GUBERNUR ACEH PERATURAN GUBERNUR ACEH NOMOR 41 TAHUN 2014 TENTANG BIAYA LEMBAGA WALI NANGGROE DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA GUBERNUR ACEH, Menimbang
:
a. bahwa untuk menindaklanjuti Pasal 129 ayat (4) Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2012 tentang Lembaga Wali Nanggroe, maka perlu mengatur biaya Kelembagaan Wali Nanggroe; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan dalam suatu Peraturan Gubernur.
Mengingat
:
1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103); 2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172; Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 3893); 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633); 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 5. Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2012 tentang Lembaga Wali Nanggroe sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2012 tentang Lmbaga Wali Nanggroe; 6. Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Keurukun Katibul wali (Lembaran Aceh Tahun 2013 Nomor 10); MEMUTUSKAN : ..../2
MW\DATAWAHED\2014\PER.GUB\JULI.
-2MEMUTUSKAN : Menetapkan :
PERATURAN NANGGROE.
GUBERNUR
TENTANG BIAYA LEMBAGA WALI
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan : 1. Aceh adalah Daerah Provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Gubernur; 2. Pemerintahan Aceh adalah pemerintahan daerah provinsi dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyelenggarakan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing; 3. Pemerintah Daerah Aceh yang selanjutnya disebut Pemerintah Aceh adalah unsur penyelenggara pemerintahan Aceh yang terdiri atas Gubernur dan Perangkat Daerah Aceh; 4. Gubernur adalah Kepala Pemerintah Aceh yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil; 5. Wali Nanggroe adalah Pemimpin yang bersifat personal dan independen yang memimpin Lembaga Wali Nanggroe; 6. Keurukon Katibul Wali adalah Sekretariat Lembaga Wali Nanggroe Aceh; 7. Katibul Wali adalah Kepala Sekretariat Lembaga Wali Nanggroe Aceh; 8. Kebijakan Umum Anggaran yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasari untuk priode 1 (satu) tahun; 9. Tunjangan representasi adalah uang yang diberikan kepada Wali Nanggroe, Waliyul’ahdi, Majelis Tinggi dan Majelis Fungsional karena kedudukan dan tugasnya sebagai Wali Nanggroe, Waliyul’ahdi, Majelis Tinggi dan Majelis Fungsional; 10. Tunjangan jabatan adalah uang yang diberikan kepada Wali Nanggroe, Waliyul’ahdi, Majelis Tinggi dan Majelis Fungsional karena kedudukan dan tugasnya sebagai Wali Nanggroe, Waliyul’ahdi, Majelis Tinggi dan Majelis Fungsional; 11. Tunjangan keluarga adalah uang yang diberikan kepada Wali Nanggroe, Waliyul’ahdi, Majelis Tinggi dan Majelis Fungsional yang telah bersuami/beristri 1 (satu) orang dan mempunyai 2 (dua) orang anak/anak angkat; 12. Tunjangan asuransi adalah biaya yang diberikan kepada Wali Nanggroe, Waliyul’ahdi, Majelis Tinggi dan Majelis Fungsional yang dialokasikan untuk pembayaran premi asuransi kesehatan; 13. Tunjangan ..../3 MW\DATAWAHED\2014\PER.GUB\JULI.
