GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR l&J/�t:'"P/-'o/6 TENTANG PENETAPAN PENGURUS FORUM KOORDINASI PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN TERHADAP PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA DAN ZAT ADIKTIF GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA, Menimbang
: bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 4 ayat (3) Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 9 Tahun 2014 tentang Forum Koordinasi Pencegahan Dan Penanggulangan Terhadap Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika Dan Zat Adiktif, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Dan Pencegahan Koordinasi Forum Pengurus Penanggulangan Terhadap Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika Dan Zat Adiktif;
Mengingat
: 1.
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
2.
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Psikotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4284);
3.
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
4.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
5.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.
Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
7.
Peraturan Gubemur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 9 Tahun 2014 tentang Forum Koordinasi Dan Penanggulangan Terhadap Pencegahan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika Dan Zat Adiktif (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2014 Nomor 9);
MEMUTUSKAN : Menetapkan
:
KESATU
dan Pencegahan Koordinasi Forum : Pengurus Penanggulangan Terhadap Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
KEDUA
: Pengurus Forum Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU melaksanakan tugas sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubemur Nomor 9 Tahun 2014 tentang Forum Koordinasi Pencegahan dan Penanggulangan Terhadap Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif.
KETIGA
: Nama-Nama Pengurus Forum Koordinasi Pencegahan dan Penanggulangan Terhadap Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Istimewa Yogyakarta.
KEEMPAT
: Forum Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Istimewa Yogyakarta.
KELIMA
: Biaya sebagai akibat ditetapkannya Keputusan m1 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.
KEENAM
: Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 163 Tahun 2014 tentang Pembentukan Forum Koordinasi Pencegahan Dan Penanggulangan Terhadap Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika Dan Zat Adiktif Daerah Istimewa Yogyakarta dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
KETUJUH
: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.: 1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta; 2. Menteri Kesehatan Republik Indonesia di Jakarta; 3. Menteri Sosial Republik Indonesia; 4. Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia di Jakarta; 5. Kepala Badan POM Republik Indonesia di Jakarta; 6. Pimpinan DPRD DIY; 7. Bupati/walikota se-DIY; 8. Kepala Kepolisian Daerah DIY; 9. Kepala Kejaksanaan Tinggi DIY; 10. Kepala Kanwil Kementerian Hukum dan HAM DIY; 11. Inspektur DIY; 12. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset DIY; 13. Kepala Biro Hukum Setda DIY; 14. seluruh anggota forum. Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.
LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NO MOR I.Jo/�t;"/.> /"'-o/6' TENTANG PENETAPAN PENGURUS FORUM KOORDINASI PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN TERHADAP PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA DAN ZAT ADIKTIF SUSUNAN PENGURUS NO. I.
JABATAN DALAM FORUM Pengarah
JABATAN DALAM INSTANSI 1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta 2. Wakil Gubernur Yogyakarta
Daerah
Istimewa
3. Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta 4. Kepala Kepolisian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta II.
Ketua
Kepala Badan Kesbangpol DIY
III.
Sekretaris
Kabid Poldagri dan Kemasyarakatan pada Badan Kesbangpol DIY
IV.
Bidang Pencegahan Koordinator Anggota
Kepala Dinas Kesehatan DIY 1. 1 (satu) orang dari unsur Seksi Bina Tenaga dan Sarana Kesehatan pada Dinas Kesehatan DIY 2. 1 (satu) orang dari unsur seksi Pendidikan Tinggi Bidang Pendidikan Menengah dan Tinggi pada Dinas Dikpora DIY 3. 1 (satu) orang dari unsur seksi SMK Bidang Pendidikan Menengah dan Tinggi pada Dinas Dikpora DIY 4. 1 (satu) orang dari unsur Bidang Humas pada Diskominfo DIY 5. 1 (satu) orang dari unsur Direktorat Narkoba Kepolisian Daerah DIY 6.
1 (satu) orang dari unsur Kepala Bidang Ketahanan Seni, Budaya, Agama dan Ekonomi pada Badan Kesbangpol DIY
V.
7.
1 (satu) orang dari unsur Media Cetak dan Elektronik
8.
1 (satu) orang dari Unsur Ormas Yang Bergerak Dalam Bidang Pencegahan Narkotika, Psikotropika Dan Zat Adiktif
9.
1 (satu) orang dari Unsur Tim Penggerak PKK DIY
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Koordinator Anggota
Kepala Dinas Sosial DIY 1. 1 (satu) orang dari unsur Bidang Rehabilitasi Sosial pada Dinas Sosial DIY 2. 1 (satu) orang dari unsur Bidang Bina Mental Spiritual pada Biro Administrasi Kesra Setda DIY 3. 1 (satu) orang dari unsur Bidang Pemberdayaan dan Pencegahan Masyarakat pada BNNP DIY 4. 1 (satu) orang dari unsur Bidang Keluarga Berencana pada BPPM DIY 5. 1 (satu) orang dari unsur Bidang Sumberdaya Kesehatan pada Dinas Kesehatan DIY 6. 1 (satu) orang dari unsur Bidang Bina Ideologi dan Kewaspadaan Nasional pada Badan Kesbangpol DIY 7. 1 (satu) orang dari unsur Orm.as Yang Bergerak Dalam Bidang Pemberdayaan Masyarakat
VI.
Bidang Rehabilitasi Koordinator Anggota
Kepala Bidang Rehabilitasi BNNP DIY 1. 1 (satu) orang dari unsur Bidang Pelayanan Medik pada RS Ghrasia DIY 2. 1 (satu) orang dari unsur JFI' dokter umum pada RS Grhasia DIY 3. 1 (satu) orang dari unsur Balai Rehabilitasi Sosial Pamardi Putra pada Dinas Sosial DIY 4. 1 (satu) orang dari unsur KPA DIY 5. 1 (satu) orang dari unsur Orm.as Yang Bergerak Dalam Bidang Rehabilitasi Narkotika, Psikotropika Dan Zat Adiktif
VIL
Bidang Pemberantasan Koordinator Anggota
Kepala Satpol PP DIY orang dari unsur 1. 1 (satu) Pemberantasan pada BNNP DIY
Bidang
orang dari unsur Direktorat 2. 1 (satu) Narkoba Kepolisian Daerah DIY orang dari unsur Bidang 3. 1 (satu) Perawatan dan Bina Khusus Narkotika orang dari unsur Kanwil 4. 1 (satu) Kementerian Hukum dan HAM DIY orang dari unsur Bidang 5. 1 (satu) Penegakan Perundang-undangan pada Satpol PP DIY orang dari unsur Bidang 6. 1 (satu) pemeriksaan dan Penyidikan pada Balai Besar POM DIY 7. 1 (satu) orang dari unsur Ormas Yang Bergerak Dalam Bidang Pemberantasan Narkotika, Psikotropika Dan Zat Adiktif VIII.
Staf Sekretariat
2 (dua) orang dari unsur Badan Kesbangpol DIY
