GUBERNUR ACEH PERATURAN GUBERNUR ACEH NOMOR : 80 TAHUN 2014 TENTANG SISTEM DAN PROSEDUR AKUNTANSI PEMERINTAH ACEH DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA GUBERNUR ACEH, Menimbang
:
a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual, pengaturan dalam Peraturan Gubernur Aceh Nomor 140 Tahun 2009 tentang Kebijakan dan Sistem Akuntansi Pemerintah Aceh sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini, sehingga perlu diganti; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan untuk tertib administrasi pengelolaan keuangan Aceh, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Aceh tentang Sistem dan Prosedur Akuntansi Pemerintah Aceh;
Mengingat
:
1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103); 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
v
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633); 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246P); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425); 12. Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Aceh (Lembaran Daerah Aceh Tahun 2008 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Aceh Nomor 11); 13. Peraturan Gubernur Nomor 106 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Aceh (Berita Daerah Aceh Tahun 2013 Nomor 60); MEMUTUSKAN: Menetapkan :
PERATURAN GUBERNUR TENTANG SISTEM PROSEDUR AKUNTANSI PEMERINTAH ACEH.
DAN
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan : 1. Aceh adalah daerah provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Gubernur. vi
2. Pemerintahan Aceh adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 3. Pemerintah Aceh adalah Gubernur beserta perangkat Aceh sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Aceh. 4. Gubernur adalah Gubernur Aceh. 5. Keuangan Aceh adalah semua hak dan kewajiban Aceh dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan Aceh yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban tersebut. 6. Pengelolaan Keuangan Aceh adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan Aceh. 7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh yangselanjutnya disingkat APBA adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Aceh yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh, dan ditetapkan dengan Qanun. 8. Satuan Kerja Perangkat Aceh yang selanjutnya disingkat SKPA adalah perangkat Aceh pada Pemerintah Aceh selaku pengguna anggaran/pengguna barang. 9. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Aceh selanjutnya disingkat SKPKA adalah perangkat Aceh pada Pemerintah Aceh selaku pengguna anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan Aceh. 10. Pejabat Pengelola Keuangan Aceh yang selanjutnya disingkat PPKA adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Aceh yang selanjutnya disebut dengan Kepala SKPKA yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pengelolaan APBA dan bertindak sebagai Bendahara Umum Aceh. 11. Bendahara Umum Aceh yang selanjutnya disingkat BUA adalah PPKA yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Aceh. 12. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan pengguna anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPA yang dipimpinnya. 13. Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan tugas dan fungsi SKPA. 14. Akuntansi adalah proses pencatatan, pengukuran, pengklasifikasian, pengikhtisaran transaksi dan kejadian keuangan, penginterpretasian atas hasilnya serta penyajian laporan.
vii
15. Standar Akuntansi Pemerintahan, selanjutnya disebut SAP adalah prinsip-prinsip akuntansi yang ditetapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan Pemerintah Aceh. 16. Sistem dan Prosedur Akuntansi Pemerintah Aceh adalah serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, dan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan Pemerintah Aceh dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBA. 17. Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Aceh adalah laporan yang menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya ekonomi yang dikelola oleh Pemerintah Aceh. 18. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih adalah laporan yang menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. 19. Laporan Operasional adalah laporan yang menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunananya yang dikelola oleh Pemerintah Aceh untuk kegiatan penyelenggaraaan pemerintahan dalam suatu periode pelaporan yang unsurnya mencakup pendapatanLO, beban, transfer, dan pos-pos luar biasa. 20. Laporan Perubahan Ekuitas adalah laporan yang menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. 21. Neraca Pemerintah Aceh adalah laporan yang menggambarkan posisi keuangan Pemerintah Aceh mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu. 22. Laporan Arus Kas merupakan laporan yang menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, dan perubahan kas selama satu periode akuntansi. 23. Catatan atas Laporan Keuangan adalah laporan keuangan yang menyajikan penjelasan naratif, analisis, atau daftar terinci atas nilai suatu pos yang disajikan dalam laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, neraca dan laporan arus kas. 24. Periode akuntansi adalah periode pertanggungjawaban keuangan entitas pelaporan yang periodenya sama dengan periode tahun anggaran. 25. Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh Pemerintah Aceh sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh oleh Pemerintah Aceh, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.
