SALINAN
GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 77 TAHUN 2015 TENTANG RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA, Menimbang
: bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 94 ayat (1) Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2015 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rincian Tugas dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
Mengingat
: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827); 3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339); 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58); 6. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2015 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2015 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Daerah Istimewa Yogyakarta. 2. Daerah Istimewa Yogyakarta, selanjutnya disingkat DIY, adalah daerah provinsi yang mempunyai keistimewaan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. 3. Gubernur DIY yang selanjutnya disebut Gubernur adalah Kepala Daerah DIY yang karena jabatannya juga berkedudukan sebagai wakil Pemerintah. 4. Badan adalah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik DIY. 5. Jabatan Fungsional adalah Jabatan Fungsional Tertentu yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. BAB II SUSUNAN ORGANISASI Pasal 2 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, terdiri dari: a. Kepala; b. Sekretariat, terdiri dari: 1. Subbagian Program, Data dan Teknologi Informasi; 2. Subbagian Keuangan; dan 3. Subbagian Umum.
c. Bidang Bina Ideologi dan Kewaspadaan Nasional, terdiri dari: 1. Subbidang Bina Ideologi; dan 2. Subbidang Kewaspadaan Nasional. d. Bidang Politik Dalam Negeri dan Kemasyarakatan, terdiri dari: 1. Subbidang Politik Dalam Negeri; dan 2. Subbidang Kemasyarakatan. e. Bidang Ketahanan Seni, Budaya, Agama dan Ekonomi, terdiri dari: 1. Subbidang Ketahanan Seni, Budaya dan Agama; dan 2. Subbidang Ketahanan Ekonomi. f. UPT; dan g. Kelompok Jabatan Fungsional. BAB III RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI Bagian Kesatu Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Pasal 3 (1) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan Daerah urusan bidang ideologi dan kewaspadaan, wawasan kebangsaan, politik dalam negeri, ketahanan seni, budaya, agama dan ekonomi. (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai fungsi: a. penyusunan program Badan; b. perumusan kebijakan teknis dan pembinaan urusan bidang ideologi dan kewaspadaan, wawasan kebangsaan, politik dalam negeri, ketahanan seni, budaya, agama dan ekonomi; c. pengembangan nilai-nilai wawasan kebangsaan dan penanganan konflik; d. fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan urusan ideologi dan kewaspadaan, wawasan kebangsaan, politik dalam negeri, ketahanan seni, budaya agama dan ekonomi; e. fasilitasi dan pembinaan lembaga adat bidang kesatuan bangsa; f.
monitoring dan evaluasi penyelenggaraan urusan ideologi dan kewaspadaan, wawasan kebangsaan, politik dalam negeri, ketahanan seni, budaya, agama, dan ekonomi;
g. penyelenggaraan kegiatan ketatausahaan; h. penyusunan laporan pelaksanaan tugas Badan; dan i.
pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya. Bagian Kedua Sekretariat Pasal 4
(1) Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan ketatausahaan, penyusunan program, kepegawaian, pengelolaan keuangan, pengelolaan data dan informasi, ketatalaksanaan, monitoring dan evaluasi, serta pelaporan kinerja Badan. (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sekretariat mempunyai fungsi : a. penyusunan program kerja; b. penyusunan program Badan; c. fasilitasi perumusan kebijakan teknis bidang kesatuan bangsa dan politik; d. penyelenggaraan kearsipan, kerumahtanggaan, pengelolaan barang, kehumasan, kepustakaan, dan ketatalaksanaan Badan; e. penyelenggaraan kepegawaian Badan; f.
pengelolaan keuangan Badan;
g. pengelolaan data dan pengembangan sistem informasi; h. penyelenggaraan monitoring dan evaluasi program serta penyusunan laporan kinerja Badan; i.
fasilitasi pelaksanaan koordinasi dan pengembangan kerjasama teknis;
j.
pelaksanaan monitoring, program Sekretariat; dan
evaluasi,
dan
penyusunan
laporan
k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Pasal 5 Sekretariat terdiri atas: a. Subbagian Program, Data dan Teknologi Informasi; b. Subbagian Keuangan; dan c. Subbagian Umum.
