GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA KEPUTUSAN GUBERNUR PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR : 182 TAHUN 2003 TENTANG PROGRAM LANGIT BIRU DI PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA Menimbang
: a. Bahwa untuk mengendalikan pencemaran udara dan mewujudkan perilaku sadar lingkungan hidup, maka perlu dilakukan upaya pengendalian pencemaran udara; b. bahwa dalam rangka upaya pengendalian pencemaran udara dari kegiatan sumber bergerak dan tidak bergerak perlu disusun dan dirumuskan dalam suatu program; c. bahwa untuk memadukan dan menyelaraskan semua program yang mencakup lintas sektor, maka diwadahi dalam Program Langit Biru; d. bahwa atas dasar Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor Kep-15/MENLH/1996 tentang Program Langit Biru maka Pemerintah Daerah perlu segera menyusun langkah tindak lanjut; e. bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, b dan c perlu menetapkan Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Program Langit Biru, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
Mengingat
: 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta jo. Peraturan Pemerintah Nomor 31 tahun 1950, sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 1959; 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya; 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; 4. Undang-Undang Nomor 23 tahun 1992 tentang Kesehatan; 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup; 6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah; 7. Undang-Undang Nomor 27 tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan; 9. Peraturan Pemerintah Nomor 44 tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi; 10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara;
11. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor Kep35/MENLH/10/1993 tentang Ambang Batas Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor; 12. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor Kep13/MENLH/3/1995 tentang Baku Mutu Emisi Sumber T idak Bergerak; 13. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor Kep15/MENLH/4/1996 tentang Program Langit Biru; 14. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 1992 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta; 15. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan dengan Kendaraan Umum di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta; 16. Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 153 Tahun 2002 tentang Baku Mutu Udara Ambien Daerah di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta; Memperhatikan
: Kesepakatan Program Langit Biru pada tanggal 23 Agustus 2003 antara Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Bupati/Walikota se Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta MEMUTUSKAN
Menetapkan
: KEPUTUSAN GUBERNUR PROPINSI DAERAH YOGYAKARTA TENTANG PROGRAM LANGIT PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
ISTIMEWA BIRU DI
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan : 1. Gubernur ialah Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta; 2. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota se-Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta; 3. Pemerintah Propinsi adalah Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta; 4. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota se Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta; 5. Program Langit Biru adalah suatu program pengendalian pencemaran udara dari kegiatan sumber bergerak dan sumber tidak bergerak; 6. Dokumen Program Langit Biru merupakan uraian program yang memuat langkah-langkah dan arah kegiatan-kegiatan tentang pengendalian pencemaran udara; 7. Pencemaran udara adalah masuknya atau dimasukkannya zat, energi dan/atau komponen lain ke dalam udara ambien oleh kegiatan manusia, sehingga mutu udara ambien turun sampai ti ketingkat tertentu yang menyebabkan udara ambien tidak dapat memenuhi fungsinya;
8. Pengendalian pencemaran udara adalah upaya pencegahan dan/atau penanggulangan pencemaran udara serta pemulihan mutu udara; 9. Sumber pencemar adalah setiap usaha dan/atau kegiatan yang mengeluarkan bahan pencemar ke udara yang menyebabkan udara tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya; 10. Udara Ambien adalah udara bebas di permukaan bumi pada laposan troposfir yang berada di dalam wilayah yuridiksi Republik Indonesia yang dibutuhkan dan mempengaruhinya kesehatan manusia, makhluk hidup dan unsur lingkungan hidup lainnya; 11. Mutu udara ambien adalah kadar zat, energi dan/atau komponen lain yang ada diudara bebas; 12. Baku mutu udara ambien adalah ukuran batas atau kadar zat, enfergi dan/atau komponen yang ada atau yang seharusnya ada dan atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaaannya dalam udara ambien; 13. Sumber tidak bergerak adalah sumber emisi yang bergerak atau tidak tetap pada suatu tempat yang berasal dari kendaraan bermotor; 14. Sumber tidak bergerak adalah sumber emisi yang tetap pada suatu tempat; 15. Emisi adalah zat, energi dan/atau komponen lain yang dihasilkan dari suatu kegiatan yang masuk dan atau dimasukkannya ke dalam udara ambien yang mempunyai dan atau tidak mempunyai potensi sebagai unsur pencemar; 16. Baku Mutu Emisi Sumber tidakk bergerak adalah batas kadar maksimum dan atau beban emisi maksimum yang diperbolehkan masuk atau dimasukkan ke dalam udara ambien; 17. Ambang batas emisi gas buang kendaraan bermotor adalah batas maksimum zat atau bahan pencemar yang boleh dikeluarkan langsung dari pipa gas buang kendaraan bermotor. BAB II AZAS, TUJUAN DAN SASARAN Pasal 2 Program Langit Biru berazaskan kelestarian fungsi udara untuk menunjang pembangunan yang berkelanjutan bagi peningkatan kesejahteraan dan kesehatan manusia serta makhluk hidup lainnya. Pasal 3 Program Langit Biru bertujuan : a. Terciptanya mekanisme kerja dalam pengendalian pencemaran udara yang efektif dan efisien; b. Terkendalinya pencemaran udara, yang ditujukan dengan menurunnya emisi gas buang dan partikulat dari sumber bergerak dan sumber tidak bergerak; c. Tercapainya mutu udara ambien yang diperlukan untuk kesehatan manusia dan makhluk hidup lainnya serta benda-benda cagar budaya;
Pasal 4 Sasaran Program Langit Biru adalah pengendalian sumber pencemar (sumber bergerak dan sumber tidak bergerak) dan penataan lingkungan hidup. BAB III PENYUSUNAN, PELAKSANAAN DAN EVALUASI PROGRAM LANGIT BIRU Pasal 5 (1)
Penyusunan Program Langit Biru dibuat untuk jangka waktu 5 (lima) tahun; (2) Koordinasi teknis Penyusunan Program Langit Biru dilaksanakan oleh Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, dengan melibatkan instansi terkait di Tingkat Propinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, Lembaga Swadaya Masyarakat, Lembaga Penelitian Perguruan Tinggi dan Asosiasi Angkutan; (3) Penyusunan Program Langit Biru dibuat dengan substansi mencakup : a. program b. sub program c. kegiatan d. target pelaksanaan e. pelaksana/instansi f. lokasi g. sumber pendanaan h. indikator i. evaluasi program (4) Uraian secara lengkap tentang Program Langit Biru dalam rangka pengendalian pencemaran udara, diuraikan dalam Dokumen Program Langit Biru sebagaimana terlampir dalam Keputusan ini. (5) Dokumen Program Langit Biru berisikan garis-garis pokok kegiatan dan merupakan pedoman dalam pelaksanaan kegiatan. Pasal 6
(1) Pelaksanaan Program Langit Biru menjadi tanggung jawab
bersama baik pemerintah, dunia usaha dan masyarakat maupun pihak lain yang berkepentingan; (2) Pelaksanaan Program Langit Biru dalam bentuk koordinasi teknis dan operasional di lapangan. Pasal 7 (1) Evaluasi “Pelaksanaan Program Langit Biru” dilakukan setiap 1 (satu) tahun sekali;
(2) Evaluasi “Program Langit Biru” dilakukan setiap 5 (lima) tahun sekali. Pasal 8 Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Istimewa Yogyakarta. Ditetapkan di Pada Tanggal
: Yogyakarta : 31 Desember 2003
GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
HAMENGKU BUWONO X
Diundangkan di Yogyakarta Pada Tanggal 31 Desember 2003 SEKRETARIS DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
BAMBANG S. PRIYOHADI NIP. 110021674 LEMBARAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2003 NOMOR 45 SERI : E
LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 182 TAHUN 2003 TANGGAL 31 DESEMBER 2003 DOKUMEN PROGRAM LANGIT BIRU PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA BAB I PENDAHULUAN A. Latar belakang Program Langit Biru merupakan suatu strategi pengendalian pencemaran lingkungan udara yang dilakukan secara bertahap, terencana dan terprogram yang melibatkan banyak peran (sektor) baik pemerintah maupun dunia usaha serta masyarakat dalam arti luas. Sebagai langkah strategis yang memiliki banyak keterkaitan maka sejak awal sudah harus bisa memberikan uraian dan penjabaran dari seluruh potensi yang bisa dimanfaatkan, dalam rangka pengendalian pencemaran. Mengingat lingkungan h idup tidak b isa dipisahkan dan terbagi secara administratif, maka langkah ke depan pelaksanaan pengendalian pencemaran lingkungan (udara) harus bisa membuktikan adanya keterpaduan dan keselarasan baik antar sektor maupun antar daerah yang kesemuanya akan memiliki kesamaan dalam berbagai tindakan. Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang memiliki 4 (empat) wilayah kabupaten dan 1 (satu) kota, merupakan salah satu propinsi di Pulau Jawa yang mendukung pelaksanaan Program Langit Biru secara nasional. Walaupun Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan propinsi di Pulau Jawa yang terakhir mencanangkan pelaksanaan program tersebut, namun secara bertahap dan terencana telah dan terus mempersiapkan beberapa data langkah dasar menyusun program langit biru. Semenjak dicanangkan Program Langit Biru Nasional Tahun 1996, mulai tahun 1997 Pemerintah Daerah Propinsi DIY melalui Biro Bina Lingkungan Hidup Setwilda Propinsi DIY telah melakukan tahap penjajagan untuk mengevaluasi kondisi udara pada saat itu. Hasil evaluasi menyimpulkan bahwa kualitas udara ambien di Propinsi DIY lebih banyak dipengaruhi oleh kegiatan transportasi daripada kegiatan industri. Dalam arti lain bahwa sumber pencemar udara lebih banyak disebabkan dari sumber pencemar bergerak (sarana transportasi). Hasil Survey lalu lintas harian rerata yang dilaksanakan oleh Subdin Bina Marga, Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 1997 menunjukkan adanya 12 titik utama padat kendaraan bermotor. Adapun ke-12 titik utama tersebut : 1. Depan Bank Niaga, Jl. Jend. Sudirman Yogyakarata 2. Depan Kantor Kecamatan Jetis, Jl.Diponegoro Yogyakarta 3. Depan Bank BCA, Jl. Urip Sumoharjo Yogyakarta 4. Depan Kantor Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta, Jl.Kyai Mojo Yogyakarta 5. Depan Stasiun TVRI Yogyakarta, Jl. Magelang Yogyakarta
