang; e. Bidang Pelaksanaan dan Pengawasan Tata Ruang, terdiri dari: 1. Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Tata Ruang; 2. Seksi Pengendalian dan Pengawasan Tata Ruang; f. UPT; g. Kelompok Jabatan Fungsional.

71

Bagian Keempat Sekretariat Dewan Ketahanan Daerah (Sekretariat Parampara Praja) Paragraf 1 Tugas dan Fungsi Pasal 83 (1) Sekretariat Dewan Ketahanan Daerah (Sekretariat Parampara Praja) mempunyai tugas memfasilitasi Dewan Ketahanan Daerah (Parampara Praja) dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sekretariat Dewan Ketahanan Daerah (Sekretariat Parampara Praja) mempunyai fungsi : a. penyusunan program kerja (Sekretariat Parampara Praja);

Sekretariat Dewan Ketahanan Daerah

b. fasilitasi penyusunan program kerja Dewan Ketahanan Daerah (Parampara Praja); c. penyelenggaraan administrasi kesekretariatan; d. penyelenggaraan administrasi keuangan; e. fasilitasi penyelenggaraan (Parampara Praja);

rapat-rapat

Dewan

Ketahanan

Daerah

f. fasilitasi penyusunan laporan kegiatan Parampara Praja;


Pasal 84 (1) Unsur Organisasi Sekretariat Parampara Praja) terdiri dari :

Dewan

Ketahanan

a. Pimpinan

: Sekretaris


: Bagian-Bagian

c. Pelaksana

: Subbagian-subbagian

Daerah

(Sekretariat

d. Kelompok Jabatan Fungsional. (2) Struktur Organisasi Sekretariat Dewan Ketahanan Daerah (Sekretariat Parampara Praja), terdiri dari : a. Bagian Tata Usaha , terdiri dari: 1. Subbagian Umum;

72

2. Subbagian Program dan Keuangan; b. Bagian Fasilitasi Pemerintahan dan Kewilayahan, terdiri dari: 1. Subbagian Pemerintahan; 2. Subbagian Kewilayahan. c. Bagian Fasilitasi Ekonomi dan Pembangunan, terdiri dari: 1. Subbagian Ekonomi; 2. Subbagian Pembangunan; d. Bagian Fasilitasi Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan, terdiri dari: 1. Subbagian Kesejahteraan Rakyat; 2. Subbagian Kemasyarakatan; e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Kelima Kantor Perijinan Paragraf 1 Tugas dan Fungsi Pasal 85

(1) Kantor Perijinan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan menyelenggarakan pelayanan administrasi dibidang perijinan secara terpadu dengan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, keamanan dan kepastian. (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kantor Perijinan mempunyai fungsi : a. penyusunan program kerja Kantor Perijinan; b. pelayanan informasi perijinan dan nonperijinan terpadu; c. penyelenggaraan pelayanan perijinan dan nonperijinan terpadu mulai dari tahap permohonan sampai terbitnya dokumen; d. fasilitasi penyelesaian pengaduan pengguna nonperijinan terpadu di Kantor Perijinan;

layanan

e. pengelolaan sistem informasi pelayanan perijinan terpadu; f. koordinasi proses pelayanan perijinan; g. pengembangan pelayanan perijinan; h. pengawasan pelayanan perijinan; i. penyelenggaraan kegiatan ketatausahaan; 73

perijinan

dan

j. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan program Kantor Perijinan; dan k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2 Susunan Organisasi Pasal 86 (1) Unsur Organisasi Kantor Perijinan, terdiri dari: a. Pimpinan

: Kepala Kantor

b. Pembantu




(2) Susunan Organisasi Kantor Perijinan, terdiri dari: a. Kepala Kantor; b. Subbagian Tata Usaha; c. Seksi Pelayanan; d. Seksi Pengembangan, Data dan Sistem Informasi; e. Seksi Pengawasan dan Pengaduan; f. Kelompok Jabatan Fungsional.