Pasal 6 (1) Subbagian Program, Data dan Teknologi Informasi mempunyai tugas menyiapkan, menyusun dan mengevaluasi program serta menyajikan data dan informasi Badan. (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Subbagian Program, Data dan Teknologi Informasi mempunyai fungsi : a.
penyusunan program kerja;
b. c.
penyusunan program Badan; penyusunan rencana anggaran Badan;
d.
pengelolaan data, pelayanan informasi, dan pengembangan sistem informasi;
e.
penyiapan bahan fasilitasi pengembangan kerjasama teknis;
f.
pengendalian, monitoring dan evaluasi program Badan;
g.
penyusunan laporan program Badan;
h.
pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan penyusunan laporan program Subbagian Program Data dan Teknologi Informasi; dan
i.
pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Pasal 7
(1) Subbagian Keuangan mempunyai tugas mengelola keuangan Badan. (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Subbagian Keuangan mempunyai fungsi : a. penyusunan program kerja; b. pengelolaan keuangan Badan; c. pelaksanaan perbendaharaan keuangan Badan; d. pelaksanaan akuntansi keuangan Badan; e. pelaksanaan verifikasi anggaran Badan; f. penyusunan pertanggungjawaban anggaran Badan; g. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan penyusunan laporan program Subagian Keuangan; dan h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Pasal 8 (1) Subbagian Umum mempunyai tugas melaksanakan kearsipan, kerumahtanggaan, pengelolaan barang, kepegawaian, sumber daya manusia kehumasan, kepustakaan, dan ketatalaksanaan Badan. (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Subbagian Umum mempunyai fungsi : a. penyusunan program kerja; b. pengelolaan kearsipan; c. penyelenggaraan kerumahtanggaan Badan; d. pengelolaan barang Badan; e. pengelolaan data kepegawaian Badan; f. penyiapan bahan mutasi pegawai Badan; g. penyiapan kesejahteraan pegawai Badan; h. penyiapan bahan pembinaan pegawai dan sumber daya manuisa Badan; i. penyelenggaraan kehumasan Badan; j. pengelolaan kepustakaan Badan; k. penyiapan bahan ketatalaksanaan Badan; l. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan penyusunan laporan Subbagian Umum; dan
program
m. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Bagian Ketiga Bidang Bina Ideologi dan Kewaspadaan Nasional Pasal 9 (1) Bidang Bina Ideologi dan Kewaspadaan Nasional mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pembinaan dan pengawasan bidang bina ideologi, wawasan kebangsaan, dan kewaspadaan nasional. (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Bina Ideologi dan Kewaspadaan Nasional mempunyai fungsi : a.
penyusunan program kerja;
b.
penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis bina ideologi dan kewaspadaan nasional;
c.
penetapan kebijakan teknis di bidang bina ideologi negara dan kehidupan demokrasi, kearifan lokal, pendidikan karakter bangsa, wawasan kebangsaan dan kewaspadaan nasional;
d.
pelaksanaan dan fasilitasi kegiatan di bidang bina ideologi negara dan kehidupan demokrasi, kearifan lokal, pendidikan karakter bangsa, wawasan kebangsaan dan kewaspadaan nasional;
e.
koordinasi dan fasilitasi pembinaan penyelenggaraan pemerintahan di bidang bina ideologi negara dan kehidupan demokrasi, kearifan lokal, pendidikan karakter bangsa, wawasan kebangsaan, dan kewaspadaan nasional;
f.
pengawasan/monitoring penyelenggaraan pemerintahan di bidang bina ideologi negara dan kehidupan demokrasi, kearifan lokal, pendidikan karakter bangsa, wawasan kebangsaan, dan kewaspadaan nasional;
g.
fasilitasi dan peningkatan kapasitas aparatur kesatuan bangsa dan politik di bidang bina ideologi negara dan kehidupan demokrasi, kearifan lokal, pendidikan karakter bangsa, wawasan kebangsaan, dan kewaspadaan nasional;
h. pelaksanaan
monitoring, evaluasi, dan penyusunan laporan program Bidang Bina Ideologi dan Kewaspadaan Nasional; dan
i.
pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Pasal 10
Bidang Bina Ideologi dan Kewaspadaan Nasional terdiri atas : a. Subbidang Bina Ideologi; dan b. Subbidang Kewaspadaan Nasional. Pasal 11 (1) Subbidang Bina Ideologi mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pembinaan dan pengawasan bidang bina ideologi negara, wawasan kebangsaan, bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan, dan penghargaan kebangsaan. (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Subbidang Bina Ideologi mempunyai fungsi : a. penyusunan program kerja; b. penyiapan bahan kebijakan teknis di bidang bina ideologi negara dan kehidupan demokrasi, kearifan lokal, pendidikan karakter bangsa, wawasan kebangsaan, bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan kewarganegaraan, dan penghargaan kebangsaan; c. pelaksanaan dan fasilitasi kegiatan di bidang ketahanan ideologi negara dan kehidupan demokrasi, kearifan lokal, pendidikan karakter bangsa, wawasan kebangsaan, bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan kewarganegaraan, serta penghargaan kebangsaan;
d. penyiapan bahan koordinasi dan fasilitasi pembinaan penyelenggaraan pemerintahan di bidang ketahanan ideologi negara dan kehidupan demokrasi, kearifan lokal, pendidikan karakter bangsa, wawasan kebangsaan, bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan kewarganegaraan, dan penghargaan kebangsaan; e. pemberdayaan mitra kerja di bidang bina ideologi; f. pengawasan/monitoring penyelenggaraan pemerintahan di bidang ketahanan ideologi negara dan kehidupan demokrasi, kearifan lokal, pendidikan karakter bangsa, wawasan kebangsaan, bela negara, nilainilai sejarah kebangsaan dan kewarganegaraan, dan/serta penghargaan kebangsaan; g. fasilitasi dan peningkatan kapasitas aparatur kesatuan bangsa dan politik di bidang ketahanan ideologi negara dan kehidupan demokrasi, kearifan lokal, pendidikan karakter bangsa, wawasan kebangsaan, bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan kewarganegaraan, dan/serta penghargaan kebangsaan; h. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan penyusunan laporan program Subbidang Bina Ideologi; dan i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Pasal 12 (1) Subbidang Kewaspadaan Nasional mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pembinaan dan pengawasan bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen keamanan, bina masyarakat, perbatasan dan tenaga kerja, penanganan konflik pemerintahan, penanganan konflik sosial, pengawasan orang asing dan lembaga asing. (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Subbidang Kewaspadaan Nasional mempunyai fungsi : a. penyusunan program kerja; b. penyiapan bahan kebijakan teknis di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelkam, bina masyarakat, perbatasan dan tenaga kerja, penanganan konflik pemerintahan, penanganan konflik sosial, pengawasan orang asing dan lembaga asing; c. fasilitasi dan pelaksanaan kegiatan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelkam, bina masyarakat, perbatasan dan tenaga kerja, penanganan konflik pemerintahan, penanganan konflik sosial, pengawasan orang asing dan lembaga asing;
d. penyiapan bahan dan fasilitasi pembinaan penyelenggaraan pemerintahan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen keamanan, bina masyarakat, perbatasan dan tenaga kerja, penanganan konflik pemerintahan, penanganan konflik sosial, pengawasan orang asing dan lembaga asing; e. pemberdayaan mitra kerja bidang kewaspadaan nasional; f.
pengawasan/monitoring penyelenggaraan pemerintahan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelkam, bina masyarakat perbatasan dan tenaga kerja, penanganan konflik pemerintahan, penanganan konflik sosial, pengawasan orang asing dan lembaga asing;
g. fasilitasi dan peningkatan kapasitas aparatur kesbangpol di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen keamanan, bina masyarakat perbatasan dan tenaga kerja, penanganan konflik pemerintahan, penanganan konflik sosial, pengawasan orang asing dan lembaga asing; h. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan penyusunan program Subbidang Kewaspadaan Nasional; dan i.