6. Depan SPBU Kadipiro, Jl. Yogyakarta – Wates 7. Jl. Kaliurang km.7, (dahulu depan Kantor Merapi Golf) 8. Depan Hotel Yogya International (Saphir), Jl.Laksda Adisucipto Yogyakarta 9. Depan Ruko Janti, Jl.Laksda Adisucipto Yogyakarta 10. Depan kampus STTL Yogyakarta, J l. Gedong Kuning Yogyakarta 11. Depan Pasar Sepeda, Jl. Menteri Supeno Yogyakarta 12. Depan Hotel Matahari, Jl. Parangtritis Selama periode 1997 – 2000, yang dilakukan secara periodik menunjukkan adanya indikasi terhadap peningkatan pencemar di udara ambien yang ditimbulkan dari emisi kendaraan bermotor. Hasil pengamatan selama 5 (lima) tahun pertama yang diperkuat dengan hasil penelitian kualitas udara ambien yang dilakukan Bapedalda Propinsi DIY bekerja sama dengan Pusat Studi Energi Universitas Gajahmada Yogyakarta pada tahun 2002 semakin memperkuat adanya indikasi terus meningkatnya bahan pencemar di udara baik dalam bentuk gas maupun partikulat. Indikasi meningkatnya bahan pencemar ke udara ambien, ternyata juga tidak hanya dari sumber bergerak semata, dari sumber tak bergerak juga mulai menunjukkan peningkatan secara kuantitatif. Industri penggilingan batu kapur, industri pembakaran batu kapur, industri pembuatan briket bioarang, industri gulaspritus, industri penggergajian kayu, industri peternakan merupakan sumber pencemar potensial yang setiap saat bisa menimbulkan konflik di tengah masyarakat. Atas dasar pertimbangan kepentingan kelestarian fungsi lingkungan hidup dan keselamatan manusia, maka Pemerintah Daerah perlu untuk menyusun langkahlangkah strategis dalam rangka pengendalian pencemaran udara. Upaya persiapan yang dilakukan secara bertahap ini dilakukan mengingat perkembangan ke depan propinsi DIY diprediksi juga akan mengalami perubahan mutu udara yang sama sebagaimana yang terjadi di propinsi lain. Prakiraan ini didasarkan adanya indikasi ke arah terus meningkatnya sumber pencemar udara terutama sumber pencemar bergerak (mobil, bus, truk dan sepeda motor). Pencemar udara yang tanpa disadari cepat atau lambat pasti akan memberikan dampak negatif kepada manusia, yang tidak lagi mengenal adanya sekat dan batas. Pengertian demikian yang mendorong suatu pemikiran jangka panjang dalam menyusun strategi serta perencanaan secara matang yang melibatkan banyak peran. B. TUJUAN Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan salah satu propinsi di Jawa yang cukup potensial dan memiliki andil besar dalam menyumbang pencemaran udara baik lokal maupun regional. Hal ini karena potensi Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang sarat dengan kegiatan terutama pendidikan yang membutuhkan sarana transportasi dengan resiko pencemaran udara yang sangat besar. Untuk itu Program Langit Biru bertujuan : 1. Terciptanya mekanisme kerja dalam pengendalian pencemaran udara yang efektif dan efisien. 2. Terkendalinya pencemaran udara, yang ditunjukkan dengan menurunnya emisi gas buang dan partikulat dari sumber bergerak dan tidak bergerak. 3. Tercapainya mutu udara ambien yang diperlukan untuk kesehatan manusia dan makhluk hidup lainnya serta benda-benda cagar budaya. C. SASARAN Sasaran yang diharapkan dengan adanya Program Langit Biru di Propinsi Daerah Istimwa Yogyakarta adalah pengendalian sumber pencemar (sumber bergerak dan sumber tidak bergerak) dan penataan lingkungan hidup.
D. DASAR HUKUM 1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 19950 tentang Pembentukan Dareah Istimewa Yogyakarta jo Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 26 tahun 1959; 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya; 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan; 4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup; 6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah; 7. Undang-Undang Nomor 27 tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan; 9. Peraturan Pemerintah Nomor 44 tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi; 10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara; 11. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor Kep35/MENLH/10/1993 tentang Ambang Batas Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor; 12. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor Kep13/MENLH/3/1995 tentang Baku Mutu Emisi Sumber Tidak Bergerak; 13. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor Kep15/MENLH/4/1996 tentang Program Langit Biru; 14. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta; 15. Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 153/KPTS/1992 tentang Baku Mutu Udara Ambien Daerah di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
BAB II STRATEGI PELAKSANAAN PROGRAM LANGIT BIRU Program Langit Biru sebagai strategi pengendalian pencemaran udara memerlukan pemahaman secara seksama yang mencakup semua aspek dalam pelaksanaan program secara terpadu. A. Strategi Program Berdasarkan Pendekatan Sumber Pencemar 1. Sumber Pencemar Bergerak Sumber Pencemar Bergerak yang berupa alat transportasi (kendaraan bermotor) di Wilayah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan sumber pencemar utama yang senantiasa jumlahnya terus meningkat dari waktu ke waktu. Sebagai langkah pengendalian dalam bentuk pencegahan, maka sumber pencemar bergerak dalam hal ini kendaraan bermotor memerlukan suatu keseriusan dan tindakan nyata, baik tindakan teknis, administratif maupun penegakan hukum. Sebagai salah satu sumber pencemar udara potensial, maka ke depan perlu suatu pemikiran jangka panjang dan inovasi teknologi ramah lingkungan serta penggunaan bahan bakar yang berpotensi sebagai penghasil polutan. Banyak cara atau metode pendekatan yang bisa dijalankan terhadap sumber pencemar ini. Beberapa alternatif pendekatan dalam pelaksanaan program pengendalian pencemaran bisa dimulai dari produsen (industri) kendaraan, dealer (agen pemasaran), pengusaha angkutan, pengusaha bahan bakar dan juga pengemudi (pemakai). Dari kelima sasaran inilah sebenarnya suatu aturan bisa disosialisasikan sekaligus dikenakan, dan dilakukan penegakan hukum. Untuk itu agar kesemuanya menjadi jelas, terarah dan mudah pelaksanaannya, maka pembuatan suatu aturan sangat diperlukan. 2. Sumber Pencemar Tidak Bergerak. Sumber Pencemar Tidak Bergerak yang berupa industri (perusahaan di Wilayah) Proipinsi Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan sumber pencemar walaupun kurang besar dan tidak secepat peningkatan sumber pencemar bergerak, namun senantiasa jumlahnya terus meningkat dan menyebar. Sebagai langkah pengendalian dalam bentuk pencegahan, maka untuk sumber pencemar tidak bergerak diperlukan adanya pengaturan yang tegas dalam operasinya. Upaya pengendalian lebih lanjut di waktu mendatang perlu tindakan nyata, baik tindakan teknis, administratif maupun penegakan hukum. Sumber pencemar tidak bergerak yang cukup potensial, yakni industri atau perusahaan perlu suatu inovasi teknologi dalam mengendalikan emisi gas/partikel buangannya.
Inventarisasi dan klasifikasi sumber pencemar merupakan langkah awal untuk membuat sistem pendekatan dalam rangka pengendalian pencemaran. Beberapa alternatif pendekatan dalam pelaksanaan program pengendalian pencemaran bisa dilakukan dengan perbaikan proses, pemasangan filter pada cerobong asal serta zonasi bagi kegiatan yang direncanakan. Alternatif pendekatan ini harus disosialisasikan kepada pemrakarsa dan atau penanggungjawab kegiatan, sebelum dikenakan sangksi dalam rangka penegakan hukum. Untuk itu agar kesemuanya menjadi lebih jelas, terarah dan mudah pelaksanaannya maka pembuatan aturan sangat diperlukan. B. Strategi Program Berdasarkan Pendekatan Kebijaksanaan (Manajemen Lingkungan) 1. Kebijakan Penanggulangan Pencemaran Setiap pembuangan/pelepasan bahan pencemar ke udara baik secara terus menerus atau insidentil, merupakan suatu bentuk atau memiliki andil dalam menurunkan kualitas lingkungan hidup. Jenis sumber, letak geografi, kondisi vegetasi, arah dan kecepatan angin merupakan faktor utama yang berpengaruh terhadap luas dan sempitnya wilayah penyebaran dampak pencemaran udara. Agar penyebaran pencemaran udara bisa diminimasi, maka upaya penanggulangan harus dilakukan secara terpadu dan terus-menerus yang melibatkan banyak peran. Penanggulangan berarti meminimasi pencemaran, penanggulangan memberi pengertian sebagai bentuk atau tindakan perlindungan terhadap semua komponen lingkungan h idup. Untuk itu agar dalam suatu tindakan dalam rangka penanggulangan pencemaran udara lebih baik, maka pembuatan dan penetapan suatu aturan menjadi sangat penting sebagai bentuk kebijaksanaan dalam penanggulangan pencemaran. 2. Kebijakan Pemulihan Setiap pencemaran udara yang terjadi dan berdampak terhadap menurunnya kualitas lingkungan dan atau menyebabkan tidak berfungsinya suatu lingkungan, maka perlu dilakukan upaya atau tindakan pemulihan lingkungan. Riview peraturan daerah penataan ruang serta penataan kembali zona-zona kegiatan yang menyesuaikan dengan keadaan/kondisi saat ini dan yang akan datang merupakan langkah kebijaksanaan yang harus berorientasi pada pengelolaan lingkungan secara umum. Memindahkan sumber pencemar (re-lokasi) dan atau menghilangkan sumber pencemar dan atau perbaikan lingkungan yang merupakan suatu bentuk kebijaksanaan pemulihan lingkungan. Pemulihan lingkungan akibat adanya pencemaran yang ditimbulkan satu sumber di lokasi terbatas lebih mudah dalam pelaksanaannya, daripada pemulihan kualitas lingkungan akibat adanya pencemaran yang ditimbulkan oleh banyak sumber dengan lokasi/area yang cukup luas. Untuk itu dalam upaya pemulihan kualitas lingkungan peran pemerintah sangat diperlukan, karena adanya keterlibatan dari banyak pihak. Upaya pemulihan kualitas lingkungan lebih banyak melibatkan peran pemerintah, maka diperlukan tindakan hukum secara nyata. Uapya pemulihan lingkungan merupakan indikator kesungguhan semua pihak terhadap Konsistensi Program Langit Biru secara keseluruhan. C. Monitoring dan Evaluasi Program Langit Biru
Sebagai upaya mensukseskan Program Langit Biru, maka perlu adanya tindakan monitoring dan evaluasi sebagaimana yang diamanatkan dalam Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta. Monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan dilakukan 1 (satu) tahun sekali, sedangkan terhadap programnya dilakukan setiap 5 (lima) tahun sekali atau pada akhir tahap kegiatan.