viii
26. Belanja adalah semua pengeluaran oleh Bendahara Umum Aceh yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Pemerintah Aceh. 27. Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. 28. Ekuitas adalah kekayaan bersih Pemerintah Aceh yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban Pemerintah Aceh pada tanggal pelaporan. 29. Entitas Akuntansi adalah satuan kerja pengguna anggaran/pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan. Yang termasuk ke dalam entitas akuntansi adalah SKPA dan SKPKA. 30. Entitas Pelaporan adalah Pemerintah Aceh yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. 31. Kebijakan akuntansi adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. 32. Kerangka konseptual adalah prinsip-prinsip yang menjadi rujukan bagi penyusun laporan keuangan dalam mencari pemecahan atas suatu masalah yang belum diatur secara jelas dalam kebijakan akuntansi. 33. Kesalahan adalah penyajian pos-pos yang secara signifikan tidak sesuai dengan yang seharusnya yang mempengaruhi laporan keuangan periode berjalan atau periode sebelumnya. 34. Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi Pemerintah Aceh. 35. Konsolidasi adalah proses penggabungan antara akunakun yang diselenggarakan oleh suatu entitas pelaporan dengan entitas pelaporan lainnya, dengan mengeliminasi akun-akun timbal balik agar dapat disajikan sebagai satu entitas pelaporan konsolidasian. 36. Koreksi adalah tindakan pembetulan akuntansi agar pospos yang tersaji dalam laporan keuangan entitas menjadi sesuai dengan yang seharusnya; 37. Laporan keuangan konsolidasian adalah suatu laporan keuangan yang merupakan gabungan keseluruhan laporan keuangan entitas pelaporan sehingga tersaji sebagai satu entitas tunggal.
ix
38. Pembiayaan (financing) adalah seluruh transaksi keuangan Pemerintah Aceh, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran Pemerintah Aceh terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan atau memanfaatkan surplus anggaran. 39. Pendapatan-LRA adalah penerimaan oleh Bendahara Umum Aceh atau oleh entitas Pemerintah Aceh lainnya yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak Pemerintah Aceh, dan tidak perlu dibayar kembali oleh Pemerintah Aceh. 40. Pendapatan-LO adalah hak Pemerintah Aceh yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. 41. Periode akuntansi adalah periode pertanggungjawaban keuangan entitas pelaporan yang periodenya sama dengan periode tahun anggaran.
(1)
(2)
BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2 Penyusunan Peraturan Gubernur ini disusun dengan maksud sebagai acuan bagi SKPA dan SKPKA dalam pencatatan akuntansi sebagai bagian dari penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Aceh. Peraturan Gubernur ini disusun dengan tujuan untuk penyeragaman dan keterpaduan dalam penerapan sistem dan prosedur akuntansi Pemerintah Aceh. BAB III RUANG LINGKUP Pasal 3
(1)
Ruang lingkup yang disusun dalam Peraturan Gubernur ini, meliputi: a. Gambaran Umum Sistem dan Prosedur Akuntansi; b. Laporan Keuangan; c. Bagan Akun Standar; d. Sistem dan Prosedur Akuntansi SKPA; e. Sistem dan Prosedur Akuntansi PPKA; f. Sistem dan Prosedur Penyusunan Laporan Keuangan Konsolidasian; g. Bagan Alir; h. Simulasi Kasus Sistem Akuntansi.
x
(1) (2) (3)
Materi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf f, tercantum dalam Lampiran I. Format sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dan huruf h, tercantum dalam Lampiran II. Lampiran I dan Lampiran II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
Pasal 4 Pengimplementasian sistem dan prosedur akuntansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) paling lambat dilaksanakan tahun anggaran 2015. Pasal 5 Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nomor 140 Tahun 2009 tentang Kebijakan dan Sistem Akuntansi Pemerintah Aceh (Berita Acara Aceh Tahun 2009 Nomor 126) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 6 Peraturan Gubernur ini diundangkan.
mulai
berlaku
pada
tanggal
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Aceh. Ditetapkan di Banda Aceh pada tanggal, 27 Oktober 2014 M 03 Muharram 1436 H
GUBERNUR ACEH, dto
ZAINI ABDULLAH
Diundangkan di Banda Aceh pada tanggal, 27 Oktober 2014 M 03 Muharram 1436 H SEKRETARIS DAERAH ACEH, dto DERMAWAN
BERITA DAERAH ACEH TAHUN 2014 NOMOR : 62
xi