laporan
pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Bagian Keempat Bidang Politik Dalam Negeri dan Kemasyarakatan Pasal 13
(1) Bidang Politik Dalam Negeri dan Kemasyarakatan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, fasilitasi, pelaksanaan dan pengawasan kebijakan teknis bidang politik dalam negeri dan kemasyarakatan. (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Politik Dalam Negeri dan Kemasyarakatan mempunyai fungsi : a. penyusunan program kerja; b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis politik dalam negeri dan kemasyarakatan; c. koordinasi penetapan kebijakan teknis di bidang politik dalam negeri dan kemasyarakatan; d. fasilitasi dan pelaksanaan kegiatan di bidang politik dalam negeri dan kemasyarakatan; e. koordinasi dan fasilitasi pembinaan penyelenggaraan pemerintahan di bidang politik dalam negeri dan kemasyarakatan; f. penyelenggaraan pemberian rekomendasi dan atau perijinan bidang kesatuan bangsa dan politik;
g. pelaksanaan pemberian rekomendasi dan atau perizinan penelitian; h. pengawasan/monitoring penyelenggaraan pemerintahan bidang politik dalam negeri dan kemasyarakatan; i. fasilitasi dan peningkatan kapasitas aparatur di bidang politik dalam negeri dan kemasyarakatan; j. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan penyusunan laporan program Bidang Politik Dalam Negeri dan Kemasyarakatan; dan k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Pasal 14 Bidang Politik Dalam Negeri dan Kemasyarakatan terdiri dari atas: a. Subbidang Politik Dalam Negeri; dan b. Subbidang Kemasyarakatan. Pasal 15 (1) Subbidang Politik Dalam Negeri mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, fasilitasi, pelaksanaan, dan pengawasan kebijakan teknis bidang politik dalam negeri. (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Subbidang Politik Dalam Negeri mempunyai fungsi : a. penyusunan program kerja; b. penyiapan bahan kebijakan teknis politik dalam negeri; c. koordinasi penetapan kebijakan teknis di bidang sistem dan implementasi politik, kelembagaan politik pemerintahan, kelembagaan partai politik, etika dan budaya politik, pendidikan politik, fasilitasi pemilihan umum, pemilihan presiden, dan pemilihan kepala daerah, serta fasilitasi peningkatan demokrasi; d. fasilitasi dan pelaksanaan kegiatan di bidang sistem dan implementasi politik, kelembagaan politik pemerintahan, kelembagaan partai politik, etika dan budaya politik, pendidikan politik, fasilitasi pemilihan umum, pemilihan presiden, dan pemilihan kepala daerah, serta fasilitasi peningkatan demokrasi; e. koordinasi dan fasilitasi pembinaan penyelenggaraan pemerintahan di bidang sistem dan implementasi politik, kelembagaan politik pemerintahan, kelembagaan partai politik, etika dan budaya politik, pendidikan politik, fasilitasi pemilihan umum, pemilihan presiden, dan pemilihan kepala daerah, serta fasilitasi peningkatan demokrasi; f. pemberdayaan mitra kerja bidang politik dalam negeri ; g. pengawasan/monitoring penyelenggaraan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik dan sistem dan implementasi politik, kelembagaan politik pemerintahan, kelembagaan partai politik, etika dan budaya politik, pendidikan politik, fasilitasi pemilihan umum, pemilihan presiden dan pemilihan kepala daerah, serta fasilitasi peningkatan demokrasi;