BAB III PROGRAM LANGIT BIRU PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2004 - 2008 Program Langit Biru Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, tahap pertama direncanakan beralngsung selama 5 (lima) tahun, mulai Tahun 2004 – 2008. Pelaksanaan Program Langit Biru Daerah dilakukan secara terpadu dengan memberikan peran kepada semua pihak, baik pemerintah, dunia usaha maupun masyarakat. Program Langit Biru merupakan suatu penjabaran lebih lanjut dari program lingkungan hidup yang bersifat terbuka menjadi tanggung jawab banyak pihak. Sebagai bentuk tanggung jawab bersama semua pihak, maka uraian program kegiatan perlu dijabarkan secara rinci dan jelas, sehingga setiap program selain dapat menjadi acuan sekaligus dapat terimplementasikan sesuai dengan kondisi kualitas udara. A. Tahap I (Tahun 2004) Pelaksanaan Tahap I Program Langit Biru Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2004, meliputi beberapa kegiatan : 1.
Penetapan Baku Mutu Emisi Gas Buang Sumber Bergerak Penetapan Baku Mutu Emisi Gas Buang dari sumber bergerak ditetapkan untuk tingkat Propinsi, sesuai dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000, bahwa baku mutu ditetapkan oleh Gubernur, dengan demikian ketentuan emisi berlaku secara umum diseluruh propinsi. Tahun 2004 Baku Mutu Emisi diharapkan sudah ditetapkan dengan suatu aturan hukum.
2.
Inventarisasi Sumber Pencemar Inventarisasi sumber pencemar akan dilaksanakan setiap tahun sekali, yang akan dipergunakan sebagai dasar untuk perencanaan pengendalian pencemaran udara. Dalam pelaksanaan inventarisasi sumber pencemar bergerak perlu melibatkan beberapa dinas terkait baik tingkat kabupaten/kota maupun propinsi. Tersedianya data dasar ini selain untuk keperluan utama dalam pengendalian pencemaran, juga sangat besar artinya untuk keperluan perencanaan yang berkaitan dengan pendapatan dan pembangunan prasaran fisik yang lain. Sehingga data ini benar-benar multi guna/multi kepentingan.
3.
Sosialisasi Pemanfaatan Bahan Bakar Gas Sosialisasi pemanfaatan bahan bakar gas mulai dikenalkan kepada masyarakat luas di Propinsi DIY pada Tahun 2002, pelaksanaan ini berkat kerja sama antara BAPEDALDA Propinsi DIY dengan PT. PRATAMA MULTI GUNA GAS Bandung. Upaya sosialisasi perlu dilakukan secara berulang dan merata kepada
masyarakat khususnya dunia usaha, hal ini guna memperkenalkan adanya bahan bakar ramah lingkungan bagi kendaraan bermotor. Untuk lebih meningkatkan percepatan dalam cakupan sasaran (masyarakat) maka sosialisasi pemanfaatan bahan bakar gas dilakukan setiap tahun oleh banyak instansi, dengan sasaran pemakai kendaraan bermotor.
4.
Revisi Perda Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2001 Peraturan Daerah yang mengatur tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di jalan dengan Kendaraan Umum di DIY, karena ada sesuatu yang kurang sesuai dengan kondisi saat ini perlu dilakukan perbaikan (revisi). Pada Tahun 2004 direncanakan perbaikan revisi Perda Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sudah bisa selesai, sehingga pada tahun 2005 dan seterusnya operasional perda sudah sesuai dengan kondisi yang ada di masyarakat.
5.
Sosialisasi Program Langit Biru bagi Pengusaha (Bengkel, Pengemudi dan Angkutan) Sosialisasi Program Langit Biru (PROLABIR) kepada pengusaha bengkel, pengemudi dan angkutan umum (barang dan manusia) sangat diperlukan, sehingga pemahaman akan arti dan manfaat suatu program tidak lagi hanya menjadi milik pemerintah saja, melainkan suatu program milik publik. Dengan demikian diharapkan di waktu yang akan datang peran dunia usaha dan masyarakat bisa lebih diandalkan serta memiliki peran penting dalam pelaksanaan pengendalian pencemaran udara. Pelaksanaan sosialisasi program langit biru kepada pengusaha yang jumlah nya cukup banyak perlu dilakukan oleh banyak instansi, baik ditingkat propinsi maupun kabupaten. Sehingga perilaku sadar lingkungan akan tertanam kepada semua orang termasuk para pengusaha dimaksud sejak dini.
6.
Penyediaan Stasiun Pengisi Bahan Bakar Gas Konsekuensi dari upaya pengendalian pencemaran udara akibat pemakaian dan pembakaran bahan bakar minyak (BBM) oleh kendaraan bermotor, maka perlu ada alternatif untuk menetapkan kebijakan tentang pemakan bahan bakar lain yang lebih ramah lingkungan. Pemakai ELPIJI atau gas oleh kendaraan bermotor berdasarkan hasil uji emisi merupakan bahan bakar yang sangat ramah lingkungan, karena tidak banyak menimbulkan pencemaran di udara. Untuk itu program penyediaan bahan bakar gas bagi kendaraan bermotor perlu mendapat respon dari para pengusaha. Oleh karena penyediaan stasiun pengisian bahan bakar gas ini memerlukan investasi yang cukup besar, maka mulai Tahun 2004 masyarakat (pengusaha) harus sudah bisa menangkap program pemerintah secara jelas sehingga bisa merencanakan dengan cepat dan tepat, dengan harapan Tahun 2004 dan seterusnya stasiun pengisian bahan bakar gas siap beroperasi. Langkah ini nantinya juga akan diikuti dengan upaya perintisan penyediaan kendaraan secepat mungkin sehingga ada kesesuaian antara program dengan tujuan yang diharapkan.
7.
Pengawasan Emisi Gas Buang Pengawasan emisi gas buang kendaraan bermotor perlu dilakukan secara berkala, tidak hanya kendaraan angkutan umum namun juga bagi kendaraan peribadi dan dinas. Uji emisi gas buang harus dilakukan secara berkala baik yang bersifat insidental (penjaringan) di jalan raya, uji berkala di dealer-dealer bengkel besar yang telah mendapatkan rekomendasi dari pemerintah atau pool mobil angkutan umum.
Oleh karena uji emisi kendaraan bermotor bersifat umum (probadi, dinas dan komersial), maka pemerintah perlu segera menyiapkan perangkat kerja yang mencukupi. Piohak POLRI dalam hal ini perlu dilibatkan secara tegas, dengan maksud pada saat POLRI melakukan sidak tentang kelengkapan surat-surat kendaraan bermotor juga akan diikuti dengan pengecekan terhadap kelaikan jalan berdasar mutu emisi gas buang, sehingga perlu ada operasi gabungan dalam pelaksanaannya.
8.
Pemberian Insentif Pembelian Converter bagi kendaraan angkutan Umum Berbahan Bakar Gas Sebagai langkah ke depan dalam rangka mengurangi banyak bahan pencemar yang terbuang ke udara akibat pembakaran bahan bakar minyak, maka penggunaan bahan bakar gas diharapkan akan sangat efektif. Terutama bagi kendaraan angkutan umum yang bisa mempelopori penggunaan bahan bakar gas, maka diharapkan pemerintah daerah memberikan insentif bagi pengusaha angkutan umum dalam pembelian converter. Conveter merupakan komponen dalam suatu kendaraan yang diperlukan sebagai prangkat keras dalam penggunaan bahan bakar gas. Karena converter harganya cukup mahal, maka pemerintah melalui Dinas Perhubungan diharapkan bisa memberikannya tepat pada sasarannya sesuai dengan ketentuan dan prioritas dalam penyelenggaraan angkutan.
9.
Inovasi Teknologi Inovasi Teknologi merupakan suatu langkah strategis dalam rangka menciptakan sarana bagi manusia yang lebih mengedepankan teknologi ramah lingkungan. Inovasi Teknologi pada sumber bergerak bisa dilakukan terhadap mesin atau muffer (peredam suara dan penangkap emisi gas buang), sehingga emisi gas buang yang dihasilkan memenuhi baku mutu emisi yang dipersyaratkan. Inovasi Teknologi memberikan ruang kepada dunia usaha atau lembaga swadaya masyarakat atau lembaga penelitian untuk melakukan suatu kajian atau aplikasi penemuan teknologi dalamrangka ikut menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat.
10.
Penetapan Emisi Gas/Partikel Buang Sumber Tidak bergerak Sebagai instrumen lingkungan yang berfungsi untuk mendukung upaya pengendalian pencemaran udara, maka Baku Mutu Emisi bagi kendaraan bermotor perlu ditetapkan secara yuridis dengan tetap memperhatikan tingkat kepentingan daerah. Penyusunan baku mutu emisi yang dikerjakan dalam tahun 2004, diharapkan segera tuntas (selesai), sehingga pada Tahun 2004 sudah bisa ditetapkan dengn produk hukum tingkat propinsi.