-313. Tunjangan transportasi adalah biaya transportasi untuk kegiatan dan untuk melaksanakan perjalanan dinas atas perintah pejabat yang berwenang dengan berpedoman pada Peraturan Gubernur Aceh tentang Perjalanaan Dinas dan Keputusan Gubernur Aceh tentang Satuan Biaya Perjalanan Dinas dan diberikan kepada Wali Nanggroe, Waliyul’ahdi, Majelis Tinggi dan Majelis fungsional; 14. Tunjangan kesehatan adalah biaya yang diberikan dalam bentuk barang dan jasa yaitu kebutuhan obat-obatan dan jasa medis yang diperuntukan kepada Wali Nanggroe. Waliyul’ahdi, Majelis Tinggi dan Majelis fungsional; 15. Tunjangan pakaian dinas adalah biaya yang diberikan dalam bentuk barang kepada Wali Nanggroe, Waliyul’ahdi, Majelis Tinggi dan Majelis Fungsional untuk kebutuhan pakaian dan perlengkapannya; 16. Satuan Kerja Perangkat Aceh yang selanjutnya disingkat SKPA adalah perangkat daerah pada pemerintah Aceh selaku pengguna anggaran/pengguna barang; 17. Rencana Kerja Anggaran SKPA yang selanjutnya disingkat RKASKPA adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan SKPA serta anggaran yang diperlukan untuk melaksanakannya; 18. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPA yang selanjutnya disingkat DPA-SKPA adalah dokumen yang alokasi belanja Sekretariat Lembaga Wali Nanggroe/Keurukon Katibul Wali yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran; 19. Biaya adalah pengorbanan sumber ekonomi yang diukur dalam satuan uang, yang telah terjadi atau kemungkinan akan terjadi untuk mencapai tujuan tertentu; 20. Belanja adalah belanja daerah, meliputi semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dana, merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak akan diperoleh pembayaran kembali oleh daerah serta dipergunakan dalam rangka mendanai urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Aceh. 21. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah pegawai pada Sekretariat Lembaga Wali Nanggroe; 22. Pengelolaan Keuangan adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah; 23. Penganggaran adalah penyusunan rencana keuangan tahunan yang dilakukan secara terintegrasi untuk seluruh jenis belanja; 24. Anggaran Belanja adalah perkiraan belanja dan/atau biaya yang rencana akan dikeluarkan untuk melaksanakan program dan kegiatan pada unit kerja; 25. Rumah Tangga Wali Nanggroe adalah tempat kediaman Wali Nanggroe yang meliputi Istana Wali, Rumah Kediaman dan Mess Wali Nanggroe. BAB II BIAYA LEMBAGA WALI NANGGROE Pasal 2 Biaya Lembaga Wali Nanggroe, terdiri dari : a. biaya untuk Wali Nanggroe; b. biaya untuk Waliyul’ahdi; c. biaya untuk Majelis Tinggi; dan d. biaya untuk Majelis Fungsional. BAB III ..../4 MW\DATAWAHED\2014\PER.GUB\JULI.
-4BAB III KEDUDUKAN KEUANGAN Pasal 3 (1) Wali Nanggroe, Waliyul’ahdi, Majelis Tinggi, dan Majelis fungsional karena kedudukan dan tugasnya memperoleh tunjangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA), yaitu : a. tunjangan representasi; b. tunjangan jabatan; c. tunjangan keluarga; d. tunjangan asuransi; e. tunjangan transportasi; f. tunjangan kesehatan; dan g. tunjangan pakaian dinas. (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Wali Nanggroe dan dapat diberikan kepada Waliyul’ahdi, Majelis Tinggi, dan Majelis fungsional sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. BAB IV KEUANGAN LEMBAGA WALI NANGGROE Pasal 4 (1) Keuangan Lembaga Wali Nanggroe bersumber dari : a. APBN; b. APBA; dan c. sumber lainnya yang sah. (2) Anggaran belanja Lembaga Wali Nanggroe diperuntukan sebagai berikut : a. anggaran belanja untuk Wali Nanggroe; b. anggaran belanja untuk Waliyul’ahdi; c. anggaran belanja untuk Majelis Tinggi; dan d. anggaran belanja untuk Mejelis Fungsional; Pasal 5 (1) Pengelolaan Keuangan Lembaga Wali Nanggroe dilaksanakan oleh Keurukon Katibul Wali dan dipertanggungjawabkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan. (2) Pengelolaan keuangan Lembaga Wali Nanggroe sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a direncanakan, disusun dan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundangundangan. (3) Anggaran belanja Lembaga Wali Nanggroe sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b direncanakan, disusun dan dituangkan melalui RKA/DPA-SKPA Keurukon Katibul Wali Tahun Anggaran berkenaan dan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yang meliputi : a. belanja tidak langsung; dan b. belanja langsung. (4) Belanja ...../5 MW\DATAWAHED\2014\PER.GUB\JULI.