h. fasilitasi dan peningkatan kapasitas aparatur kesbangpol di bidang politik dalam negeri; i. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan penyusunan laporan program Subbidang Politik Dalam Negeri; dan j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Pasal 16 (1) Subbidang Kemasyarakatan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, fasilitasi, pelaksanaan, dan pengawasan kebijakan teknis bidang organisasi kemasyarakatan dan penanganan masalah sosial kemasyarakatan. (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Subbidang Kemasyarakatan mempunyai fungsi : a. penyusunan program kerja; b. penyiapan bahan kebijakan teknis kemasyarakatan; c. koordinasi penetapan kebijakan teknis di bidang organisasi kemasyarakatan dan penanganan masalah sosial kemasyarakatan serta hubungan dan kerjasama antar lembaga; d. fasilitasi dan pelaksanaan kegiatan di bidang organisasi kemasyarakatan dan penanganan masalah sosial kemasyarakatan serta hubungan dan kerjasama antar lembaga; e. penyelenggaraan pemberian rekomendasi dan atau perijinan bidang kesatuan bangsa dan politik; f. pelaksanaan pemberian rekomendasi dan/atau perizinan penelitian; g. pemberdayaan mitra kerja bidang kemasyarakatan; h. koordinasi dan fasilitasi pembinaan penyelenggaraan pemerintahan di bidang organisasi kemasyarakatan dan penanganan masalah sosial kemasyarakatan serta hubungan dan kerjasama antar lembaga; i. pengawasan/monitoring penyelenggaraan pemerintahan bidang organisasi kemasyarakatan dan penanganan masalah sosial kemasyarakatan serta hubungan dan kerjasama antar lembaga; j. fasilitasi dan pelaksanaan kegiatan pembinaan umum, dan supervisi pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pendaftaran dan sistem informasi organisasi kemasyarakatan, pengembangan kemitraan organisasi kemasyarakatan, pengembangan sumber daya manusia organisasi kemasyarakatan, evaluasi dan mediasi sengketa organisasi kemasyarakatan dan organisasi kemasyarakatan asing;
k. fasilitasi dan peningkatan kapasitas aparatur kesbangpol di bidang organisasi kemasyarakatan dan penanganan masalah sosial kemasyarakatan; l. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan penyusunan laporan program Subbidang Kemasyarakatan; dan m. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Bagian Kelima Bidang Ketahanan Seni, Budaya, Agama dan Ekonomi Pasal 17 (1) Bidang Ketahanan Seni, Budaya, Agama dan Ekonomi mempunyai tugas melaksanakan koordinasi penetapan kebijakan teknis, fasilitasi, pelaksanaan dan pengawasan di bidang ketahanan seni dan budaya, agama dan ekonomi. (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Ketahanan Seni, Budaya, Agama dan Ekonomi mempunyai fungsi : a. penyusunan program kerja; b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis ketahanan seni, budaya, agama, dan ekonomi; c. koordinasi penetapan kebijakan teknis di bidang ketahanan seni dan budaya, agama dan ekonomi; d. fasilitasi dan pelaksanaan kegiatan di bidang ketahanan seni dan budaya, agama dan ekonomi; e. koordinasi dan fasilitasi pembinaan penyelenggaraan pemerintahan di bidang ketahanan seni dan budaya, agama, dan ekonomi; f. pengawasan/monitoring penyelenggaraan pemerintahan ketahanan seni dan budaya, agama, dan ekonomi;
bidang
g. fasilitasi dan pembinaan lembaga adat bidang kesatuan bangsa ; h. fasilitasi dan peningkatan kapasitas aparatur kesbangpol di bidang ketahanan seni dan budaya, agama, dan ekonomi; i. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan penyusunan laporan program Bidang Ketahanan Seni, Budaya, Agama, dan Ekonomi; dan j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Pasal 18 Bidang Ketahanan Seni, Budaya, Agama dan Ekonomi terdiri atas: a. Subbidang Ketahanan Seni, Budaya dan Agama; dan b. Subbidang Ketahanan Ekonomi.