11.
Sosialisasi Program Langit Biru bagi Pengusaha Industri Sosialisasi Progam Langit Biru (PROLABIR) kepada pengusaha industri diperlukan, sehingga pemahaman akan arti dan manfaat suatu program tidak lagi hanya menjadi milik pemerintah saja, melainkan suatu program milik publik. Dengan demikian, diharapkan di waktu yang akan datang peran dunia usaha (industri) dan masyarakat bisa lebih diandalkan serta memiliki peran penting dalam pelaksanaan pengendalian pencemaran udara.
Pelaksanaan sosialisasi program langit biru kepada pengusaha yang jumlahnya cukup banyak perlu dilakukan oleh banyak instansi, baik di tingkat propinsi maupun kabupaten. Sehingga perilaku sadar lingkungan akan tertanam kepada semua orang termasuk para pengusaha di maksud sejak dini. 12.
Inventarisasi Kegiatan Sumber Tidak Bergerak Inventarisasi sumber pencemar tidak bergerak yang menimbulkan pencemaran berasal dari kegiatan industri sangat penting dilaksanakan. Langkah ini ditempuh selain sebagai pertimbangan untuk membuat dasar pertimbangan dalam menetapkan kebijakan lebih lanjut juga diperlukan sebagai langkah pembinaan dan bimbingan teknis. Inventarisasi sumber pencemar tidak bergerak dilakukan secara periodik setiap lima tahun sekali. Pada tahun 2004 pelaksanaan inventarisasi bisa dilaksanakan, dan pada tahun 2008 bisa diulang lagi, demikian seterusnya pelaksanaannya secara periodik dan berkala.
13.
Pengawasan Industri (sumber tidak bergerak) Pengawasan emisi gas buang industri (sumber tidak bergerak) perlu dilakukan secara berkala. Pengawasan industri secara internal menjadi tugas dan tanggung jawab kegiatan. Pengawasan juga bisa dilakukan oleh pihak lain dalam hal ini masyarakat atau pemerintah. Pengawasan dilakukan dalam rangka pengendalian sebagai bagian rutinitas pengelolaan lingkungan secara terpadu di perusahaan. Oleh karena pengawasan sebagai tindakan nyata, baik dalam rangka pencegahan dan penanggulangan, maka pengawasan perlu adanya koordinasi serta program yang jelas dan terencana dan melibatkan banyak peran. Koordinasi pelaksanaan program kegiatan bisa dalam arti teknis maupun administratif. Dalam arti teknis, bahwa pengawasan (internal dan eksternal) harus dilakukan dengan standar operasional yang sama, sehingga hasil yang diperoleh memiliki arti dan kepentingan otonomi daerah, maka kabupaten/kota harus lebih aktif melakukan koordinasi dalam rangka pengawasan.
14.
Penetapan Lokasi Titik Pantau Udara Ambien Bahwa atas dasar analisis potensi pencemaran udara, bahwa sumber pencemar udara di Propinsi DIY lebih banyak disebabkan atau bersumber dari kegiatan transportasi. Pada tahun 1997 semenjak ditetapkannya Program Langit Biru Nasional pada tahun 1996, pemerintah Propinsi DIY melalui Biro Bina Lingkungan Hidup bekerja sama dengan instansi terkait telah menetapkan 12 titip Pantau tersebut berdasarkan hasil survey Kepadatan Lalu Lintas Harian (LHR). Karena penetapan lokasi tersebut sudah lebih dari 5 (lima) tahun, maka untuk program selanjutnya lokasi titik tersebut perlu untuk dievaluasi, karena meningkatnya jumlah saran transportasi lima tahun terakhir cukup tajam.
15.
Sosialisasi Baku Mutu Udara Ambien Baku Mutu Udara Ambien untuk wilayah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, sudah ditetapkan melalui Keputusan Gubernur Nomor 153 tahun 2002. Penetapan baku mutu udara ambien diperuntukkan untuk seluruh wilayah propinsi, oleh karena itu pemerintah kabupaten/Kota juga ikut bertanggung jawab dalam pengawasan mutu udara ambien. Sosialisasi Baku Mutu Udara Ambien perlu dilakukan kepada masyarakat luas termasuk kepada dunia usaha, sehingga pemahaman akan arti dan manfaat udara yang bersih dan terhindar dari polusi. Dengan demikian tumbuh pengertian bahwa udara milik umum dan adanya kepedulian dari setiap orang termasuk pemerintah, sehingga memiliki pengertian, persepsi dan cara pandang yang sama
dan kesamaan pandang. Diharapkan di waku yang akan datang peran setiap orang dalam menciptakan suatu lingkungan yang bersih dan sehat akan datang peran setiap orang dalam menciptakan suatu lingkungan yang bersih dan sehat merupakan bentuk tanggung jawab yang harus dilakukan secara suka rela tanpa ada pemaksaaan. 16.
Pengawasan Mutu Udara Ambien Pengawasan mutu udara ambien merupakan salah satu tugas pemerintah yang harus dilakukan secara berkala dan terus-menerus. Pengawasan udara ambien selain dilakukan oleh peerintah, dapat dilakukan oleh pihak lain untuk mengetahui kondisi kualitas udara yang sebenarnya. Pengawasan dilakukan dalam rangka pengendalian sebagai bagian rutinitas pengelolaan lingkungan secara terpadu. Dengan demikian terjadinya kualitas udara ambien dapat diketahui secara dini.
17.
Penyusunan Perda Penghijauan/Perindang Jalan dan Kota Penyusunan perda penghijauan/perindang jalan dan kota sangat diperlukan, hal ini memberikan jaminan atas terpeliharanya pohon perindang di kota, hal ini mengingat sering terjadinya pemotongan yang tidak dilakukan secara baik dan benar. Sehingga banyak pohon penghijauan dan perindang jalan yang mengalami kerusakan lebih banyak disebabkan oleh manusia, sementara tindakan penanaman pohon kembali masih kurang. Karena lebih mengutamakan pendekatan sistem pangawasan, tanpa melihat kewenangan yang berkaitan dengan pengelolaan status badan jalan, maka akan lebih efektif dan efisien bila penyusunan Perda Penghijauan dan Perindang Jalan dan Kota dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota sekaligus dalam pelaksanaannya.
18.
Sosialisasi Program Langit Biru bagi Masyarakat Sosialiasi Program Langit Biru (PROLABIR) selain kepada dunia usaha juga sangat perlu dilakukan kepada Masyarakat Umum. Karena Program Langit Biru tidak saja berisikan program milik pemerintah semata, melainkan juga program yang juga menjadi tugas dan tanggung jawab masyarakat secara umum. Upaya ini perlu dilakukan agar tidak terjadi kekeliruan penafsiran bahwa Program Langit Biru adalah program milik pemerintah yang pelaksanaannya menjadi tanggung jawab pemerintah saja. Untuk itu agar sosialisasi kepada masyarakat tepat sasaran dan tepat dalam pelaksanaannya, maka perlu ada koordinasi yang melibatkan banyak pihak sesuai dengan peran masing-masing.
19.
Evaluasi Penataan Ruang Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarat Penataan ruang merupakan kunci utama pengelolaan lingkungan secara umum, agar ke depan fungsi penataan ruang berhasil dengan baik, maka terhadap penataan Ruang Propinsi yang sudah dilaksanakan selama ini perlu ditinjau kembali untuk menyesuaikan dengan perkembangan yang terjadi saat ini. Selambat-lambatnya pada tahun 2004 perlu segera mungkin evaluasii terhadap peraturan dan pelaksanaan tentang penataan ruang yang sudah ada. Langkah ini dimaksudkan untuk mempercepat upaya pengendalian pencemaran udara yang berkaitan dengan indikasi meningkatnya bahan pencemar di udara. Evaluasi penataan ruang perlu dilakkan setiap tahun, guna menghindari adanya penyimpangan dalam implementasinya.
20.
Evaluasi Penataan Ruang Kabupaten/Kota
Sesuai dengan Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 bahwa Pemerintah Kabupaten/Kota kedudukannya tidak lagi dibawah Pemerintah Propinsi, namun mengingat kabupaten/Kota perlu tetap memperhatikan Penataan Ruang Propinsi. Penataan ruang lebih detail pelaksanaannya di Kabupaten/Kota sehingga merupakan kunci utama pengelolaan lingkungan secara umum. Agar ke depan fungsi penataan ruang berhasil dengan baik, maka Penataan Ruang Kabupaten/Kota yang sudah ada perlu di evaluasi secara cermat. Selambat-lambatnya pada tahun 2004 perlu segera mungkin evaluasi terhadap pengaturan dan pelaksanaan tentang penataan ruang serta selambatnya tahun 2007 Perda Penataan Ruang Kabupaten/Kota yang sudah ada perlu direvisi. Langkah ini dimaksudkan untuk mempercepat upaya pengendalian pencemaran udara yang berkaitan dengan indikasi meningkatnya bahan pencemar di udara. Evaluasi penataan ruang perlu dilakukan setiap tahun, guna menghindari adanya penyimpangan dalam implementasinya.
21.
Evaluasi Penataan Ruang Kecamatan Evaluasi Tata Ruang Kecamatan merupakan tindak lanjut dari evaluasi penataan ruang kabupaten/kota, langkah ini dilakukan untuk menghindari terjadinya ketidaksesuaian dalam implementasinya. Selambatnya tahun 2008 Perda Penataan Ruang Kecamatan perlu untuk direvisi, sebagai penyesuaian dengan program kebijakan di atasnya. Kecamatan merupakan wilayah yang tidak bersifat otonom, oleh karena kedudukannya terikat dengan kedudukan penataan ruang harus tetap memperhatikan dengan pengaturan yang ada diatasnya.
22.
