TANGGAPAN TERHADAP GLOBAL CORRUPTION BAROMETER 1
Jakarta, 9 Juli 2013
SEKTOR KORUPSI KPK
1. Bansos 2. APBN-APBD (banggar, satuan tiga = belanja K/L) 3. Hutan 4. Pajak 5. Kebijakan publik 6. Izin importasi 7. Pengadaan barang/jasa 8. Rekruitmen CPNS 9. Mafia hukum dan mafia peradilan 10. Pungutan daerah, tender proyek 11. Penjualan izin (tambang, sawit, lahan, apartemen dan bisnis lainnya)
BPK (IHPS 2012)
1. Bansos 2. Pengelolaan Aset 3. PPH Migas 4. Pengadaan Barang/Jasa 5. Perjalanan Dinas 6. E KTP 7. Kemhan 8. PNBP
NOTA KESEPAHAMAN KPK, KEJAGUNG, POLRI
1. Pengadaan barang dan jasa Pemerintah; 2. Keuangan dan perbankan; 3. Perpajakan; 4. Minyak dan gas; 5. BUMN dan BUMD; 6. Kepabean dan cukai; 7. Penggunaan APBN, APBD, dan APBNP ataupun APBDP; 8. Aset negara dan daerah; 9. Pertambangan; dan 10. Pelayanan Umum
2
Perkara Korupsi Berdasarkan Instansi NO
INSTANSI
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
JUMLAH
7
10
7
2
6
32
13
13
16
23
18
111
2
5
7
3
1
22
2
1
1
DPR RI
2
Kementerian/Lembaga
3
BUMN/BUMD
4
4
Komisi
9
4
2
2
5
Pemerintah Provinsi
1
9
2
5
4
6
Pemkab/Pemkot
4
8
18
5
27
24
47
37
JUMLAH
1
1
2
5
19
10
12
20
3
13
38
8
7
10
60
40
39
48
283
Sumber: Laporan Tahunan KPK Tahun 2012
3
Perkara Korupsi Berdasarkan Jenis Perkara NO
INSTANSI
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
JUMLAH
2
12
8
14
18
16
16
10
11
107
5
1
3
1
2
4
13
12
1
Pengadaan Barang/Jasa
2
Perizinan
3
Penyuapan
4
Pungutan
7
2
3
5
Penyalahgunaan Anggaran
5
3
10
8
5
4
3
38
27
24
47
37
40
39
48
283
7
JUMLAH
2
19
0
19
25
10
34
116
12
Sumber: Laporan Tahunan KPK Tahun 2012
4
Perkara Korupsi Berdasarkan Tingkat Jabatan NO
INSTANSI
1
Anggota DPR dan DPRD
2
Kepala Lembaga/Kementerian
3
Duta Besar
4
Komisioner
5
Gubernur
6
Walikota/Bupati dan Wakil
7
Eselon I, II dan III
8
Hakim
9
Swasta
10
Lain-lain
2004
2005
1
3 1
2
1
JUMLAH
4
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
JUMLA H
2
7
8
27
5
16
65
1
1
2
1
7
1
2
2
1
1
1
2
9
1
4 7
2
2
1
8
3
7
5
5
4
4
4
32
15
10
22
14
12
15
8
107
1
2
2
5
4
5
3
12
11
8
10
16
70
6
2
2
4
4
9
3
3
32
23
29
27
55
45
65
39
50
337
Sumber: Laporan Tahunan KPK Tahun 2012
5
STRANAS PPK
Perpres No. 55 Tahun 2012 tentang Stranas PPK mengamanatkan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah untuk menjabarkan dan melaksanakan Stranas PPK melalui aksi PPK setiap tahun.
Aksi PPK Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah dituangkan dalam Instruksi Presiden. Pelaksanaan aksi PPK Tahun 2013, dituangkan dalam Inpres No. 1 Tahun 2013 yang merupakan tahap ketiga dari pelaksanaan aksi tahunan yang telah dimulai sejak Tahun 2011 (Inpres No. 9 Tahun 2011) dan dilanjutkan pada Tahun 2012 (Inpres No. 17 Tahun 2011).
