Global Corruption Barometer 2013
Tentang GCB • Mengukur efektivitas pemberantasan korupsi dan mengidentifikasi sektorsektor yang rawan di setiap negara. • Basis GCB adalah pengalaman masyarakat umum, sementara CPI dan BPI pendapat ahli dan pebisnis. • Telah dilakukan delapan kali sejak 2003.
Metodologi • Multistage random sampling dengan populasi rumah tangga (household). • Jumlah responden 114 ribu di 107 negara, (1.000 responden untuk Indonesia). • Data diambil dari responden di 5 kota besar (Jakarta, Medan, Surabaya, Makassar, Bandung) pada September 2012-Maret 2013.
NEGARA Kamboja
PERUSAHAAN SURVEI LOKAL Indochina Research
UKURAN SAMPEL
METODE SURVEI
CAKUPAN
1000
Face to face
Nasional Nasional
Indonesia
Deka
1000
Face to face
Malaysia
TNS
1000
CATI
Nasional Nasional
Filipina
PSRC
1000
Face to face
Thailand
InfoSearch co. Ltd
1000
CATI
Nasional
1000
Face to face
Nasional
Vietnam
Research
Kondisi Korupsi di Tingkat Global • Sebagian besar negara yang disurvei, 78% mengalami peningkatan korupsi. • Di Asia Tenggara hanya Kamboja dan Filipina yang mengalami penurunan tingkat korupsi.
Kondisi Suap di Tingkat Global • 1 dari 4 responden membayar suap untuk mendapatkan pelayanan publik. • 4 dari sepuluh masyarakat di Indonesia membayar suap untuk mendapatkan pelayanan publik.
Lembaga Paling Korup di Tingkat Global
Partai Politik, Polisi, Pejabat Publik, Parlemen, dan Peradilan dinilai paling korup
Tidak korup sama sekali
Sangat korup
Bagaimana kondisi korupsi dibanding sebelumnya? • Masyarakat menilai korupsi di negara-negara Asia Tenggara meningkat atau sama saja. • Peningkatan korupsi di Indonesia paling tinggi.
Menurun
Sama saja
23%
SEA
Indonesia 8%
Thailand
Vietnam
Malaysia
48%
72%
25%
66%
18%
27%
14%
55%
47%
38%
Philippines
39%
31%
50%
Cambodia 0%
29%
20%
9%
Meningkat
10%
20%
30%
32%
25% 40%
50%
60%
25% 70%
80%
90%
100%
Seberapa serius problem korupsi? Masalah sangat serius
• Korupsi sektor publik dinilai sebagai masalah sangat serius di Indonesia. • (Skala 1-5: 1 berarti masalah sama sekali, 5 berarti sangat serius.)
5
- 4.7 4.5
4.1 4
- 4.4
Philippines
- 4.1
Thailand
- 3.8
Cambodia, Malaysia
- 3.7
Vietnam
3.5
3
2.5
2
1.5
1
Indonesia
Bukan masalah sama sekali
Pentingkah kolusi untuk memperoleh pelayanan publik? • Sebagian besar responden menilai faktor kedekatan (personal contact) sangat penting untuk mengakses pelayanan publik.
Tidak Penting/Kurang Penting
SEA
11%
Indonesia
10%
Cambodia
74%
73%
19%
Thailand
11%
Vietnam
11%
Malaysia
65%
19%
9%
72%
24%
65%
31%
19%
0%
10%
Penting/Sangat Penting
24%
16%
8%
Philippines
Agak Penting
59%
36%
20%
30%
40%
46%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Bagaimana pengaruh bisnis besar terhadap pemerintah? • Pemerintahan di Indonesia sebagian dikendalikan oleh kepentingan pebisnis besar, meskipun negara-negara lain di Asia Tenggara lebih parah.