Evaluasi Mutu Udara Ambien Sebagai langkah untuk mengevaluasi program secara keseluruhan, maka salah satunya adalah perlunya evaluasi udara ambien secara menyeluruh yang dilakukan secara bersama-sama oleh Pemerintah Propinsi dan Kabupaten/Kota dengan melibatkan banyak sektor terkait. Evaluasi dilakukan setiap tahun, dengan tujuan agar indikasi masuknya polutan ke ekosistem udara bisa diketahui lebih dini. Baik dan buruknya mutu udara ambien merupakan tolok ukur berhasil tidaknya pengendalian pencemaran udra. Oleh karenanya evaluasi harus memberikan informasi yang jelas tentang potensi pencemaran, upaya/tindakan pengendalian yang dilakukan dan keberhasilan / ketidakberhasilannya serta solusi untuk langkah berikutnya.
23.
Penegakan Hukum Lalu Lintas Pelaksanaan kegiatan penegakan hukum yang berkaitan dengan lalu lintas jalan walaupun sudah berjalan lama, namun demikian hal itu tetap perlu menjadi bagian dari pelaksanaan program langit biru. Hal ini karena perkembangan penggunaan sarana transportasi yang begitu besar, sehingga ketaatan hukum lalu lintas perlu ditegakkan secara intensif. Karenanya konsistensi aparat penegak hukum (POLRI) dalam memberikan sanksi hukum bagi para pelanggar sangat diperlukan. Selain daripada itu, PPNS-Perhubungan juga dituntut memainkan perannya dalam menertibkan pelanggaran undang-undang tersebut.
B. Tahap II (Tahun 2005) Pelaksanaan Tahap II Program Langit Biru Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2005, meliputi beberapa kegiatan : 1. Inventaris Sumber Pencemar ========== Program Kegiatan Lanjutan =========
2. Sosialisasi Pemanfaatan Bahan Bakar Gas ========== Program Kegiatan Lanjutan ========= 3. Pelatihan bagi Pengusaha Bengkel, Pengemudi dan Pengusaha Angkutan Dalam Rangka pelaksanaan Program Langit Biru keterlibatan pengusaha bengkel, pengemudi dan pengusaha angkutan cukup besar. Karena merekalah awal dari suatu pengertian tentang penggunaan kendaraan bermotor yang laik jalan (sesuai dengan kondisi motor yang baik). Pengertian, pemahaman yang baik dan benar tentang keterpaduan program Langit Biru dengan tugas dan tanggung jawab yang mereka kerjakan merupakan suatu nilai tersendiri dan memiliki arti lebih besar dalam ikut serta pengendalian pencemaran ilmu dan pengetahuan bagi mereka, juga diharapkan akan sampai pada tahap implementasi/penerapan. 4. Penyusunan Perda Pengendalian Pencemaran dari Sumber Bergerak Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 sebenarnya merupakan salah satu bentuk pengendalian pencemaran udara, pemasalahan di Propinsi DIY yang berkaitan dengan kendaraan bermotor, bukan semata-mata berkaitan dengan masalah kelengkapan administrasi kendaraan dan pengemudinya, melainkan adanya suatu pemikiran ketidakadilan atas banyaknya dan terus meningkatnya jumlah kendaraan bermotor yang beroperasi di wilayah Propinsi DIY sementara mereka bebas dari tanggung jawab dalam pembayaran pajak. Oleh karena pertimbangan atas hak dan kewajiban bagi setiap orang dalam pengelolaan lingkungan hidup, maka perlu dibuat suatu aturan bagi kendaraan yang t idak wajib pajak tersebut berkaitan dengan upaya pengendalian pencemaran. 5. Sosialisasi Prolabir bagi Pengusaha Bengkel, Pengemudi dan Pengusaha Angkutan ========== Program Kegiatan Lanjutan ========= 6. Penyediaan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas ========== Program Kegiatan Lanjutan ========= 7. Pengawasan Emisi Gas Buang ========== Program Kegiatan Lanjutan =========
8. Pembelian Insentif Pembelian Converter bagi Kendaraan Angkutan Umum berbahan Bakar Gas ========== Program Kegiatan Lanjutan ========= 9. Inovasi Teknologi ========== Program Kegiatan Lanjutan ========= 10. Sosialisasi Program Langit Biru bagi Pengusaha Industri ========== Program Kegiatan Lanjutan ========= 11. Pelatihan bagi Pengusaha Industri Dalam rangka pelaksanaan Program Langit Biru keterlibatan pengusaha (industri) cukup besar. Pengertian, pemahaman yang baik dan benar tentang keterpaduan Program Langit Biru dengan tugas dan tanggung jawab yang mereka kerjakan merupakan suatu nilai tersendiri dan memiliki arti lebih besar dalam ikut serta pengendalian pencemaran udara. Oleh karena itu melalui pendidkan dan
pelatihan, selain meningkatkan ilmu dan pengetahuan mereka, juga diharapkan akan sampai pada tahap implementasi/penerapan. 12. Pembinaan Teknis Industri/Perusahaan Bimbingan teknis di perusahaan perlu dilakukan, hal ini selain ditekankan pada upaya pengendalian pencemaran, juga dalam rangka pembinaan teknis secara umum yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan perusahaan. Oleh karena kegiatan pengendalian perusahaan berkaitan dengan banyak kegiatan atau proses industri, maka diperlukan suatu pemahaman dan kesepakatan antara perusahaan dengan pemerintah.
13. Pemasangan Filter Cerobong Asap Kegiatan industri/perusahaan yang saat ini sudah beroperasi yang dalam kegiatannya secara terus-menerus menghasilkan gas dan partikel, maka berkenaan dengan adanya Program Langit Biru wajib untuk melakukan pemasangan filter/saringan yang berfungsi menurunkan jumlah bahan pencemar yang dibuang ke lingkungan. Karena proses pemasangan filter di perusahaan memerlukan waktu dan biaya, maka perlu bimbingan teknis serta pengertian yang benar hal tersebut. Langkah teknis ini perlu dibarengi dengan adanya penyiapan “lobang samping” yang diperlukan untuk melakukan pengawasan terhadap mutu emisi gas buang. 14. Pemasangan Penghisap Debu/Partikel Kegiatan industri/perusahaan yang saat ini sudah beroperasi dalam kegiatan secara terus menerus menghasilkan partikel dari dalam ruangan kerja, maka berkenaan dengan adanya Program Langit Biru perlu ada upaya untuk melakukan pemasangan alat penghisap debu/partikel yang berfungsi menurunkan jumlah bahan pencemar yang dibuang ke lingkungan. Karena proses pemasangan alat penghisap debu di perusahaan memerlukan waktu dan biaya, maka perlu bimbingan teknis serta pengertian yang benar. Program ini wajib dilakukan baik semata-mata berkaitan dengan upaya pengendalian pencemaran karena keluarnya debu ke lingkungan t idk dari cerobong asap semata melainkan juga sebagai upaya perlindungan terhadap tenaga kerja yang ada di dalam lingkungan perusahaan (K3). 15. Pengawasan Industri (sumber tidak bergerak) ========== Program Kegiatan Lanjutan ========= 16. Sosialisasi Baku Mutu Udara Ambien ========== Program Kegiatan Lanjutan ========= 17. Penataan Lalu Lintas Inter dan Antar Kabupaten/Kota Sumber pencemar udara di Propinsi DIY paling besar bersumber dari sumber bergerak (Kendaraan bermotor), karena potensinya cukup tinggi dan hal itu berkaitan dengan menajemen transportasi, maka ke depan perlu suatu usaha penataan lalu lintas secara baik dan benar. Sehingga terjadinya stagnasi arus lalu lintas pada suatu ruas dapat dihindari dan ditekan sekecil mungkin, dengan tetap mempertimbangkan aspek populasi kendaraan bermotor, prosentase kenaikan populasi kendaraan bermotor, daya tampung badan jalan serta faktor pendorong (aktivitas lain). 18. Pembuatan Jalur Hijau Jalan Propinsi
Dalam rangka memberikan filter dan atau penanggulangan pencemaran dari kendaraan bermotor, maka perlu adanya upaya dan atau penanaman pohon perindang jalan. Langkah ini perlu dilakukan secepatnya mengingat semakin menurunnya jumlah pohon perindang jalan yang ada di sepanjang jalan propinsi dan jalan negara. Agar pembuatan jalur hijau bisa terlaksanan dengan baik, maka perlu diikuti dengan penyusunan aturan (perda) agar tanaman/penghijauan aman dari perusakan/penebangan oleh pihak-pihak tertentu. Agar dalam penyusunan dan pelaksanaannya bisa menampung semua kepentingan, maka perlu ada koordinasi secara intensif, karena lingkup jalur hijau tidak hanya pada satu kabupaten/kota, melainkan semua propinsi juga harus melaksanakan hal ini. Pada sisi lain keterlibatan instansi lingkungan sangat diperlukan dalam hal penyusunan aturan ini, karena aturan diperuntukkan tidak saja kepada upaya pembuatan dan pemeliharaan jalur hijau yang bersifat baru melainkan adanya upaya melindungi beberapa jenis pohon yang perlu dilindungi. 19. Pembuatan Jalur Hijau Jalan Kabupaten/Kota Dalam rangka memberikan filter dan atau penanggulangan pencemaran dari kendaraan bermotor, maka perlu ada upaya dan atau penanaman pohon perindang jalan. Langkah ini perlu untuk dilakukan secepatnya mengingat semakin menurunnya jumlah pohon perindang jalan yang ada di sepanjang jalan kebupaten/kota. 20. Pengawasan Mutu Udara Ambien ========== Program Kegiatan Lanjutan ========= 21. Penyusunan Perda Penghijauan/perindang jalan dan kota ========== Program Kegiatan Lanjutan ========= 22. Sosialisasi Program Langit Biru kepada masyarakat ========== Program Kegiatan Lanjutan =========
23. Evaluasi Penataan Ruang propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
========== Program Kegiatan Lanjutan =========
24. Penyusunan Pedoman Teknisi Pemilihan Kuantias Udara Setiap terjadi pencemaran lingkungan (pencemaran udara) maka langkah yang harus ditempuh adalah memulihkan kualitas lingkungan. Bila pencemaran itu disebabkan dari satu sumber yang jelas, maka pemulihan lingkungan itu menjadi tugas dan tanggung jawab kegiatan itu, namun bila yang terjadi adalah rusaknya lingkungan yang disebabkan oleh multi dan banyak sumber, maka pemerintah harus mengambil inisiatif untuk pemulihannya. Untuk itu perlu dibuat suatu pedoman yang mempermudah upaya dan atau tindakan pemulihan lingkungan. 25. Evaluasi Penataan Ruang Kabupaten/Kota ========== Program Kegiatan Lanjutan ========= 26. Evaluasi Penataan Ruang Kecamatan ========== Program Kegiatan Lanjutan ========= 27. Evaluasi Mutu Udara Ambien ========== Program Kegiatan Lanjutan ========= 28. Penegakan Hukum Lalu Lintas (UU No. 14 tahun 1992)
========== Program Kegiatan Lanjutan =========
C. Tahap III (Tahun 2006) Pelaksanaan Tahap III Program Langit B iru Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2006, meliputi beberapa kegiatan : 1. Inventarisasi Sumber Pencemar ========== Program Kegiatan Lanjutan ========= 2. Sosialisasi Pemanfaatan Bahan Bakar Gas ========== Program Kegiatan Lanjutan ========= 3. Pelatihan bagi Bengkel, Pengemudi dan Pengusaha Angkutan ========== Program Kegiatan Lanjutan ========= 4. Sosialisasi Program Langit Biru bagi Bengkel, Pengemudi dan Pengusaha Angkutan ========== Program Kegiatan Lanjutan ========= 5. Penyediaan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas ========== Program Kegiatan Lanjutan ========= 6. Pengawasan Emis Gas Buang ========== Program Kegiatan Lanjutan ========= 7. Pemberian Insentif Pembelian Converter bagi Kendaraan Angkutan Umum berbagai gas ========== Program Kegiatan Lanjutan ========= 8. Inovasi Teknologi ========== Program Kegiatan Lanjutan ========= 9. Sosialisasi Program Langit Biru bagi Pengusaha Industri ========== Program Kegiatan Lanjutan ========= 10. Pelatihan Bagi Pengusaha Industri ========== Program Kegiatan Lanjutan ========= 11. Pembinaan Teknisi Industri/Perusahaan ========== Program Kegiatan Lanjutan ========= 12. Pemasangan filter Cerobong Asap ========== Program Kegiatan Lanjutan ========= 13. Pemasangan penghisap debu/partikel ========== Program Kegiatan Lanjutan ========= 14. Penyusunan Perda Pengendalian Pencemaran Sumber Tidak Bergerak Pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 1977 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup merupakan payung dari seluruh aturan yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan hidup daerah. Mengingat arti penting dalam rangka pengendalian pencemaran udara dari kegiatan sumber tidak bergerak maka perlu disusun perda yang mengatur pengendalian pencemaran sumber tidak bergerak.