-5-
(4) Belanja tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan yang meliputi : a. belanja personil; b. belanja non personil. (5) Belanja tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a merupakan belanja pegawai yang dianggarkan dan dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan. (6) Belanja tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b lebih lanjut akan diatur dengan Peraturan Gubernur tersendiri. (7) Belanja langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b adalah belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan dan dibagi menurut jenis belanja yang terdiri dari : a. belanja pegawai; b. belanja barang dan jasa; c. belanja modal. (8) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a untuk pengeluaran honorarium/upah dalam melaksanakan program dan kegiatan. (9) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf b digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang dan jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan dalam melaksanakan program dan kegiatan, yang berupa belanja barang habis pakai, bahan/material, jasa kantor, premi asuransi, perawatan kendaraan bermotor, cetak/penggandaan, sewa rumah/gedung/gudang/parkir, sewa sarana mobilitas, sewa alat berat, sewa perlengkapan dan peralatan kantor, makanan dan minuman, pakaian dinas dan atributnya, pakaian kerja, pakaian khusus dan hari-hari tertentu, perjalanan dinas, perjalanan dinas pindah tugas, dan pemulangan pegawai, pemeliharaan, jasa konsultasi, dan lain-lain pengadaan barang/jasa dan belanja lainnya yang sejenis. (10) Belanja modal sebagaimana dimaksud ayat 7 huruf c digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan. (11) Barang berupa aset yang diperoleh dari hasil belanja modal sebagaimana dimaksud pada ayat (10) dicatat dalam Kartu Inventaris Barang (KIB) Daftar Barang Penggunaan Keurukon Katibul Wali dan Daftar Barang Daerah milik Pemerintah Aceh sesuai ketentuan perundangan yang berlaku. (12) Belanja langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b merupakan rencana pengeluaran belanja yang terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan Lembaga Wali Nanggroe, antara lain : a. biaya/tunjangan representasi, tunjangan jabatan, tunjangan keluarga, tunjangan asuransi, tunjangan kesehatan,dan pakaian dinas; b. biaya supir; c. biaya ADC; d. biaya tim/kepanitiaan Ad Hoc/insidentil/simultan/ permanen; MW\DATAWAHED\2014\PER.GUB\JULI.
e. biaya ...../6
-6-
e. biaya staf khusus/tenaga ahli/penasehat hukum/kuasa hukum/konsultansi; f. biaya asisten rumah tangga/pribadi; g. biaya pekerja/ karyawan/ tenaga kebersihan rumah tangga/ mess/istana Wali Nanggroe; h. biaya satuan/penunjang pengamanan SATPAM/vorrijders/ pansus/pamtup; i. biaya staf kontrak non PNS; j. biaya tenaga medis dokter pribadi/perawat/dan klinik kesehatan; k. biaya persidangan/berperkara dipengadilan/litigasi/non litigasi; l. biaya sewa gedung/tempat/penginapan dan operasional transportasi darat, laut, udara di dalam daerah/luar daerah/ luar negeri serta pengadaan sarana/prasarana transportasi penunjang kegiatan pada kelembagaan Wali Nanggroe; m. biaya upacara/perayaan adat/kenduri hari besar adat/ keagamaan serta kelengkapan lapangan acara adat istiadat; n. biaya cinderamata; o. biaya operasional rumah tangga, istana, mess Wali Nanggroe dan, rumah ibadah serta perangkatnya; p. biaya sosialisasi/seminar/workshop/meudrah dalam daerah, luar daerah dan luar negeri dan biaya uang saku serta transportasi peserta; q. biaya penyediaan/ pengadaan/pemeliharaan/ penunjang kegiatan/perlengkapan/ peralatan/ kenderaan/ gedung serta sarana/prasarana dan infrastruktur lainnya pada keelembagaan Wali Nanggroe; r. biaya makan/minum/snack dalam rangka pelaksanaan kegiatan kelembagaan Wali Nanggroe; s. biaya rapat/musyawarah; t. biaya ATK; u. biaya perancangan produk hukum; v. biaya dokumentasi/publikasi/layanan informasi dan kehumasan dalam daerah, luar daerah dan luar negeri; w. biaya perjalanan dinas dan/atau tugas dalam daerah, luar daerah dan luar Negeri Wali Nanggroe dan Kelembagaan Wali Nanggroe; x. biaya pengiriman/ekspedisi; y. biaya pencetakan/penggandaan; z. biaya kegiatan dharma wanita; aa. biaya pengadaan barang/jasa penyediaan khasanah Aceh dan penguatan kelembagaan Wali Nanggroe; bb. biaya peningkatan kapasitas aparatur/kelembagaan dan kontribusi; cc. biaya lembur kelembagaan Wali Nanggroe; dd. biaya penelitian, pengkajian, penulisan, penyusunan dan pelaporan; ee. biaya kepustakaan dan langganan media massa; ff. biaya sarana, infrastruktur dan rekening air, listrik, telepon/telepon seluler, internet dan telekomunikasi; dan gg. biaya pembentukan dan penguatan kelembagaan; hh. biaya jasa administrasi. Pasal 6 (1) Tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dialokasikan melalui DPA-SKPA Keurukon Katibul Wali Tahun Anggaran berkenaan. (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, b dan c diberikan dalam bentuk uang yang besaran tunjangannya ditetapkan melalui Keputusan Gubernur Aceh Tahun Anggaran berkenaan atau Peraturan Gubernur Aceh tentang Standar Biaya Pemerintah Aceh Tahun Anggaran berkenaan yang dialokasikan dalam kelompok belanja langsung kode rekening belanja pegawai honorarium non PNS. (3) Tunjangan ..../7 MW\DATAWAHED\2014\PER.GUB\JULI.
