PERATURAN GUBERNUR ACEH NOMOR 63 TAHUN 2016 TENTANG BADAN KOORDINASI SERTIFIKASI PROFESI ACEH DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA GUBERNUR ACEH, Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan mutu sumber daya manusia agar dapat bersaing dalam pasar kerja tingkat nasional dan internasional, maka perlu dikembangkan sistem sertifikasi kompetensi melalui Pemberian Sertifikasi Profesi; b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (6) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2014 tentang Ketenagakerjaan, mengamanatkan pembentukan Badan Koordinasi Sertifikasi Profesi Aceh; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Aceh tentang Badan Koordinasi Sertifikasi Profesi Aceh; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103); 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3364); 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833); 4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279); 5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633); 6. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492); 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2004 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4408); 9. Peraturan …./2 ATE\MW\DATAWAHED\2016\PER.GUB\SEPTEMBER
-2-
9. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor. PER. 19/MEN/XII/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Badan Nasional Sertifikasi Profesi; 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Dearah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; 11. Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2014 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Aceh Tahun 2014 Nomor 8, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 67); 12. Keputusan Badan Nasional Sertifikasi Profesi Nomor Kep-49/ Bnsp/XII/2006 tentang Pedoman Badan Nasional Sertifikasi Profesi 401-2006 Pembentukan Badan Koordinasi Sertifikasi Profesi (BKSP); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG BADAN KOORDINASI SERTIFIKASI PROFESI ACEH. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan: 1. Aceh adalah daerah provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Gubernur. 2. Pemerintahan Aceh adalah pemerintahan daerah provinsi dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyelenggarakan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing. 3. Pemerintah Aceh adalah unsur penyelenggara pemerintahan Aceh yang terdiri atas Gubernur dan perangkat Aceh. 4. Gubernur adalah Kepala Pemerintah Aceh yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. 5. Sekretariat Daerah yang selanjutnya disebut Setda adalah Sekretariat Daerah Aceh. 6. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Aceh. 7. Badan Koordinasi Sertifikasi Profesi Aceh yang selanjutnya disebut BKSP Aceh adalah Badan Koordinasi Sertifikasi Profesi Aceh yang merupakan Lembaga Independen. 8. Standart Kompetensi Kerja Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat SKKNI adalah rumusan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan dan/atau keahlian serta sikap kerja yang relevan dengan pelaksanaan tugas dan syarat jabatan yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 9. Sertifikasi …/3 ATE\MW\DATAWAHED\2016\PER.GUB\SEPTEMBER
-3-
9. Sertifikasi adalah rangkaian kegiatan penerbitan sertifikasi kompetensi melalui uji kompetensi. 10. Profesi adalah bidang pekerjaan yang memiliki kompetensi tertentu yang diakui oleh masyarakat. BAB II PEMBENTUKAN BKSP Pasal 2 (1) Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk BKSP Aceh. (2) BKSP Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga non struktural pada Pemerintah Aceh. BAB III ORGANISASI Bagian Kesatu Susunan dan Kedudukan Pasal 3 (1) Susunan organisasi BKSP Aceh mempunyai keanggotaan yang terdiri dari: a. Ketua merangkap Anggota; b. Wakil Ketua merangkap Anggota; c. Sekretaris merangkap Anggota; d. Bendahara merangkap Anggota; dan e. Komisi merangkap Anggota. (2) Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, terdiri dari: a. Komisi I dengan jumlah anggota 3 (tiga) orang; b. Komisi II dengan jumlah anggota 3 (tiga) orang; c. Komisi III dengan jumlah anggota 3 (tiga) orang; dan d. Komisi IV dengan jumlah anggota 4 (empat) orang. Pasal 4 (1) Ketua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Kepala SKPA yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan. (2) Wakil Ketua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b, berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Ketua. (3) Sekretaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c, berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Ketua melalui Wakil Ketua. (4) Komisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e, dipimpin oleh seorang Ketua Komisi berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Ketua melalui Wakil Ketua. (5) Anggota Komisi berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Komisi. (6) Bendahara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d, berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris. Pasal 5 (1) Keanggotaan BKSP Aceh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) berasal dari : a. Unsur SKPA dan/atau Instansi Pemerintah lainnya; dan b. Unsur Masyarakat. (2) Unsur …./4 ATE\MW\DATAWAHED\2016\PER.GUB\SEPTEMBER