15. Pengawasan Industri (Sumber Tidak Bergerak) ========== Program Kegiatan Lanjutan ========= 16. Pembuatan Jalur Hijau Jalan Propinsi ========== Program Kegiatan Lanjutan ========= 17. Pembuatan Jalur Hijau jalan Kabupaten/Kota ========== Program Kegiatan Lanjutan ========= 18. Pembuatan Hutan Kota Paru-paru kota sebagai filter dan penyegar udara bebas sangat penting artinya bagi manusia dan makhluk hidup lainnya. Hal ini mengingat semakin padatnya pemukiman yang ada di wilayah kota, serta terus bertambahnya aktifitas manusia yang tanpa disadari telah mempersempit ruang terbuka hijau sebagai paru-paru kota. Untuk itu perlu dibuat suatu aturan yang jelas tentang luas minimal hutan kota, sebagai upaya pengelolaan lingkungan kota secara umum. 19. Pembuatan Perindang Sekolah Perindang sekolah sebagai filter dan penyegar udara bebas sangat penting artinya bagi lingkungan sekolah dalam turut serta memberikan suasana segar dalam penyelenggaraan proses belajar mengajar. Sekolah sebagai tempat untuk menimba ilmu dan menciptakan kader bangsa yang memiliki kualitas ilmu yang tinggi serta membentuk perilaku dan budi pekerti para siswa, maka dengan sendirinya sekolah harus bisa memberikan suasana yang teduh dan nyaman. Keberadaan perindang sekolah sangat diperlukan, sebagai upaya membuat dan menciptakan lingkungan yang teduh, segar dan sehat. Untuk itu perlu penyadaran sekaligus mendorong pihak pengelola sekolah untuk bisa mengelola lingkungan sekolah dengan baik tanpa harus meninggalkan fungsi utamanya. 20. Pembuatan Perindang Kampus Perguruan Tinggi Perindang Kampus Perguruan Tinggi sebagai filter dan penyegar udara bebas sangat penting artinya bagi lingkungan pendidikan dalam turut serta memberikan suasana segar dalam penyelenggaraan proses belajar mengajar. Sebagaimana halnya di sekolah, kampus perguruan tinggi juga sebagai tempat untuk menimba ilmu dan menciptakan kader bangsa yang memiliki kualitas ilmu yang tinggi serta membentuk perilaku dan budi pekerti para mahasiswa, maka dengan sendirinya kampus harus bisa memberikan suasana yang teduh dan nyaman. Keberadaan perindang kampus perguruan tinggi sangat diperlukan, sebagai upaya untuk membuat dan menciptakan lingkungan yang teduh, segar dan sehat. Untuk itu perlu upaya penyadaran sekaligus mendorong pihak pengelola perguruan tinggi untuk bisa mengelola lingkungan dengan baik tanpa harus meninggalkan fungsi utamanya. 21. Pembuatan Perindang Industri/Kawasan Industri Industri atau perusahaan sebagai sumber kegiatan yang potensi menimbulkan pencemaran perlu ada suatu filter hidup yang berfungsi untuk mengendalikan terjadinya pencemaran udara. Fungsi perindang industri selain dimaksudkan untuk menanggulangi terjadinya pencemaran udara juga diharapkan mampu memberikan kesejukan dan kenyamanan di lingkungan perusahaan. Untuk itu perlu penyadaran dan kesadaran oleh penanggung jawab kegiatan dalam pembuatan perindang industri.
22. Pembuatan Perindang di Kawasan Cagar Budaya Kawasan cagar budaya sebagai aset daerah yang memiliki nilai tinggi sebagai warisan budaya bangsa, perlu upaya perlindungan dalam arti luas. Penanaman pohon perindang di kawasan cagar budaya merupakan langkah strategis, karena sebagai penyejuk udara yang menambah indahnya lingkungan cagar budaya juga akan bermanfaat mengandalkan terjadinya pencemaran udara yang timbul akibat adanya emisi gas buang kendaraan bermotor dari para pengunjung. Upaya ini tentu sangat erat kaitannya dengan telah ditetapkannya Baku Mutu Udara Ambien melalui Keputusan gubernur Nomor 153 Tahun 2002 yang juga mengatur tentang upaya perlindungan benda-benda cagar budaya. 23. Pembuatan perindang di Kawasan Perdagangan dan Terminal Kawasan perdagangan dan terminal sebagai sumber kegiatan potensi menimbulkan pencemaran perlu ada suatu filter hidup yang berfungsi untuk mengendalikan terjadinya pencemaran udara. Fungsi pohon perindang selain dimaksudkan untuk menanggulangi terjadinya pencemaran udara juga diharapkan mampu memberikan kesejukan dan kenyamanan di lingkungan kawasan perdagangan dan terminal. Untuk itu perlu penyadaran oleh penanggung jawab kegiatan dalam pembuatan perindangan di kawasan perdagangan dan terminal. 24. Pembuatan Perindang Kantor Pemerintah dan Swasta Perindang kantor Pemerintah dan Kantor swasta sebagai filter dan penyegar udara bebas sangat penting artinya bagi lingkungan kantor yang bersangkutan. Sebagaimana halnya di sekolah dan Kampus Perguruan Tinggi, kantor merupakan tempat kerja yang memerlukan suasana sejuk dan sehat, yang diperuntukkan bagi semua karyawan yang berada di kantor tersebut. Sebagai tempat untuk bekerja dan menyusun kebijaksanaan makro dalam pembangunan serta membentuk perilaku dan budi pekerti bagi karyawan, maka dengan sendirinya kantor harus bisa memberikan suasana yang teduh dan nyaman. Keberadaan perindang kantor pemerintah/swasta sangat diperlukan, sebagai upaya untuk membuat dan menciptakan lingkungan yang teduh, segar dan sehat. Untuk itu perlu upaya penyadaran sekaligus mendorong semua pihak dalam hal ini pemimpin instansi kantor untuk bisa mengelola lingkungan dengan baik tanpa harus meninggalkan fungsi utamanya. 25. Pengawasan Mutu Udara Ambien ========== Program Kegiatan Lanjutan ========= 26. Sosialisasi Program Langit Biru ========== Program Kegiatan Lanjutan ========= 27. Evaluasi Penataan Ruang Propinsi ========== Program Kegiatan Lanjutan ========= 28. Evaluasi Penataan Ruang Kabupaten/Kota ========== Program Kegiatan Lanjutan ========= 29. Evaluasi Penataan Ruang Kecamatan ========== Program Kegiatan Lanjutan ========= 30. Evaluasi Mutu Udara Ambien ========== Program Kegiatan Lanjutan ========= 31. Penegakan Hukum Lalu Lintas (UU No. 14 Tahun 1993)
========== Program Kegiatan Lanjutan =========
D. Tahap IV (Tahun 2007) Pelaksanaan Tahap IV Program Langit Biru Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2007, meliputi beberapa kegiatan : 1. Inventarisasi Sumber Pencemar ========== Program Kegiatan Lanjutan ========= 2. Sosialisasi Pemanfaatan Bahan Bakar Gas ========== Program Kegiatan Lanjutan =========
3. Pelatihan Bagi Bengkel, Pengemudi, Dan Pengusaha Angkutan
========== Program Kegiatan Lanjutan =========
4. Penyediaan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas ========== Program Kegiatan Lanjutan ========= 5. Pengawasan Emisi Gas Buang ========== Program Kegiatan Lanjutan =========
6. Pemberian Insentif Pembelian Converter Bagi Kendaraan Angkutan Umum Berbahan Bakar Gas ========== Program Kegiatan Lanjutan ========= 7. Inovasi Teknologi ========== Program Kegiatan Lanjutan ========= 8. Pelatihan Bagi Pengusaha Industri ========== Program Kegiatan Lanjutan ========= 9. Pembinaan Teknis Industri/Perusahaan ========== Program Kegiatan Lanjutan ========= 10. Pemasangan Filter Cerobong Asap/Debu ========== Program Kegiatan Lanjutan ========= 11. Pemasangan Penghisap Debu/Partikel ========== Program Kegiatan Lanjutan ========= 12. Pengawasan Industri ========== Program Kegiatan Lanjutan ========= 13. Pembuatan Jalur Hijau Jalan Propinsi ========== Program Kegiatan Lanjutan ========= 14. Pembuatan Jalur Hijau Jalan Kabupaten/Kota ========== Program Kegiatan Lanjutan ========= 15. Pembuatan Hutan Kota ========== Program Kegiatan Lanjutan =========
