GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA KEPUTUSAN GUBERNUR PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR : 169 TAHUN 2003 TENTANG BAKU MUTU EMISI SUMBER TIDAK BERGERAK DI PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA Menimbang
: a. Bahwa Baku Mutu Lingkungan Daerah untuk wilayah propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta telah diatur dalam Keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 214/KPTS/1991; b. bahwa dalam rangka mempertahankan kelestarian udara khususnya sumber tidak bergerak baku mutu emisi gas buang, perlu dijaga dan dikendalikan, maka Keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 214/KPTS/1991 perlu ditinjau karena sudah tidak sesuai; c. bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Baku Mutu Emisi Sumber Bergerak Kendaraan Bemotor di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
Mengingat
: 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta jo. Peraturan Pemerintah Nomor 31 tahun 1950, sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 1959; 2. Undang-Undang Nomor 23 tahun 1992 tentang Kesehatan; 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup; 4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom; 7. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor Kep13/MENLH/3/1993 tentang Baku Mutu Emisi Sumber T idak Bergerak; 8. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pembentukan dan Organisasi Lembaga Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta jo Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 89 Tahun 2001 tentang Uraian Tugas dan Tata Kerja Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
9. Keputusan
Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 214/KPTS/1991 tentang Baku Mutu Lingkungan Daerah Untuk Wilayah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta; 10. Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 153 Tahun 2002 tentang Baku Mutu Udara Ambien Daerah di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta; MEMUTUSKAN Menetapkan
: KEPUTUSAN GUBERNUR PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TENTANG BAKU MUTU EMISI SUMBER TIDAK BERGERAK DI PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Keputusan ini yang dimaksudkan dengan : 1. Gubernur ialah Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta; 2. Emisi adalah zat, energi dan/atau komponen lain yang dihasilkan dari suatu kegiatan yang masuk dan/atau dimasukkannya ke dalam udara ambien yang mempunyai dan/atau tidak mempunyai potensi sebagai unsur pencemar; 3. Baku Mutu Emisi adalah ukuran batas atau kadar zat, dan/atau komponen yang ditenggang keberadaannya dalam emisi. 4. Baku Mutu Emisi Sumber Tidak Bergerak adalah batas kadar maksimum zat dan/atau beban emisi maksimum yang diperbolehkan masuk atau dimasukkan ke dalam udara ambien; 5. Batas maksimum adalah kadar tertinggi yang masih diperbolehkan dibuang ke udara ambien. BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2
(1) (2)
Maksud ditetapkannya Keputusan ini adalah untuk menentukan Baku Mutu Emisi Sumber Tidak Bergerak. Tujuan ditetapkannya Keputusan ini adalah untuk memberikan batasan Mutu Emisi yang boleh dibuang ke lingkungan akibat Emisi Sumber Tidak Bergerak.
BAB III BAKU MUTU EMISI SUMBER TIDAK BERGERAK Pasal 3
(1) Baku Mutu Emisi Sumber Tidak Bergerak unuk jenis kendaraan :
a. Industri Gula sebagaimana tersebut dalam Lampiran I Keputusan Ini. b. Industri pengolahan kayu sebagaimana tersebut dalam Lampiran II Keputusan Ini. c. Industri dan Jenis kegiatan lain sebagaimana tersebut dalam Lampiran III Keputusan Ini. d. Kegiatan utilitas sebagaimana tersebut dalam Lampiran VI Keputusan ini. (2) Baku Mutu Emisi Sumber Tidak Bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setiap saat tidak boleh dilampaui. Pasal 4 Selain memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pasal 3 ayat (2) emisi sumber tidak bergerak boleh dibuang ke lingkungan dengan ketentuan sebagai berikut : a. Tidak melampaui baku mutu udara ambien. b. Tidak melampaui baku tingkat kebauan. Pasal 5 Apabila analisis mengenai dampak lingkungan bagi kegiatan mensyaratkan baku mutu emisi yang lebih ketat dari baku mutu emisi sebagaimana dimaksud dalam keputusan ini, maka untuk kegiatan tersebut ditetapkan baku mutu emisi sebagaimana disyaratkan oleh analisis mengenai dampak lingkungan. BAB IV PEMANTAUAN DAN PENGAWASAN Pasal 6 Setiap penanggung jawab jenis kegiatan sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (1) berkewajiban : a. Melakukan pengelolaan emisi gas buang dari proses kegiatannya sehingga mutu emisi gas buang yang dibuang ke lingkungan tidak melampaui baku mutu emisi sumber tidak bergerak yang sudah ditetapkan. b. Membuat cerobong emisi yang dilengkapi dengan sarana pendukung antara lain lobang sampling, tangga dan alat pengamanan. c. Memasang alat ukur pemantauan yang meliputi kadar dan laju volumetrik untuk setiap cerobong emisi yang tersedia serta alat ukur arah dan kecepatan angin. d. Melakukan cek emisi secara berkala sekurang-kurangnya sekali dalam satu bulan. e. Menyampaikan laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam huruf d kepada Bupati dengan tembusan kepada Gubernur sekurang-kurangnya sekali dalam satu bulan. Pasal 7