-4-
(2) Unsur Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berasal dari : a. Asosiasi Profesi dan Pengusaha Aceh; dan b. Asosiasi Lembaga Pendidikan dan Pelatihan. (3) Keanggotaan Unsur SKPA dan/atau Instansi Pemerintah Lainnya berjumlah 6 (enam) orang, berasal dari: a. 1 (satu) orang yang berasal dari Setda Aceh; b. 1 (satu) orang yang berasal dari SKPA yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan; c. 1 (satu) orang yang berasal dari SKPA yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan dan perindustrian; d. 1 (satu) orang yang berasal dari SKPA yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan; e. 1 (satu) orang yang berasal dari SKPA yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan; dan f. 1 (satu) orang yang berasal dari Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengkoordinasian perguruan tinggi swasta di Aceh. Pasal 6 Bagan Susunan Organisasi dan Tata Kerja BKSP Aceh sebagaimana tercantum pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini. Bagian Kedua Tugas Pokok dan Fungsi Paragraf 1 BKSP Aceh Pasal 7 BKSP Aceh mempunyai tugas pokok : a. mengkoordinasikan sumberdaya penyelenggaraan sertifikasi profesi tingkat provinsi; b. mengkoordinasikan penyelenggaraan sistem standarisasi dan sertifikasi profesi tingkat provinsi; c. mengkoordinasikan sumberdaya tempat uji kompetensi di tingkat provinsi; d. mengkoordinasikan usulan penetapan tempat uji kompetensi; e. mengkoordinasikan pengembangan sistem informasi dan teknologi standarisasi dan sertifikasi profesi; f. mengkoordinasikan dan memfasilitasi kegiatan sosialisasi sertifikasi profesi; g. melakukan identifikasi kebutuhan dunia usaha dan dunia industri; dan h. menyelenggarakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan standarisasi dan sertifikasi profesi. Pasal 8 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, BKSP Aceh mempunyai fungsi: a. pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan sertifikasi kompetensi yang dilaksanakan oleh lembaga sertifikasi profesi nasional di Aceh dan lembaga sertifikasi profesi internasional; b. pelaksanaan fasilitasi pembentukan cabang lembaga sertifikasi profesi dan panitia uji kompetensi; c. merekomendasikan …/5 ATE\MW\DATAWAHED\2016\PER.GUB\SEPTEMBER
-5-
c. merekomendasikan usulan tempat uji kompetensi di provinsi; d. pengembangan sistem informasi standarisasi dan sertifikasi profesi; e. pembinaan dan pengendalian penyelenggaraan sistem standarisasi dan sertifikasi profesi tingkat provinsi; dan f. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan sertifikasi tempat uji kompetensi. Paragraf 2 Ketua Pasal 9 (1) Ketua mempunyai tugas pokok menetapkan kebijakan umum organisasi mengenai pengkoordinasian strategi program pengembangan sertifikasi profesi di provinsi. (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Ketua mempunyai fungsi: a. pembinaan dan pengendalian kebijakan dan strategi umum organisasi mengenai pengkoordinasian pelaksanaan sertifikasi profesi oleh lembaga sertifikasi profesi nasional dan internasional di Aceh; b. pembinaan dan pengendalian kebijakan dan strategi umum organisasi mengenai pengkoordinasian perumusan dan pengusulan pembentukan panitia uji kompetensi dan sertifikasi serta tempat uji kompetensi tingkat provinsi; c. pembinaan dan pengendalian kebijakan dan strategi umum organisasi mengenai pengkoordinasian pelaksanaan verifikasi tempat uji kompetensi tingkat provinsi; d. pembinaan dan pengendalian kebijakan dan strategi umum organisasi mengenai pengkoordinasian rekomendasi tempat uji kompetensi; e. pembinaan dan pengendalian kebijakan dan strategi umum organisasi mengenai pengkoordinasian pelaksanaan kerjasama sistem standarisasi dan sertifikasi profesi; f. pembinaan dan pengendalian kebijakan dan strategi umum organisasi mengenai pengkoordinasian pembinaan dan pengendalian pelaksanaan standarisasi dan sertifikasi profesi tingkat provinsi; dan g. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Gubernur melalui Kepala SKPA yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan. Paragraf 3 Wakil Ketua Pasal 10 (1) Wakil Ketua mempunyai tugas pokok mewakili dan membantu Ketua dalam menetapkan kebijakan umum organisasi mengenai pengkoordinasian strategi program pengembangan akreditasi, standarisasi dan sertifikasi profesi tingkat regional Aceh. (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wakil Ketua mempunyai fungsi: a. penunjang pembinaan dan pengendalian kebijakan dan strategi umum organisasi mengenai pengkoordinasian pelaksanaan sertifikasi profesi oleh lembaga sertifikasi profesi nasional dan internasional di Aceh; b. penunjang …./6 ATE\MW\DATAWAHED\2016\PER.GUB\SEPTEMBER
-6-
b. penunjang pembinaan dan pengendalian kebijakan dan strategi umum organisasi mengenai pengkoordinasian perumusan dan pengusulan pembentukan panitia uji kompetensi dan sertifikasi serta tempat uji kompetensi tingkat provinsi; c. penunjang pembinaan dan pengendalian kebijakan dan strategi umum organisasi mengenai pengkoordinasian pelaksanaan verifikasi tempat uji kompetensi tingkat provinsi; d. penunjang pembinaan dan pengendalian kebijakan dan strategi umum organisasi mengenai pengkoordinasian rekomendasi tempat uji kompetensi; e. penunjang pembinaan dan pengendalian kebijakan dan strategi umum organisasi mengenai pengkoordinasian pelaksanaan kerjasama sistem standarisasi dan sertifikasi profesi; f. penunjang pembinaan dan pengendalian kebijakan dan strategi umum organisasi mengenai pengkoordinasian pembinaan dan pengendalian pelaksanaan standarisasi dan sertifikasi profesi tingkat provinsi; dan g. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Ketua. Paragraf 4 Sekretaris Pasal 11 (1) Sekretaris mempunyai tugas pokok menyelenggarakan kesekretariatan dan administrasi perkantoran untuk mendukung pengkoordinasian sistem standarisasi dan sertifikasi profesi tingkat nasional maupun tingkat provinsi. (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris mempunyai fungsi: a. penyelenggaraan dukungan administrasi aktivitas harian organisasi berkaitan dengan penyelenggaraan sertifikasi profesi; b. penyelenggaraan dukungan administrasi aktivitas harian organisasi berkaitan dengan Pembentukan Cabang Lembaga Sertifikasi Profesi dan Panitia Uji Kompetensi; c. penyelenggaraan dukungan administrasi aktivitas harian organisasi berkaitan dengan sistem informasi pelaksanaan sertifikasi kompetensi; d. penyelenggaraan dukungan administrasi aktivitas harian organisasi berkaitan dengan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan sertifikasi profesi tingkat Aceh; dan e. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Ketua melalui Wakil Ketua. Paragraf 5 Bendahara Pasal 12 (1) Bendahara mempunyai tugas pokok melaksanakan adminsitrasi, penatausahaan dan pelaporan keuangan. (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bendahara mempunyai fungsi : a. pelaksanaan administrasi keuangan; b. pelaksanaan penatausahaan keuangan; c. pelaksanaan penyusunan pelaporan keuangan; dan d. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Ketua melalui Sekretaris. Paragraf 6 …/7 ATE\MW\DATAWAHED\2016\PER.GUB\SEPTEMBER
-7Paragraf 6 Komisi I Pasal 13 (1) Komisi I mempunyai tugas pokok mengkoordinasikan pengkajian perumusan kompetensi kerja yang dibutuhkan oleh dunia usaha dan dunia industri. (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Komisi I mempunyai fungsi: a. pengkoordinasian kebutuhan kompetensi dan sertifikasi yang dibutuhkan oleh dunia usaha dan dunia industri; b. pengkajian kompetensi dan sertifikasi yang dibutuhkan oleh dunia usaha dan dunia industri; c. perumusan kompetensi dan sertifikasi yang dibutuhkan oleh dunia usaha dan dunia industri; dan d. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Ketua melalui Wakil Ketua. Paragraf 7 Komisi II Pasal 14 (1) Komisi II mempunyai tugas pokok mengkoordinasikan dengan lembaga/institusi lainnya kegiatan sosialisasi program kompetensi dan sertifikasi yang dibutuhkan oleh dunia usaha dan dunia industri. (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Komisi II mempunyai fungsi: a. pengkoordinasian sosialisasi program kompetensi yang dibutuhkan oleh dunia usaha dan dunia industri; b. pelaksanaan kerjasama kegiatan sosialiasi sertifikasi yang dibutuhkan oleh dunia usaha dan dunia industri; c. pelaksanaan kerjasama dengan lembaga/institusi lain terkait pelaksanaan sosialisasi kompetensi yang dibutuhkan oleh dunia usaha dan dunia industri; dan d. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Ketua melalui Wakil Ketua. Paragraf 8 Komisi III Pasal 15 (1) Komisi III mempunyai tugas pokok mengkoordinasikan pemberdayaan dan penguatan kapasitas kelembagaan pendidikan dan pelatihan serta tempat uji kompetensi. (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Komisi III mempunyai fungsi: a. pengkoordinasian penyusunan rencana pemberdayaan kapasitas kelembagaan pendidikan dan pelatihan serta tempat uji kompetensi; b. pengkoordinasian dan kerjasama penguatan kapasitas kelembagaan pendidikan dan pelatihan serta tempat uji kompetensi; c. pelaksanaan kerjasama bimbingan dan bantuan teknik untuk peningkatan kapasitas kelembagaan pendidikan dan pelatihan serta tempat uji kompetensi; dan d. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Ketua melalui Wakil Ketua. Paragraf 9 …./8 ATE\MW\DATAWAHED\2016\PER.GUB\SEPTEMBER
-8Paragraf 9 Komisi IV Pasal 16 (1) Komisi IV mempunyai tugas pokok mengkoordinasikan kegiatan evaluasi pelaksanaan kompetensi dan sertifikasi yang dibutuhkan dunia usaha dan dunia industri. (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Komisi IV mempunyai fungsi: a. pengkoordinasian evaluasi terhadap proses dan output kegiatan sertifikasi yang dibutuhkan dunia usaha dan dunia industri; b. pelaksanaan kerjasama pemanfaatan sistem informasi standarisasi, kompetensi dan sertifikasi yang dibutuhkan dunia usaha dan dunia industri; c. pelaksanaan fasilitasi pembentukan kelompok bidang keahlian yang dibutuhkan dunia usaha dan dunia industri; dan d. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Ketua melalui Wakil Ketua. BAB IV PEMILIHAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN Bagian Kesatu Pemilihan Pasal 17 (1) Untuk memperoleh keanggotaan BKSP Aceh dilakukan melalui: a. Keanggotaan BKSP Aceh yang berasal dari Unsur Masyarakat melalui seleksi yang dilakukan oleh Tim Ad-Hoc yang ditetapkan oleh Gubernur. b. Tim Ad-Hoc menyiapkan dan menetapkan persyaratan untuk calon Keanggotaan BKSP Aceh dari Unsur Masyarakat. (2) Tim Ad-Hoc sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berjumlah 7 (tujuh) orang berasal dari: a. 1 (satu) orang Asisten pada Setda Aceh yang mengkoordinasikan kebijakan perekonomian; b. 1 (satu) orang Unsur SKPA yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan; c. 2 (dua) orang Unsur Biro pada Setda Aceh yang mengkoordinasikan kebijakan perekonomian; d. 1 (satu) orang Unsur dari Akademisi perguruan tinggi di Aceh; dan e. 3 (tiga) orang Unsur dari Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Aceh. (3) Tim Ad-Hoc menyampaikan hasil seleksi keanggotaan BKSP Aceh yang berasal dari Unsur Masyarakat kepada Gubernur untuk ditetapkan. Bagian Kedua Pengangkatan dan Pemberhentian Pasal 18 (1) Keanggotaan BKSP Aceh yang berasal dari Unsur SKPA dan/atau Instansi Pemerintah lainnya ditetapkan oleh Gubernur atas usulan pimpinan SKPA dan/atau Instansi Pemerintah lainnya. (2) Keanggotaan BKSP Aceh yang berasal dari Unsur Masyarakat ditetapkan oleh Gubernur sesuai hasil seleksi yang dilakukan oleh Tim Ad-Hoc. Pasal 19 …/9 ATE\MW\DATAWAHED\2016\PER.GUB\SEPTEMBER
-9Pasal 19 (1) Keanggotaan BKSP Aceh, diberhentikan karena : a. meninggal dunia; b. mengundurkan diri; c. tidak dapat melaksanakan tugas dan kewajiban karena sakit yang menyebabkan kehilangan fungsi organ tubuh; d. terlibat dan/atau tersangka pada kasus tindak pidana dan/ atau tindak pidana kriminal; dan e. terbukti secara hukum melakukan tindakan asusila. (2) Pemberhentian dilakukan pada bulan pertama setelah peristiwa yang menyebabkan dilakukan pemberhentian dan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur. Pasal 20 Masa bakti keanggotaan BKSP Aceh selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya. BAB V PEMBIAYAAN Pasal 21 Pembiayaan untuk pelaksanaan kegiatan pada BKSP Aceh bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran pada SKPA yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan dan sumber-sumber lain yang sah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan. BAB VI KETENTUAN PENUTUP Pasal 22 Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 3 Tahun 2007 tentang Badan Koordinasi Sertifikasi Profesi Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Berita Daerah Aceh Tahun 2007 Nomor 3) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 23 Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Aceh. Ditetapkan di Banda Aceh pada tanggal, 3 Oktober 2016 2 Muharram 1438 GUBERNUR ACEH, TTD Diundangkan di Banda Aceh pada tanggal, 4 Oktober 2016 3 Muharram 1438 SEKRETARIS DAERAH ACEH, TTD DERMAWAN
BERITA DAERAH ACEH TAHUN 2016 NOMOR 67 ATE\MW\DATAWAHED\2016\PER.GUB\SEPTEMBER
ZAINI ABDULLAH