16. Pembuatan Perindang Sekolah ========== Program Kegiatan Lanjutan ========= 17. Pembuatan Perindang Kampus Perguruan Tinggi ========== Program Kegiatan Lanjutan ========= 18. Pembuatan Perindang Perusahaan/Kawasan Industsri ========== Program Kegiatan Lanjutan ========= 19. Pembuatan Perindang Di Kawasan Cagar Budaya ========== Program Kegiatan Lanjutan ========= 20. Pembuatan Perindang Kantor Perdagangan/Terminal ========== Program Kegiatan Lanjutan ========= 21. Pembuatan Perindang Kantor Pemerintah Dan Swasta ========== Program Kegiatan Lanjutan ========= 22. Pengawasan Mutu Udara Ambien ========== Program Kegiatan Lanjutan ========= 23. Sosialisasi Program Langit Biru Kepada Masyarakat ========== Program Kegiatan Lanjutan ========= 24. Evaluasi Penataan Ruang Propinsi ========== Program Kegiatan Lanjutan ========= 25. Evaluasi Penataan Ruang Kabupaten/Kota ========== Program Kegiatan Lanjutan ========= 26. Evaluasi Penataan Ruang Kecamatan ========== Program Kegiatan Lanjutan ========= 27. Evaluasi Mutu Udara Ambien ========== Program Kegiatan Lanjutan ========= 28. Penegakan Hukum Lalu Lintas (UU No. 14 Tahun 1992) ========== Program Kegiatan Lanjutan =========
E. Tahap V (Tahun 2008) Pelaksanaan Tahap V Program Langit Biru Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2008, meliputi beberapa kegiatan : 1. Inventarisasi Sumber Pencemar ========== Program Kegiatan Lanjutan ========= 2. Sosialisasi Pemanfaatan Bahan Bakar Gas ========== Program Kegiatan Lanjutan ========= 3. Penyediaan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas ========== Program Kegiatan Lanjutan =========
4. Pengawasan Emisi Gas Buang ========== Program Kegiatan Lanjutan ========= 5. Pemberian Insentif Pembelian Converter Bagi Kendaraan Angkutan Umum Berbahan Bakar Gas ========== Program Kegiatan Lanjutan ========= 6. Inovasi Teknologi ========== Program Kegiatan Lanjutan ========= 7. Inventarisasi Sumber Pencemar Tidak Bergerak ========== Program Kegiatan Lanjutan ========= 8. Pembinaan Teknis Industri/Perusahaan ========== Program Kegiatan Lanjutan ========= 9. Pemasangan Filter Cerobong Asap/Debu ========== Program Kegiatan Lanjutan ========= 10. Pemasangan Penghisap Debu/Partikel ========== Program Kegiatan Lanjutan ========= 11. Pengawasan Industri (sumber tidak bergerak) ========== Program Kegiatan Lanjutan ========= 12. Pembuatan Jalur Hijau Jalan Propinsi ========== Program Kegiatan Lanjutan ========= 13. Pembuatan Jalur Hijau Jalan Kabupaten/Kota ========== Program Kegiatan Lanjutan ========= 14. Pembuatan Hutan Kota ========== Program Kegiatan Lanjutan ========= 15. Pembuatan Perindang Sekolah ========== Program Kegiatan Lanjutan ========= 16. Pembuatan Perindang Kampus Perguruan Tinggi ========== Program Kegiatan Lanjutan ========= 17. Pembuatan Perindang Perusahaan/Kawasan Industsri ========== Program Kegiatan Lanjutan ========= 18. Pembuatan Perindang Di Kawasan Cagar Budaya ========== Program Kegiatan Lanjutan ========= 19. Pembuatan Perindang Kantor Perdagangan/Terminal ========== Program Kegiatan Lanjutan ========= 20. Pembuatan Perindang Kantor Pemerintah Dan Swasta ========== Program Kegiatan Lanjutan ========= 21. Pengawasan Mutu Udara Ambien
========== Program Kegiatan Lanjutan ========= 22. Sosialisasi Program Langit Biru Kepada Masyarakat ========== Program Kegiatan Lanjutan ========= 23. Evaluasi Penataan Ruang Propinsi ========== Program Kegiatan Lanjutan ========= 24. Evaluasi Penataan Ruang Kabupaten/Kota ========== Program Kegiatan Lanjutan ========= 25. Evaluasi Penataan Ruang Kecamatan ========== Program Kegiatan Lanjutan ========= 26. Evaluasi Mutu Udara Ambien ========== Program Kegiatan Lanjutan ========= 27. Penegakan Hukum Lalu Lintas (UU No. 14 Tahun 1992) ========== Program Kegiatan Lanjutan ========= Uraian detail sebagaimana tersebut merupakan suatu acuan dapat melaksanakan setiap program kegiatan sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan dan disepakati. Jabaran lebih lengkap tentang urutan prioritas dan pelaksanaan tahap demi tahap Program Langit Biru Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana termuat dalam matrik pada halaman berikut.
MATRIK PROGRAM LANGIT BIRU PROPINSI DAERAHISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2004 – 2008
NO. 1
PROGRAM Pengendalian Pencemaran Udara
SUB PROGRAM Pencegahan Pencemara n a.1. Sumber Bergerak
KEGIATAN
a.
2004
TARGET 5 TAHUN 2005 2006 2007
a.1.1. Penetapan Emisi Gas buang
xxxx
a.1.2. Inventarisasi sumber pencemar
xxxx
xxxx
xxxx
xxxx
a.1.3. Sosialisasi pemanfaatan bahan bakar gas
xxxx
xxxx
xxxx
xxxx
a.1.4. Revisi Perda Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2001
xxxx
PELAKSANAN / INSTANSI
- Bapepeda DIY
a.1.5. Pelatihan bagi bengkel, pengemudi dan pengusaha angkutan
xxxx
a.1.6. Penyusunan Perda Pengendalian Pencemaran Udara Sumber Bergerak a.1.7. Sosialisasi Program Langit Biru bagi pengusaha bengkel, pengemudi dan pengusaha angkutan
xxxx xxxx
2008
xxxx
xxxx
xxxx
xxxx
LOKASI
SUMBER DANA
Se DIY
APBD I
xxxx - Kabupaten/Kota - Badedalda DIY - Dishub DIY
Kab/kota Se DIY Se DIY
APBD II APBD I APBD I
xxxx - Badedalda DIY - Disperindag DIY - Dishub DIY - Kabupaten/Kota - LSM - Dishub DIY
Se DIY Se DIY Se DIY Kab/Kota Se DIY Se DIY
APBD I APBD I APBD I APBD II Swadana APBD I
- Diperindag DIY - Dishub DIY - Kabupaten/Kota - Organda - LSM - Badedalda DIY
Se DIY Se DIY Kab/Kota Se DIY Se DIY Se DIY
APBD I APBD I APBD II Swadana Swadana APBD I
- Disperindag DIY - Dishub DIY - Kabupaten/Kota - Organda - LSM
Se DIY Se DIY Kab/Kota Se DIY Se DIY
APBD I APBD I APBD II Swadana Swadana
INDIKATOR
Mentapkan Baku mutu Emisi Gas buang Tersedianya data kegiatan sumber pencemar bergerak Tersosialisasinya pemanfaatan bahan bakar gas untuk kendaraan bermotor Tersusunnya kembali Perda tentang Penyl. Angk. Org di jalan dgn Kendaran umum Terlatihnya para pengusaha bengkel, angkutan dan pengemudi Tersusunnya perda pengendalian pencemaran udara Tersampaikannya informasi Program Langit Biru kepada para pengusaha
EVALUASI PROGRAM
TIM TIM
TIM
TIM
TIM
TIM
a.2. Sumber tidak bergerak
a.1.8. Penyediaan stasiun Pengisian Bahan bakar gas
xxxx
xxxx
xxxx
xxxx
a.1.9. Pengawasan Emisi gas buang
xxxx
xxxx
xxxx
xxxx
a.1.10. Pemberian insentif pembelian converter bagi kendaraan angkutan umum berbahan bakar gas
xxxx
xxxx
xxxx
xxxx
a.1.11 Inovatif Teknologi
xxxx
xxxx
xxxx
xxxx
a.2.1. Penetapan emisi gas/partikel sumber tidak bergerak
xxxx
a.2.2. Sosialisasi Prolabir bagi pengusaha
xxxx
a.2.3. Inventarisasi sumber pencemar tidak bergerak
xxxx
xxxx
xxxx
a.3.4. Pelatihan bagi pengusaha
xxxx
xxxx
xxxx
a.2.5. Pembinaan Teknis Industri/ Perusahaan
xxxx
xxxx
xxxx
a.2.6. Pemasangan Filter cerobong asap/debu
xxxx
xxxx
xxxx
a.2.7. Pemasangan penghisap debu / partikel
xxxx
xxxx
xxxx
xxxx - Organda - LSM - Dunia Usaha - kabupaten/kota xxxx - Dishub DIY - Bapedalda DIY - Kabupaten/kota - Pengusaha angkutan xxxx - Dishub DIY - LSM - Dunia Usaha
Se DIY Se DIY Se DIY Kab/Kota ccc Base Camp
Swadana Swadana Swadana APBD II APBD I APBD I APBD II Swadana
Se DIY Se DIY Se DIY
APBD I Swadana Swadana
xxxx - LSM - Dunia Usaha - Litbang PT
Se DIY Se DIY Se DIY
Swadana Swadana Swadana
- Bapedalda DIY
Se DIY
APBD I
- Disperindag DIY - Bapedalda DIY - Kabupaten/kota
Se DIY Se DIY Kab/Kota
APBD I APBD I APBD Ii
xxxx - Kabupaten/kota - Bapedalda DIY - Disperindag DIY
Kab/Kota Se DIY Se DIY
APBD II APBD I APBD I
- Bapedalda DIY - Disperindag DIY - Kabupaten/kota - LSM xxxx - Bapedalda DIY - Disperindag DIY - Kabupaten/kota
Se DIY Se DIY Kab/Kota Se DIY Se DIY Se DIY Kab/Kota
APBD I APBD I APBD II Swadana APBD I APBD I APBD II
xxxx - Pengusaha/ Penanggung jawab kegiatan xxxx - Pengusaha/ Penanggung jawab kegiatan
Perusaha an
Swadana
Perusaha an
Swadana
Terbangunnya SPBG di wilayah propinsi DIY secara merata Terawasinya emisi gas buang kendaraan bermotor secara berkala Tersedianya dana insentif bagi kendaraan bermotor pemakai bahan bakar gas Tersosialisasinya penggunaan teknologi ramah lingkungan Tersusunnya baku Emisi Mutu
TIM
TIM
TIM
TIM
TIM
Tersampaikannya informasi program langit biru kepada pengusaha Tersedianya data kegiatan sumber pencemar tidak bergerak Terlatihnya para pengusaha
TIM
Terlatihnya para pengusaha dalam pengendalian pencemaran Terpasangnya filter cerobong asap pada industri Terpasang alat penghisap debu ruangan pada industri
TIM
TIM
TIM
TIM TIM
a.2.8. Pemasangan penghisap cerobong debu/partikel
b.