-7(3) Tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d diberikan dalam bentuk pembayaran premi asuransi kesehatan yang dialokasikan pada kelompok belanja langsung melalui kode rekening belanja berkenaan. (4) Tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e diberikan dalam bentuk biaya transportasi untuk kegiatan dan untuk melaksanakan perjalanan dinas atas perintah pejabat yang berwenang dengan berpedoman pada Peraturan Gubernur Aceh tentang Perjalanaan Dinas dan Keputusan Gubernur Aceh tentang Satuan Biaya Perjalanan Dinas dan dialokasikan pada kelompok belanja langsung. (5) Tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f diberikan dalam bentuk barang dan jasa sesuai kebutuhan, berupa biaya obat-obatan, biaya perawatan, jasa tenaga medis melalui klinik kesehatan yang dialokasikan pada kelompok belanja langsung melalui kode rekening belanja berkenaan. (6) Tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f untuk Wali Nanggroe diberikan tambahan yaitu jasa dokter pribadi/ perawat pribadi. (7) Tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf g diberikan dalam bentuk barang sesuai kebutuhan menurut kewajaran dan kepatutan dan/atau sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan, dialokasikan pada kelompok belanja langsung melalui kode rekening belanja berkenaan. (8) Pemberian tunjangan kepada Wali Nanggroe, Waliyul’ ahdi, Majelis tinggi dan Majelis Fungsional ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Aceh. BAB V BIAYA PENGAMANAN WALI NANGGROE DAN WALIYUL’AHDI (1) (2)
(3)
(4)
Pasal 7 Wali Nanggroe dan Waliyul’ahdi dalam menjalankan tugas dan kegiatannya disediakan biaya pengamanan. Biaya pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. biaya pengawalan (voorijder) dan pengamanan tertutup (pamtup); b. biaya pengamanan khusus (pamsus);dan c. biaya pengamanan rumah kediaman dan Istana Wali Nanggroe. Jumlah Pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berjumlah seluruhnya maksimal 40 (empat puluh) orang terdiri dari pengawalan dan pengamanan tertutup 12 (dua belas) orang dan pamsus 28 (dua puluh delapan) orang. Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan melalui kode rekening belanja berkenaan pada kelompok belanja langsung.
BAB VI BIAYA RUMAH TANGGA WALI NANGGROE Pasal 10 (1) Biaya rumah tangga Wali Nanggroe meliputi : a. biaya perlengkapan dan peralatan; b. biaya jaringan dan rekening air, telepon/fax, internet, jaringan komunikasi dan infrastruktur lainnya, dan listrik; c. biaya kebutuhan logistik rumah tangga Wali Nanggroe. (2) Biaya ...../8 MW\DATAWAHED\2014\PER.GUB\JULI.
-8(2) Biaya rumah tangga Wali Nanggroe sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dibiayai sesuai dengan kebutuhan. (3) Rencana besaran biaya kebutuhan logistik rumah tangga Wali Nanggroe sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan sesuai dengan Peraturan Gubernur tentang Standar Biaya Pemerintah Aceh Tahun Anggaran berkenaan dan/atau Keputusan Gubernur Aceh Tahun Anggaran berkenaan dan pelaksanaannya dilaksanakan oleh pihak ketiga dan/atau swakelola sesuai Peraturan Perundang-undangan. (4) Biaya rumah tangga Wali Nanggroe sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan dalam kelompok Belanja Langsung kode rekening berkenaan melalui DPA-SKPA Keurukon Katibul Wali Tahun Anggaran berkenaan. BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 11 Ketentuan lebih lanjut dari Peraturan Gubernur ini ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Aceh. BAB VIII KETENTUAN PENUTUP Pasal 12 Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Aceh.
Ditetapkan di Banda Aceh pada tanggal, 11 Agustus 15 Syawal GUBERNUR ACEH,
ZAINI ABDULLAH Diundangkan di Banda Aceh pada tanggal, 11 Agustus 15 Syawal
2014 1435
SEKRETARIS DAERAH ACEH,
DERMAWAN
BERITA DAERAH ACEH TAHUN 2014 NOMOR 36 MW\DATAWAHED\2014\PER.GUB\JULI.
2014 1435