Tidak sama sekali/terbatas 22%
SEA
Philippines
Malaysia
12%
42%
27%
62%
35%
58%
17%
47%
20%
36%
46%
34%
45%
Indonesia
22%
31%
Cambodia 0%
Sebagain besar/sepenuhnya
36%
Thailand 7%
Vietnam
Tidak seberapa
10%
20%
32%
39%
30%
40%
50%
30%
60%
70%
80%
90%
100%
Polisi, Parlemen dan Peradilan masih lembaga paling korup di Indonesia Asia Tenggara
Indonesia Police
4.5
Parliament/legislature
4.5
Judiciary
4.4
Political parties
4.3
Public officials/civil servants
3.1 2.9 2.9 2.8 2.5
Media
2.5
NGOs
2.7
Media
3.3
Military
2.8
Religious bodies
3.4
Medical
3.1
NGOs
3.5
Education
3.2
Military
Public officials
Business
3.3
Education system
3.6
Parliament
3.4
Medical and health services
Political Parties
Judiciary
4.0
Business/private sector
3.9
Police
2.2
Religious bodies
2.4
1.0
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
3.5
4.0
Scale 1-5, where 1 means not at all corrupt, 5 means extremely corrupt
4.5
5.0
1.5
2.0
2.5
3.0
3.5
4.0
4.5
5.0
Sektor Paling Korup GCB
2009
2010/2011
2012/2013
Peringkat 1
Parlemen
Parlemen
Polisi dan Parlemen
Peringkat 2
Peradilan
Partai Politik Peradilan dan Polisi
Peringkat 3
Partai Politik Peradilan
Partai Politik
Lembaga paling korup di negara-negara Asia Tenggara • Polisi, Parlemen dan pengadilan adalah 3 besar lembaga paling korup negaranegara Asia Tenggara
COUNTRY
INSTITUTION
SEA
Police
Cambodia
Judiciary
Indonesia
Parliament/Legislature, Police
Malaysia
Police
Philippines Police Thailand
Political parties, Police
Vietnam
Police
36% responden di Indonesia membayar suap untuk mengakses 8 jenis layanan publik dasar. 100%
90%
80%
70%
60%
57%
50%
40%
36% 30%
30%
26% 18%
20%
12% 10%
3% 0% S E A
C a m b a o d i
n d o In a e s i
n V e a tm i
a n d T lh a i
n p e p s i lP h i
M a y a s li
Peradilan, Kepolisian, dan Pelayanan Perizinan paling rawan suap NEGARA
PENDIDIKAN
PERADILAN
MEDIS DAN KESEHATAN
POLISI
CATATAN SIPIL DAN PERIZINAN
LISTRIK, AIR PADAN JAK TELEPON
7%
LAYANAN PERTANAHAN
SEA
14%
29%
13%
43%
21%
6%
23%
Cambodia
30%
65%
38%
65%
62%
28% 18%
57%
Indonesia
21%
66%
12%
75%
37%
4%
6%
32%
Malaysia
3%
8%
1%
12%
2%
2%
0%
0%
Phillipines
6%
10%
4%
19%
14%
5%
7%
11%
Thailand
9%
14%
2%
37%
4%
2%
3%
19%
Vietnam
15%
14%
22%
48%
9%
0%
5%
21%
Suap paling banyak dilakukan sebagai uang pelicin urusan 8 Jenis Layanan Publik Rawan Suap: •Pendidikan •Peradilan •Medis dan kesehatan •Polisi •Catatan sipil dan Perizinan •Listrik, air dan telepon •Pajak •Layanan pertanahan
NEGARA
SEA Cambodia Indonesia Malaysia Philippines Thailand Vietnam
SEBAGAI HADIAH ATAU BENTUK TERIMA KASIH
UNTUK MENDAPAT KAN LAYANAN YANG LEBIH MURAH
UNTUK MEMPERCE PAT LAYANAN
MERUPA KAN SATUSATUNYA CARA UNTUK MEMPE ROLEH LAYANAN
20%
10%
55%
15%
51%
6%
28%
15%
13%
6%
71%
11%
3%
19%
55%
23%
19%
6%
67%
8%
10%
16%
67%
8%
24%
9%
41%
26%
Pemberantasan korupsi dinilai belum efektif Efektif 32%
SEA
Indonesia
Thailand
Vietnam
Antara efektif dan tidak efektif
16%
36%
19%
65%
32%
24%
43%
39%
37%
41%
Philippines
31%
31%
10%
20%
28%
44%
25%
57%
Cambodia
0%
32%
25%
Malaysia
Tidak Efektif
30%
28%
40%
50%
60%
70%
15%
80%
90%
100%
Masyakat optimis dapat berperan dalam pemberantasan korupsi 76%
SEA
60%
Vietnam
71%
Thailand
75%
Philippines
Indonesia
80%
Cambodia
81%
87%
Malaysia
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Tingkat keterlibatan masyarakat di Indonesia di bawah ratarata di setiap aspek berikut ini
NEGARA
MENANDATANG ANI PETISI YANG MEMINTA PEMERINTAH MENINGKATKAN UPAYA PEMBERANTASA N KORUPSI
IKUT SERTA DALAM AKSI DAMAI MELAWAN KORUPSI
BERGABUNG DENGAN ORGANISASI YANG BEKERJA UNTUK MENGURANGI TINGKAT KORUPSI
MEMBAYAR LEBIH UNTUK MEMBELI BARANG DARI PERUSAHAAN YANG BERSIH ATAU BEBAS KORUPSI
MENYEBAR LUASKAN INFORMASI TENTANG MASALAH KORUPSI MELALUI MEDIA SOSIAL
SEA
69%
54%
56%
58%
50%
Cambodia
83%
88%
86%
86%
59%
Indonesia
54%
41%
35%
32%
32%
Malaysia
67%
45%
49%
43%
48%
Philippines
69%
52%
58%
59%
57%
Thailand
79%
65%
60%
79%
68%
Vietnam
60%
34%
46%
48%
34%
Masyarakat di Indonesia masih enggan melaporkan kejadian korupsi dibanding negara-negara lain di Asia Tenggara 63%
SEA
79%
Malaysia
77%
Cambodia
Thailand
69%
67%
Philippines
49%
Indonesia
38%
Vietnam
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Keterlibatan Publik dalam Pemberantasan Korupsi • Di Asia Tenggara, hotline lembaga anti korupsi paling diminati untuk melaporkan tindak korupsi. • Di Indonesia, melapor lansung ke lembaga publik paling dipilih untuk melaporkan tindak pidana korupsi.