Penanggula ngan Pencemara n
xxxx
xxxx
xxxx
xxxx - Bapedalda DIY
Perusaha an
Swadana
xxxx
xxxx
xxxx
xxxx - Bapedalda DIY - Kabupaten/kota - LSM - Masyarakat - Pengusaha / Penanggung Jawab Kegiatan - Bapedalda DIY - Bapedald/ Kapedal
Se DIY Se DIY Kab/Kota Se DIY Setempat Perusaha an Se DIY Kab/Kota
APBD I APBD I APBD II Swadana Swadana Swadana
xxxx
- Bapedalda DIY - Kabupaten/kota - LSM
b.3. Penataan lalu lintas inter dan antar kabupaten/kota
xxxx
- Kabupaten/kota - Dishub DIIY
b.4. Pembuatan jalur hijau pada jalan propinsi
xxxx
xxxx
xxxx
xxxx - Doskimpraswil
b.5. Pembuatan jalur hijau pada jalan kabupaten/kota
xxxx
xxxx
xxxx
xxxx - Kabupaten/kota
b.6. pembuatan hutan kota
xxxx
xxxx
b.7. pembuatan perindang sekolah
xxxx
b.8. Pembuatan perindang kampus perguruan tinggi b.9. Pembuatan perindang perusahaan/kawasan industri
a.2.9. Pengawasan Industri
xxxx
b.1. Penetapan Lokasi Titik Pemantauan Udara Ambien
xxxx
b.2. Sosialisasi baku mutu udara ambien
xxxx
Tersusunnya Perda pengendalian pencemaran bagi kegiatan sumber tidak bergerak Terawasinya kegiatan dari sumber tidak bergerak
TIM
APBD I APBD II
Disepakatinya loaksi titik Pantau
TIM
Se DIY Kab/Kota Se DIY
APBD I APBD II Swadana
TIM
Trans Lintas Kab/kota Jalan negara dan propinsi Jalan Kab/Kota
APBD I
Tersampaikannya informasi baku mutu udara ambien Tertatanya alur lintas secara baik
APBD I
Terciptanya jalur hijau pada jalan propinsi
TIM
APBD II
TIM
xxxx - Kabupaten/Kota
Kab/Kota
APBD II
xxxx
xxxx - Disdik DIY - Kabupaten/kota - sekolah
Se DIY Kab/Kota Sekolah
xxxx
xxxx
TIM
xxxx
Se DIY Kab/Kota Kampus Kampus Kawasan Kawasan Industri
Terciptanya perindang kampus PT
xxxx
xxxx - KOPERTIS IV - Kabupaten/kota - PTS ybs - PTN ybs xxxx - Disperindag DIY - Kabupaten/kota - Penanggung jawab
APBD I APBD II Swadana /Bantuan APBN APBD II Swadana Swadana APBD I APBD II Swadana
Terciptanya jalur hijau pada jalan kabupaten/kota Terciptanya hutan kota Terciptanya perindang sekolah
Terciptanya perindang di kawasan perusahaan
TIM
TIM
TIM
TIM TIM
c.
Pemulihan Kualitas udara
b.10. Pembuatan perindang di kawasan cagar budaya
xxxx
xxxx
xxxx - Disbudpar DIY - Kabupaten/kota
Kawasan Kawasan
APBD I APBD II
b.11. Pembuatan perindang di kawasan perdagangan dan terminal
xxxx
xxxx
xxxx
xxxx
Kawasan Kawasan Kawasan Perusaha an Lingkung an Kantor
APBD I APBD I APBD II Swadana
b.12. Pembuatan Perindang Kantor Pemerintah dan Swasta
xxxx - Dishub DIY - Disperindag DIY - Kabupaten/Kota - Penanggung jawab xxxx - Kantor Ybs
xxxx
xxxx
xxxx - Bapedalda DIY - Kabupaten/kota - LSM - Masyarakat - Kabupaten/kota
Titik Sentra Kab/Kota Se DIY Setempat Kab/Kota
APBD I APBD II Swadana Swadana APBD II
xxxx - Bapedalda DIY - Kabupaten/kota - LSM - Masyarakat xxxx - Bapedalda DIY
Titik Sentra Kab/Kota Se DIY Setempat Se DIY
APBD I APBD II Swadana Swadana APBD I
b.13. Pengawasan mutu udara ambien
xxxx
xxxx
b.14. Penyusunan Perda Penghijauan / Perindang Jalan dan Kota
xxxx
xxxx
b.15. Sosialisasi Program Langit Biru kepada masyarakat
xxxx
xxxx
xxxx
xxxx
c.1. Evaluasi Penataan Ruang Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
xxxx
xxxx
xxxx
xxxx
c.2. Penyusunan Pedoman Teknis Pemulihan Kualitas Air
xxxx
- Bapedalda DIY
Swadana
Se DIY
APBD I
c.3. Evaluasi Penataan Ruang kabupaten/Kota
xxxx
xxxx
xxxx
xxxx
xxxx - Kabupaten/kota
Kab/Kota
APBD II
c.4. Evaluasi Penataan ruang Kecamatan
xxxx
xxxx
xxxx
xxxx
xxxx - Kabupaten/kota
Kab/Kota
APBD II
Terciptanya perindang di kawasan cagar budaya Terciptanya perindang di kawasan perdagangan dan terminal Terciptanya perindang di lingkungan kantor setempat Termonitornya mutu udara ambien
TIM
Tersusunnya Perda penghijauan dan Perindang kota Termonitornya mutu udara ambien
TIM
Terkendaliannya informasi Program Langit biru secara luas Tersusunnya peraturan tentang tata cara pemulihan lingkungan Terkendaliannya pemanfaatan sesuai dengan peruntukannya Terkendaliannya pemanfaatan sesuai dengan peruntukannya
TIM
TIM
TIM
TIM
TIM
TIM
TIM
TIM
c.5. Evaluasi Mutu Udara Ambien
xxxx
xxxx
xxxx
xxxx
xxxx - Bapedalda DIY - Puslit PT
Se DIY
APBD I
c.6. Pelaksanaan Undang-Undang No. 14 Tahun 1992
xxxx
xxxx
xxxx
xxxx
xxxx - POLRI - PPNS Diphub
Se DIY
APBN
Tersusunnya hasil analisa kualitatif mutu udara ambien Terlaksananya Penegakah Hukum Lalu Lintas
TIM
TIM
BAB IV PENUTUP Program Langit Biru Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang disusun untuk jangka waktu 5 (llima) tahun dan pelaksanaannya secara bertahap, memerlukan faktor pencermatan khusus serta koordinasi secara terus menerus. Hal ini tentu tidak lepas dengan keterikatan program yang saling berkaitan dan melibatkan banyak peran/sektor. Sebagai suatu dokumen program yang berisi tentang banyak hal, selain sebagai suatu bentuk kesepakatan bersama sekaligus merupakan instrumen pengendalian pencemaran udara yang dipakai sebagai acuan pelaksanan kegiatan-kegiatan. Mengingat status dokumen program yang cukup penting karena menjabarkan banyak hal tentang rencana ke depan, maka peran dari setiap penanggung jawab kegiatan menjadi penentu keberhasilan dalam pelaksanaannya. Program Langit Biru Propinsi Istimewa Yogyakarta Tahun 2004 – 2008 akan lebih bermakna selain sebagai acuan/pedoman, maka juga memerlukan penjabaran lebih lanjut akan pengertian dan peran serta dari masing-masing penanggung jawab baik pemerintah, dunia usaha, masyarakat maupun pihak lain yang berkepentingan. Oleh karenanya, pemikiran, pemahaman, perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian pelaksanaan serta pengawasan menjadi satu kesatuan sebagai wujud nyata dari pengertian pengelolaan lingkungan hidup.
GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
HAMENGKU BUWONO X