Inpres No. 1 Tahun 2013 disusun berdasarkan capaian Inpres No. 9 dan 17 Tahun 2011, rekomendasi UNCAC, masukan Kementerian/Lembaga, Organisasi Masyarakat Sipil, Akademisi, serta masukan dari berbagai pihak terkait
Inpres No. 1 Tahun 2013 merupakan upaya sinergi aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi sebagai upaya meningkatkan Corruption Perception Index (CPI), melaksanakan rekomendasi UNCAC, dan Sistem Integritas Nasional;
6
PENDEKATAN DALAM RANGKA PENCAPAIAN INDIKATOR KEBERHASILAN STRANAS PPK
• Peningkatan Indeks Persepsi Korupsi (Corruption Perception Index) • Penyesuaian Peraturan Perundangundangan dengan rekomendasi UNCAC • Sistem Integritas Nasional
Prioritas Aksi
2012
2013
2014
3,5
4,25
5
30 %
70 %
80 %
-
Penetapan Baseline
Kenaikan Indeks 5%
Sasaran Prioritas • Perijinan • Pajak dan Bea Cukai • Pertanahan •Pengadaan Barang/Jasa • Proses Penegakan Hukum • Penyesuaian Peraturan Perundang-undangan dengan Rekomendasi UNCAC • Pendidikan dan Budaya Anti Korupsi
STRANAS PPK JANGKA MENENGAH 2012-2014 Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi
Inpres 9/2011 12 Mei 2011
Inpres 17/2011 19 Des 2011
Inpres 1/2013 25 Jan 2013
Aksi PPK 2014
7
STRATEGI PENDIDIKAN DAN BUDAYA ANTI KORUPSI
Strategi ini diusulkan oleh para pakar, OMS dan penggiat anti korupsi pada saat penyusunan Stranas PPK
Tujuan dari strategi ini adalah memperkuat setiap individu dalam mengambil keputusan yang etis dan berintegritas, selain juga untuk menciptakan budaya zero tolerance terhadap korupsi. Masyarakat diharapkan menjadi pelaku aktif pencegahan dan pemberantasan korupsi sehingga mampu mempengaruhi keputusan yang etis dan berintegritas di lingkungannya, lebih luas dari dirinya sendiri.
Strategi ini diukur berdasarkan Indeks Perilaku Anti Korupsi yang ada dikalangan tata kepemerintahan maupun individu di seluruh Indonesia. Semakin tinggi angka indeks ini, maka diyakini nilai budaya anti korupsi semakin terinternalisasi dan mewujud dalam perilaku nyata setiap individu untuk memerangi tipikor.
8
SURVEI PERILAKU ANTI KORUPSI
Untuk Tahun 2012, Bappenas bekerjasama dengan BPS telah melakukan Survei Perilaku Anti Korupsi (SPAK) pada 1-31 Oktober 2012 di 33 provinsi, 170 kabupaten/kota (49 kota dan 121 kabupaten) dengan sampel 10.000 rumah tangga (response rates : 89 persen). Survei ini mengukur tingkat permisifitas masyarakat Indonesia terhadap perilaku korupsi. Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK) Indonesia 2012 sebesar 3,55 dari skala 5. Artinya masyarakat Indonesia cenderung anti korupsi. (Catatan: nilai indeks 0–1,25 sangat permisif terhadap korupsi, 1,26–2,50 permisif, 2,51–3,75 anti korupsi, 3,76–5,00 sangat anti korupsi). IPAK di wilayah perkotaan sedikit lebih tinggi (3,66) dibanding di wilayah perdesaan (3,46). IPAK cenderung lebih tinggi pada responden usia kurang dari 60 tahun dibanding setelah usia 60 tahun ke atas. IPAK penduduk usia kurang dari 40 tahun sebesar 3,57, usia 40 sampai 59 tahun sebesar 3,58 dan 60 tahun ke atas sebesar 3,45. Artinya semangat anti korupsi antara usia tua dan usia muda tidak berbeda secara signifikan. Semakin tinggi pendidikan semakin tinggi IPAK. IPAK responden berpendidikan SLTP ke bawah sebesar 3,47, SLTA sebesar 3,78 dan di atas SLTA sebesar 3,93. Pendidikan berpengaruh cukup kuat pada semangat anti korupsi. 9
PERBANDINGAN GCB DENGAN IPAK KETERANGAN
GCB
IPAK
Tujuan
Menilai pandangan masyarakat yang mengukur tingkat permisifitas masyarakat Indonesia terkait dengan tingkat korupsi di terhadap perilaku korupsi. negara mereka masing-masing serta upaya pemerintah mereka untuk memerangi korupsi.