(1) Dalam hal pengawasan emisi sumber tidak bergerak dilakukan oleh instansi yang bertanggung jawab dibidang pengendalian dampak lingkungan. (2) Dalam hal pengawasan sebagaimana tersebut ayat (1) ini instansi yang bertanggung jawab dapat meminta bantuan kepada laboratorium yang ditunjuk oleh Gubernur. Pasal 8 Baku Mutu Emisi Sumber Tidak Bergerak di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Keputusan ini dapat ditinjau kembali dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun. Pasal 9 Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 214/KPTS/1991 tentang Baku Mutu Lingkungan Daerah untuk wilayah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, sepanjang berkaitan dengan Baku Mutu Emisi Gas dan Partikel Buang khususnya Sumber Tidak Bergerak dinyatakan tidak berlaku. Pasal 10 Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaan akan diatur kemudian oleh Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Pasal 11 Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Istimewa Yogyakarta. Ditetapkan di Pada Tanggal
: Yogyakarta : 23 Desember 2003
GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
HAMENGKU BUWONO X Diundangkan di Yogyakarta Pada Tanggal 23 Desember 2003 SEKRETARIS DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
BAMBANG S. PRIYOHADI NIP. 110021674 LEMBARAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2003 NOMOR 42 SERI : E LAMPIRAN I KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 169 TAHUN 2003 TANGGAL 23 DESEMBER 2003 BAKU MUTU EMISI SUMBER TIDAK BERGERAK UNTUK INDUSTRI GULA NO 1 1
Sumber 2 Stasiun Pemurnian Industri Gula Proses sulfitasi a. Sulfitasi Nira Mentah b. Sulfitasi Nira Kental
2
Industri Gula Proses Karbonatasi a. Nira Karbonatasi b. Pemucatan Nira
Parameter
Batas maksimum Mg/m3 ppm 4 5
3
1) Hidrogen Sulfida (H2S) 2) Sulfur dioksida (SO2)
35 800
23 288
1) Hidrogen Sulfida (H2S) 2) Sulfur dioksida (SO2)
35 800
23 288
Sulfur dioksida (SO2)
800
288
1) Hidrogen Sulfida (H2S) 2) Sulfur dioksida (SO2)
35 800
23 288
Catatan : Volume gas dalam keadaan standar (25o C dan tekanan 1 atm)
GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
HAMENGKU BUWONO X
LAMPIRAN II KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 169 TAHUN 2003 TANGGAL 23 DESEMBER 2003 BAKU MUTU EMISI SUMBER TIDAK BERGERAK UNTUK PENGOLAHAN KAYU NO
Sumber
Parameter
Batas maksimum Mg/m3 ppm % 4 5 6 350 35
1 1
2 Unit Penggergajian / Pemotongan Kayu
3 a. Total Partikel b. Opasitas
2
Unit Pembuatan Produk / Pengampelasan
a. Total Partikel b. Opasitas
350 -
-
35
3
Unit Finishing / Pengecatan / Pelapisan
a. b. c. d. e.
Total Partikel Opasitas Arsen (As) Kadmium (Cd) Seng (Zn)
350 8 8 50
-
35 -
4
Unit Pengeringan / Oven
a.
Total partikel
350 800 1000 -
288 490 -
20
b. Sulfur dioksida (SO2) c. Nitrogen dioksida (NO2) d. Opasitas
Catatan : a. Volume gas dalam keadaan standar (25o C dan tekanan 1 atm) b. Opasitas digunakan sebagai indikator praktis pemantauan dan dikembangkan untuk memperoleh hubungan korelatif dengan pemantauan total partikel.
GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
HAMENGKU BUWONO X
LAMPIRAN III KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 169 TAHUN 2003 TANGGAL 23 DESEMBER 2003 BAKU MUTU EMISI SUMBER TIDAK BERGERAK UNTUK INDUSTRI DAN JENIS KEGIATAN LAIN NO 1 A 1 2 3 4 5 6 7 8 9
B 1 2 3 4 5 6
Parameter 2 BUKAN LOGAM Ammonia (NH 3) Gas Klorin (Cl2) Hidrogen Klorida (HCl) Hidrogen Florida (HF) Nitrogen dioksida (NO 2) Opasitas Total Partikel Sulfur dioksida (SO2) Hidrogen Sulfida (H2S) - industri kecil - industri besar LOGAM Air Raksa (Hg) Arsen (As) Antimon (Sb) Kadmium (Cd) Seng (Zn) Timah Hitam (Pb)
Batas maksimum Mg/m3 ppm % 3 4 5 0,5 10 5 10 1000 350 800
0,66 3,2 490 288
35 -
30 20
19,8 13,2
-
5 8 8 8 50 12
-
-
Catatan : a. Volume gas dalam keadaan standar (25o C dan tekanan 1 atm) b. Penentuan parameter berdasarkan dari jenis industri dan sumber
GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
HAMENGKU BUWONO X
LAMPIRAN IV KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 169 TAHUN 2003 TANGGAL 23 DESEMBER 2003 BAKU MUTU EMISI SUMBER TIDAK BERGERAK UNTUK KEGIATAN UTILITAS NO
Parameter
1
2
1
2
3
Batas maksimum Mg/m3 ppm % 3 4 5
Pembangkit Uap a. Total Partikel b. Sulfur dioksida (SO2) c. Nitrogen dioksida (NO 2) d. Opasitas
350 800 1000 -
288 490 -
35
Pembangkit Tenaga Listrik (Generator Set) a. Total Partikel b. Sulfur dioksida (SO2) c. Nitrogen dioksida (NO 2) d. Opasitas
230 800 1000 -
288 490 -
20
500 500 200 10 0,5 10 150
180 245 168 6,6 0,66 3,2 -
-
Insenerator a. Sulfur dioksida (SO2) b. Nitrogen dioksida (NO 2 ) c. Karbon monooksida (CO) d. Hidrogen Sulfida (H2S) e. Ammonia (NH3) f. Klorin (Cl 2) g. Partikel Total
Catatan : a. Volume gas dalam keadaan standar (25o C dan tekanan 1 atm) b. Untuk boiler, konsentrasi partikel dikoreksi sebesar 7% oksigen.
GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
HAMENGKU BUWONO X