NEGARA
SEA
Cambodi a Indonesi a Malaysia Philippin es Thailand Vietnam
LANGSUNG MELAPOR KE LEMBAGA TERKAIT
MELAPOR KE LEMBAGA MELAPOR KE ANTIKORUPSI NGO YANG ATAU INDEPENDEN HOTLINE ANTIKORUPSI
MELAPOR KE MEDIA
MELAPOR KE LAINNYA
33%
37%
7%
20%
3%
28%
42%
15%
16%
0%
46%
28%
6%
12%
8%
40%
52%
4%
3%
2%
21%
21%
6%
52%
0%
28%
39%
6%
23%
4%
36%
40%
6%
15%
3%
Mengapa warga tidak melapor? • Mayoritas saksi tindak pidana korupsi takut melapor tindak korupsi karena khawatir dengan konsekuensinya. • Indonesia membutuhkan perlindungan saksi dan korban yang lebih kuat.
NEGARA
SAYA TIDAK TAHU MELAPOR KEMANA
SAYA TAKUT KONSEKUENSIN YA
TIDAK AKAN MERUBAH APAPAUN
LAINNYA
SEA
17%
50%
31%
1%
Cambodia
17%
77%
3%
3%
Indonesia
27%
43%
30%
1%
Malaysia
12%
72%
16%
0%
Philippines
17%
39%
44%
0%
Thailand
10%
42%
43%
5%
Vietnam
21%
28%
51%
0%
Rekomendasi • Presiden harus memberikan dukungan dan kepemimpinan politik yang kuat untuk memastikan strategi nasional (STRANAS) pemberantasan korupsi terlaksana secara efektif dan melibatkan publik dalam proses mencapai hasil-hasilnya. • Pemerintah Indonesia juga perlu memastikan Indonesia memberi teladan (best practices) dalam upaya pemberantasan korupsi, khususnya karena Indonesia akan menjadi Chairman Open Government Partnership (OGP) pada Oktober 2013.
• Presiden dan Pimpinan POLRI perlu memperkuat upaya reformasi birokrasi di tubuh POLRI. • Kementerian, lembaga negara dan pemerintah di pusat dan daerah membangun sistem integritas dengan memperkuat perlindungan anti-korupsi dan dan saluran yang efektif bagi warga untuk melakukan pengaduan dan pelaporan korupsi.
• KPK telah menjadi rujukan lembaga anti-korupsi di seluruh dunia dalam penegakan hukum terhadap korupsi sehingga perlu terus didukung dan diperkuat kewenangan, kapasitas dan sumberdaya keuangannya. • Menjelang pemilu 2014, anggota parlemen dan calon wakil rakyat perlu memberi contoh dengan mempublikasikan asset diri dan keluarganya. • Hasil survey ini memberikan rekomendasi agar masyarakat lebih selektif dalam memlilih wakil rakyat yang memiliki integritas yang tinggi.
• Kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakat adalah pilar penting yg menopang tegaknya negara hukum dan demokrasi. Oleh karena itu, membangun sistem peradilan pidana yang terpadu, bersih akuntabel menjadi agenda penting pembangunan sistem penegakan hukum di Indonesia. Reformasi disemua lini sektor peradilan ini sangat mendesak dilakukan, mulai dari rekrutmen personel, sistem pengawasan internal, sistem transparansi informasi publik dan sistem pengelolaan penanganan perkara.