BAB X KEDUDUKAN Pasal 87 (1)

Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) angka 1 merupakan unsur staf pemerintah daerah yang dipimpin oleh seorang Sekretaris Daerah yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur.

(2)

Asisten Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) angka 2 merupakan unsur pelaksana yang secara operasional berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur dan secara administratif bertanggungjawab kepada Sekretaris Daerah.

74

(3)

Sekretariat DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) angka 3 merupakan unsur pelayanan DPRD yang dipimpin oleh seorang Sekretaris DPRD yang secara teknis operasional berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

(4)

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) angka 4 merupakan unsur perencana penyelenggaraan pemerintah daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang secara operasional berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

(5)

Inspektorat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) angka 5 merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintah daerah yang dipimpin oleh seorang Inspektur yang secara operasional berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah.

(6)

Dinas sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1) angka 6 merupakan unsur pelaksana yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang secara operasional berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

(7)

Lembaga Teknis Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) angka 7 merupakan unsur pendukung yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan/Direktur/Kepala Satuan/Kepala Kantor yang secara operasional berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

(8)

Lembaga Lain sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1) angka 8 merupakan unsur pendukung yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan/Sekretaris/Kepala Kantor, sebagaimana : a. huruf b), huruf c) dan huruf d), secara operasional berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Asisten Gubernur dan secara administratif bertanggungjawab kepada Sekretaris Daerah; b. huruf a) dan huruf e), secara operasional berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah dan secara administratif bertanggungjawab kepada Sekretaris Daerah.

BAB XI KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 88 (1)

Dalam rangka mendukung penyelenggaraan keistimewaan dan kebijakan strategis urusan pemerintahan lainnya, Gubernur membentuk Dewan Ketahanan Daerah (Parampara Praja) sebagai lembaga fungsional ad-hoc dengan Peraturan Gubernur.

75

(2)

Ketentuan lebih lanjut mengenai uraian tugas, fungsi dan tata kerja masingmasing OPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diatur dengan Peraturan Gubernur.

(3)

Ketentuan lebih lanjut mengenai Pola hubungan kerja akan diatur dengan Peraturan Gubernur.

(4)

Ketentuan lebih lanjut mengenai Pembentukan, susunan organisasi dan tatakerja, serta uraian tugas dan fungsi UPT diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB XII KETENTUAN PERALIHAN Pasal 89 (1)

Dengan ditetapkannya Perdais ini, Kelembagaan yang ada masih tetap berlaku sesuai dengan : a. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta; b. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta; c. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tatakerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta; d. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tatakerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah. sampai dengan dilaksanakan penataan kelembagaan berdasarkan Perdais ini.

(2)

Peraturan Gubernur yang merupakan pelaksanaan dari Perdais ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Perdais ini diundangkan.

(3)

Penataan kelembagaan sebagaimana dimaksud ayat (1) mulai diberlakukan Tahun 2014 secara bertahap.

76

BAB XIII KETENTUAN PENUTUP Pasal 90 Pada saat Perdais ini mulai berlaku: 1. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta; 2. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta; 3. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tatakerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta; dan 4. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tatakerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah. dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 91 Perdais ini mulai berlaku pada saat penataan kelembagaan berdasarkan Perdais ini selesai dilaksanakan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah Istimewa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta pada tanggal

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

HAMENGKU BUWONO X

77

Diundangkan di Yogyakarta pada tanggal SEKRETARIS DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ICHSANURI LEMBARAN NOMOR

DAERAH

DAERAH

ISTIMEWA

78

YOGYAKARTA

TAHUN

2013

PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH ISTIMEWA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR

TAHUN 2013 TENTANG

KELEMBAGAAN PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

I. UMUM. Pada prinsipnya pembentukan kelembagaan perangkat daerah mengakomodir urusan yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah jo. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Selain urusan yang tersebut Pemerintahan DIY juga mempunyai kewenangan dasar yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955. Kewenangankewenangan tersebut juga menjadi lingkup kewenangan Pemerintahan Daerah DIY. Di samping kedua kewenangan tersebut, Pemerintahan Daerah DIY masih mempunyai “wewenang tambahan”, yaitu kewenangan keistimewaan yang ditentukan oleh Undang-undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY. Dengan demikian, Pemerintah DIY memiliki 3 (tiga) kewenangan sekaligus, yaitu kewenangan dasar yang diberikan oleh Undang-undang Nomor 3 Tahun 1950, kewenangan pelaksanaan urusan pemerintahan yang ditentukan dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 juncto PP Nomor 38 Tahun 2007, dan kewenangan keistimewaan yang ditentukan dalam Undangundang Nomor 13 Tahun 2012. Ketiga kewenangan itu, harus dilaksanakan secara bersamaan dalam sebuah bentuk dan tata kelola kelembagaan Pemerintah DIY. Kelembagaan Pemerintah DIY selama ini merupakan kelembagaan yang dibentuk dan dikelola untuk melaksanakan 2 (dua) kewenangan, yaitu kewenangan dasar dan kewenangan yang ditentukan dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, sedangkan kelembagaan yang melaksanakan kewenangan keistimewaan belum terbentuk. Belum terbentuknya kelembagaan yang akan melaksanakan kewenangan keistimewaan disebabkan karena kewenangan itu baru saja ditetapkan melalui Undang-undang Nomor 13 Tahun 2012. Belum tersedianya kelembagaan itu merupakan dasar untuk melakukan penataan ulang kelembagaan Pemerintah Daerah DIY agar dapat melaksanakan seluruh kewenangan yang didelegasikan kepadanya. Kewenangan kelembagaan Pemerintah Daerah DIY diselenggarakan untuk mencapai efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat berdasarkan prinsip responsibilitas, akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi dengan memperhatikan bentuk dan susunan 79

pemerintahan asli. Secara spesifik arah pengaturan dalam Perdais ini akan diarahkan pada lembaga yang ringan, sederhana, dan luwes yang mengutamakan loyalitas dan keberpihakan kepada masyarakat. Perdais ini diharapkan dapat memunculkan kembali lembaga Wali Palimbangan yang selanjutnya disebut Dewan Ketahanan Daerah (Parampara Praja) untuk membantu tugas Gubernur dalam melaksanakan kewenangannya, selain melakukan redesign pola koordinasi dan bentuk kelembagaan Pemerintah DIY. Dibentuknya Dewan Ketahanan Daerah (Parampara Praja) ini akan membuka kesempatan yang lebih besar bagi para elemen keistimewaan untuk ikut memberikan sumbangsihnya dalam proses penyelenggaraan pemerintahan di DIY. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta. II. PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1 Cukup Jelas. Pasal 2 Huruf a Yang dimaksud dengan “asas efektivitas pemerintahan” adalah asas pemerintahan yang berorientasi pada rakyat, transparan, akuntabel, responsif, partisipatif, dan menjamin kepastian hukum. Huruf b Yang dimaksud dengan “asas efisiensi” adalah asas pemerintahan yang berorientasi pada pembagian urusan pemerintahan dengan mempertimbangkan tersedianya sumber daya (personil, dana, dan peralatan) untuk mendapatkan ketepatan, kepastian, dan kecepatan hasil yang harus dicapai dalam penyelenggaraan bagian urusan. Huruf c Yang dimaksud dengan "asas akuntabilitas" adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan Penyelenggara Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Huruf d Yang dimaksud dengan "asas keterbukaan" adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang

80

penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara. Huruf e Yang dimaksud dengan "asas partisipasi " adalah asas yang mengedepankan keikutsertaan atau keterlibatan masyarakat (kelompok/individu) dalam pengambilan kebijakan yang didasari atas kesetaraan dan kesadaran masyarakat itu sendiri. Huruf f Yang dimaksud dengan “asas pendayagunaan kearifan lokal” adalah menjaga integritas Indonesia sebagai suatu kesatuan sosial, politik, ekonomi, budaya, pertahanan dan keamanan, serta pengakuan dan peneguhan peran Kasultanan dan Kadipaten tidak dilihat sebagai upaya pengembalian nilai-nilai dan praktik feodalisme, melainkan sebagai upaya menghormati, menjaga, dan mendayagunakan kearifan lokal yang telah mengakar dalam kehidupan sosial dan politik di Yogyakarta dalam konteks kekinian dan masa depan. Pasal 3 Cukup Jelas. Pasal 4 Cukup Jelas. Pasal 5 Cukup Jelas. Pasal 6 Cukup Jelas. Pasal 7 Cukup Jelas. Pasal 8 Cukup Jelas. Pasal 9 Cukup Jelas. Pasal 10 Cukup jelas. Pasal 11 Cukup jelas. Pasal 12 Cukup jelas. Pasal 13 Cukup jelas.

81

Pasal 14 Cukup jelas. Pasal 15 Cukup jelas. Pasal 16 Cukup jelas. Pasal 17 Cukup jelas. Pasal 18 Cukup jelas. Pasal 19 Cukup jelas. Pasal 20 Cukup jelas. Pasal 21 Cukup jelas. Pasal 22 Cukup jelas. Pasal 23 Cukup jelas. Pasal 24 Cukup jelas. Pasal 25 Cukup jelas. Pasal 26 Cukup jelas. Pasal 27 Cukup jelas. Pasal 28 Cukup jelas. Pasal 29 Cukup jelas. Pasal 30 Cukup jelas. Pasal 31 Cukup jelas.

82


83


84

Pasal 68 Cukup jelas. Pasal 69 Cukup jelas. Pasal 70 Cukup jelas. Pasal 71 Cukup jelas. Pasal 72 Cukup jelas. Pasal 73 Cukup jelas. Pasal 74 Cukup jelas. Pasal 75 Ayat (1) Kepala BPBD sebagai Ketua Unsur Pengarah tidak merangkap sebagai Anggota Ayat (2) a. Keanggotaan Unsur Pengarah yang berasal dari instansi vertikal di daerah terdiri dari unsur Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Republik Indonesia. b. Keanggotaan unsur pengarah yang berasal dari instansi Pemerintah Daerah terdiri dari unsur instansi yang menangani urusan kesehatan, sosial, pekerjaan umum, dan perlindungan masyarakat. c. Keanggotaan unsur pengarah dari unsur profesional dan ahli sedapat mungkin mempertimbangkan keterwakilan perempuan. Pasal 76 Cukup jelas. Pasal 77 Cukup jelas. Pasal 78 Cukup jelas. Pasal 79 Cukup jelas. Pasal 80 Cukup jelas.

85

Pasal 81 Cukup jelas. Pasal 82 Cukup jelas. Pasal 83 Cukup jelas. Pasal 84 Cukup jelas. Pasal 85 Cukup jelas. Pasal 86 Cukup jelas. Pasal 87 Cukup jelas. Pasal 88 Ayat (1) Dewan Ketahanan Daerah (Parampara Praja) menggantikan fungsifungsi pada beberapa lembaga non struktural, antara lain Dewan Pendidikan, Dewan Kebudayaan, Dewan Riset Daerah. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Pasal 89 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Pedoman perencanaan, penataan dan pengembangan SDM Aparatur pada lembaga istimewa ditetapkan dengan Peraturan Gubernur. Pasal 90 Cukup jelas.

86

Pasal 91 Cukup jelas. TAMBAHAN NOMOR

LEMBARAN

DAERAH

DAERAH

87

ISTIMEWA

YOGYAKARTA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Recommend Documents