Wilayah
Nasional
Sampel
1000
Metode Survei
Tatap muka
Lembaga Survei Korupsi menurut Kelembagaan
Deka Kepolisian (3,9 skala 5)
Alasan memberikan Suap
Masyarakat yang memberi suap alasannya adalah untuk mempercepat urusan
Dilaksanakan di 170 Kabupaten/Kota (49 Kota dan 121 Kabupaten) pada 33 provinsi Jumlah sampel dirancang 10.000 rumah tangga, 8.912 (89%) memberi respon dan 1.088 (11%) tidak memberi respon Tatap muka BPS Dari sepuluh pelayan publik yang ditanyakan, sebagian besar responden menyatakan mengetahui harus mengeluarkan uang/barang melebihi ketentuan karena diminta langsung oleh petugas. Responden yang menyatakan demikian terdapat pada layanan polisi (sekitar 66 persen responden), Responden menyatakan bahwa tujuan memberikan uang melebihi ketentuan adalah demi mempercepat proses pengurusan, terutama di tiga jenis layanan: petugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil10 (70 persen responden), petugas polisi (65 persen), dan petugas BPN (53 persen).
CATATAN TERHADAP GCB Bagaimana dengan data responden? (tingkat pendidikan, usia, wilayah, dll) – karena menurut IPAK, tingkat pendidikan mempengaruhi persepsi Jumlah responden (1000), apakah cukup merepresentasikan suatu negara (skala nasional)? belajar dari pengalaman CPI, apakah GCB dapat diperbandingkan setiap tahun? Apakah pengukurannya sewaktu-waktu dapat berubah sebagaimana CPI?
11
PENYUSUNAN AKSI PPK 2014 Dalam rangka penyusunan aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi (aksi PPK) Tahun 2014, maka dilakukan pemetaan awal mengenai area potensi korupsi.
Sumber data yang digunakan untuk melakukan pemetaan antara lain: Capaian aksi PPK Tahun 2012 dan 2013 (Inpres 17/2011 dan Inpres 1/2013) Fokus Kegiatan Prioritas Jangka Menengah Tahun 2012-2014 (Stranas PPK) Penjabaran Indikator Keberhasilan (Indikator utama dan indikator masing-masing strategi) Rekomendasi UNCAC Laporan Tahunan dan Kajian KPK Hasil Pemeriksaan dan Rekomendasi BPK Catatan Organisasi Masyarakat Sipil Berbagai survei yang ada Focus Group Discussion (K/L, OMS, Akademisi, Media) Inisiatif Strategis (OGI, RB, NKB, RR, dll) RPJPN, RPJMN, RKP, TUSI K/L Ditsektor Bappenas Hasil pemetaan akan didiskusikan (serial diskusi) untuk kemudian dikonkritkan menjadi aksi yang akan disampaikan kepada K/L terkait 12 Aksi yang disepakati akan dituangkan ke dalam Inpres tentang aksi PPK Tahun 2014
KESIMPULAN DAN SARAN 1. Upaya pemberantasan korupsi semua komponen bangsa
memerlukan
dukungan
2. Pemberantasan korupsi tidak hanya dilakukan dengan penindakan, namun juga meliputi pencegahan. Lebih jauh, dalam Stranas PPK memuat strategi harmonisasi peraturan perundang-undangan, kerjasama internasional dan penyelamatan aset, pendidikan dan budaya anti korupsi, serta mekanisme pelaporan 3. Berbagai survei yang ada, menjadi masukan bagi upaya pemberantasan korupsi di Indonesia untuk terus melakukan perbaikan 13