Pasal 19 (1) Subbidang Ketahanan Seni, Budaya dan Agama mempunyai tugas melaksanakan koordinasi penetapan kebijakan teknis, fasilitasi, pelaksanaan dan pengawasan di bidang ketahanan seni dan budaya, agama dan kepercayaan, pembauran dan akulturasi budaya. (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Subbidang Ketahanan Seni, Budaya dan Agama mempunyai fungsi : a. penyusunan program kerja; b. penyiapan bahan kebijakan teknis ketahanan seni, budaya, dan agama; c. koordinasi penetapan kebijakan teknis di bidang ketahanan seni dan budaya, agama dan penghayat kepercayaan, pembauran dan akulturasi budaya kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya; d. fasilitasi dan pelaksanaan kegiatan di bidang ketahanan seni dan budaya, agama dan penghayat kepercayaan, pembauran dan akulturasi budaya, kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya ; e. koordinasi dan fasilitasi pembinaan penyelenggaraan pemerintahan di bidang ketahanan seni dan budaya, agama dan penghayat kepercayaan, pembauran dan akulturasi budaya, kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya; f. pemberdayaan mitra kerja bidang ketahanan seni budaya dan agama; g. koordinasi, fasilitasi dan pembinaan lembaga adat bidang kesatuan bangsa; h. pengawasan/monitoring penyelenggaraan pemerintahan bidang ketahanan seni dan budaya, agama dan penghayat kepercayaan, pembauran dan akulturasi budaya, kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya; i. fasilitasi dan peningkatan kapasitas aparatur kesbangpol di bidang ketahanan seni dan budaya, agama dan penghayat kepercayaan, pembauran dan akulturasi budaya, kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya; j. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan penyusunan laporan program Subbidang Ketahanan Seni, Budaya dan Agama; dan k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Pasal 20 (1) Subbidang Ketahanan Ekonomi mempunyai tugas melaksanakan Koordinasi penetapan kebijakan teknis, fasilitasi, pembinaan, pelaksanaan dan pengawasan penyelenggaraan kebijakan di bidang ketahanan ekonomi. (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Subbidang Ketahanan Ekonomi mempunyai fungsi : a. penyusunan program kerja; b. penyiapan bahan kebijakan teknis ketahanan ekonomi; c. koordinasi penetapan kebijakan teknis di bidang ketahanan sumber daya alam, ketahanan perdagangan, investasi, fiskal dan moneter, perilaku masyarakat, kebijakan dan ketahanan lembaga usaha ekonomi, kebijakan dan ketahanan ormas perekonomian; d. fasilitasi dan pelaksanaan kegiatan di bidang kebijakan dan ketahanan sumber daya alam, ketahanan perdagangan, investasi, fiskal dan moneter, perilaku masyarakat, kebijakan dan ketahanan lembaga usaha ekonomi, kebijakan dan ketahanan ormas perekonomian; e. koordinasi dan fasilitasi pembinaan penyelenggaraan pemerintahan di bidang kebijakan dan ketahanan sumber daya alam, ketahanan perdagangan, investasi, fiskal dan moneter, perilaku masyarakat, kebijakan dan ketahanan lembaga usaha ekonomi, kebijakan dan ketahanan ormas perekonomian; f. pemberdayaan mitra kerja bidang ketahanan ekonomi; g. pengawasan/monitoring penyelenggaraan pemerintahan bidang kebijakan ketahanan sumber daya alam, ketahanan perdagangan, investasi, fiskal dan moneter, perilaku masyarakat, kebijakan dan ketahanan lembaga usaha ekonomi, kebijakan dan ketahanan ormas perekonomian; h. fasilitasi dan peningkatan kapasitas aparatur kesbangpol di bidang kebijakan dan ketahanan sumber daya alam, ketahanan perdagangan, investasi, fiskal dan moneter, perilaku masyarakat, kebijakan dan ketahanan lembaga usaha ekonomi, kebijakan dan ketahanan ormas perekonomian;
i. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan penyusunan laporan program Subbidang Ketahanan Ekonomi; dan j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya. BAB IV KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL Pasal 21 (1)
Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis di bidang keahliannya masing-masing.
(2)
Kelompok Jabatan Fungsional dapat dibagi-bagi dalam subkelompok sesuai dengan kebutuhan dan keahliannya masing-masing dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior.
dan
(3)
Pejabat Fungsional dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab langsung kepada Kepala Badan.
(4)
Kebutuhan jabatan fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis, dan beban kerja.
(5)
Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. BAB V KETENTUAN PENUTUP Pasal 22
Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 56 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2008 Nomor 57) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 23 Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2016.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta. Ditetapkan di Yogyakarta pada tanggal 2 September 2015 GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA, ttd HAMENGKU BUWONO X Diundangkan di Yogyakarta pada tanggal 2 September 2015 SEKRETARIS DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA, ttd ICHSANURI BERITA DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2015 NOMOR 79 Salinan Sesuai Dengan Aslinya KEPALA BIRO HUKUM,
DEWO ISNU BROTO I.S. Pembina Tingkat I (IV/b) NIP. 19640714 199102 1 001
